kab/kota: Washington

AS Restui Penjualan Senjata Terbesar ke Taiwan

Jakarta –

Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata senilai US$11,1 miliar atau sekitar Rp185 triliun yang dipesan Taiwan. Inilah paket persenjataan terbesar yang pernah diberikan Washington kepada pemerintah di Taipei. Persetujuan diumumkan Rabu (17/12) waktu setempat dan menjadi paket kedua di masa jabatan terbaru Presiden Donald Trump.

Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut paket tersebut mencakup delapan jenis sistem persenjataan, di antaranya platform peluncur roket HIMARS, meriam artileri swagerak M109, rudal antitank Javelin, drone kamikaze Altius, serta suku cadang berbagai sistem persenjataan lain. Seluruhnya dirancang untuk menambah daya rusak dengan biaya relatif rendah — inti dari konsep perang asimetris yang kini dikejar Taipei.

“Amerika Serikat terus membantu Taiwan mempertahankan kemampuan bela diri yang memadai dan membangun daya tangkal kuat melalui keunggulan perang asimetris,” kata Kementerian Pertahanan Taiwan. Klaim itu, menurut mereka, menjadi fondasi stabilitas dan perdamaian kawasan.

Paket penjualan ini masih berada pada tahap notifikasi ke Kongres AS. Secara teori, Kongres dapat memblokir atau mengubahnya, meski dukungan lintas partai terhadap Taiwan selama ini relatif solid.

Pertahanan Taiwan sebagai kepentingan nasional

Pentagon, dalam pernyataan terpisah, menegaskan penjualan senjata tersebut sejalan dengan kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan Amerika Serikat. Tujuannya adalah mendorong modernisasi militer Taiwan demi “kemampuan pertahanan yang kredibel” terhadap Cina.

Atas pengaruh Washington, Taiwan dalam beberapa tahun terakhir mengubah doktrin militernya. Fokusnya bukan lagi adu kekuatan konvensional dengan Cina, melainkan memaksimalkan senjata-senjata kecil, lincah, dan presisi — mulai dari drone hingga roket jarak menengah.

Bulan lalu, Presiden Taiwan Lai Ching-te mengumumkan rencana anggaran tambahan pertahanan sebesar US$40 miliar natau Rp668 triliun untuk periode 2026–2033. “Tidak ada ruang kompromi untuk keamanan nasional,” kata Lai kala itu.

Beijing: AS bermain api

Seperti lazimnya, Beijing menerbitkan kecaman. Kementerian Luar Negeri Cina menyebut penjualan senjata oleh AS bersifat “sangat merusak bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.” Cina menuntut agar Amerika Serikat menghentikan seluruh transaksi persenjataan dengan Taipei.

Namun begitu, analis militer meyakini sistem persenjataan tersebut bernilai strategis tinggi bagi Taiwan. Rupert Hammond-Chambers, Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan, menilai HIMARS — yang digunakan luas oleh Ukraina melawan Rusia—punya daya rusak yang krusial terhadap kekuatan invasi Cina.

“Penjualan ini adalah rekor bantuan keamanan AS untuk Taiwan. Respons langsung terhadap ancaman Cina dan tuntutan Trump agar sekutu lebih serius membiayai pertahanan mereka sendiri,” ujarnya.

Sinyal Politik di Washington

Pengumuman ini muncul tak lama setelah kunjungan diam-diam Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung ke Washington pekan lalu untuk bertemu pejabat AS. Agenda pertemuan tak diungkap, dan Kementerian Luar Negeri Taiwan menolak berkomentar.

Amerika Serikat memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, namun menjadi pemasok senjata terpenting bagi pulau itu. Undang-undang AS mewajibkan Washington membantu Taiwan mempertahankan diri—kebijakan yang selama puluhan tahun menjadi sumber gesekan dengan Cina.

Kecenderungan Trump yang gemar bertransaksi dan rencana pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping tahun depan sempat memicu kekhawatiran berkurangnya dukungan AS terhadap Taiwan. Namun para pejabat AS menegaskan sebaliknya: penjualan senjata justru akan ditingkatkan, bahkan melampaui periode pertama Trump, demi menahan laju Cina.

Strategi keamanan nasional AS terbaru menegaskan tujuan mencegah konflik di Taiwan dengan “mempertahankan keunggulan militer” atas Cina di kawasan. Bagi Taipei, bahasa ini adalah sinyal dukungan yang menenangkan—meski bagi Beijing, ia kembali menjadi bara.

Editor: Yuniman Farid

(ita/ita)

18/12/2025 16:55
China Marah, Desak AS Berhenti Jual Senjata ke Taiwan!

Jakarta –

Pemerintah China marah dan mendesak Amerika Serikat untuk “segera berhenti” mempersenjatai Taiwan. Hal ini disampaikan pada Kamis (18/12) setelah Taipei mengatakan Washington telah menyetujui penjualan senjata senilai US$11 miliar ke pulau tersebut.

“China mendesak Amerika Serikat untuk mematuhi prinsip satu-China… dan segera menghentikan tindakan berbahaya mempersenjatai Taiwan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun dalam konferensi pers, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

Dia menambahkan bahwa Beijing akan mengambil “langkah-langkah tegas dan keras” untuk menjaga integritas wilayahnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan pada Rabu (17/12) malam waktu setempat, bahwa Amerika Serikat menyetujui paket penjualan senjata ke Taiwan senilai hingga US$11 miliar. Persetujuan tersebut mencakup berbagai peralatan militer, mulai dari rudal, drone, hingga sistem artileri, yang ditujukan untuk memperkuat pertahanan Taiwan.

Paket penjualan itu mencakup High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) dengan nilai hingga US$4,05 miliar, serta howitzer swa-gerak (self-propelled howitzers) senilai sekitar US$4 miliar. Kesepakatan ini menjadi salah satu upaya paling signifikan Washington dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat kemampuan militer Taiwan di tengah meningkatnya tekanan China.

Langkah tersebut menegaskan komitmen AS untuk terus mempersenjatai Taiwan, meskipun berisiko memperuncing hubungan yang sudah rapuh dengan Beijing.

Penjualan senjata ini menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah kerja sama pertahanan antara AS dan Taiwan. Meski demikian, Departemen Luar Negeri AS menyatakan nilai akhir transaksi bisa lebih rendah, bergantung pada otoritas anggaran dan kebutuhan militer.

Penjualan senjata ini masih membutuhkan persetujuan Kongres AS.

Ini akan menjadi penjualan senjata AS yang kedua ke Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari lalu, setelah penjualan komponen senilai US$330 juta pada November.

“Ini adalah penjualan senjata kedua ke Taiwan yang diumumkan selama masa jabatan kedua pemerintahan Trump, sekali lagi menunjukkan komitmen kuat AS terhadap keamanan Taiwan,” kata Kementerian Luar Negeri Taiwan.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

18/12/2025 16:36
Trump Kirim Pasukan AS ke Ekuador untuk Perangi Narkoba

Jakarta –

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengerahan sementara para personel Angkatan Udara ke Ekuador. Langkah ini dilakukan untuk memerangi perdagangan narkoba di salah satu pusat penyelundupan narkoba terbesar di Amerika Latin tersebut.

Pengerahan pasukan AS ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan produsen minyak Amerika Latin, Venezuela, yang pemimpinnya dituduh Washington melakukan perdagangan narkoba.

Para personel AS akan ditempatkan di pangkalan angkatan udara Manta di Ekuador, yang berfungsi sebagai pangkalan AS selama satu dekade hingga tahun 2009.

Sebelumnya, warga Ekuador pada bulan November lalu secara besar-besaran menolak upaya Presiden Daniel Noboa untuk mencabut larangan pangkalan militer asing di negara tersebut.

Menurut kedutaan besar AS di Quito, ibu kota Ekuador, penempatan ini adalah “operasi sementara bersama Angkatan Udara Ekuador di Manta.”

“Upaya bersama jangka pendek” ini akan “meningkatkan kapasitas pasukan militer Ekuador untuk memerangi teroris narkoba, termasuk memperkuat pengumpulan intelijen dan kemampuan anti-perdagangan narkoba, dan dirancang untuk melindungi Amerika Serikat dan Ekuador dari ancaman yang kita hadapi bersama,” kata kedutaan besar tersebut, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

Pelabuhan Guayaquil dan Manta telah menjadi titik keluar utama untuk kokain yang diproduksi di negara tetangga Kolombia dan Peru.

Noboa yang berhaluan kanan, berpendapat bahwa Ekuador membutuhkan bantuan dari luar negeri untuk melawan geng-geng yang bersaing untuk menguasai rute perdagangan narkoba.

(ita/ita)

18/12/2025 11:16
AS Akui Tanggung Jawab Atas Tabrakan Pesawat Komersil Vs Black Hawk

Jakarta –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengakui bertanggung jawab atas tabrakan maut antara helikopter militer dan pesawat penumpang di Washington DC yang menewaskan sebanyak 67 orang pada awal tahun ini. Pengakuan ini terungkap dari berkas gugatan perdata.

Dalam laporan yang diterima AFP, berkas setebal 209 halaman yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS merupakan bagian dari gugatan perdata oleh salah satu penumpang yang tewas di pesawat tersebut terhadap pemerintah AS dan maskapai penerbangan komersial yang mengoperasikan pesawat tersebut.

“Amerika Serikat mengakui bahwa mereka memiliki kewajiban untuk berhati-hati terhadap Penggugat, yang telah dilanggar, sehingga secara langsung menyebabkan kecelakaan tragis tersebut,” demikian bunyi awal dokumen tersebut sebagaimana dilansir AFP, Kamis (18/11/2025).

Untuk diketahui, pada 29 Januari lalu, sebuah pesawat American Eagle dari Wichita, Kansas, sedang mendekati landasan pacu di Bandara Nasional Ronald Reagan, kemudian sebuah helikopter militer Black Hawk yang dioperasikan oleh Angkatan Darat AS menabrak pesawat tersebut, hingga menyebabkan kedua pesawat jatuh ke Sungai Potomac.

Bencana tersebut menandai kecelakaan penerbangan komersial AS paling mematikan dalam beberapa dekade dan mendorong protokol keselamatan penerbangan yang lebih ketat di Bandara Reagan.

Dalam dokumen pengadilan, pemerintah mengakui bahwa risiko keselamatan “tabrakan di udara tidak dapat dikurangi hingga nol” di wilayah udara di luar Bandara Reagan.

Berkas pengadilan juga menyebutkan tindakan yang tidak tepat oleh pengontrol lalu lintas udara di bandara, dengan mengatakan bahwa mereka “tidak mematuhi” peraturan federal.

Awal tahun ini, investigasi pendahuluan oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) menyoroti instrumen yang rusak dan masalah komunikasi sebagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut.

Penyelidikan menemukan bahwa peringatan pengontrol lalu lintas udara kepada helikopter tentang jet tersebut tidak terdengar jelas, dan helikopter tersebut tidak menerima instruksi penting untuk berbelok keluar dari jalur penerbangan beberapa saat sebelum tabrakan di udara.

Investigasi penuh NTSB, yang dapat memakan waktu hingga satu tahun, masih berlangsung dan laporan akhir masih tertunda.

Akibat kecelakaan ini, sebanyak 67 orang dipastikan tewas. Korban meninggal dunia ini terdiri dari 64 orang di pesawat komersil itu, kemudian tiga orang lainnya adalah tiga tentara AS yang berada di helikopter UH-60 Black Hawk.

“Pada titik ini kami tidak yakin ada yang selamat,” kata Kepala Pemadam Kebakaran Washington, John Donnelly, dalam konferensi pers di dekat lokasi kecelakaan, Bandara Nasional Reagan saat itu.

(zap/ygs)

18/12/2025 08:30
Respons Putin, Zelensky Tuduh Rusia Akan Jadikan 2026 Sebagai Tahun Perang

Kyiv –

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons Presiden Rusia Vladimir Putin yang meyakini bahwa Moskow akan mencapai tujuannya dalam operasi militer di Ukraina. Zelensky menuding Rusia akan menjadikan tahun 2026 sebagai tahun perang.

“Hari ini, kita mendengar sinyal lain dari Moskow bahwa mereka sedang bersiap untuk menjadikan tahun depan sebagai tahun perang,” kata Zelensky dalam pidatonya, dilansir AFP, Kamis (18/12/2025).

Pernyataan itu merupakan reaksi Zelensky terhadap Putin, yang mengatakan Rusia akan mencapai tujuannya dalam serangan di Ukraina, termasuk merebut wilayah Ukraina yang diklaimnya sebagai milik Rusia.

“Tujuan operasi militer khusus pasti akan tercapai,” kata Putin dalam pertemuan dengan para pejabat kementerian pertahanan di Moskow.

“Kami lebih suka melakukan ini dan menghilangkan akar penyebab konflik melalui diplomasi,” sambungnya seraya berjanji untuk merebut tanah Ukraina yang diklaim Rusia telah dianeksasi dengan cara militer jika negara lawan dan para pendukung asingnya menolak untuk terlibat dalam diskusi substantif.

Komentar kerasnya muncul ketika Ukraina memuji “kemajuan” yang telah dicapai mengenai masalah jaminan keamanan masa depan untuk Kyiv, setelah dua hari pembicaraan dengan utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Berlin, Jerman.

Usulan awal Washington-yang disusun tanpa masukan dari sekutu Eropa Ukraina-akan membuat Kyiv menarik diri dari wilayah Donetsk timur dan Amerika Serikat secara de facto mengakui wilayah Donetsk, Krimea, dan Lugansk sebagai wilayah Rusia.

Sebelumnya pada hari Rabu, Kremlin mengatakan Rusia sedang menunggu informasi dari AS tentang hasil pembicaraan di Berlin.

“Kami berharap, segera setelah mereka siap, rekan-rekan Amerika kami akan memberi tahu kami tentang hasil kerja mereka dengan Ukraina dan Eropa,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

Pada September 2022, Rusia mengklaim telah secara resmi mencaplok wilayah Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk, dan Kherson, meskipun mereka tidak memiliki kendali militer penuh atas semuanya.

Zelensky diperkirakan akan menghadiri KTT di Brussels pada Kamis ini untuk melobi para pemimpin Uni Eropa agar mengadopsi rencana untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung pertahanan Ukraina.

Zelensky mengatakan dalam pidatonya bahwa sinyal agresif Putin bukan hanya untuk Ukraina.

“Penting bagi mitra kami untuk melihat ini, dan penting juga agar mereka tidak hanya melihatnya tetapi juga merespons, termasuk mitra kami di Amerika Serikat, yang sering mengatakan bahwa Rusia konon ingin mengakhiri perang,” katanya, seraya menuduh Moskow mencoba merusak diplomasi.

(fas/fas)

18/12/2025 04:10
Putin Yakin Operasi Militer Rusia di Ukraina Pasti Tercapai

Moscow –

Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini bahwa Moskow pasti akan mencapai tujuannya dalam serangan di Ukraina, termasuk merebut wilayah yang diklaimnya sebagai milik Rusia. Di sisi lain, dorongan agar perang Rusia-Ukraina segera diakhiri lewat serangkaian diplomasi internasional.

“Tujuan operasi militer khusus pasti akan tercapai,” kata Putin dalam pertemuan dengan para pejabat kementerian pertahanan di Moskow, dilansir AFP, Rabu (17/12/2025).

“Kami lebih suka melakukan ini dan menghilangkan akar penyebab konflik melalui diplomasi,” sambungnya seraya berjanji untuk merebut tanah Ukraina yang diklaim Rusia telah dianeksasi dengan cara militer jika negara lawan dan para pendukung asingnya menolak untuk terlibat dalam diskusi substantif.

Komentar kerasnya muncul ketika Ukraina memuji “kemajuan” yang telah dicapai mengenai masalah jaminan keamanan masa depan untuk Kyiv, setelah dua hari pembicaraan dengan utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Berlin, Jerman.

Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut masih ada perbedaan pendapat mengenai wilayah mana yang harus diserahkan Ukraina kepada Rusia.

Usulan awal Washington-yang disusun tanpa masukan dari sekutu Eropa Ukraina-akan membuat Kyiv menarik diri dari wilayah Donetsk timur dan Amerika Serikat secara de facto mengakui wilayah Donetsk, Krimea, dan Lugansk sebagai wilayah Rusia.

“Kami berharap, segera setelah mereka siap, rekan-rekan Amerika kami akan memberi tahu kami tentang hasil kerja mereka dengan Ukraina dan Eropa,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

Pada September 2022, Rusia mengklaim telah secara resmi mencaplok wilayah Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk, dan Kherson, meskipun mereka tidak memiliki kendali militer penuh atas semuanya.

Lihat juga Video ‘Trump Ungkap Alasan Kesepakatan Damai di Ukraina Gagal Terus’:

(fas/isa)

17/12/2025 23:18
Shorfall Pasti Melebar, Akankah APBN Purbaya Selamat dari Ancaman Defisit 3%?

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit APBN 2025 akan tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto atau PDB.

Namun demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci apa saja strateginya untuk menjaga defisit tetap di bawah 3%. Apalagi, tekanan APBN 2025 terus terjadi. Shortfall pajak sudah hampir dipastikan melebar dari outlook APBN yang dipatok sebesar Rp2.076,9 triliun.

Kalau mengutip Maklumat Direktur Jenderal Pajak, untuk terbebas dari ancaman pelanggaran konstitusional, penerimaan pajak tahun ini minimal harus finish di angka Rp2.005 triliun.

Sejauh ini Purbaya hanya mengatakan pihaknya masih menghitung arus keluar masuk kas APBN jelang penutupan 2025.

Untuk itu, Purbaya belum bisa memastikan apabila defisit APBN akan melebar dari outlook 2,78% terhadap PDB kendati penerimaan pajak masih di bawah target.

“[Defisit] masih dihitung, karena angkanya bergerak terus nih. Kami tunggu yang masuk ke sini berapa, terus PDB-nya juga berapa, akan geser kan,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dari sisi penerimaan, Purbaya menyebut Kemenkeu masih bisa mengandalkan setoran penerimaan di luar pajak yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satunya berasal dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sekitar Rp3 triliun.

“Katanya pak Jaksa Agung ngasih Rp2 triliun-Rp3 triliun tuh. Dari barang yang dirampas itu lho, [Satgas, red] PKH itu. Itu kan PNBP. Untuk saya kan yang penting uangnya cukup,” jelasnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa tekanan yang dihadapi pemerintah cukup besar terhadap keseimbangan fiskal. Namun, dia belum bisa memastikan dampaknya terhadap pelebaran defisit dari outlook 2,78% terhadap PDB.

“Ini kan masih bergerak angkanya. Kelihatan sih tekanannya cukup besar, tetapi kami jaga di level yang aman,” ungkapnya.

Realisasi Sementara APBN

Adapun sampai dengan akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan negara baru terkumpul Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook lapsem I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Sumbangsih terbesar yakni pajak, baru terkumpul Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook Rp2.067,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp532,9 triliun atau 2,02% terhadap PDB. Realisasinya sudah 80,5% terhadap outlook yakni Rp662 triliun (2,78% terhadap PDB).

Wanti-wanti Bank Dunia

Sementara itu, Bank Dunia memberi peringatan terkait kesehatan fiskal Indonesia dalam jangka menengah. Lembaga multilateral tersebut memproyeksikan defisit APBN akan melebar secara konsisten hingga mendekati batas psikologis 3% hingga 2027, seiring dengan penurunan rasio pendapatan negara dan peningkatan beban utang.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia memperkirakan defisit keseimbangan fiskal akan berada di level 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 dan bertahan di angka yang sama pada 2026.

Angka itu diproyeksikan terus melebar menjadi 2,9% terhadap PDB pada 2027, nyaris menyentuh ambang batas defisit fiskal sebesar 3% sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit Oktober 2025 yang tercatat sebesar 2,0% terhadap PDB, maupun target UU APBN 2026 yang mematok defisit di level 2,7%.

Pelebaran defisit tersebut tidak lepas dari tekanan berat pada sisi pendapatan negara. Bank Dunia mencatat rasio pendapatan negara terhadap PDB diproyeksikan terjun bebas dari realisasi 13,5% pada 2022 menjadi hanya 11,6% pada 2025, sebelum sedikit membaik ke level 11,8% pada 2026.

“Pendapatan yang berkurang akibat penurunan harga komoditas, percepatan pengembalian pajak [restitusi], serta pengalihan dividen BUMN ke Danantara menjadi faktor utama,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (17/12/2025).

Konsekuensi dari seretnya pendapatan dan melebarnya defisit adalah kenaikan rasio utang pemerintah. Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Pemerintah Pusat akan terus mendaki dalam tiga tahun ke depan.

Dari posisi 39,8% terhadap PDB pada 2024, rasio utang diperkirakan naik menjadi 40,5% pada 2025, 41,1% pada 2026, dan menembus 41,5% pada 2027.

Kenaikan stok utang ini terjadi di tengah beban biaya dana (cost of fund) yang masih tinggi. Bank Dunia mencatat rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan tercatat mencapai 20,5% hingga Oktober 2025.

Artinya, 1/5 pendapatan negara digunakan hanya untuk membayar kewajiban bunga utang pemerintah. Ini mengindikasikan sempitnya ruang gerak belanja pemerintah untuk sektor-sektor produktif lainnya.

Oleh sebab itu, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu mewanti-wanti bahwa risiko fiskal dari sisi domestik cukup nyata. Pendapatan yang lebih rendah dari perencanaan dapat menguji kepatuhan pemerintah terhadap disiplin fiskal dan berpotensi membatasi belanja negara.

“[Perlu] penguatan administrasi dan kebijakan perpajakan di tengah kondisi harga komoditas yang kurang menguntungkan, guna menyediakan ruang fiskal untuk pengeluaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” saran Bank Dunia.

Dalam laporan yang sama, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan stagnan di kisaran 5% hingga 2025. Perinciannya, 5% pada 2025, 5% pada 2026, dan 5,2% pada 2027.

17/12/2025 19:31
Trump Blokade Kapal Tanker di Venezuela, Sebut Maduro Teroris

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan “blokade total” terhadap semua kapal tanker minyak, yang dikenai sanksi, yang memasuki atau meninggalkan perairan Venezuela. Trump juga menyebut pemerintahan Presiden Nicolas Maduro sebagai “organisasi teroris asing”.

“Venezuela sepenuhnya dikelilingi oleh armada terbesar yang pernah dikerahkan dalam sejarah Amerika Selatan,” tulis Trump dalam pernyataan via Social Truth, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (17/12/2025).

Trump mengatakan bahwa blokade akan tetap diberlakukan hingga Caracas mengembalikan “semua minyak, wilayah, dan aset-aset lainnya, yang sebelumnya mereka curi dari kita” — diduga merujuk pada nasionalisasi aset-aset AS pada dekade sebelumnya.

Dia menuduh rezim Maduro menggunakan pendapatan minyak Venezuela untuk mendanai “terorisme narkoba, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan”. Trump juga mengatakan bahwa warga-warga Venezuela yang sebelumnya dikirimkan ke AS sedang dipulangkan “dengan cepat”.

Pengumuman ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara, dengan Trump terus menuntut Maduro mundur dari kekuasaan dan menyatakan bahwa semua opsi, termasuk kekuatan militer, tetap terbuka di tengah peningkatan pengerahan militer besar-besaran di kawasan tersebut.

AS telah melancarkan sedikitnya 22 serangan yang diketahui terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba. Sedikitnya 87 orang tewas dalam rentetan serangan Washington sejak operasi yang diklaim bertujuan memerangi narkoba itu dimulai di Laut Karibia dan Pasifik Timur pada awal September lalu.

Caracas baru-baru ini menuduh AS melakukan “pembajakan maritim” dan mengecam “kebijakan paksaan dan agresi yang berkelanjutan” setelah Washington menyita pengiriman minyak Venezuela di perairan internasional.

Pemerintahan Trump membenarkan penyitaan kapal tanker minyak itu, dengan mengatakan bahwa kapal tersebut digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran dalam “jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi teroris asing”.

Dalam penegasannya, pemerintahan Trump juga mengatakan bahwa langkah mereka menargetkan Venezuela merupakan bagian dari upaya untuk memerangi perdagangan narkoba di kawasan tersebut.

Namun Caracas menuduh Washington berupaya “mengambil alih cadangan minyak Venezuela yang sangat besar melalui penggunaan kekuatan militer yang mematikan dan bahwa upaya anti-narkoba hanyalah dalih untuk menggulingkan rezim Maduro secara ilegal.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

17/12/2025 18:04
Jual Organ Manusia, Eks Manajer Kamar Mayat Harvard Dibui 8 Tahun

Washington DC –

Seorang mantan manajer kamar mayat di Sekolah Kedokteran Harvard di Amerika Serikat (AS), dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena mencuri dan menjual organ tubuh manusia, dari jenazah-jenazah yang disumbangkan untuk penelitian ilmiah.

Penjatuhan hukuman penjara terhadap Lodge itu diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS dalam pernyataan pada Selasa (16/12) waktu setempat.

Cedric Lodge, yang berusia 58 tahun, seperti dilansir AFP, Rabu (17/12/2025), telah mengaku bersalah pada Mei lalu atas dakwaan perdagangan bagian tubuh manusia yang dicuri, yang meliputi organ dalam, otak, kulit, tangan, wajah, dan kepala yang telah dibedah.

Tindak pidana itu dilakukan antara tahun 2018 hingga setidaknya Maret 2020.

Lodge telah dipecat dari Universitas Harvard, yang merupakan universitas bergengsi dan tertua di AS, pada Mei 2023 lalu.

Para penyidik AS mengatakan Lodge dan istrinya, Denise, membawa sejumlah bagian tubuh manusia dari Sekolah Kedokteran Harvard yang terletak di dekat Boston, ke rumah mereka yang ada di Goffstown, New Hampshire, serta ke sejumlah lokasi lainnya di Massachusetts dan Pennsylvania.

Bagian-bagian tubuh manusia, yang berasal dari jenazah yang disumbangkan untuk penelitian itu, sebut para penyidik AS, dipindahkan “tanpa sepengetahuan atau izin dari atasannya, sang pendonor, atau keluarga pendonor” sebelum dikirimkan kepada para pembeli di beberapa negara bagian AS lainnya.

Denise Lodge, yang berusia 65 tahun, juga diadili dalam kasus yang sama. Laporan Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa Denise dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh pengadilan.

“Hukuman hari ini merupakan langkah maju lainnya dalam memastikan mereka yang merencanakan dan melaksanakan kejahatan keji ini dibawa ke pengadilan,” kata agen khusus yang bertanggung jawab atas kantor lapangan Biro Investigasi Federal (FBI) Philadelphia, Wayne A Jacobs.

Departemen Kehakiman AS mengatakan bahwa banyak sisa-sisa tubuh manusia yang telah dijual oleh Lodge, kemudian dijual kembali dengan keuntungan. Beberapa pembeli tersebut, sebut Departemen Kehakiman AS, telah dijatuhi hukuman penjara atau sedang menunggu vonis.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

17/12/2025 16:50
Beda Sikap dengan DK PBB, AS Tolak Kecam Kekerasan Pemukim Israel

New York –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menolak untuk mengecam kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel di wilayah Tepi Barat. Washington juga menyebut bahwa resolusi yang menuntut Israel untuk menghentikan aktivitas permukiman di Tepi Barat sudah “usang”.

Sikap AS, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (17/12/2025), berbeda dengan sebagian besar anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Slovenia, Prancis, Aljazair, Rusia, China, Denmark, Pakistan, dan Guyana, kompak menyerukan kepada Israel untuk menghentikan aktivitas permukiman ilegal dan menghormati hukum internasional.

Utusan AS untuk PBB, Jennifer Locetta, menentang pengarahan tentang Resolusi 2334, yang berkaitan dengan permukiman Israel yang semakin berkembang di Tepi Barat.

“Rekan-rekan, kami telah menjelaskan: Amerika Serikat menentang pengarahan triwulan tentang UNSCR 2334 ini, karena hal itu hanya mengalihkan perhatian dari ancaman mendesak terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” tegasnya.

Resolusi 2334 yang disebut Locetta merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi tahun 2016, yang menyatakan bahwa aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat merupakan “pelanggaran terang-terangan” terhadap hukum internasional dan “tidak memiliki validitas hukum”. Resolusi itu juga menuntut agar Israel menghentikan aktivitas permukiman di Tepi Barat.

Namun Locetta, dalam argumennya, mengklaim bahwa Resolusi 2803 — yang disahkan bulan lalu untuk mendukung rencana perdamaian Gaza — bukan Resolusi 2334, yang akan “menentukan jalan menuju Timur Tengah yang stabil, aman, dan makmur”.

“Kami bekerja sama dengan mitra-mitra untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (yang direncanakan) dan melatih Kepolisian Palestina yang telah diverifikasi sepenuhnya, bukan mengulang kebijakan yang gagal selama beberapa dekade. Dewan ini harus mengakui dan mengakhiri fokus yang berlebihan pada resolusi yang sudah usang,” ucap Locetta.

Locetta tidak secara tegas mengecam kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat, namun menyinggung pernyataan Presiden Donald Trump yang mengharapkan kekerasan di Tepi Barat berakhir.

“Amerika Serikat tetap fokus untuk menjaga keamanan Israel dan stabilitas Gaza dan Tepi Barat. Presiden Trump telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Amerika Serikat mengharapkan kekerasan di Tepi Barat berakhir, dan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” tegasnya.

Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya tidak setuju dengan argumen AS. Utusan Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar, memperingatkan bahwa “aneksasi yang melumpuhkan sedang terjadi di Tepi Barat”.

“Kita seharusnya berbuat lebih banyak untuk mencegah sejarah terulang kembali. Untuk saat ini, perdamaian masih jauh,” katanya.

Duta Besar Prancis untuk PBB, Jerome Bonnafont, dalam forum yang sama menegaskan kembali sikap negaranya dalam menentang perluasan permukiman Israel dan segala bentuk aneksasi di Tepi Barat “baik sebagian, total, atau de-facto”.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

17/12/2025 12:44