Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Penangkapan Rodrigo Duterte Guncang Dunia, ICC Kirim Sinyal Keras untuk Putin dan Netanyahu – Halaman all

    Penangkapan Rodrigo Duterte Guncang Dunia, ICC Kirim Sinyal Keras untuk Putin dan Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan dramatis mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Maret 2025 lalu, mengejutkan dunia internasional.

    Selama ini, Rodrigo Duterte telah lama dikritik atas kebijakan perang terhadap narkoba yang brutal.

    Duterte ditangkap dan langsung dibawa ke Belanda untuk mempertanggungjawabkan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Dikutip dari CNN, penangkapannya menjadi peristiwa langka.

    Surat perintah penahanan terhadap Duterte dikeluarkan secara rahasia dan langsung dieksekusi dalam hitungan jam.

    Hal ini berbeda dari penangkapan pemimpin lain yang umumnya melalui proses panjang dan terbuka.

    “Ini pertama kalinya kami melihat hal ini di ICC,” kata Leila Sadat, profesor hukum pidana internasional dari Universitas Washington dan mantan penasihat ICC.

    Duterte, yang kini berusia 80 tahun, dituding bertanggung jawab atas kematian lebih dari 6.000 orang selama operasi antinarkoba di Filipina.

    Pemantau independen memperkirakan jumlah korban jauh lebih tinggi.

    Penangkapan ini dianggap sebagai preseden penting bagi kemungkinan penuntutan pemimpin dunia lainnya yang diburu ICC, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Faktor politik masih menjadi penghalang besar.

    Netanyahu baru-baru ini mengunjungi Hungaria tanpa ditangkap, meskipun negara itu adalah anggota ICC dan secara hukum wajib menahan siapapun yang dicari pengadilan.

    Bahkan, Budapest justru menyatakan akan keluar dari ICC.

    Selanjutnya, Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump untuk membahas “pertarungan di Mahkamah Pidana Internasional”, menurut kantornya.

    Putin sendiri juga berada dalam daftar buron ICC sejak Maret 2023 atas dugaan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal ke Rusia.

    Rusia bukan anggota ICC, sehingga kemungkinan Putin ditangkap sangat kecil — kecuali ia bepergian ke negara yang bersedia menjalankan surat perintah ICC.

    “Putin telah dicap sebagai penjahat perang,” kata Sadat, meskipun kecil kemungkinan ia akan ditahan selama masih menjabat.

    Sebaliknya, nasib Netanyahu bisa lebih rentan. Israel adalah negara demokrasi dengan sistem peralihan kekuasaan, seperti Filipina.

    Netanyahu saat ini juga menghadapi kasus korupsi di dalam negeri dan tekanan politik yang kian besar.

    Pada November 2024, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan selama perang Israel-Hamas di Gaza.

    Sebaliknya, ICC juga mengejar pemimpin Hamas atas kejahatan selama serangan 7 Oktober 2023.

    Surat perintah tersebut dikecam luas oleh politisi Israel, yang menyebut tindakan ICC “anti-Yahudi”.

    AS dan negara-negara sekutu Israel turut mengecam langkah tersebut.

    Ironisnya, Prancis yang sebelumnya mendukung surat perintah untuk Putin, menolak mendukung surat perintah terhadap Netanyahu — dengan alasan Israel bukan anggota ICC.

    Langkah ini memunculkan tudingan standar ganda dalam penegakan hukum internasional.

    “Negara tidak dapat mengklaim keberhasilan keadilan internasional jika mereka tidak berkomitmen menegakkan hukum secara setara,” kata James Joseph dari Jurist News.

    Pengadilan Internasional memang memiliki tantangan besar.

    Dari 60 surat perintah penangkapan sejak didirikan, hanya 11 orang yang pernah dihukum — semuanya dari Afrika.

    Sebanyak 31 tersangka masih bebas.

    ICC dituduh terlalu fokus pada Afrika.

    Sadat mengatakan hal itu karena pada awal berdirinya, banyak negara Afrika justru meminta ICC turun tangan menyelidiki konflik brutal yang sedang terjadi di wilayah mereka.

    Kini, fokus ICC mulai bergeser.

    Suriah adalah contoh lain di mana ICC baru mendapat akses setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024.

    Pemerintahan sementara yang baru membuka pintu bagi penyelidikan.

    Di Filipina, perubahan politik juga menjadi kunci.

    Awalnya Presiden Ferdinand Marcos Jr menolak bekerja sama dengan ICC.

    Setelah hubungan politik dengan keluarga Duterte memburuk, sikap Manila berubah drastis.

    “Ada yang beranggapan bahwa semua ini hanya soal politik,” kata Gregory Gordon, profesor hukum di Universitas Peking, Shenzhen.

    Namun, ia tetap optimis kalau penangkapan Duterte menunjukkan hukum internasional bisa bekerja — meski lambat dan penuh tantangan.

    “Ini bisa jadi awal runtuhnya budaya impunitas,” tutup Gordon.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Utusan Khusus Vladimir Putin Sebut AS Tertarik Berinvestasi di Rusia

    Utusan Khusus Vladimir Putin Sebut AS Tertarik Berinvestasi di Rusia

    JAKARTA – Kepala Dana Investasi Langsung Rusia (Russian Direct Investment Fund/RDIF) sekaligus utusan khusus Presiden Rusia untuk kerja sama ekonomi dengan negara-negara asing, Kirill Dmitriev, menyatakan bahwa para pelaku usaha Amerika Serikat (AS) menunjukkan ketertarikan untuk kembali menjalankan bisnis di Rusia.

    Dalam wawancara dengan saluran televisi Channel One Rusia, saat ditanya apakah Dmitriev menilai dunia usaha AS siap kembali ke pasar Rusia, ia menjawab, “Ya, tentu saja.”

    “Pertama, saat ini sudah ada 150 perusahaan Amerika yang beroperasi di sini, 70 persen di antaranya telah hadir di Rusia selama 25 tahun dan tidak pernah hengkang. Terlepas dari tekanan politik, mereka tetap menjalankan bisnis secara sukses di Rusia,” ungkap Dmitriev, seperti dilansir ANTARA.

    “Kedua, kami memang menerima banyak permintaan, termasuk dari perusahaan-perusahaan AS di sektor energi dan berbagai industri lainnya,” kata Dmitriev melanjutkan.

    Ia juga menekankan bahwa pemerintah Rusia tetap berkomitmen untuk memprioritaskan perusahaan domestik dan membangun kemitraan strategis dengan mitra asing.

    “Saya percaya bahwa fokus pada kemitraan bersama merupakan pendekatan yang paling tepat untuk memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha AS yang benar-benar tertarik beroperasi di Rusia,” kata Dmitriev.

    Sementara itu pada awal pekan ini, Dmitriev mengatakan kepada wartawan bahwa pada Rabu dan Kamis ia telah mengadakan pertemuan di Washington dengan sejumlah pejabat kunci pemerintahan Presiden AS Donald Trump, atas instruksi langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Menurut Dmitriev, dalam pembicaraan tersebut mereka membahas pemulihan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat, termasuk kerja sama ekonomi serta kemungkinan dimulainya kembali penerbangan langsung antara kedua negara.

  • Korupsi Berbungkus Zakat untuk Direksi LPEI, Memang Mentalnya Sekaliber Fakir Miskin

    Korupsi Berbungkus Zakat untuk Direksi LPEI, Memang Mentalnya Sekaliber Fakir Miskin

    GELORA.CO – Luar biasa kurang ajarnya para pelaku korupsi di LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) atau yang disebut Indonesia Eximbank ini. Dengan berjamaah mereka memberi berzakat untuk para direksi atau pejabat di bank itu. 

    “Ya, memang itu istilah yang dilazimkan disana, yaitu berzakat. Mestinya sukarela tapi jadi paksarela, kalau tidak kreditnya bakal ditinjau ulang. Paksarela, jadi oxymoron,” kata Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta kepada Monitorindonesia.com, Minggu (6/4/2025).  

    Memang istilahnya macam-macam. Dulu dikalangan DPR ada istilah Apel Malang (maksudnya zakat yang berdenominasi rupiah) atau Apel Washington (artinya zakat yang berdenominasi dollar). 

     

    Tapi di LPEI dengan melabeli perilaku koruptif pakai istilah yang berbau keagamaan tertentu mereka merasa tindakannya adalah suatu amaliyah. Dahsyat sekali hipokrisinya, munafik kelas wahid. 

    Didirikan tahun 2009, LPEI “is committed to promoting Indonesian exporters as respectful business players with world-class export products and services to the global market.” (berkomitmen mempromosikan eksportir Indonesia sebagai pelaku bisnis yang terhormat dengan produk dan layanan ekspor kelas dunia ke pasar global). 

    “Begitu seperti tercantum di web-site resmi lembaga itu (indonesiaeximbank.go.id) atau yang popular sekarang LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). Tapi apa yang barusan terjadi? Direksi dan debitur kelas kakapnya tercokok KPK. Terpaksalah mereka mesti merayakan lebaran di dalam bui,” jelasnya.

    Seperti terindikasi dari alamat web-site-nya (dengan akhiran go.id) yang artinya ini institusi resmi pemerintah. Dalam UU No 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang membahas permodalan LPEI, pada pasal 19, disebutkan bahwa modal awal LPEI ditetapkan empat triliun rupiah. Dan modal awal itu merupakan kekayaan negara. 

    “Kalau dalam operasionalnya modal LPEI jadi berkurang dari empat triliun rupiah, maka pemerintah yang akan menutup kekurangan tersebut. Duit dari mana? Ya dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Maka artinya lembaga ini modalnya berasal dari pajak rakyat,” bebernya.

    LPEI didirikan dengan tujuan utama “to boost national export growth and to assist exporters in expanding their business capacity” (untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor nasional dan membantu eksportir dalam memperluas kapasitas bisnisnya). 

    Maka para eksportir Indonesia yang butuh pembiayaan untuk keperluan mengekspor produknya bisa minta bantuan LPEI. Dalam kaca mata pemerintah tentu peran LPEI ini untuk memperpesar surplus perdagangan internasional Indonesia. 

    “Kita tahu rumus dasar PDB (Produk Domestik Bruto) adalah PDB = C + I + G + (X – M). Dimana total konsumsi atau belanja rumah tangga plus total investasi ditambah total belanja atau pengeluaran dari pemerintah, ditambah delta atau selisih dari total ekspor dikurangi total impor. Begitulah PDB dikalkulasi,” ungkapnya.

    Maka peran dari LPEI adalah memperbesar faktor X (ekspor), agar terjadi surplus perdagangan secara nasional. Jadi ada misi negara yang seharusnya diemban oleh direksi LPEI ini. Apakah strategis? Tentu sangat strategis. 

    “Tapi di kuartal pertama tahun ini diberitakan bahwa KPK berhasil membongkar skandal yang terjadi di LPEI. Dilaporkan terjadi “kerugian negara” yang mencapai kisaran Rp 11,7 triliun. Dahsyat! Ini salah satu pencapaian terkemuka dalam liga korupsi di Indonesia. Notorious, terkenal lantaran buruknya,” jelas Andre.

    Seorang pengusaha terkemuka, Jimmy Masrin, terseret kasus bersama empat orang lainnya. Ia dikenal sebagai owner dari grup bisnis Lautan Luas. Kasusnya berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada PT Petro Energy. Persoalannya? Klasik, umum dilakukan para kreditor besar, semua juga sudah tahu sama tahu. 

    Pertama, side-streaming. Kredit dipakai tidak sesuai peruntukannya. Dibelokkan untuk keperluan lain. Sama seperti kasus 1MDB yang heboh di Malaysia itu. Kedua, soal window-dressing laporan keuangan. Ketiga pemalsuan data jaminan, dan laporan lain-lainnya manyangkut kelemahan atau bahkan skandal dalam pengawasan. Sampai akhirnya ada soal zakat alias kick-back ke manajemen LPEI. 

    Jimmy Masrin yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy bukanlah satu-satunya debitur bermasalah. Masih ada Perusahaan lainnya. 

    Sementara empat tersangka lain yang ikut “diamankan” adalah Dwi Wahyudi (Direktur Pelaksana I LPEI), Arif Setiawan (Direktur Pelaksana IV LPEI), Newin Nugroho (Direktur Utama PT Petro Energy), dan Susy Mira Dewi Sugiarta (Direktur Keuangan PT Petro Energy). 

    Disebutkan bahwa KPK telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat mereka menghitung potensi kerugian negara terkait dugaan kecurangan dalam pemberian fasilitas kredit LPEI kepada PT Petro Energy. 

    “Dari hasil perhitungannya, kasus ini berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar 60 juta dolar AS, atau setara dengan sekitar Rp 900 miliar. Sekali lagi, perlu diingatkan bahwa kasus kredit LPEI ke PT Petro Energy bukanlah satu-satunya dugaan kecurangan yang tengah diselidiki,” tuturnya.

    KPK juga sedang mengusut 10 debitur lainnya yang diduga terlibat dalam kasus serupa. Kalau ditotal, potensi kerugian negara akibat dugaan penyelewengan oleh kesebelasan (11 debitur) ini diperkirakan mencapai Rp 11,7 triliun.

    Yang menarik, KPK juga mengungkap adanya kode “uang zakat”  dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada PT Petro Energy. Kode ini muncul ketika direksi LPEI “meminta jatah” dari debitur. Ini semacam kick-back, uang sogokan. 

    Sebetulnya, lanjut dia, dugaan fraud di LPEI sudah sejak tahun lalu tercium. Berawal pada 18 Maret 2024 lalu tatkala Menkeu Sri Mulyani menyambangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan di LPEI. Artinya “fraud” de-facto sudah terjadi lama sebelum 2024, kejadiannya bertahun-tahun sebelumnya. 

    Berdasarkan penjelasan Sri Mulyani, LPEI telah membentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Merekalah yang meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI. 

    Dari hasil penelitian tersebut terindikasi adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh empat debitur. Untuk tahap pertama berjumlah Rp 2,505 triliun. Debiturnya ada empat perusahaan, PT RII sekitar Rp 1,8 triliun, PT SMR Rp 216 miliar, PT SRI Rp 1,44 miliar, PT BRS Rp 300,5 miliar. 

    Lalu pada 1 Februari 2024, dugaan korupsi di LPEI juga dilaporkan BPK ke Kejaksaan Agung. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif ditemukan dugaan penyimpangan berindikasi tindak pidana denga potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 81 miliar. 

    Setelah penelaahan, kasus itu disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada 13 Februari 2024 untuk langsung dilakukan penyelidikan. Sehari setelah Sri Mulyani melapor ke Kejaksaan Agung, KPK langsung menaikkan status kasus ke penyidikan pada 19 Maret 2024.  

    Bahkan KPK pun telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus itu dari pihak swasta dan penyelenggara negara. Keputusan itu dijatuhkan usai KPK menggelar rapat ekspose pada 26 Juli 2024. Namun KPK enggan memerinci nama-nama tersangka sampai saat penahanan dilakukan.

    Oleh karena KPK akhirnya telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus itu, maka Kejaksaan Agung akhirnya menyerahkan penanganan kasus itu ke KPK. Kasus LPEI ini awalnya ada di Kejaksaan, akhirnya bergeser ke KPK. 

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024 mengatakan, “Kejaksaan Agung pada hari ini telah menyerahkan penanganan perkara tindak pidana korupsi di lingkungan LPEI kepada KPK.”

    Pelimpahan data laporan itu, kata Kuntadi, dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi LPEI di KPK. Hal ini juga bertujuan agar pemanggilan saksi tidak bentrok antara kedua instansi. 

    “Beres, kedua instansi penegak hukum itu telah serah terima penanganan perkara. Sekarang semua mata tertuju ke KPK. Mampukah KPK mengungkap semua yang terlibat, tanpa pandang bulu, tanpa ada penyimpangan.”

    “Tidak terjadi dugaan pemerasan kepada tersangka seperti yang dilakukan Firli Bahuri dulu. Mudah-mudahan KPK sekarang berbeda, lebih transparan dan jauh lebih professional. Tidak meminta-minta zakat, tak ubahnya seperti fakir miskin,” harapnya menambahkan.

  • Anggota Kongres AS akan Ajukan Pemakzulan Trump dalam 30 Hari

    Anggota Kongres AS akan Ajukan Pemakzulan Trump dalam 30 Hari

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Kongres Partai Demokrat yakni Al Green mengatakan akan mengajukan pemakzulan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam waktu 30 hari.

    Hal tersebut ia lakukan karena menurutnya Donald trump tidak layak menjabat sebagai presiden.

    “Kita membutuhkan Senat yang kali ii benar-benar akan menghukumnya. Dan saya ingin kalian tahu, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya paham bahwa dia adalah sosok Goliat. Dia adalah Goliat,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Trump mengendalikan para jenderal militer, mengendalikan Departemen kehakiman dan menguasai partai Republik.

    “Saya ingin Anda tahu Tuan Presiden, bahwa Daud ini akan mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Anda dalam 30 hari ke depan. Dalam waktu 30 hari, saya akan membawa naskah pemakzulan. Saya akan mengejar Anda. Tuan presiden, Daud ini akan mengejar Anda,” tambahnya.

    Sebagai informasi, ini bukan untuk pertama kalinya Green mencoba memakzulkan Trump. Sebelumnya ia sudah tiga kali mengajukan hal serupa selama masa jabatannya pertama Trump sejak tahun 2016 hingga 2020 tetapi semuanya gagal.

    Diketahui, pada Sabu, 5 April 2025 ribuan orang di berbagai kota Amerika Serikat masyarakat telah menggelar aksi protes menentang Trump dan kebijakan populisnya yang di kenal dengan slogan “America Great Again”.

    Para pengunjuk rasa pun membawa poster dengan tulisan “Hands Off! (jangan ganggu kami) sebagai bentuk penolakan kepada kebijakan Trump.

    Aksi tersebut digelar di hampir 1000 lokasi, termasuk di kota-kota besar seperti Washington, DC, New York, dan Boston. Para pengunjuk rasa tersebut mencapai ratusan ribu orang.

    Banyak pengunjuk rasa secara eksplisit menyoroti peran Trump dan Musik dengan poster bertuliskan Tidak ada yang memilih Elon Musk dan Tidak butuh Raja,Diktator, Fasis, dan Muskrat.”

    Aksi tersebut telah digagas oleh gerakan bernama 50501 yang merujuk pada misi mereka, “50 aksi protes di 50 negara bagian dalam satu gerakan.”

    Tidak hanya itu, melalui media sosial juga mereka melakukan perlawanan dengan pesan” Donald Trump dan Elon Musk berpikir negara ini milik mereka. Mereka mengambil semua yang bisa mereka kuasai dan menantang dunia untuk menghentikan mereka.”

    Aksi tersebut merupakan demonstrasi nasional keempat yang diselenggarakan oleh gerakan 50501 setelah sebelumnya menggelar protes pada 5 Februari, 17 Februari, dan 4 Maret 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Negara Tidur di Tengah Perang Dagang

    Negara Tidur di Tengah Perang Dagang

    PIKIRAN RAKYAT – Sudah hampir dua tahun Indonesia tidak memiliki duta besar (Dubes) di Amerika Serikat (AS), sebuah negara mitra dagang strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global.

    Posisi Dubes di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC kosong sejak Rosan Roeslani menyelesaikan masa tugasnya pada 17 Juli 2023. Kekosongan ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya posisi diplomatik dan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Sejarah Kekosongan: Dari Wamen hingga Menteri

    Rosan Roeslani, yang sebelumnya menjabat sebagai Dubes RI untuk AS sejak Oktober 2021, ditarik ke tanah air untuk mengisi posisi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Presiden Joko Widodo.

    Akan tetapi, hingga akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi tidak menunjuk pengganti Rosan, dan kekosongan posisi ini terus berlanjut bahkan setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat ini, Rosan telah dipercaya kembali dalam Kabinet Indonesia Maju jilid dua sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Padahal, posisi Dubes RI untuk AS merupakan jabatan strategis yang pernah diisi oleh tokoh-tokoh penting sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga kini. Total sudah 21 tokoh Indonesia pernah menduduki posisi tersebut, termasuk Ali Sastroamidjojo, Soedjatmoko, Arifin Siregar, Dino Patti Djalal, hingga Muhammad Lutfi.

    Risiko Ketidakhadiran: Representasi dan Diplomasi Lemah

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyebut kekosongan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan nasional, terutama karena AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia.

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” kata Andry.

    Dia menilai, tanpa kehadiran Dubes, Indonesia kehilangan daya tawar dalam menghadapi kebijakan dagang AS yang semakin proteksionis, seperti tarif impor tambahan yang baru diumumkan oleh Presiden Donald Trump.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” ujarnya.

    Andry juga menyoroti alasan Trump yang menyebut Indonesia mengenakan tarif tinggi terhadap produk AS. Menurutnya, alasan itu sangat menyesatkan.

    “Metode ini cacat, tapi dijadikan alasan untuk menekan kita secara sepihak. Ini bentuk proteksionisme terang-terangan yang merugikan Indonesia,” ucapnya.

    Dia menambahkan bahwa ekspor Indonesia ke AS, khususnya dari industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki, sangat terancam oleh kebijakan tarif baru ini.

    “Dalam tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya tutup. Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” tuturnya.

    Desakan dari DPR: Pemerintah Harus Segera Tunjuk Nama

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, meminta Presiden Prabowo segera mengisi posisi Dubes RI untuk AS yang sudah kosong terlalu lama.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” ujar Dave kepada wartawan, Minggu 6 April 2025.

    Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin. Ia menilai pemerintah seharusnya tidak menarik Rosan dari posisinya di tengah masa transisi jika belum siap menunjuk pengganti.

    “Iya (harus segera ditunjuk), jangan sampai begini ya. Atau kalau mau, dulu jangan ditarik dulu di masa peralihan, ya kan? Gitu. Kalau seperti ini kan jadi ngambang, tidak bagus. Dan image terhadap negeri kita jadi tidak bagus, kan?” ujarnya.

    Hasanuddin mengungkap bahwa sebenarnya DPR sempat menerima 11 nama calon Dubes dari pemerintah pada akhir periode sebelumnya, termasuk untuk AS. Namun, proses uji kelayakan tidak jadi digelar karena ada arahan penundaan dari Istana.

    “Waktu itu ada petunjuk dari istana bahwa ditunda dulu. Oke, ya ditunda dulu. Kemudian, ya kami tidak melaksanakan fit and proper test kalau tidak ada amanat dari Presiden, baik Presiden lama maupun Presiden baru. Nah, akhirnya sampai sekarang itu dubes kita ya tidak ada,” tuturnya.

    Dia menduga bahwa penundaan itu terjadi karena sedang berlangsung pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo terkait masa transisi kekuasaan.

    “Mungkin ada pembicaraan antara Presiden yang lama dan Presiden yang baru. Pembicaraannya seperti apa sampai kemudian di-cancel, saya tidak tahu lah, ya,” katanya.

    Dubes Bukan Jabatan Simbolik

    Andry dari Indef menegaskan bahwa posisi Dubes, khususnya di negara besar seperti Amerika Serikat, bukanlah jabatan simbolik. Seorang Dubes harus mampu melakukan diplomasi ekonomi aktif, lobi perdagangan, serta menjalin hubungan erat dengan pelaku bisnis dan pemerintahan AS.

    Diperlukan figur yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memahami lanskap ekonomi global serta mampu menavigasi isu-isu proteksionisme dengan efektif.

    Tanpa sosok seperti ini, Indonesia dinilai berada dalam posisi yang lemah di panggung perdagangan global, terutama menghadapi negara-negara yang agresif dalam melindungi pasar domestik mereka seperti Amerika Serikat.

    Urgensi Diplomasi Ekonomi di Tengah Ketegangan Dagang

    Dalam situasi seperti ini, ketidakhadiran duta besar di Washington DC berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia. AS adalah salah satu pasar terbesar bagi ekspor nonmigas Indonesia. Produk seperti pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki menyumbang hampir 27,5% dari total ekspor ke AS.

    Di tengah gejolak tarif baru dari AS, Indonesia membutuhkan figur Dubes yang andal untuk menjembatani negosiasi dan menjaga stabilitas hubungan ekonomi bilateral.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” kata Andry.

    Ketidakhadiran Dubes RI untuk AS selama hampir dua tahun mencerminkan lemahnya prioritas diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia belakangan ini. Padahal, dengan meningkatnya tensi dagang global dan semakin proteksionisnya kebijakan ekonomi negara-negara besar, Indonesia harus memperkuat posisinya dengan menunjuk diplomat-diplomat yang kompeten di pos strategis seperti Washington DC.

    Kebijakan tarif AS terhadap produk Indonesia adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak bisa diam. Pemerintah harus segera mengambil langkah taktis, mulai dari menunjuk duta besar yang tepat, hingga melakukan diplomasi aktif untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran kebijakan internasional yang merugikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dubes RI di AS Kosong Hampir 2 Tahun, Penyebab Indonesia Kecolongan Dihukum Donald Trump?

    Dubes RI di AS Kosong Hampir 2 Tahun, Penyebab Indonesia Kecolongan Dihukum Donald Trump?

    PIKIRAN RAKYAT – Kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) di Washington DC selama hampir dua tahun memunculkan kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak.

    Di tengah sorotan terhadap kebijakan tarif impor terbaru yang diumumkan Presiden AS Donald Trump, Indonesia dinilai kehilangan momentum diplomasi dan posisi tawar di hadapan mitra dagang strategisnya.

    Hampir Dua Tahun Tanpa Wakil Diplomatik

    Sejak Rosan Roeslani menyelesaikan masa jabatannya pada 17 Juli 2023 untuk menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, kursi Dubes RI untuk AS di KBRI Washington DC tak kunjung diisi. Bahkan setelah Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, belum ada pengganti resmi yang ditunjuk untuk posisi strategis ini.

    Padahal, AS merupakan mitra dagang kedua terbesar Indonesia. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan proteksionisme dagang, kehadiran Dubes yang aktif sangat krusial.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menilai absennya wakil Indonesia di AS bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan pengabaian terhadap kepentingan nasional.

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” katanya.

    Andry juga menyoroti dampaknya terhadap ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan negosiasi dagang, terutama setelah kebijakan tarif tambahan 32 persen diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap produk-produk Indonesia.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” ujarnya.

    Tarif Trump dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia

    Kebijakan tarif impor yang diumumkan Donald Trump disebut-sebut sebagai bentuk proteksionisme terang-terangan terhadap Indonesia. Produk dari industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki—yang selama ini menyumbang 27,5% dari total ekspor Indonesia ke AS—terancam kehilangan pasar.

    Andry menyebutkan bahwa selama tiga tahun terakhir, lebih dari 30 pabrik tekstil dan turunannya sudah tutup.

    “Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” ujar Andry.

    Dia juga membantah klaim Presiden Trump yang menyebut Indonesia mengenakan tarif hingga 64 persen terhadap produk AS. Menurutnya, perhitungan itu menyesatkan.

    “Metode ini cacat, tapi dijadikan alasan untuk menekan kita secara sepihak,” kata Andry.

    Respons DPR: Pemerintah Harus Segera Bertindak

    Kekosongan posisi Dubes ini juga mendapat sorotan dari legislatif. Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mendesak pemerintah agar segera menunjuk tokoh yang layak mengisi kursi Dubes RI untuk AS.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” ujarnya kepada wartawan, Minggu 6 April 2025.

    Hal serupa disampaikan oleh TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP. Ia menyayangkan keputusan pemerintah sebelumnya yang menarik Rosan tanpa menunjuk pengganti di tengah masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo.

    “Iya (harus segera ditunjuk), jangan sampai begini ya. Atau kalau mau, dulu jangan ditarik dulu di masa peralihan, ya kan? Kalau seperti ini kan jadi ngambang, tidak bagus. Dan image terhadap negeri kita jadi tidak bagus, kan?” ucap Hasanuddin.

    Dia juga mengungkap bahwa sempat ada 11 usulan calon Dubes, termasuk untuk AS, pada akhir masa jabatan DPR 2019–2024. Namun, karena adanya arahan dari Istana, proses fit and proper test ditunda.

    “Mungkin ada pembicaraan antara Presiden yang lama dan Presiden yang baru. Pembicaraannya seperti apa sampai kemudian di-cancel, saya tidak tahu lah, ya,” kata Hasanuddin.

    Bukan Posisi Simbolik, Tapi Pertahanan Ekonomi

    Menurut Andry dari Indef, posisi Dubes RI untuk AS bukanlah jabatan simbolik semata, melainkan garda depan pertahanan ekonomi nasional.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” katanya.

    Oleh sebab itu, penunjukan Dubes baru dianggap sangat mendesak untuk menyikapi dinamika geopolitik dan kebijakan ekonomi proteksionis AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Umumkan Tarif Impor, Indonesia Justru Tanpa Dubes di Washington Selama 2 Tahun

    AS Umumkan Tarif Impor, Indonesia Justru Tanpa Dubes di Washington Selama 2 Tahun

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah pengumuman kebijakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terungkap fakta bahwa posisi Duta Besar Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, AS, telah kosong selama hampir dua tahun.

    Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, terhitung sejak Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Rosan sebagai Wakil Menteri BUMN, yang menyebabkan ia tidak lagi menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk AS.

    Usai Rosan menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023, Jokowi belum menetapkan siapa yang akan menjadi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC. Hingga saat ini, Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, juga belum menunjuk nama untuk mengisi posisi tersebut.

    Menurut informasi dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia telah menempatkan 21 orang sebagai Duta Besar di KBRI Washington DC.

    Dubes baru

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa pemerintah harus segera menunjuk duta besar (dubes) Indonesia untuk AS. Penunjukan tersebut diperlukan untuk mempermudah negosiasi terkait kebijakan tarif impor terbaru yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, memaparkan bahwa posisi Dubes RI untuk AS membutuhkan tokoh yang profesional dan berpengalaman karena tanggung jawabnya besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” kata dia.

    Andry juga menyoroti lamanya kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS, yaitu hampir dua tahun sejak Rosan Roeslani mengakhiri masa jabatannya pada 17 Juli 2023 setelah diangkat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” ucapnya.

    Menurutnya, pemerintah harus segera menunjuk duta besar yang memiliki latar belakang kuat dalam bidang perdagangan dan investasi.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Netanyahu Perintahkan ‘Respons Keras’ setelah Hamas Tembakkan Roket dari Gaza ke Israel – Halaman all

    Netanyahu Perintahkan ‘Respons Keras’ setelah Hamas Tembakkan Roket dari Gaza ke Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan militer Israel untuk merespons rentetan roket yang diluncurkan dari Jalur Gaza pada Senin (7/4/2025).

    Perintah itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan, Yisrael Katz, ketika Netanyahu berada di pesawat Zionist Wing dalam perjalanan ke Washington untuk bertemu sekutunya, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    “Netanyahu mengeluarkan instruksi untuk menanggapi dengan tegas dan menyetujui kelanjutan operasi intensif yang dilakukan oleh tentara pendudukan di Gaza,” kata kantor Netanyahu, Senin.

    Tak lama setelah menerima perintah itu, Menteri Pertahanan Israel mengatakan tentara pendudukan akan memperluas operasi militer di Jalur Gaza.

    “Kami tidak akan menerima penembakan rudal ke Israel,” ujarnya, seperti diberitakan Al Arabiya.

    Militer Israel kemudian mengeluarkan peringatan kepada penduduk Palestina di beberapa lingkungan di Deir al-Balah, Jalur Gaza tengah, untuk mengungsi karena roket telah ditembakkan dari daerah itu dan mereka akan memperluas operasi militernya di sana.

    Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, meminta semua penduduk Jalur Gaza di lingkungan Al-Sahaba, Al-Samah, Al-Awda, Al-Zawaida, dan Al-Salah untuk bergerak menuju Al-Mawasi.

    “Kami akan menyerang dengan kekuatan besar setiap area tempat roket diluncurkan,” tulis Avichay Adraee pada platform X.

    Sebelumnya, Brigade Al-Qassam menembakkan serangkaian roket ke Ashkelon dan Ashdod pada dini hari sebagai tanggapan atas kejahatan pendudukan Israel di Jalur Gaza, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Pihak berwenang Israel melaporkan 12 warga terluka saat menuju tempat perlindungan.

    Sejak 18 Maret 2025, Israel memulai kembali serangannya di Jalur Gaza dan melanggar perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan Hamas pada 19 Januari lalu.

    Jumlah korban tewas di Jalur Gaza mencapai 1.335 orang dan 3.297 lainnya terluka sejak 18 Maret.

    Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengumumkan pada Minggu (6/4/2025), jumlah korban tewas akibat pemboman Israel meningkat menjadi 50.695 dan 115.338 orang terluka sejak 7 Oktober 2023.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Anggota Kongres dari Partai Demokrat Berencana Makzulkan Donald Trump

    Anggota Kongres dari Partai Demokrat Berencana Makzulkan Donald Trump

    JAKARTA – Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Al Green, mengungkapkan rencananya untuk mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam waktu 30 hari. Menurutnya, Trump tidak layak menjabat sebagai presiden.

    “Kita membutuhkan Senat yang kali ini benar-benar akan menghukumnya. Dan saya ingin kalian tahu, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya paham bahwa dia adalah sosok Goliat. Dia adalah Goliat,” kata Green dalam orasinya saat unjuk rasa di Washington, D.C., pada Sabtu (5/4).

    “Dia (Trump) mengendalikan para jenderal militer, dia mengendalikan Departemen Kehakiman, dan dia juga menguasai Partai Republik. Namun, teman-teman, untuk setiap Goliat, selalu ada Daud,” kata Green menambahkan, dikutip ANTARA.

    “Saya ingin Anda tahu, Tuan Presiden, bahwa Daud ini akan mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Anda dalam 30 hari ke depan. Dalam waktu 30 hari, saya akan membawa naskah pemakzulan. Saya akan mengejar Anda. Tuan Presiden, Daud ini akan mengejar Anda,” tegasnya.

    Kesempatan ini bukan yang pertama kali Green mencoba memakzulkan Trump. Sebelumnya, ia sudah tiga kali mengajukan upaya serupa selama masa jabatan pertama Trump dari tahun 2016 hingga 2020, namun semuanya gagal.

    Pada Sabtu, ribuan orang di berbagai kota di Amerika Serikat menggelar aksi protes menentang Trump dan kebijakan populisnya yang dikenal dengan slogan “Make America Great Again”.

    Banyak pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan “Hands Off!” (Jangan ganggu kami) sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Trump.

  • Tarif Trump Mengguncang Ekonomi Dunia, Indonesia Harus Segera Ambil Langkah Diplomasi Ekonomi – Halaman all

    Tarif Trump Mengguncang Ekonomi Dunia, Indonesia Harus Segera Ambil Langkah Diplomasi Ekonomi – Halaman all

    Ringkasan Berita:

    Kebijakan tarif 34 persen yang diberlakukan AS terhadap barang impor China memicu ketegangan perdagangan global, yang juga berdampak pada Indonesia.

    Negara harus segera mengambil langkah diplomasi ekonomi untuk melindungi stabilitas dan kedaulatan ekonomi.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan tarif tambahan yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap barang impor China dengan tarif 34% memicu ketegangan perdagangan global.

    Dampak dari langkah ini tidak hanya dirasakan oleh China, tetapi juga negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Untuk itu, Indonesia harus segera mengambil langkah strategis dalam diplomasi ekonomi untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi nasional di tengah krisis global ini.

    Perang Dagang: Implikasi Bagi Ekonomi Indonesia

    Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif tambahan sebesar 34% pada barang impor dari China.

    Langkah ini menambah ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia, yang telah menghadapi banyak rintangan sejak awal tahun.

    Meskipun kebijakan tersebut ditargetkan untuk China, Indonesia tidak luput dari dampaknya.

    Sebagai negara dengan ketergantungan besar terhadap ekspor, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dalam arus perdagangan global yang dapat mempengaruhi berbagai sektor, seperti manufaktur, pertanian, dan teknologi.

    Meningkatkan Ketahanan Ekonomi melalui Diplomasi

    Menghadapi situasi tersebut, Indonesia harus segera memperkuat strategi diplomasi ekonominya.

    Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menegaskan pentingnya memandang ekonomi tidak hanya sebagai sektor yang mendorong pertumbuhan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. 

    “Ekonomi harus menjadi fondasi dari pertahanan nirmiliter yang menyatu dengan sistem keamanan nasional,” ungkap Fahmi.

    Dalam menghadapi krisis perdagangan global ini, langkah-langkah seperti hilirisasi industri strategis, pembangunan ketahanan pangan, dan transisi energi harus dijadikan prioritas.

    Langkah-langkah tersebut tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, tetapi juga sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasar yang terpengaruh kebijakan proteksionis negara besar seperti AS.

    TARIF TRUMP – Kolase foto Presiden AS Donald Trump saat konferensi pers setelah menandatangani kenaikan tarif dagang baru antara AS dan negara lain di dunia, di Gedung Putih di Washington, DC, AS pada Rabu (2/4/2025) dan Presiden RI Prabowo Subianto dalam keterangan pers, Minggu (30/3/2025). Kantor Komunikasi Presiden menyampaikan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menanggapi kebijakan tarif Trump. (Facebook The White House – Setpres RI)

    Meningkatkan Kekuatan Ekonomi dan Diplomasi Global Indonesia

    Selain penguatan sektor-sektor domestik, Prabowo juga mendorong pentingnya diplomasi ekonomi yang lebih aktif.

    Melalui diplomasi yang tepat, Indonesia dapat mencari alternatif pasar di Asia, Eropa, dan Timur Tengah.

    Hal ini akan memberi Indonesia peluang lebih besar untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, yang saat ini sedang terpengaruh kebijakan proteksionis Trump.

    Sektor-sektor seperti manufaktur, energi, dan teknologi harus didorong untuk berkembang dalam kerangka ini.

    Selain itu, sektor pertanian yang modern dan berbasis teknologi akan memperkuat ketahanan pangan Indonesia, yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.

    Konsolidasi Antara Kementerian dan Lembaga Terkait

    Untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, sinergi antar kementerian dan lembaga terkait sangat penting.

    Langkah-langkah yang diambil tidak hanya perlu melibatkan kementerian ekonomi, tetapi juga kementerian pertahanan, luar negeri, dan BUMN untuk menciptakan kebijakan yang terkoordinasi dan terintegrasi.

    Ke depan, Indonesia perlu memanfaatkan potensi diplomasi multilateral untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan yang tidak dapat diprediksi dari negara besar.

    Kesimpulan: Membangun Ekonomi Berdaulat Secara Strategis

    Di tengah ketegangan global ini, Indonesia harus memastikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya tumbuh, tetapi juga dapat bertahan di tengah tantangan besar.

    Kebijakan ekonomi yang berbasis pada ketahanan nasional dan diplomasi yang aktif akan menjadi kunci untuk menghadapi krisis perdagangan global yang semakin memanas.

    Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memiliki kesempatan untuk menunjukkan ketegasan dalam mengelola tantangan ini dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang lebih mandiri dan berdaulat.