Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Trump Perintahkan Deplu AS Tolak Pemohon Visa yang Obesitas-Diabetes

    Trump Perintahkan Deplu AS Tolak Pemohon Visa yang Obesitas-Diabetes

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS untuk menolak visa bagi warga negara asing karena alasan usia dan kondisi kesehatan seperti diabetes dan obesitas. Menurut Washington, para pemohon tersebut memiliki kemungkinan tinggi menjadi “beban publik” karena masalah kesehatan mereka.

    Dalam beberapa bulan terakhir, rencana untuk mencegah lebih banyak warga negara asing datang ke AS telah mencakup jaminan hingga US$15.000 untuk pelancong dari negara tertentu, biaya US$100.000 untuk pekerja visa H-1B, dan penolakan visa berdasarkan temuan “pandangan anti-Amerika”.

    Panduan baru ini, yang akan diterapkan mulai Januari 2026, dipublikasikan dalam surat kawat yang dikirim oleh Departemen Luar Negeri AS kepada pejabat kedutaan dan konsulat di seluruh dunia pada awal November lalu. Dilansir Politico, Sabtu (15/11/2025), aturan baru ini mewajibkan kesehatan imigran dan kondisi medis tertentu — termasuk penyakit kardiovaskular dan pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik dan neurologis, serta gangguan mental — untuk dipertimbangkan, karena kondisi-kondisi ini mungkin memerlukan perawatan medis senilai ratusan ribu dolar.

    Imigran yang mengajukan visa untuk tinggal permanen di Amerika Serikat harus menjalani pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang disetujui pemerintah. Semua pemohon visa akan dites untuk penyakit menular, seperti TBC, dan diwajibkan untuk mengisi formulir tentang riwayat penggunaan narkoba atau alkohol, masalah kesehatan mental, atau kekerasan. Mereka juga harus menunjukkan apakah mereka telah menerima vaksinasi untuk melindungi dari penyakit menular seperti campak, polio, dan hepatitis B.

    Arahan baru ini tidak hanya memperluas daftar kondisi medis yang perlu dipertimbangkan secara signifikan, tetapi juga memberikan wewenang yang lebih besar kepada petugas imigrasi untuk menerima atau menolak visa hanya berdasarkan status kesehatan pemohon dan kemampuan mereka untuk membayar perawatan medis tanpa bantuan pemerintah.

    “Apakah pemohon memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menutupi biaya perawatan tersebut selama masa hidupnya tanpa mencari bantuan tunai publik atau perawatan jangka panjang dengan biaya pemerintah?” demikian isi surat kawat tersebut.

    Arahan tersebut juga mengimbau para pejabat untuk mempertimbangkan kesehatan keluarga pemohon, termasuk anak-anak atau orang tua lanjut usia.

    “Apakah ada tanggungan yang memiliki disabilitas, kondisi medis kronis, atau kebutuhan khusus lainnya dan memerlukan perawatan sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan pekerjaannya?” adalah pertanyaan lain yang disertakan dalam surat kawat tersebut.

    Dilaporkan bahwa sekitar 10% populasi dunia menderita diabetes, dan penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di dunia. Dalam konteks ini, langkah Washington ini akan menghambat kedatangan lebih banyak imigran ke Amerika Serikat.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Menyerah Jualan HP, Nokia Mendadak Bangkit dari Kubur

    Menyerah Jualan HP, Nokia Mendadak Bangkit dari Kubur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya ekspansi Nvidia di sektor infrastruktur kecerdasan buatan (AI) kian agresif. Terbaru, raksasa chip asal AS itu menggelontorkan US$1 miliar (sekitar Rp 16,6 triliun) untuk membeli 2,9% saham Nokia, sebagai bagian dari kemitraan pengembangan AI dan data center.

    Aksi korporasi tersebut langsung membuat saham Nokia ke posisi tertinggi dalam satu dekade. Lonjakan ini mencerminkan optimisme pasar terhadap nilai tambah kolaborasi kedua perusahaan.

    Nokia sendiri dulunya dikenal sebagai ‘raja’ HP di era 90-an hingga 2000-an awal. Bahkan, produk-produk Nokia mendapat julukan ‘HP sejuta umat’. Namun, perkembangan smartphone yang kompetitif membuat Nokia pelan-pelan kehilangan masa kejayaan dan akhirnya berhenti fokus pada consumer electronic dan beralih ke bisnis telekomunikasi.

    Dalam kerja sama baru ini, Nvidia dan Nokia akan mengembangkan solusi jaringan berbasis AI dan menyertakan produk data center Nokia ke dalam ekosistem infrastruktur AI milik Nvidia.

    Lewat kesepakatan ini, Nvidia memperkuat posisinya sebagai pemasok utama data center dunia. McKinsey memperkirakan belanja modal pembangunan infrastruktur data center bakal melampaui US$ 1,7 triliun pada 2030 didongkrak oleh ekspansi AI.

    Nvidia kini menguasai pasar chip AI untuk data center lewat kemitraan dengan perusahaan raksasa seperti OpenAI dan Microsoft.

    CEO Nvidia Jensen Huang menyatakan kesepakatan dengan Nokia akan membantu Amerika Serikat menjadi pusat revolusi 6G.

    “Terima kasih telah membantu AS membawa teknologi telekomunikasi kembali ke Amerika,” kata Huang kepada CEO Nokia Justin Hotard, dalam pidato di Washington.

    Dalam wawancara dengan Reuters, Hotard menyatakan kunci dari kesepakatan adalah “teknologi Amerika memberikan kapabilitas dasar, yaitu platform komputasi dari Nvidia, kini dibangun khusus untuk mobile.”

    Peralatan yang dikembangkan lewat kerja sama Nokia dan Nvidia ditargetkan dirilis komersial pada 2027, sebagai bagian dari teknologi 5G kemudian teknologi 6G.

    Hotard bergabung dengan Nokia pada April dari Intel. Ia memimpin Nokia untuk mengubah fokus ke bisnis data center. Kerja sama dan investasi Nvidia membuat perusahaan perancang chip tersebut sebagai pemegang saham terbesar kedua di Nokia.

    Nokia asal Finlandia dan Ericsson asal Swedia adalah produsen peralatan konektivitas di dalam data center dan antara data center. Pengembangan AI mendongkrak permintaan atas produk buatan kedua perusahaan.

    Saat ini, Nokia menggunakan chip buatan Marvell untuk mayoritas produknya. Chip buatan Nvidia bakal lebih mahal. Namun, Mads Rosendal dari Danske Bank Credit Research menyatakan Nokia bakal diuntungkan dengan dominasi Nvidia di pasar data center AS.

    Nvidia dan Nokia juga bermitra dengan operator telekomunikasi AS, T-Mobile untuk mengembangkan teknologi radio berbasis AI dan 6G yang ditargetkan mulai diuji coba pada 2026.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Panas! Kapal Mata-Mata Rusia Terciduk Wara-wiri di Depan “Gerbang” AS

    Panas! Kapal Mata-Mata Rusia Terciduk Wara-wiri di Depan “Gerbang” AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kapal militer Rusia kembali memicu kewaspadaan Amerika Serikat setelah Penjaga Pantai AS pada Kamis (13/11/2025) waktu setempat mengonfirmasi telah memantau keberadaan kapal tersebut yang beroperasi sekitar 15 mil laut di selatan Oahu, Hawaii, pada 29 Oktober.

    “Bekerja bersama mitra dan sekutu, kru kami memantau dan merespons aktivitas kapal militer asing di dekat perairan teritorial kami untuk melindungi perbatasan maritim dan mempertahankan kepentingan kedaulatan kami,” kata pernyataan resmi penjaga pantai, dilansir Newsweek.

    Penjaga Pantai AS menjelaskan bahwa pesawat HC-130 Hercules dan kapal patroli William Hart telah melakukan pengintaian udara dan pelayaran dekat terhadap kapal tersebut, yang diidentifikasi sebagai Kareliya, kapal intelijen Rusia kelas Vishnya.

    Pemantauan dilakukan sesuai hukum internasional untuk memastikan keamanan maritim dan mendukung upaya pertahanan dalam negeri AS.

    Secara hukum, kapal militer asing diizinkan beroperasi di luar batas wilayah teritorial 12 mil laut sebuah negara. Namun, pejabat Penjaga Pantai menegaskan bahwa mereka secara rutin mengawasi aktivitas tersebut demi melindungi kepentingan AS di kawasan Pasifik.

    “Bertindak sesuai hukum internasional, personel Penjaga Pantai memantau aktivitas kapal Rusia di dekat perairan teritorial AS untuk menyediakan keamanan maritim bagi kapal-kapal AS yang beroperasi di kawasan tersebut dan untuk mendukung upaya pertahanan dalam negeri AS.”

    Kemunculan kapal intelijen Rusia terjadi di tengah hubungan yang memburuk antara Washington dan Moskow. Kedua negara gagal mencapai terobosan terkait perang Rusia-Ukraina, sebuah janji kampanye besar Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya mengatakan perdamaian akan tercapai segera setelah ia kembali menjabat.

    Trump kemudian mengakui prosesnya jauh lebih sulit dan kompleks daripada perkiraannya.

    Situasi makin memanas ketika Trump mengumumkan niatnya memulai kembali pengujian senjata nuklir AS. Ia mengatakan telah menginstruksikan Pentagon untuk melanjutkan uji coba nuklir, sementara Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjelaskan kepada wartawan bahwa komitmen itu sejalan dengan langkah “negara-negara lain di seluruh dunia.”

    Ketegangan juga muncul di Eropa, di mana beberapa pemimpin menuduh Rusia melanggar kedaulatan mereka dengan meluncurkan drone dan balon ke wilayah udara negara-negara anggota NATO. Insiden tersebut bahkan mendorong sejumlah negara memicu Pasal 4 NATO, yang mewajibkan negara anggota berkonsultasi ketika merasa terancam oleh tindakan provokatif.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BBC Minta Maaf Soal Suntingan ‘Sesat’ Pidato Trump

    BBC Minta Maaf Soal Suntingan ‘Sesat’ Pidato Trump

    Jakarta –

    BBC secara resmi telah meminta maaf kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas suntingan yang dituduh menyesatkan dalam dokumenter Panorama, kata penyiar publik Inggris itu pada Kamis (13/11), tetapi menolak bahwa masalah ini menjadi dasar untuk gugatan pencemaran nama baik.

    Trump sebelumnya mengancam akan menggugat BBC sebesar $1 miliar (sekitar Rp 15 triliun) karena menyesatkan pemirsa mengenai pidatonya. Pidato itu disampaikan kepada para pendukungnya di Washington, DC pada 6 Januari 2021, beberapa saat sebelum kemenangan pemilu Joe Biden pada 2020 resmi disahkan oleh Kongres.

    Program Panorama menyambungkan dua cuplikan dari salah satu pidato Trump yang jaraknya lebih dari 50 menit, sehingga menimbulkan kesan bahwa ia mendorong kerusuhan di Capitol.

    Dokumenter itu, yang disiarkan beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS 2024, juga menghapus bagian di mana Trump mengatakan ia ingin para pendukungnya melakukan demonstrasi secara damai.

    Kontroversi ini telah menyebabkan pengunduran diri Direktur Jenderal BBC Tim Davie dan CEO News Deborah Turness.

    Apa yang dikatakan BBC dalam suratnya kepada Trump?

    Dalam pernyataan pada Kamis, BBC mengatakan direkturnya, Samir Shah, telah “mengirim surat pribadi ke Gedung Putih yang menjelaskan kepada Presiden Trump bahwa ia dan perusahaan menyesal atas suntingan pidato presiden pada 6 Januari 2021.”

    “Kami sangat tidak setuju bahwa ada dasar untuk klaim pencemaran nama baik,” tambah pernyataan itu.

    BBC menambahkan bahwa program itu “tidak akan disiarkan lagi dalam bentuk ini di platform BBC manapun.”

    Apa yang dikatakan BBC tentang gugatan pencemaran nama baik Trump?

    Dalam surat tersebut, BBC menjelaskan alasan mengapa mereka tidak percaya tuduhan pencemaran nama baik Trump.

    BBC menjelaskan bahwa mereka tidak menayangkan episode Panorama tersebut di saluran AS, dan juga tidak memiliki hak untuk menayangkannya.

    Lembaga penyiaran Inggris ini juga membantah bahwa suntingan itu dilakukan dengan maksud menyesatkan pemirsa, melainkan hanya untuk mempersingkat pidato yang panjang.

    BBC juga berargumen bahwa dokumenter itu tidak menimbulkan kerugian bagi Trump, seperti yang diklaim Presiden AS, karena pada akhirnya ia terpilih kembali. BBC juga menunjukkan bahwa cuplikan tersebut tidak dimaksudkan untuk ditonton secara terpisah, melainkan bagian dari siaran berdurasi satu jam yang berisi berbagai pendapat yang mendukung Trump.

    Trump sebelumnya menargetkan beberapa organisasi media terkenal lainnya dengan gugatan besar atas apa yang ia anggap liputan yang tidak menguntungkan, termasuk jaringan TV CNN, ABC, dan CBS, serta perusahaan pemilik The New York Times dan Wall Street Journal.

    Apa klaim baru yang dihadapi BBC?

    Penarikan kembali BBC ini muncul saat perusahaan menghadapi tuduhan baru bahwa program lain, Newsnight, yang disiarkan dua tahun sebelumnya, telah menyunting pidato Trump pada 6 Januari dengan cara yang juga dianggap menyesatkan.

    Dalam episode Newsnight yang disiarkan pada Juni 2022, pidato Trump disunting sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia secara eksplisit mendorong para pendukungnya melakukan kerusuhan dan menghentikan Kongres dari pengesahan kemenangan Biden.

    Menanggapi tuduhan terbaru ini, yang dilaporkan oleh podcast terkait surat kabar Inggris The Daily Telegraph, BBC mengatakan pihaknya “memegang standar editorial tertinggi” dan sedang “menyelidiki” masalah ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Momen Pidato Trump soal Gaza Diinterupsi di Parlemen Israel

    (ita/ita)

  • AS Setuju Jual Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan, China Geram!

    AS Setuju Jual Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan, China Geram!

    Jakarta –

    Pemerintah China bereaksi keras atas persetujuan pemerintah Amerika Serikat soal kesepakatan penjualan peralatan militer ke Taiwan. Beijing menegaskan bahwa pihaknya “menentang keras” hal itu.

    “Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip ‘Satu China’,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian dalam konferensi pers reguler pada hari Jumat (14/11) ketika ditanya tentang kesepakatan tersebut.

    “China sangat tidak puas dan menentang keras hal ini,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/11/2025).

    Sebelumnya, Pentagon atau Departemen Pertahanan AS mengatakan pemerintah AS menyetujui kemungkinan penjualan suku cadang jet tempur dan komponen perbaikannya senilai US$ 330 juta (Rp 5,5 triliun) ke Taiwan. Pentagon menyebut suku cadang dan komponen perbaikan itu diperlukan untuk menjaga kesiapan operasional jet tempur dan pesawat militer buatan AS yang digunakan Taiwan.

    “Penjualan yang diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan penerima untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang, dengan menjaga kesiapan operasional armada F-16, C-130 (dan pesawat-pesawat lainnya),” kata Pentagon dalam pernyataannya pada Kamis (13/11) waktu setempat, dilansir Reuters, Jumat (14/11/2025).

    China mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk menguasai pulau tersebut.

    Pemerintah Taipei sangat menentang klaim kedaulatan Beijing, dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka sendiri.

    Pengumuman soal kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan itu muncul setelah Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir bulan lalu, dalam upaya mengamankan kesepakatan perdagangan.

    Sebelum pertemuan puncak itu digelar, terdapat kekhawatiran di Taipei bahwa mungkin ada semacam “penjualan” kepentingan Taiwan oleh Trump kepada Xi.

    Washington memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Beijing, tetapi juga mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei dan merupakan pemasok senjata terpenting bagi Taiwan.

    Pada September lalu, Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun) untuk Taiwan. Keputusan Trump pada saat itu menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan. Namun Trump, menurut laporan The Washington Post pada saat itu, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Setujui Penjualan Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan

    Trump Setujui Penjualan Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui kemungkinan penjualan suku cadang jet tempur dan komponen perbaikannya senilai US$ 330 juta (Rp 5,5 triliun) ke Taiwan. Hal ini menandai transaksi potensial pertama sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari lalu.

    Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/11/2205), menyebut suku cadang dan komponen perbaikan itu diperlukan untuk menjaga kesiapan operasional jet tempur dan pesawat militer buatan AS yang digunakan Taiwan.

    “Penjualan yang diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan penerima untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang, dengan menjaga kesiapan operasional armada F-16, C-130 (dan pesawat-pesawat lainnya),” sebut Pentagon dalam pernyataannya pada Kamis (13/11).

    China mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk menguasai pulau tersebut.

    Pemerintah Taipei sangat menentang klaim kedaulatan Beijing, dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka sendiri.

    Pengumuman soal kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan itu muncul setelah Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir bulan lalu, dalam upaya mengamankan kesepakatan perdagangan.

    Sebelum pertemuan puncak itu digelar, terdapat kekhawatiran di Taipei bahwa mungkin ada semacam “penjualan” kepentingan Taiwan oleh Trump kepada Xi.

    Washington memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Beijing, tetapi juga mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei dan merupakan pemasok senjata terpenting bagi Taiwan.

    Pada September lalu, Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun) untuk Taiwan. Keputusan Trump pada saat itu menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan. Namun Trump, menurut laporan The Washington Post pada saat itu, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Disebutkan The Washington Post dalam laporannya bahwa para pejabat pertahanan AS dan Taiwan telah bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus untuk membahas paket penjualan senjata “yang totalnya bisa mencapai miliaran dolar”, termasuk drone, rudal, dan sensor untuk memantau garis pantai Taiwan.

    Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, kekhawatiran di Taipei semakin meningkat mengenai keteguhan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk mempertahankan pulau tersebut jika China menyerang.

    Namun, Trump sebelumnya mengatakan bahwa Xi telah memberitahunya jika Beijing tidak akan menginvasi Taiwan selama dia menjabat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Umumkan Operasi Militer di Amerika Latin, Targetnya Teroris Narkotika

    AS Umumkan Operasi Militer di Amerika Latin, Targetnya Teroris Narkotika

    Washington DC –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengumumkan operasi militer terbaru AS untuk “menyingkirkan teroris narkotika” di Amerika Latin. Pengumuman ini disampaikan saat kekhawatiran meningkat soal pengerahan kekuatan militer AS di kawasan itu dapat memicu konflik yang lebih luas.

    Dalam pengumuman via media sosial X tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (14/11/2025), Hegseth menyebut operasi militer terbaru AS yang bernama “Operation Southern Spear” bertujuan untuk “mengamankan tanah air kita dari narkoba”.

    “Hari ini, saya mengumumkan Operation SOUTHERN SPEAR,” tulis Hegseth dalam postingan media sosial pada Kamis (13/11) waktu setempat.

    “Misi ini membela tanah air kita, menyingkirkan para teroris narkotika dari belahan Bumi kita, dan mengamankan tanah air kita dari narkoba yang membunuh rakyat kita,” sebutnya.

    Pernyataan Hegseth itu tidak memberikan penjelasan lebih detail soal apa yang akan dilakukan dalam operasi militer tersebut, atau bagaimana operasi tersebut mungkin berbeda dari rentetan aksi militer yang telah dilakukan AS beberapa waktu terakhir di kawasan tersebut.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump melancarkan rentetan serangan militer di kawasan Karibia dan Pasifik Timur, setelah mengerahkan aset-aset Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk apa yang disebut Washington sebagai operasi antinarkoba.

    Sejak pengerahan militer pada awal September lalu, pasukan militer AS telah melancarkan serangan terhadap sekitar 20 kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan internasional di kawasan tersebut. Menurut data otoritas AS, sedikitnya 76 orang tewas akibat rentetan serangan tersebut.

    Ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai Operation Southern Spear, juru bicara Pentagon atau Departemen Pertahanan AS hanya merujuk kembali pernyataan Hegseth via media sosial X.

    Namun laporan media terkemuka AS, CBS News, pada Rabu (12/11) yang mengutip sejumlah sumber menyebutkan bahwa para pejabat militer senior AS telah memberikan opsi terbaru kepada Trump untuk operasi potensial di Venezuela, termasuk melibatkan serangan darat.

    Otoritas Venezuela mengumumkan, pada Selasa (11/11), soal apa yang mereka sebut sebagai pengerahan militer besar-besaran di seluruh negeri untuk melawan meningkatnya kehadiran Angkatan Laut AS di lepas pantai negara itu, termasuk kapal induk AS USS Gerald R Ford yang baru tiba di kawasan tersebut.

    Caracas mengkhawatirkan pengerahan militer AS, yang juga mencakup sejumlah jet tempur siluman F-35 ke Puerto Rico dan enam kapal perang di kawasan Karibia, merupakan plot perubahan rezim yang terselubung.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Demokrat Rilis Email Jeffrey Epstein yang Sebut Namanya, Trump Berang

    Demokrat Rilis Email Jeffrey Epstein yang Sebut Namanya, Trump Berang

    Washington DC –

    Email terbaru Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual, yang dirilis Partai Demokrat mengindikasikan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengetahui kejahatan seksual yang dilakukan Epstein. Email itu menyebut Trump “menghabiskan waktu berjam-jam” dengan salah satu korban Epstein.

    Trump memberikan reaksi keras dengan menuduh Partai Demokrat sengaja menggunakan kasus Epstein untuk “mengelak” dari kegagalan besar mereka.

    “Partai Demokrat berupaya mengungkit kembali Hoaks Jeffrey Epstein karena mereka akan melakukan apa pun untuk mengelak dari betapa buruknya kinerja mereka selama shutdown, dan banyak masalah lainnya,” tulis Trump dalam tanggapannya via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Kamis (13/11/2025).

    Trump berulang kali membantah klaim yang menyebut dirinya mengetahui aktivitas perdagangan seks yang dilakukan Epstein, mantan temannya. Epstein yang seorang pemodal terkemuka AS ini telah meninggal bunuh diri di sel penjara tempatnya ditahan, tahun 2019 lalu, saat menunggu persidangan kasusnya.

    Namun skandal Epstein terbukti sulit diatasi oleh Trump. Partai Demokrat pada Komite Pengawas DPR AS menyebut tiga email baru Epstein yang dirilis ke publik telah “menimbulkan pertanyaan serius tentang Donald Trump dan pengetahuannya soal kejahatan mengerikan Epstein”.

    Dalam email tertanggal April 2011 yang ditujukan kepada rekan lamanya, Ghislaine Maxwell, Epstein menegaskan bahwa Trump menghabiskan banyak waktu dengan seorang wanita, yang kemudian diidentifikasi Gedung Putih sebagai penuduh utama Epstein, Virginia Giuffre.

    “Saya ingin Anda menyadari bahwa anjing yang tidak menggonggong itu adalah Trump,” tulis Epstein dalam emailnya. Dia menambahkan bahwa korban atau Giuffre “menghabiskan waktu berjam-jam di rumah saya bersamanya, dia tidak pernah disebut-sebut”.

    Maxwell, yang dihukum atas perdagangan seks setelah kematian Epstein, menjawab: “Saya telah memikirkan hal itu…”

    Dalam email lainnya tertanggal 31 Januari 2019 kepada penulis Michael Wolff, Epstein diduga menulis: “Tentu saja dia mengetahui tentang gadis-gadis itu saat dia meminta Ghislaine untuk berhenti.”

    Dirilisnya email Epstein tersebut semakin menambah guncangan terhadap pemerintahan Trump lebih dari empat bulan setelah Departemen Kehakiman AS berusaha menutup kasus tersebut.

    Partai Demokrat, yang berupaya memanfaatkan kontroversi yang memanas, sedang berupaya menggelar pemungutan suara untuk memaksa publikasi berkas lengkap kasus Epstein. Trump telah memperingatkan para politisi Partai Republik untuk tidak jatuh ke dalam “jebakan”.

    “Hanya Republikan yang sangat buruk, atau bodoh, yang akan jatuh ke dalam jebakan itu,” katanya.

    “Partai Demokrat menggunakan Hoaks Jeffrey Epstein untuk mencoba mengalihkan perhatian dari kegagalan besar mereka, khususnya kegagalan terbaru mereka — SHUTDOWN,” sebut Trump.

    Gedung Putih Sebut Trump Tak Lakukan Kesalahan Apa Pun

    Gedung Putih juga memberikan reaksi keras dengan menuduh Partai Demokrat secara selektif membocorkan email-email Epstein untuk “menciptakan narasi palsu guna mencemarkan nama baik Presiden Trump”.

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa Giuffre, yang meninggal bunuh diri pada April lalu, telah menyatakan Trump “sangat ramah kepadanya dalam interaksi mereka yang terbatas”.

    “Jeffrey Epstein merupakan anggota di Mar-a-Lago hingga Presiden Trump mengeluarkannya karena Jeffrey Epstein adalah seorang paedofil dan dia orang aneh,” sebut Leavitt saat berbicara kepada wartawan.

    “Email-email ini sama sekali tidak membuktikan apa pun selain fakta bahwa Presiden Trump tidak melakukan kesalahan apa pun,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Momen Tak Terduga, Trump Bercanda Tanya Berapa Istri Presiden Suriah

    Momen Tak Terduga, Trump Bercanda Tanya Berapa Istri Presiden Suriah

    Washington DC –

    Momen tak terduga terjadi di Gedung Putih saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan candaan ke Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, dengan menanyakan berapa banyak istrinya. Momen ini terekam video yang viral di media sosial.

    Dalam langkah diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti dilansir NDTV dan People, Kamis (13/11/2025), Trump menjamu Al-Sharaa di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat. Al-Sharaa menjadi pemimpin pertama Suriah yang berkunjung ke Gedung Putih sejak negara itu merdeka tahun 1946 silam.

    Pertemuan keduanya sebelumnya tidak terbayangkan. Al-Sharaa, mantan komandan Al-Qaeda yang pernah dicap teroris oleh Washington dan bahkan kepalanya dihargai US$ 10 juta oleh AS, berdiri di samping Trump dalam kunjungan resmi pertamanya sebagai Presiden Suriah.

    Kunjungan ini dilakukan saat AS memperpanjang penangguhan sanksi terhadap Suriah selama 180 hari.

    Video pertemuan itu, yang beredar luas di internet, merekam percakapan ringan antara kedua pemimpin, dengan Trump terlihat memberikan hadiah parfum kepada Al-Sharaa. Dia menyemprotkan parfum itu ke arah Al-Sharaa sambil berkata: “Ini wewangian terbaik… Dan yang satunya lagi untuk istri Anda.”

    Dengan nada bercanda, Trump kemudian bertanya ke Al-Sharaa: “Berapa istri Anda?”

    “Satu,” jawab Al-Sharaa yang disambut tawa.

    Trump lalu membalas: “Dengan kalian, saya tidak pernah tahu.”

    Dalam kunjungannya, Al-Sharaa mengatakan dirinya memberikan hadiah simbolis kepada Trump, berupaya artefak kuno Suriah, termasuk apa yang digambarkannya sebagai “alfabet pertama dalam sejarah, perangko pertama dalam sejarah, not musik pertama, dan tarif bea cukai pertama”.

    Mengakui sejarah masa lalu Al-Shara yang bergejolak, Trump menyampaikan komentar bijak. “Kita semua memiliki masa lalu yang kelam, tetapi dia juga memiliki masa lalu yang kelam. Dan saya pikir, sejujurnya, jika Anda tidak memiliki masa lalu yang kelam, Anda tidak akan memiliki kesempatan,” ucapnya.

    Al-Sharaa yang berusia 43 tahun ini, merebut kekuasaan atas Suriah tahun lalu setelah pasukan oposisi yang dipimpinnya dengan cepat menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad dalam serangan kilat yang berpuncak pada 8 Desember 2024.

    Pertemuan di Gedung Putih ini menjadi pertemuan ketiga antara Al-Sharaa dan Trump. Mereka sebelumnya bertemu di Arab Saudi pada Mei lalu di sela-sela Dewan Kerja Sama Teluk dan saat Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Teken RUU Akhiri Shutdown Pemerintah AS

    Trump Teken RUU Akhiri Shutdown Pemerintah AS

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang mengakhiri shutdown atau penutupan pemerintah. Ini berarti shutdown pemerintah AS yang berlangsung selama 43 hari terakhir akan berakhir.

    Penandatanganan RUU itu, seperti dilansir AFP, Kamis (13/11/2025), dilakukan Trump di Ruang Oval Gedung Putih pada Rabu (12/11) malam waktu setempat. Dia sempat melontarkan tudingan terhadap Partai Demokrat, yang disebutkan melakukan “pemerasan” selama kebuntuan berlangsung di parlemen.

    “Hari ini, kita memberikan pesan yang jelas bahwa kita tidak akan pernah menyerah pada pemerasan,” tegas Trump sebelum menandatangani RUU tersebut, yang disambut tepuk tangan para anggora parlemen Republik yang hadir di Ruang Oval.

    Penandatanganan oleh Trump ini dilakukan setelah Kongres AS, pada Rabu (12/11), sepakat untuk mengakhiri penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS, yang membuat ratusan ribu pekerja tidak dibayar.

    Dalam voting yang digelar di Kongres AS, para anggota DPR yang didominasi Partai Republik memberikan suara dukungan untuk RUU yang mengatur anggaran terbaru untuk pemerintahan. Senat AS sebelumnya terlebih dahulu menyetujui RUU yang akan membuka kembali departemen dan lembaga federal AS tersebut.

    Meskipun RUU itu diloloskan oleh Kongres AS, banyak anggota Partai Demokrat yang marah atas apa yang mereka anggap sebagai penyerahan diri oleh pemimpin partai.

    “Mereka mengetahui hal itu akan menyakitkan, dan mereka tetap melakukannya,” kata Ketua DPR Mike Johnson dalam pidato tajam di hadapan para anggota DPR AS sebelum voting digelar, menuding partai minoritas sebagai penyebab kebuntuan.

    “Seluruh tindakan itu sia-sia. Itu salah dan kejam,” sebutnya.

    RUU yang ditandatangani Trump itu mengatur pendanaan untuk pembangunan militer, urusan veteran, Departemen Pertanian dan Kongres hingga musim gugur mendatang, serta seluruh pemerintahan AS hingga akhir Januari mendatang.

    Sekitar 670.000 pegawai negeri sipil yang dirumahkan akan kembali bekerja, dan jumlah serupa yang tetap bekerja tanpa kompensasi — termasuk lebih dari 60.000 petugas Kendali Lalu Lintas Udara (ATC) dan staf keamanan di bandara-bandara AS — akan mendapatkan gaji mereka yang tertunggak selama shutdown.

    RUU itu juga memulihkan kondisi para pegawai federal yang dipecat Trump selama shutdown, sementara perjalanan udara yang terganggu di berbagai wilayah AS akan berangsur-angsur normal kembali.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)