Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Presiden Venezuela Kecam Latihan Militer AS-Trinidad dan Tobago di Karibia

    Presiden Venezuela Kecam Latihan Militer AS-Trinidad dan Tobago di Karibia

    Jakarta –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam latihan militer gabungan yang baru-baru ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, Trinidad dan Tobago di Karibia. Maduro mengecam latihan militer tersebut sebagai tindakan tidak bertanggung jawab.

    “Pemerintah Trinidad dan Tobago sekali lagi mengumumkan latihan yang tidak bertanggung jawab, meminjamkan perairannya di lepas pantai negara bagian Sucre untuk latihan militer yang dimaksudkan untuk mengancam republik seperti Venezuela, yang tidak membiarkan dirinya diancam oleh siapa pun,” kata Maduro dalam sebuah acara di Caracas, dilansir AFP, Minggu (16/11/2025).

    Maduro menyerukan kepada para pendukungnya di negara bagian timur negara itu untuk mengadakan “aksi berjaga dan pawai permanen di jalan-jalan” selama manuver militer, yang dijadwalkan pada 16-21 November tersebut.

    Diketahui, Amerika Serikat telah mengerahkan kapal perang, jet tempur, dan ribuan tentara ke Amerika Latin dalam beberapa pekan terakhir dan melancarkan serangan terhadap 21 kapal yang diduga penyelundup narkoba, menewaskan sedikitnya 80 orang.

    Washington tidak memberikan bukti bahwa mereka yang menjadi sasaran adalah para penyelundup, dan kelompok pengamat hak asasi manusia mengatakan serangan itu ilegal.

    Diketahui, ini adalah latihan gabungan kedua yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Trinidad dan Tobago dalam waktu kurang dari sebulan.

    Pada Oktober, sebuah kapal perusak berpeluru kendali AS berlabuh di Trinidad selama empat hari untuk putaran latihan lainnya — dalam jangkauan tembak Venezuela, yang pemerintahnya menyebutnya sebagai “provokasi.”

    Tonton juga video “Presiden Venezuela Berbahasa Inggris: Not to War, Yes Peace!”

    (yld/gbr)

  • Studi Temukan Makin Banyak Orang Kena Penyakit Gagal Ginjal, Ini Biang Keroknya

    Studi Temukan Makin Banyak Orang Kena Penyakit Gagal Ginjal, Ini Biang Keroknya

    Jakarta –

    Sebuah studi global terbaru menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus penyakit ginjal kronis (PGK) atau gagal ginjal, kondisi ketika ginjal secara bertahap kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dan cairan berlebih dari darah.

    Untuk pertama kalinya, PGK kini menjadi 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia, menduduki peringkat kesembilan.

    Data yang dipimpin oleh peneliti dari NYU Langone Health, University of Glasgow, dan IHME University of Washington ini mengungkapkan:

    Kasus PGK global melonjak dari 378 juta orang pada tahun 1990 menjadi 788 juta orang pada tahun 2023, seiring dengan pertumbuhan dan penuaan populasi dunia.

    “Pekerjaan kami menunjukkan bahwa Penyakit Ginjal Kronis adalah penyakit yang umum, mematikan, dan semakin memburuk sebagai masalah kesehatan masyarakat yang utama,” kata Dr Josef Coresh, salah satu penulis senior studi dari NYU Langone.

    Faktor Risiko Penyakit Ginjal Kronis

    Laporan baru yang diterbitkan di jurnal The Lancet ini adalah perkiraan paling komprehensif mengenai PGK dalam hampir satu dekade. Selain membunuh secara langsung, penelitian ini menemukan PGK memiliki dampak ganda:

    Risiko Penyakit Jantung: Gangguan fungsi ginjal adalah faktor risiko utama penyakit jantung, berkontribusi pada sekitar 12 persen kematian kardiovaskular global.

    Kualitas Hidup: Pada tahun 2023, PGK adalah penyebab ke-12 terbesar dari penurunan kualitas hidup akibat disabilitas.

    Tiga faktor risiko terbesar untuk gagal ginjal adalah: gula darah tinggi (Diabetes), tekanan darah tinggi (Hipertensi), dan indeks massa tubuh tinggi (Obesitas).

    Sebagian besar pasien PGK dalam studi ini berada pada tahap awal penyakit. Ini adalah kabar penting, karena pengobatan cepat dengan obat-obatan dan perubahan gaya hidup dapat mencegah kebutuhan akan intervensi dramatis dan mahal seperti dialisis dan transplantasi ginjal.

    Namun, Dr. Morgan Grams, salah satu penulis utama, menekankan bahwa penyakit gagal ginjal saat ini kurang terdiagnosis dan kurang terobati.

    “Laporan kami menggarisbawahi perlunya lebih banyak tes urine untuk mendeteksinya lebih awal dan perlunya memastikan pasien mampu membayar dan mengakses terapi setelah mereka didiagnosis,” ujar Dr. Grams.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Setengah Juta Warga di Singapura Kena Penyakit Ginjal “
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

  • Mengapa Trump Bakal Tolak Orang Diabetes-Obesitas Masuk AS?

    Mengapa Trump Bakal Tolak Orang Diabetes-Obesitas Masuk AS?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan tidak biasa bagi warga asing yang ingin tinggal di AS. Trump memerintahkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS untuk menolak visa bagi warga negara asing yang dinilai bisa menjadi “beban” terkait kesehatannya, seperti orang yang memiliki diabetes dan dalam kondisi obesitas.

    Dirangkum detikcom dari beberapa sumber, Minggu (16/11/2025), aturan baru ini akan diterapkan mulai Januari 2026 mendatang. Tidak hanya diabetes dan obesitas, tetapi aturan ini juga berlaku untuk beberapa penyakit.

    Menurut laporan Politico, aturan baru ini mewajibkan kesehatan imigran dan kondisi medis tertentu — termasuk penyakit kardiovaskular dan pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik dan neurologis, serta gangguan mental — untuk dipertimbangkan, karena kondisi-kondisi ini mungkin memerlukan perawatan medis senilai ratusan ribu dolar.

    Imigran yang mengajukan visa untuk tinggal permanen di Amerika Serikat harus menjalani pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang disetujui pemerintah. Semua pemohon visa akan dites untuk penyakit menular, seperti TBC, dan diwajibkan untuk mengisi formulir tentang riwayat penggunaan narkoba atau alkohol, masalah kesehatan mental, atau kekerasan.

    Mereka juga harus menunjukkan apakah mereka telah menerima vaksinasi untuk melindungi dari penyakit menular seperti campak, polio, dan hepatitis B.

    Arahan baru ini tidak hanya memperluas daftar kondisi medis yang perlu dipertimbangkan secara signifikan, tetapi juga memberikan wewenang yang lebih besar kepada petugas imigrasi untuk menerima atau menolak visa hanya berdasarkan status kesehatan pemohon dan kemampuan mereka untuk membayar perawatan medis tanpa bantuan pemerintah.

    “Apakah pemohon memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menutupi biaya perawatan tersebut selama masa hidupnya tanpa mencari bantuan tunai publik atau perawatan jangka panjang dengan biaya pemerintah?” demikian isi surat kawat tersebut.

    “Apakah ada tanggungan yang memiliki disabilitas, kondisi medis kronis, atau kebutuhan khusus lainnya dan memerlukan perawatan sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan pekerjaannya?” adalah pertanyaan lain yang disertakan dalam surat kawat tersebut.

    Dilaporkan bahwa sekitar 10% populasi dunia menderita diabetes, dan penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di dunia. Dalam konteks ini, langkah Washington ini akan menghambat kedatangan lebih banyak imigran ke Amerika Serikat.

    Diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, rencana untuk mencegah lebih banyak warga negara asing datang ke AS telah mencakup jaminan hingga US$15.000 untuk pelancong dari negara tertentu, biaya US$100.000 untuk pekerja visa H-1B, dan penolakan visa berdasarkan temuan “pandangan anti-Amerika”.

    Tonton juga video “Trump Yakin Thailand-Kamboja Akan Baik-baik Saja Meski Ada Konflik”

    (yld/gbr)

  • Yang Diabetes hingga Obesitas Ditolak Trump Masuk ke AS

    Yang Diabetes hingga Obesitas Ditolak Trump Masuk ke AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan tidak biasa. Trump memerintahkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS untuk menolak visa bagi warga negara asing yang dinilai bisa menjadi “beban” terkait kesehatannya, seperti orang yang memiliki diabetes dan dalam kondisi obesitas.

    Dirangkum detikcom dari beberapa sumber, Sabtu (15/11/2025), aturan baru ini akan diterapkan mulai Januari 2026 mendatang. Tidak hanya diabetes dan obesitas, tetapi aturan ini juga berlaku untuk beberapa penyakit.

    Menurut laporan Politico, aturan baru ini mewajibkan kesehatan imigran dan kondisi medis tertentu — termasuk penyakit kardiovaskular dan pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik dan neurologis, serta gangguan mental — untuk dipertimbangkan, karena kondisi-kondisi ini mungkin memerlukan perawatan medis senilai ratusan ribu dolar.

    Imigran yang mengajukan visa untuk tinggal permanen di Amerika Serikat harus menjalani pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang disetujui pemerintah. Semua pemohon visa akan dites untuk penyakit menular, seperti TBC, dan diwajibkan untuk mengisi formulir tentang riwayat penggunaan narkoba atau alkohol, masalah kesehatan mental, atau kekerasan.

    Mereka juga harus menunjukkan apakah mereka telah menerima vaksinasi untuk melindungi dari penyakit menular seperti campak, polio, dan hepatitis B.

    Arahan baru ini tidak hanya memperluas daftar kondisi medis yang perlu dipertimbangkan secara signifikan, tetapi juga memberikan wewenang yang lebih besar kepada petugas imigrasi untuk menerima atau menolak visa hanya berdasarkan status kesehatan pemohon dan kemampuan mereka untuk membayar perawatan medis tanpa bantuan pemerintah.

    “Apakah pemohon memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menutupi biaya perawatan tersebut selama masa hidupnya tanpa mencari bantuan tunai publik atau perawatan jangka panjang dengan biaya pemerintah?” demikian isi surat kawat tersebut.

    Aturan tersebut juga mengimbau para pejabat untuk mempertimbangkan kesehatan keluarga pemohon, termasuk anak-anak atau orang tua lanjut usia.

    “Apakah ada tanggungan yang memiliki disabilitas, kondisi medis kronis, atau kebutuhan khusus lainnya dan memerlukan perawatan sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan pekerjaannya?” adalah pertanyaan lain yang disertakan dalam surat kawat tersebut.

    Dilaporkan bahwa sekitar 10% populasi dunia menderita diabetes, dan penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di dunia. Dalam konteks ini, langkah Washington ini akan menghambat kedatangan lebih banyak imigran ke Amerika Serikat.

    Diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, rencana untuk mencegah lebih banyak warga negara asing datang ke AS telah mencakup jaminan hingga US$15.000 untuk pelancong dari negara tertentu, biaya US$100.000 untuk pekerja visa H-1B, dan penolakan visa berdasarkan temuan “pandangan anti-Amerika”.

    Halaman 2 dari 2

    (zap/whn)

  • Logitech Akui Alami Peretasan, Data Penting Pelanggan hingga Karyawan Dicuri

    Logitech Akui Alami Peretasan, Data Penting Pelanggan hingga Karyawan Dicuri

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa aksesori perangkat keras Logitech mengonfirmasi bahwa perusahaan mengalami pelanggaran data setelah serangan siber yang diklaim dilakukan kelompok pemerasan Clop. Data pelanggan, vendor, hingga karyawan berhasil dibobol.

    Dikutip dari Bleeping Computer, Sabtu (15/11/2025) kelompok peretas yang sama juga melancarkan serangan pencurian data melalui Oracle e-Business Suite pada Juli lalu.

    Dalam kasus serangan siber Logitech, manajemen telah melakukan pengajuan Formulir 8-K kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat hari ini. Pihaknya memastikan bahwa sejumlah data telah dicuri dalam insiden tersebut.

    “Logitech International S.A. (‘Logitech’) baru-baru ini mengalami insiden keamanan siber terkait eksfiltrasi data. Insiden tersebut tidak berdampak pada produk, operasi bisnis, maupun manufaktur Logitech,” tulis perusahaan tersebut dalam pernyataannya. 

    Setelah mendeteksi insiden, Logitech mengaku segera mengambil langkah investigasi dan penanganan dengan bantuan perusahaan keamanan siber eksternal terkemuka. 

    Namun, dia tak menampik bahwa data yang dicuri kemungkinan mencakup informasi terbatas milik karyawan dan konsumen, serta pelanggan dan pemasok. 

    Meski demikian, perusahaan memastikan bahwa peretas tidak mendapatkan akses ke data sensitif seperti nomor identitas nasional atau informasi kartu kredit, karena data tersebut tidak disimpan dalam sistem yang disusupi.

    Logitech juga menjelaskan bahwa pelanggaran terjadi akibat kerentanan zero-day pihak ketiga, yang langsung ditambal segera setelah perbaikan tersedia.

    Konfirmasi ini muncul setelah geng Clop minggu lalu menambahkan Logitech sebagai korban di situs kebocoran data mereka, dan mengaku telah membocorkan hampir 1,8 TB data yang dicuri.

    Meski Logitech tidak menyebutkan vendor perangkat lunak yang terkait, insiden ini sangat mungkin dipicu oleh kerentanan zero-day Oracle yang dieksploitasi Clop dalam serangan pencurian data pada Juli.

    Sebagai informasi, pada bulan lalu Mandiant dan Google melaporkan kampanye pemerasan baru yang menargetkan banyak perusahaan menggunakan klaim pencurian data dari Oracle E-Business Suite. 

    Perusahaan-perusahaan tersebut menerima email ancaman dari operasi ransomware Clop yang memperingatkan bahwa data mereka akan dibocorkan jika tebusan tidak dibayar.

    Tidak lama setelah itu, Oracle mengonfirmasi adanya celah zero-day bernomor CVE-2025-61882, dan merilis pembaruan darurat untuk menutup kerentanan tersebut.

    Riwayat Serangan Zero-Day Clop

    Kelompok Clop dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam mengeksploitasi zero-day untuk pencurian data besar-besaran. Pada 2020, serangan menyasar ke Accellion FTA hingga memengaruhi hampir 100 organisasi. 

    Pada 2021, kelompok tersebut mengenai SolarWinds Serv-U, dan setahun setelahnya menyadar ke GoAnywhere MFT hingga lebih dari 100 perusahaan terdampak. 

    Pada 2023, serangan serupa juga mengacaukan MOVEit Transfer yang berdampak pada 2.773 organisasi di seluruh dunia dan pada 2024 kelompok tersebut menyasar ke Dua zero-day Cleo (CVE-2024-50623 dan CVE-2024-55956). 

    Selain Logitech, organisasi yang juga terdampak serangan pencurian data Oracle E-Business Suite 2025 termasuk Harvard, Envoy Air, dan The Washington Post.

    Adapun, Logitech International S.A., perusahaan elektronik multinasional asal Swiss ini dikenal memproduksi beragam solusi perangkat keras dan perangkat lunak seperti periferal komputer, perangkat gaming, sistem kolaborasi video, produk audio, hingga perangkat rumah pintar.

  • Alasan Trump Perketat Aturan Visa Bagi Pemohon yang Obesitas hingga Diabetes

    Alasan Trump Perketat Aturan Visa Bagi Pemohon yang Obesitas hingga Diabetes

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, memberi tahu perwakilan diplomatik AS di luar negeri bahwa Amerika Serikat akan mempertimbangkan obesitas, diabetes, kanker, dan berbagai kondisi kesehatan lainnya sebagai dasar untuk menolak pemberian visa. Kebijakan ini dilaporkan pada Kamis, di tengah upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengurangi imigrasi.

    Mengutip sebuah memo Departemen Luar Negeri tertanggal 6 November, The Washington Post melaporkan Rubio menginstruksikan konsulat dan kedutaan AS mengenai arahan tersebut, sebuah langkah yang diperkirakan akan memperketat proses penyaringan pemohon visa, termasuk warga Korea Selatan yang ingin bermigrasi ke AS.

    Arahan ini diterbitkan berdasarkan aturan public charge, yaitu ketentuan imigrasi AS yang memungkinkan penolakan visa atau kartu hijau apabila seorang pemohon dipandang berpotensi menjadi pihak yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

    “Petugas harus mempertimbangkan kondisi kesehatan pemohon,” demikian isi memo tersebut, menurut laporan surat kabar itu.

    “Sejumlah kondisi medis, termasuk namun tidak terbatas pada penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik, penyakit neurologis, dan gangguan kesehatan mental, dapat memerlukan biaya perawatan hingga ratusan ribu dolar,” tulisnya.

    Arahan itu juga menyarankan petugas visa untuk mempertimbangkan obesitas dalam proses penilaian, dengan alasan bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan sleep apnea, tekanan darah tinggi, dan depresi klinis.

    Panduan tersebut turut meminta petugas menilai pemohon dari aspek lain, seperti apakah mereka sudah melewati usia pensiun, jumlah tanggungan yang dimiliki, termasuk anak-anak atau orang tua lanjut usia, serta faktor lainnya.

    Saat diminta mengonfirmasi keberadaan memo itu, juru bicara utama Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott, mengatakan bukan rahasia lagi bahwa pemerintahan Trump mengutamakan kepentingan rakyat Amerika.

    “Ini termasuk menegakkan kebijakan yang memastikan sistem imigrasi kita tidak menjadi beban bagi pembayar pajak,” ujarnya dalam tanggapan kepada Yonhap News Agency.

    Dalam kerangka kebijakan “America First”, pemerintahan Trump memang telah memperketat aturan imigrasi, memperkuat keamanan perbatasan, dan berupaya mencegah pemborosan dana publik.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/suc)

  • Indonesia Harapkan Rancangan Resolusi DK PBB Dapat Menjembatani Perdamaian di Palestina

    Indonesia Harapkan Rancangan Resolusi DK PBB Dapat Menjembatani Perdamaian di Palestina

    JAKARTA – Indonesia mengharapkan rancangan resolusi mengenai Jalur Gaza yang tengah dibahas oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjembatani perdamaian di dunia.

    Amerika Serikat pekan ini dilaporkan telah mengedarkan draft resolusi DK PBB yang telah direvisi yang akan mengesahkan mandat dua tahun bagi pemerintahan di Gaza, hingga pembentukan pasukan internasional untuk mengawasi keamanan dan demiliterisasi

    Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkan mengatakan, seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono, pembicaraan mengenai rancangan resolusi telah dilakukan di Istanbul, Turki dan dilanjutkan di New York, Amerika Serikat.

    “Indonesia mengharapkan sekiranya diadopsi, rancangan resolusi tersebut dapat menjembatani upaya menuju perdamaian di Palestina, termasuk mendorong kelancaran masuknya bantuan kemanusiaan ke Palestina, dan penguatan kapasitas otoritas Palestina serta pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping) yang imparsial dengan mandat PBB,” jelas Yvonne kepada VOI.id melalui pesan singkat, Sabtu 15 November.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dalam keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Hari Rabu mengatakan draft baru mengenai resolusi DK PBB tengah dibahas di New York.

    Ilustrasi pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. (UN Photo/Loey Felipe)

    “Di New York, draft baru sedang dipersiapkan. Unit-unit tertentu akan dibentuk dan mandat mereka perlu dijelaskan dengan jelas. Kita perlu menyempurnakan detail ini untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina,” jelasnya dikutip dari The National.

    Kendati demikian, Menlu Abdelatty tidak merinci apakah draft baru tersebut sepenuhnya berbeda dari versi yang diedarkan minggu lalu oleh AS, yang akan mengesahkan mandat dua tahun bagi pemerintahan transisi di Gaza dan pasukan internasional untuk mengawasi keamanan dan demiliterisasi.

    Draft tersebut dibagikan kepada 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB, serta mitra regional seperti UEA, Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Turki.

    “Ini proses yang rumit, dan jelas rencana ini harus dapat diimplementasikan,” ungkapnya.

    Setelahnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio optimis rancangan resolusi tersebut dalam diselesaikan DK PBB.

    The National yang mengetahui draft tersebut menyebutkan bahasa eksplisit yang menghubungkan kemajuan di Jalur Gaza dengan proses politik menuju kenegaraan Palestina.

    Draft tersebut menyatakan, setelah program reformasi untuk Otoritas Palestina “dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan pembangunan kembali Gaza telah maju, kondisi-kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina”.

    Rancangan ini juga mewajibkan Washington untuk “membangun dialog antara Israel dan Palestina guna menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera”.

    Rancangan tersebut berupaya untuk lebih memperkuat gencatan senjata dalam resolusi tersebut, dengan menyatakan bahwa dewan “mendukung Rencana Komprehensif, mengakui para pihak telah menerimanya, dan menyerukan semua pihak untuk melaksanakannya secara menyeluruh, termasuk mempertahankan gencatan senjata, dengan itikad baik dan tanpa penundaan”.

    Lebih jauh dikatakan, proposal tersebut akan menugaskan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengamankan Gaza dan mengawasi proses demiliterisasi.

    Kata-kata baru dalam rancangan tersebut mengklarifikasi pasukan Israel akan mundur secara bertahap seiring dengan perluasan kendali ISF.

    “Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri dari Jalur Gaza berdasarkan standar, tonggak sejarah, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara IDF, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat,” demikian bunyi teks tersebut.

    Teks tersebut juga mencatat perimeter keamanan terbatas akan tetap berlaku “hingga Gaza benar-benar aman dari ancaman teror yang muncul kembali”.

    Yvonne menegaskan, Indonesia konsisten mengenai kemerdekaan Palestina dan terwujudnya Solusi Dua Negara.

    “Pemerintah Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina termasuk terwujudnya solusi dua negara, dan siap berkontribusi guna mendukung upaya tersebut dan menciptakan perdamaian di kawasan,” tegas Yvonne.

  • Menang Judi Rp 2,5 Miliar Berkat ChatGPT, Uangnya Habis Buat Ini

    Menang Judi Rp 2,5 Miliar Berkat ChatGPT, Uangnya Habis Buat Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Carrie Edwards, seorang wanita 68 tahun dari Virginia, tidak pernah menyangka percakapannya dengan ChatGPT justru mengantarnya pada kemenangan lotere besar, yang kemudian ia serahkan seluruhnya untuk amal.

    Melansir The Washington Post, Edwards memenangkan US$150.000 dari undian Powerball pada awal September. Namun alih-alih menyimpan rezeki nomplok itu, ia memilih untuk menyumbangkan semuanya kepada tiga lembaga amal yang dekat di hatinya.

    Keputusan itu datang setelah momen yang ia sebut sebagai “panggilan semesta”.

    “Saya baru saja mendengar sekeras yang Anda bisa dengar, Tuhan atau siapa pun yang Anda percaya di alam semesta berkata, ini, ‘ini bukan uang Anda’,” kata Edwards, dikutip dari The Washington Post, Sabtu (15/11/2025).

    Donasinya menjadi sangat tepat waktu karena dua dari tiga organisasi tersebut sedang menghadapi lonjakan kebutuhan akibat penutupan pemerintah federal.

    Bermula dari ChatGPT

    Kisah ini dimulai di sebuah 7-Eleven ketika Edwards menemani temannya membeli tiket Powerball. Pada 6 September, jackpot mencapai lebih dari US$1,7 miliar, terbesar kedua dalam sejarah Powerball.

    Edwards sebenarnya bukan pemain lotere. Temannya memberi dua saran: beli tiket kertas, jangan online; dan jangan gunakan pengganda Power Play karena dianggap “penipuan”. Ia malah melakukan sebaliknya.

    Ia membuat akun Lotere Virginia, lalu membuka ChatGPT, alat yang baru saja ia gunakan untuk riset. Ia bertanya, “Apakah Anda punya nomor pemenang untuk saya?” dan chatbot itu menjawab, “Keberuntungan adalah keberuntungan.” Edwards lalu memasukkan nomor yang muncul dan bahkan membayar ekstra untuk Power Play.

    Ia gagal mendapatkan jackpot, namun tidak sadar ikut undian dua, yang berarti angkanya mengikuti dua kali penarikan. Ketika notifikasi kemenangan muncul, ia mengira itu penipuan atau hanya hadiah kecil. Tetapi setelah membuka akunnya, ia menemukan dirinya memenangkan US$50.000 yang dikalikan tiga berkat Power Play.

    Ia sempat bercanda tentang temannya yang seorang veteran Angkatan Darat.

    “Angkatan Laut 1, Angkatan Darat 0,” katanya, merujuk pada latar keluarganya yang berasal dari Angkatan Laut.

    Donasi untuk Warisan Keluarga

    Donasi pertamanya sebesar US$40.000 dialamatkan ke Navy-Marine Corps Relief Society, sesuai permintaan mendiang ayahnya dalam surat wasiat. Ayahnya adalah pilot pesawat tempur yang menutup karier di Pentagon.

    Donasi itu datang pada momen krusial, kata Presiden dan CEO organisasi tersebut, Robert Ruark, di tengah kekhawatiran soal gaji pemerintah dan cuti karena penutupan. Uang itu dipakai membantu keluarga militer yang menghadapi kesulitan akibat penutupan, penempatan, dan keadaan darurat.

    Sumbangan berikutnya terinspirasi dari mendiang suaminya, Steve, yang meninggal tahun lalu akibat degenerasi frontotemporal. Edwards yang merawatnya hingga akhir aktif sebagai sukarelawan dan donor di Asosiasi Degenerasi Frontotemporal.

    CEO organisasi itu, Susan Dickinson, menyebut donasi US$50.000 dari Edwards sebagai hal yang “sangat jarang” dan “sangat berdampak”. Dana tersebut akan dipakai untuk penelitian, hibah percontohan, serta menghubungkan pasien dan peneliti.

    Membantu 10.000 Warga Richmond

    Donasi ketiga, sebesar US$40.000, ditujukan untuk Shalom Farms, organisasi yang menyediakan hasil bumi segar bagi sekitar 10.000 warga Richmond. Sebagai relawan dan anggota dewan, Edwards tahu betul kebutuhan mereka.

    Penutupan pemerintah membuat bantuan pangan tertunda, sehingga permintaan melonjak. “Kami perlu membeli lebih banyak barang untuk memastikan kami memiliki cukup persediaan untuk orang-orang,” ujar Direktur Eksekutif Shalom Farms, Anna Ibrahim.

    “Donasi seperti yang diberikan Carrie sungguh mengejutkan… artinya kami dapat menjangkau orang-orang di mana pun mereka berada dengan lebih banyak produk,” sambungnya.

    Dana itu juga akan mendukung petani lokal serta program lain di organisasi tersebut.

    Viral Hingga ke Luar Negeri

    Setelah Lotre Virginia mengumumkan kemenangannya, kisah Edwards cepat menyebar. Bahkan di salon langganannya, pemilik salon menunjukkan wajahnya terpampang di halaman depan surat kabar Vietnam.

    Ketiga anaknya terkejut namun mendukung keputusan ibunya memberikan seluruh hadiah, Edwards pun tak pernah menyesal.

    “Saya merasa telah diberi wadah untuk memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya, bagi warisan suami saya, bagi warisan ayah saya, melalui tindakan. Itulah yang paling berkesan,” pungkas Edwards.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Bilang Sudah Ambil Keputusan Soal Venezuela, Apa Itu?

    Trump Bilang Sudah Ambil Keputusan Soal Venezuela, Apa Itu?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya “semacam” telah mengambil keputusan tentang Venezuela. Hal ini disampaikannya pada Jumat (14/11) waktu setempat seiring pengerahan militer AS di Amerika Latin telah memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas.

    “Saya semacam telah mengambil keputusan,” kata Trump kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One saat ia melakukan perjalanan ke kediamannya di Florida, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (15/11/2025).

    “Saya tidak bisa memberi tahu Anda apa itu, tetapi kami telah membuat banyak kemajuan dengan Venezuela dalam hal menghentikan masuknya narkoba,” tambah Trump.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Washington telah mengerahkan kapal perang, jet tempur, dan ribuan tentara ke Amerika Latin dan melancarkan serangan terhadap 21 kapal yang diduga sebagai kapal penyelundup narkoba. Serangan-serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 80 orang.

    Kapal induk Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, yang merupakan kapal induk terbesar di dunia, tiba di Amerika Latin pada hari Selasa lalu, dengan tujuan yang dinyatakan untuk membantu melawan perdagangan narkoba di wilayah tersebut.

    Namun, pemerintah Venezuela khawatir pengerahan militer AS, yang juga mencakup pesawat tempur siluman F-35 yang dikirim ke Puerto Riko dan kapal-kapal Angkatan Laut AS di Karibia tersebut, merupakan plot perubahan rezim yang terselubung.

    Media CBS News pada hari Rabu lalu, mengutip beberapa sumber yang mengatakan bahwa para pejabat militer senior telah menyampaikan kepada Trump soal opsi terbaru untuk kemungkinan operasi di Venezuela, termasuk serangan darat.

    Sebelumnya, pada tanggal 2 November, Trump mengesampingkan kemungkinan berperang dengan Venezuela, tetapi mengatakan bahwa masa pemerintahan Presiden Nicolas Maduro — yang ia tuduh sebagai gembong narkoba — tinggal menghitung hari.

    Presiden Kolombia, Gustavo Petro, juga menuduh bahwa tujuan akhir pengerahan militer AS adalah untuk merebut kekayaan minyak Venezuela dan mengacaukan Amerika Latin.

    Pemerintah Venezuela telah mengumumkan pengerahan militer nasionalnya sendiri untuk melawan meningkatnya kehadiran angkatan laut AS di lepas pantainya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Aturan Baru Trump soal Visa, Orang Obesitas Dilarang Masuk AS

    Aturan Baru Trump soal Visa, Orang Obesitas Dilarang Masuk AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Donald Trump mengintruksikan petugas visa untuk mempertimbangkan obesitas, beserta kondisi kesehatan kronis lainnya seperti jantung, kanker, dan diabetes sebagai proses penilaian. Kondisi-kondisi tersebut bisa dijadikan alasan penolakan visa untuk warga asing yang masuk ke Amerika Serikat.

    Dikutip dari laman The Washington Post, menteri luar negeri AS, Marco Rubio menyampaikan kepada konsulat dan kedutaan besar AS di seluruh dunia tentang perubahan kebijakan penerimaan visa. Langkah itu memperluas pemeriksaan medis yang sebelumnya hanya berfokus pada penyakit menular serta memberi alasan baru bagi petugas visa untuk menolak pemohon. Hal ini sebagai bagian dari upaya terbaru pemerintahan Donald Trump yang membatasi arus imigrasi.

    “Anda harus mempertimbangkan kesehatan pelamar,” demikian isi kabel Departemen Luar Negeri.

    “Kondisi medis tertentu-termasuk, namun tidak terbatas pada, penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik, penyakit neurologis, dan kondisi kesehatan mental-dapat memerlukan biaya perawatan senilai ratusan ribu dolar.”

    Konsulat kemudian disarankan untuk mempertimbangkan obesitas dalam menentukan pemberian visa. Disebutkan bahwa obesitas bisa menyebabkan sleep apnea, tekanan darah tinggi, dan depresi klinis.

    “Pedoman ini memberikan keleluasaan kepada petugas konsuler untuk menolak visa imigran maupun nonimigran berdasakan kondisi kesehatan umum yang selama ini tidak pernah dianggap sebagai alasan diskualifikasi,” kata pengacara imigrasi di Reston, Virginia.

    Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly mengatakan selama 100 tahun, kebijakan Departemen Luar Negeri mencakup kewenangan untuk menolak pemohon visa yang akan menimbulkan beban keuangan bagi pembayar pajak, seperti individu yang mencari perawatan kesehatan yang didanai publik AS. Hal ini juga semakin menguras sumber daya perawatan kesehatan dari warga negara Amerika.

    “Pemerintahan presiden Trump akhirnya sepenuhnya menegakkan kebijakan ini, dan mengutamakan rakyat Amerika.” katanya.

    Panduan Departemen Luar Negeri juga mengarahkan petugas visa untuk mempertimbangkan pelamar yang tidak memenuhi syaat untuk beberapa alasan baru. Mulai dari apakah mereka sudah melewati usia pensiun, berapa banyak tanggungan, seperti anak-anak atau orang lanju usia, hingga apakah ada tanggungan yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas.

    Menurut WHO, sekitar 16 persen orang dewasa di seluruh dunia tergolong obesitas pada tahun 2022. Sementara, sebanyak 14 persen mengidap diabetes.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Wamenkes: Anak Gemuk Belum Berarti Sehat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (elk/suc)