Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Rusia-Ukraina Sepakat Gencatan Senjata 30 Hari terhadap Fasilitas Energi dan Maritim – Halaman all

    Rusia-Ukraina Sepakat Gencatan Senjata 30 Hari terhadap Fasilitas Energi dan Maritim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia dan Ukraina sepakat untuk melakukan gencatan senjata sementara selama 30 hari yang mencakup larangan penargetan serangan terhadap fasilitas energi dan maritim.

    Sebelumnya, Kremlin menerbitkan daftar fasilitas energi Rusia dan Ukraina yang tidak boleh menjadi target serangan selama 30 hari.

    Daftar Kremlin mencakup kilang minyak, jaringan pipa minyak dan gas, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

    “Larangan sementara berlaku selama 30 hari, dimulai 18 Maret, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak,” kata Kremlin dalam pernyataannya, Selasa (25/3/2025).

    “Jika salah satu pihak melanggar gencatan senjata, pihak lain harus menganggap dirinya dibebaskan dari komitmennya terhadap gencatan senjata,” tambahnya.

    Menteri Pertahanan Ukraina Rustam Umerov mengatakan Kyiv telah menyetujui dua perjanjian gencatan senjata dengan Rusia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada hari Selasa.

    Selain itu, Kremlin dan Washington memuji upaya “negara ketiga” untuk memfasilitasi pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani di Arab Saudi.

    “Rusia dan Amerika Serikat memuji upaya baik negara-negara ketiga yang bertujuan mendukung pelaksanaan perjanjian di bidang energi dan navigasi maritim,” kata Kremlin, sambil mencatat negara-negara Eropa tetap dikecualikan dari diskusi ini.

    Pernyataan Kremlin juga mencatat AS akan membantu memulihkan akses Rusia ke pasar dunia untuk ekspor pertanian dan pupuk.

    Namun, Kremlin menyatakan klausul-klausul ini akan berlaku hanya setelah beberapa sanksi dicabut, hal yang tidak diumumkan AS dalam pernyataannya pada hari Selasa, seperti diberitakan Pravda Ukraina.

    AS sebelumnya mengatakan telah membuat perjanjian terpisah dengan Ukraina dan Rusia untuk memastikan navigasi yang aman di Laut Hitam dan menegakkan larangan serangan terhadap fasilitas energi di kedua negara.

    Rusia dan Ukraina Minta Jaminan

    Rusia dan Ukraina meminta jaminan meski keduanya telah menyetujui gencatan senjata sementara selama 30 hari untuk menangguhkan serangan terhadap fasilitas energi dan maritim.

    “Jika Rusia melanggar ini, saya akan mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden AS Donald Trump,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam konferensi pers di Kyiv pada hari Selasa.

    “Jika mereka melanggar ini, dan kami memberikan bukti, kami akan menuntut sanksi, senjata, dan sebagainya,” lanjutnya, seperti diberitakan Kyiv Independent.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengindikasikan Rusia akan membutuhkan jaminan yang jelas.

    “Mengingat pengalaman menyakitkan dari perjanjian dengan Kyiv saja, jaminan tersebut hanya dapat berupa perintah dari Washington kepada Zelensky dan timnya untuk melakukan satu hal tertentu,” kata Sergei Lavrov.

    Kedua kesepakatan yang dicapai di Arab Saudi menyusul pembicaraan yang diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump. 

    Sebelumnya, perwakilan AS bertemu dengan perwakilan Ukraina yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Rustem Umerov pada hari Minggu (23/3/2025).

    Pada hari berikutnya, perwakilan AS bertemu dengan perwakilan Rusia yang dipimpin oleh Grigory Karasin, ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia (majelis tinggi parlemen) dan Sergey Beseda, penasihat direktur Badan Keamanan Rusia (FSB).

    AS kemudian mengoordinasikan pernyataan bersama yang dirilis pada Selasa (25/3/2025).

    Kesepakatan tersebut merupakan yang pertama yang bertujuan menghentikan serangan energi sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Saat Wartawan Tahu Rencana Serangan AS Gara-gara Masuk Group Chat

    Saat Wartawan Tahu Rencana Serangan AS Gara-gara Masuk Group Chat

    Jakarta –

    Seorang wartawan mengetahui rencana serangan Amerika Serikat terhadap kelompok Houthi di Yaman gegara tak sengaja dimasukkan ke dalam grup chat. Gedung Putih mengakui adanya kesalahan.

    Dirangkum detikcom, Selasa (25/3/2025), wartawan yang dimaksud merupakan editor-in-chief atau pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

    Dilansir Al Arabiya, kejadian itu bermula ketika Goldberg tak sengaja dimasukkan ke dalam grup chat berisikan pejabat tinggi dan paling senior AS yang tergabung dalam tim keamanan nasional Presiden Donald Trump.

    Pada Senin (24/3), Goldberg mempublikasikan sebuah artikel yang menampilkan screenshot percakapan para pejabat AS dalam grup chat tersebut, yang berlangsung selama beberapa minggu.

    Pengakuan Goldberg: Dimasukkan ke Grup Oleh Penasihat Keamanan Nasional AS

    Penasihat keamanan nasional AS, Mike Waltz. Foto: dok. AFP

    Goldberg menyebut dirinya dimasukkan ke dalam grup chat Signal pada 13 Maret lalu oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz. Grup chat, yang disebut Goldberg diberi nama “Houthi PC small group”, fokus membahas koordinasi tindakan terkait Houthi.

    Pesan pertama dari Waltz dalam grup chat itu, menurut Goldberg, berbunyi: “Tim — membentuk kelompok prinsip untuk koordinasi soal Houthi, khususnya selama 72 jam ke depan. Wakil saya, Alex Wong, sedang menyusun tim harimau di tingkat deputi/kepala staf lembaga setelah pertemuan di Sit Room pagi ini untuk item tindakan dan akan mengirimkannya nanti malam.”

    Secara keseluruhan, menurut Goldberg, ada 18 pejabat senior AS dalam grup chat tersebut, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) John Ratcliffe.

    Salah satu topik utama yang dibahas dalam grup chat itu, berdasarkan artikel Goldberg, adalah operasi militer yang akan dilakukan, dengan Hegseth mendesak para pejabat AS dalam grup chat itu untuk bergerak maju tanpa penundaan.

    Pada 15 Maret, hari dimulainya serangan udara AS terhadap Houthi, Goldberg menyebut Hegseth membagikan rincian operasional serangan itu, termasuk informasi tentang target, senjata, dan urutan serangan yang dilancarkan.

    Gedung Putih mengonfirmasi keaslian soal screenshot percakapan yang dibagikan Goldberg dan mengumumkan bahwa penyelidikan akan dilakukan untuk mencari tahu bagaimana Goldberg bisa dimasukkan ke dalam grup chat tersebut.

    “Rangkaian pesan tersebut merupakan demonstrasi koordinasi kebijakan yang mendalam dan bijaksana antara para pejabat senior. Keberhasilan operasi terhadap Houthi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa tidak ada ancaman terhadap para anggota militer kami atau keamanan nasional kami,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, dalam pernyataannya.

    Goldberg mengatakan dirinya meninggalkan grup chat itu tak lama setelah serangan awal AS terhadap Houthi dilancarkan pada 15 Maret lalu.

    Respons Trump hingga Menhan Usai Rencana Serangan Bocor

    Presiden AS Donald Trump. Foto: Win McNamee/Pool Photo via AP

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merespons soal adanya seorang wartawan yang secara tanpa sengaja sempat menerima pesan teks berisi strategi militer AS dalam penyerangan ke Yaman. Trump disebut masih mendukung tim keamanan nasionalnya.

    “Presiden Trump terus memiliki kepercayaan penuh pada tim keamanan nasionalnya, termasuk Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz,” kata juru bicara Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan dikutip kantor berita AFP, Selasa (25/3/2025).

    Sementara Gedung Putih mengonfirmasi bahwa seorang wartawan mendapat bocoran mengenai strategi militer serangan AS ke Yaman. Gedung Putih pun bergerak melakukan penelusuran lebih lanjut.

    “Kami sedang meninjau bagaimana nomor yang tidak sengaja ditambahkan ke rantai tersebut,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes dikutip kantor berita AFP, Selasa (25/3).

    Menhan Pete Hegseth pun buka suara terkait insiden kebocoran informasi ini. Hegseth malah menyerang Goldberg.

    Dia bahkan mengaku “tidak ada rencana perang yang dikirimkan dalam chat”, dia mengelak hal itu meski Gedung Putih telah mengonfirmasi pelanggaran tersebut.

    U.S. Defense Secretary Pete Hegseth attends a meeting with Britain’s Defence Secretary John Healey (not pictured) at the Pentagon in Washington, D.C., U.S., March 6, 2025. REUTERS/Kent Nishimura Purchase Licensing Rights Foto: REUTERS/Kent Nishimura Purchase Licensing Rights

    Goldberg diketahui menulis bahwa Hegseth mengirim informasi tentang serangan tersebut, termasuk tentang “target, senjata yang akan dikerahkan AS, dan urutan serangan,” ke obrolan grup tersebut.

    “Menurut teks Hegseth yang panjang, ledakan pertama di Yaman akan terasa dua jam kemudian, pukul 1:45 siang waktu timur,” tulis Goldberg — kronologi yang dibuktikan di lapangan di Yaman.

    Kebocoran tersebut dapat sangat merusak jika Goldberg telah mempublikasikan rincian rencana tersebut sebelum penyerangan, tetapi ia tidak melakukannya bahkan setelah kejadian.

    Wartawan tersebut mengatakan bahwa ia ditambahkan ke obrolan grup tersebut dua hari sebelumnya, dan menerima pesan dari pejabat tinggi pemerintah lainnya yang menunjuk perwakilan yang akan menangani masalah tersebut.

    Pada 14 Maret, seseorang yang diidentifikasi sebagai Vance menyatakan keraguannya untuk melaksanakan serangan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia tidak suka “menyelamatkan Eropa lagi,” karena negara-negara di sana lebih terdampak oleh serangan Houthi terhadap pengiriman barang dibandingkan Amerika Serikat.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 7 Update Perang Rusia, Pembicaraan AS-Serangan di Kota Ukraina

    7 Update Perang Rusia, Pembicaraan AS-Serangan di Kota Ukraina

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia mengatakan akan melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) mengenai konflik Ukraina. Moskow juga menambahkan bahwa pihaknya akan melibatkan negara-negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kremlin mengatakan Moskow dan Washington sedang menganalisis hasil pembicaraan selama 12 jam yang diadakan di Arab Saudi pada Senin.

    Berikut update terbaru terkait perang Rusia-Ukraina, sebagaimana dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Selasa (25/3/2025).

    Hasil Kopi Darat Bahas Ukraina antara AS-Rusia di Arab Saudi

    Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah menyelesaikan diskusi kedua antara negara itu terkait Ukraina di Riyadh, Arab Saudi pada Senin (24/3/2025). Keduanya terus mempersempit sejumlah hal terkait dengan gencatan senjata dalam peperangan antara Moskow dan Kyiv.

    Seorang sumber mengatakan pihak AS dipimpin oleh Andrew Peek, seorang direktur senior di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Michael Anton, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. Rusia diwakili oleh Grigory Karasin, seorang mantan diplomat yang sekarang menjadi ketua Komite Urusan Luar Negeri majelis tinggi Rusia.

    Pembicaraan keduanya di tahap ini difokuskan di antara isu-isu lain pada upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata maritim di wilayah Laut Hitam untuk menciptakan iklim ekspor biji-bijian yang aman. Sebuah sumber Gedung Putih mengatakan ‘pengumuman positif’ diharapkan terjadi ‘dalam waktu dekat’.

    Seorang sumber Rusia juga mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan telah berakhir pada Senin malam dan rancangan pernyataan bersama telah dikirim ke Moskow dan Washington untuk disetujui. Rencananya, para pihak bermaksud untuk merilisnya pada Selasa.

    “Ini terutama tentang keselamatan navigasi. Perjanjian sebelumnya yang didukung PBB tentang pengiriman Laut Hitam telah gagal memenuhi beberapa tuntutan Moskow,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

    Rudal Rusia Hantam Kota Sumy

    Foto: Prajurit Ukraina mengendarai kendaraan militer dari titik penyeberangan di perbatasan dengan Rusia, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di wilayah Sumy, Ukraina, 13 Agustus 2024. (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

    Saat pembicaraan hari Senin diadakan di Riyadh, rudal Rusia menghantam kota Sumy di Timur Laut Ukraina. Beberapa blok perumahan bertingkat tinggi rusak bersama dengan sebuah sekolah dan rumah sakit.

    “Anak-anak sekolah itu berada di tempat penampungan saat itu, untuk menghindari korban yang lebih parah,” kata Gubernur wilayah Sumy, Volodymyr Artiukh.

    “Moskow berbicara tentang perdamaian sambil melakukan serangan brutal di daerah pemukiman padat penduduk di kota-kota besar Ukraina,” kata menteri luar negeri Ukraina Andrii Sybiha.

    “Daripada membuat pernyataan kosong tentang perdamaian, Rusia harus berhenti mengebom kota-kota kita dan mengakhiri perangnya terhadap warga sipil.”

    Perang besar antara Rusia dan Ukraina pecah sejak 24 Februari 2024 lalu saat Moskow melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024.

    Presiden Rusia Putin menyebut pihaknya berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Presiden Ceko Sebut Rusia Jadi Ancaman Besar

    Presiden Ceko Petr Pavel mengatakan Rusia merupakan ancaman terbesar bagi keamanan Eropa, sebuah kenyataan yang sangat disadari oleh mereka yang berada di bagian timur benua tersebut.

    “Saya pikir cukup jelas bahwa tanpa perubahan signifikan dalam kepemimpinan Rusia dan pendekatan Rusia terhadap politik internasional, Rusia akan terus menjadi ancaman bagi demokrasi Eropa,” kata Pavel kepada European Pravda, seperti dikutip Al Jazeera.

    “Tentu saja, semakin dekat suatu negara dengan Rusia, semakin besar ancaman yang mereka lihat.”

    Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO, meskipun merupakan hambatan potensial bagi perdamaian saat ini, tidak boleh disingkirkan dalam jangka panjang.

    “Mari kita jadikan ini sebagai isu terbuka untuk masa depan,” katanya. “Sementara itu, kita semua akan bekerja sama dengan Ukraina dalam rekonstruksi, pada peningkatan interoperabilitas … Semua langkah ini akan membawa Ukraina lebih dekat dengan mitra Eropa, yang pada akhirnya dapat menjadi sekutu.”

    Rusia Berencana Gunakan Hak Veto PBB

    Foto: REUTERS/POOL
    Russian’s Foreign Minister Sergei Lavrov arrives at the G20 Foreign Ministers’ Meeting in Nusa Dua, Bali, Indonesia July 8, 2022. Stefani Reynolds/Pool via Reuters

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Moskow berupaya melibatkan PBB dalam perundingan perdamaian lebih lanjut.

    Namun, Serhiy Leshchenko, penasihat kepala staf kepresidenan Ukraina, mengklaim hal ini terjadi karena Rusia memegang hak veto di organisasi tersebut, yang memungkinkannya untuk memaksakan agendanya dengan lebih mudah.

    “Jika mereka [Rusia] menggunakan hak veto untuk menghentikan keputusan yang tidak mereka sukai, maka ini akan membuat proses negosiasi menjadi jauh lebih sulit, atau bahkan mustahil. Kami telah mengalami hal ini berkali-kali,” kata Leshchenko.

    Rusia Mendukung Prakarsa Laut Hitam yang Baru

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah mengonfirmasi bahwa pengamanan pengiriman yang aman di Laut Hitam telah dibahas selama perundingan AS-Rusia hari Senin di Riyadh.

    Moskow mendukung pembaruan Prakarsa Laut Hitam, kesepakatan yang berlaku dari tahun 2022 hingga 2023 yang bertujuan untuk memastikan ekspor gandum yang aman melalui jalur perairan strategis tersebut, tetapi Lavrov mengatakan kesepakatan itu harus disertai dengan “jaminan yang jelas” yang menurut Rusia harus dituntut AS dari Ukraina.

    Moskow menarik diri dari inisiatif tersebut pada bulan Juli 2023 karena tuntutannya yang tidak terpenuhi untuk melonggarkan pembatasan ekspor pertanian dan ekspor pupuk.

    “Delegasi Rusia memberi tahu AS di Riyadh bahwa Moskow tidak akan menoleransi ambiguitas apa pun pada proposal di sekitar Laut Hitam,” kata Lavrov dalam komentar yang dimuat oleh kantor berita Rusia Tass.

    Foto: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (REUTERS/Thomas Peter/File Foto)

    Sekitar 60 persen warga Ukraina mengatakan mereka memercayai Zelenskyy, menurut survei yang dilakukan oleh lembaga pemikir Razumkov Centre setelah pertikaian antara presiden Ukraina dan AS di Ruang Oval.

    Survei yang dilakukan sejak 28 Februari, hari dimulainya kerusuhan, hingga 6 Maret mengenai kepercayaan publik terhadap sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat di Ukraina, menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan Rustem Umerov hanya dipercaya oleh 23 persen warga Ukraina dan 88 persen responden tidak mempercayai kepala kantor presiden, Oleksiy Arestovych.

    Ia berada di puncak daftar pejabat yang paling tidak dipercaya, termasuk Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko dengan 52 persen.

    Di antara lembaga negara dan publik, kepercayaan paling sering diungkapkan untuk angkatan bersenjata (93,5 persen kepercayaan), Layanan Darurat Negara (85,5 persen) dan unit sukarelawan (85,5 persen).

    Survei terhadap 2.018 responden berusia 18 tahun ke atas dilakukan secara tatap muka di semua wilayah yang dikuasai pemerintah di Ukraina, tempat tidak ada permusuhan.

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tiga pekerja media termasuk di antara mereka yang tewas akibat serangan artileri di wilayah Luhansk, Ukraina timur yang dikuasai Moskow.

    Mereka yang tewas pada hari Senin termasuk Alexander Fedorchak, seorang koresponden untuk surat kabar utama pro-Kremlin Rusia, Izvestia; juru kamera Andrei Panov; dan pengemudi mereka Alexander Sirkeli, menurut otoritas Rusia.

    Seorang koresponden untuk media Zvezda Rusia, Nikita Goldin, juga dilaporkan mengalami luka parah.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan serangan itu menargetkan “kendaraan sipil yang telah ditentukan sebelumnya dengan perwakilan pers”.

    Namun otoritas Ukraina belum mengomentari laporan tersebut.

    (hsy/hsy)

  • MUI: Pembangunan Kampung Indonesia agar Warga Gaza Tak Direlokasi Amerika Serikat

    MUI: Pembangunan Kampung Indonesia agar Warga Gaza Tak Direlokasi Amerika Serikat

    MUI: Pembangunan Kampung Indonesia agar Warga Gaza Tak Direlokasi Amerika Serikat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, rencana pembangunan
    Kampung Indonesia
    di
    Gaza
    merupakan upaya kontra narasi relokasi warga Palestina di wilayah tersebut.
    Narasi relokasi warga Gaza oleh Amerika Serikat disebut harus dipatahkan dengan cara membangun Kampung Indonesia untuk rekonstruksi kembali Gaza pasca konflik.
    ”
    MUI
    bersama Baznas juga tadi itu (akan membangun) Indonesia Village sebagai simbol pembangunan agar narasi relokasi atau rekonstruksi tidak diambil alih oleh Amerika,” kata Sudarnoto, saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
    Guru Besar Sejarah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menuturkan, rencana pembangunan
    Kampung Indonesia di Gaza
    ini harus dilaksanakan, karena potensi pembiayaan dari
    donasi
    warga Indonesia untuk Palestina cukup besar.
    “Menurut hemat saya, dengan melihat potensi dan peluang Indonesia, ini sesuatu yang sangat mungkin bisa dilakukan,” kata dia.
    “Kita harus merebut narasi rekonstruksi tanpa Amerika,” imbuh dia.
    Dalam kesempatan berbeda, Ketua Baznas, Noor Achmad, mengatakan bahwa pembangunan Kampung Indonesia ini akan menggunakan donasi khusus yang ditujukan untuk Palestina.
    Donasi
    yang sudah terkumpul yakni sebesar Rp 328 miliar.
    Selain itu, Baznas bersama MUI juga menggelar Safari Ramadhan bersama enam imam asal Palestina untuk mengumpulkan donasi.
    Donasi yang terkumpul dari Safari Ramadhan 2025 ini berjumlah Rp 2,17 miliar yang dikumpulkan di 255 titik di masjid, sekolah, pesantren, dan perkantoran.
    “Nah, itu bagian dari usaha kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan akan terus kita lakukan,” kata dia.
    “Insya Allah akan kita gunakan untuk membangun perkampungan di sana yang di situ nanti ada masjid, ada sekolahan, ada rumah sakit,” ujar Noor.
    Trump sebelumnya menyebut akan mengambil alih Jalur Gaza yang dilanda perang dan merelokasi warganya ke tempat lain.
    Trump mengungkapkan rencana yang mengagetkan itu, walau tanpa memberikan rincian lebih lanjut, saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Washington, Selasa (4/2/2025).
    Pengumuman itu menyusul usulan mengejutkan Trump sebelumnya untuk merelokasi secara permanen warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga.
    Dia menyebut daerah kantong itu – di mana fase pertama gencatan senjata yang rapuh antara Israel-Hamas sedang berlangsung – sebagai “zona kehancuran” (demolition site).
    “Jika memang diperlukan, kami akan melakukannya. Kami akan mengambil alih wilayah tersebut, mengembangkannya, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan itu akan menjadikannya sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” tambah Trump.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Batal Dimakzulkan, Han Duck Soo Kembali Menjabat Presiden Sementara Korea Selatan – Halaman all

    Batal Dimakzulkan, Han Duck Soo Kembali Menjabat Presiden Sementara Korea Selatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korsel) membatalkan pemakzulan Perdana Menteri Han Duck Soo.

    Keputusan ini pun mengembalikan Han ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden sementara Korea Selatan.

    Han berjanji akan fokus mengarahkan ekonomi terbesar keempat di Asia di tengah ketidakstabilan politik dan perang dagang Amerika Serikat (AS).

    Putusan tersebut diumumkan pada Senin (24/3/2025) dan segera mengakhiri ketidakpastian politik yang berlangsung selama berbulan-bulan.

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan dengan suara tujuh banding satu untuk membatalkan pemakzulan Han.

    Han kembali menjalankan tugas kepresidenan selama Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan karena penerapan darurat militer pada Desember lalu, masih menunggu keputusan final Mahkamah Konstitusi.

    “Saya yakin rakyat menegaskan dengan satu suara bahwa konfrontasi ekstrem dalam politik harus dihentikan,” ujar Han dalam komentar yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari Reuters, Senin (24/3/2025).

    Sebagai penjabat presiden, ia berjanji akan menjaga kestabilan administrasi negara dan berupaya melindungi kepentingan nasional dalam perang dagang.

    Putusan ini menandai perubahan signifikan dalam ketidakstabilan politik Korsel dalam beberapa bulan terakhir.

    Mengutip The Straits Times, Han, yang kini berusia 75 tahun, memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade di bawah lima presiden dari berbagai latar belakang politik.

    Meskipun dianggap sebagai tokoh bipartisan, oposisi menuduhnya tidak berbuat cukup untuk mencegah Yoon menerapkan darurat militer.

    Tuduhan tersebut telah dibantah oleh Han, yang menghadiri satu-satunya sidang dalam kasusnya pada 19 Februari lalu.

    Gejolak Politik dan Respons Internasional

    Korea Selatan merupakan salah satu eksportir teratas dunia.

    Kini Seoul tengah bersiap menghadapi dampak dari berbagai kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Korsel telah menerapkan tarif untuk baja dan aluminium serta tengah berupaya mendapatkan pengecualian dari tarif balasan AS yang akan berlaku bulan depan.

    Krisis politik di negara itu bermula ketika Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Keputusan tersebut memicu gejolak besar, termasuk pemakzulan dan pengunduran diri beberapa pejabat tinggi.

    Deklarasi darurat militer Yoon hanya bertahan enam jam sebelum parlemen menolaknya dan anggota parlemen terpaksa melompati pagar untuk menghindari penjagaan keamanan.

    Parlemen kemudian memakzulkan Han Duck Soo pada 27 Desember 2024, setelah ia menolak menunjuk tiga hakim baru di Mahkamah Konstitusi.

    Selama pemakzulan Han, Menteri Keuangan Choi Sang-mok sempat menjabat sebagai presiden sementara.

    Darurat militer yang sempat diterapkan oleh Yoon memicu ketegangan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kalangan sekutu Korea Selatan, termasuk Amerika Serikat.

    Washington mengkhawatirkan dampaknya terhadap stabilitas kawasan, terutama dalam hubungannya dengan Tiongkok dan Korea Utara.

    Dengan kembalinya Han ke kursi kepemimpinan, Korea Selatan kini menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan politik domestik serta mengatasi tekanan ekonomi global.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat mengakhiri ketidakpastian politik dan membawa pemerintahan Korea Selatan kembali ke jalur stabilitas.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • AS dan Rusia Selesaikan Negosiasi Gencatan Senjata Perang Ukraina di Riyadh, Berlangsung 12 Jam – Halaman all

    AS dan Rusia Selesaikan Negosiasi Gencatan Senjata Perang Ukraina di Riyadh, Berlangsung 12 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Arab Saudi mengenai gencatan senjata perang Ukraina telah selesai.

    Dikatakan, perundingan berlangsung selama 12 jam.

    Dikutip dari TASS, perundingan yang digelar pada Senin (24/3/2025) ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata sebagian.

    Fokus utama pada penghentian serangan terhadap pengiriman di Laut Hitam.

    Hasil perundingan ini akan diumumkan dalam pernyataan bersama yang dijadwalkan pada Selasa (25/3/2025).

    Sebelum pertemuan dengan Rusia, delegasi AS juga melakukan pembicaraan dengan perwakilan Ukraina di Riyadh.

    Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, menyebut pembicaraan dengan AS berlangsung produktif dan terfokus, terutama mengenai perlindungan infrastruktur sipil dan energi.

    Delegasi Ukraina dalam perundingan ini dipimpin oleh Umerov dan didampingi beberapa pejabat tinggi lainnya, termasuk Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleksandr Karasevych, serta Wakil Menteri Energi, Mykola Kolisnyk.

    Menurut Ukrinform, negosiasi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Jeddah, di mana Ukraina menerima rencana gencatan senjata 30 hari yang diusulkan AS.

    Sebagai imbalannya, Washington berjanji mencabut suspensi bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Kyiv.

    Delegasi Rusia dan Agenda Perundingan

    Delegasi Rusia tiba di Riyadh pada Minggu (23/3/2025) malam.

    Rombongan Rusia dipimpin oleh Ketua Komite Urusan Internasional di Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Grigory Karasin.

    Ia didampingi oleh Sergey Beseda, penasihat Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).

    Menurut Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, salah satu isu yang dibahas dalam negosiasi ini adalah kemungkinan dimulainya kembali Inisiatif Gandum Laut Hitam 2022.

    Kesepakatan ini sebelumnya memungkinkan Ukraina mengekspor jutaan ton gandum melalui pelabuhan-pelabuhannya.

    Akan tetapi, Rusia menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2023 dengan alasan bahwa Barat gagal menepati komitmennya untuk meringankan sanksi terhadap ekspor pertanian dan pupuk Rusia.

    Selain itu, perundingan juga berfokus pada penghentian serangan terhadap infrastruktur energi dan pelabuhan di Laut Hitam, khususnya di Odesa, Kherson, dan Mykolaiv.

    Tidak Ada Terobosan Besar yang Diharapkan

    Meskipun perundingan berlangsung lama, berbagai pihak meragukan adanya terobosan besar dari pertemuan ini.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa tidak ada ekspektasi akan adanya kemajuan signifikan di Riyadh.

    Menurut analis Ukraina, Oleksiy Melnyk, kurangnya rasa saling percaya antara Moskow dan Kyiv membuat negosiasi damai tetap sulit tercapai.

    Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan harapannya agar kesepakatan mengenai pembagian pendapatan atas mineral Ukraina dapat segera diselesaikan.

    Ia juga menyebut bahwa pemerintahannya sedang berdiskusi dengan Kyiv mengenai kemungkinan perusahaan AS memiliki pembangkit listrik Ukraina.

    Gencatan Senjata 30 Hari yang Rawan Dilanggar

    Sebelumnya, setelah pembicaraan terpisah dengan Trump, baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sepakat untuk melakukan gencatan senjata terbatas selama 30 hari.

    Kesepakatan ini mencakup komitmen kedua belah pihak untuk tidak menyerang infrastruktur energi satu sama lain.

    Sayangnya, dalam beberapa hari terakhir, kedua pihak saling menuduh telah melanggar moratorium tersebut.

    Pejabat Ukraina menegaskan mereka hanya akan menyetujui gencatan senjata jika ada dokumen resmi yang ditandatangani oleh Rusia.

    Sebaliknya, Kremlin mengklaim Rusia masih mematuhi kesepakatan tersebut meskipun Kyiv terus melakukan serangan terhadap fasilitas energi di wilayahnya.

    Serangan Tetap Berlangsung di Tengah Negosiasi

    Bahkan saat negosiasi berlangsung, serangan militer di Ukraina tetap berlanjut.

    Rusia melancarkan serangan udara ke Kyiv untuk ketiga malam berturut-turut, menyebabkan satu orang terluka dan merusak beberapa rumah di sekitar ibu kota Ukraina.

    Dikutip dari Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, mengecam tindakan Rusia.

    Dia menegaskan kalau Moskow seharusnya menghentikan serangannya daripada “membuat pernyataan kosong tentang perdamaian.”

    Serangan rudal Rusia di Sumy juga melukai hampir 90 orang, termasuk 17 anak-anak, serta merusak sebuah sekolah dan rumah sakit.

    Di sisi lain, serangan siber yang diduga berasal dari Rusia melumpuhkan sistem tiket daring layanan kereta api Ukraina, yang disebut sebagai upaya “mendestabilisasi” situasi di negara tersebut.

    Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menjatuhkan 227 pesawat tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir.

    Rusia juga menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap stasiun distribusi gas Valuika di wilayah Belgorod dan mencoba menyerang ladang kondensat gas Glebovskoye di Krimea.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Eropa Menuju ‘Ekonomi Perang’, Apa Dampaknya?

    Eropa Menuju ‘Ekonomi Perang’, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Apa itu “ekonomi perang”? Tidak ada definisi resmi untuk “ekonomi perang”, tetapi ada banyak ciri yang mencerminkan konsep ini.

    Ekonomi perang berarti suatu negara mengerahkan sumber daya, kemampuan manufaktur, dan tenaga kerjanya untuk mendukung persiapan serta produksi militer, baik menjelang maupun selama masa perang.

    Perubahan ekonomi yang paling mencolok adalah pergeseran produksi industri dari barang konsumsi ke senjata, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya.

    Selain perangkat keras militer tradisional, senjata modern membutuhkan investasi dalam teknologi dan layanan digital seperti perangkat lunak, analitik data, sistem satelit, serta internet yang andal, kata Penny Naas, pakar kebijakan publik di German Marshall Fund di Washington.

    Untuk mengelola semua ini, pemerintah meningkatkan kontrol atas industri penting dan alokasi sumber daya. Langkah ini memungkinkan pemerintah memprioritaskan serta mengarahkan bahan mentah ke industri yang terkait dengan perang. Sumber daya lain seperti bahan bakar atau makanan mungkin juga akan dijatah demi kepentingan militer.

    Siapa yang diuntungkan dari ekonomi perang?

    “Dalam ekonomi perang yang sesungguhnya, seluruh elemen masyarakat diarahkan untuk mempertahankan negara,” kata Naas.

    Reorientasi ini membutuhkan biaya besar dan biasanya menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah secara drastis. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan utang, inflasi, kenaikan pajak, dan pengurangan belanja kesejahteraan.

    “Berpindah ke ekonomi perang dapat menjadi katalis bagi kemajuan ilmiah dan teknologi,” kata Steinbach kepada DW. “Sistem komunikasi baru, mesin jet, radar, serta intelijen berkembang, dan teknologi ini juga mempengaruhi industri lain.”

    Transisi ke ekonomi perang

    Peralihan dari ekonomi sipil ke ekonomi perang bisa terjadi secara lambat atau cepat tergantung pada situasi.

    Selama Perang Dunia II, Jerman memiliki keuntungan karena telah merencanakan serangan lebih awal, sehingga mereka bisa memulai persiapan lebih cepat. Sementara itu, AS, Inggris, dan sekutunya memiliki peringatan lebih singkat dan harus merespons dengan cepat.

    Saat ini, Rusia dan Ukraina berada dalam situasi yang mirip.

    Rusia secara signifikan meningkatkan pengeluaran militernya, mempercepat produksi perlengkapan perang, dan menerapkan kontrol modal untuk menghambat arus keluar uang dari negara itu. Inflasi meningkat, dan pemerintah meningkatkan pengeluaran publik guna menjaga stabilitas ekonomi sipil.

    Ukraina yang lebih miskin berada dalam situasi yang jauh lebih genting. Karena Ukraina adalah pihak yang diserang, negara ini harus menginvestasikan sumber daya yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup. Saat ini, Ukraina mengalokasikan 58% dari anggarannya untuk pengeluaran militer, menurut Steinbach.

    Seperti Rusia, Ukraina juga memobilisasi tenaga kerja untuk mendukung upaya perang, yang mengakibatkan banyak pekerja berpengalaman keluar dari sektor tenaga kerja tradisional. Atas permintaan pemerintah, banyak pabrik telah diubah untuk memproduksi senjata dan amunisi.

    Negara lain yang menerapkan ekonomi perang

    Beberapa negara lain hampir berada dalam mode ekonomi perang karena konflik militer yang sedang berlangsung, termasuk Myanmar, Sudan, dan Yaman.

    Konflik berkelanjutan di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, serta Suriah, Ethiopia, dan Eritrea juga telah menyebabkan gangguan ekonomi karena pemerintah lebih fokus pada upaya militer.

    Israel telah meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan mempercepat produksi perlengkapan militer. Banyak pekerja direkrut untuk bertempur, yang mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor sipil. Untuk membiayai ini, pemerintah telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN), tarif utilitas, dan pajak properti.

    Uni Eropa siap memperkuat pertahanannya

    Uni Eropa baru-baru ini didorong untuk bertindak setelah berkurangnya dukungan AS terhadap Ukraina, NATO, dan Eropa secara keseluruhan. Perubahan sikap ini setelah beberapa dekade dukungan AS, ditambah dengan hubungan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, menjadi kekhawatiran besar bagi jaminan keamanan transatlantik.

    Negara-negara anggota NATO, 23 di antaranya merupakan bagian dari Uni Eropa, sebelumnya sudah kesulitan untuk memenuhi target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB. Kini, bahkan angka itu dianggap belum cukup.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Rencana Jerman tingkatkan investasi militer

    Jerman mengambil langkah besar dengan menyetujui aturan anggaran baru pada 21 Maret. Ke depan, pemerintah akan lebih leluasa dalam meningkatkan belanja pertahanan karena sebagian besar pengeluaran terkait militer tidak lagi dibatasi oleh aturan defisit fiskal.

    Langkah ini begitu signifikan sehingga dapat mengubah kebijakan keamanan di seluruh benua dan akan membutuhkan penyesuaian dalam konstitusi negara tersebut.

    Bagi Jerman dan Eropa secara keseluruhan, memprioritaskan sumber daya keuangan adalah langkah awal yang penting.

    Penny Naas percaya bahwa akses energi yang lebih baik serta koordinasi yang lebih erat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan antarnegara juga diperlukan di tingkat Eropa. Pengadaan bersama dan penelitian serta pengembangan yang terintegrasi dapat mengurangi biaya.

    “Di tingkat politik, ada banyak pembicaraan tentang peningkatan kemampuan militer Eropa, tetapi ini masih dalam tahap awal,” kata Naas. “Eropa memiliki posisi awal yang kuat dengan sumber daya keuangan dan kemampuan manufaktur yang baik.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cerita Wartawan Dimasukkan ke Grup Chat Bahas Serangan AS ke Houthi

    Cerita Wartawan Dimasukkan ke Grup Chat Bahas Serangan AS ke Houthi

    Washington DC –

    Gedung Putih mengakui adanya kesalahan ketika rencana serangan Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Houthi di Yaman secara tidak sengaja dikirimkan kepada seorang wartawan, sebelum serangan militer dilancarkan.

    Menurut Gedung Putih, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (25/3/2025), wartawan itu secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup chat berisi para pejabat tinggi dan paling senior AS yang tergabung dalam tim keamanan nasional Presiden Donald Trump.

    Wartawan yang dimaksud merupakan editor-in-chief atau pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, yang kemudian mempublikasikan sebuah artikel, pada Senin (24/3), yang menampilkan screenshot percakapan para pejabat AS dalam grup chat tersebut, yang berlangsung selama beberapa minggu.

    Goldberg menyebut dirinya dimasukkan ke dalam grup chat Signal pada 13 Maret lalu oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz. Grup chat, yang disebut Goldberg diberi nama “Houthi PC small group”, fokus membahas koordinasi tindakan terkait Houthi.

    Pesan pertama dari Waltz dalam grup chat itu, menurut Goldberg, berbunyi: “Tim — membentuk kelompok prinsip untuk koordinasi soal Houthi, khususnya selama 72 jam ke depan. Wakil saya, Alex Wong, sedang menyusun tim harimau di tingkat deputi/kepala staf lembaga setelah pertemuan di Sit Room pagi ini untuk item tindakan dan akan mengirimkannya nanti malam.”

    Secara keseluruhan, menurut Goldberg, ada 18 pejabat senior AS dalam grup chat tersebut, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) John Ratcliffe.

    Salah satu topik utama yang dibahas dalam grup chat itu, berdasarkan artikel Goldberg, adalah operasi militer yang akan dilakukan, dengan Hegseth mendesak para pejabat AS dalam grup chat itu untuk bergerak maju tanpa penundaan.

    Pada 15 Maret, hari dimulainya serangan udara AS terhadap Houthi, Goldberg menyebut Hegseth membagikan rincian operasional serangan itu, termasuk informasi tentang target, senjata, dan urutan serangan yang dilancarkan.

    Gedung Putih mengonfirmasi keaslian soal screenshot percakapan yang dibagikan Goldberg dan mengumumkan bahwa penyelidikan akan dilakukan untuk mencari tahu bagaimana Goldberg bisa dimasukkan ke dalam grup chat tersebut.

    “Rangkaian pesan tersebut merupakan demonstrasi koordinasi kebijakan yang mendalam dan bijaksana antara para pejabat senior. Keberhasilan operasi terhadap Houthi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa tidak ada ancaman terhadap para anggota militer kami atau keamanan nasional kami,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, dalam pernyataannya.

    Goldberg mengatakan dirinya meninggalkan grup chat itu tak lama setelah serangan awal AS terhadap Houthi dilancarkan pada 15 Maret lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-Rusia Kopi Darat Lagi di Arab Saudi Bahas Ukraina, Ini Hasilnya

    AS-Rusia Kopi Darat Lagi di Arab Saudi Bahas Ukraina, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah menyelesaikan diskusi kedua antara negara itu terkait Ukraina di Riyadh, Arab Saudi, Senin (24/3/2025). Keduanya terus mempersempit sejumlah hal terkait dengan gencatan senjata dalam peperangan antara Moskow dan Kyiv.

    Seorang sumber mengatakan pihak AS dipimpin oleh Andrew Peek, seorang direktur senior di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Michael Anton, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. Rusia diwakili oleh Grigory Karasin, seorang mantan diplomat yang sekarang menjadi ketua Komite Urusan Luar Negeri majelis tinggi Rusia.

    Pembicaraan keduanya di tahap ini difokuskan di antara isu-isu lain pada upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata maritim di wilayah Laut Hitam untuk menciptakan iklim ekspor biji-bijian yang aman. Sebuah sumber Gedung Putih mengatakan ‘pengumuman positif’ diharapkan terjadi ‘dalam waktu dekat’.

    Seorang sumber Rusia juga mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan telah berakhir pada Senin malam dan rancangan pernyataan bersama telah dikirim ke Moskow dan Washington untuk disetujui. Rencananya, para pihak bermaksud untuk merilisnya pada Selasa.

    “Ini terutama tentang keselamatan navigasi. Perjanjian sebelumnya yang didukung PBB tentang pengiriman Laut Hitam telah gagal memenuhi beberapa tuntutan Moskow,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebutkan isu-isu lain yang menurutnya sedang dibahas. Isu-isu tersebut diharapkan Washington akan membantu membuka jalan bagi negosiasi perdamaian yang lebih luas.

    “Kita sedang berbicara tentang wilayah sekarang. Kita berbicara tentang garis demarkasi, berbicara tentang listrik, kepemilikan pembangkit listrik,” ujar Trump.

    Pekan lalu, Rusia menolak usulan Trump untuk gencatan senjata penuh selama 30 hari di Ukraina. Negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu sejauh ini hanya menyetujui moratorium serangan terhadap infrastruktur energi.

    Putin Masih Emosi

    Saat pembicaraan hari Senin diadakan di Riyadh, rudal Rusia menghantam kota Sumy di Timur Laut Ukraina. Beberapa blok perumahan bertingkat tinggi rusak bersama dengan sebuah sekolah dan rumah sakit.

    “Anak-anak sekolah itu berada di tempat penampungan saat itu, untuk menghindari korban yang lebih parah,” kata Gubernur wilayah Sumy, Volodymyr Artiukh.

    “Moskow berbicara tentang perdamaian sambil melakukan serangan brutal di daerah pemukiman padat penduduk di kota-kota besar Ukraina,” kata menteri luar negeri Ukraina Andrii Sybiha.

    “Daripada membuat pernyataan kosong tentang perdamaian, Rusia harus berhenti mengebom kota-kota kita dan mengakhiri perangnya terhadap warga sipil.”

    Perang besar antara Rusia dan Ukraina pecah sejak 24 Februari 2024 lalu saat Moskow melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024.

    Presiden Rusia Putin menyebut pihaknya berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

     

    (luc/luc)

  • Harga Emas Turun Imbas Dolar AS Menguat dan Kebijakan Trump

    Harga Emas Turun Imbas Dolar AS Menguat dan Kebijakan Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas kembali mengalami penurunan pada perdagangan Senin (24/3/2025), tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua minggu. Selain itu, pelaku pasar juga mencermati sikap Presiden AS Donald Trump yang lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan tarif bagi mitra dagang.

    Mengutip CNBC International, Selasa (25/3/2025), harga emas spot melemah 0,6% menjadi US$ 3.006,84 per ons. Sementara itu, kontrak berjangka emas AS turun 0,2% dan ditutup di level US$ 3.015,6 per ons.

    “Kita telah mencetak rekor demi rekor, dan sekarang pasar sedang mengonsolidasikan keuntungan tersebut, didukung oleh penguatan dolar AS,” ujar Kepala Strategi Komoditas TD Securities Bart Melek.

    Sejak awal tahun, harga emas telah mencetak rekor tertinggi sebanyak 16 kali dan bahkan mencapai puncak sepanjang masa di US$ 3.057,21 pada pekan lalu. Sebagai aset yang sering dijadikan lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, emas cenderung menguat dalam kondisi suku bunga yang lebih rendah.

    Pada Senin (24/3/2025), dolar AS mengalami kenaikan 0,2%, mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua minggu. Kenaikan ini menyebabkan emas yang dihargakan dalam dolar menjadi lebih mahal bagi investor di luar AS.

    Sementara itu, pada Jumat (21/3/2025), Trump memberikan sinyal kemungkinan fleksibilitas dalam kebijakan tarif yang akan mulai diterapkan pada 2 April. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi AS.

    Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee dan Presiden The Fed New York John Williams menyatakan, masih terlalu dini untuk menilai dampak ekonomi dari kebijakan tarif yang diumumkan Trump.

    Pekan lalu, The Fed mempertahankan suku bunga acuannya serta mengindikasikan kemungkinan dua kali pemangkasan suku bunga masing-masing sebesar 0,25 poin persentase pada tahun ini.

    Kini, pelaku pasar menantikan rilis data personal consumption expenditures (PCE) AS pada Jumat mendatang, yang merupakan indikator inflasi utama bagi The Fed.

    Di sisi lain, pejabat AS dan Rusia mengadakan perundingan di Arab Saudi guna mencapai kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas di Ukraina. Washington juga tengah mengupayakan kesepakatan terpisah terkait gencatan senjata di Laut Hitam sebelum menyusun perjanjian yang lebih besar.

    “Apabila dalam pekan ini perundingan di Arab Saudi memberikan hasil positif dan menyebabkan harga emas turun, saya memperkirakan emas akan segera diborong kembali oleh investor,” ujar Senior Market Strategist RJO Futures Bob Haberkorn.

    Selain harga emas turun, harga perak spot ikut turun 0,2% menjadi US$ 32,97 per ons, platinum melemah 0,5% ke US$ 970,47 per ons, dan paladium turun 0,9% ke US$ 949,25 per ons.