kab/kota: Washington

  • Aktivis Yahudi Ikut Demo di Dalam Trump Tower, New York, Menuntut Pembebasan Aktivis Pro Palestina – Halaman all

    Aktivis Yahudi Ikut Demo di Dalam Trump Tower, New York, Menuntut Pembebasan Aktivis Pro Palestina – Halaman all

    Aktivis Yahudi Berdemonstrasi di Dalam Trump Tower, New York, Menuntut Pembebasan Aktivis Pro Palestina

    TRIBUNNEWS.COM- Ratusan aktivis dari kelompok perdamaian Yahudi melakukan aksi duduk di kantor pusat Presiden AS Donald Trump di New York pada hari Kamis menuntut pembebasan segera aktivis Pro Palestina Mahmoud Khalil, Anadolu melaporkan.

    Sambil meneriakkan “Bebaskan Mahmoud, Bebaskan mereka semua!” “Kami ingin keadilan, bagaimana? Bawa pulang Mahmoud sekarang!” dan “Lawan Nazi, bukan mahasiswa!” 

    Para pengunjuk rasa dari kelompok Jewish Voice for Peace memenuhi lobi Trump Tower, menyuarakan penentangan mereka terhadap penahanan aktivis tersebut.

    Banyak demonstran mengenakan baju merah bertuliskan slogan “Bukan atas nama kami” dan “Hentikan mempersenjatai Israel.”

    Khalil, pemegang kartu hijau dan mahasiswa Universitas Columbia baru-baru ini yang membantu mengorganisasikan protes kampus tahun lalu, ditangkap Sabtu di kediamannya milik universitas dalam apa yang menurut pengacaranya merupakan upaya deportasi bermotif politik oleh pemerintahan Trump.

    Saat berkampanye tahun lalu untuk memenangkan kursi kepresidenan, Trump, di balik pintu tertutup, berjanji untuk “mengusir” pengunjuk rasa mahasiswa asing pro-Palestina jika ia terpilih, menurut The Washington Post.

    Khalil ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang mengklaim visa pelajarnya telah dicabut, meskipun ia adalah penduduk tetap yang sah dan tidak berada di AS dengan visa pelajar. Para agen kemudian memberi tahu dia bahwa kartu hijaunya telah dicabut.

    Ia menikah dengan seorang warga negara AS yang sedang hamil delapan bulan. Istrinya mengecam penangkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia “bertanya-tanya kapan Mahmoud akan mendapat kesempatan untuk menelepon saya.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • AS-Israel Dikabarkan Berupaya Pindahkan Warga Gaza ke Afrika

    AS-Israel Dikabarkan Berupaya Pindahkan Warga Gaza ke Afrika

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Israel dikabarkan berupaya memindahkan warga Palestina yang ada di Jalur Gaza ke Afrika. Washington dan Tel Aviv disebut telah menghubungi para pejabat dari tiga negara Afrika Timur untuk membahas penggunaan wilayah mereka untuk permukiman kembali warga Gaza.

    Informasi itu, seperti dilaporkan Associated Press dan dilansir Reuters, Jumat (14/3/2025), diungkapkan oleh para pejabat AS dan Israel, yang enggan disebut namanya, kepada Associated Press.

    Disebutkan bahwa para pejabat dari Sudan, Somalia dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri telah dihubungi terkait proposal tersebut.

    Namun, menurut laporan Associated Press, para pejabat Sudan mengatakan mereka menolak proposal dari AS tersebut. Sedangkan para pejabat Somalia dan Somaliland mengatakan mereka tidak mengetahui adanya kontak dengan AS dan Israel membahas hal tersebut.

    Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi mereka atas laporan tersebut.

    Awal bulan ini, para pemimpin negara-negara Arab mengadopsi rencana rekonstruksi Jalur Gaza senilai US$ 53 miliar, yang disusun Mesir, yang akan menghindari penggusuran massal warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

    Rencana yang disusun Mesir itu bertentangan dengan visi Presiden AS Donald Trump tentang Gaza akan menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Lihat juga Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

    Trump sebelumnya mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza oleh AS untuk membangun kembali daerah kantong yang hancur tersebut. Usulan itu dilontarkan setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama 17 bulan terakhir antara Israel dan Hamas memicu kehancuran dan menewaskan puluhan ribu orang.

    Dalam usulan kontroversialnya, Trump juga mencetuskan agar warga Palestina mengungsi secara permanen dari Jalur Gaza.

    Rencana Trump itu semakin menambah ketakutan warga Palestina sejak lama akan pengusiran permanen dari rumah mereka di Jalur Gaza, dan disambut penolakan internasional secara luas.

    Lihat juga Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin dan Putra Mahkota Arab Saudi Teleponan Bahas Ukraina

    Putin dan Putra Mahkota Arab Saudi Teleponan Bahas Ukraina

    Moskow

    Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara via telepon dengan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Percakapan telepon keduanya membahas kemungkinan penyelesaian perang Ukraina.

    Pembicaraan via telepon antara Putin dan MBS itu, seperti dilansir AFP, Jumat (14/3/2025), dilakukan tak lama setelah Putin mengatakan mendukung usulan Amerika Serikat (AS) soal gencatan senjata selama 30 hari di Ukraina, namun menyatakan dirinya memiliki “pertanyaan serius”.

    Putin juga mengatakan bahwa Moskow siap untuk membahas lebih lanjut usulan gencatan senjata itu dengan Presiden AS Donald Trump.

    Trump, dalam tanggapannya, menyebut pernyataan Putin sebagai “pernyataan yang sangat menjanjikan” namun dia menilainya “belum tuntas”.

    Kremlin, dalam pernyataannya, menyebut dalam percakapan telepon pada Kamis (13/3) waktu setempat itu, Putin mengatakan kepada MBS bahwa dirinya “sangat menghargai upaya mediasi Arab Saudi”, yang menjadi tuan rumah pembicaraan antara para pejabat Rusia dan AS pada 18 Februari lalu.

    Disebutkan oleh Kremlin bahwa MBS “menekankan pentingnya menyelesaikan krisis Ukraina dan menyatakan kesiapan untuk terus berkontribusi dengan segala cara yang dimungkinkan untuk normalisasi hubungan Rusia-Amerika”.

    AS mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari di Ukraina. Usulan itu telah diterima oleh Kyiv dalam pertemuan dengan pejabat Washington di Saudi pekan ini.

    Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang tiba di Moskow pada Kamis (13/3) waktu setempat akan secara resmi menyampaikan usulan gencatan senjata itu kepada pihak Rusia.

    Putin dan MBS, sebut Kremlin dalam pernyataannya, juga membahas kerja sama bilateral dan “pentingnya” kerja sama itu bagi “stabilitas pasar minyak global”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bertemu Bos NATO, Trump Bilang AS Butuh Greenland

    Bertemu Bos NATO, Trump Bilang AS Butuh Greenland

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte yang berkunjung ke Gedung Putih. Dalam pertemuan itu, Trump mengatakan kepada Rutte bahwa kendali AS atas Greenland diperlukan untuk meningkatkan keamanan internasional.

    Pernyataan Trump kepada Sekjen NATO itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/3/2025), semakin mengobarkan ambisi sang Presiden AS untuk mencaplok pulau strategis di kawasan Arktik tersebut.

    “Anda tahu, Mark, kita membutuhkannya untuk keamanan internasional, bukan hanya keamanan — internasional — kita memiliki banyak pemain favorit yang berlayar di sekitar pantai itu, dan kita harus berhati-hati,” ucap Trump kepada Rutte di Ruang Oval Gedung Putih pada Kamis (13/3) waktu setempat.

    “Kita akan berbicara dengan Anda,” imbuh Trump.

    Saat ditanya langsung mengenai prospek aneksasi Greenland, Trump menjawab: “Saya pikir hal itu akan terjadi.”

    Trump menjadikan ambisi menguasai Greenland sebagai topik pembicaraan utama sejak dia kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari lalu. Pernyataan pada Kamis (13/3) menunjukkan Trump mungkin ingin NATO terlibat dalam upayanya mengambil alih Greenland, yang merupakan wilayah semi-otonomi Denmark.

    Pernyataan terbaru Trump itu langsung menuai penolakan dari Premier Greenland, Mute Egede, yang akan mengakhiri masa jabatannya. “Presiden AS sekali lagi menyuarakan pemikiran untuk menganeksasi kita. Cukup sudah,” tegas Egede dalam pernyataan via Facebook.

    Lihat juga Video Melihat Pemandangan Greenland, Wilayah yang Didambakan Trump

    Jens-Frederik Nielsen, pemimpin Partai Demokraatit yang baru saja memenangkan pemilu parlemen Greenland pada Selasa (11/3), juga menyatakan penolakan terhadap ambisi Trump.

    “Pernyataan Trump dari AS itu tidak pantas dan hanya menunjukkan sekali lagi bahwa kita harus bersatu dalam situasi seperti ini,” ucapnya.

    Menanggapi Trump, Rutte mengatakan akan menyerahkan pertanyaan soal masa depan Greenland kepada pihak lainnya. Dia secara tegas menyatakan “tidak ingin menyeret NATO” ke dalam perdebatan.

    Menurut Rutte, hal itu seharusnya menjadi pembicaraan negara-negara di area “utara” karena China dan Rusia menggunakan jalur perairan di area tersebut.

    Namun Trump bersikeras mengatakan Denmark menolak untuk membahas topik tersebut dan mencetuskan NATO untuk terlibat.

    “Kami telah berurusan dengan Denmark, kami telah berurusan dengan Greenland, dan kami harus melakukannya. Kami benar-benar membutuhkannya untuk keamanan nasional. Saya pikir itulah sebabnya NATO mungkin harus terlibat, karena kami benar-benar membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Itu sangat penting,” ucap Trump dalam argumennya kepada Rutte.

    NATO dan Kedutaan Besar Denmark di Washington belum memberikan tanggapannya. Sementara jajak pendapat menunjukkan sebagian besar penduduk Greenland menolak bergabung dengan AS, meskipun mayoritas mendukung kemerdekaan pulau itu dari Denmark.

    Lihat juga Video Melihat Pemandangan Greenland, Wilayah yang Didambakan Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Udang RI Masih Dijegal AS, KKP Bersiap Ajukan Banding

    Udang RI Masih Dijegal AS, KKP Bersiap Ajukan Banding

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengajukan peninjauan ulang terhadap tarif bea masuk anti-dumping yang dikenakan pada ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Langkah ini diambil menyusul keputusan akhir yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan AS.

    Dalam keputusan final yang diterbitkan AS melalui Federal Register Nomor 89 FR 104982 pada 26 Desember 2024 itu, tarif anti-dumping terhadap udang beku Indonesia telah diturunkan dari 6,3% menjadi 3,9%. Selain itu, keputusan ini juga mengonfirmasi, Indonesia tidak memberikan subsidi, sehingga memperoleh status Countervailing Duties (CVD) de-minimis. Yakni bea masuk tambahan yang dikenakan oleh suatu negara untuk mengimbangi subsidi yang diberikan oleh pemerintah negara pengekspor kepada produsen dalam negeri mereka. 

    De-minimis dalam konteks CVD merujuk pada tingkat subsidi yang terlalu kecil untuk dianggap berdampak signifikan. Jika tingkat subsidi yang diberikan kepada suatu produk berada di bawah ambang batas de-minimis, maka produk tersebut tidak dikenakan bea masuk pengimbangan (CVD) dan investigasi dapat dihentikan.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo menyebut pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai strategi yang dijalankan oleh Delegasi Republik Indonesia. Ia menambahkan, Delegasi RI bersama eksportir, asosiasi udang, penasihat hukum, KBRI Washington DC, serta Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait lainnya, terus berkomunikasi dengan otoritas AS untuk memperjuangkan posisi Indonesia.

    “Kami juga menyusun dokumen pembelaan serta berkomunikasi dengan importir dan asosiasi di AS guna menegaskan posisi Indonesia sebagai eksportir udang yang kompetitif,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Dibandingkan dengan negara pesaing, kata Budi, Indonesia masih dikenakan tarif anti-dumping yang jauh lebih rendah. Di mana tarif AD udang Ekuador mencapai 10,58%, sementara CVD Vietnam 2,84%, Ekuador 3,78%, dan India 5,77%. Selain itu, Vietnam dan India masih dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) yang jauh lebih tinggi, yakni 110,90% untuk India dan 25,76% untuk Vietnam.

    “Dengan perbandingan ini, produk udang Indonesia masih memiliki daya saing di pasar AS,” ujarnya.

    Budi juga menyebut importir AS tetap menaruh kepercayaan pada eksportir Indonesia berkat rekam jejak yang baik dalam hal kualitas dan ketepatan pengiriman. Kepercayaan ini diperkuat oleh pengakuan importir saat berdialog dengan Delegasi RI pada Agustus 2024.

    “Ini menjadi modal penting bagi kita untuk tetap mempertahankan dan memperluas pasar ekspor di tengah dinamika perdagangan global,” jelasnya.

    Tren Tetap Positif

    Meski dikenakan BMAD, ekspor udang beku Indonesia ke AS tetap menunjukkan tren positif. Budi mengatakan, nilai ekspor udang beku Indonesia ke AS pada Januari 2025 diperkirakan mencapai US$94,2 juta dengan volume 11,1 ribu ton, meningkat 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Untuk itu, KKP mendorong eksportir dan asosiasi udang mengajukan review atas tarif yang dikenakan. Proses ini melibatkan pemilihan kuasa hukum, penyusunan dokumen pendukung, pengisian kuesioner, serta pemilihan mandatory respondent yang dipersyaratkan oleh Departemen Perdagangan AS.

    “Kami targetkan pengajuan review ini akan dimulai pada Mei 2025,” kata Budi.

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa KKP terus memperluas pasar ekspor ke negara lain, termasuk Jepang dan Kanada untuk udang mentah beku dan olahan, Tiongkok untuk udang mentah beku, serta Korea Selatan dan Australia untuk udang olahan. Sementara itu, ekspor udang olahan breaded ke AS juga terus didorong.

    Di dalam negeri, KKP memperkuat pasar domestik melalui promosi, pameran, dan bazar bekerja sama dengan sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP dalam menyelesaikan masalah CVD dan antidumping di pasar AS.

    “Kita akan kerjakan terus, kita sedang diplomasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah bisa kita jalankan. Kita akan tangani dengan baik, kita berusaha semaksimal mungkin untuk itu tidak terjadi. Doain saja,” ujar Menteri Trenggono.

    (dce)

  • Putin Dukung Gencatan Senjata Ukraina, Trump Bilang Gini

    Putin Dukung Gencatan Senjata Ukraina, Trump Bilang Gini

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menanggapi komentar yang disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap usulan gencatan senjata Ukraina yang digagas Washington. Trump menyebut komentar Putin sebagai “pernyataan yang sangat menjanjikan” namun dia menilainya “belum tuntas”.

    Putin, dalam tanggapannya, mengatakan dirinya mendukung gagasan gencatan senjata selama 30 hari antara Moskow dan Kyiv. Namun dia memiliki pertanyaan-pertanyaan serius tentang gagasan itu yang ingin dia bahas langsung dengan Trump.

    “Dia (Putin-red) menyampaikan pernyataan yang sangat menjanjikan, tetapi itu belum tuntas,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya soal komentar Putin, seperti dilansir AFP, Jumat (14/3/2025).

    “Saya ingin sekali bertemu dengannya atau berbicara dengannya. Tetapi kita harus mewujudkannya (kesepakatan gencatan senjata) dengan cepat,” ucapnya.

    Trump menambahkan bahwa akan menjadi “momen yang sangat mengecewakan bagi dunia” jika Rusia menolak rencana perdamaian itu. Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, tiba di Moskow pada Kamis (13/3) untuk berunding mengenai Ukraina.

    “Banyak rincian dari kesepakatan akhir sebenarnya telah dibahas. Sekarang kita akan melihat apakah Rusia ada di sana dan, jika tidak, itu akan menjadi momen yang sangat mengecewakan bagi dunia,” kata Trump.

    Dalam pernyataannya, Trump juga memberikan gambaran sekilas mengenai perundingan untuk perdamaian jangka panjang setelah gencatan senjata, termasuk wilayah mana yang harus diserahkan Ukraina kepada Rusia. Diketahui bahwa Moskow melancarkan invasi militer skala penuh terhadap Kyiv sejak Februari 2022.

    Dia menambahkan bahwa ada juga “pembangkit listrik yang sangat besar yang terlibat — siapa yang akan mendapatkan pembangkit listrik itu?”.

    Tidak disebutkan secara spesifik nama pembangkit listrik itu atau rinciannya. Namun diketahui bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia yang saat ini dikuasai Rusia, berada di garis depan pertempuran. PLTN itu merupakan pembangkit nuklir terbesar di kawasan Eropa.

    Disebutkan oleh Trump bahwa perundingan berlangsung rumit karena secara efektif “menciptakan batas negara”.

    Ukraina sebelumnya menyatakan setuju dengan usulan AS soal gencatan senjata selama 30 hari dalam perundingan yang digelar di Arab Saudi pekan ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rusia tak Dapat Keuntungan Apa pun dari Usul AS Gencatan Senjata di Ukraina

    Rusia tak Dapat Keuntungan Apa pun dari Usul AS Gencatan Senjata di Ukraina

    JAKARTA – Asisten utama kebijakan luar negeri Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dirinya telah memberi tahu Washington gencatan senjata selama 30 hari yang diusulkan oleh Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Ukraina, hanya akan memberi pasukan Kyiv waktu istirahat yang sangat dibutuhkan di medan perang.

    Kemajuan Rusia di sepanjang garis depan sejak pertengahan 2024 dan upaya Presiden AS Donald Trump untuk mencapai kesepakatan damai guna mengakhiri konflik di Ukraina menimbulkan kekhawatiran bahwa Kyiv, yang didukung oleh Barat, dapat kalah dalam perang.

    Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, tiba di Moskow pada Kamis, 13 Maret untuk melakukan pembicaraan.

    Dilansir Reuters, pejabat Rusia mengatakan penasihat keamanan nasional AS Mike Waltz memberikan perincian tentang gagasan gencatan senjata pada Rabu dan Rusia siap untuk membahasnya.

    Trump mengatakan di Gedung Putih dirinya berharap Kremlin akan menyetujui usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari yang menurut Ukraina akan didukungnya.

    Yuri Ushakov, mantan duta besar untuk Washington yang berbicara atas nama Putin mengenai isu-isu kebijakan luar negeri utama, mengatakan kepada media Rusia bahwa ia telah berbicara dengan Waltz pada hari Rabu untuk menguraikan posisi Rusia mengenai gencatan senjata.

    “Saya nyatakan posisi kami bahwa ini tidak lain hanyalah penangguhan sementara bagi militer Ukraina, tidak lebih,” kata Ushakov.

    “Itu tidak memberi kami apa pun. Itu hanya memberi Ukraina kesempatan untuk berkumpul kembali, mendapatkan kekuatan, dan melanjutkan hal yang sama,” imbuhnya.

    Ushakov mengatakan tujuan Moskow adalah penyelesaian damai jangka panjang “yang mempertimbangkan kepentingan sah negara kami dan kekhawatiran kami yang sudah diketahui.”

    “Menurut saya, tidak seorang pun membutuhkan langkah apa pun yang (hanya) meniru tindakan damai dalam situasi ini,” katanya.

    Ketika ditanya apakah Rusia menolak usulan AS, Ushakov, yang telah bertugas bersama Putin di Kremlin sejak 2012, mengatakan presiden kemungkinan akan berbicara kepada media pada Kamis dan menguraikan posisi Rusia secara lebih rinci.

    Pernyataan dari pejabat senior Kremlin tersebut menunjukkan Putin, pemimpin tertinggi Rusia sejak 1999, berpikir kemajuan Rusia di medan perang di Ukraina dan di Rusia bagian barat memberi Moskow andil besar dalam negosiasi perdamaian.

    Tidak jelas bagaimana Trump akan bereaksi, setelah mengatakan harapan agar Moskow menyetujui gencatan senjata untuk mengakhiri “pertumpahan darah” dan bahwa dalam masa jabatan pertamanya ia bersikap lebih keras terhadap Rusia daripada presiden lainnya.

    “Saya dapat melakukan hal-hal yang secara finansial akan sangat buruk bagi Rusia,” kata Trump.

    “Saya tidak ingin melakukan itu karena saya ingin mendapatkan perdamaian. Saya ingin melihat perdamaian dan kita lihat saja nanti. Namun dalam hal finansial, ya, kita dapat melakukan hal-hal yang sangat buruk bagi Rusia. Itu akan sangat menghancurkan bagi Rusia,” ujar Trump.

  • Rudal Balistik Rusia Porak-porandakan Kota Pelabuhan Ukraina

    Rudal Balistik Rusia Porak-porandakan Kota Pelabuhan Ukraina

    Jakarta

    Serangan rudal balistik Rusia memporak-porandakan Kota Pelabuhan Ukraina. Ada korban tewas dalam insiden ini.

    Dirangkum detikcom, Kamis (13/3/2025), rudal Rusia menghantam kota pelabuhan Odesa di Ukraina bagian selatan. Sedikitnya empat orang tewas, dengan sebuah kapal kargo berbendera Barbados mengalami kerusakan akibat serangan rudal tersebut.

    Serangan rudal Moskow itu, seperti dilansir AFP, menghantam wilayah Ukraina pada Selasa (11/3) tengah malam, saat otoritas Kyiv menyatakan dukungan terhadap usulan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata selama 30 hari dan setuju untuk segera berunding dengan Rusia.

    Para pejabat Ukraina mengatakan serangan rudal terjadi saat kapal kargo tersebut sedang memuat pasokan gandum yang dimaksudkan untuk dikirim ke Aljazair.

    “Sayangnya, empat orang tewas — warga negara Suriah. Korban termuda berusia 18 tahun, yang paling tua berusia 24 tahun. Dua orang lainnya mengalami luka-luka — seorang warga Ukraina dan seorang warga Suriah,” kata wakil perdana menteri untuk rekonstruksi, Oleksiy Kuleba, dalam pernyataan via media sosial.

    “Rusia menyerang infrastruktur Ukraina, termasuk pelabuhan yang terlibat dalam memastikan keamanan pangan dunia,” tuduhnya

    Secara terpisah, Gubernur wilayah Dnipropetrovsk melaporkan seorang wanita berusia 47 tahun tewas akibat serangan rudal Rusia yang menghantam pusat kota Kryvyi Rig, yang merupakan kota kelahiran Presiden Volodymyr Zelensky.

    Serangan Rudal Rusia

    Foto: State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region via REUTERS

    Angkatan Udara Ukraina, dalam pernyataannya, menyebut Rusia secara total telah menembakkan tiga rudal ke wilayah Ukraina dalam semalam, juga meluncurkan 133 drone berbagai jenis, termasuk drone tempur jenis Shahed buatan Iran.

    Pertahanan udara Ukraina, menurut Angkatan Udara Kyiv, telah menembak jatuh 98 drone di antaranya.

    Sebelumnya, Zelensky menyatakan dukungan terhadap usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari di Ukraina. Dia meminta Washington untuk membujuk Rusia agar turut menerima usulan tersebut.

    Usulan AS itu dibahas dalam pertemuan antara pejabat AS dan Ukraina yang digelar di Arab Saudi pada Selasa (11/3) waktu setempat, yang dilaporkan berlangsung selama delapan jam.

    Penasihat keamanan nasional AS, Mike Waltz, yang menghadiri pertemuan di Saudi tersebut, seperti dilansir Associated Press, mengatakan bahwa negosiator “membahas perincian substantif tentang bagaimana perang ini akan berakhir secara permanen”, termasuk jaminan keamanan jangka panjang.

    Waltz juga mengatakan bahwa Presiden Donald Trump setuju untuk segera mencabut penangguhan dalam penyediaan bantuan militer AS senilai miliaran dolar Amerika dan melanjutkan kembali aktivitas berbagi informasi intelijen.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kian Memanas Perang Rusia Vs Ukraina

    Kian Memanas Perang Rusia Vs Ukraina

    Jakarta

    Perang Rusia Vs Ukraina kian memanas dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru, Rusia menembak jatuh 77 drone Ukraina dalam semalam.

    Dirangkum detikcom, Kamis (13/3/2025), serangan itu terjadi hanya dua hari setelah Kyiv melakukan serangan langsung terbesar terhadap Moskow selama perang tiga tahun tersebut.

    Sebanyak tiga puluh drone berhasil dicegat dan dihancurkan di wilayah Bryansk, Rusia barat yang berbatasan dengan Ukraina, sementara 25 drone lainnya jatuh di atas Kaluga, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP.

    Kementerian menambahkan banyak drone lainnya ditembak jatuh di wilayah Kursk, Voronezh, Rostov, dan Belgorod.

    Serangan terbaru ini terjadi setelah Rusia menembak jatuh lebih dari 90 drone atau pesawat nirawak di wilayah ibu kota Rusia, Moskow pada hari Selasa lalu. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin menyebutnya sebagai “serangan drone musuh paling masif terhadap Moskow”.

    Otoritas Rusia mengatakan tiga orang tewas dan beberapa lainnya cedera dalam serangan hari Selasa tersebut, yang mengakibatkan 337 drone Ukraina di seluruh negeri berhasil dicegat.

    Beberapa kota Ukraina juga diserang pada Kamis pagi waktu setempat, dengan seorang wanita berusia 42 tahun tewas di Kherson, menurut kepala administrasi militer regional Roman Mrochko.

    Pihak berwenang di Kyiv dan Dnipropetrovsk juga melaporkan diserang pada Kamis dini hari waktu setempat.

    Rudal Balistik Rusia Hantam Kota Pelabuhan Ukraina, 4 Orang Tewas

    Kota Pelabuhan Ukraina Hancur Diserang Rudal Balistik Rusia. Foto: AP/Michael Shtekel

    Serangan rudal balistik Rusia sempat menghantam kota pelabuhan Odesa di Ukraina bagian selatan. Sedikitnya empat orang tewas, dengan sebuah kapal kargo berbendera Barbados mengalami kerusakan akibat serangan rudal tersebut.

    Serangan rudal Moskow itu menghantam wilayah Ukraina pada Selasa (11/3) tengah malam waktu setempat, saat otoritas Kyiv menyatakan dukungan terhadap usulan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata selama 30 hari dan setuju untuk segera berunding dengan Rusia.

    Para pejabat Ukraina mengatakan serangan rudal terjadi saat kapal kargo tersebut sedang memuat pasokan gandum yang dimaksudkan untuk dikirim ke Aljazair.

    “Sayangnya, empat orang tewas — warga negara Suriah. Korban termuda berusia 18 tahun, yang paling tua berusia 24 tahun. Dua orang lainnya mengalami luka-luka — seorang warga Ukraina dan seorang warga Suriah,” kata wakil perdana menteri untuk rekonstruksi, Oleksiy Kuleba, dalam pernyataan via media sosial.

    “Rusia menyerang infrastruktur Ukraina, termasuk pelabuhan yang terlibat dalam memastikan keamanan pangan dunia,” tuduhnya.

    Rusia Tangkap 430 Tentara Ukraina di Kursk

    Ilustrasi Tentara Ukraina. Foto: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo Purchase Licensing Rights

    Rusia menangkap sebanyak 430 tentara Ukraina yang bertempur di Kursk, Rusia. Penangkapan para prajurit Ukraina dilakukan usai wilayah itu digempur Ukraina.

    Dilansir AFP, Kamis (13/3/2025), Kepala Staf Umum Militer Rusia melaporkan hal itu kepada Putin dalam sebuah pertemuan yang disiarkan televisi pada hari Rabu.

    Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan para komandan tinggi untuk mengalahkan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia barat sesegera mungkin. Hal ini disampaikan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat memintanya untuk mempertimbangkan usulan gencatan senjata dengan Ukraina selama 30 hari.

    Putin mengatakan para pejuang yang ditangkap harus diperlakukan sebagai teroris, sesuai dengan hukum Federasi Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat diadili di pengadilan Rusia dan dipenjara selama beberapa dekade.

    Sebelumnya, pasukan Ukraina menerobos perbatasan Rusia pada tanggal 6 Agustus dan merebut sebidang tanah di dalam Rusia dalam upaya untuk mengalihkan perhatian pasukan Moskow dari garis depan di Ukraina timur, dan untuk mendapatkan potensi tawar-menawar.

    Namun, kemajuan kilat Rusia selama beberapa hari terakhir telah membuat Ukraina hanya memiliki wilayah seluas kurang dari 200 km persegi di Kursk, turun dari 1.300 km persegi pada puncak serangan musim panas lalu, menurut militer Rusia.

    “Tugas kita dalam waktu dekat, dalam jangka waktu sesingkat mungkin, adalah dengan tegas mengalahkan musuh yang bercokol di wilayah Kursk,” kata Putin kepada para jenderal dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu malam waktu setempat, dilansir Al Arabiya dan Reuters, Kamis (13/3/2025).

    “Dan tentu saja, kita perlu berpikir untuk menciptakan zona keamanan di sepanjang perbatasan negara,” imbuh Putin yang mengenakan seragam militer.

    Pernyataan Putin ini muncul saat Presiden Amerika Serikat S Donald Trump mengatakan, bahwa ia berharap Moskow akan menyetujui gencatan senjata dan mengatakan bahwa jika tidak, maka Washington dapat menyebabkan Rusia mengalami kesulitan keuangan.

    Valery Gerasimov, kepala Staf Jenderal militer Rusia, mengatakan kepada Putin bahwa pasukan Rusia telah mengusir pasukan Ukraina dari lebih dari 86 persen wilayah yang pernah mereka kuasai di Kursk, yang setara dengan 1.100 km persegi tanah.

    Gerasimov mengatakan rencana Ukraina untuk menggunakan Kursk sebagai alat tawar-menawar dalam kemungkinan negosiasi di masa mendatang dengan Rusia telah gagal. Disebutkan pula bahwa taktiknya bahwa operasi Kursk akan memaksa Rusia untuk mengalihkan pasukan dari kemajuannya di Ukraina timur, juga tidak berhasil.

    Ia mengatakan pasukan Rusia telah merebut kembali 24 permukiman dan 259 km persegi tanah dari pasukan Ukraina dalam lima hari terakhir bersama dengan lebih dari 400 tahanan.

    Operasi Rusia untuk mengusir pasukan Ukraina dari Kursk telah memasuki tahap akhir, lapor kantor berita Rusia, TASS yang mengutip juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Panglima tertinggi militer Ukraina, Oleksandr Syrskyi, mengatakan pada hari Rabu (12/3), bahwa pasukan Kyiv akan terus beroperasi di Kursk selama diperlukan. Dia juga mengatakan bahwa pertempuran terus berlanjut di dalam kota Sudzha dan sekitarnya.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Starlink Bawa Petaka Baru, Raksasa Opsel Nomor 1 Jadi Korban

    Starlink Bawa Petaka Baru, Raksasa Opsel Nomor 1 Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Starlink milik Elon Musk telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan telekomunikasi nomor 2 di India, Airtel, untuk menghadirkan layanan internet berbasis satelit ke negara dengan populasi terbanyak di dunia.

    Hal ini makin memperketat persaingan dengan perusahaan telekomunikasi nomor 1 di India, Reliance Jio. Raksasa tersebut adalah milik orang terkaya di India dan Asia, Mukesh Ambani.

    Kesepakatan antara Starlink dan Airtel memungkinkan raksasa internet satelit AS tersebut memanfaatkan jaringan toko ritel Airtel guna mendistribusikan perangkatnya ke seluruh India.

    Starlink juga makin gampang memperoleh persetujuan pemerintah untuk memulai operasi di negara tersebut.

    Airtel mengatakan pada pekan ini bahwa kedua perusahaan akan mempertimbangkan untuk menggunakan infrastruktur jaringan masing-masing guna meningkatkan jangkauan, tetapi tidak memberikan perincian lebih lanjut. Airtel juga akan menjajaki kemungkinan untuk menawarkan layanan Starlink kepada bisnisnya dan pelanggan lainnya.

    Pengumuman Starlink muncul beberapa minggu setelah Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Elon Musk di Washington. Mereka membahas berbagai isu, termasuk ruang angkasa, mobilitas, teknologi, dan inovasi.

    Starlink sendiri sudah lama berniat untuk mengekspansi layanannya ke India. Namun, upaya Starlink terhambat oleh perlawanan dari Jio Reliance.

    Baru-baru ini Starlink dan Musk secara publik berselisih dengan Reliance Jio, mengenai bagaimana India harus memberikan spektrum untuk layanan satelit.

    Reliance telah mendesak pelelangan, tetapi pemerintah India berpihak pada Musk, yang menginginkannya dialokasikan secara administratif, sejalan dengan tren global. Analis mengatakan pelelangan, yang membutuhkan lebih banyak investasi, kemungkinan akan menghalangi pesaing asing dan mempertahankan dominasi Reliance Jio.

    Ambani khawatir bahwa perusahaan telekomunikasinya, yang telah menghabiskan US$19 miliar (Rp312 triliun) dalam pelelangan gelombang udara, berisiko kehilangan pelanggan pita lebar ke Starlink dan bahkan berpotensi kehilangan klien data dan suara di kemudian hari.

    Airtel memiliki perjanjian distribusi serupa dengan grup satelit global Eutelsat, di mana entitas induknya memiliki saham. OneWeb milik Eutelsat dan Reliance Jio telah memperoleh persetujuan dari regulator antariksa India untuk meluncurkan layanan pita lebar satelit komersial di negara tersebut.

    (fab/fab)