Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Tarif Impor Trump Juga Bisa Guncang Keamanan Internasional

    Tarif Impor Trump Juga Bisa Guncang Keamanan Internasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai kebijakan tarif impor pemerintahan Donald Trump berpotensi mengguncang sistem perdagangan global sekaligus mengganggu stabilitas keamanan internasional.

    Menurut AHY, kebijakan tarif impor Trump dapat mendorong dunia menuju fragmentasi blok ekonomi-politik baru. Ia mengkhawatirkan munculnya aliansi tandingan apabila banyak negara memilih berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat. Aliansi-aliansi baru ini, lanjutnya, bisa berkembang menjadi kutub kekuatan yang saling bersaing di berbagai sektor.

    “Bukan hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam pengaruh strategis dan militer. Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang sudah ada, termasuk di kawasan Asia Pasifik,” ujar AHY dalam sambutannya pada panel discussion The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    AHY menambahkan, dinamika internasional saat ini tidak lagi dibangun atas dasar kesetaraan dan rasa saling percaya. Sebaliknya, relasi global semakin didominasi oleh kekuatan sepihak. Ketegangan di berbagai kawasan seperti perang Rusia-Ukraina, eskalasi krisis di Gaza dan Iran, serta konflik Laut Tiongkok Selatan menjadi contoh nyata.

    “Situasi ini bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Dunia harus bersiap dengan skenario terburuk, yakni pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan,” tegas AHY.

    Dalam konteks ini, AHY mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan dual track diplomacy. Presiden Prabowo disebut telah mengirim tim negosiator ke Washington DC, sekaligus memperkuat komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan dunia internasional lainnya.

    “Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif, tanggap terhadap situasi global. Diplomasi yang tidak reaktif, tetapi juga tidak pasif,” puji AHY terkait langkah indonesia merespons tarif impor Trump.

  • Diplomasi Kapal Perang, Iran Dikepung Senjata Amerika: Peta Penumpukan Aset Militer AS di Teluk – Halaman all

    Diplomasi Kapal Perang, Iran Dikepung Senjata Amerika: Peta Penumpukan Aset Militer AS di Teluk – Halaman all

    Iran Dikepung Mesin Perang Amerika: Peta Penumpukan Aset Militer AS di Timur Tengah

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) secara signifikan memperluas kehadiran militernya di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran, serangan Houthi yang sedang berlangsung di Laut Merah, dan konflik Israel di Gaza.

    Peningkatan kehadiran aset militer AS ini mencakup pengerahan sistem pertahanan rudal, pesawat pengebom strategis, kapal induk, dan kelompok penyerang (Carrier Strike Group) yang beroperasi dari Laut Merah hingga Pulau Diego Garcia di Samudera India.

    Penumpukan mesin-mesin perang ini bertepatan dengan perundingan nuklir berisiko tinggi antara Washington dan Teheran yang dijadwalkan pada Sabtu (12/4/2025) di Oman (Minggu waktu Indonesia).

    Presiden AS, Donald Trump mengancam akan melakukan aksi militer dan sanksi tambahan jika negosiasi dengan Iran ini berujung kegagalan.

    Iran, meski menyatakan skeptis, telah setuju untuk berpartisipasi dalam perundingan, menekankan kesediaan untuk terlibat meskipun nada konfrontatif Washington.

    Perundingan AS-Iran di Oman merupakan momen diplomatik yang krusial bagi hubungan kedua negara.

    Perhatian global terfokus pada apakah perundingan tersebut dapat membatasi ambisi pengembangan nuklir oleh Teheran. 

    Israel telah menyatakan kekhawatiran atas potensi perjanjian yang lemah yang membiarkan kemampuan pengayaan Iran tetap utuh.

    KETEGANGAN AS-IRAN – USS Carl Vinson saat berlayar bersama kapal Angkatan Laut Kerajaan Australia HMAS Warramunga selama operasi bilateral di Samudra Hindia, Desember 2021. Negosiasi nuklir Iran belum terlaksana, AS sudah mengirimkan kapal induk ke dekat Iran (Akun X resmi kapal induk Angkatan Laut AS USS Carl Vinson (CVN 70)/@CVN70)

    Iran Dikepung Mesin Perang AS

    Penempatan sistem persenjataan canggih baru-baru ini menggarisbawahi kesiapan Washington untuk meningkatkan militer, sekaligus memperkuat pertahanan Israel, mitra abdi AS, terhadap potensi pembalasan Iran.

    Sina Azodi, seorang dosen di Universitas George Washington dan pakar kebijakan luar negeri Iran, mengatakan, dilansir NW kalau peningkatan tersebut mencerminkan keseriusan sikap AS atas ancamannya ke Teheran.

    “Diplomasi kapal perang AS, ancaman terselubung dan eksplisit berupa tindakan militer, dan pengerahan aset ke wilayah tersebut telah meningkatkan kemungkinan bahwa AS akan menggunakan kekuatan kasar untuk menghadapi perluasan nuklir Iran,” kata Sina.

    Menurut Panglima Perang AS wilayah Indo-Pasifik, Laksamana Sam Paparo, lebih dari 70 penerbangan pesawat kargo militer, C-17 telah mengirimkan satu batalion pertahanan udara Patriot AS dari Pasifik ke Timur Tengah. 

    Sistem ini dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak pendek dan menengah dan akan memperkuat pertahanan terhadap Iran atau proksinya.

    Lokasi pasti penempatan batalion Patriot masih dirahasiakan.

    Baterai peluncur persenjataan peluru kendali Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) kedua juga telah dikerahkan ke Israel. 

    Sistem senilai 1 miliar dolar AS, yang terintegrasi dengan radar dan pertahanan udara Israel, dapat mencegat target hingga 124 mil jauhnya. 

    Sekitar 100 tentara AS ditempatkan di Israel untuk mengoperasikannya.

    Pentagon juga telah menempatkan pesawat pengebom siluman B-2 Spirit di Diego Garcia di Samudra Hindia, menempatkannya dalam jangkauan target fasilitas Iran. 

    Pesawat berkemampuan nuklir ini mampu melakukan misi penetrasi dalam dan merupakan bagian dari postur pencegahan yang lebih luas saat AS bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi .

    KEPUNG IRAN – Foto tagkap layar NW, Minggu (13/4/2025) menunjukkan peta penempatan aset militer Amerika Serikat (AS) yang mengepung Iran. Manuver AS ini bertepatan dengan pembicaraan negosiasi AS-Iran di Oman soal pengembangan nuklir Teheran. AS ingin agar Iran menyetop segala sesuatu terkait pengembangan nuklir, adapaun Teheran beralasan kalau program pengayaan nuklir mereka untuk kebutuhan energi.

    Dua kelompok penyerang kapal induk AS kini juga berada di wilayah tersebut.

    Pengerahan USS Harry S. Truman telah diperpanjang, sementara USS Carl Vinson telah tiba dengan kelengkapan pesawat tempurnya. Ini termasuk A-10 Thunderbolt II dan jet F/A-18 tambahan, yang mampu memberikan dukungan udara berkelanjutan dalam suatu konflik.

    Kedua kelompok kapal induk tersebut meningkatkan kemampuan Amerika untuk mencegah provokasi angkatan laut Iran dan menanggapi berbagai ancaman, termasuk serangan Houthi terhadap pengiriman barang di Laut Merah.

    Kapal perang dan pesawat AS diketahui telah melakukan serangan udara di Yaman untuk menghentikan operasi Houthi.

    Dr. Sina Azodi , Dosen Hubungan Internasional, Universitas George Washington mengatakan baik AS maupun Iran sama-sama memanfaatkan perundingan ini untuk mengukur niat masing-masing.

    “Saya pikir Iran sedang menjajaki diplomasi dengan pemerintahan Trump untuk melihat parameter kesepakatan ini. Jika AS ingin menghentikan program nuklir Teheran, tidak akan ada kesepakatan karena Iran tidak akan menerimanya. Namun, jika AS, seperti yang dikatakan Trump dan Steven Witkoff, hanya ingin verifikasi, maka ada peluang untuk mencapai kesepakatan – dengan syarat AS akan menerima kapasitas pengayaan di Iran.”

    Di tengah situasi ini, Laksamana Sam Paparo, Komando Indo-Pasifik AS berkata kalau kekuatan militer untuk antisipasi kegagalan perundingan, sudah disiapkan.

    “Hanya setelah memindahkan satu batalion Patriot ke AOR CENTCOM, dibutuhkan 73 penerbangan kargo C-17 untuk bergerak… Kebutuhan daya angkut kita harus diperhatikan,” papar Paparo menjelaskan pergerakan militernya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyatakan: “Dengan sungguh-sungguh dan penuh kewaspadaan, kami memberikan kesempatan yang sesungguhnya kepada diplomasi. AS harus menghargai keputusan yang diambil ini meskipun mereka sedang dilanda kehebohan yang bersifat konfrontatif.”

    “Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi akan memimpin delegasi masing-masing di Muscat, Oman, pada hari Sabtu. Terlepas dari apakah diplomasi berhasil atau konflik meningkat, postur militer Washington menunjukkan bahwa mereka tengah mempersiapkan diri untuk kedua kemungkinan tersebut,” tulis penutup ulasan NW soal penumpukan aset militer AS di Timur Tengah.

     

    (oln/nw/*)

  • Tanda Tanya Visa Ratusan Mahasiswa Asing dkk Mendadak Dicabut AS

    Tanda Tanya Visa Ratusan Mahasiswa Asing dkk Mendadak Dicabut AS

    Jakarta –

    Pencabutan visa terhadap ratusan mahasiswa hingga peneliti asing di Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas menimbulkan tanda tanya. Tindakan ini dilakukan di tengah kebijakan imigrasi yang semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Berdasarkan laporan CNN setelah meninjau dokumen pengadilan, pernyataan dari pengacara, dan pengumuman dari lebih dari 80 universitas dan perguruan tinggi di seluruh negeri, mengonfirmasi bahwa lebih dari 525 mahasiswa, dosen, dan peneliti telah visanya dicabut tahun ini.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

    Kasus-kasus yang pertama kali menjadi sorotan publik menarget individu yang dituduh mendukung organisasi teroris, seperti penangkapan Mahmoud Khalil setelah aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia.

    Namun saat ini semakin banyak ancaman deportasi terhadap mahasiswa terjadi karena alasan yang relatif sepele-seperti pelanggaran kecil yang sudah lama terjadi, menurut pengacara imigrasi-atau bahkan tanpa alasan yang jelas.

    Penargetan terhadap warga negara asing yang terafiliasi dengan universitas-universitas ternama AS ini terjadi di tengah tindakan keras imigrasi yang lebih luas oleh pemerintahan Trump, termasuk penggunaan kewenangan luas untuk menyatakan sejumlah migran sebagai anggota geng dan mendeportasi mereka tanpa sidang.

    “Semua instrumen dalam undang-undang imigrasi sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang digunakan dengan cara yang menimbulkan kepanikan massal, kekacauan, dan ketakutan, dengan harapan para mahasiswa tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan pada akhirnya akan meninggalkan negara ini secara sukarela,” kata Jeff Joseph, presiden terpilih Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika.

    Dilansir CNN, Minggu (13/4/2025), pengacara Petrova, Greg Romanovsky menyebut tindakan yang dilakukan otoritas AS itu sebagai hukuman yang tidak sebanding. Greg mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanya sebagai kesalahan yang tidak disengaja.

    CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

    “Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya,” tulis pesan tersebut.

    Saat ini Petrova mendekam di fasilitas tahanan Imigrasi dan Bea Cukai di Louisiana. Menurut catatan ICE, dia menunggu sidang pada 9 Juni yang bisa berakhir dengan deportasinya ke Rusia.

    Menurut pengacaranya, Petrova kemungkinan akan segera ditangkap karena sikap vokalnya menentang invasi Rusia ke Ukraina.

    “Penahanannya tidak hanya tidak perlu, tapi juga tidak adil,” ujar Romanovsky.

    Baca imbauan KBRI di halaman berikutnya

    Imbauan KBRI ke Mahasiswa Indonesia

    Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional di AS, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC memberikan imbauan kepada mahasiswa Indonesia. KBRI meminta seluruh mahasiswa Indonesia untuk mematuhi aturan yang berlaku di sana.

    Imbauan terhadap mahasiswa Indonesia di AS ini disampaikan oleh KBRI lewat akun Instagram @indonesiaindc, seperti dilihat Minggu (13/4/2025). KBRI mengingatkan WNI di Amerika Serikat untuk selalu menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

    “Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku,” tulis imbauan KBRI.

    KBRI juga menyampaikan, visa dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran antara lain, melakukan pekerjaan tanpa izin resmi (di luar OPT/CPT), tidak mempertahankan status sebagai mahasiswa penuh waktu (full-time student) dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, baik hukum lokal maupun federal.

    Adapun konsekuensi pencabutan visa F-1 dan J-1 mencakup antara lain: tidak dapat kembali ke Amerika Serikat meskipun form I-20 masih aktif, visa dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan, dan penolakan masuk kembali saat pemeriksaan imigrasi.

    Akibat hal tersebut, KBRI menyampaikan imbauan untuk mahasiswa di AS sebagai berikut:

    1. Segera menghubungi Designated School Official (DSO) apabila terjadi perubahan status atau menghadapi kendala imigrasi
    2. Berkonsultasi dengan pengacara imigrasi profesional apabila diperlukan
    3. Tidak kembali ke AS tanpa visa F-1 atau J-1 yang sah dan masih berlaku
    4. Memastikan status imigrasi dalam kondisi aman sebelum melakukan perjalanan internasional atau mengambil keputusan penting
    5. Menghubungi hotline perwakilan RI setempat untuk akses bantuan kekonsuleran, jika menghadapi tindakan dari otoritas imigrasi AS
    6. Kelola Media Sosial dengan Bijak – Hindari unggahan yang bisa disalahartikan dan berdampak hukum.
    7. Aktif di Komunitas Lokal – Gabung Permias/Mata Garuda untuk info, bantuan, & dukungan. Selalu Bawa ID – Wajib saat bepergian di luar tempat tinggal.
    8. Cek & Perbarui Dokumen – Pastikan visa, I-20/DS-2019, dan paspor selalu aktif.
    9. Gunakan Fasilitas Kampus – Konsultasi status imigrasi lewat International Student Services.
    10. Simpan Dokumen Cadangan – Buat salinan digital & cetak dokumen penting.
    11. Hindari Travel Saat Status Tidak Jelas – Bisa berujung penolakan masuk kembali ke AS.
    12. Jaga Kesehatan Mental – Rutin hubungi keluarga/teman di Indonesia.
    13. Lapor ke DSO – Wajib dalam 10 hari untuk perubahan alamat, jurusan, kampus, beasiswa, dll.
    14. Tetap waspada, patuhi aturan dan, dan saling jaga!

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apresiasi The Yudhoyono Institute pada strategi Prabowo

    Apresiasi The Yudhoyono Institute pada strategi Prabowo

    Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam forum diskusi bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global”, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Apresiasi The Yudhoyono Institute pada strategi Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 13 April 2025 – 15:00 WIB

    Elshinta.com – The Yudhoyono Institute (TYI) memberikan apresiasi pada strategi diplomasi yang dijalankan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika global akibat kebijakan sepihak Amerika Serikat.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif TYI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam forum diskusi bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global”, yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    “Kita mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomacy. Pertama, dengan mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, secara paralel membangun komunikasi aktif dengan para pemimpin Asia dan juga para pemimpin dunia lainnya,” ujar AHY di hadapan peserta diskusi.

    Menurut AHY, langkah ini tidak hanya tanggap terhadap situasi, tetapi juga adaptif dalam menghadapi kompleksitas tantangan internasional. Diplomasi yang dilakukan pemerintah, menurutnya, menunjukkan karakter kepemimpinan yang tidak reaktif, namun juga tidak bersikap pasif.

    Menurutnya, kebijakan kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden Donald Trump dan dampaknya terhadap ekonomi global dapat berisiko memecah dunia ke dalam dua arah ekstrem.

    “Arah pertama adalah perlawanan kolektif, di mana negara-negara lain akan menjauhi dominasi Amerika Serikat dan membentuk blok ekonomi baru. Arah kedua, jika kebijakan ini terbukti efektif, maka dunia justru akan semakin tunduk pada satu kekuatan hegemonik yang mendominasi, yakni Amerika Serikat,” paparnya.

    Bahkan AHY menilai bahwa kebijakan AS bukan hanya mengguncang sistem perdagangan internasional, tapi juga berpotensi mengacaukan stabilitas politik dan keamanan global.

    “Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga politik dan keamanan. Polarisasi akan semakin tajam, aliansi baru akan terbentuk, dan konflik lama bisa membesar, terutama di kawasan Asia Pasifik,” ungkapnya.

    Penulis: Rizky Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Negara-negara Korban Tarif Trump Harus Ajukan Gugatan ke WTO

    Negara-negara Korban Tarif Trump Harus Ajukan Gugatan ke WTO

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir menyatakan kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah sewajarnya dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) oleh negara-negara yang terkena dampaknya.

    “Kalau kita masih berkomitmen kepada sistem multilateral, semestinya kita (negara-negara korban tarif AS) ramai-ramai membawa AS ke WTO karena yang dilakukan oleh Presiden Trump melanggar prinsip-prinsip WTO,” ungkap Wamenlu di Jakarta, Minggu (13/4/2025), dilansir dari Antara.

    Alih-alih menempuh jalur multilateral, negara-negara yang terancam tarif tinggi dari AS justru memilih pendekatan bilateral. Contohnya, Vietnam memberikan konsesi berupa tarif 0%, dan Indonesia sendiri berencana mengirim delegasi untuk bernegosiasi langsung dengan pihak AS.

    Arrmanatha menilai bahwa tindakan AS juga melanggar prinsip perlakuan yang sama bagi seluruh anggota WTO (most-favoured nation), terutama karena Washington menerapkan tarif yang sangat tinggi terhadap produk asal Tiongkok.

    Tak hanya itu, permintaan AS agar Indonesia menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna memperoleh keringanan tarif dinilai bertentangan dengan prinsip national treatment WTO, yang menjunjung kesetaraan perlakuan antara produk domestik dan impor.

    Menurutnya, pendekatan kolektif untuk menggugat AS akan lebih kuat secara hukum dan politis karena mencerminkan solidaritas antarnegara dan komitmen pada sistem perdagangan global yang adil.

    Pada awal April, Presiden Trump menandatangani dekrit yang menetapkan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif hingga 32%. Namun, saat aturan ini seharusnya mulai berlaku pada 9 April, hanya tarif dasar sebesar 10% yang akhirnya diterapkan untuk sementara selama 90 hari.

    Meski demikian, AS tetap memberlakukan tarif tambahan hingga 145% terhadap produk dari Tiongkok, yang dibalas Beijing dengan tarif hingga 125% atas barang asal AS.

    Sementara itu, dalam pertemuan Dewan Perdagangan Barang WTO, sekitar 20 negara anggota telah mengkritik kebijakan tarif impor Trump. Negara-negara tersebut termasuk Tiongkok, Kanada, Jepang, Inggris, Norwegia, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Swiss.

  • Tarif Impor Trump Juga Bisa Guncang Keamanan Internasional

    AHY Dorong Penguatan Struktur Ekonomi Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi kebijakan tarif impor baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025), AHY menyerukan penguatan struktur ekonomi Indonesia agar tetap tangguh di tengah tekanan ekspor global.

    “Ketika ekspor tertekan, pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan,” kata AHY.

    AHY juga mengutip pesan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa krisis global dapat menjadi peluang untuk mendorong transformasi ekonomi, mempercepat hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

    Menanggapi dampak tarif impor Trump terhadap perdagangan global, AHY mengajak Indonesia untuk aktif dalam diversifikasi pasar ekspor ke kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South. Menurutnya, sistem perdagangan global harus tetap nondiskriminatif dan saling menguntungkan.

    AHY juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan diplomasi dua jalur (dual track diplomacy) dengan mengirim tim negosiasi ke Washington DC serta membangun komunikasi intensif dengan ASEAN dan pemimpin dunia lainnya.

    “Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif, dan juga tanggap diplomasi yang tidak reaktif, tetapi juga tidak pasif,” puji AHY.

    AHY memperingatkan bahwa kebijakan proteksionis Amerika berpotensi menciptakan fragmentasi blok-blok ekonomi dan politik baru, yang tidak hanya memicu konflik dagang, tetapi juga ketegangan militer dan strategis di kawasan seperti Asia Pasifik, Ukraina, Gaza, Iran, hingga Laut Tiongkok Selatan.

    “Ini bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Kita semua harus bersiap dengan skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan,” kata AHY terkait dampak tarif impor Trump.

  • AHY sebut Indonesia harus jadi pemersatu dunia

    AHY sebut Indonesia harus jadi pemersatu dunia

    Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berpidato membuka diskusi panel yang diselenggarakan TYI di Jakarta, Minggu (13/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    AHY sebut Indonesia harus jadi pemersatu dunia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Indonesia harus jadi pemersatu bagi negara-negara dunia yang makin terfragmentasi karena kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS).

    Pada saat membuka diskusi panel yang diselenggarakan TYI di Jakarta, Minggu, AHY mengatakan bahwa dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait dengan kenaikan tarif impor bukan hanya mengguncang sistem perdagangan, melainkan juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dunia.

    AHY mengemukakan bahwa Asia Pasifik akan menjadi panggung utama dalam dinamika global terkini. Ketika kekuatan besar saling mencurigai, lanjut dia, bangsa Indonesia harus membangun kepercayaan. Begitu pula, Ketika dunia mengedepankan kepentingan sempit, Indonesia harus menawarkan kerja sama luas.

    “Inilah jalan menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan,” kata AHY saat membuka diskusi yang bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global.

    Ia menyebutkan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi setelah adanya kebijakan AS, yakni negara-negara akan tunduk kepada dominasi ekonomi AS, atau negara-negara memilih untuk berhadapan dengan AS dengan menciptakan aliansi-aliansi baru.

    Jika negara-negara memilih untuk berhadapan, dia menilai dunia akan terdorong ke arah fragmentasi blok ekonomi politik baru. Aliansi-aliansi yang baru itu, bisa berkembang menjadi kutub kekuatan yang saling bersaing, tidak hanya perdagangan, tetapi juga pengaruh militer.

    “Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang ada,” kata Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

    Maka dari itu, AHY mengapresiasi dan mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mengirim diplomat ke Washington, D.C., Amerika Serikat, untuk berdialog mengenai kebijakan Trump itu, sekaligus membangun komunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara di ASEAN.

    “Ini wajah diplomasi adaptif, diplomasi yang tidak reaktif, tetapi juga tidak pasif,” katanya.

    Untuk itu, dia mengajak agar Indonesia menjadi jembatan untuk mengubah krisis menjadi peluang. Momentum ini bisa mendorong transformasi ekonomi dengan mempercepat hilirisasi dan digitalisasi hingga mewujudkan ekonomi hijau sekaligus ekonomi terbarukan.

    “Ketika ketakutan menyebar, mari kita hadirkan harapan. Dunia tidak hanya butuh pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang bisa menyatukan,” kata AHY.

    Ia lantas mengajak, “Mari kita bergerak bersama, bukan hanya untuk bertahan pada zaman yang terus berubah, melainkan untuk membentuk zaman itu sendiri.”

    Dalam acara diskusi itu, hadir presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, ekonom senior Chatib Basri, Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir, hingga Mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

    Sumber : Antara

  • Tarif Impor Trump Bawa Bencana Buruk Bagi Negara Berkembang, Asia dan Afrika Paling Terdampak – Halaman all

    Tarif Impor Trump Bawa Bencana Buruk Bagi Negara Berkembang, Asia dan Afrika Paling Terdampak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Badan Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan negara-negara berkembang untuk bersiap menghadapi bencana ekonomi dahsyat imbas tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Seperti diketahui pada awal April ini, Presiden AS Donald Trump secara resmi memberlakukan kebijakan tarif resiprokal kepada 180 negara di berbagai belahan dunia.

    Namun secara mengejutkan Trump mengumumkan bahwa pemberian tarif tinggi terhadap 56 negara  ditunda selama 90 hari. Kendati telah ditunda, namun kebijakan tersebut berpotensi membuat semua barang yang tidak dibuat di Amerika Serikat akan dikenakan pajak tambahan.

    Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan biaya barang yang akan di dijual ke pasar AS, termasuk berbagai produk asing yang berasal dari negara-negara berkembang asal Asia.

    The International Trade Center (ITC) atau Pusat Perdagangan Internasional menyebutkan bahwa kebijakan tarif Trump dapat berimbas pada perdagangan global yang dapat menyusut 3 persen hingga 7 persen.

    Selain itu produk domestik bruto global (global gross domestic bruto) atau GDP diproyeksi merosot 0,7 persen, dengan negara-negara berkembang menjadi yang paling terkena dampak, kata Pusat Perdagangan Internasional (ITC).

    “Ini sangat besar. Jika eskalasi antara China dan AS ini berlanjut, ini akan mengakibatkan pengurangan perdagangan antara kedua negara hingga 80 persen, dan efek berantainya secara menyeluruh dapat menjadi bencana besar,” kata Direktur Eksekutif Pusat Perdagangan Internasional Pamela Coke-Hamilton kepada Reuters, dikutip dari Reuters.

    Tak sampai disitu, Coke-Hamilton menyebut bahwa negara-negara berkembang juga berisiko mengalami kemunduran dari keuntungan ekonomi yang telah mereka peroleh dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing,” jelasnya.

    Ancaman ini dilontarkan bukan tanpa alasan, pasalnya banyak negara berkembang yang menggantungkan perekonomian mereka pada ekspor barang seperti tekstil, elektronik, baja, dan produk pertanian ke pasar AS.

    Akan tetapi setelah Trump memberlakukan tarif tinggi, barang-barang yang akan dijual ke AS dibanderol menjadi lebih mahal dari harga sebelumnya. Imbasnya permintaan barang dari negara berkembang akan menurun karena konsumen dan perusahaan AS mencari alternatif domestik atau dari negara yang tidak terkena tarif.

    Alhasil ekspor dari negara berkembang terhambat, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu ketidakpastian akibat perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Trump dapat memukul arus investasi asing ke negara berkembang, menyebabkan investor asing mulai menghindari kawasan yang terdampak ketegangan dagang

    Negara yang Terdampak Tarif Trump

    Adapun beberapa negara paling kurang berkembang di dunia yang berpotensi terdampak kebijakan Trump mayoritas dialami oleh negara di wilayah Asia Tenggara dan Afrika, seperti Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar.

    Menyusul yang lainnya Bangladesh yang merupakan eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia juga berpotensi terdampak, PBB  memperkirakan Bangladesh kehilangan 3,3 miliar  dolar jika tarif AS sebesar 37 persen tetap berlaku setelah jeda 90 hari.

    Hal serupa juga turut dialami Madagaskar yang sangat bergantung pada industri tekstil dan garmen sebagai penggerak utama ekonominya. Selama bertahun-tahun negara ini mendapatkan akses bebas tarif ke pasar AS melalui program AGOA (African Growth and Opportunity Act).

    Namun pada 2 April lalu Trump mulai menetapkan tarif impor, imbasnya sekitar 80 persen produk tekstil dan pakaian jadi buatan pabrik Tiongkok dan India yang ada di Madagaskar tak dapat lagi di ekspor ke AS.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145: Serangan Drone Rusia Rusak Situs Nuklir Chernobyl – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145: Serangan Drone Rusia Rusak Situs Nuklir Chernobyl – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.145 pada Minggu (13/4/2025).

    Ukraina tengah berupaya memperbaiki kerusakan pada bejana penahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl akibat serangan pesawat nirawak Rusia.

    Diplomat tinggi Rusia dan Ukraina saling melempar tuduhan atas pelanggaran gencatan senjata terbatas dalam sebuah konferensi di Turki pada Sabtu (12/4/2025), dikutip dari Politico.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145:
    Serangan Drone Rusia Rusak Struktur Penahan di Chernobyl, Ukraina Bergegas Cari Solusi

    Ukraina tengah berupaya memperbaiki kerusakan pada bejana penahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl akibat serangan pesawat nirawak Rusia.

    Kerusakan itu terjadi setelah serangan drone pada 14 Februari 2025 yang menimbulkan lubang besar di bagian luar struktur penahan dan menyebabkan ledakan di bagian dalam.

    Menteri Lingkungan Hidup Ukraina, Svitlana Hrynchuk, mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan langkah pemulihan terbaik.

    “Kami secara aktif mengerjakan ini,” ujar Hrynchuk, seperti dikutip Reuters pada Sabtu (12/4/2025).

    Ia menekankan bahwa memulihkan struktur penahan—yang juga dikenal sebagai “lengkungan”—merupakan prioritas utama demi mencegah potensi kebocoran radiasi.

    “Karena memastikan keselamatan nuklir dan radiasi adalah tugas utama,” tambahnya.

    Struktur lengkungan itu sendiri dipasang pada tahun 2019 untuk menutupi sarkofagus lama yang dibuat secara darurat pascabencana nuklir Chernobyl pada 1986.

    Sarkofagus tersebut telah mengalami kebocoran, sehingga struktur baru diperlukan untuk menahan radiasi lebih efektif.

    Serangan drone bulan Februari lalu menimbulkan kekhawatiran baru terhadap keamanan situs nuklir bersejarah ini, yang hingga kini masih memerlukan pengawasan ketat.

    Rusia dan Ukraina Saling Tuduh Langgar Gencatan Senjata Energi

    Diplomat tinggi Rusia dan Ukraina saling melempar tuduhan atas pelanggaran gencatan senjata terbatas dalam sebuah konferensi di Turki pada Sabtu (12/4/2025), dikutip dari Politico.

    Kesepakatan sementara yang ditengahi Amerika Serikat itu bertujuan menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi di kedua negara.

    Namun, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menuduh Rusia tetap melanjutkan serangan harian meskipun telah menyetujui jeda terbatas.

    Sybiha menyebut sejak gencatan disepakati, Rusia telah menembakkan hampir 70 rudal, lebih dari 2.200 drone peledak, dan lebih dari 6.000 bom udara berpemandu ke wilayah Ukraina, sebagian besar menyasar warga sipil.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, membantah tudingan tersebut.

    Ia menegaskan bahwa Moskow tetap mematuhi ketentuan gencatan senjata terbatas selama 30 hari.

    Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan bahwa Ukraina justru melakukan lima serangan terhadap infrastruktur energi Rusia hanya dalam satu hari terakhir.

    Lavrov Puji Trump Soal Konflik Ukraina

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memuji Donald Trump karena dinilai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konflik Ukraina dibandingkan pemimpin Barat lainnya.

    Pernyataan itu disampaikan Lavrov dalam Forum Diplomasi Antalya di Turki selatan pada Sabtu (12/4).

    “Presiden Trump adalah yang pertama dan, sejauh ini, hampir satu-satunya di antara para pemimpin Barat yang berulang kali dan dengan keyakinan menyatakan bahwa menarik Ukraina ke NATO adalah kesalahan besar,” kata Lavrov, dikutip dari The Guardian.

    Trump sebelumnya memang pernah menyatakan bahwa kecil kemungkinan Ukraina bisa merebut kembali seluruh wilayah yang diduduki Rusia.

    Ia juga mengatakan dirinya “OK” jika Ukraina tidak menjadi anggota NATO.

    Pernyataan ini sejalan dengan sikap Rusia yang sejak lama menolak perluasan aliansi militer Barat ke wilayah bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina.

    Utusan AS Bantah Dukung Pemisahan Ukraina

    Utusan khusus Amerika Serikat untuk Ukraina, Keith Kellogg, membantah bahwa dirinya mendukung gagasan pemisahan Ukraina sebagai bagian dari solusi damai.

    Klarifikasi ini muncul setelah pernyataannya dalam wawancara dengan The Times disorot tajam.

    Dalam wawancara tersebut, Kellogg mengatakan bahwa Ukraina bisa saja dibagi “hampir seperti Berlin setelah Perang Dunia Kedua”.

    Pernyataan itu memicu spekulasi bahwa Washington membuka peluang bagi pembagian wilayah Ukraina dalam proses negosiasi damai.

    Namun, lewat unggahan di platform X (dulu Twitter), Kellogg menegaskan bahwa komentarnya telah disalahartikan.

    Ia menjelaskan bahwa maksudnya adalah soal penempatan pasukan ketahanan pasca-gencatan senjata untuk mendukung kedaulatan Ukraina.

    Menurut Kellogg, di bawah rencana tersebut, pasukan Rusia akan tetap berada di wilayah yang kini dikuasai Moskow.

    Sementara itu, pasukan Inggris dan Prancis akan ditempatkan di Kyiv dan sejumlah wilayah lain di Ukraina.

    Pernyataan ini dilaporkan oleh The Times dan dikutip kembali oleh sejumlah media internasional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Perang Dagang AS-China, The Yudhoyono Institute Kasih Rekomendasi ke Pemerintah

    Perang Dagang AS-China, The Yudhoyono Institute Kasih Rekomendasi ke Pemerintah

    Jakarta –

    The Yudhoyono Institute (TYI) menilai langkah Pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif timbal balik (Reciprocal Tariff) sebesar 32% terhadap Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudahlah tepat. Menurutnya langkah tersebut merupakan diplomasi yang reaktif.

    AHY mengatakan dalam kondisi perang dagang ini, Indonesia harus bekerja keras untuk mempertahankan kedaulatannya. Kemudian, Indonesia harus terus memperjuangkan masa depannya yang gemilang.

    “Kita mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomasi. Pertama, mengirim tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, sekaligus dengan membangun komunikasi dengan para pemimpin Asia dan juga para pemimpin dunia lainnya. Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif dan juga tanggal,” kata Direktur Eksekutif TYI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Panel Discussion The Yudhoyono Institute di Grand Sahid Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    AHY mengatakan, TYI memiliki sejumlah pandangan untuk Pemerintah dalam merespon perang dagang Amerika Serikat – China yang semakin memanas. Pertama, perlunya memperkuat struktur ekonomi domestik.

    “Ketika ekspor kita sedang menghadapi tekanan yang serius, kita harus kerja keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita dengan menjaga daya-daya masyarakat, juga stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

    Kedua, AHY mengatakan Pemerintah Indonesia harus bisa mengambil peluang dalam krisis yang ada. Dalam hal ini, Ia mengingatkan untuk mendorong transformasi ekonomi kita, mempercepat hilirisasi dan digitalisasi.

    “Kemudian kita juga segera membutuhkan ekonomi hijau, termasuk energi, termasuk transisi energi yang terbarukan,” katanya.

    Ketiga, AHY mengatakan perlu adanya diversifikasi pasar dan mitra strategis. Ia mengatakan Indonesia harus aktif mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan potensial, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya.

    “Bersama mitra-mitra strategis, Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerjasama multilateral yang tidak diskriminatif dan juga saling menguntungkan,” katanya.

    Terakhir yakni, memperkuat solidaritas negara-negara ASEAN. AHY bilang hal ini penting agar tidak adanya perpecahan yang malah menambah kekacauan yang ada dengan agenda masing-masing.

    “ASEAN harus bersuara satu, membela prinsip perdagangan yang adil dan terbuka,” katanya.

    (kil/kil)