kab/kota: Washington

  • Rusia Terus Bombardir Ukraina, Trump Bilang Gini

    Rusia Terus Bombardir Ukraina, Trump Bilang Gini

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan kembali sikapnya menentang bombardir militer Rusia di Ukraina ketika pemerintahannya berupaya mengakhiri pertempuran. Trump mengatakan dirinya “tidak senang” dengan bombardir yang dilancarkan Moskow terhadap Kyiv beberapa waktu terakhir.

    “Saya tidak senang dengan apa yang terjadi (di Ukraina),” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Selasa (8/4/2025).

    Trump menuding Rusia “melakukan pengeboman secara gila-gilaan saat ini” bahkan ketika dia mengatakan kedua negara “hampir” mencapai kesepakatan.

    Moskow dan Kyiv terlibat perang yang berkecamuk selama tiga tahun terakhir, dan Trump menggambarkan serangan tanpa henti oleh Rusia itu sebagai “bukan situasi yang baik”.

    “Jadi kami bertemu dengan Rusia, kami bertemu dengan Ukraina, dan kami sudah hampir mencapai kesepakatan, tetapi saya tidak senang dengan semua pengeboman yang terjadi dalam sepekan terakhir atau lebih. Itu hal yang mengerikan,” kata Trump dalam pernyataannya.

    Diakui oleh Trump bahwa pada Maret lalu, dirinya “marah” dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada Minggu (6/4) kemarin, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa: “Kami ingin mereka (Rusia-red) berhenti. Saya tidak suka pengeboman itu.”

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

    Komentar Kremlin itu menepis anggapan AS dan Eropa bahwa Rusia hanya mengulur waktu.

    Rusia terus melancarkan serangan terhadap Ukraina tanpa henti, meskipun Trump pernah berjanji untuk mewujudkan perdamaian dalam waktu “24 jam” setelah kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

    Putin sebelumnya menolak usulan bersama AS-Ukraina untuk gencatan senjata tanpa syarat dan menyeluruh pada Maret lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wapres AS Bikin Berang China Soal Komentar ‘Rakyat Jelata’

    Wapres AS Bikin Berang China Soal Komentar ‘Rakyat Jelata’

    Beijing

    Otoritas China mengecam Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) JD Vance terkait komentarnya yang mengatakan Washington meminjam uang dari “rakyat jelata China” saat membahas penerapan tarif. Beijing secara terang-terangan menyebut Vance sebagai “bodoh dan tidak sopan”.

    “Posisi China terkait hubungan ekonomi dan perdagangan China-AS telah diperjelas,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, seperti dilansir AFP, Selasa (8/4/2025).

    “Sungguh mengejutkan dan menyedihkan untuk mendengar kata-kata bodoh dan tidak sopan seperti itu dari Wakil Presiden ini,” tegas Lin merujuk pada Vance.

    Presiden AS Donald Trump telah menjungkirbalikkan perekonomian dunia dengan penerapan tarif secara besar-besaran, yang meningkatkan momok resesi internasional, namun mengesampingkan segala bentuk jeda dalam kebijakan perdagangannya yang agresif meskipun terjadi aksi jual pasar yang dramatis.

    Komentar Vance yang dikecam China itu disampaikan dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis (3/4) lalu, ketika dia membela penerapan tarif oleh AS sebagai penangkal bagi “ekonomi globalis”, yang disebutnya tidak berhasil bagi rakyat biasa di Amerika.

    “Kita meminjam uang dari rakyat jelata China untuk membeli barang-barang yang diproduksi rakyat jelata China tersebut,” ucap Vance dalam wawancara itu.

    “Itu bukan resep untuk kemakmuran ekonomi. Itu bukan resep untuk harga yang rendah, dan itu bukan resep untuk lapangan pekerjaan yang baik di Amerika Serikat,” sebutnya.

    Trump meyakini penerapan tarif akan menghidupkan kembali basis manufaktur AS yang hilang, dengan memaksa perusahaan-perusahaan asing untuk relokasi ke wilayah AS, daripada memproduksi barang di luar negeri.

    Namun sebagian besar ekonom mempertanyakan klaim itu dan menyebut tarif Trump diterapkan secara sewenang-wenang.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Badai PHK Menggila, Raksasa AS Angkat Kaki dari China

    Badai PHK Menggila, Raksasa AS Angkat Kaki dari China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan patungan Microsoft, Wicresoft, akan menghentikan operasinya di China pada Selasa (8/4) waktu setempat, menurut laporan media China Caijing yang mengutip sumber internal. Langkah ini diperkirakan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 2.000 karyawan.

    Keputusan tersebut sejalan dengan langkah Microsoft yang menghentikan layanan purnajual (after-sales support) yang selama ini dialihdayakan ke Wicresoft di China.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut akan melayani pengguna produk Windows dan Office yang berbasis di China, demikian dikutip dari Reuters, Selasa (8/4/2025).

    Dalam laporannya, Caijing menyebut bahwa penutupan ini akan berdampak pada tim outsourcing Microsoft di China yang terdiri dari sekitar 2.000 orang.

    Pihak Wicresoft belum memberikan komentar resmi terkait kabar tersebut.

    Langkah ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi Microsoft di China di tengah meningkatnya ketegangan politik dan perdagangan antara Washington dan Beijing. Selain itu, terjadi persaingan ketat dengan perusahaan lokal seperti Kingsoft.

    Shanghai Wicresoft Co. Ltd. didirikan pada tahun 2002 sebagai perusahaan patungan pertama Microsoft di Tiongkok, dan kini memiliki operasi di Amerika Serikat, Eropa, serta Jepang, dengan jumlah karyawan global lebih dari 10.000 orang.

    Sebelumnya, pada awal tahun ini, Microsoft juga telah menutup laboratorium di Shanghai yang fokus pada pengembangan teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI), menurut laporan South China Morning Post.

    Sebuah tangkapan layar dari email internal yang beredar di media sosial China turut memperkuat kabar penutupan operasi tersebut. Namun, juru bicara Microsoft membantah bahwa perusahaan menutup operasinya di China, dan menyebut bahwa yang dimaksud adalah Wicresoft, sesuai dengan penjelasan dari Caijing.

    (fab/fab)

  • AS Beri Peringatan ke Houthi: Situasi Akan Semakin Buruk!

    AS Beri Peringatan ke Houthi: Situasi Akan Semakin Buruk!

    Washington DC

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, melontarkan peringatan keras kepada kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman. Hegseth mengatakan bahwa operasi gempuran AS terhadap Houthi yang sedang berlangsung “akan semakin buruk”.

    Peringatan itu disampaikan Hegseth saat militer AS terus melancarkan serangan udara terhadap wilayah Yaman, yang berlangsung tiga pekan terakhir dan diklaim bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Houthi. Gempuran AS ini menjadi respons atas serangan Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah.

    Setelah pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (8/4/2025), Hegseth menegaskan kembali sikap tegas pemerintah AS, dengan mengatakan kepada wartawan: “Tiga pekan ini merupakan pekan yang buruk bagi Houthi, dan akan semakin buruk.”

    Dia menggambarkan operasi militer AS itu sebagai operasi yang “menghancurkan”, dengan menargetkan fasilitas-fasilitas bawah tanah, bunker produksi senjata, para petempur Houthi, dan sistem pertahanan udara.

    Hegseth juga melontarkan kritikan terhadap Iran, dengan memperingatkan Teheran agar tidak terus mendukung Houthi.

    “Kami memiliki lebih banyak pilihan dan lebih banyak tekanan untuk diberikan,” tegasnya.

    Sementara itu, menurut pernyataan Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Hegseth juga berbicara dengan Menhan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman untuk membahas operasi militer terhadap Houthi dan upaya memperkuat hubungan pertahanan kedua negara.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, mengatakan bahwa Hegseth dan Pangeran Khalid saling bertukar pandangan tentang keamanan regional, termasuk soal “kemajuan operasi AS untuk melemahkan kemampuan Houthi dan menegakkan kebebasan navigasi di Laut Merah”.

    Presiden Donald Trump menegaskan kembali klaim pemerintahannya bahwa serangan-serangan udara AS telah menewaskan beberapa tokoh senior dan pakar senjata Houthi yang ada di Yaman. Namun Gedung Putih belum memberikan bukti untuk mendukung pernyataan tersebut.

    Saat ketegangan terus meningkat, Hegseth pekan lalu memerintahkan pengerahan pasukan tambahan dan aset militer AS ke kawasan tersebut. Beberapa pesawat pengebom siluman B-2, yang mampu membawa bom penghancur bunker seberat 30.000 pon, telah disiagakan di Samudra Hindia.

    Sejumlah pesawat jenis tersebut telah dikerahkan dalam serangan menargetkan situs bawah tanah Houthi pada Oktober tahun lalu, dan dikerahkan juga dalam operasi yang diperintahkan Trump sejak 15 Maret lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jangan Lupa, Kami Banyak Bantu Israel

    Jangan Lupa, Kami Banyak Bantu Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan kemungkinan besar pihaknya menolak menyetujui keinginan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Hal ini menyangkut permintaan penurunan tarif impor global yang dikenakan AS atas Israel.

    Trump mengatakan kemungkinan AS tidak akan mencabut tarif pada Israel senilai 17 persen. Obrolan ini dibahas dalam pertemuan Trump-Netanyahu di Gedung Putih.

    Pemimpin Israel itu bahkan sempat berjanji untuk menghilangkan defisit perdagangan dengan AS dan melakukannya dengan segera, sebagai kompromi.

    Namun, Trump mengatakan kebijakan itu kemungkinan tidak cukup baginya untuk mencabut tarif 17 persen yang dikenakannya pada negara itu minggu lalu.

    “Mungkin tidak, jangan lupa, kami banyak membantu menjaga Israel,” katanya, dikutip Selasa, 8 April 2025.

    “Kami memberi Israel 4 miliar dolar AS (Rp67.4 Triliun) pertahun, itu banyak,” ucapnya lagi.

    Negosiasi Sebelumnya

    Israel termasuk salah satu negara yang kena dampak dari kebijakan tarif global oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menteri Keuangan Israel mengaku sedang dalam upaya untuk minta ‘harga sekutu’ kepada AS.

    Dalam keterangan terakhir, ia mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan agar tarif itu dikurangi.

    Pekan ini, Trump mengenakan kenaikan tarif baik bagi teman maupun lawan. Kebijakan diumumkan hanya sehari setelah Israel menghapus seluruh bea masuk yang tersisa atas impor dari AS.

    Trump menetapkan sejumlah tarif yang paling berat untuk mitra dagang utama, sementara barang-barang dari Israel, yang merupakan penerima bantuan militer terbesar dari AS, dikenakan tarif sebesar 17 persen saja.

    “Menteri Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintahan AS dengan tujuan untuk mengurangi ruang lingkup tarif tersebut dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X (dulu Twitter), pada Kamis, dilihat Sabtu, 5 April 2025.

    Smotrich sebelumnya telah bertemu dengan mitranya dari AS, Scott Bessent, di Washington pada Maret lalu.

    Kemudian hari Selasa lalu, ia mengumumkan bahwa Israel telah menghapus seluruh bea masuk yang tersisa atas impor dari AS, yang memengaruhi satu persen barang-barang AS yang masih dikenakan bea.

    Setelah Trump mengumumkan tarifnya, eksekutif Israel menghadapi kritik keras atas penghapusan bea masuk mereka sendiri.

    “Smotrich terburu-buru untuk menghapus semua tarif atas impor dari AS ke Israel, dan sebagai balasannya, ia menerima tarif 17 persen atas impor barang dari Israel ke AS. Jenius,” kata anggota legislatif Israel dari kalangan sentris, Vladimir Beliak, di X.

    Asosiasi Produsen Israel (MAI) juga mengatakan bahwa pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka.

    “Sepertinya penerapan bea masuk ini kemungkinan terkait dengan defisit perdagangan AS dengan Israel,” kata MAI dalam sebuah pernyataan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Ungkap AS-Iran sedang Berunding Bahas Kesepakatan Nuklir

    Trump Ungkap AS-Iran sedang Berunding Bahas Kesepakatan Nuklir

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan bahwa negaranya dan Iran sedang melakukan perundingan langsung membahas kesepakatan nuklir. Trump memperingatkan bahwa Teheran akan berada dalam “bahaya besar” jika perundingan itu gagal.

    Pernyataan ini, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (8/4/2025), disampaikan Trump saat menjamu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Senin (7/4) waktu setempat. Iran sebelumnya menolak untuk berunding langsung membahas kesepakatan nuklir dengan AS.

    Namun Trump mengatakan bahwa pertemuan “tingkat sangat tinggi” akan digelar di Oman pada Sabtu (12/4) mendatang.

    “Kami memiliki pertemuan yang sangat besar, dan kita akan melihat nanti apa yang bisa terjadi. Dan saya pikir semua orang setuju bahwa mencapai kesepakatan akan lebih baik,” katanya saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih setelah melakukan pertemuan dengan Netanyahu.

    Trump juga memperingatkan jika perundingan itu tidak berhasil, maka: “Saya pikir Iran akan berada dalam bahaya besar.”

    Lebih lanjut, Trump mengatakan dirinya lebih memilih adanya kesepakatan mengenai program nuklir Iran, daripada konfrontasi militer. Dikatakan juga oleh Trump bahwa dirinya pada 7 Maret lalu telah menulis surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei untuk menyarankan adanya perundingan.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Selama masa jabatan pertamanya, tahun 2017 hingga tahun 2021, Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia, yang dirancang untuk mengekang pengembangan nuklir Teheran dengan imbalan keringanan sanksi-sanksi.

    Trump juga memberlakukan kembali sanksi-sanksi AS yang luas terhadap Iran. Sejak saat itu, Iran telah melanggar batas pengayaan uranium yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut.

    Negara-negara Barat menuduh Teheran memiliki agenda rahasia untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir dengan memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian fisil yang tinggi, di atas apa yang mereka sebut bisa dibenarkan untuk program energi atom sipil.

    Iran menegaskan program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan energi sipil. Sama seperti presiden-presiden AS sebelumnya, Trump mengatakan bahwa Teheran tidak dapat dibiarkan mengembangkan senjata nuklir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa Rusia dan Belarusia Luput dari Tarif Baru Trump?

    Mengapa Rusia dan Belarusia Luput dari Tarif Baru Trump?

    Jakarta

    Kamis lalu (3/4), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru terhadap impor dari 185 negara . Rusia dan sekutunya Belarus termasuk di antara beberapa negara yang dikecualikan dari daftar tarif presiden AS, tapi tidak dengan Ukraina.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada Fox News bahwa karena adanya sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia, berarti tidak ada perdagangan AS dengan Rusia. Sanksi-sanksi tersebut diterapkan setelah Rusia menginvasi Ukraina. AS dan negara-negara lain, terutama negara-negara di Eropa, kian memperberat sanksi terhadap Rusia. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menekankan bahwa sanksi-sanksi AS terkait perang Rusia-Ukraina turut menjauhkan AS dari “perdagangan penting” dengan Rusia.

    Namun, apa benar klaim yang disebutkan Menkeu AS dan jubir Gedung Putih tersebut?

    Barang-barang yang bersifat strategis dari Rusia

    Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, perdagangan dengan Rusia telah merosot dramatis sejak Rusia memulai invasi besar-besaran ke Ukraina. Perdagangan yang awalnya berkisar sekitar US$36 miliar (610 triliun rupiah) pada tahun 2021 menjadi sekitar US$3,5 miliar (59,5 triliun rupiah) pada tahun 2024.

    Klaim Bessent bahwa tidak ada perdagangan dengan Rusia tidak mencerminkan kenyataan bahwa impor dari negara itu, betapapun kecilnya, tetap penting bagi Amerika Serikat, terutama karena impor tersebut melibatkan barang-barang strategis seperti pupuk dan bahan kimia anorganik.

    Meskipun perdagangan dengan Rusia kini hanya mencapai sepersepuluh dari jumlah sebelumnya, sanksi yang ada dan penurunan angka impor sepertinya bukan alasan mengapa Rusia dikecualikan dari tarif baru Trump.

    Sebagai perbandingan, Washington memberlakukan tarif 27% untuk impor dari Kazakhstan, meskipun volume perdagangan Kazakhstan-AS setara dengan Rusia-AS: sekitar US$3,4 miliar (57,5 triliun rupiah), di mana US$2,3 miliar (39 triliun rupiah) dari angka tersebut adalah jumlah impor AS. Volume perdagangan AS-Ukraina bahkan lebih rendah, yaitu US$2,9 miliar (48 triliun rupiah) di mana US$1,2 miliar (20 triliun rupiah) di antaranya adalah impor AS. Namun, Ukraina tetap masuk dalam daftar tarif baru Trump dikenakan tarif sebesar 10%.

    ‘Kelonggaran simbolis’

    “Ini terlihat seperti kelonggaran simbolis,” menurut ilmuwan politik dan pakar studi Amerika, Alexandra Filippenko, kepada DW.

    AS belum mempublikasikan angka-angka perdagangan dengan Korea Utara, Kuba dan Belarus. Namun menurut perkiraan PBB, perdagangan bilateral antara AS dan Belarus, misalnya, mencapai puluhan juta dolar per tahun. Pada tahun 2024, misalnya, barang-barang Belarusia yang diimpor ke AS bernilai US$21 juta (355 miliar rupiah).

    Daftar tarif nampaknya tidak hanya didasarkan pada volume perdagangan suatu negara. Bahkan kepulauan kecil tak berpenghuni seperti Kepulauan Heard dan McDonald, yang merupakan wilayah teritorial Australia di Samudra Hindia yang secara praktis tidak memiliki relevansi dengan perdagangan AS, turut terdampak dari kebijakan Trump.

    Kanada dan Meksiko juga tidak termasuk dalam daftar tarif baru Trump, dikarenakan sebagian besar barang yang diimpor dari kedua negara tersebut sudah dikenakan tarif sebesar 25 persen.

    Mengapa Rusia dikecualikan?

    Ilmuwan politik, Alexandra Filippenko, melihat keputusan Trump yang mengecualikan Rusia dari daftar tarif sebagai indikasi untuk meningkatkan hubungan AS dengan Moskow.

    “Otoritas Rusia memahami sinyal politik tersebut,” katanya sembari turut merujuk unggahan Telegram dari utusan khusus presiden Rusia, Kirill Dmitriev, yang saat ini sedang berada di Washington. Dalam unggahan tersebut, Dmitriev mengatakan bahwa pemulihan dialog antara Rusia dan AS adalah “proses yang sulit dan bertahap” tetapi “setiap pertemuan, setiap percakapan yang jujur memungkinkan proses pemulihan terus berjalan.”

    Nina Khrushcheva, profesor hubungan internasional di New School – New York, juga melihat diplomasi antara kedua negara sebagai alasan yang memungkinkan bagi Trump ‘menahan diri’ memberlakukan tarif baru pada Rusia. “Menurut saya, tekanan politik akan diberikan kepada Rusia dengan cara lain, tetapi selama kunjungan Dmitriev, tarif sepertinya bersifat kontraproduktif,” jelasnya kepada DW. Pemerintahan Trump dapat memberlakukan tarif pada Rusia nanti, jika mereka menginginkannya, tambah Khrushcheva

    Di sisi lain, Oleg Buklemishev, Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi di Universitas Negeri Moskow menilai keputusan Trump terhadap Rusia dan Ukraina “tidak berdasarkan logika ekonomi.”

    Ia melihat keputusan untuk tidak mengenakan tarif tambahan pada Rusia adalah murni politis, terlepas dari Washington yang mengklaim tidak signifikannya perdagangan kedua negara. Bahan bakar nuklir, pupuk, dan logam platinum Rusia terus dipasok ke AS, dan jika tarif yang tinggi diterapkan untuk barang-barang tersebut, biaya energi akan semakin meroket, hal yang tidak diinginkan Trump, kata Buklemishev.

    Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa volume perdagangan saat ini dengan Rusia, yang telah jauh berkurang dari level sebelumnya, tidak dapat dibandingkan dengan volume perdagangan AS dengan Eropa atau Cina.

    Pemikiran akan hubungan perdagangan yang kuat antara Rusia dan AS juga tidak realistis, kata Buklemishev. “Bahkan jika hubungan kedua negara menjadi lebih erat, tidak mungkin bagi keduanya untuk kembali seperti dulu Pembatasan keuangan, logistik, dan sanksi akan tetap berlaku, dan Cina telah mengambil alih sebagian pasar Rusia.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Rusia.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi Negara-Negara soal Tarif Trump, dari Negosiasi hingga Tarif Balasan

    Reaksi Negara-Negara soal Tarif Trump, dari Negosiasi hingga Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara telah mengambil langkah untuk merespons kebijakan tarif timbal balik alias reciprocal tariff yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kebijakan perdagangan AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump tersebut menyebutkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif minimum 10% ke dengan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar. 

    Selain itu, Trump juga menerapkan tarif tambahan terhadap sejumlah negara, mulai dari China hingga Uni Eropa.

    Sejumlah negara pun memberikan reaksi. China, misalnya, memberlakukan tarif balasan yang menyasar produk pertanian AS. Uni Eropa juga mengusulkan tarif balasan serupa terhadap sejumlah produk yang diimpor dari AS.

    Di sisi lain, sejumlah negara menempuh opsi negosiasi dan diplomasi guna mengurangi dampak tarif Trump tersebut.

    Berikut ini adalah respons berbagai negara terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump:

    China

    China bereaksi paling keras terhadap tarif yang dikenakan AS. Negeri Tirai Bambu ini menilai kebijakan ini sebagai pelanggaran atas aturan perdagangan internasional dan memperingatkan bahwa tindakan Trump bisa menyulut perang dagang berskala global.

    Sebagai tanggapan, Beijing memberlakukan tarif balasan sebesar 34%, terutama menyasar produk-produk pertanian asal Amerika Serikat. Tarif balasan ini kemudian dibalas kembali dengan ancaman Trump yang akan mengenakan tarif tambahan 50%.

    Pemerintah China langsung merespons keras ancaman tersebut. Melansir Reuters, Selasa (8/4/2025), Kedutaan Besar China di AS menyebut ancaman Trump tersebut sebagai simbol dari sikap unilateralisme dan proteksionisme.

    Juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu mengatakan pemerintah China telah berulang kali menegaskan bahwa upaya menekan dan mengancam China bukanlah pendekatan yang efektif.

    Jepang

    Jepang menyebut tarif 24–25% terhadap kendaraan dan suku cadang sebagai “krisis nasional”. Pemerintah Negeri Sakura mendesak Washington membatalkan kebijakan sepihak ini dan menyatakan kesiapan untuk membuka ruang negosiasi.

    Menteri Perdagangan Jepang bahkan menuding langkah tersebut melanggar perjanjian di bawah WTO serta mencederai hubungan dagang bilateral.

    Vietnam, Thailand

    Vietnam mengambil langkah antisipatif dengan menggelar rapat darurat guna menyusun strategi menghadapi tarif sebesar 46% yang dinilai mengancam target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025. Pemerintah Vietnam berharap AS tetap menjaga hubungan baik dan bersedia mempertimbangkan ulang kebijakan kontroversial itu.

    Sementara itu, Thailand menyusun strategi negosiasi untuk mengurangi dampak dari tarif 36% yang dijatuhkan pada sejumlah produknya.

    Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan serangkaian rencana mitigasi sebagai langkah perlindungan ekonomi nasional.

    Indonesia terkena tarif 32% sebagai respons atas kebijakan tarif 64% yang lebih dulu diberlakukan terhadap produk-produk AS. Pemerintah menyoroti ancaman serius berupa gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor tekstil dan otomotif, serta risiko resesi. Sebagai respons, Indonesia mempertimbangkan strategi diversifikasi ekspor dan penguatan pasar domestik, serupa dengan langkah yang tengah dijalankan Vietnam.

    Eropa

    Dari kawasan Eropa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam tarif 20% dari AS sebagai “pukulan besar bagi ekonomi global”. Selain itu, Blok beranggotakan 27 negara ini juga menghadapi tarif impor 25% untuk baja dan aluminium serta mobil mulai Rabu.

    Komisi Eropa mengusulkan tarif pembalasan sebesar 25% terhadap berbagai impor AS sebagai tanggapan atas tarif baja dan aluminium Trump, bukan pungutan yang lebih luas.

    Namun, daftar tersebut dipersingkat setelah eksekutif Uni Eropa tunduk pada tekanan dari negara-negara anggota dan menghapus bourbon, anggur, dan produk susu setelah Trump mengancam akan menerapkan tarif balasan sebesar 200% pada minuman beralkohol Uni Eropa.

    Prancis dan Italia, eksportir utama anggur dan minuman beralkohol, sangat khawatir.

    Kanada

    Kanada melalui Perdana Menteri Mark Carney mengancam akan mengambil langkah balasan guna melindungi tenaga kerja domestik.

    Ottawa menyebut kebijakan Trump sebagai ancaman nyata terhadap sistem perdagangan global yang selama ini dibangun atas prinsip keterbukaan dan keseimbangan.

  • Iran Tempatkan Militer dalam Siaga Tinggi, Bersiap Hadapi Perang dengan AS

    Iran Tempatkan Militer dalam Siaga Tinggi, Bersiap Hadapi Perang dengan AS

    GELORA.CO – Iran telah menempatkan militernya dalam siaga tinggi, memperingatkan negara-negara tetangga yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika Serikat (AS) untuk tidak mendukung potensi serangan oleh Washington, demikian dilaporkan Reuters pada Minggu, (6/4/2025) mengutip seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

    Langkah yang dilaporkan tersebut menyusul surat dari Presiden AS Donald Trump kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang mendesak pembicaraan langsung yang bertujuan untuk menghentikan program nuklir Teheran. Trump telah mengancam akan melakukan kampanye pengeboman jika kesepakatan baru tidak tercapai.

    Teheran, yang menyangkal sedang mencari senjata nuklir, menolak permintaan untuk pembicaraan langsung. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebut proposal tersebut “tidak berarti” dan mempertanyakan ketulusa Trump.

    “Jika Anda menginginkan negosiasi, lalu apa gunanya mengancam?” kata Araghchi, sebagaimana dilansir RT.

    Menurut Reuters, Teheran “telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Bahrain,” memperingatkan bahwa mengizinkan pasukan AS untuk menggunakan wilayah udara atau wilayah mereka akan dianggap sebagai tindakan permusuhan.

    “Tindakan seperti itu akan memiliki konsekuensi yang parah bagi mereka,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya.

    Iran Siap Perang

    Sumber tersebut menyatakan bahwa Khamenei telah memerintahkan angkatan bersenjata Iran untuk waspada tinggi.

    Pada 2015, Teheran menandatangani perjanjian yang didukung PBB untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan tersebut pada 2017 dan memberlakukan kembali sanksi tersebut sebagai bagian dari kampanye ‘tekanan maksimum’ terhadap Iran. Republik Islam tersebut menanggapi dengan mengurangi kepatuhannya berdasarkan kesepakatan tahun 2015.

    Menurut Reuters, Iran tetap terbuka untuk perundingan tidak langsung melalui Oman. “Perundingan tidak langsung menawarkan kesempatan untuk mengevaluasi keseriusan Washington tentang solusi politik,” kata pejabat Iran tersebut. Perundingan dapat segera dimulai jika sinyal AS asli, meskipun prosesnya dapat “bermasalah,” tambah pejabat tersebut.

    Araghchi mengatakan pada Minggu bahwa Iran menginginkan perundingan dengan “kesetaraan.” Ia menggambarkan AS sebagai “pihak yang terus-menerus mengancam untuk menggunakan kekerasan yang melanggar Piagam PBB dan yang menyatakan posisi yang bertentangan dari berbagai pejabatnya.”

    Mayor Jenderal Hossein Salami, panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), memperingatkan pada Sabtu, (5/4/2025) bahwa Iran “siap untuk perang apa pun.” Rusia sebelumnya menyatakan bahwa ancaman Amerika terhadap negara itu tidak dapat diterima, dan menyerukan pengekangan diri. []

  • DPR Minta Pemerintah Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS

    DPR Minta Pemerintah Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS

    loading…

    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washinton DC. Foto/Dok Kedubes RI untuk AS

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta pemerintah untuk mengajukan calon Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) untuk diuji kelayakan dan kepatutan. Permintaan itu didasari lantaran kursi Dubes RI di AS kosong di tengah kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.

    Dave mengatakan, posisi Dubes RI di AS sudah lama kosong. Legislator Partai Golkar ini mengatakan, posisi Dubes RI di negeri Paman Sam kerap ditarik ke Jakarta untuk mendapat tugas negara lain.

    “Posisi Dubes Indonesia di AS memang sudah lama kosong. Sejak beberapa tahun terkahir, terjadi cepat sekali perubahan pergantian Dubes, karena posisi Dubes yang diisi di sana, dubesnya kerap ditarik kembali ke Jakarta untuk mengisi jabatan-jabatan penting,” ujar Dave saat dihubungi, Senin (7/4/2025).

    Kendati demikian, Dave meminta pemerintah untuk mengajukan calon Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk AS. Selain AS, ia juga meminta pemerintah mengajukan calon Dubes untuk negara sahabat yang kosong.

    “Posisi (Dubes AS) itu sebaiknya segera diisi, karena selain Dubes kita di Washington DC, ada juga banyak posisi Dubes yang kosong ataupun juga harus diganti karena terlalu lama menjabat. Nah ini juga yang harus diajukan pemerintah,” terang Dave.

    Dave mengatakan, pihaknya siap untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bila pemerintah telah mengirimkan nama calon diplomat RI. “Kami di Komisi I DPR, siap untuk melakukan fit and proper ketika pemerintah sudah mengirim nama-nama tersebut ke DPR,” pungkasnya.

    (rca)