Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Respons Kebijakan Tarif Impor Trump, Hipmi Berikan Rekomendasi Ini ke Pemerintah – Halaman all

    Respons Kebijakan Tarif Impor Trump, Hipmi Berikan Rekomendasi Ini ke Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah tidak tinggal diam merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    AS memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor ke Amerika Serikat serta bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar negara tersebut. 

    Vietnam terkena tarif timbal balik resiprokal tertinggi 46 persen, sementara Indonesia terkena tarif 32 persen.

    Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari mengatakan, dunia tengah mengecam kebijakan Trump. Seharusnya, pemerintah Indonesia melakukan hal serupa, meski caranya berbeda.

    “Pemerintah perlu segera mengambil langkah yang tepat untuk merespons kebijakan baru Trump agar tidak menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas,” ujarnya Akbar dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Ia memiliki sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dalam merespons kebijakan tarif timbal balik Trump. 

    Pertama, mendorong kesepakatan bilateral dengan AS. Tujuannya, untuk memastikan Indonesia bisa memperoleh akses pasar terbaik dan paling kompetitif.

    Kedua, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi biaya impor AS ke Indonesia. 

    Menurut Akbar, hal ini penting dilakukan. Mengingat, sempat menjadi sorotan Trump, karena Indonesia membebankan traffic charge untuk komoditas impor dari AS 64 persen.

    Ketiga, pemerintah harus lebih gencar menstimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor. Dengan upaya ini, kegiatan ekspor bisa tetap berjalan, dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Apabila hal itu berjalan mulus, maka kinerja ekspor nasional lebih maksimal dan lebih stabil. Sekalipun terdapat kebijakan yang lebih restriktif terhadap ekspor Indonesia di AS,” urai Akbar.

    Keempat, pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya. Selain juga melakukan deregulasi agar produk-produk Indonesia lebih kompetitif dan dapat lebih bersaing di pasar ekspor. 

    Akbar menyambut baik rencana Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Harapannya, pertemuan itu berbuah manis bagi dunia usaha Indonesia.

    “Jika keempat rekomendasi itu dilakukan Pemerintah dan berhasil, saya rasa kinerja ekspor kita akan baik-baik saja. Sekarang tinggal bagaimana lobi-lobi yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.

  • Usul Pengusaha ke Pemerintah buat Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Usul Pengusaha ke Pemerintah buat Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terhadap kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Pemerintah perlu segera mengambil langkah yang tepat untuk merespons kebijakan baru Trump agar tidak menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Ia memiliki sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dalam merespons kebijakan tarif timbal balik Trump. Pertama, mendorong kesepakatan bilateral dengan AS. Tujuannya, untuk memastikan Indonesia bisa memperoleh akses pasar terbaik dan paling kompetitif.

    Kedua, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi biaya impor AS ke Indonesia. Menurut Akbar, hal ini penting dilakukan mengingat sempat menjadi sorotan Trump karena Indonesia membebankan traffic charge untuk komoditas impor dari AS 64%.

    Ketiga, pemerintah harus lebih gencar menstimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor. Dengan upaya ini, kegiatan ekspor bisa tetap berjalan, dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Apabila hal itu berjalan mulus, maka kinerja ekspor nasional lebih maksimal dan lebih stabil. Sekalipun terdapat kebijakan yang lebih restriktif terhadap ekspor Indonesia di AS,” kata Akbar.

    Keempat, pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya. Selain juga melakukan deregulasi agar produk-produk Indonesia lebih kompetitif dan dapat lebih bersaing di pasar ekspor.

    Akbar menyambut baik rencana Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Harapannya, pertemuan itu berbuah manis bagi dunia usaha Indonesia.

    “Jika keempat rekomendasi itu dilakukan Pemerintah dan berhasil, saya rasa kinerja ekspor kita akan baik-baik saja. Sekarang tinggal bagaimana lobi-lobi yang dilakukan Pemerintah,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Andry Satrio Kritik Sikap Pemerintah saat Respons Kebijakan Tarif Timbal Balik Trump, Ini Alasannya  – Halaman all

    Andry Satrio Kritik Sikap Pemerintah saat Respons Kebijakan Tarif Timbal Balik Trump, Ini Alasannya  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengkritik sikap pemerintah Indonesia saat merespons kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Menurut Andry, pemerintah tidak menganggapnya serius karena merasa hal tersebut bukan sesuatu yang darurat untuk ditanggapi.

    Alasan Andry mengatakan hal demikian karena melihat sikap pemerintah yang membatalkan konferensi pers pada Kamis (3/4/2025) dalam menanggapi kebijakan Trump tersebut.

    Konferensi pers tersebut rencananya akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Industri. 

    “Respons dari pemerintah itu justru batal dilakukan, ini menurut saya ada hal yang saya tidak bisa katakan lagi selain pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah.”

    “Dan merasa bahwa ini bukan sesuatu yang urgen untuk ditanggapi,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025), dilansir Kompas.com.

    Padahal, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. 

    Neraca perdagangan nonmigas Indonesia terhadap AS mengalami surplus yang terus meningkat.

    Pada 2024, surplus perdagangan nonmigas Indonesia terhadap AS mencapai 16,84 miliar dolar AS. 

    Ekspor Indonesia ke AS tercatat 26,31 miliar dolar AS, sementara impor dari AS hanya 9,46 miliar dolar AS.

    “Ini sesuatu hal yang menurut saya sepertinya pemerintah Prabowo ini tidak mengerti ya, bahwa kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US, dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.

    Selain itu, sebelumnya, pemerintah Indonesia juga dinilai abai dengan AS, karena pemerintah tak segera menunjuk Duta Besar Indonesia untuk Washington DC yang sudah kosong selama hampir dua tahun, usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023. 

    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry.

    Sebelumnya, Trump  mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

    Dilansir Kompas TV, Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari AS.

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. 

    Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. 

    Dampak bagi Indonesia

    Dilansir web resmi Kemlu, pengenaan tarif timbal balik ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Diketahui, Indonesia memiliki sejumlah produk ekspor utama di pasar AS.

    Di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

    Guna menyikapi kebijakan dari Trump itu, pemerintah akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    Lantas, apa langkah-langkah pemerintah untuk menghadapi kebijakan Trump tersebut?

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    Dia menyebutkan, sejak awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional pun telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS itu.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat Pemerintah AS.

    Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” kata Susiwijono.

    Susiwijono mengatakan, langkah-langkah Pemerintah Indonesia itu salah satunya berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.

    Bersama Bank Indonesia, Indonesia juga akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    Serta memastikan likuiditas valas tetap terjaga guna mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi melalui penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).

    Hal itu sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya yang akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” kata Susiwijono. 

    (Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta Ibrahim) (Kompas.com)

  • Pasar AS Tertutup, Pengusaha Sepatu Desak Pemerintah Lakukan Ini

    Pasar AS Tertutup, Pengusaha Sepatu Desak Pemerintah Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri alas kaki nasional tengah menghadapi ancaman serius menyusul kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Melalui Perintah Eksekutif terbaru, AS akan menerapkan tarif bea masuk tambahan sebesar 10%, yang akan berlaku mulai 5 April 2025. Khusus untuk Indonesia, tarif tambahan mencapai 32%, sehingga total bea masuk produk alas kaki Indonesia ke AS menjadi 42%, efektif 9 April 2025.

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap ekspor sepatu nasional.

    “AS adalah pasar ekspor alas kaki terbesar bagi Indonesia. Tarif baru ini jelas akan memberikan tekanan besar terhadap daya saing produk kita,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Eddy menjelaskan, ekspor alas kaki Indonesia ke AS sempat menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada 2020, nilai ekspor tercatat sebesar US$ 1,38 miliar, naik menjadi US$ 2,61 miliar pada 2022. Meski sempat turun 26% pada tahun 2023, ekspor kembali meningkat sebesar 24% pada 2024 dengan nilai mencapai US$ 2,39 miliar.

    Namun, tambahan tarif hingga 42% dinilai akan menjadi pukulan berat bagi industri padat karya ini.

    “Kemampuan anggota Aprisindo perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Beban biaya jelas akan meningkat dan bisa berdampak pada pemangkasan produksi bahkan tenaga kerja,” ujarnya.

    Sebagai solusi, Aprisindo mendorong pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah tertunda selama 9 tahun. Perjanjian ini diyakini bisa membuka pasar alternatif dan menurunkan tarif masuk produk alas kaki Indonesia ke pasar 27 negara Uni Eropa.

    “Negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh sudah punya perjanjian dagang serupa dengan Uni Eropa,” tegasnya.

    Menurut Aprisindo, IEU-CEPA bukan hanya menjadi strategi jangka panjang, tetapi juga solusi konkret untuk menekan ketergantungan terhadap pasar AS dan menyelamatkan industri dalam negeri.

    Di sisi lain, Eddy menilai peluang negosiasi langsung dengan pemerintahan Donald Trump masih terbuka. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan delegasi tingkat tinggi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk berdialog langsung dengan pihak AS.

    “Pemerintah harus kirim utusan ke Washington DC sesegera mungkin. Masih ada ruang negosiasi, dan ini harus dimanfaatkan untuk melindungi industri alas kaki kita,” tukas dia.

    Meski menghargai hubungan dagang yang terjalin melalui Kemitraan Strategis Global Komprehensif antara Indonesia dan AS, Aprisindo menegaskan bahwa kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas.

    (hsy/hsy)

  • Ambisi Zelensky Belum Padam, Ingin Ukraina Gabung NATO meski Ditentang AS-Rusia – Halaman all

    Ambisi Zelensky Belum Padam, Ingin Ukraina Gabung NATO meski Ditentang AS-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, masih berambisi untuk mendorong Ukraina menjadi anggota aliansi pertahanan NATO.

    Ia yakin Ukraina masih dapat mewujudkan ambisi tersebut meski pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menentang keinginan Ukraina.

    Sebelumnya, Trump mengecam Zelensky pada awal minggu ini, dengan mengatakan, “Dia ingin menjadi anggota NATO. Ya, dia tidak akan pernah menjadi anggota NATO. Dia mengerti itu.”

    Namun, Zelensky menegaskan ia belum menyerah pada ambisinya yang sudah lama untuk bergabung dengan blok yang dipimpin AS itu.

    “Anda tahu siapa yang tidak mendukung keanggotaan Ukraina di NATO sejauh ini, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun yang akan menyingkirkan masalah ini dari meja perundingan di masa mendatang,” kata Zelensky selama pertemuan dengan para kepala komunitas teritorial Wilayah Chernihiv, Kamis (3/4/2025). 

    “Setidaknya, kita berbicara tentang fakta bahwa bahkan jika sekarang seseorang tidak ingin mendukung (Kyiv bergabung dengan NATO), kita akan melihat apa yang terjadi di masa depan,” imbuh Zelensky, seperti diberitakan Ukrinform.

    Menurut Zelensky, hingga Kyiv menjadi anggota NATO, Ukraina harus diberikan jaminan keamanan seperti NATO oleh negara-negara Barat yang mendukungnya.

    “Ukraina akan mampu mencapai perdamaian yang adil dengan Rusia, namun untuk melakukannya Ukraina harus kuat saat memasuki meja perundingan,” tegasnya.

    Utusan Kremlin: Trump Sependapat dengan Rusia, Ukraina Mustahil Gabung NATO

    Utusan Kremlin, Kirill Dmitriev, mengatakan posisi pemerintahan Trump mengenai keanggotaan Ukraina di NATO sejalan dengan pandangan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    “Saya pikir Ukraina bergabung dengan NATO, seperti yang dikatakan presiden kita, sama sekali tidak mungkin. Dan itu, menurut saya, telah diterima secara luas, termasuk oleh pemerintahan Trump,” kata Dmitriev kepada Fox News, Jumat (4/4/2025).

    “Beberapa jaminan keamanan dalam beberapa bentuk mungkin dapat diterima,” lanjutnya, setelah mengunjungi Gedung Putih pada hari Kamis.

    Ia menyatakan Putin menginginkan perdamaian permanen di Ukraina dan ia secara terbuka menyuarakan beberapa syarat untuk itu. 

    Utusan Rusia itu juga ditanya apakah Rusia akan terus melakukan agresi terhadap negara lain jika perjanjian damai mengenai Ukraina tercapai.

    “Banyak narasi palsu yang beredar, seperti kemungkinan Rusia masuk ke Eropa. Itu ide yang gila. Masalahnya, ada banyak orang gila, dan mereka membahasnya bersama-sama, sehingga menjadi seperti ‘kelompok gila’ […] Saya pikir Presiden Trump sangat realistis; dia tahu itu tidak akan terjadi,” jawabnya.

    Dalam wawancara yang sama, Dmitriev menuduh Ukraina melanggar gencatan senjata energi.

    Ia juga menyatakan Rusia tidak meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi sebagai bagian dari negosiasi untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, Dmitriev berada di Washington untuk berunding dengan pemerintah AS mengenai pembentukan dialog antara AS dan Rusia, dan AS telah mencabut sanksi terhadapnya atas kunjungannya.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inggris dan Prancis menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin menunda-nunda pembicaraan gencatan senjata yang bertujuan menghentikan invasi di Ukraina, Jumat (4/4/2025).

    Inggris dan Prancis menuntut tanggapan cepat dari Moskow setelah berminggu-minggu upaya Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan gencatan senjata.

    Dikutip dari AP News, Rusia secara efektif menolak usulan AS untuk menghentikan pertempuran penuh dan segera selama 30 hari.

    “Penilaian kami adalah bahwa Putin terus mengaburkan, terus mengulur-ulur waktu,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, kepada wartawan di markas besar NATO, berdiri di samping mitranya dari Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam sebuah pertunjukan persatuan yang simbolis.

    Kremlin: Dialog Akan Memakan Waktu

    Utusan Kremlin, Kirill Dmitriev, yang mengunjungi Washington minggu ini untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Donald Trump, mengatakan pertemuan lebih lanjut akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.

    Kirill Dmitriev mengatakan kepada wartawan Rusia bahwa “dialog akan memakan waktu, tetapi berjalan secara positif dan konstruktif.”

    Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai “kampanye media yang terkoordinasi dengan baik dan upaya berbagai politisi untuk merusak hubungan Rusia-AS, mendistorsi pernyataan Rusia, dan menggambarkan Rusia dan para pemimpinnya secara negatif.”

    Sebelumnya, Dmitriev, kepala dana kekayaan negara Rusia, dijatuhi sanksi oleh pemerintahan Joe Biden setelah invasi Ukraina.

    AS terpaksa mencabut pembatasan sementara untuk mengizinkannya bepergian ke Washington minggu ini.

    Serangan Drone Rusia Tewaskan 5 Orang di Kharkiv

    Sementara itu, serangan pesawat tak berawak Rusia menewaskan lima orang dan melukai lebih dari 30 orang di kota Kharkiv di timur laut Ukraina, kata pihak berwenang pada hari Jumat, serangan terbaru di tengah meningkatnya tekanan AS untuk gencatan senjata.

    Rusia dan Ukraina telah meningkatkan serangan udara bahkan ketika Presiden AS Donald Trump mendorong mereka untuk datang ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran yang mahal selama lebih dari tiga tahun.

    Serangan terhadap Kharkiv terjadi beberapa jam sebelum kepala militer Prancis dan Inggris tiba di Kyiv untuk berunding tentang bagaimana pasukan penjaga perdamaian Eropa dapat dikerahkan ke Ukraina untuk membantu menegakkan gencatan senjata di masa mendatang.

    “Seorang pria berusia 88 tahun meninggal di rumah sakit. Sampai saat ini, lima orang meninggal dan 32 lainnya luka-luka,” kata Gubernur Kharkiv Oleh Syniehubov di media sosial, memperbarui jumlah korban sebelumnya.

    Seorang reporter AFP di kota itu melihat petugas penyelamat memanjat melalui puing-puing bangunan perumahan yang hancur, sementara asap abu-abu memenuhi udara di tempat apartemen dulunya berdiri.

    Ukraina telah berulang kali menuduh Rusia menargetkan wilayah pemukiman dan warga sipil selama invasi tiga tahunnya.

    Moskow membantah sengaja menembaki target non-militer, meskipun ribuan warga sipil telah tewas dalam serangan udara Rusia, termasuk di sekolah, rumah sakit, dan blok apartemen.

    Enam orang lainnya terluka dalam serangan Rusia semalam di wilayah Ukraina di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia dan Kyiv, otoritas setempat melaporkan.

    Reporter AFP di ibu kota melaporkan ledakan keras dari sistem pertahanan udara kota yang beroperasi sepanjang malam.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina juga telah menembakkan lebih dari 100 pesawat tak berawak ke wilayah Rusia semalam, termasuk ibu kota Moskow.

    Seorang pria di wilayah perbatasan Bryansk tewas dalam satu serangan, kata gubernur daerah tersebut dalam sebuah posting Telegram pada hari Jumat.

    Tak lama setelah serangan semalam, panglima militer dari London dan Paris tiba di Kyiv untuk membicarakan kemungkinan pengerahan pasukan.

    “Pada suatu saat nanti akan ada kebutuhan untuk kapasitas militer atau jaminan, kapan pun perdamaian tercapai. Dan inilah alasan mengapa para panglima militer kita akan berada di Kyiv hari ini untuk memajukan pekerjaan ini,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di sela-sela pertemuan NATO di Brussels.

    Saat ini, Ukraina mendesak Barat, termasuk Amerika Serikat, untuk memasukkan jaminan keamanan yang kuat sebagai bagian dari perjanjian perdamaian yang lebih luas untuk memastikan Rusia tidak menyerang lagi.

    RUSIA REBUT KURSK – Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye memperlihatkan situasi daerah Kursk, Rusia, tanggal 13 Maret 2025. Presiden AS Donald Trump meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyelamatkan nyawa tentara Ukraina di Kursk. (Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye)

    Trump Menyalahkan Putin dan Zelensky

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengecam Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky pada Minggu (30/3/2025).

    Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina saat ia berjuang untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang.

    Meskipun Trump menegaskan kepada wartawan bahwa “kami membuat banyak kemajuan,” ia mengakui bahwa “ada kebencian yang luar biasa” antara kedua pria tersebut, sebuah indikasi baru bahwa negosiasi mungkin tidak menghasilkan kesimpulan cepat seperti yang ia janjikan selama kampanye.

    Diketahui, Trump tengah berupaya mengakhiri konflik di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

    Bulan lalu, Washington mengadakan pembicaraan terpisah dengan Kyiv dan Moskow di Arab Saudi, mengumumkan bahwa keduanya telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan di Laut Hitam.

    Tetapi Moskow dan Kyiv sejak itu saling menuduh satu sama lain melakukan serangan yang disengaja terhadap infrastruktur energi.

    Trump mulai menyuarakan kritiknya dalam wawancara dini hari dengan NBC News saat ia berada di Mar-a-Lago, klub pribadinya di Florida.

    Ia mengatakan “marah, kesal” karena Putin mempertanyakan kredibilitas Zelensky.

    Pemimpin Rusia baru-baru ini mengatakan bahwa Zelensky tidak memiliki legitimasi untuk menandatangani kesepakatan damai dan menyarankan bahwa Ukraina membutuhkan pemerintahan eksternal.

    Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk menambahkan sanksi baru terhadap Rusia, yang sudah menghadapi sanksi keuangan berat, dan menggunakan tarif untuk melemahkan ekspor minyaknya.

    Presiden dari Partai Republik itu jarang mengkritik Putin, dan sebelumnya ia sendiri pernah menyerang kredibilitas Zelensky.

    Misalnya, Trump telah menyatakan bahwa Ukraina menyebabkan perang yang dimulai dengan invasi Rusia tiga tahun lalu, dan ia bersikeras bahwa Zelensky harus menyelenggarakan pemilu meskipun menurut konstitusi Ukraina hal itu ilegal untuk dilakukan selama darurat militer.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS

    Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS

    Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langkah
    pemerintah

    Indonesia
    yang ingin mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan
    tarif
    timbal balik sebesar 32 persen disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (
    Indef
    ), Andry Satrio Nugroho.
    Sebab, saat ini Indonesia tidak memiliki Duta Besar (
    Dubes
    ) yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat selama hampir dua tahun.
    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita.
    Pemerintah
    abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Diketahui, saat ini posisi Dubes Indonesia untuk
    AS
    telah kosong selama hampir dua tahun, setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    “Kita tidak punya ya Dubes yang kita taruh di Washington, itu udah hampir dua tahun,” ujar Andry.
    Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
    “Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
    Hal tersebut semakin membuatnya skeptis terkait diplomasi yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menegosiasikan
    tarif timbal balik
    sebesar 32 persen.
    Apalagi pemerintah dinilainya tak memiliki pendirian dalam menanggapi kebijakan tarif
    impor
    yang dicetuskan Presiden Donald
    Trump
    .
    “Jadi memang tidak ada kata yang lebih tepat selain bahwa pemerintah melakukan pengabaian dan juga merasa ini bukan sesuatu yang urgen. Nanti kita bisa melihat paling nyata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita akan jatuh ketika pembukaan pasar,” ujar Andry.
    “Kenapa? karena investor lagi-lagi kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah diam saja. Jadi tidak punya standpoint yang diberikan oleh Indonesia kepada pihak US,” sambungnya menegaskan.
    Diketahui, pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk bernegosiasi atas kebijakan tarif impor yang diambil Presiden AS Donald Trump.
    Hal itu disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri untuk merespons kebijakan kenaikan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.
    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” tulis Kemenlu di laman resminya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andry Satrio Kritik Sikap Pemerintah saat Respons Kebijakan Tarif Timbal Balik Trump, Ini Alasannya  – Halaman all

    Trump Berlakukan Tarif Timbal Balik, Ini Dampaknya bagi Indonesia dan Langkah-Langkah Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

    Dilansir dari Kompas TV, Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. 

    Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

    Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

    Dilansir web resmi Kemlu, pengenaan tarif timbal balik ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Diketahui bahwa Indonesia memiliki sejumlah produk ekspor utama di pasar AS.

    Di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

    Guna menyikapi kebijakan dari Trump itu, pemerintah akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    Langkah-langkah Pemerintah

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    Dia menyebutkan, sejak awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional pun telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS itu.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat Pemerintah AS.

    Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” kata Susiwijono.

    Susiwijono mengatakan, langkah-langkah Pemerintah Indonesia itu salah satunya berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.

    Bersama Bank Indonesia, Indonesia juga akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    Serta memastikan likuiditas valas tetap terjaga guna mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi melalui penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).

    Hal itu sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya yang akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” kata Susiwijono. 

    (Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta Ibrahim)

  • Hadapi Tarif Impor, Indonesia Harus Segera Tunjuk Duta Besar di AS

    Hadapi Tarif Impor, Indonesia Harus Segera Tunjuk Duta Besar di AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mendesak Presiden Prabowo untuk segera menunjuk duta besar (dubes) definitif untuk mewakili Indonesia di Amerika Serikat (AS).

    Menurut Andry, keberadaan duta besar Indonesia sangat penting di tengah kebijakan tarif impor sebesar 32% yang baru saja diumumkan Donald Trump.

    Andry mengungkapkan, posisi dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun sejak Juli 2023, yang berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan bilateral, termasuk ketika AS akhirnya menerapkan tarif impor 32% untuk barang dari Indonesia.

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal AS adalah mitra dagang terbesar kedua kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” ujar Andry dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Andry, peran seorang duta besar bukan sekadar simbol diplomasi politik, melainkan garda terdepan dalam membangun hubungan ekonomi dan memperkuat lobi perdagangan Indonesia di tingkat internasional.

    “Kita butuh sosok yang memahami diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik. Ini adalah garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” jelasnya.

    Ditegaskan Andry, duta besar Indonesia di AS harus memiliki rekam jejak kuat di bidang perdagangan dan investasi.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di AS adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, peluang, dan kendali atas kebijakan perdagangan yang berdampak pada Indonesia,” tegas Andri merespons tidak adanya duta besar Indonesia di AS menyusul penerapan tarif impor 32%.

  • Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump

    Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump

    Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Amerika Serikat
    (AS) Donald
    Trump
    mengenakan
    tarif timbal balik
    (Reciprocal Tariffs) atau disebut
    tarif Trump
    terhadap Indonesia sebesar 32 persen. Kebijakan ini juga diterapkan terhadap lebih dari 180 negara lain.
    Namun hingga Jumat (4/4/2025) sore,
    pemerintah
    Indonesia belumlah mengeluarkan pernyataan langsung secara terbuka dalam menanggapi kebijakan tarif
    impor
    tersebut.
    Pernyataan resmi pemerintah baru sekedar rilis tertulis yang diunggah di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Rabu (2/4/2025). Di dalamnya termuat sembilan poin pernyataan pemerintah ihwal tarif Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen.
    Dalam poin ke-2 pernyataan pemerintah, tertulis bahwa pengenaan tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
    Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika Serikat di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
    ”
    Pemerintah
    Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi poin ke-3 pernyataan pemerintah.
    Selanjutnya dalam poin ke-6, pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai tingkatan. Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.
    “Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” bunyi poin ke-7 pernyataan pemerintah.
    Pemerintah juga menunda konferensi pers yang sebelumnya dijadwalkan untuk merespon kebijakan AS dalam menetapkan tarif timbal balik sebesar 32 persen bagi Indonesia.
    Dalam undangan yang sebelumnya sudah dibagikan, konferensi pers tersebut akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Industri.
    Penundaan dilakukan agar pemerintah dapat menambahkan kajian lebih mendalam untuk memberikan tanggapan yang komprehensif.
    “Terkait kebijakan tarif AS yang sangat teknis dengan beragam komoditas, masih perlu pembahasan lebih lanjut di tataran masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar pihak Kemenko Perekonomian dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho menilai adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan tarif timbal balik tersebut.
    Terbukti dari batalnya konferensi pers dari sejumlah menteri dalam menanggapi pernyataan kebijakan tarif Trump.
    “Respons dari pemerintah itu justru batal dilakukan, ini menurut saya ada hal yang saya tidak bisa katakan lagi selain pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan merasa bahwa ini bukan sesuatu yang urgen untuk ditanggapi,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Di samping itu, ia menyoroti pemerintah yang tidak segera menunjuk duta besar (dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat. Sebab saat ini posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Padahal posisi tersebut penting dalam melakukan diplomasi kepada pemerintah Amerika Serikat.
    “Jadi ada kekosongan representatif di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry.
    Berbeda dengan Indonesia yang terkesan masih berhitung, sejumlah negara sudah melancarkan protes terkait kebijakan tarif timbal balik Trump.
    Salah satunya adalah pemerintah
    China
    yang mendesak Amerika Serikat untuk segera membatalkan tarif baru tersebut. Diketahui, Trump pada Rabu (3/4/2025) mengumumkan tarif tambahan sebesar 34 persen bagi China.
    Pemerintah China berjanji akan mengambil langkah balasan guna melindungi kepentingannya. Langkah AS dianggap mengabaikan kesepakatan multilateral yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
    “China dengan tegas menentang kebijakan ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak serta kepentingannya,” demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China.
    Sementara itu, Perdana Menteri
    Australia
    Anthony Albanese menyebut tarif timbal balik atau tarif Trump 10 persen yang diberlakukan terhadap negaranya sebagai tindakan yang sepenuhnya tidak berdasar.
    “Presiden Trump menyebutnya sebagai tarif timbal balik. Jika benar timbal balik, maka tarifnya seharusnya nol, bukan 10 persen. Kebijakan tarif pemerintahan ini tidak memiliki dasar logis dan justru bertentangan dengan prinsip kemitraan antara dua negara. Ini bukan tindakan yang dilakukan oleh seorang sahabat,” kata Albanese pada Rabu (2/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.