Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Kosong 2 Tahun, Kemlu: Penunjukan Hak Prerogatif Presiden

    Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Kosong 2 Tahun, Kemlu: Penunjukan Hak Prerogatif Presiden

    loading…

    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washinton DC. Foto/Dok Kedubes RI untuk AS

    JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah (Roy) Soemirat buka suara terkait tidak adanya Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Amerika Serikat (AS) selama hampir 2 tahun. Roy menjelaskan, sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) penunjukan Duta Besar merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Sesuai UUD, penunjukan duta besar untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif presiden,” kata Roy kepada SindoNews, Minggu (6/4/2025).

    Roy menerangkan, tidak ada yang aneh dengan kosongnya sebuah pos dubes. Sebab, lanjut dia, mekanisme di KBRI setempat tetap berjalan dengan dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) atau Charge d’Affaires.

    “Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yg aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan, di mana Kantor KBRI atau KJRI akan dipimpin oleh KUAI,” jelas dia.

    Sebagai informasi, posisi Duta Besar yang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat sudah kosong selama hampir dua tahun.

    Adapun posisi Dubes Indonesia untuk AS kosong setelah Rosan Roeslani tak lagi menjabat pada 17 Juli 2023. Saat itu, Rosan Roeslani diangkat oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri BUMN.

    (rca)

  • Puluhan Ribu Warga AS Demo Memprotes Kebijakan Trump

    Puluhan Ribu Warga AS Demo Memprotes Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Puluhan ribu pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan di kota-kota besar Amerika Serikat untuk memprotes sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump. Ini merupakan aksi demonstrasi terbesar sejak ia kembali ke Gedung Putih.

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (6/4/2025), para penentang kebijakan presiden dari Partai Republik itu — mulai dari pemangkasan jumlah staf pemerintah hingga tarif perdagangan dan pengikisan kebebasan sipil — berunjuk rasa di Washington, New York, Houston, Florida, Colorado, dan Los Angeles pada Sabtu (5/4) waktu setempat.

    “Saya sangat marah, saya sangat marah, sepanjang waktu, ya. Sekelompok pemerkosa kulit putih yang memiliki hak istimewa mengendalikan negara kita. Itu tidak bagus,” kata seorang pelukis di New York, Shaina Kesner, yang bergabung dengan kerumunan demonstran yang berdemo di jantung kota Manhattan.

    Di Washington, ribuan demonstran — banyak yang datang dari seluruh Amerika Serikat — berkumpul di National Mall, tempat puluhan pembicara menggalang aksi demo menentang Trump.

    “Kami memiliki sekitar 100 orang yang datang dengan bus dan van dari New Hampshire untuk memprotes pemerintahan yang keterlaluan ini (yang) menyebabkan kita kehilangan sekutu di seluruh dunia, dan menyebabkan kehancuran bagi orang-orang di sini di tanah air,” kata Diane Kolifrath (64), seorang pemandu wisata sepeda.

    “Mereka menghancurkan pemerintahan kita,” imbuhnya.

    Di Denver, Colorado, seorang pria di antara kerumunan besar pengunjuk rasa mengangkat plakat bertuliskan “Tidak ada raja untuk AS.”

    Unjuk rasa bahkan meluas ke beberapa ibu kota Eropa, tempat para demonstran menyuarakan penentangan terhadap Trump dan kebijakan perdagangannya yang agresif.

    “Apa yang terjadi di Amerika adalah masalah semua orang,” kata Liz Chamberlin, seorang warga negara AS-Inggris kepada AFP dalam sebuah unjuk rasa di London, Inggris.

    “Itu kegilaan ekonomi… Dia akan mendorong kita ke dalam resesi global,” ujarnya.

    Di Berlin, Jerman, pensiunan berusia 70 tahun, Susanne Fest mengatakan Trump telah menciptakan “krisis konstitusional,” seraya menambahkan, “Orang itu gila.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puluhan Ribu Warga AS Mulai Pembangkangan Melawan Trump

    Puluhan Ribu Warga AS Mulai Pembangkangan Melawan Trump

    GELORA.CO –  Puluhan ribu orang yang marah terhadap cara Presiden Donald Trump menjalankan negara berbaris dan berunjuk rasa di sejumlah kota di Amerika pada hari Sabtu waktu AS. Aksi itu adalah demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan oleh gerakan oposisi yang berusaha mendapatkan kembali momentumnya setelah guncangan pada minggu-minggu pertama Partai Republik menjabat. 

    Disebut “Hands Off!” alias “Singkirkan Tanganmu!”, demonstrasi diselenggarakan di lebih dari 1.200 lokasi di seluruh 50 negara bagian oleh lebih dari 150 kelompok. Diantaranya termasuk organisasi hak-hak sipil, serikat buruh, pendukung LBGT, veteran dan aktivis pemilu. Demonstrasi tersebut tampak damai, tanpa ada laporan penangkapan.

    Kelompok pro-Palestine ikut dalam gelombang aksi itu. Mereka memprotes kebijakan Trump yang terus mendukung Israel, pelaku genosida di Gaza. Mereka juga memrotes penangkapan terhadap mahasiswa imigran yang ikut dalam aksi mengecam genosida di Gaza belakangan.

    Ribuan pengunjuk rasa di kota-kota yang tersebar di Amerika mulai dari Midtown Manhattan hingga Anchorage, Alaska, termasuk di beberapa gedung DPR negara bagian. Mereka menyerang tindakan Trump dan miliarder Elon Musk terhadap perampingan pemerintah, perekonomian, imigrasi dan hak asasi manusia. 

    Di Pantai Barat, di bawah bayang-bayang Space Needle yang ikonik di Seattle, para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti “Lawan oligarki.” Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel saat mereka turun ke jalan di Portland, Oregon, dan Los Angeles, di mana mereka berbaris dari Pershing Square ke Balai Kota. 

    Para pengunjuk rasa menyuarakan kemarahan atas tindakan pemerintah yang memecat ribuan pekerja federal, menutup kantor lapangan Administrasi Jaminan Sosial, secara efektif menutup seluruh lembaga, mendeportasi imigran, mengurangi perlindungan bagi kaum transgender dan memotong dana untuk program kesehatan.

    Musk, penasihat Trump yang menjalankan Tesla, SpaceX, dan platform media sosial X, telah memainkan peran penting dalam perampingan tersebut sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru dibentuk. Dia mengatakan dia menghemat miliaran dolar pembayar pajak. 

    Ketika ditanya tentang protes tersebut, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “posisi Presiden Trump jelas: dia akan selalu melindungi Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid bagi penerima manfaat yang memenuhi syarat. Sementara itu, pendirian Partai Demokrat adalah memberikan tunjangan Jaminan Sosial, Medicaid, dan Medicare kepada orang asing ilegal, yang akan membuat program-program ini bangkrut dan menghancurkan para lansia Amerika.”

    Di Boston, para demonstran mengacungkan poster seperti “Singkirkan tanganmu dari demokrasi kami” dan “Jangan sentuh Jaminan Sosial kita.” Walikota Michelle Wu mengatakan dia tidak ingin anak-anaknya dan orang lain hidup di dunia di mana ancaman dan intimidasi adalah taktik pemerintah dan nilai-nilai seperti keberagaman dan kesetaraan sedang diserang.

    “Saya menolak menerima bahwa mereka tumbuh di dunia di mana imigran seperti nenek dan kakek mereka secara otomatis dianggap sebagai penjahat,” kata Wu. Roger Broom, 66, seorang pensiunan dari Delaware County, Ohio, adalah satu dari ratusan orang yang berunjuk rasa di Statehouse di Columbus. 

    Dia mengatakan dia dulunya adalah seorang Republikan pengagum Ronald Reagan tetapi belakangan muak dengan Trump. “Dia menghancurkan negara ini,” kata Broom. 

    Ratusan orang juga berdemonstrasi di Palm Beach Gardens, Florida, beberapa mil dari lapangan golf Trump di Jupiter, tempat ia menghabiskan pagi hari di klub Senior Club Championship. Orang-orang berbaris di kedua sisi PGA Drive, mendorong mobil untuk membunyikan klakson dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang Trump. “Mereka harus melepaskan tangan dari Jaminan Sosial kami,” kata Archer Moran dari Port St. Lucie, Florida.

    Aktivis telah beberapa kali melakukan demonstrasi nasional melawan Trump dan Musk sejak Trump kembali menjabat. Namun hingga hari Sabtu, gerakan oposisi belum menghasilkan mobilisasi massal seperti Women’s March pada tahun 2017, yang membawa ribuan perempuan ke Washington setelah pelantikan pertama Trump, atau demonstrasi Black Lives Matter yang meletus di beberapa kota setelah pembunuhan George Floyd oleh polisi di Minneapolis pada tahun 2020. 

    Di Charlotte, Carolina Utara, pengunjuk rasa mengatakan mereka mendukung berbagai tujuan, mulai dari Jaminan Sosial dan pendidikan hingga imigrasi dan hak-hak reproduksi perempuan. “Terlepas dari partai Anda, siapa pun yang Anda pilih, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi hari ini sangat buruk,” kata Britt Castillo, 35, dari Charlotte. “Ini menjijikkan, dan betapapun rusaknya sistem kita saat ini, cara pemerintahan saat ini berusaha memperbaiki keadaan – ini bukanlah cara untuk melakukannya. Mereka tidak mendengarkan masyarakat.”

  • Vietnam dan Kamboja Berlomba Turunkan Tarif Impor AS saat Terkena Pajak Tinggi, Indonesia Masih Lebaran?

    Vietnam dan Kamboja Berlomba Turunkan Tarif Impor AS saat Terkena Pajak Tinggi, Indonesia Masih Lebaran?

    PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengguncang banyak negara mitra dagang, khususnya di Asia Tenggara.

    Di tengah libur panjang Lebaran, Indonesia tampaknya masih dalam fase konsolidasi, sementara negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja langsung bereaksi cepat untuk menyelamatkan perdagangan mereka dari dampak tarif tinggi yang dikenakan AS.

    Vietnam Gerak Cepat: Telepon Langsung Trump, Siap Pangkas Tarif Jadi Nol

    Vietnam menjadi salah satu negara dengan tarif tertinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat, yakni sebesar 46 persen. Menyadari dampak besar dari kebijakan ini terhadap sektor ekspor dan manufaktur domestik, Pemimpin Vietnam, To Lam, langsung menghubungi Presiden AS Donald Trump hanya beberapa saat setelah kebijakan diumumkan.

    Menurut laporan Reuters, pembicaraan telepon tersebut menghasilkan komitmen awal menuju negosiasi tarif antara kedua negara.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas tarif mereka hingga NOL jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” tutur Donald Trump di platform sosial Truth miliknya.

    Pemerintah Vietnam juga menyatakan bahwa Lam telah berjanji membeli lebih banyak produk Amerika, termasuk pesawat dan hasil pertanian, sebagai bagian dari konsesi untuk menghindari bea masuk besar-besaran.

    “Pada saat yang sama (Lam) mengusulkan agar AS menerapkan tarif pajak yang sama terhadap barang-barang yang diimpor dari Vietnam,” ujar portal pemerintah Vietnam setelah unggahan Donald Trump.

    Saat ini, Vietnam sedang bersiap mengirim delegasi ke Washington untuk mempercepat proses kesepakatan dagang bilateral. Kesepakatan itu diharapkan dapat diteken sebelum tenggat 9 April 2025, saat tarif 46% mulai diberlakukan.

    Kamboja Tak Mau Kalah: Minta Penundaan, Kirim Surat Resmi ke Trump

    Sementara Vietnam sudah melobi Donald Trump secara langsung, Kamboja juga mengambil langkah cepat. Negara ini terkena tarif tertinggi dari seluruh Asia Tenggara, yaitu 49 persen.

    Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyampaikan permintaan resmi kepada AS agar tarif tersebut ditunda. Dalam suratnya kepada Trump, ia menyatakan kesiapan Kamboja untuk bernegosiasi.

    “Kamboja mengusulkan untuk bernegosiasi dengan pemerintahan yang terhormat pada waktu yang paling tepat,” kata Hun Manet dalam surat tersebut.

    Kamboja kemungkinan akan mengikuti langkah Vietnam dalam menawarkan konsesi tertentu untuk meredakan tekanan dari kebijakan tarif tersebut.

    Pasar Tertekan: Saham Terjun, Ekonomi Terpukul

    Dampak langsung dari pengumuman tarif terlihat di pasar. Saham perusahaan-perusahaan besar seperti Nike, Adidas, dan Puma—yang memiliki pabrik besar di Vietnam—mengalami penurunan tajam. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya Vietnam sebagai pusat manufaktur global.

    Indeks saham acuan Vietnam sendiri anjlok 8,1% hanya dalam dua hari terakhir, sejak Trump mengumumkan kebijakan tarif baru pada 2 April 2025.

    Sebagai informasi, surplus perdagangan Vietnam dengan AS mencapai US$123 miliar tahun lalu—angka yang membuat negara ini menjadi target utama kebijakan dagang Trump.

    Indonesia Masih Lebaran?

    Sementara Vietnam dan Kamboja bergerak cepat dengan diplomasi ekonomi langsung, Indonesia tampaknya masih dalam suasana libur Lebaran. Namun bukan berarti diam.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginisiasi koordinasi dengan para pemimpin ASEAN untuk merespons kebijakan Trump secara kolektif.

    Dalam siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo, disebutkan bahwa Prabowo berbicara melalui telepon dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan PM Singapura Lawrence Wong.

    “Presiden Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan para pemimpin ASEAN untuk mengoordinasikan respons bersama terhadap kebijakan tarif Trump,” ujar siaran tersebut.

    PM Malaysia Anwar Ibrahim membenarkan hal ini dan menyebut bahwa menteri-menteri ekonomi ASEAN akan menggelar pertemuan minggu depan untuk membahas langkah konkret.

    “Insyaallah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ucap Anwar di akun media sosial pribadinya.

    Namun hingga saat ini, belum ada laporan resmi apakah Indonesia sudah secara langsung menjalin komunikasi dengan Washington seperti yang dilakukan Vietnam dan Kamboja.

    Tarif AS untuk Indonesia: 32 Persen

    Dari kebijakan baru yang diumumkan Trump, Indonesia terkena tarif resiprokal sebesar 32 persen, lebih tinggi dari Filipina (17 persen), Singapura (10 persen), dan Malaysia (24 persen). Tarif ini akan mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT atau 11.01 WIB.

    Indonesia juga menghadapi tantangan besar mengingat ekspor komoditas seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki ke AS cukup signifikan.

    Meski demikian, dengan ASEAN mulai mengoordinasikan respons, Indonesia diharapkan akan segera mengambil langkah lebih strategis, apakah melalui pendekatan bilateral seperti Vietnam dan Kamboja, atau bersama-sama dengan blok ASEAN.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah (Roy) Soemirat angkat bicara terkait tidak adanya Duta Besar (Dubes) Indonesia di Amerika Serikat (
    AS
    ) selama hampir dua tahun terakhir.
    Roy menekankan, penunjukan dubes merupakan hak prerogatif Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Sesuai UUD, penunjukan duta besar untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujar Roy kepada Kompas.com, Minggu (6/4/2025).
    Hanya saja, menurut Roy, tidak ada yang aneh dengan tidak terisinya sebuah pos dubes.
    Sebab, mekanisme di KBRI setempat akan berjalan seperti biasa, dengan dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) atau Chargé d’Affaires.
    “Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan, di mana kantor KBRI atau KJRI akan dipimpin oleh KUAI,” imbuhnya.
    Diketahui, kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka fakta lain terkait Indonesia.
    Rupanya, posisi Duta Besar yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat, sudah kosong selama hampir dua tahun.
    Saat ini, posisi
    Dubes Indonesia
    untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
    Rosan Roeslani
    menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
    Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya, pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A.
    Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian, pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir, pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
    Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadapi Tarif Impor Trump, Guru Besar UI Minta Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Cari Pasar Baru – Halaman all

    Hadapi Tarif Impor Trump, Guru Besar UI Minta Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Cari Pasar Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar FEB UI Prof Telisa Aulia Falianty berpendapat, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan daya saing produk utama ekspor dalam menghadapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan sebutan ‘tarif timbal balik’.

    Menurutnya, melalui kebijakan tarif timbal balik Trump ini Indonesia perlu mencari pangsa pasar dari negara lain bukan hanya Amerika Serikat. 

    “Salah satu solusi baiknya memang meningkatkan daya saing kita ya. Dan mencari pasar selain US juga untuk mengkompensasi dampak negatif terhadap ekspor kita terhadap Amerika yang akan turun. Nah itu sih menurut saya cara terbaik saat ini ya,” kata Telisa saat dihubungi Tribunnews, Minggu (6/4/2025).

    Menurut Telisa, untuk menghadapi kebijakan Trump bisa juga dilakukan dengan negosiasi secara bilateral trade dibanding menerapkan tarif balasan atau resiprokal yang lebih tinggi, untuk produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat.

    “Tapi apakah akan dibalas dengan tarif yang lebih tinggi juga? Kayaknya tidak akan berhenti ya. Kalau retaliation ini malah akan tidak bagus, akan harmful buat semua. Jadi jalan tengah negosiasi, kemudian menaikkan daya saing ekspor,” jelas dia.

    “Tapi kalau menurut saya sih pembalasan dengan tarif lagi itu tidak akan berhenti. Malah akan menyebabkan kita semakin terpuruk kepada resesi global itu,” imbuhnya menegaskan.

    Selain itu, pemerintah juga perlu membuktikan bahwa Indonesia tidak melakukan currency manipulation seperti yang dituduhkan Trump. 

    Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kesiapan dari pelaku usaha dalam persaingan dagang yang nantinya akan semakin tinggi serta kompetitif.

    “Karena walau bagaimanapun kan Amerika juga sebetulnya masih membutuhkan komoditas dari negara-negara berkembang ya. Seperti sawit. Di Indonesia itu masih dibutuhkan oleh Amerika Serikat juga,” ucap Telisa.

    “Tekstilnya Indonesia itu sebetulnya masih dibutuhkan juga. Tekstil yang murah itu kan mereka sebetulnya masih butuh ya. Tetapi ya mudah-mudahan ada equilibrium baru ya,” sambungnya.

    Langkah pemerintah RI

    Pemerintah Indonesia akan menghitung dampak pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS) kepada produk impor asal Indonesia mulai 9 April 2025.

    Tarif resiprokal tersebut mengacu pada basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS terhadap produk impor dari semua negara yang dikenakan AS selama ini.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif impor AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Susiwijono dikutip dari siaran pers pada Jumat (4/3/2025).

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya.

    Susiwijono menyebutkan, sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Diketahui, Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut. Sebab, Indonesia dituduh menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

  • Ribuan Warga AS Demo Anti-Trump setelah Pasar Saham Anjlok, Imbas Kenaikan Tarif Timbal Balik – Halaman all

    Ribuan Warga AS Demo Anti-Trump setelah Pasar Saham Anjlok, Imbas Kenaikan Tarif Timbal Balik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi di Washington dan kota-kota lain di seluruh Amerika Serikat (AS) pada hari Sabtu (5/4/2025).

    Mereka menentang sejumlah kebijakan Presiden AS, Donald Trump, termasuk yang terbaru adalah kenaikan tarif timbal balik terhadap banyak negara yang menjadi mitra dagang AS.

    Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan kenaikan bea masuk universal sebesar 10 persen pada semua barang yang dibawa ke AS, yang memicu kekecewaan dari banyak pemimpin negara.

    Dalam protes hari Sabtu, spanduk besar bertuliskan “Angkat Tangan” dikibarkan di panggung luar beberapa blok dari Gedung Putih.

    Para pengunjuk rasa juga membawa plakat bertuliskan “Bukan Presiden Saya,” “Fasis Telah Tiba,” “Hentikan Kejahatan,” dan “Keluar dari Jaminan Sosial Kami”.

    Ribuan orang berbondong-bondong ke Monumen Washington saat protes dimulai di tengah langit mendung dan hujan ringan pada hari Sabtu.

    “Sangat mengkhawatirkan melihat apa yang terjadi di negara kita,” kata Jane Ellen Somes (66) kepada AFP, seorang pekerja real estate yang menghadiri demonstrasi pada hari Sabtu.

    “Semua sistem pengawasan dan keseimbangan yang telah ditetapkan dilanggar sepenuhnya, mulai dari lingkungan hingga hak-hak pribadi,” lanjutnya.

    Sementara itu, sebuah koalisi yang terdiri dari puluhan kelompok berhaluan kiri di Amerika Serikat, seperti MoveOn dan Women’s March, telah mengorganisir demonstrasi “Hands Up” di lebih dari 1.000 kota dan di setiap distrik kongres di AS.

    “Trump telah membuat marah banyak orang Amerika dengan merampingkan departemen pemerintah secara agresif, memaksakan nilai-nilai konservatif, dan sangat menekan bahkan negara-negara sahabat mengenai persyaratan perdagangan, yang menyebabkan pasar saham anjlok,” kata Indivisible, salah satu organisasi yang mengorganisir protes tersebut.

    Organisasi tersebut mengatakan mereka mengirim pesan kepada Trump dan jajarannya akan ketidakpuasan masyarakat.

    “Ini adalah demonstrasi besar-besaran yang mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Musk, Trump, dan Partai Republik di Kongres,” kata Ezra Levin, salah satu pendiri Indivisible.

    “Protes ini akan menunjukkan kepada gerakan ‘Make America Great Again’ bahwa rakyat tidak ingin mereka mengendalikan demokrasi kita, komunitas kita, sekolah kita, teman-teman kita, dan tetangga kita,” lanjutnya.

    Situs web Indivisible menunjukkan sekitar 150 kelompok aktivis telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam demonstrasi itu. 

    Lebih dari 5.000 orang berkumpul beberapa blok dari Gedung Putih pada Sabtu siang waktu setempat di National Mall di Washington.

    Kerumunan terus bertambah sepanjang hari, di mana sebagian dari mereka mengibarkan bendera Ukraina, sementara yang lain mengenakan keffiyeh Palestina dan spanduk bertuliskan “Bebaskan Palestina.”

    Menurut Indivisible, protes direncanakan di seluruh 50 negara bagian AS, serta di luar negeri termasuk di Kanada, Meksiko, Inggris, Prancis, Jerman, dan Portugal.

    Di sisi lain, protes tersebut memberikan kesempatan bagi lawan-lawan Trump untuk secara kolektif mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap perubahan radikal yang ia tetapkan, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Sementara itu, Partai Demokrat menuduh Trump mengkhianati rakyat, dan para tokoh Demokrat terkemuka, termasuk Rep. Jamie Raskin, dijadwalkan berpidato dalam demonstrasi di National Mall.

    Protes ini terjadi di tengah gelombang kemarahan atas tarif yang telah berdampak pada negara bagian dan menimbulkan kerugian besar pada perekonomian mereka hanya dalam dua hari.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Hadapi Tarif Impor Trump, Prabowo Ajak Pemimpin ASEAN Rapatkan Barisan

    Hadapi Tarif Impor Trump, Prabowo Ajak Pemimpin ASEAN Rapatkan Barisan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bersama empat pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) membahas strategi bersama dalam menghadapi kebijakan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Dalam keterangan resmi Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Sabtu (5/4/2025), disebutkan kelima pemimpin negara tersebut berdiskusi melalui sambungan telepon untuk bertukar pandangan mengenai kebijakan baru dari Washington.

    “Presiden Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong,” demikian pernyataan resmi dari Tim Media Presiden.

    Sementara itu, dalam pernyataan terpisah melalui akun media sosial pribadinya, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa diskusi tersebut bertujuan mengoordinasikan respons bersama atas kebijakan tarif impor Trump.

    “Hari ini saya berkesempatan berdiskusi via telepon dengan para pemimpin ASEAN, termasuk dari Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk memperoleh pandangan serta menyusun tanggapan kolektif atas kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat,” tulis Anwar dalam unggahannya.

    PM Anwar juga menyampaikan bahwa para menteri ekonomi dari negara-negara ASEAN akan menggelar pertemuan pekan depan guna membahas langkah-langkah lanjutan dan mencari solusi terbaik bagi seluruh anggota ASEAN.

    “Insyaallah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan membahas masalah ini lebih lanjut dan merumuskan langkah strategis yang paling tepat,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan penerapan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini mulai diberlakukan secara bertahap, dimulai dengan tarif umum sebesar 10 persen untuk semua negara per 5 April 2025.

    Selanjutnya, tarif khusus (resiprokal) diberlakukan untuk negara-negara tertentu mulai 9 April 2025. Berdasarkan data resmi, Indonesia terkena tarif impor Trump sebesar 32%, sementara negara ASEAN lainnya juga terkena dampak, yakni Filipina 17%, Singapura 10%, Malaysia 24%, Kamboja 49%, Thailand 36%, dan Vietnam 46%.

  • Netanyahu Akan Temui Trump Besok Bahas Tarif Dagang hingga Ancaman Iran

    Netanyahu Akan Temui Trump Besok Bahas Tarif Dagang hingga Ancaman Iran

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu akan melakukan perjalanan ke Washington, Amerika Serikat (AS). Trump akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump membahas sejumlah isu termasuk tarif dagang hingga sandera Israel.

    Dilansir AFP, Minggu (6/4/2025), pertemuan tersebut akan berlangsung pada Senin (5/4), kata seorang pejabat Gedung Putih yang tidak mau disebutkan namanya.

    Kedua negara tengah berhadapan dengan serangkaian isu yang sangat pelik, termasuk penerapan tarif dagang sebesar 17% yang mengejutkan oleh Trump atas impor Israel, upaya gencatan senjata yang sulit dicapai di Gaza, dan meningkatnya kekhawatiran atas program nuklir Iran.

    Netanyahu akan bertemu Trump untuk “membahas tarif, upaya untuk membawa kembali sandera Israel (dari Gaza), hubungan Israel-Turki, ancaman Iran, dan perang melawan Pengadilan Kriminal Internasional,” yang telah menuduh pemimpin Israel tersebut melakukan kejahatan perang, kata kantor Netanyahu di Yerusalem dalam sebuah pernyataan.

    Pembicaraan tarif akan menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang melakukan perjalanan ke Washington dalam upaya untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik dengan Trump.

    Israel telah berupaya menghindari tarif yang dikenakan pada hampir setiap negara dengan bergerak lebih dulu–sehari sebelum pengumuman tarif global besar Trump–untuk mencabut semua bea yang tersisa pada satu persen barang Amerika yang masih terkena tarif tersebut.

    Trump telah mengatakan bahwa ia mengharapkan kunjungan segera dari Netanyahu–“bahkan mungkin minggu depan”–meskipun situs web Axios mengatakan pejabat Israel dan bahkan beberapa orang di pemerintahan Trump terkejut.

    Agenda lainnya adalah upaya yang terhenti untuk mencapai kesepakatan baru mengenai kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pengembalian sandera yang tersisa oleh militan Hamas. Israel memperbarui operasi militer di sana bulan lalu, yang mengakhiri gencatan senjata yang berumur pendek.

    Kunjungan Netanyahu ke AS, yang awalnya diharapkan akan berlangsung akhir bulan ini, tampaknya telah dimajukan menyusul pengumuman tarif dagang, Axios melaporkan.

    Trump dan Netanyahu telah berbicara melalui telepon beberapa hari lalu tentang keputusan Hungaria untuk menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan kemungkinan kunjungan ke Washington tampaknya muncul pada saat itu.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional

    9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional

    Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebijakan
    tarif impor
    yang diumumkan Presiden
    Amerika Serikat
    (
    AS
    ) Donald
    Trump
    membuka fakta lain terkait
    Indonesia
    . Rupanya, posisi
    Duta Besar
    yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat sudah kosong selama hampir dua tahun.
    Diketahui, saat ini posisi
    Dubes
    Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
    Rosan Roeslani
    menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
    Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
    Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023. Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
    Adapun Rosan pada pemerintahan Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
    Hal tersebut pun disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho.
    Menurutnya, kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC menyebabkan Indonesia tak memiliki representasi di sana.
    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
    “Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.