Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Strategi Bertahan dalam Gejolak Global

    Strategi Bertahan dalam Gejolak Global

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada Kabinet Merah Putih untuk menghadapi pengenaan tarif impor sebesar 32 persen oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan mulai 9 April 2025.

    Pengenaan tarif ini diumumkan secara resmi oleh Presiden AS Donald Trump sebagai kebijakan resiprokal terhadap negara-negara yang dinilai memiliki hambatan perdagangan yang merugikan AS.

    Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, disebutkan bahwa tarif sebesar 32 persen ini merupakan kelipatan dari tarif dasar 10 persen yang dikenakan AS ke semua negara.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar pernyataan Kemlu RI.

    Produk-produk utama Indonesia yang terdampak antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, dan hasil perikanan lainnya. Pemerintah Indonesia kini tengah menghitung potensi kerugian dan dampak luas dari kebijakan ini terhadap ekonomi nasional.

    Tiga Senjata Strategis Prabowo Hadapi Krisis

    Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo langsung mengarahkan kabinetnya untuk menjalankan tiga strategi utama guna menjaga stabilitas ekonomi nasional:

    Memperluas Mitra Dagang dan Diplomasi Ekonomi

    Dalam minggu pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    “Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno.

    Indonesia juga terus memperkuat perjanjian dagang multilateral seperti RCEP, serta mempercepat negosiasi dengan CP-TPP, Uni Eropa (IEU-CEPA), dan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU CEPA).

    Percepatan Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi

    Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah akan mengelola proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pertanian, hingga kelautan.

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Noudhy.

    Memperkuat Konsumsi Domestik dan Ketahanan Rakyat

    Program makan bergizi gratis untuk 82 juta penerima manfaat dan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih menjadi ujung tombak kebijakan Prabowo dalam memperkuat daya beli masyarakat.

    “Upaya ini akan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia,” ucap Noudhy.

    Instruksi Prabowo ke Kabinet

    Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Kabinet untuk segera melakukan deregulasi besar-besaran demi meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

    “Presiden menginstruksikan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Barrier,” kata Kemlu dalam siaran pers.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” tuturnya menambahkan.

    Sebagai bagian dari langkah diplomasi, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Indonesia juga sedang menjajaki kerja sama dan solidaritas regional bersama Malaysia dan negara-negara ASEAN yang turut terdampak.

    Stabilitas Keuangan Jadi Fokus

    Pemerintah dan Bank Indonesia kini berfokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan likuiditas valas tetap tersedia, serta menstabilkan yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah volatilitas global. Kebijakan ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan melindungi dunia usaha nasional.

    “Dengan strategi geopolitik yang matang dan kebijakan ekonomi yang progresif, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global,” ujar Noudhy Valdryno.

    Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi tekanan global, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia di kancah global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.136: Jenderal AS Ungkap Ketergantungan Kyiv pada Intelijen Barat – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.136: Jenderal AS Ungkap Ketergantungan Kyiv pada Intelijen Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1.136.

    Jenderal tertinggi AS di Eropa, Christopher Cavoli, baru-baru ini menyatakan bahwa Ukraina sampai saat ini masih bergantung dengan intelijen dan senjata barat.

    Tidak hanya itu, Ukraina terus berupaya mengatasi kekurangan pasukan dengan memperluas jumlah rekrutan yang memenuhi syarat.

    Sementara itu, Moskow dikabarkan telah kehilangan sekitar 4.000 tank saat berperang melawan Ukraina.

    Selengkapnya, berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1.136 dikutip dari TheGuardian:

    Ukraina Memperkuat Pasukan dan Rekrutmen Baru

    Jenderal Christopher Cavoli, komandan komando AS Eropa dan panglima tertinggi NATO di Eropa pada hari Kamis (3/4/2025) menyatakan bahwa Ukraina telah mengatasi sebagian dari kekurangan pasukannya yang sebelumnya menjadi tantangan besar dalam perang melawan Rusia.

    Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas jumlah rekrutan yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan pasukan Ukraina.

    Namun, meskipun ada perbaikan dalam jumlah personel, ketergantungan Ukraina pada dukungan senjata dan intelijen dari negara-negara Barat tetap menjadi kunci utama dalam mempertahankan perjuangannya.

    Ketergantungan Ukraina pada Intelijen dan Sistem Pertahanan AS

    Dalam sebuah pernyataan kepada para senator di Washington, Cavoli menggarisbawahi betapa pentingnya bantuan dari AS bagi keberhasilan operasi militer Ukraina.

    Ukraina sangat bergantung pada sistem pertahanan rudal dan antipesawat yang disediakan oleh AS. 

    Ia mengklaim tanpa intelijen yang diberikan oleh AS, pasukan Ukraina akan kesulitan menargetkan posisi-posisi Rusia yang kritikal, seperti pos komando dan area logistik.

    “Jika Ukraina tidak dapat menerima intelijen dari kami, mereka akan kesulitan untuk menargetkan, terutama target tingkat operasional yang mendalam,” ujar Cavoli.

    Ukraina Klaim Berhasil Kuasai Kursk, Rusia Kehilangan Armada Besar

    Cavoli juga melaporkan bahwa pasukan Ukraina telah berhasil menguasai sebagian wilayah Kursk milik Rusia.

    Dalam pertempuran tersebut, Rusia kehilangan sekitar 4.000 tank, sebuah jumlah yang hampir setara dengan seluruh armada tank milik AS. 

    Bantuan Amunisi dari Negara Eropa

    Negara-negara Eropa terus memberikan bantuan signifikan dalam bentuk amunisi dan perlengkapan militer untuk Ukraina.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengungkapkan bahwa negara-negara Eropa telah menyuplai lebih dari separuh kebutuhan amunisi Ukraina, yang jumlahnya mencapai 2 juta butir. 

    Bantuan ini diklaim penting untuk menjaga kemampuan tempur pasukan Ukraina di medan perang. 

     Selain itu, upaya yang dipimpin Ceko untuk memasok amunisi artileri ke Ukraina juga mendapatkan dana tambahan dari Kanada, Norwegia, Denmark, dan Belanda, yang memastikan pengiriman terus berlanjut hingga September.

    Pertempuran Sengit di Kursk

    Pada hari Kamis, pertempuran sengit dilaporkan terjadi di wilayah Kursk, di mana pasukan Ukraina terus menguasai beberapa area.

    Ratusan tentara Ukraina dilaporkan berlindung di sebuah biara di daerah tersebut.

    Kunjungan Zelenskyy ke Sumy

    Pada hari yang sama, presiden Volodymyr Zelenskyy mengunjungi wilayah Sumy yang berbatasan langsung dengan Kursk.

    Zelenskyy menegaskan komitmennya untuk melindungi negara, rakyat, dan kemerdekaan Ukraina, meskipun ancaman serangan besar dari pasukan Rusia terus meningkat di sepanjang perbatasan timur laut.

    “Apa pun yang terjadi, kami akan melindungi negara kami, kemerdekaan kami, rakyat kami,” katanya.

    Serangan Drone Rusia Hantam Kharkiv dan Dnipro

    Selain serangan darat, pasukan Rusia juga melancarkan serangan drone yang menghantam sejumlah kota Ukraina.

    Kharkiv, yang terletak di timur laut Ukraina, menjadi target serangan yang menewaskan dua orang dan melukai 32 orang lainnya.

    Di Dnipro, tiga orang terluka akibat rentetan serangan drone Rusia.

    Kota-kota di wilayah selatan Ukraina, seperti Zaporizhzhia, juga mengalami serangan serupa yang menyebabkan sejumlah korban luka.

    Tindakan Rusia Terhadap Lembaga Internasional dan Hak Asasi Manusia 

    Sementara pertempuran terus berlangsung, Rusia mengambil langkah kontroversial dengan melarang Yayasan AIDS Elton John (EJAF) beroperasi di negara tersebut. 

    Ini merupakan bagian dari tindakan keras yang dilakukan oleh Moskow terhadap organisasi-organisasi hak asasi manusia dan LSM yang dianggap bertentangan dengan kebijakan negara tersebut.

    Organisasi-organisasi seperti World Wildlife Fund, Greenpeace, Transparency International, dan Radio Free Europe/Radio Liberty telah dicap sebagai “organisasi yang tidak diinginkan” di Rusia.

    Peningkatan Pengeluaran Pertahanan NATO 

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memberi tahu negara-negara NATO bahwa mereka harus meningkatkan target pengeluaran pertahanan mereka secara signifikan. 

    Menjelang pertemuan puncak NATO yang dijadwalkan pada bulan Juni di Den Haag, beberapa anggota NATO seperti Polandia sudah menyatakan komitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka. 

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Perang Rusia vs Ukraina

  • Indonesia Kirim Delegasi ke AS Nego Tarif Trump, Apa yang Dipertaruhkan?

    Indonesia Kirim Delegasi ke AS Nego Tarif Trump, Apa yang Dipertaruhkan?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia resmi mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat, menyusul pengumuman Presiden Donald Trump yang menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia.

    Pengenaan tarif sebesar 32 persen tersebut dipastikan akan berlaku mulai 9 April 2025 dan berpotensi mengguncang berbagai sektor ekspor unggulan nasional. Kebijakan tarif ini berdasarkan tarif dasar sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara.

    Akan tetapi, secara khusus ditingkatkan kepada Indonesia dalam bentuk resiprokal. Produk ekspor utama Indonesia seperti elektronik, tekstil, alas kaki, furnitur, minyak sawit, karet, hingga produk perikanan menjadi sektor yang paling terdampak.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ucap Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 3 April 2025.

    Apa yang Dipertaruhkan?

    Langkah AS ini tidak hanya berimplikasi pada penurunan volume perdagangan antara kedua negara, tetapi juga berpotensi menekan sektor industri dalam negeri yang selama ini mengandalkan pasar ekspor Amerika.

    Industri tekstil, perikanan, hingga sektor UMKM yang tergabung dalam rantai pasok global pun terancam. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujar Kemlu.

    Koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha telah dimulai sejak awal tahun 2025 untuk menyiapkan berbagai skenario dan negosiasi.

    Delegasi Khusus dan Diplomasi Terbuka

    Pemerintah menegaskan bahwa jalur diplomatik tetap menjadi prioritas utama.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” kata Kemlu.

    Dalam kerangka ini, Indonesia juga menyusun respons terhadap berbagai isu yang diajukan AS melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025. Pemerintah menyiapkan langkah korektif, termasuk reformasi regulasi dan penghapusan Non-Tariff Barrier (NTB) yang kerap menjadi sorotan.

    Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat agenda deregulasi.

    “Penyederhanaan regulasi dan penghapusan hambatan non-tarif menjadi prioritas agar Indonesia tetap kompetitif dan menarik investasi,” ujar Kemlu.

    Strategi Nasional: Tiga Senjata Prabowo

    Menanggapi tantangan ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengumumkan tiga strategi utama Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi:

    Presiden Prabowo mendorong diversifikasi pasar ekspor dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

    “Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Deputi PCO Noudhy Valdryno.

    Selain BRICS, Indonesia juga aktif dalam negosiasi RCEP, CP-TPP, dan IEU-CEPA.

    Mempercepat Hilirisasi SDA

    Hilirisasi menjadi kunci transformasi ekonomi nasional. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendanai proyek hilirisasi strategis di sektor energi, perkebunan, dan kelautan.

    Memperkuat Daya Beli Masyarakat

    Salah satu program unggulan adalah makan bergizi gratis bagi 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

    “Ini akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, yang merupakan 54 persen dari PDB,” ucap Noudhy.

    Pemerintah juga merancang pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

    ASEAN Ikut Bergerak

    Pemerintah Indonesia tak bergerak sendiri. Menyadari bahwa seluruh negara ASEAN terdampak kebijakan tarif AS, Indonesia menjalin komunikasi dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025. Tujuannya, menyusun langkah bersama sebagai satu kesatuan kawasan.

    Dengan tekanan tarif AS yang kini nyata, posisi Indonesia di panggung global dipertaruhkan. Namun, dengan langkah diplomatik aktif, strategi ekonomi nasional yang solid, dan dukungan kawasan, Indonesia bertekad menjawab tantangan ini secara tangguh.

    “Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional,” tutur Kemlu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gegara Tarif Resiprokal AS Ekspor Indonesia Terancam, Begini Startegi Pemerintah!

    Gegara Tarif Resiprokal AS Ekspor Indonesia Terancam, Begini Startegi Pemerintah!

    Jakarta: Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia membawa tantangan baru bagi ekonomi nasional. 
     
    Dengan tarif baru sebesar 32 persen dari basis tarif 10 persen yang berlaku mulai 9 April 2025, daya saing ekspor Indonesia ke AS berisiko melemah. 
     
    Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi agar dampaknya dapat diminimalkan.
    Dampak besar ke sektor ekspor
    Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan ini berdampak langsung pada berbagai sektor utama ekspor Indonesia ke AS, seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta produk perikanan dan udang.

    “Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 4 April 2025.
     

    Dengan tarif baru ini, harga produk Indonesia di pasar AS menjadi lebih mahal, berpotensi menurunkan daya saing dibandingkan produk dari negara lain. 
     
    Oleh karena itu, pemerintah segera melakukan penghitungan dampak ekonomi secara menyeluruh.
    Langkah strategis pemerintah
    Dalam menghadapi kebijakan tarif ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah, di antaranya:

    1. Menjaga stabilitas ekonomi

    Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah serta menjaga likuiditas valuta asing (valas). 
     
    Selain itu, stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) juga menjadi perhatian utama di tengah gejolak pasar keuangan global akibat kebijakan AS ini.

    2. Negosiasi Intensif dengan AS

    Sejak awal 2025, tim lintas kementerian dan lembaga telah bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Delegasi tingkat tinggi akan dikirim ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung demi mencari solusi terbaik bagi kepentingan Indonesia.
     

    3. Menyesuaikan regulasi untuk menjawab tantangan AS

    Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menjawab berbagai permasalahan yang diangkat AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025. 
     
    Langkah ini termasuk perbaikan struktural dan kebijakan deregulasi untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

    4. Instruksi langsung dari presiden

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk menyederhanakan regulasi, menghapus aturan yang menghambat ekspor, dan memperbaiki iklim investasi guna menjaga kepercayaan pasar.

    5. Kolaborasi dengan ASEAN

    Indonesia juga berkoordinasi dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk mengambil langkah bersama. Mengingat seluruh negara ASEAN terkena dampak tarif AS, pendekatan kolektif dianggap lebih efektif dalam menegosiasikan kebijakan ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kadin Dukung Strategi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Kadin Dukung Strategi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung sikap dan strategi pemerintah menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap produk asal Indonesia sebesar 32%.

    Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hal itu tercermin dalam neraca perdagangan kedua negara dan investasi. Menurutnya, hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan saling membutuhkan. 

    “⁠Kadin mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/4/2025).

    Kadin mendukung upaya komunikasi yang intens antara pemerintah dan Gedung Putih di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    “Saya yakin, kita bisa melakukan negosiasi dengan AS, antara lain  karena posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saya  melihat pernyataan Presiden Trump merupakan  opening statement,” tegasnya. 

    Anindya mengatakan, pertanyaan Presiden Trump masih bukan keputusan final dan masih terdapat ruang negosiasi. Apalagi, lanjutnya, posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan  Pasifik. 

    “Selain bagian dari  kekuatan ekonomi Asean, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump,” tambahnya. 

  • Vietnam Desak AS Tunda Tarif Impor, Tempuh Jalur Diplomasi

    Vietnam Desak AS Tunda Tarif Impor, Tempuh Jalur Diplomasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Vietnam meminta Amerika Serikat menangguhkan rencana pengenaan tarif sebesar 46% terhadap produk-produk impor asal Vietnam dan membuka ruang untuk negosiasi lebih lanjut.

    Melansir Bloomberg, Jumat (4/4/2025), Kementerian Perdagangan Vietnam menyampaikan nota diplomatik segera setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor minimum 10% terhadap seluruh negara pengekspor ke AS, serta tarif tambahan terhadap sekitar 60 negara. Vietnam termasuk yang terkena tarif tertinggi dalam kebijakan baru ini.

    Kementerian Perdagangan juga mendorong agar Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nguyen Hong Dien segera melakukan pembicaraan langsung melalui sambungan telepon dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi di laman pemerintah.

    Dalam dokumen tersebut, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Luar Negeri Ta Hoang Linh mengatakan masih ada ruang untuk diskusi dan negosiasi. Ia menegaskan bahwa barang-barang Vietnam yang diekspor ke AS bersaing dengan produk dari negara lain, bukan langsung dengan produk domestik AS.

    Untuk memperkuat upaya diplomasi, Vietnam juga berencana mengirim delegasi tambahan akhir pekan ini ke Washington, dipimpin Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc.

    “Vietnam menyesalkan keputusan pemerintah AS dalam mengenakan tarif balasan terhadap ekspor Vietnam,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Pham Thu Hang.

    Perdana Menteri Pham Minh Chinh sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut tidak sejalan dengan hubungan baik kedua negara, dan telah menginstruksikan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespons dengan cepat dinamika terbaru.

    Langkah tarif ini berisiko mengganggu ambisi Vietnam untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 8% tahun ini, apalagi AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi negara tersebut. Namun Chinh menegaskan bahwa target pertumbuhan tetap belum diubah.

    Laporan terbaru Kantor Perwakilan Dagang AS menyebut bahwa rata-rata tarif impor Vietnam mecapai 9,4%. Kementerian Keuangan Vietnam menambahkan bahwa sebagian besar produk AS yang masuk ke Vietnam dikenai tarif lebih rendah dari 15%, jauh di bawah kalkulasi 46% yang diumumkan.

    Direktur Eksekutif Kamar Dagang Amerika Adam Sitkoff meyakini dialog dan negosiasi antara AS dan Vietnam akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

    “Kalau negara-negara bisa menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Presiden Trump, maka kebijakan bisa saja berubah,” tutupnya.

  • Indonesia Hubungi Malaysia Tentukan Sikap ASEAN Soal Tarif Trump, Akankah Asia Tenggara Melawan?

    Indonesia Hubungi Malaysia Tentukan Sikap ASEAN Soal Tarif Trump, Akankah Asia Tenggara Melawan?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, Indonesia menyatakan telah menghubungi Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini, untuk menyusun sikap bersama dalam merespons dampak kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara Asia Tenggara.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” ujar Kemlu dalam pernyataan tertulis.

    Tarif Trump Hantam Asia Tenggara

    Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang dijuluki sebagai “Hari Pembebasan.” Kebijakan ini mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh negara mitra dagang, dan tarif tambahan terhadap negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS.

    Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32 persen dari basis 10 persen, efektif mulai 9 April 2025. Negara ASEAN lain juga terkena dampak besar: Kamboja (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), Thailand (36%), Brunei dan Malaysia (24%), Filipina (17%), Singapura dan Timor-Leste (10%).

    Gedung Putih menyatakan bahwa tarif ini merupakan bagian dari upaya Presiden Trump untuk “membalikkan kerusakan ekonomi yang ditinggalkan oleh Presiden Biden.”

    “Tarif ini adalah inti dari rencana Presiden Trump untuk menempatkan Amerika di jalur menuju zaman keemasan baru,” ucapnya.

    Akan tetapi, sejumlah pengamat mempertanyakan validitas data yang digunakan pemerintah AS.

    “Sinyal penipuan penghitungan tarif ini hampir lebih buruk daripada tarif itu sendiri,” ujar Mike Bird dari The Economist di media sosial X.

    Dampak bagi Ekonomi Indonesia

    Menurut Kemlu, pengenaan tarif ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS, terutama pada sektor elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, udang dan produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tutur Kemlu.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk kebijakan deregulasi guna meningkatkan daya saing dan menjaga kepercayaan investor.
    Langkah-langkah tersebut mencakup:

    Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan yield Surat Berharga Negara (SBN). Menjamin ketersediaan likuiditas valas untuk pelaku usaha. Melanjutkan negosiasi langsung dengan AS melalui delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Merespons laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari USTR. Diplomasi Ekonomi ASEAN

    Langkah Indonesia yang menghubungi Malaysia menjadi sinyal penting bahwa ASEAN tidak akan tinggal diam. Mengingat semua anggota ASEAN terkena tarif dalam berbagai tingkat, potensi koordinasi regional menjadi sangat krusial.

    “Kami mendesak agar ASEAN segera mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri ekonomi untuk merespons kebijakan ini secara kolektif dan terkoordinasi,” ujar seorang pejabat senior Kemlu yang tidak ingin disebut namanya.

    Beberapa analis menilai bahwa upaya Donald Trump dapat memicu ketegangan regional dan memaksa ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi internal serta menggandeng mitra alternatif seperti Tiongkok dan Uni Eropa.

    “Tarif sewenang-wenang ini bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga bisa merusak citra AS sebagai mitra strategis di Asia Tenggara,” kata Evan Feigenbaum, analis kebijakan luar negeri, melalui X.

    Dengan meningkatnya tekanan global dan regional, ASEAN dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan stabilitas ekonomi kawasan sambil mengelola hubungan dengan kekuatan besar dunia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Respons 2 Anak Buah Prabowo Redam Efek Negatif Kebijakan Tarif Trump

    Respons 2 Anak Buah Prabowo Redam Efek Negatif Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi hingga mengirim delegasi ke pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32%. 

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS,” kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah akan menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

    Susi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan hambatan nontarif atau Non-Tariff Measures (NTMs).

    Dia melanjutkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

    Dia mencontohkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama. “Mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” jelasnya.

    Langkah Strategis 

    Pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk buatan Indonesia dan akan segera mengkaji potensi dampak yang muncul.

    “Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dilansir dari Antara.

    Pemerintah mengakui bahwa pengenaan “tarif resiprokal” AS tersebut akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor produk Indonesia ke AS yang selama ini didominasi produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” sebut pernyataan tersebut.

    Menurut pernyataan itu, pemerintah Indonesia sejak awal tahun ini telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan terus bernegosiasi dengan pihak AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan RI di AS, dan para pelaku usaha nasional juga terus berkoordinasi intensif untuk persiapan menghadapi tarif impor AS ini.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait non-tariff barrier.

  • Siapkan Dana Besar, Amerika Serikat Ingin Menguasai Greenland

    Siapkan Dana Besar, Amerika Serikat Ingin Menguasai Greenland

    PIKIRAN RAKYAT – Media Washington Post memberitakan Pemerintah Amerika Serikat sedang mengkalkulasi dana untuk membeli Greenland. Hal ini semakin menegaskan bahwa Amerika ingin menguasai Greenland.

    Negara adidaya ini pun dikabarkan juga sedang mengkalkulasi pemasukan dari wilayah otonomi milik Denmark tersebut. Dana sebesar $600 juta atau Rp10 triliun dipertimbangkan untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah yang dihuni 58.000 orang tersebut.

    Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat berambisi mencaplok sejumlah wilayah dan menurut Trump, pencaplokan Greenland menjadi yang termudah.

    Media itu menuliskan bahwa Trump akan berupaya meyakinkan warga Amerika bahwa biaya pembeliannya akan tergantikan. Sumber daya mineral dan pajak kegiatan komersial menjadi sumber pendapatan untuk menggantikannya.

    Sementara itu, menurut survei Yahoo News/YouGov, persentase yang mendukung ambisi Trump tersebut kurang dari 20%. Angka ini pun termasuk warga yang menyetujui ambisi Trump untuk mencaplok Kanada.

    Meski akan menjadikan sumber daya mineral sebagai pendapatan, potensinya masih belum diketahui secara pasti. Selain itu, karena iklimnnya begitu dingin, proses pertambangan bisa sulit diprediksi.

    Meski dikabarkan menyiapkan dana besar, media itu pun menuliskan bahwa menguasainya bukan prioritas utama. Donald Trump pun diketahui akan menempuh berbagai cara agar Greenland bersedia bergabung.

    Respon Perdana Menteri Greenland

    Sementara itu, akhir Maret lalu, Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen merespon ambisi Amerika ingin menguasai Greenland. Nielsen menegaskan bahwa AS takkan mampu menguasainya.

    “Saya tegaskan: Amerika Serikat tak akan berhasil,” katanya di akun media sosialnya. Minggu 30 Maret 2025. Ia pun menegaskan bahwa masa depan wilayah ini ditentukan oleh diri sendiri. “Kamilah yang menentukan masa depan kami sendiri,” katanya.

    Ambisi Trump ini ditolak oleh mayoritas partai politik dan warga setempat. Nielsen meminta warganya agar bersikap tenang menyikapi pernyataan presiden yang menggantikan Joe Biden ini.

    Ambisi Amerika ingin menguasai Greenland memang menjadi sorotan dunia. Nah, apakah Trump berhasil mewujudkannya? Kita tunggu perkembangannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Ada yang Lolos dari Sasaran Tarif Dagang Trump

    Tak Ada yang Lolos dari Sasaran Tarif Dagang Trump

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif untuk barang-barang yang masuk ke AS. Tarif ‘timbal balik’ itu menyasar semua tempat.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” kata Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut seperti dilansir BBC, Kamis (3/4/2025).

    Trump mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif itu untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’.

    Bagan itu memiliki tiga kolom. Kolom pertama berisi daftar negara, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS dan kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenakan AS terhadap barang-barang dari negara itu.

    Bagan tersebut menampilkan tarif 10% untuk impor dari Inggris dan 20% untuk impor Uni Eropa. Indonesia juga muncul pada daftar tarif tersebut.

    Trump mengatakan Indonesia mengenakan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari AS. Dia kemudian mengenakan tarif 32% terhadap barang-barang dari Indonesia yang dijual di AS.

    “Mereka mengenakan biaya kepada kami, kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah?” katanya.

    Trump secara spesifik menunjuk China dan Uni Eropa. Dia menuding China dan Uni Eropa telah menipu AS dalam perdagangan.

    “Mereka menipu kami. Sungguh menyedihkan melihatnya. Sungguh menyedihkan,” ujarnya.

    Trump mengatakan negara-negara lain telah memperlakukan AS dengan buruk karena mengenakan tarif yang tidak proporsional pada barang AS. Trump mengatakan besaran tarif untuk negara-negara itu ‘kira-kira setengah’ dari yang dikenakan kepada AS.

    “Jadi, tarif tersebut tidak akan berlaku secara timbal balik. Saya bisa saja melakukan itu, ya, tetapi akan sulit bagi banyak negara. Kami tidak ingin melakukan itu,” ujarnya.

    Dia kemudian mengungkit lebih dari 80% mobil buatan Korea Selatan dijual di Korea Selatan dan lebih dari 90% mobil yang dijual di Jepang dibuat di Jepang. Sementara, katanya, mobil buatan AS hanya mewakili sebagian kecil di negara-negara tersebut.

    “Itulah sebabnya efektif mulai tengah malam kami akan mengenakan tarif 25% pada semua mobil buatan luar negeri,” kata Trump.

    Lalu, kapan tarif ini akan diberlakukan?

    3 April, 00.00 waktu AS bagian timur (3 April, 13.00 WIB) tarif 25% untuk semua mobil buatan luar negeri

    5 April 12.01 (5 April, 13.01 WIB) tarif dasar 10% untuk semua negara

    9 April 12.01 (9 April, 13.01 WIB) tarif timbal balik yang lebih tinggi.

    Tak Ada Tempat yang Lolos dari Tarif Trump

    Foto: The Heard and McDonald Islands (dok. Situs resmi Australian Antartic Program/Matt Curnock)

    Tarif Trump itu bahkan menyasar pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Dilansir AFP, tarif global Trump yang diumumkan Rabu (2/4) waktu setempat juga menyasar Kepulauan Heard dan McDonald yang tak dihuni manusia.

    Wilayah Australia di Samudra Hindia sub-Antartika itu dikenai tarif 10% atas semua ekspornya ke AS. Padahal, kepulauan yang diselimuti es itu tidak memiliki penduduk sama sekali, selain banyak anjing laut, penguin, dan berbagai jenis burung.

    Rangkaian titik laut di seluruh dunia, termasuk Kepulauan Cocos (Keeling) Australia dan Komoro di lepas pantai Afrika, juga dikenai tarif baru sebesar 10%. Pencantuman lain yang menarik perhatian ialah pengenaan tarif terhadap Myanmar yang baru saja dihantam gempa magnitudo (M) 7,7 yang menewaskan lebih dari 3.000 orang.

    Kini, ekspor Myanmar ke AS akan menghadapi pungutan baru sebesar 44%. Kepulauan Falkland milik Inggris yang berpenduduk 3.200 orang dan sekitar satu juta penguin juga mendapat hukuman khusus.

    Wilayah Atlantik Selatan yang sebagian besar terkenal karena perang tahun 1982 yang diperjuangkan Inggris untuk mengusir invasi Argentina dihantam tarif sebesar 41% atas ekspor dari wilayah itu ke AS. Sementara, Argentina sebagai calon penguasa Kepulauan Falkland hanya menghadapi tarif baru sebesar 10%.

    Menurut Kamar Dagang Kepulauan Falkland, wilayah tersebut berada di peringkat 173 di dunia dalam hal ekspor global dengan hanya USD 306 juta produk yang diekspor pada tahun 2019, termasuk USD 255 juta dalam ekspor moluska dan USD 30 juta ikan beku.

    Alasan Trump Kenakan Tarif 32% ke RI

    Daftar tarif dari Trump (Foto: Getty Images via AFP/ALEX WONG)

    Dikutip dari situs resmi Gedung Putih, Trump menyinggung tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk etanol asal AS, yakni 30%. Dia mengatakan tarif itu lebih besar dari yang diterapkan AS untuk produk serupa, yakni 2,5%.

    Trump juga mempersoalkan kebijakan nontarif. Dia menyoroti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di berbagai sektor.

    Dia juga menyebut perizinan impor di RI sulit. Trump turut menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor di rekening dalam negeri.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai USD 250.000 atau lebih,” demikian ujar Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini