Jakarta –
Dalam keadaan biasa-biasa saja, pemilu ini mungkin tidak akan terlalu menarik perhatian dunia. Sekitar 40.000 pemilih akan memilih 31 anggota parlemen, dan semuanya akan berlangsung di sebuah pulau yang bahkan belum sepenuhnya otonom.
Namun, pemilu kali ini berlangsung dalam situasi biasa-biasa saja. Pemilu yang akan diadakan di Greenland pada 11 Maret ini bisa menjadi titik awal bagi gejolak geopolitik lebih lanjut di Belahan Utara.
Pertama, karena para pendukung kemerdekaan Greenland berharap pemilu ini dapat menghasilkan mandat kuat untuk pemisahan penuh Greenland dari Denmark.
Saat ini, Greenland, yang dulunya adalah koloni Denmark, menjadi wilayah otonomi yang berada di bawah kekuasaan Denmark.
Kedua, dan mungkin yang paling penting, karena Presiden AS Donald Trump telah membicarakan kemungkinan menjadikan Greenland bagian dari AS sejak terpilih pada November lalu.
Kekayaan mineral Greenland
Trump sering menyebutkan bagaimana mengendalikan Greenland akan menjadi kepentingan bagi keamanan AS. Sejak tahun 1950-an, AS telah mengoperasikan Pangkalan Antariksa Pituffik di barat laut Greenland.
Ini adalah pos paling utara milik Amerika Serikat dan memiliki peran kunci dalam peringatan peluru kendali dan pemantauan ruang angkasa.
Selain masalah keamanan, ekonomi juga mungkin memainkan peran dalam klaim Trump terhadap Greenland. Di bagian selatan Greenland, diperkirakan ada cadangan minyak, gas, emas, uranium, dan seng yang sangat berharga.
Berkat perubahan iklim yang mencairkan tanah Greenland, penambangan cadangan ini pada akhirnya akan menjadi lebih mudah.
Selama masa jabatan pertamanya, pada tahun 2019, Trump menawarkan untuk membeli Greenland. Pemerintah Denmark segera menolak tawaran tersebut.
Namun, di masa jabatannya kali ini, Trump terus mengungkapkan niat ekspansionis, baik terhadap Kanada, Terusan Panama, Gaza, maupun Greenland.
Bahkan sebelum ia resmi menjabat pada Januari, Trump mengirim putranya, Donald Trump Jr., ke Greenland — meskipun secara resmi dia berada di sana sebagai turis.
Beberapa minggu kemudian, sebuah jajak pendapat diterbitkan yang menunjukkan hanya 6% orang Greenland yang ingin pulau mereka menjadi bagian dari AS, sementara 85% menentang ide tersebut.
Dalam pidatonya di hadapan Kongres AS awal Maret, Presiden Trump kembali menyampaikan keinginannya, dengan mengarahkan komentarnya kepada rakyat Greenland.
“Kami sangat mendukung hak Anda untuk menentukan masa depan Anda sendiri,” ujar Trump. Namun, hanya dua kalimat kemudian, dia seolah mengingkari ucapannya, dengan menyatakan, “Saya rasa kita akan mendapatkannya [Greenland] — entah bagaimana caranya, kita akan mendapatkannya.”
Campur tangan asing?
Mengingat hal ini dan pemilu yang akan datang, Greenland harus menghadapi kemungkinan adanya upaya dari luar untuk mempengaruhi suara negara tersebut — misalnya, dari Rusia atau Cina, keduanya juga memiliki agenda keamanan mereka sendiri di Arktik.
Layanan keamanan nasional dan intelijen Denmark, PET, memperingatkan adanya disinformasi dari Rusia, khususnya: “Beberapa minggu menjelang pengumuman tanggal pemilu Greenland, beberapa kasus profil palsu terlihat di media sosial, termasuk profil yang menyamar sebagai politisi Denmark dan Greenland, yang turut menyebabkan polarisasi opini publik,” tandas PET, meskipun mereka tidak mengaitkan akun-akun tersebut dengan negara tertentu.
Asisten profesor studi media di Universitas Kopenhagen, Johan Farkas mengaku familiar dengan jenis posting seperti itu karena juga beredar di media Rusia. Namun, dia tidak berpikir hal itu akan berdampak besar pada pemilu Greenland karena, selain bahasa Denmark, sebagian besar penduduk setempat berbicara bahasa Inuit.
Greenland adalah komunitas yang sangat kecil dan erat dalam banyak hal,” ujar Farkas kepada DW. “Jadi, mempengaruhi akun palsu, atau hal-hal seperti yang kita lihat di masa lalu dan dalam pemilu lainnya, menurut saya bukanlah hal yang mudah dilakukan.”
Namun, bukan berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. “Kekhawatiran saya sebagai peneliti disinformasi lebih terkait dengan bagaimana hal ini berkembang dalam politik makro. Apakah kita tiba-tiba akan melihat Elon Musk mengadakan wawancara podcast langsung dengan kandidat tertentu atau Trump mendukung kandidat tertentu? Itu adalah hal yang sangat bermasalah dan mengancam untuk pemilu yang bebas dan adil,” papar Farkas, dengan merujuk pada beberapa minggu sebelum pemilu Jerman baru-baru ini.
Selama waktu itu, miliarder AS Musk muncul di media sosial bersama pemimpin partai sayap kanan Jerman, dan Wakil Presiden AS JD Vance menyerukan agar partai-partai tengah Jerman bekerja sama dengan sayap kanan.
Kontroversi politik
Sejak awal tahun, telah muncul sejumlah kontroversi seputar pemilu Greenland yang akan datang. Laporan-laporan menyebutkan bahwa para influencer dari gerakan “Make America Great Again” milik Trump membagikan uang $100 di ibu kota Greenland, Nuuk.
Anggota parlemen setempat, Kuno Fencker, melakukan perjalanan ke Washington dan bertemu dengan seorang politisi Partai Republik yang berbicara kepadanya tentang bagaimana Greenland seharusnya menjadi wilayah Amerika Serikat.
Profesor studi media Farkas tidak berpikir bahaya sudah berlalu — pemilu akan diadakan pada 11 Maret. “Namun,” katanya, “saya lebih khawatir sebulan yang lalu daripada sekarang.”
Pada awal Februari, parlemen Greenland, Inatsisartut yang memiliki 31 kursi, mengesahkan undang-undang yang melarang donasi asing dan anonim kepada partai politik lokal. Donasi dari Denmark dikecualikan.
Dan tawaran Trump untuk membeli negara mereka bukan satu-satunya hal yang akan dipilih oleh warga pada pemilu yang akan datang.
Kemerdekaan dari Denmark
Sekitar 57.000 orang Greenland, yang menyebut diri mereka Kalaallit, juga khawatir tentang masalah lain.
Misalnya, sumber daya mineral apa yang harus dikembangkan oleh pulau mereka dan apakah, serta mitra asing mana yang harus mendapatkan konsesi untuk melakukannya.
Perdebatan seputar pendapatan dari pertambangan adalah bagian dari argumen yang disampaikan oleh beberapa pihak untuk meraih kemerdekaan dari Denmark. Memungkinkan kepentingan asing untuk menambang di Greenland akan membuat Greenland kurang bergantung pada Denmark.
Hal ini karena “Denmark menyumbang lebih dari setengah pendapatan anggaran Greenland untuk menutupi biaya pekerjaan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, dengan biaya tahunan untuk dukungan administratif dan transfer keuangan langsung mencapai setidaknya $700 juta per tahun,” papar para peneliti dari Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington pada bulan Januari.
Kemerdekaan adalah tujuan jangka panjang, tutur Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, setelah pidato Trump di Kongres AS. “Kami tidak ingin menjadi orang Amerika Serikat, maupun orang Denmark; kami adalah Kalaallit. Orang Amerika dan pemimpin mereka harus memahami itu,” tulis Egede di media sosial. “Kami tidak untuk dijual dan tidak bisa diambil. Masa depan kami ditentukan oleh kami di Greenland.”
Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Greenland mungkin memang ingin merdeka dari Denmark, tetapi mereka tetap belum memutuskan kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi.
Dan ketidakpastian itu tidak akan berubah setelah pemilu pada 11 Maret, ujar Farkas. “Saya rasa hal yang paling penting adalah untuk melihat gambaran besarnya dan menyadari bahwa ini bukan ancaman yang hilang begitu pemilu ini selesai,” demikian kesimpulannya. “Selama keinginan AS yang dideklarasikan untuk menguasai Greenland ada, ada risiko bahwa kita tiba-tiba akan melihat eskalasi dari kampanye yang berpengaruh semacam ini,” pungkasnya.
Diadaptasi dari artikel bahasa Jerman
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
