kab/kota: Washington

  • Pemimpin Arab Dukung Pemerintah Palestina Bangun Ulang Jalur Gaza

    Pemimpin Arab Dukung Pemerintah Palestina Bangun Ulang Jalur Gaza

    Jakarta

    Para pemimpin negara Arab mendukung rencana untuk membangun ulang jalur Gaza di bawah pemerintahan Palestina. Para pemimpin Arab menyetujui itu meski mendapat kecaman dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Diketahui Trump sebelumnya menyatakan akan ‘mengambil alih’ pembangunan ulang jalur Gaza. Trump juga menyatakan mendukung Israel dengan bukti dia menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina di Washington pada masa jabatan pertamanya.

    Dilansir AFP, Rabu (5/3/2025), terkait dukungan pemimpin negara Arab ini, otoritas Palestina belum memberi keputusan pasti. Sebab, Israel telah mengesampingkan peran otoritas pemerintah Palestina di Gaza.

    KTT Liga Arab di Kairo diketahui membahas mengenai Palestina. KTT itu membahas “rencana Arab yang komprehensif” dan mendesak masyarakat internasional untuk memberikan dukungannya.

    Dalan pertemuan itu disebutkan “semua upaya ini berjalan paralel dengan peluncuran jalur politik” menuju negara Palestina, yang ditentang oleh para pemimpin Israel.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Rencana pemimpin Arab pun disambut baik oleh warga Gaza “keputusan Palestina untuk membentuk komite pemerintahan Gaza di bawah payung pemerintah Palestina”.

    Mereka juga mengumumkan pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi wilayah Gaza. Para pemimpin Arab juga mengatakan bahwa mereka akan “menerima janji keuangan dari semua negara donor dan lembaga pembiayaan” untuk melaksanakan proyek.

    Selain itu, dalam KTT tersebut juga menyerukan perwakilan Palestina untuk bersatu di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). PLP adalah sebuah kelompok payung yang merupakan kekuatan politik dominan di Otoritas Palestina dan tidak termasuk Hamas.

    Sebelumnya, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan rencana negaranya akan memastikan warga Palestina “tetap berada di tanah mereka”, namun berhati-hati untuk tidak mengkritik Trump.

    Menyerukan “proses politik yang serius dan efektif yang mengarah pada solusi yang adil dan abadi bagi perjuangan Palestina”, ia menambahkan: “Saya yakin Presiden Trump mampu melakukan hal itu”.

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty kemudian mengatakan pada konferensi pers bahwa Mesir akan mencari dukungan dari negara-negara Muslim pada pertemuan puncak darurat para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada hari Jumat di Jeddah.

    “Kami juga akan berusaha untuk mendukung rencana ini sehingga menjadi rencana Arab dan rencana Islam,” Abdelatty.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ngeri, Lebih dari Setengah Orang Dewasa di Dunia Diprediksi Obesitas di 2050

    Ngeri, Lebih dari Setengah Orang Dewasa di Dunia Diprediksi Obesitas di 2050

    Jakarta – Lebih dari setengah populasi orang dewasa diprediksi akan mengalami obesitas pada tahun 2050. Kejadian obesitas di kelompok anak-anak, remaja dan dewasa muda juga diperkirakan meningkat.

    Temuan tersebut muncul dalam studi baru tentang data global yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet, yang mencakup lebih dari 200 negara.

    Dikutip dari The Guardian, para peneliti memperingatkan bahwa tingkat obesitas diprediksi akan meningkat pesat selama sisa dekade ini, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah.

    Pada tahun 2021, hampir separuh populasi orang dewasa global dengan satu miliar pria dan 1,11 miliar wanita berusia 25 tahun atau lebih mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Proporsi pria dan wanita yang hidup dengan kondisi ini telah berlipat ganda sejak tahun 1990.

    Jika tren ini terus berlanjut, tingkat orang dewasa global yang kelebihan berat badan dan obesitas akan meningkat menjadi sekitar 57,4% untuk pria dan 60,3% untuk wanita pada tahun 2050.

    Jumlah yang terpengaruh bervariasi di seluruh dunia. Dari data tersebut, lebih dari separuh orang dewasa yang tergolong kelebihan berat badan atau obesitas tinggal di delapan negara saja: China (402 juta), India (180 juta), AS (172 juta), Brasil (88 juta), Rusia (71 juta), Meksiko (58 juta), Indonesia (52 juta), dan Mesir (41 juta).

    Namun, pertumbuhan populasi berarti bahwa para peneliti memperkirakan jumlah di Afrika sub-Sahara akan meningkat lebih dari 250 persen menjadi 522 juta.

    Nigeria, khususnya, menonjol, dengan jumlah yang diprediksi meningkat lebih dari tiga kali lipat: dari 36,6 juta pada tahun 2021 menjadi 141 juta pada tahun 2050. Itu akan menjadikannya negara dengan populasi orang dewasa terbesar keempat yang kelebihan berat badan atau obesitas.

    Para ahli mengatakan jika pemerintah mengambil tindakan mendesak sekarang, masih ada waktu untuk mencegah apa yang bisa menjadi bencana bagi sistem perawatan kesehatan yang rentan.

    “[Pemerintah] dapat menggunakan estimasi khusus negara kami mengenai tahap, waktu, dan kecepatan transisi berat badan saat ini dan yang diperkirakan untuk mengidentifikasi populasi prioritas yang mengalami beban obesitas terbesar yang memerlukan intervensi dan pengobatan segera, dan mereka yang sebagian besar masih kelebihan berat badan dan harus menjadi sasaran utama strategi pencegahan,” kata peneliti utama Prof Emmanuela Gakidou, dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), di University of Washington di AS.

    “Epidemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang kelebihan berat badan dan obesitas adalah tragedi yang mendalam dan kegagalan masyarakat yang monumental,” tambahnya.

    (kna/kna)

  • Kapal Induk AS Merapat ke Korsel Bikin Adik Kim Jong Un Kesal

    Kapal Induk AS Merapat ke Korsel Bikin Adik Kim Jong Un Kesal

    Seoul

    Kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Carl Vinson merapat di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan (Korsel). Manuver AS ini membikin kesal Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un.

    Kunjungan kapal induk AS ini dimaksudkan sebagai aksi pamer kekuatan di kawasan Semenanjung Korea yang diwarnai ketegangan antara Korsel dan Korea Utara (Korut).

    Angkatan Laut Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Senin (3/3/2025), menyebut kunjungan USS Carl Vinson ke pelabuhan Korsel itu merupakan bagian dari komitmen “kuat” AS dalam memperluas pencegahan dan menunjukkan kesiapan aliansi militer antara Washington-Seoul dalam melawan Pyongyang.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    USS Carl Vinson yang bertenaga nuklir itu dilaporkan tiba di Busan pada Minggu (2/3) waktu setempat.

    Dalam kunjungan itu, sebut Angkatan Laut Korsel, USS Carl Vinson yang merupakan bagian dari Carrier Strike Group 1 didampingi oleh kapal-kapal jelajah yang dilengkapi rudal, USS Princeton, dan kapal penghancur USS Sterett, yang juga dilengkapi rudal.

    Bagaimana tanggapan Korut? Baca halaman selanjutnya.

    Penanda Kunjungan AS ke Korsel

    Foto: Penampakan Kapal Induk AS Bersandar di Pelabuhan Busan Korsel (Song Kyung-Seok/Pool via REUTERS)

    Kunjungan USS Carl Vinson ke Busan ini menandai pertama kalinya kapal induk AS mengunjungi Korsel sejak Juni tahun lalu ketika kapal induk AS lainnya, USS Theodore Roosevelt, yang bertenaga nuklir juga berkunjung ke kota pelabuhan tersebut untuk berpartisipasi dalam latihan militer gabungan kedua negara.

    USS Carl Vinson, yang merupakan kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut AS, terakhir kali berkunjung ke Busan pada November 2023 lalu.

    Kunjungan kapal induk AS ini dilakukan setelah pemimpin Korut Kim Jong Un, pekan lalu, mengawasi uji coba peluncuran rudal jelajah strategis Korut dan memerintahkan kesiapan penuh untuk menggunakan kemampuan serangan nuklir negara tersebut.

    Laporan kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA) pada saat itu menyebut uji coba rudal itu dimaksudkan untuk memperingatkan “musuh-musuh, yang secara serius melanggar lingkungan keamanan (negara) dan mendorong serta meningkatkan lingkungan konfrontasi”.

    Menurut KCNA, uji coba itu juga dirancang untuk menunjukkan “kesiapan berbagai cara operasi nuklir”.

    Adik Kim Jong Un Geram

    Foto: Adik Kim Jong Un tiba di Korea Selatan (Yonhap via REUTERS)

    Korea Utara (Korut) mengecam keras kunjungan kapal induk Amerika Serikat (AS) ke pelabuhan Busan di Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menyebutnya sebagai “provokasi politik dan militer”.

    Kecaman itu, seperti dilansir AFP, Selasa (4/3/2025), disampaikan oleh Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, dalam pernyataan yang dilaporkan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) pada Selasa (4/3) waktu setempat.

    “Segera setelah pemerintahan barunya muncul tahun ini, AS telah meningkatkan provokasi politik dan militer terhadap DPRK, ‘melanjutkan’ kebijakan permusuhan dari pemerintahan sebelumnya,” sebut Kim Yo Jong dalam pernyataannya.

    DPRK merupakan singkatan dari nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Kerja sama militer antara Seoul dan Washington sering mengundang kecaman dari Pyongyang, karena rezim terisolasi itu menganggap tindakan tersebut sebagai persiapan invasi, dan seringkali melakukan uji coba rudal sebagai responsnya.

    “Langkah keji AS untuk melakukan konfrontasi dengan DPRK semakin intensif pada Maret ini, dengan kemunculan Carl Vinson di Semenanjung Korea,” kata Kim Yo Jong.

    Kementerian Pertahanan Korsel, dalam tanggapannya, menyebut pernyataan Kim Yo Jong “tidak lebih dari sebuah alasan yang dimaksudkan untuk membenarkan pengembangan rudal nuklirnya dan menciptakan dalih untuk melakukan provokasi”.

    “Ambisi nuklir Korea Utara tidak akan pernah bisa ditoleransi, dan satu-satunya jalan untuk kelangsungan hidup mereka adalah dengan meninggalkan obsesi dan khayalan mereka mengenai senjata nuklir,” sebut Kementerian Pertahanan Korsel.

    Kim Yo Jong mengakhiri pernyataannya dengan ancaman untuk “memperbarui rekor” dalam uji coba rudal berkemampuan nuklir dan teknologi serupa lainnya.

    “Jika AS terus memperbarui rekornya dalam unjuk kekuatan militer anti-DPRK, DPRK tentu saja akan terdorong untuk memperbarui rekornya dalam melakukan pencegahan strategis,” cetus Kim Yo Jong.

    Dia menyebut AS dan sekutu-sekutunya sebagai “akar penyebab meningkatnya ketegangan” di kawasan, dan menegaskan Korut “mengutuk keras tindakan sembrono dan tindakan pamer kekuatan” dari Washington.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Aljazair dan Tunisia akan melewatkan pertemuan puncak Arab di Kairo yang dimaksudkan untuk mengadopsi rencana rekonstruksi Gaza pascaperang, dengan peringatan mengenai solusi siap pakai yang ditentukan oleh beberapa orang terpilih.

    Dijadwalkan untuk diselenggarakan Selasa (4/3/2025) sore ini, pertemuan puncak di Mesir  dirancang untuk menggalang dukungan kawasan terhadap Palestina menyusul usulan Amerika Serikat dan Israel untuk mengubah Gaza menjadi apa yang disebut “Middle East Riviera” yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis Palestina dari daerah kantong pantai tersebut. 

    Namun, ketegangan meningkat mengenai siapa yang akan membentuk respons kawasan terhadap Washington.

    Selama akhir pekan, presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, yang selama ini dikenal sebagai pejuang hak-hak Palestina , menarik diri dan malah mengirim menteri luar negerinya, diberitakan New Arab.

    Berbicara kepada kantor berita negara Aljazair, seorang pejabat Aljazair yang tidak disebutkan namanya mengatakan ketidakhadiran presiden Aljazair merupakan protes terhadap proses eksklusif yang didominasi oleh tokoh-tokoh Arab kelas berat.

    Tebboune, pejabat itu menambahkan, sangat frustrasi dengan upaya untuk mengesampingkan Aljazair, meskipun negara itu memegang peranan penting dalam resolusi gencatan senjata PBB.

    Presiden Tunisia Kais Saied melakukan hal yang sama pada hari Senin, dengan mengirim menteri luar negerinya.

    Menurut para analis merupakan bentuk dukungan terhadap kekhawatiran Aljazair. Di bawah Saied, kebijakan luar negeri Tunis sering kali mencerminkan kebijakan Aljazair.

    Ketidakhadiran para pemimpin Afrika Utara itu terjadi pada saat yang kritis bagi Liga Arab, yang telah berjuang untuk menjaga kohesi terkait Palestina.

    Meskipun Arab Saudi telah menjauhkan diri dari upaya normalisasi Israel yang didukung AS dalam beberapa bulan terakhir, negara itu tetap terlibat secara mendalam dalam rencana regional Washington.

    Sementara itu, Mesir telah memainkan peran utama dalam negosiasi gencatan senjata dan kini mempelopori rencana rekonstruksi pascaperang untuk Gaza.

    Menurut Reuters , usulan Mesir —yang dipandang sebagai yang terdepan—akan menggantikan pemerintahan Hamas dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, mayoritas Muslim, dan Barat.

    Misi Bantuan Tata Kelola, sebagaimana diuraikan, akan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

    KTT tersebut diadakan di tengah upaya Israel memberlakukan kembali blokade terhadap Gaza pada hari kedua Ramadan dalam upaya menekan Hamas agar menerima perpanjangan fase pertama gencatan senjata, sebuah kebijakan yang telah diberi label “hukuman kolektif” oleh badan-badan bantuan.

    Hasil Pertemuan KTT Arab

    Pertemuan puncak Arab darurat di Kairo pada hari Selasa akan mengadopsi rencana Mesir untuk membangun kembali Jalur Gaza, menurut rancangan komunike akhirnya.

    Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan negara, mengutip rancangan komunike, mengatakan bahwa pertemuan puncak itu akan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan cepat terhadap rencana Mesir tersebut.

    Ia juga akan menyambut inisiatif Mesir untuk menyelenggarakan konferensi internasional bagi rekonstruksi Gaza bulan ini.

    Pertemuan puncak tersebut akan diadakan Selasa malam untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu mengenai masalah Palestina dan menyampaikan usulan balasan Arab terhadap rencana AS untuk menggusur penduduk Gaza.

    Menurut saluran berita tersebut, rencana Mesir untuk rekonstruksi Gaza memerlukan “pengaturan pemerintahan transisi dan keamanan yang menjaga prospek solusi dua negara” di Gaza.

    Ia juga menekankan bahwa “Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina,” kata saluran tersebut.

    “Upaya untuk menghilangkan harapan rakyat Palestina untuk memperoleh negara atau merampas tanah mereka hanya akan menyebabkan konflik dan ketidakstabilan lebih lanjut,” demikian peringatannya.

    Rencana tersebut juga menyerukan “perlunya mempertahankan gencatan senjata di Jalur Gaza.”

    Rencana Mesir “akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan dan mencakup program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi yang berjalan secara paralel, sembari bergerak maju menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik.”

    Dokumen ini juga menyerukan “pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing dan pembangunan 20 area perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan asing.”

    Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza untuk menjalankan daerah kantong tersebut selama masa transisi enam bulan. Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari “teknokrat” non-partisan, yang beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan untuk “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata. Rencananya ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.

    Hampir 48.400 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan gencar yang menghancurkan daerah kantong itu dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.

    Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak untuk memulai negosiasi pada tahap kedua kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali – Halaman all

    Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali – Halaman all

    Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali
     
    TRIBUNNEWS.COM – Israel saat ini bisa jadi tengah dihinggapi euforia dan kepercayaan diri tinggi menghadapi berbagai front peperangan seiring dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS).

    Namun, analis militer Israel, Nahum Barnea, mengingatkan, Israel, khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, potensial terperangkap oleh sosok yang sejauh ini dia sanjung-sanjung, Presiden AS, Donald Trump.

    Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di media Israel, Yedioth Ahronoth, Barnea menggambarkan Donald Trump sebagai pemimpin “koalisi preman” atau “aliansi penjahat”.

    Menurutnya, koalisi para preman ini terdiri dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping.

    Barnea beralasan, ketiga sosok pemimpin negara kaya ini berupaya untuk, “Menggambar ulang lingkup pengaruh global menurut visi yang didasarkan pada kekuasaan dan ekspansi, jauh dari nilai-nilai demokrasi tradisional.”

    Sayangnya, kata Barnea, pemerintah Israel kini mendapati dirinya menjadi bagian dari aliansi ini.

    “Israel menjadi bagian dari koalisi preman ini karena diuntungkan oleh pendekatan yang dilakukan Trump dalam mengelola politik internasional, tetapi Barnea juga memperingatkan bahwa Israel mungkin dikhianati oleh perilaku Trump yang tidak menentu,” tulis Khaberni, mengulas analisis Barnea di Yedioth Ahronoth, dikutip Rabu (5/3/2025).

    ZELENSKY DIUSIR – Tangkapan layar YouTube The White House menunjukkan momen di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump terlibat adu mulut di Ruang Oval Gedung Putih, Jumat (28/2/2025). Setelah terjadi adu mulut itu, Zelensky ‘diusir’ oleh Trump untuk segera meninggalkan Gedung Putih. (Tangkapan Layar YouTube The White House)

    Trump dan Aliansi Kekuasaan, Insiden Penghinaan Zelensky

    Barnea mengatakan kalau apa yang terjadi di Amerika Serikat sejak pemilu terakhir adalah “revolusi” yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Amerika.

    Hal itu, kata dia, karena Trump sedang mengatur ulang prioritas, nilai-nilai, dan kebijakan, melewati aturan tradisional dalam hubungan dalam dan luar negeri.

    Trump yang mengusung tagline ‘Make America Great Again’, digambarkan menabrak semua aturan dan etika dalam pemerintahan baik di lingkup nasional maupun internasional.

    “Barnea menunjukkan, lembaga politik Amerika dan juga masyarakat internasional berada dalam keadaan terguncang karena pendekatan (pola dan cara) Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata ulasan tersebut.

    Sang analis militer mengemukakan dua teori untuk menjelaskan perilaku presiden AS tersebut saat ini.

    “Sebagian percaya bahwa gerakannya (Trump) yang keras hanyalah taktik negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, sementara yang lain percaya bahwa ia (Trump) sedang membawa Amerika dan dunia menuju bencana, dan mungkin menuju perang dunia ketiga,” kata Barnea dari ulasan tersebut.

    Barnea mencontohkan pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Trump di Gedung Putih, yang dianggapnya sebagai penghinaan yang disengaja.

    Menurut CNN, ketika Trump menyambut Zelensky keluar dari mobilnya dengan mengenakan seragam militernya yang biasa presiden Ukraina itu kenakan, Trump dengan sinis berkomentar kepada wartawan, “Lihat dia, dia datang dengan menyamar.”

    “Tidak berhenti di situ, Zelensky pun ditanyai pertanyaan-pertanyaan yang mengejek tentang pakaiannya, kemudian ia dihina oleh Trump dan wakilnya, JD Vance, sebelum ia diusir dari Gedung Putih, dan tiba-tiba dikeluarkan dari jamuan makan siang yang dijadwalkan,” ulas Barnea.

    Berdasarkan dua teori yang diajukannya, analis militer itu mencoba menjelaskan konsekuensi dari posisi Trump terhadap Zelensky, dengan mengatakan, “Bagi sebagian orang, reaksi presiden Ukraina – yang dengan cepat mengeluarkan pernyataan menyanjung Trump dan menyusun rencana gencatan senjata baru – merupakan bukti bahwa semua itu hanyalah taktik negosiasi.”

    “Namun bagi yang lain, episode itu merupakan tanda jelas bahwa Trump mengkhianati sekutu tradisionalnya, yang menimbulkan kekhawatiran di Eropa dan kegembiraan di Moskow,” kata Barnea.

    Selama ini, AS dan Eropa, khususnya NATO, dianggap sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan, hal yang kini penuh keraguan atas metode yang dilakukan Trump dalam memimpin AS.

    Guna memperjelas betapa hipokritnya AS di bawah kepemimpinan Trump saat ini, Barnea menunjukkan kalau miliarder Elon Musk -sosok pendukung utama Trump- mengunggah sebuah tweet yang menyerukan pembubaran NATO, dengan bertanya, “Ketika Amerika dan Rusia sepakat, siapa yang butuh NATO?”

    Barnea yakin bahwa cara Trump memperlakukan Zelensky menyampaikan pesan yang jelas kepada sekutu Washington, bahwa: “Dukungan Amerika tidak terjamin, dan bisa menguap kapan saja.”

    Barnea menjelaskan bahwa perilaku ini tidak dapat dipisahkan dari pendekatan Trump dalam mengelola kebijakan luar negeri AS.

    “Karena ia (Trump) berupaya memaksakan dirinya sebagai poros utama dalam menentukan masa depan aliansi internasional,” kata Barnea.

    PASUKAN ISRAEL – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Selasa (18/2/2025) menunjukkan pasukan israel berada di pos di Lebanon Selatan pada 15 Februari 2025. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani pada hari Senin (17/2/2025) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menarik pasukan dari 5 pos di Lebanon Selatan. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    Israel Bagian dari “Koalisi Preman”

    Barnea mengadopsi teori kalau Trump berusaha membentuk “koalisi preman’ yang mencakup Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, di mana negara-negara adidaya tersebut membagi wilayah pengaruh di dunia menurut persamaan kekuatan dan bukan hukum internasional.

    Menurut visi ini, menurut Barnea, “Putin akan mendapatkan Ukraina dan mungkin negara-negara Baltik, presiden Tiongkok akan menginvasi Taiwan, sementara Trump mungkin berusaha menguasai Greenland.”

    Ia juga meramalkan kalau Uni Eropa “akan menyusut atau runtuh, dan partai-partai sayap kanan akan mengambil alih Eropa, sehingga memudahkan Trump dan Putin untuk berbagi kendali atasnya, sebuah skenario yang menakutkan bagi negara-negara seperti Jerman dan Prancis yang masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip tradisional Uni Eropa.”

    Barnea yakin kalau Israel dapat dengan mudah berintegrasi ke dalam “dunia baru” ini, dengan mengatakan, “Trump menghormati kekuasaan (kekuatan), yang saat ini berada di tangan Israel, dan menghormati kendali atas wilayah, yang juga dikuasainya. Ia juga membenci nilai-nilai demokrasi tradisional, hak asasi manusia, dan keadilan, yang juga telah menjadi bagian dari pendekatan pemerintah Israel.”

    Analis militer ini menegaskan bahwa pemerintah Israel bertindak saat ini dengan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya, melewati batas merah yang berlaku pada masa jabatan presiden Amerika sebelumnya, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Analisis Barnea tersebut mengindikasikan kalau pemerintah Benjamin Netanyahu saat ini sedang mengeksploitasi dukungan tanpa syarat dari pemerintahan Trump pada tahap ini untuk memaksakan fakta di lapangan, yaitu sebagai berikut:

    Pelanggaran perjanjian yang disepakati Israel dalam kerangka kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
    Memelihara lokasi militer dan keberadaan pasukan IDF di dalam wilayah Suriah dan secara terbuka menyatakan kalau pasukan Israel akan tetap berada di sana selamanya.
    Israel mengancam akan campur tangan dalam konflik antara rezim Suriah dan komunitas Druze di Jaramana, meskipun kedua pihak menolak intervensi Israel.
    Mempertahankan posisi militer di Lebanon meskipun ada perjanjian gencatan senjata.
    Ribuan warga Palestina diusir dari kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat, termasuk wilayah dalam “Area A” Otoritas Palestina.
    Mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
    Meninggalkan tahap kedua negosiasi kesepakatan pertukaran tahanan, yang menghasilkan pembebasan 59 tahanan, baik yang hidup maupun yang telah meninggal.

    Harus digarisbawahi, rentetan hal-hal di atas berisiko besar terhadap situasi perang menyeluruh di kawasan.

    Israel yang saat ini terlena dalam buaian AS dengan dukungan penuhnya, bisa jadi terjebak dalam pusaran konflik yang kesemuanya menjadikannya sebagai ‘target bersama’ alias common enemy.

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Senin (10/2/2025) dari publikasi resmi YouTube The White House pada Jumat (7/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan sekutunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan), berbicara kepada wartawan di Gedung Putih. (YouTube The White House)

    Dukungan yang Tidak Pasti

    Meskipun pendekatan Trump ini tampaknya bermanfaat bagi Israel dalam jangka pendek, Barnea memperingatkan kalau “dukungan yang diberikan Trump sama sekali tidak terjamin,” dengan mencatat bahwa “Zelensky mengira ia mendapat dukungan Trump, tetapi ia menemukan bahwa dukungan ini dapat berubah menjadi penghinaan yang tiba-tiba.”

    Ia menambahkan, “Netanyahu mengikuti apa yang terjadi pada presiden Ukraina, dan mungkin ia merasa khawatir bahwa situasi tersebut dapat terjadi lagi kepadanya kapan saja, dan oleh karena itu ia bergegas untuk memaksakan lebih banyak fakta di lapangan di Gaza, Tepi Barat, Suriah, dan Lebanon untuk mengantisipasi perubahan mendadak posisi Trump.”

    Barnea bertanya-tanya tentang risiko yang dihadapi Israel dengan menggambarkan, “Apakah Israel telah menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dengan bertaruh sepenuhnya pada Trump?”

    Dalam situasi perjudian itu, Barnea memperingatkan Israel bahwa setiap perubahan mendadak dalam suasana politik AS dan Trump dapat membuat Tel Aviv menghadapi dilema yang tak terduga.

    Barnea menegaskan kalau “tidak adanya kesamaan nilai di antara para ‘teman’ membuat pengkhianatan menjadi masalah waktu,” seraya menekankan kalau “Netanyahu sangat menyadari kalau suasana hati sahabat karibnya (Trump) dapat berubah setiap saat, yang mendorongnya untuk mempercepat langkah-langkah pencegahannya sebelum terlambat.”

    Barnea juga menekankan kalau sejarah telah membuktikan kalau aliansi yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek sering kali runtuh pada ujian serius pertama.

    Dia memperingatkan, “Israel tidak tahu seperti apa suasana hati sahabat terbesarnya (AS) besok.”

     

    (oln/YA/khbrn/*)

     

  • Bantuan Militer AS untuk Ukraina Disetop Trump

    Bantuan Militer AS untuk Ukraina Disetop Trump

    Jakarta

    Bantuan militer Amerika Serikat (AS) untuk Ukraina dihentikan Presiden AS Donald Trump. Penghentian dilakukan Trump karena tengah fokus perdamaian perang antara Ukraina dan Rusia.

    Dirangkum detikcom seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (4/3/2025) Donald Trump memerintahkan penghentian sementara pengiriman bantuan militer ke Ukraina. Trump menegaskan dirinya kini fokus pada perdamaian untuk perang antara Ukraina dan Rusia.

    Seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pemerintahan Trump menangguhkan bantuan militer untuk Ukraina di masa depan.

    “Kami menghentikan sejenak dan meninjau bantuan kami untuk memastikan bahwa bantuan itu berkontribusi terhadap solusi,” kata pejabat Gedung Putih tersebut.

    Keputusan ini diambil setelah rapat digelar antara para penasihat keamanan nasional utama Trump di Gedung Putih. Keputusan ini menyusul cekcok yang terjadi antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ruang Oval Gedung Putih beberapa hari lalu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Trump Fokus Perdamaian Ukraina-Rusia

    Foto: Presiden AS Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA).

    Menurut pejabat Gedung Putih itu, Trump telah memperjelas bahwa dirinya fokus pada perdamaian.

    “Kami juga membutuhkan mitra kami untuk berkomitmen terhadap tujuan tersebut,” ucapnya.

    Media terkemuka Bloomberg melaporkan bahwa semua peralatan militer yang saat ini belum berada di Ukraina akan dihentikan sementara pengirimannya, termasuk persenjataan yang sedang transit di pesawat dan kapal atau menunggu di area transit di Polandia.

    Disebutkan juga bahwa Trump memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Heghseth untuk melaksanakan penangguhan pengiriman itu.

    Laporan ini muncul beberapa jam setelah Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa dirinya tidak membahas penangguhan bantuan militer ke Ukraina, namun mengatakan bahwa Zelensky “seharusnya lebih menghargai” dukungan AS

    Nyaris tiga tahun perang berkecamuk, Washington telah memberikan bantuan senilai miliaran dolar Amerika kepada Ukraina.

  • Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mesir berkukuh untuk melawan rencana pencaplokan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas wilayah Gaza, Palestina. Hal ini tertuang dalam Visi Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Liga Arab, Selasa (4/3/2025).

    Dalam laporan Reuters, visi ini akan menjadi penangkal ambisi Trump untuk Riviera Timur Tengah. Rencana ini juga akan menyingkirkan Hamas dan menggantinya dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.

    Berdasarkan rencana Mesir, lembaga yang dinamakan Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Badan ini bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali daerah itu, yang telah hancur akibat perang Hamas dan Israel.

    “Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian bunyi pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Dikatakan bahwa rencana tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin”.

    Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik guna melawan rencana Trump mencaplok Gaza dan mengusir warganya. Sejumlah ide telah diajukan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.

    Rencana Trump, yang membayangkan pembersihan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang telah lama berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di antara warga Palestina dan negara-negara Arab. Meski begitu, ada satu garis merah yang telah ditetapkan oleh Washington.

    “Presiden Trump telah menegaskan bahwa Hamas tidak dapat terus memerintah Gaza,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes ketika ditanya tentang rencana Mesir untuk Gaza dan apakah AS akan mendukungnya.

    “Meskipun Presiden tetap berpegang pada visinya yang berani untuk Gaza pasca perang, ia menyambut masukan dari mitra Arab kami di kawasan tersebut. Jelas usulannya telah mendorong kawasan tersebut untuk berunding daripada membiarkan masalah ini berubah menjadi krisis lebih lanjut.”

    Sementara itu, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut tidak mengetahui usulan semacam itu dari Mesir. Namun ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang menguasai Gaza.

    “Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya. “Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.”

    Kelompok Islam Palestina Hamas telah memerintah daerah kantong pantai tersebut sejak 2007. Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan memicu gempuran balik dari Tel Aviv

    Serangan balik Israel sejak itu telah menewaskan 48.400 warga sipil Gaza, termasuk lansia dan anak-anak. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah pesisir Palestina itu telah hancur hingga 70%.

    Rancangan Mesir tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak melucuti senjata atau mundur dari politik. Proposal tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab yang akan mengambil alih peran dalam memberikan keamanan.

    “Baik badan keamanan maupun pemerintahan akan ‘diatur, dibimbing, dan diawasi’ oleh dewan pengarah. Rancangan tersebut mengatakan dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam, AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lainnya,” ujar rencana Mesir itu.

    “Kami sepakat dengan Mesir mengenai pembentukan komite yang terdiri dari para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri dari para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina.”

    Biaya Pembangunan

    Sejak Hamas mengusir Otoritas Palestina dari Gaza setelah perang saudara singkat pada tahun 2007, Hamas telah menghancurkan semua oposisi di sana. Didukung oleh Iran, Hamas membangun aparat keamanan dan organisasi militer yang luas yang berbasis di sekitar jaringan terowongan.

    Rencana Mesir sendiri tidak merinci siapa yang akan membayar untuk membangun kembali Gaza, sebuah RUU yang diperkirakan oleh PBB lebih dari US$ 53 miliar (Rp 871 triliun). Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen setidaknya US$ 20 miliar (Rp 328 triliun) pada tahap awal.

    Proposal Mesir membayangkan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.

    Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) dapat menjadi sumber pendanaan penting dari kawasan tersebut. Namun UEA, misalnya, melihat Hamas sebagai ancaman eksistensial dan tidak mungkin menawarkan pendanaan apapun hingga Hamas disingkirkan.

    Kementerian Luar Negeri di Qatar dan UEA serta kantor media internasional Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana Mesir, atau pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk memberikan dana guna membangun kembali Gaza.

    (luc/luc)

  • Seruan Amerika Serikat Keluar dari NATO Menguat, Aliansi Negara Barat di Ambang Keruntuhan? – Halaman all

    Seruan Amerika Serikat Keluar dari NATO Menguat, Aliansi Negara Barat di Ambang Keruntuhan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana yang dilemparkan pejabat di Kabinet Donald Trump, Elon Musk, soal kemungkinan Amerika Serikat (AS) keluar dari NATO, mengejutkan dunia internasional.

    Elon Musk telah AS untuk keluar dari NATO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

    Ini terlihat dari postingannya 2 Maret lalu di akun media sosial X.

    “Saya setuju,” tulisnya menanggapi sebuah posting dari seorang komentator politik sayap kanan yang mengatakan “sudah waktunya” bagi AS untuk meninggalkan NATO dan PBB, dikutip dari Kyiv Independent Selasa (4/3/2025).

    Pemberitaan ini muncul setelah beberapa anggota parlemen Republik mengajukan sebuah RUU tentang keluarnya AS dari PBB. 

    Para politisi partai Trump bernaung itu mengklaim bahwa organisasi tersebut tidak sejalan dengan agenda “America First” pemerintahan Trump.

    Meskipun banyak yang memandang langkah ini sebagai perubahan besar yang dapat meruntuhkan aliansi Barat, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa dampaknya mungkin tidak seburuk yang diperkirakan.

    Pernyataan Trump tentang potensi penarikan AS dari NATO telah memicu ramalan buruk mengenai runtuhnya tatanan global, disintegrasi keamanan Eropa, dan pengabaian terhadap Ukraina.

    Namun, menurut Einars Graudins, seorang ahli militer dan mantan perwira senior Angkatan Bersenjata Latvia, diskusi ini lebih tepat dilihat sebagai taktik tawar-menawar dalam kebijakan luar negeri AS, bukan sebagai perubahan kebijakan definitif.

    Trump, yang memiliki latar belakang sebagai pebisnis, selama ini mengkritik sekutu-sekutunya karena dianggap tidak memberikan kontribusi yang cukup terhadap aliansi.

    Ia berargumen bahwa jika Eropa ingin mendapatkan perlindungan dari AS, mereka harus menanggung beban finansial yang lebih besar.

    Ini mencerminkan pendekatan pragmatis yang berfokus pada penyeimbangan biaya, bukan penghancuran aliansi.

    Dampak dari penarikan AS dari NATO akan terasa tidak hanya di Eropa tetapi juga di Timur Tengah, yang melibatkan pemain kunci seperti Turki.

    Kehilangan ini akan menjadi kerugian bagi AS, yang akan kehilangan pengaruh geopolitik, tidak hanya di Eropa tetapi juga di kawasan Eurasia yang lebih luas.

    Meskipun spekulasi mengenai penarikan ini semakin menguat, kemungkinan untuk penarikan total masih dipertanyakan.

    Sebaliknya, ini lebih mungkin merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong Eropa menuju otonomi yang lebih besar dalam urusan pertahanan.

    Eropa tidak dalam posisi defensif.

    Negara-negara seperti Prancis dan Inggris memiliki kemampuan nuklir, dan negara-negara Eropa lainnya memiliki keahlian teknologi untuk mengembangkan deteren mereka sendiri jika diperlukan.

    Meskipun AS adalah tulang punggung NATO, kekuatan Eropa tidak dapat dianggap remeh.

    Dari perspektif finansial, beban pemeliharaan NATO terus menjadi perhatian di Washington.

    AS telah menjadi pendana utama aliansi ini, dan pembicaraan mengenai penarikan dapat dipahami sebagai taktik negosiasi untuk mendorong negara-negara Eropa meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka.

    Dalam konteks yang lebih luas, debat ini mencerminkan penilaian kembali prioritas strategis AS, dengan fokus yang semakin meningkat pada kawasan Indo-Pasifik dan tantangan dari pengaruh China.

    Mengurangi komitmen di Eropa dapat membebaskan sumber daya untuk menghadapi ancaman yang dirasakan di Asia.

    Ketakutan akan runtuhnya tatanan keamanan global tampaknya berlebihan.

    Yang terjadi saat ini adalah upaya untuk merundingkan kembali syarat keterlibatan AS di Eropa, mendorong sekutu NATO untuk meningkatkan tanggung jawab finansial dan militer mereka.

    Tantangan nyata bagi Eropa adalah memanfaatkan momen ini untuk memperkuat kemampuan pertahanannya dan mengurangi ketergantungan pada Washington.

    Transformasi NATO menjadi kemitraan yang lebih seimbang, di mana AS berperan sebagai mitra strategis daripada penjamin, mungkin adalah skenario yang lebih realistis di tengah perubahan dinamika geopolitik abad ke-21.

    Trump hentikan bantuan untuk Ukraina

    Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengejutkan sekutu NATO dengan menghentikan seluruh bantuan militer AS kepada Ukraina pada Senin malam, waktu setempat.

    Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar mengakhiri perang dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Trump.

    Menurut seorang pejabat Gedung Putih, “Presiden telah jelas bahwa dia fokus pada perdamaian. Kami perlu mitra kami untuk berkomitmen pada tujuan itu juga. Kami sedang menangguhkan dan meninjau bantuan kami untuk memastikan bahwa itu berkontribusi pada solusi.”

    Keputusan ini menimbulkan keraguan atas kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia, dengan jeda bantuan juga mencakup bantuan yang sudah dijadwalkan oleh pemerintahan Biden.

    Seorang pejabat lainnya menginformasikan kepada Fox News bahwa ini bukan penghentian permanen, melainkan hanya jeda.

    Semua peralatan militer yang belum dikirim ke Ukraina akan dihentikan, dan semua bantuan di masa depan kini terancam.

    Trump mengeluarkan peringatan tajam setelah Zelensky menyatakan bahwa akhir perang masih sangat jauh.

    Dalam pernyataannya, Trump menuduh Zelensky tidak ingin perdamaian selama Ukraina mendapatkan dukungan dari AS.

    “Zelensky ingin perang selamanya, sebuah mesin giling yang tidak pernah berakhir,” tulis Elon Musk di X sebagai tanggapan terhadap komentar Trump.

    Di tengah ketegangan ini, Trump mengkritik upaya Eropa untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penarikan dukungan AS.

    Dia menyebut koalisi yang dipimpin Inggris sebagai lemah karena bergantung pada dukungan Amerika untuk perdamaian.

    Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan rencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan Eropa, termasuk rencana pinjaman pertahanan sebesar 150 miliar Euro, sebagai respons terhadap ketidakpastian dukungan AS.

    Kondisi ini membuat pertahanan Ukraina semakin rentan, terutama tanpa bantuan sistem pertahanan udara seperti rudal Patriot.

    Serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil terus berlangsung, sementara drone militer Ukraina melancarkan serangan balik dengan membakar kilang minyak Rusia.

    Mike Waltz, Penasihat Keamanan Nasional AS, menegaskan bahwa “hari-hari dukungan tanpa batas dari Amerika untuk Ukraina sudah berakhir.”

    Ia menambahkan bahwa kesabaran rakyat Amerika tidak tak terbatas dan mendesak Zelensky untuk lebih bersedia berdialog demi perdamaian.

    Sebelum pengumuman pengurangan bantuan, diperkirakan bahwa pasukan Rusia akan membutuhkan lebih dari 83 tahun untuk merebut 80 persen wilayah Ukraina yang tersisa, asalkan mereka dapat mempertahankan kerugian personel yang besar.

    Namun, Zelensky sebelumnya mengindikasikan bahwa Ukraina hanya dapat bertahan enam bulan tanpa dukungan AS.

    Dr. Kenton White, ahli politik dan hubungan internasional di Universitas Reading, menyatakan bahwa Ukraina akan kesulitan tanpa dukungan AS, yang memiliki kapasitas lebih besar untuk memproduksi dan menyuplai senjata serta peralatan militer yang diperlukan untuk perang modern.

    Dengan situasi yang semakin rumit, Trump terus mendesak untuk kesepakatan cepat guna mengakhiri perang di Ukraina, sementara hubungan antara AS dan sekutu Eropa semakin memburuk.

  • AS Setop Bantuan Senjata ke Ukraina, Pakar: Melumpuhkan

    AS Setop Bantuan Senjata ke Ukraina, Pakar: Melumpuhkan

    Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan penghentian sementara pengiriman bantuan militer ke Ukraina. Trump menegaskan dirinya kini fokus pada perdamaian untuk perang antara Ukraina dan Rusia. Pakar pun mengemukakan dampak terhentinya aliran senjata canggih AS ke Ukraina.

    Dituturkan pejabat Gedung Putih yang enggan disebut namanya, seperti dilansir Reuters, pemerintahan Trump menangguhkan bantuan militer untuk Ukraina di masa depan. “Kami menghentikan sejenak dan meninjau bantuan kami untuk memastikan bahwa bantuan itu berkontribusi terhadap solusi,” kata pejabat Gedung Putih tersebut.

    Bloomberg melaporkan semua peralatan militer yang saat ini belum berada di Ukraina akan dihentikan sementara pengirimannya, termasuk persenjataan yang sedang transit di pesawat dan kapal atau menunggu di area transit di Polandia.

    “Imbasnya akan besar. Saya akan menyebutnya sebagai melumpuhkan,” kata Mark Cancian, penasihat senior di Center for Strategic and International Studies yang dikutip detikINET dari CNN.

    Cancian memperkirakan Ukraina akan merasakan dampak dari penghentian bantuan dalam waktu dua hingga empat bulan, karena bantuan dari negara-negara Eropa membantu Ukraina tetap bertahan untuk saat ini dari Rusia.

    “Itulah sebabnya mereka tidak ‘jatuh dari tebing’, tapi ketika pasokan Anda dipangkas setengah, pada akhirnya itu akan terlihat (dampaknya) di garis depan,” kata Cancian.

    “Garis depan mereka akan terus melemah dan akhirnya akan hancur dan Ukraina harus menerima penyelesaian perdamaian yang merugikan, bahkan bencana besar,” imbuhnya.

    Cancian memperingatkan bahwa pemerintahan Trump memiliki lebih banyak bentuk bantuan ke Ukraina yang juga dapat dihentikan, termasuk informasi intelijen dan pelatihan pasukan Ukraina. “Mungkin ada jalan keluar dari ini, tapi itu akan sangat memalukan bagi Zelensky,” kata Cancian.

    Menurut Kiel Institute, hampir setengah dari 103 miliar poundsterling dukungan militer yang dikirim ke Ukraina oleh sekutunya berasal dari AS. Angkanya sedikit lebih dari 51 miliar poundsterling. Adapun senjata yang paling signifikan dan canggih dari AS ke Ukraina antara lain meliputi:

    – Tiga baterai pertahanan udara Patriot dan amunisi. Sistem canggih bernilai jutaan dolar ini sangat penting untuk melindungi langit Ukraina dari serangan rudal Rusia.

    – Ratusan sistem rudal taktis jarak jauh (ATACMS). Ukraina telah menggunakan rudal ini, yang memiliki jangkauan ratusan kilometer, untuk menyerang target jauh di dalam Rusia.

    – Lebih dari 40 sistem roket artileri mobilitas tinggi (Himars) dan amunisi. Sistem-sistem ini terbukti penting dalam pertempuran di garis depan.

    – 31 tank Abrams dan 45 tank T-72B

    – Jutaan butir artileri, amunisi, dan granat

    – Ratusan ribu sistem antitank yang sangat penting di awal perang bagi Ukraina untuk menangkis serangan Rusia dalam waktu singkat.

    – Ratusan pengangkut personel lapis baja dan kendaraan tempur infanteri, ditambah ribuan kendaraan tambahan.

    – 20 helikopter Mi-17

    – Lebih dari 100 kapal patroli pesisir dan sungai serta rudal antikapal

    (fyk/rns)

  • AS Setop Bantuan Militer ke Ukraina, Rusia: Terbaik untuk Perdamaian

    AS Setop Bantuan Militer ke Ukraina, Rusia: Terbaik untuk Perdamaian

    Moskow

    Kremlin atau istana kepresidenan Rusia mengomentari langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menghentikan bantuan militer untuk Ukraina. Kremlin menyebut langkah Washington itu menjadi kontribusi terbaik bagi perdamaian.

    Namun ditegaskan oleh Kremlin bahwa Rusia perlu mengklarifikasi rincian langkah Trump tersebut.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dilansir Reuters, Selasa (4/2/2024), terkesan berhati-hati terhadap laporan penghentian bantuan AS untuk Ukraina tersebut. Dia mengatakan detail soal langkah terbaru AS itu perlu diperhatikan.

    Langkah penangguhan bantuan militer Washington untuk Kyiv itu diungkapkan oleh seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebut namanya, seperti dilansir Reuters. Gedung Putih, atau Trump sendiri, belum memberikan pernyataan resmi soal hal tersebut.

    “Jika ini benar, maka ini adalah keputusan yang benar-benar dapat mendorong rezim Kyiv untuk melakukan proses perdamaian,” sebut Peskov dalam pernyataannya.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Jelas bahwa Amerika Serikat sejauh ini merupakan pemasok utama perang ini. Jika Amerika Serikat berhenti (menjadi pemasok senjata) atau menangguhkan pasokan ini, mungkin hal ini akan menjadi kontribusi terbaik bagi perdamaian,” tegasnya.

    Trump memerintahkan penghentian pengiriman bantuan militer ke Ukraina menyusul cekcok dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih pekan lalu. Langkah ini memperdalam perpecahan yang telah terjadi di antara kedua negara yang pernah bersekutu tersebut.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Trump, yang berbicara via telepon dengan Presiden Vladimir Putin pada 12 Februari lalu, mengatakan dirinya ingin dikenang sebagai “pembuat perdamaian”. Dia mengubah kebijakan AS terhadap Ukraina dengan membuka pembicaraan bilateral dengan Moskow dalam upaya mencapai resolusi konflik.

    Trump juga menilai perang yang berkecamuk di Ukraina, selama tiga tahun terakhir, berisiko memicu Perang Dunia III. Dia bahkan menyebut Kyiv tidak memiliki pilihan lainnya selain berdamai.

    Peskov mengatakan Rusia menyambut baik pernyataan Trump soal keinginannya untuk perdamaian di Ukraina.

    “Kam mendengar pernyataannya tentang keinginannya untuk membawa perdamaian ke Ukraina, dan hal ini disambut baik. Kami melihat hal-hal tertentu dan menerima informasi tertentu mengenai usulan tindakan ke arah ini. Hal ini juga disambut baik. Namun kami akan terus melihat bagaimana situasi berkembang dalam kenyataannya,” ujarnya.