Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Usai Tarif Trump, AS Minta Negara NATO Tambah Anggaran Pertahanan Masing-masing

    Usai Tarif Trump, AS Minta Negara NATO Tambah Anggaran Pertahanan Masing-masing

    Brussels –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengatakan kepada sekutunya di Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bahwa Washington tetap berkomitmen pada aliansi tersebut. Tetapi, pemerintahan Presiden Donald Trump meminta anggota NATO menaikkan anggaran pertahanan masing-masing.

    Dilansir Reuters, Jumat (4/4/2025), Rubio menyampaikan hal itu saat bertemu dengan sesama menteri luar negeri NATO yang berkumpul di Brussels, Belgia, dengan beberapa pejabat Eropa. Mereka merasa yakin dengan komitmen AS terhadap aliansi tersebut di tengah meningkatnya ketegangan atas tarif perdagangan baru dari Donald Trump.

    Kata-kata dan tindakan pemerintahan Trump selama beberapa bulan terakhir telah menimbulkan pertanyaan tentang masa depan NATO yang telah menjadi landasan keamanan Eropa selama 75 tahun terakhir. Rubio pun menepis keraguan tentang komitmen AS terhadap aliansi tersebut sebagai ‘histeria’.

    “Amerika Serikat ada di NATO, Amerika Serikat aktif di NATO seperti sebelumnya,” katanya kepada wartawan.

    “Dia tidak menentang NATO. Dia menentang NATO yang tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan perjanjian tersebut kepada setiap negara anggota,” kata Rubio tentang Trump.

    Trump pernah mengatakan anggota aliansi militer itu harus membelanjakan 5% dari produk domestik bruto untuk pertahanan masing-masing. Angka itu merupakan peningkatan besar dari target 2% dan merupakan persentase yang saat ini tidak dicapai oleh negara NATO mana pun, termasuk AS.

    Washington juga secara blak-blakan memberi tahu negara-negara Eropa bahwa mereka tidak dapat lagi berfokus pada keamanan benua itu. Sekutu AS di Eropa pun mulai cemas mencari perincian tentang kerangka waktu dan sejauh mana AS bermaksud mengurangi keterlibatannya dalam NATO selama berminggu-minggu untuk mengoordinasikan proses peningkatan pertahanan Eropa guna menghindari kesenjangan keamanan di Eropa.

    “Kami ingin meninggalkan sini dengan pemahaman bahwa kami berada di jalur yang realistis, di mana setiap anggota berkomitmen dan memenuhi janji untuk mencapai hingga 5% dari pengeluaran,” katanya seraya menambahkan bahwa kebijakan itu juga akan dilakukan AS.

    “Tidak seorang pun berharap bahwa Anda akan mampu melakukan ini dalam satu atau dua tahun. Namun, jalannya harus nyata,” sambungnya.

    Seorang pejabat Eropa, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan pertemuan dengan Rubio sangat meyakinkan. Dia mengatakan Rubio tidak berkonfrontasi dengan negara manapun.

    Namun, mencapai 5% dari pengeluaran PDB untuk pertahanan akan sulit bagi banyak negara NATO. Menurut perkiraan NATO, beberapa ekonomi besar di benua itu, seperti Italia dan Spanyol, termasuk di antara yang berada di bawah target 2% saat ini, masing-masing sekitar 1,5% dan 1,3%. Dua puluh tiga dari 32 anggota aliansi memenuhi atau melampaui target 2% tahun lalu.

    “Untuk saat ini, saya rasa 5% mungkin terlalu tinggi,” kata Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel seraya mencatat bahwa Portugal, yang menghabiskan 1,55% PDB untuk pertahanan tahun lalu, perlu mencapai 2% dan kemudian memiliki rencana sebelum dapat memenuhi target baru.

    Lihat juga Video: Grafik Tarif Terbaru untuk 185 Negara, Indonesia Kena 32%

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bos Kadin Yakin Pintu Negosiasi dengan Trump Masih Terbuka

    Bos Kadin Yakin Pintu Negosiasi dengan Trump Masih Terbuka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pihaknya akan mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai komunikasi yang intens dengan Pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS adalah langkah yang tepat.

    “Saya yakin, kita bisa melakukan negosiasi dengan AS, antara lain karena posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka. Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik,” ungkap Anindya Bakrie dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).

    Oleh karena itu, dia mengatakan Kadin juga menilai penting kerja sama Indonesia dengan negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan kepentingan yang sama. Kadin mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama.

    Seperti diketahui, sepuluh negara anggota ASEAN terdampak pengenaan tarif AS. Sejalan dengan upaya Pemerintah, Anindya menuturkan Kadin tentu akan berdiskusi intens dengan mitranya di ASEAN maupun APEC Business Advisory Council sebagai medium dunia usaha regional.

    Untuk memperkuat komunikasi kedua negara, Anindya melihat perlu ada figur yang bisa berperan sebagai duta besar Indonesia di AS, sembari proses diplomatik pemilihan duta besar berlangsung.

    “Kadin Indonesia akan menggunakan jalur hubungan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) yang sudah terjalin baik selama ini,” ujar Anindya.

    Menurutnya, dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto di November 2024, Kadin Indonesia bertemu dengan US Chamber of Commerce untuk mengantisipasi kebijakan ekonomi Presiden Trump yang ke-2, dan mulai membangun fondasi B2B sebagai mitra sejawatnya.

    “Awal Mei rencananya nanti, berkoordinasi dengan Pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis/ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” paparnya.

    Anindya pun mengkhawatirkan dampak signifikan atar rencana tarif impor 32% ini terhadap produk Indonesia. Hal ini, kata Anindya, dapat menekan neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi.

    “AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar pada tahun 2024. Mitra dagang bilateral terbesar Indonesia pada tahun 2024 adalah AS yang memberikan surplus US$ 16,8 miliar kepada Indonesia,” ujarnya.

    Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah.

    Selama ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk, karena Indonesia menikmati fasilitas Preferensi Sistem Umum (The Generalized System of Preferences/GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Dia pun menilai untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa dilakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

    Anindya yakin ada peluang Indonesia mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan LNG.

    “Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia,” ujarnya.

    Pasalnya, AS memberlakukan Inflation Reduction Act (IRA) atau UU Penurunan Inflasi yang bertujuan menurunkan inflasi di AS, mendorong transisi energi bersih melalui insentif besar-besaran terhadap kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), dan industri baterai dan semikonduktor.

    Selain itu, AS bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini dimungkinkan oleh critical minerals agreements dengan AS.

    (haa/haa)

  • Mengapa AS Butuh Banyak Pesawat Pengebom Siluman B-2 untuk Serang Iran? – Halaman all

    Mengapa AS Butuh Banyak Pesawat Pengebom Siluman B-2 untuk Serang Iran? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) mengerahkan banyak pesawat pengebom siluman B-2 di pangkalan militer di Pulau Diego Garcia, Samudra India.

    Pesawat B-2 berkemampuan nuklir itu dikerahkan di tengah memanasnya hubungan AS dengan Iran karena program nuklir Iran.

    Awal Maret kemarin Presiden AS Donald Trump secara diam-diam mengirimkan sepucuk surat kepada rezim Iran untuk mengundangnya ke meja perundingan.

    Trump mengaku menginginkan solusi diplomatik. Dia mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

    “Alternatif lainnya ialah kalian harus melakukan sesuatu [tindakan militer],” kata Trump dikutip dari All Israel News.

    “Kita sampai pada tahap akhir dengan Iran. Kita sampai pada momen-momen terakhir. Kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki senjata nuklir. Sesuatu akan segera terjadi. Saya menginginkan perjanjian damai ketimbang opsi lain, tetapi opsi lain akan menyelesaikan masalah itu.”

    Adapun beberapa hari belakangan muncul tanda-tanda bahwa AS dan Israel sedang menyiapkan serangan besar terhadap program nuklir Iran.

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memperpanjang pengerahan kapal induk USS Harry S. Truman di Timur Tengah dan memanggil satu kapal induk lainnya, USS Carl Vinson, ke Timur Tengah.

    Di samping itu, dia dilaporkan meminta tambahan jet tempur dan skuadron pesawat pengebom ke kawasan yang tengah bergejolak itu.

    PESAWAT SILUMAN (ARSIP) – WASHINGTON, DC – JULY 04: Northrop B-2 Spirit, atau Stealth bomber melakukan penerbangan di dekat Gedung Putih pada 04 Juli 2020 di Washington, DC. Presiden AS Donald Trump mengadakan perayaan “Salute to America” ??yang mencakup penerbangan dengan pesawat militer dan pertunjukan kembang api besar. (WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

    Lalu, mengapa AS membutuhkan pesawat B-2 seandainya nanti benar-benar menyerang Iran?

    B-2 dibutuhkan karena pesawat itu disebut sebagai satu-satunya pesawat yang bisa membawa bom GBU-57. Bom tersebut adalah salah satu dari sejumlah bom yang bisa menghancurkan fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Fordow.

    GBU-57 memiliki berat 12,3 ton dan dijuluki “Massive Ordnance Penetrator”. Bom sebesar itu mampu menghancurkan fasilitas nuklir bahwa tanah.

    Dikutip dari Associated Press, B-2 juga pernah digunakan untuk menyerang kelompok Houthi di Yaman yang dibekingi Iran.

    B-2 bisa terbang sejauh 6.000 mil laut atau 11.112 kilometer tanpa harus mengisi ulang bahan bakarnya. Adapun ketinggian terbang maksimalnya mencapai 50.000 kaki atau 15.240 meter.

    Satu unit B-2 diperkirakan bernilai $1,1 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun. 

    Saat ini setidaknya ada enam B-2 yang dikerahkan di Diego Garcia yang berada di selatan India. Jumlah itu mencapai hampir sepertiga B-2 yang dimiliki AS.

    CNN melaporkan foto-foto dari satelit memperlihatkan beberapa B-2 diparkir di Diego Garcia. Ada pula foto tempat perlindungan yang mungkin digunakan untuk menyembunyikan B-2.

    Kapal tanker dan pesawat kargo juga terdapat di pangkalan udara yang berjarak 3.900 km dari pantai selatan Iran itu.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan AS Sean Parnell mengonfirmasi bahwa pihaknya memang mengirim pesawat tambahan untuk memperkuat pertahanan AS di sana.

    “AS dan rekan-rekannya tetap berkomitmen terhadap keamanan regional dan siap merespons negara atau pihak nonnegara yang ingin memperbesar atau meningkatkan konflik di kawasan ini,” ujar Parnell.

    Sementara itu, seorang analis militer bernama Cedric Leighton berkata pengerahan B-2 yang canggih itu merupakan sinyal yang dikirim AS kepada musuh-musuhnya.

    “Pengiriman B-2 ini jelas dilakukan untuk mengirimkan pesan, mungkin beberapa pesan, kepada Iran,” kata Leighton.

    “Salah satu pesan itu mungkin peringatan agar Iran berhenti membantu Houthi di Yaman.”

    “Pesan lainnya dari pemerintahan Trump yang mungkin dikirim kepada Iran ialah bahwa AS menginginkan perjanjian nuklir baru, dan jika Iran tidak memulai berunding dengan AS, konsekuensinya mungkin penghancuran program nuklir Iran.”

  • Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS

    Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS

    Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk bernegosiasi atas kebijakan ”
    perang dagang
    ” yang diambil Presiden AS Donald Trump.
    Hal itu disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri RI untuk merespons kebijakan kenaikan
    tarif impor
    untuk Indonesia sebesar 32 persen.
    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan
    Pemerintah AS
    dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” tulis Kemenlu RI, Jumat (4/4/2025).
    Kemenlu RI juga menjelaskan bahwa upaya negosiasi pemerintah Indonesia tersebut bukan tanpa rencana.
    Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat
    pemerintah AS
    untuk “menyerang” Indonesia dengan tarif tinggi.
    “Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” tulis Kemenlu RI.
    Selain itu, Indonesia juga membangun komunikasi dengan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang seluruhnya akan terdampak oleh kebijakan “perang dagang Trump” ini.
    Untuk upaya dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinet Merah Putih melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural merespons isu perang dagang ini.
    Salah satunya adalah menyederhanakan dan menghapus regulasi yang menghambat terkait dengan Non-Tariff Barrier ini.
    Langkah lainnya adalah memperbaiki iklim investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang luas.
    Pemerintah Indonesia juga berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.
    “Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” imbuh Kemenlu RI.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang AS.
    Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
    Indonesia sendiri dikenakan tarif baru barang impor senilai 32 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Prabowo Kirim Tim Khusus ke AS Demi Nego Tarif 32% Trump

    Video: Prabowo Kirim Tim Khusus ke AS Demi Nego Tarif 32% Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor baru kepada 185 negara termasuk Indonesia pada Rabu, 2 April 2025.

    Indonesia menanggung tarif resiprokal 32% di tambah basis tarif 10% untuk melakukan ekspor ke AS.

    Menanggapi kebijakan Presiden Trump, Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah melakukan sejumlah langkah antisipasi.

    Pemerintah RI berencana untuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk berkomunikasi dan melakukan negosiasi dengan pemerintah Presiden Donald Trump.

    Selain itu juga dipersiapkan Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative

  • Hasan Nasbi Pastikan Pemerintah Hitung Dampak Kebijakan Tarif Trump

    Hasan Nasbi Pastikan Pemerintah Hitung Dampak Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi turut merespons kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Dia memastikan bahwa pemerintah tengah melakukan langkah-langkah strategis untuk menyikapi dampak dari kebijakan tersebut.

    “Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh pemerintah AS,” ujarnya kepada Bisnis saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Hasan, selain menghitung dampaknya, pemerintah juga telah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk membuka jalur negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat.

    Dia menegaskan bahwa langkah ini diambil guna memastikan kepentingan perdagangan Indonesia tetap terlindungi.

    “Paralel dengan itu, pemerintah juga mengurimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS,” katanya.

    Di sisi lain, Hasan menekankan bahwa pemerintah juga tengah fokus pada perbaikan di dalam negeri. Salah satu langkah yang diambil adalah penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional.

    Dia mengamini bahwa kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia, yang memiliki hubungan dagang signifikan dengan Negeri Paman Sam tersebut.

    “Penyederhanaan regulasi menjadi salah satu upaya agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif di tengah tantangan perdagangan global,” pungkas Hasan. 

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS,” kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

  • Dampak Tarif Impor 32% AS untuk Indonesia Tak Main-Main, Ekonom Beri Berbagai Solusi untuk Pemerintah

    Dampak Tarif Impor 32% AS untuk Indonesia Tak Main-Main, Ekonom Beri Berbagai Solusi untuk Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menerapkan kebijakan tarif reciprocal terhadap beberapa negara mitra dagang yang dianggap telah menerapkan tarif tinggi terhadap barang impor dari AS.

    Langkah proteksionisme ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

    Dalam kebijakan ini, AS menerapkan tarif impor tambahan berkisar antara 10% hingga 39%. Indonesia termasuk salah satu negara yang dikenai tarif tinggi, yaitu sebesar 32%. Sebagai perbandingan, China dikenai tarif 34%, Uni Eropa 20%, Vietnam 46%, India 26%, Jepang 24%, Thailand 36%, Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%.

    Dampak Tarif Impor terhadap Perekonomian Global

    Menurut Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, penerapan tarif reciprocal oleh AS memberikan dampak luas, baik terhadap ekonomi global maupun domestik, di antaranya:

    Harga saham di AS turun setidaknya 3%, serta terjadi penurunan harga saham di Jepang dan Korea Selatan, terutama di sektor otomotif. Harga emas melonjak ke rekor tertinggi di atas $3160/ounce, sementara harga minyak dunia turun lebih dari 3%. Fluktuasi nilai tukar global meningkat, dengan Yen Jepang menguat terhadap dolar AS sebagai bentuk safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Meskipun bertujuan melindungi industri dalam negeri, kebijakan tarif ini juga dapat menjadi bumerang bagi AS sendiri, memicu inflasi tinggi, kenaikan harga barang, dan dampak negatif pada pasar tenaga kerja mereka.

    Dampak Terhadap Indonesia

    Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdampak kebijakan ini. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian:

    Secara tahunan, ekspor Indonesia ke AS mencapai 10,3% dari total ekspor nasional, menjadikannya mitra dagang terbesar kedua setelah China. Kenaikan tarif ini akan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS. Industri yang Terkena Dampak: Produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan akan mengalami hambatan perdagangan. Biaya produksi meningkat karena adanya tarif tambahan, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan industri dan menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyoroti bahwa industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki menyumbang 27,5% dari total ekspor Indonesia ke AS. Jika tidak ada tindakan konkret, maka ancaman PHK massal tidak terhindarkan. Dengan tarif yang lebih tinggi, akan terjadi peralihan perdagangan dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi, menghambat daya saing ekspor Indonesia. Solusi yang Harus Ditempuh Pemerintah

    Untuk mengatasi dampak negatif dari tarif ini, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

    1. Percepatan Negosiasi Perdagangan

    Negosiasi perdagangan yang lebih intensif dengan AS menjadi solusi utama.

    “Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS,” kata Eisha Maghfiruha Rachbini.

    Pemerintah perlu memastikan bahwa produk ekspor unggulan Indonesia mendapatkan keringanan tarif atau pengecualian dalam perjanjian perdagangan bilateral.

    Saat ini, posisi Duta Besar Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, sejak Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN pada Juli 2023.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” ujar Andry Satrio Nugroho.

    Tanpa perwakilan yang kuat di Washington, posisi tawar Indonesia dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS akan semakin lemah.

    3. Diversifikasi Pasar Ekspor

    Untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, pemerintah perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara nontradisional seperti Timur Tengah dan Afrika.

    “Pemerintah perlu menginisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak,” ucap Eisha.

    Selain itu, Indonesia perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral seperti CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) untuk memastikan akses yang lebih luas ke pasar global.

    4. Insentif bagi Industri Dalam Negeri

    Pemerintah harus memberikan berbagai insentif kepada pelaku industri terdampak, termasuk:

    Subsidi untuk mengurangi beban biaya produksi. Keringanan pajak bagi industri padat karya. Bantuan modal untuk meningkatkan daya saing produk ekspor.

    5. Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia

    Dalam jangka panjang, investasi dalam teknologi, inovasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” kata Andry Satrio Nugroho.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Senator Republik Melawan, Ajukan RUU untuk Hambat Kebijakan Tarif Trump

    Senator Republik Melawan, Ajukan RUU untuk Hambat Kebijakan Tarif Trump

    Washington DC –

    Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Chuck Grassley, mengajukan rancangan undang-undang RUU yang mengharuskan persetujuan Kongres untuk tarif baru. RUU itu diajukan sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif baru yang luas pada berbagai macam barang impor.

    Dilansir Reuters, Jumat (4/4/2025), Grassley menyebut negara bagian asalnya, Iowa, sangat bergantung pada perdagangan pertanian global. Dia bergabung dengan Senator Demokrat Maria Cantwell dari Washington untuk ‘Trade Review Act of 2025’ yang mengharuskan Kongres untuk menyetujui tarif baru dalam waktu 60 hari sejak diberlakukan atau secara otomatis memblokir penerapannya.

    Kongres merupakan parlemen AS yang terdiri dari House of Representatives (DPR) dan Senat. Baik DPR AS dan Senat AS sama-sama didominasi oleh politikus Republik yang merupakan partai pendukung Trump.

    Langkah tersebut, yang diambil sehari setelah empat Senator Republik lainnya memberikan suara untuk upaya mencabut tarif Trump atas barang-barang Kanada, merupakan tanda terbaru dari perbedaan pendapat di antara Partai Republik. Langkah agresif Trump itu telah memicu ketakutan akan resesi dan memicu hari terburuk Wall Street sejak 2022.

    Baik RUU dari Grassley maupun tindakan yang disahkan Senat pada Rabu (2/4) tidak dianggap akan menjadi undang-undang karena Partai Republik menyuarakan dukungan untuk langkah Trump. Trump, yang telah lama menganjurkan tarif, mengatakan hambatan perdagangan AS tertinggi dalam lebih dari satu abad akan meningkatkan pendapatan federal dan mendorong manufaktur kembali ke AS.

    Para ekonom telah menyuarakan skeptisisme yang mendalam tentang kedua kemungkinan tersebut. Grassley, anggota Senat AS yang menjabat paling lama, tidak secara langsung mengkritik Trump dalam memperkenalkan RUU-nya.

    Dia mencatat bahwa dirinya telah mengusulkan pendekatan perdagangan yang serupa selama pemerintahan pertama Trump, dengan mengutip Konstitusi AS yang menetapkan kewenangan Kongres atas masalah perdagangan. Badan legislatif sejauh ini telah menyerahkan kekuasaan tersebut kepada cabang eksekutif.

    “Saya berharap tarif yang lebih terarah akan memenuhi kebutuhan negara-negara yang memanfaatkan kita, dan mungkin pendekatan yang lebih sederhana dalam hal jumlah,” kata Senator Republik Jerry Moran kepada wartawan.

    Dia juga menyuarakan kekhawatiran tarif yang dikenakan pada sekutu AS di Asia Tenggara serupa dengan yang dikenakan pada China. Menurutnya, hal itu dapat ‘merusak’ bagi AS.

    Senator Republik James Lankford mengatakan dia terkejut dengan tarif 17% pada Israel dan berharap Perwakilan Dagang AS dapat menjelaskan mengapa tingkat tarif pada Israel berbeda dari negara-negara lain. Sementara, Senator Republik Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, dan Mitch McConnell memberikan suara untuk meloloskan resolusi ketidaksetujuan Senator Demokrat Tim Kaine mengenai pendekatan perdagangan Trump terhadap Kanada.

    Mereka menganggap tarif dari Trump menaikkan biaya barang dan jasa. Hal itu dianggap memberatkan warga Amerika.

    Sekitar setengah dari warga Amerika, dan satu dari lima warga Republik, percaya bahwa menaikkan tarif impor akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang diselesaikan pada Rabu (2/4). Para pengkritik tarif Trump di Kongres dari Partai Republik tetap merupakan minoritas yang jelas.

    Apalagi, DPR AS awal bulan ini telah meloloskan tindakan yang dimaksudkan untuk melucuti kekuasaan Kongres menentang tarif baru dari Trump.

    “Presiden telah berbicara tentang perdagangan yang tidak adil terhadap Amerika Serikat selama 40 tahun, jadi dia sangat konsisten dalam hal ini. Dalam jangka panjang, saya pikir ini sangat penting bagi negara, mendatangkan pekerjaan dan manufaktur kembali ke Amerika, dengan fokus pada ekonomi kita,” kata Senator John Barrasso, anggota Partai Republik nomor 2 di majelis tersebut.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tarif Tinggi Donald Trump Picu Kecaman Dunia

    Tarif Tinggi Donald Trump Picu Kecaman Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Negara-negara di seluruh dunia mengancam akan meningkatkan perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) setelah kebijakan tarif besar-besaran yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump memicu kekhawatiran mengenai lonjakan harga di pasar konsumen terbesar dunia serta potensi perlambatan ekonomi global.

    Melansir Reuters, Jumat (4/4/2025), Pengumuman tarif Trump memicu gejolak di pasar keuangan internasional dan mendapat kecaman dari berbagai pemimpin dunia. Mereka menganggap langkah tersebut sebagai akhir dari era liberalisasi perdagangan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

    Namun, muncul pesan yang saling bertentangan dari Gedung Putih terkait tujuan diberlakukannya tarif tersebut—apakah bersifat permanen atau hanya sebagai taktik negosiasi. Trump sendiri menyatakan bahwa tarif itu memberi kekuatan besar untuk bernegosiasi.

    Jika diterapkan sepenuhnya, tarif ini akan menjadi hambatan perdagangan terbesar dalam lebih dari satu abad, dimulai dari tarif dasar sebesar 10% atas seluruh impor, ditambah tarif tambahan yang lebih tinggi terhadap beberapa mitra dagang utama AS.

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengkritik tajam kebijakan tarif Trump ini, dengan menyebut AS telah meninggalkan perannya sebagai pemimpin kerja sama ekonomi global.

    “Ekonomi dunia hari ini berbeda secara fundamental dari sebelumnya,” ujarnya saat mengumumkan langkah-langkah pencegahan terbatas.

    Sementara itu, Tiongkok menyatakan akan membalas kebijakan tarif Trump yang mencapai 54% terhadap produk impor dari negara tersebut. Uni Eropa pun mengambil sikap serupa setelah dikenakan bea masuk sebesar 20%. 
    Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan menyerukan agar negara-negara Eropa menangguhkan investasi mereka di AS.

    Beberapa mitra dagang lain, termasuk Jepang, Korea Selatan, Meksiko, dan India, memilih menunda respons balasan untuk sementara waktu, sambil berusaha mencari jalur diplomatik dan negosiasi.

    Baik sekutu maupun rival AS memperingatkan bahwa langkah ini berisiko menghantam perdagangan global secara luas. Jepang, salah satu mitra dagang terbesar dan investor asing utama di AS, menyatakan bahwa negaranya kini menghadapi krisis nasional, sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba di hadapan parlemen.

    Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyerukan, agar Washington dan mitra dagangnya segera menyelesaikan ketegangan ini dan menurunkan tingkat ketidakpastian global.

    “Tarif-tarif dari Donald Trump ini jelas merupakan risiko signifikan terhadap prospek ekonomi global, terutama di tengah situasi pertumbuhan yang sedang lesu,” pungkasnya.

  • Wujudkan Kerja Sama yang Tangguh, Indonesia Jalin Hubungan Diplomatik Lebih Komprehensif dengan AS – Halaman all

    Wujudkan Kerja Sama yang Tangguh, Indonesia Jalin Hubungan Diplomatik Lebih Komprehensif dengan AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaksanakan video conference dengan Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik Carol Miller, Selasa (1/4/2024).

    Salah satu yang dibahas adalah potensi kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) selama masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Pertemuan virtual tersebut menyoroti pentingnya posisi Indonesia dalam tatanan kawasan Indo-Pasifik, serta peran strategis Indonesia dalam beberapa forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan APEC.

    Dengan peran strategis tersebut, Indonesia dapat membuka peluang kerja sama dengan AS pada beberapa sektor, misalnya investasi dan perdagangan terhadap komoditas-komoditas strategis antar kedua negara.

    “Indonesia sangat mengapresiasi hubungan bilateral yang baik dengan Amerika Serikat, baik dalam kerja sama ekonomi maupun bentuk lainnya. Untuk mendukung ketahanan pangan domestik, kami berharap bahwa kerja sama perdagangan pada komoditas pangan esensial seperti kacang kedelai dan gandum dapat diteruskan,” ucap Airlangga, Jumat (44/2025).

    Merespon hal tersebut, Congresswoman Miller menyampaikan bahwa AS akan berfokus pada tiga aspek yang menjadi prioritas hubungan dengan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Trump, yaitu kerja sama, stabilitas kawasan, dan keamanan.

    “Good trading partners makes good friends, kami mengapresiasi peran penting Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN, serta akan terus menjalin hubungan diplomatik secara bilateral yang baik dengan Indonesia,” ujar Congresswoman Miller.

    Selain kerja sama pada perdagangan di sektor pangan strategis, Indonesia juga menyampaikan bahwa potensi kerja sama di bidang ekonomi bersih seperti Carbon Capture and Storage (CCS) serta mineral kritis dapat diteruskan ke depannya.

    “Kerja sama strategis dengan Amerika Serikat pada kedua sektor ini dapat secara signfiikan mendorong posisi Indonesia pada sektor ekonomi bersih dan rantai pasok mineral kritis global,” kata Airlangga.

    Turut hadir mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi.

    Kemudian hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Staf Khusus Menko Perekonomian Reza Yamora Siregar, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede, dan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.