Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Sumber Palestina Membantah Laporan Hamas Melucuti Senjata Demi Gencatan Senjata Jangka Panjang Gaza – Halaman all

    Sumber Palestina Membantah Laporan Hamas Melucuti Senjata Demi Gencatan Senjata Jangka Panjang Gaza – Halaman all

    Sumber Palestina Membantah Laporan Hamas Melucuti Senjata Demi Gencatan Senjata Jangka Panjang Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Sebuah sumber Palestina yang mengetahui negosiasi antara Hamas dan pemerintah AS membantah laporan yang mengklaim bahwa gerakan itu telah setuju untuk melucuti senjata sebagai imbalan atas gencatan senjata jangka panjang di Gaza, menurut Sky News Arabia .

    Berbicara secara eksklusif kepada saluran berbahasa Arab kemarin, sumber tersebut menyatakan: “Hamas tidak mengusulkan gagasan untuk menarik diri dari politik dan melucuti senjata sebagai imbalan atas gencatan senjata jangka panjang yang berlangsung antara lima dan sepuluh tahun.”

    Sumber tersebut menambahkan bahwa “gagasan Hamas untuk menarik diri dari politik dan melucuti senjata sebagai ganti gencatan senjata jangka panjang diusulkan oleh delegasi AS tetapi ditolak oleh gerakan tersebut.”

    Sumber tersebut menjelaskan lebih lanjut: “Hamas menunjukkan fleksibilitas dan setuju untuk membebaskan sepuluh sandera dengan imbalan gencatan senjata selama dua bulan, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak usulan tersebut, yang menyebabkan penangguhannya.”

    “Hamas juga mengusulkan pembebasan warga negara Amerika Aidan Alexander sebagai isyarat niat baik, tanpa upacara serah terima resmi, untuk menjaga negosiasi tetap terbuka dengan Washington,” tambah sumber itu.

    Sebelumnya, Adam Boehler, utusan Presiden AS Donald Trump untuk urusan penyanderaan, mengungkapkan beberapa rincian pertemuan yang diadakan dengan Hamas untuk mencapai kesepakatan mengenai Gaza, dan menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “sangat membantu.”

    Dalam sebuah wawancara, Boehler menyatakan bahwa Hamas telah menawarkan untuk membebaskan semua sandera dengan imbalan gencatan senjata yang berlangsung antara lima dan sepuluh tahun.

    Ia lebih lanjut menyatakan bahwa skenario yang mungkin dapat dibayangkan di mana tahanan dari kedua belah pihak akan dibebaskan, gencatan senjata jangka panjang akan dicapai, Hamas akan dilucuti, dan kelompok itu akan mengundurkan diri dari pemerintahan Gaza.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap di Bandara

    Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap di Bandara

    Dunia Hari Ini merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir dalam edisi Selasa, 11 Maret 2025.

    Laporan utama kami hadirkan dari Filipina.

    Mantan presiden Filipina ditangkap

    Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap di Bandara Internasional Manila atas perintah International Criminal Court (ICC), kata pemerintah Filipina.

    Duterte ditangkap setelah mendarat dari Hong Kong dan polisi menahannya atas perintah ICC, kata kantor Presiden Ferdinand Marcos dalam sebuah pernyataan.

    Pengadilan sedang menyelidiki sejumlah pembunuhan yang terjadi di bawah kepemimpinan Duterte saat ia menindak keras perdagangan narkoba ilegal.

    Tidak jelas ke mana Duterte dibawa oleh polisi, sementara pemerintah Filipina mengatakan Duterte, yang berusia 79 tahun, dalam keadaan sehat dan sudah diperiksa oleh dokter pemerintah.

    “Dia sekarang dalam tahanan pihak berwenang,” demikian pernyataan pemerintah Filipina.

    Paus tidak dalam kondisi kesehatan mengancam

    Paus Fransiskus tidak lagi dalam kondisi kesehatan berbahaya yang mengancam akibat pneumonia, demikian pernyataan resmi Vatikan.

    Tapi tim medisnya tetap memutuskan agar Paus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari lagi.

    Vatikan mengatakan para dokter telah mencabut prognosis “hati-hati” mereka sebelumnya, yang berarti Paus tidak lagi dalam bahaya besar akibat infeksi pernapasan awal yang dideritanya pada tanggal 14 Februari.

    “Namun, mengingat kompleksitas gambaran klinis dan gambaran infeksi penting yang muncul saat masuk, terapi obat medis di rumah sakit perlu dilanjutkan selama beberapa hari ke depan,” bunyi pernyataan Vatikan.

    Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK

    Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.

    Kepada Tempo, Ridwan mengonfirmasi penggeledahan tersebut dan bersikap kooperatif.

    “Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya membantu tim KPK secara profesional,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan untuk mengusut dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB).

    Pihak KPK mengatakan sudah ada lima tersangka dalam kasus tersebut.

    Zelenskyy tiba di Saudi menjelang perundingan damai

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan bertemu dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman, meski dijadwalkan hanya sebentar.

    KTT di Jeddah ini diadakan hanya seminggu setelah debat sengit di Ruang Oval antara Presiden Zelenskyy dan Presiden AS Donald Trump, yang menjadi bukti memburuknya hubungan antara Kyiv dan Washington DC.

    Presiden Zelenskyy menyebut pertemuan dengan Presiden Trump sebagai peristiwa yang “sangat disesalkan”, dan Amerika Serikat akan menghentikan pengiriman senjata dan dukungan intelijen untuk pasukan Ukraina.

    Arab Saudi berupaya memposisikan dirinya sebagai perantara perdamaian antara Ukraina dan Rusia, dengan menggelar pertemuan dengan Rusia sebelumnya.

    Polisi tewas di penjara

    Seorang mantan polisi Thailand yang menjalani hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan ditemukan tewas di selnya.

    Pria bernama Thitisan Utthanaphon dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada tahun 2022 karena menyiksa seorang tersangka hingga tewas selama interogasi yang brutal.

    Departemen Pemasyarakatan Thailand menyebut Thitisan ditemukan tidak sadarkan diri di selnya di penjara Bangkok akhir pekan lalu.

    Pria berusia 44 tahun itu ditemukan duduk di pintu selnya dengan “jari-jari memar dan tidak ada denyut nadi.”

    Rekaman CCTV menunjukkan tidak ada seorang pun yang memasuki sel, tetapi otopsi sedang dilakukan untuk menentukan penyebab kematiannya.

  • AS Resmi Batalkan 83% Program Bantuan USAID

    AS Resmi Batalkan 83% Program Bantuan USAID

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, proses pemotongan program di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang dilakukan oleh pemerintahan Trump kini telah selesai. Dalam sebuah posting di X, Rubio mengatakan “setelah peninjauan selama enam minggu, kami secara resmi membatalkan 83% program di USAID.”

    “5.200 kontrak yang kini dibatalkan, menghabiskan puluhan miliar dolar dengan cara yang tidak melayani kepentingan utama Amerika Serikat, bahkan dalam beberapa kasus justru merugikan”, kata Rubio.

    Dia menambahkan, “sekitar 1000” kontrak yang tersisa akan langsung dikelola oleh Departemen Luar Negeri. Anggota parlemen dari oposisi mengatakan, hal tersebut ilegal karena perubahan semacam itu memerlukan persetujuan dari Kongres AS.

    Gedung Putih belum memberikan informasi yang jelas mengenai kontrak mana yang telah dipotong dan mana yang akan dipertahankan.

    Apa yang melatarbelakangi pemotongan tersebut?

    Ketika Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari, salah satu tindakan pertamanya adalah memerintahkan penangguhan segera semua bantuan asing selama 90 hari. Pemerintah AS mengamini keputusan tersebut dengan mengklaim bahwa USAID merupakan pemborosan sumber daya pemerintah.

    Audit tersebut diawasi oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dijalankan oleh miliarder sayap kanan dan penasihat Trump, Elon Musk.

    Ribuan staf diberhentikan dari tugas mereka dan kontrak diputus, yang menyebabkan kekacauan di dalam pemerintahan dan di seluruh dunia. Kelompok-kelompok bantuan menyebutkan, daerah-daerah yang sangat membutuhkan bantuan kini terancam serius, seperti pencegahan kelaparan di Kongo atau proyek air bersih di Burkina Faso.

    Proyek DOGE yang dipimpin oleh Musk dianggap sebagai kunci untuk memajukan ideologi ini, dan proyek tersebut terbuka mengenai tujuannya untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, sambil mengonsolidasikan agensi-agensi di bawah Cabang Eksekutif AS.

    Dalam pengumumannya, Rubio memuji DOGE karena melakukan pembersihan. Musk kemudian membalas, menyebut pemotongan itu “sulit, tetapi perlu,” dan menambahkan “bagian-bagian penting USAID seharusnya selalu berada di bawah Departemen Luar Negeri AS.”

    Apa itu USAID?

    USAID didirikan pada tahun 1961 untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah kritis di seluruh dunia.

    Meskipun lembaga ini beroperasi secara langsung di 60 negara, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh kontraktor yang menerima dana dari USAID. Pekerjaan tersebut sering kali mencakup pencegahan penyakit dan kelaparan, penyediaan vaksinasi, dan bantuan bencana.

    Dengan anggaran yang dilaporkan lebih dari $40 miliar pada tahun 2023, lembaga ini merupakan salah satu donor bantuan global terbesar.

    Diperintahkan membayar $2 miliar bantuan luar negeri yang tertunggak

    Pemerintahan Trump menghentikan bantuan luar negeri pada 20 Januari, di hari pertama ia menjabat. Hakim distrik Washington DC, Amir Ali mengatakan pembayaran harus dilakukan untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan. Namun, ia menolak permintaan dari kelompok nirlaba dan bisnis, untuk memerintahkan pemerintahan Trump mengembalikan ribuan kontrak dan hibah bantuan luar negeri yang telah dibatalkan.

    Pada saat yang bersamaan, Ali memutuskan, presiden Trump harus mengeluarkan anggaran bantuan USAID yang telah disetujui oleh Kongres AS.

    Keputusan Mahkamah Agung AS membuka jalan bagi putusan ini. Mahkamah Agung AS minggu lalu menolak permintaan darurat Trump, untuk membekukan pembayaran hampir $2 miliar bantuan luar negeri untuk pekerjaan yang dilakukan hingga 13 Februari.

    Ali sebelumnya memerintahkan pemerintahan Trump untuk memulai kembali bantuan luar negeri sesuai putusan pada 13 Februari, dengan tenggat waktu 26 Februari. Pemerintahan Trump meminta Mahkamah Agung untuk memblokir tenggat waktu tersebut, namun para hakim menolak permintaan itu.

    ap/as (AP, Reuters, AFP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PBB Batal Pangkas Bantuan Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia

    PBB Batal Pangkas Bantuan Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Jakarta –

    Badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membatalkan pemotongan dana bantuan untuk para pengungsi Rohingya di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh petinggi badan tersebut di Indonesia pada hari Selasa (11/3), beberapa hari setelah pemangkasan bantuan karena pembekuan dana bantuan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sebelumnya, sebuah surat tertanggal 28 Februari dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), yang dilihat oleh kantor berita AFP, menyebutkan bahwa dana bantuan dipotong untuk hampir 1.000 pengungsi Rohingya di Pekanbaru, Riau.

    “Karena keterbatasan sumber daya, IOM tidak dapat memberikan bantuan layanan kesehatan dan bantuan uang tunai untuk 925 pengungsi Rohingya yang saat ini masih berada di Pekanbaru mulai 5 Maret 2025,” demikian isi surat yang ditandatangani oleh wakil kepala misi IOM. Dikabarkan, beberapa bantuan masih terus diberikan kepada pihak yang paling rentan.

    Namun pada Selasa (11/3), kepala misi IOM di Indonesia, Jeffrey Labovitz, mengatakan kepada AFP bahwa pemotongan tersebut telah dibatalkan, tanpa alasan yang diberikan.

    “Program terbesar kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan telah diaktifkan kembali,” kata Labovitz kepada AFP, Selasa (11/3/2025).

    “Saya dapat mengonfirmasi tidak ada pengurangan layanan yang direncanakan saat ini,” imbuhnya.

    Badan migrasi PBB tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan email, bahwa mereka “tetap berkomitmen untuk membantu pengungsi Rohingya di Indonesia, melanjutkan dukungan kami seperti yang telah kami lakukan di masa lalu.”

    Lebih dari 2.000 warga Rohingya mendekam di Indonesia dalam ketidakpastian hukum karena negara-negara menolak untuk menerima mereka secara permanen. Ini membuat mereka bergantung pada dukungan PBB untuk tempat tinggal dan bantuan.

    IOM mengatakan minggu lalu, bahwa pembekuan bantuan AS “berdampak pada staf, operasi, dan orang-orang yang kami layani”.

    Kedutaan Besar AS di Jakarta tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Sebelumnya pada hari Senin (10/3), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington membatalkan 5.200 program di badan pembangunan USAID, tetapi akan mempertahankan 1.000 program untuk dikelola oleh Departemen Luar Negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Negosiator AS-Ukraina Kembali Berunding, Kali Ini di Arab Saudi

    Negosiator AS-Ukraina Kembali Berunding, Kali Ini di Arab Saudi

    Jakarta –

    Para pejabat tinggi Ukraina dan AS mulai berunding di Jeddah, Arab Saudi pada hari Selasa (11/3) dalam upaya untuk menghentikan perang Rusia terhadap Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tidak akan hadir dalam negosiasi, meskipun ia berada di negara Teluk tersebut pada hari Senin (10/3) untuk bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

    Sebagai gantinya, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha, Menteri Pertahanan Rustem Umerov, kepala kantor kepresidenan Andrii Yermak dan wakilnya Pavlo Pallisa akan mewakili Ukraina, kata Zelensky. Dari pihak AS, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan utusan khusus Steve Witkoff, yang baru-baru ini menangani negosiasi Gaza-Israel, diharapkan hadir.

    Ukraina baru-baru ini mendukung inisiatif Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengusulkan gencatan senjata sebagian, atas serangan udara dan serangan dari laut, yang ditolak Rusia minggu lalu. Kiev juga menginginkan pertukaran semua tahanan dengan Rusia sebagai langkah pertama. Di sisi lain, Washington menginginkan gencatan senjata yang cepat dan menyeluruh yang diikuti oleh pemilihan umum di Kiev.

    Ukraina telah mempertahankan diri terhadap invasi Rusia berskala penuh selama lebih dari tiga tahun dengan dukungan Barat. Menyusul pertemuan yang penuh pertikaian di Ruang Oval pada tanggal 28 Februari, di mana Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance mengecam Zelensky dan menyebutnya tidak tahu berterima kasih, Washington sudah menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina dan akses ke informasi intelijen utama.

    Zelensky usulkan pertukaran tahanan

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengusulkan pembebasan tahanan dan pengembalian anak-anak Ukraina ke tanah air mereka.

    “Hal ini dapat menjadi langkah kunci dalam membangun kepercayaan dalam upaya diplomatik,” tulis Zelensky di platform X setelah pertemuan dengan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. “Bagian penting dari diskusi didedikasikan untuk format jaminan keamanan,” imbuh Zelensky.

    Pemerintah Ukraina menuduh Rusia telah menculik ribuan anak sejak Moskow sejak memulai perang habis-habisan melawan Ukraina pada Februari 2022.

    Rusia laporkan serangan 337 pesawat nirawak oleh Ukraina

    Rusia mengatakan Ukraina melakukan serangan besar-besaran dengan pesawat nirawak alias drone di sejumlah lokasi, termasuk ke ibukota Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan telah menembak jatuh 337 pesawat nirawak. Rusia menyalahkan Ukraina atas serangan tersebut, yang belum dikomentari oleh Kyiv.

    Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan ini adalah serangan pesawat nirawak Ukraina terbesar ke ibu kota Rusia hingga saat ini.

    Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan 91 pesawat nirawak ditembak jatuh di Moskow dan 126 lainnya ditembak jatuh di wilayah Kursk, tempat pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah Rusia.

    Pesawat nirawak juga dilaporkan terbang di wilayah Bryansk, Belgorod, Ryazan, Kaluga, Lipetsk, Orel, Voronezh, dan Nizhny Novgorod. Laporan tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.

    hp/as (reuters, afp, dpa)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Harta Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 476 Triliun Semalam, Ada Apa?

    Harta Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 476 Triliun Semalam, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Harta kekayaan Elon Musk merosot US$29 miliar atau Rp476 triliun dalam semalam pada Senin (10/3) waktu setempat. Kendati demikian, Musk masih konsisten bertengger sebagai orang terkaya di dunia.

    Pantauan CNBC Indonesia di laman Forbes, harta Elon Musk saat ini tercatat US$319,6 miliar atau Rp5.253 triliun di atas kertas per Selasa (11/3/2025). Nominal tersebut merosot 6,66% dari sebelumnya.

    Anjloknya harta kekayaan Musk didorong penurunan saham Tesla. Pada Senin (10/3), saham Tesla terpantau merosot 15% dan menandai penurunan terbesar sejak September 2020, dikutip dari YahooFinance.

    Saham Tesla sudah merosot 55% dibandingkan angka tertingginya pada Desember 2024 silam. Sepanjang tahun ini, harta kekayaan Musk sudah turun drastis US$132 miliar (Rp2.169 triliun) atau lebih dari 30% menurut laporan Bloomberg.

    Beberapa investor Tesla khawatir Musk terlalu banyak menghabiskan waktu di Washington, DC, sehingga tidak fokus mengurus bisnis mobil listriknya.

    Musk ditunjuk Trump untuk mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) untuk memangkas anggaran-anggaran yang dinilai ‘kurang penting’. Imbasnya, banyak PNS yang kena PHK, program-program federal dihapuskan, serta rencana konsolidasi lembaga pemerintah.

    Di saat bersamaan, Musk tetap mendorong kontrak-kontrak pemerintah untuk perusahaan-perusahaan miliknya. Antara lain SpaceX dan Tesla.

    Meski Trump sudah menunjuk Musk untuk memimpin DOGE, tetapi Gedung Putih dan Departemen Kehakiman AS (DOJ) menolaknya. Mereka menunjuk pejabat lain sebagai pemimpin kantor DOGE.

    Musk dalam wawancara bersama Fox Business mengakui bahwa tak mudah mengurus perusahaannya seperti Tesla dan SpaceX sembari bekerja untuk pemerintah.

    Di saat bersamaan, beberapa fasilitas Tesla telah menjadi target penyerangan seperti penembakan dan aksi vandalisme lain. Polisi mengatakan aksi tersebut kemungkinan berhubungan dengan ideologi politik Musk dan kerjanya di pemerintah.

    Ketika ditanya hal tersebut dalam wawancara Fox Business, Musk mengatakan ia ingin mengeliminasi penipuan dan biaya boros di pemerintah. “Saya melakukan hal yang benar,” ujarnya.

    (fab/fab)

  • Banyak Lagi yang Akan Ditangkap

    Banyak Lagi yang Akan Ditangkap

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa penangkapan pemimpin aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia merupakan “penangkapan pertama dari banyak penangkapan yang akan datang”.

    “Kita mengetahui ada lebih banyak mahasiswa di Columbia dan universitas lainnya di seluruh negara ini yang terlibat dalam aktivitas pro-teroris, antisemitisme, anti-Amerika, dan pemerintahan Trump tidak akan menoleransinya,” tegas Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Selasa (11/3/2025).

    Otoritas imigrasi AS baru saja menangkap Mahmoud Khalil yang disebut sebagai pemimpin aksi pro-Palestina di Universitas Columbia yang menentang perang Israel di Jalur Gaza. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyebut Khalil ditangkap pada Minggu (9/3) waktu setempat.

    Disebutkan DHS bahwa Khalil “memimpin aktivitas terkait Hamas, sebuah organisasi teroris”. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal tuduhan tersebut.

    DHS dalam pernyataannya menyebut langkah penangkapan itu dilakukan “untuk mendukung perintah eksekutif Presiden Trump yang melarang antisemitisme, dan dalam koordinasi dengan Departemen Luar Negeri”.

    Sosok Khalil menjadi wajah paling menonjol dari gerakan protes di universitas-universitas AS yang marak tahun lalu sebagai bentuk perlawanan terhadap perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Menurut Student Workers of Columbia Union, Khalil merupakan “seorang lulusan (Universitas) Columbia baru-baru ini dari Palestina dan kepala negosiator untuk kamp solidaritas Gaza musim semi lalu”. Dia disebut memegang green card dan berstatus penduduk tetap AS ketika ditangkap.

    Ribuan orang telah menandatangani petisi yang menyerukan pembebasan Khalil.

    Trump, dalam pernyataannya, mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap para demonstran kampus lainnya, yang beberapa di antaranya dia tuduh tanpa bukti sebagai “agitator bayaran”, atau “penghasut bayaran”.

    “Kita akan menemukan, menangkap, dan mendeportasi para simpatisan teroris ini dari negara kita — tidak akan pernah kembali lagi,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ubah Citra, Arab Saudi Muncul sebagai Mediator Krisis Global

    Ubah Citra, Arab Saudi Muncul sebagai Mediator Krisis Global

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, semakin sibuk menerima kunjungan para pemimpin negara yang datang untuk membahas konflik global yang mendesak.

    Pada Senin (10/03) ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Putra Mahkota Saudi untuk membahas perang Rusia di Ukraina. Pertemuan ini dilakukan menjelang pertemuan pada Selasa (11/03) antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk merundingkan kemungkinan akhir perang agresi Rusia, serta kesepakatan keamanan yang mencakup akses AS ke cadangan mineral dan logam berharga di Ukraina.

    Ini akan menjadi pertama kalinya delegasi Ukraina dan AS berbicara secara langsung setelah perselisihan publik antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Zelenskyy di Gedung Putih pada akhir Februari lalu.

    Fakta bahwa kedua negara memilih Arab Saudi sebagai lokasi pertemuan—bukan di Eropa, misalnya—menyoroti posisi strategis kerajaan kaya minyak ini di Timur Tengah.

    “Arab Saudi memang telah membangun dirinya sebagai platform dialog dalam dua hingga tiga tahun terakhir,” kata Sebastian Sons, peneliti senior di think tank Jerman CARPO, kepada DW.

    “Dalam strategi kebijakan luar negeri Arab Saudi, saat ini sangat penting untuk berbicara dengan semua pihak,” tambahnya.

    Memposisikan diri sebagai mediator netral

    Arab Saudi tampaknya berusaha mempertahankan posisi netral agar dapat menjaga jalur komunikasi terbuka dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang sedang dimediasi.

    “Negara ini menahan diri untuk tidak bergabung dalam kritik dan sanksi Barat terhadap Rusia, tetapi juga menjalin kontak reguler dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta memberikan paket bantuan kemanusiaan dan medis senilai jutaan dolar untuk Ukraina,” jelas Kawas. Pada 2024, Riyadh membantu memfasilitasi pertukaran tahanan bersejarah antara Rusia dan AS. Dan pada pertengahan Februari, negara ini menjadi tuan rumah pembicaraan antara AS dan Rusia, di mana pejabat tinggi Washington dan Moskow bertemu untuk membahas normalisasi hubungan serta mengakhiri perang di Ukraina.

    Tampaknya juga ada kemungkinan bahwa Riyadh akan menjadi tempat pertemuan langsung antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang pertama sejak Trump kembali menjabat awal tahun ini.

    Selain memfasilitasi pembicaraan tentang akhir perang Rusia di Ukraina, Riyadh juga menjadi lokasi pertemuan Liga Arab untuk membahas konflik di Sudan serta masa depan Palestina di Gaza.

    “Kita melihat peran mediasi ini antara AS dan Rusia, antara AS dan Ukraina, serta menjadi pemain penting di Timur Tengah, terutama terkait dengan Palestina, Suriah, dan Lebanon,” kata Neil Quilliam, spesialis urusan luar negeri di think tank Chatham House yang berbasis di London, kepada DW.

    Kawas menggemakan pandangan ini: “Terkait dengan Timur Tengah, semua negosiasi di kawasan ini melewati Riyadh.”

    Kepentingan Saudi di mata internasional

    Peralihan fokus untuk membangun citra sebagai pusat komunikasi yang netral dan terpercaya ini dinilai sebagai tanda perubahan dari isolasi internasional Arab Saudi yang mencapai titik terendah setelah pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi, pada 2018. Ini juga bisa membantu mengalihkan perhatian dari catatan buruk rezim di Arab Saudi dalam isu hak asasi manusia.

    Alih-alih membela kebijakan domestik, posisi internasional baru negara ini memungkinkan Putra Mahkota Saudi untuk memanfaatkan pengaruhnya dalam berbagai konflik, menurut para pengamat.

    “Arab Saudi tentu akan menggunakan kesempatan untuk menengahi konflik Ukraina guna menampilkan diri sebagai mitra yang dapat diandalkan, karena negara ini menginginkan konsesi dari Trump, terutama terkait Gaza dan negara Palestina di masa depan bersama Israel,” kata Sebastian Sons kepada DW.

    Trump, yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel, ingin melihat Israel dan Arab Saudi menormalisasi hubungan.

    Namun, serangan yang dipimpin Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023 dan perang yang terjadi di Gaza telah memperlambat proses ini.

    Awal tahun ini, Arab Saudi menolak rencana Trump untuk Gaza, di mana ia mengusulkan untuk mengubah Jalur Gaza yang hancur akibat perang menjadi “Riviera Timur Tengah” di bawah kepemilikan AS serta memindahkan sekitar 2,3 juta warga Palestina ke negara-negara Arab lainnya seperti Mesir dan Yordania. Para pakar hak asasi manusia mengkritik rencana ini sebagai bentuk pembersihan etnis.

    Sejak itu, Arab Saudi menegaskan kembali pendiriannya bahwa mereka tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum solusi dua negara, yang akan menjamin negara Palestina berdampingan dengan Israel, terlaksana.

    Mendorong investasi bagi Arab Saudi

    Ketika Trump kembali menjabat untuk masa jabatan keduanya awal tahun ini, Putra Mahkota Saudi menjadi pemimpin asing pertama yang mengucapkan selamat kepadanya. Tak lama setelah itu, Trump memuji Putra Mahkota Salman sebagai “orang yang luar biasa” dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos.

    Pada 2017, kunjungan luar negeri pertama Trump sebagai presiden adalah ke Arab Saudi. Langkah ini dianggap kontroversial, terutama karena bertepatan dengan pengakuan Trump bahwa ia memilih Arab Saudi sebagai tujuan pertama karena janji investasi senilai lebih dari $350 miliar (Rp5,74 kuadriliun) dalam ekonomi AS.

    Pekan lalu, Trump mengumumkan bahwa kunjungan kenegaraan pertamanya kali ini juga akan membawanya ke Arab Saudi. Kali ini, ia menambahkan, Riyadh berencana untuk berinvestasi setidaknya $600 miliar (Rp9,8 kuadriliun), termasuk pembelian peralatan militer AS dalam jumlah besar.

    Hal ini sejalan dengan model ekonomi Arab Saudi yang sedang bergeser, berupaya mengurangi ketergantungan pada minyak dan meningkatkan investasi asing serta modal eksternal, seperti dijelaskan oleh spesialis Timur Tengah, Sons. “Prioritas Riyadh adalah mengamankan model bisnisnya sendiri, dan untuk itu mereka membutuhkan AS,” jelasnya.

    Namun, ini juga berarti bahwa kerajaan tidak mungkin mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik yang para pihaknya mereka fasilitasi. “Itu bukan tujuan Arab Saudi,” katanya,seraya menambahkan, “mereka lebih ingin membuka jalan untuk berbisnis dengan AS.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video: Zelensky Tiba di Arab Saudi Jelang Perundingan dengan AS

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Panas! Ukraina Luncurkan Puluhan Drone ke Moskow

    Panas! Ukraina Luncurkan Puluhan Drone ke Moskow

    Moskow –

    Ukraina menargetkan Moskow, ibu kota Rusia, dengan drone-drone dalam serangan “besar-besaran” semalam. Otoritas Rusia mengklaim puluhan drone Ukraina berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan mereka.

    “Pertahanan udara dari Kementerian Pertahanan terus menangkis serangan besar-besaran drone musuh terhadap Moskow,” kata Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, dalam pernyataan via Telegram, seperti dilansir AFP, Selasa (11/3/2025).

    “Sampai saat ini, pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan telah menembak jatuh 69 drone musuh yang mengudara menuju ke Moskow,” sebutnya.

    Menurut Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, sedikitnya satu orang tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka di pinggiran selatan Moskow.

    Dia menambahkan bahwa puing-puing drone yang ditembak jatuh memicu kerusakan terhadap sedikitnya tujuh unit tempat tinggal di bangunan permukiman yang ada di pinggiran tenggara ibu kota Rusia tersebut.

    Serangan terhadap Moskow, yang berjarak ratusan kilometer dari perbatasan Ukraina, terjadi menjelang pertemuan antara para pejabat tinggi Kyiv dan Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi pada Selasa (11/3) waktu setempat.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Ukraina diperkirakan akan mengajukan rencana gencatan senjata parsial dengan Rusia, dengan harapan dapat memulihkan dukungan dari donatur utama Kyiv, AS yang di bawah Presiden Donald Trump telah menuntut konsesi untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama tiga tahun terakhir.

    Pembicaraan di Saudi akan menjadi pembicaraan dengan level paling senior sejak adu mulut terjadi di Gedung Putih bulan lalu, ketika Trump mengomeli Presiden Volodymyr Zelensky karena dianggap tidak tahu berterima kasih.

    Sejak cekcok itu, Washington telah menangguhkan bantuan militer ke Ukraina dan menghentikan aktivitas berbagi informasi intelijen serta akses ke citra satelit dengan Kyiv dalam upaya memaksa negara itu ke meja perundingan.

    Lihat juga Video: Rudal-Drone Rusia Hantam Dobropillia, 11 Orang Tewas-30 Terluka

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Uranium Iran Dekati Level Bom, Dewan Keamanan PBB Gelar Sidang

    Uranium Iran Dekati Level Bom, Dewan Keamanan PBB Gelar Sidang

    New York –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar sidang tertutup pada Rabu (12/3) besok untuk membahas cadangan uranium Iran, yang dilaporkan meningkat hingga mendekati level bom.

    Pertemuan tertutup ini, seperti dilansir Reuters, Selasa (11/3/2025), diusulkan oleh enam negara dari total 15 anggota Dewan Keamanan PBB, yakni Prancis, Yunani, Panama, Korea Selatan (Korsel), Inggris dan Amerika Serikat (AS).

    Dalam pertemuan ini, menurut sejumlah diplomat PBB, Dewan Keamanan PBB juga akan membahas kewajiban Iran dalam memberikan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dengan “informasi yang diperlukan untuk mengklarifikasi masalah-masalah yang belum terselesaikan terkait dengan material nuklir yang tidak dideklarasikan yang terdeteksi di beberapa lokasi di Iran”.

    Misi diplomatik Iran untuk PBB yang berkantor di New York belum menanggapi rencana pertemuan ini.

    Teheran sebelumnya telah membantah ingin mengembangkan senjata nuklir. Namun, menurut laporan IAEA, Iran malah “secara dramatis” mempercepat pengayaan uranium hingga kemurnian 60 persen, mendekati angka 90 persen untuk level senjata.

    Negara-negara Barat mengatakan bahwa tidak diperlukan untuk memperkaya uranium ke level yang begitu tinggi di bawah program sipil apa pun dan tidak ada negara lainnya yang melakukan hal itu tanpa memproduksi bom nuklir. Iran berulang kali menegaskan program nuklirnya bersifat damai.

    Tahun 2015 lalu, Iran mencapai kesepakatan bernama Joint Comprehensive Plan of Action dengan negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, Prancis, AS, Rusia dan China. Kesepakatan itu disertai pencabutan sanksi terhadap Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.

    Namun pada tahun 2018, Washington yang saat itu dipimpin Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan tersebut. Sejak saat itu, Iran mulai menjauh dari komitmennya terkait nuklir.

    Inggris, Prancis dan Jerman telah memberitahu Dewan Keamanan PBB bahwa mereka siap — jika diperlukan — untuk mengaktifkan mekanisme “snap back” semua sanksi internasional demi mencegah Iran memproduksi senjata nuklir. Negara-negara Barat akan kehilangan kemampuan itu pada 18 Oktober tahun depan, ketika resolusi PBB tahun 2015 tentang kesepakatan nuklir itu berakhir.

    Sementara itu, Trump telah mengarahkan utusannya di PBB untuk bekerja sama dengan negara-negara sekutu dalam memberlakukan kembali sanksi dan pembatasan internasional terhadap Iran.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu