kab/kota: Washington

Efisiensi Anggaran, Trump Akan Tutup Konjen AS di Medan

Washington –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin melakukan efisiensi anggaran Departemen Luar Negeri AS. Kebijakan Trump ini akan mengakibatkan ditutupnya 10 kedutaan besar AS dan 17 Konsulat Jenderal (Konjen) AS di sejumlah negara, termasuk Konjen AS di Medan, Sumatera Utara.

Dilansir Reuters, Jumat (18/4/2025), Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih menyebut pemerintah AS sedang mempertimbangkan rekomendasi untuk menutup sedikitnya 27 misi AS yang sebagian besar berada di Afrika dan Eropa. Sepuluh dari misi tersebut adalah kedutaan besar dan sisanya adalah konsulat.

Menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters, sepuluh kedutaan besar yang sedang dipertimbangkan untuk ditutup berpusat di Eritrea, Grenada, Lesotho, Republik Afrika Tengah, Luksemburg, Republik Kongo, Gambia, Sudan Selatan, Malta, dan Maladewa.

Sementara 17 konsulat yang direkomendasikan untuk ditutup, lebih dari selusin berkantor pusat di Eropa. Empat sisanya adalah misi AS di Busan di Korea Selatan, Durban di Afrika Selatan, Medan di Indonesia, dan Douala di Kamerun.

Memo tersebut juga membahas cara untuk mengonsolidasikan misi besar seperti yang ada di Jepang dan Kanada dengan mengubah ukuran sejumlah konsulat di negara tersebut untuk mengurangi jejak.

Rekomendasi tersebut menyerukan pengurangan ukuran pos AS di Mogadishu, Somalia, dan Irak, yang dalam memo tersebut digambarkan sebagai ‘misi diplomatik termahal’ yang dioperasikan Washington.

(fas/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

18/04/2025 14:37
Negosiasi Tarif Trump, AS Turut Permasalahkan Penggunaan QRIS & GPN

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penerapan Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional/GPN sedikit banyak merugikan negaranya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk sektor keuangan tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/4/2025).

Meski demikian, dirinya belum menjelaskan secara detail hal apa yang akan dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadapi tarif Trump.

Airlangga bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu baru saja melakukan pertemuan dengan US Trade Representative (USTR) maupun US Secretary of Commerce pada Kamis (17/4/2025) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut membahas opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS, dengan prinsip adil dan imbang.

Adapun, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang masuk dalam rombongan ke Washington tersebut memperjelas, bahwa pada dasarnya ada beberapa perhatian USTR kepada Bank Indonesia (BI) dan OJK.

Hal tersebut tercantum dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025, yang terbit pada akhir Maret. Hanya beberapa hari sebelum Trump mengumumkan tarif resiprokal.

“Yaitu terkait beberapa PBI [Peraturan Bank Indonesia] mengenai Penyelenggara Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pembayaran. Juga terkait National Payment Gateway [GPN] dan Penggunaan QRIS,” ujar Susi kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Sebagaimana diketahui, Indonesia mendorong penggunaan QRIS baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan penggunaan mata uang lokal.

Menelisik dokumen NTE, nyatanya USTR lebih banyak menyoroti peraturan BI ketimbang OJK. Misalnya, berdasarkan Peraturan BI No. 21/2019, Indonesia QRIS untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, menyatakan keprihatinan bahwa selama proses pembuatan kebijakan ini, para pemangku kepentingan internasional tidak diberitahu tentang sifat dari potensi perubahan atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem semacam itu, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi dengan sistem pembayaran yang ada.

Sementara pada Mei 2023, BI mengamanatkan agar kartu kredit pemerintah diproses melalui GPN dan mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah.

“Perusahaan-perusahaan pembayaran AS khawatir bahwa kebijakan baru ini akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” tulis USTR dalam dokumen NTE.

Adapun, proses negosiasi tarif masih akan berlangsung dalam 60 hari ke depan atau hingga Juni 2025. Termasuk kesepakatan apa saja yang nantinya akan tercapai bagi kedua negara.

18/04/2025 14:37
Raksasa Toko Online China Naikkan Harga Gara-gara Tarif Trump

Washington –

Dua raksasa toko online China, Temu dan Shein, populer di Amerika Serikat lantaran harganya murah. Namun sekarang, mereka memperingatkan pelanggan AS bahwa akan ada kenaikan harga mulai minggu depan, karena tarif impor China yang besar dari Donald Trump mulai berlaku.

Kedua perusahaan dikenai pungutan impor baru, yang berarti pajak hingga 145% akan diterapkan pada barang-barang asal China. Tak hanya itu, mereka juga akan menderita akibat pembatalan pengecualian berjuluk de minimis, yang memungkinkan pengiriman senilai kurang dari USD 800 dapat diimpor bebas bea.

Pengecualian itu sangat penting dalam membantu menembus pasar AS, tempat mereka dapat mengirim barang murah dengan sedikit biaya. Pengecualian itu akan dihapus mulai 2 Mei.

Politisi AS, penegak hukum dan kelompok bisnis memang melobi untuk menghapus pengecualian yang telah berlaku lama tersebut. Mereka menyebutnya celah perdagangan yang memberi keuntungan bagi barang-barang China yang murah.

“Karena perubahan terbaru dalam aturan dan tarif perdagangan global, biaya operasional kami telah meningkat,” kata Shein yang dikutip detikINET dari Guardian, Jumat (18/4/2025).

“Untuk terus menawarkan produk yang Anda sukai tanpa mengurangi kualitas, kami akan melakukan penyesuaian harga mulai 25 April 2025. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk menjaga harga tetap rendah dan meminimalkan dampaknya pada Anda,” tambah mereka.

Tahun lalu, Temu dan Shein termasuk di antara pembelanja iklan terbesar di platform media sosial AS. Tetapi terkait perkembangan terbaru, mereka memangkas pengeluaran tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Itu bisa menjadi berita buruk bagi platform seperti Facebook, Instagram, Snap, X, dan TikTok yang bergantung pada iklan.

(fyk/hps)

18/04/2025 14:15
Trump Perintahkan Pemeriksaan Medsos Pemohon Visa AS yang Pernah ke Gaza

Washington –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pemeriksaan media sosial bagi semua pemohon visa AS yang pernah ke Jalur Gaza sejak 1 Januari 2007. Kebijakan itu disebut untuk memperketat pemeriksaan bagi pelancong asing.

Perintah untuk pemeriksaan media sosial itu mencakup semua visa imigran dan non-imigran, termasuk pekerja organisasi non-pemerintah serta individu yang telah berada di Gaza untuk jangka waktu tertentu, baik dalam kapasitas resmi atau diplomatik.

“Jika peninjauan hasil media sosial mengungkap potensi informasi yang merendahkan terkait masalah keamanan, maka SAO harus diserahkan,” kata Departemen Luar Negeri, dilansir Reuters, Jumat (18/4/2025).

Kebijakan terbaru Trump ini mengacu pada pendapat penasihat keamanan, yang merupakan investigasi antarlembaga untuk menentukan apakah pemohon visa menimbulkan risiko keamanan nasional bagi AS.

Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintahan Trump mencabut ratusan visa di seluruh negeri, termasuk status beberapa penduduk tetap yang sah berdasarkan Undang-Undang tahun 1952 yang mengizinkan deportasi imigran mana pun yang kehadirannya di negara tersebut dianggap merugikan kebijakan luar negeri AS.

Kabel tertanggal 17 April itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang mengatakan pada akhir Maret bahwa ia mungkin telah mencabut lebih dari 300 visa.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar mengenai komunikasi internal ketika ditanya tentang kabel tersebut, tetapi mengatakan setiap calon pelancong ke AS menjalani pemeriksaan keamanan antarlembaga yang ekstensif.

“Pemeriksaan keamanan berlangsung sejak saat setiap permohonan, melalui putusan visa, dan setelahnya selama masa berlaku setiap visa yang dikeluarkan, untuk memastikan individu tersebut tetap memenuhi syarat untuk bepergian ke Amerika Serikat,” tambahnya.

Pejabat Trump mengatakan pemegang visa pelajar dapat dideportasi karena dukungan terhadap Palestina dan kritik terhadap perilaku Israel dalam perang di Gaza, sebab tindakan mereka sebagai ancaman terhadap kepentingan kebijakan luar negeri AS.

Para kritikus Trump menyebut upaya itu sebagai serangan terhadap hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Konstitusi AS menjamin kebebasan berbicara bagi setiap orang di AS, terlepas dari status imigrasi. Namun, ada beberapa contoh besar tentang pencabutan visa mahasiswa yang menentang perang Israel di Gaza oleh pemerintah.

Di antara penangkapan yang paling banyak dipublikasikan adalah penangkapan yang terekam dalam video bulan lalu saat agen bertopeng menahan seorang mahasiswa Universitas Tufts dari Turki, Rumeysa Ozturk.

(fas/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

18/04/2025 13:01
Tim Cook Diam-diam Yakinkan Trump Agar Produk Apple Bebas Tarif Impor

Jakarta –

CEO Apple Tim Cook tidak berkomentar banyak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor baru untuk produk dari sejumlah negara, termasuk China. Ternyata, Cook diam-diam berupaya agar Apple dapat menghindari tarif tersebut.

Menurut laporan terbaru dari The Washington Post, Cook berbincang via telepon dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pekan lalu. Dirinya menjelaskan bagaimana tarif dapat menyebabkan harga iPhone naik.

Ia juga berdiskusi dengan petinggi senior Gedung Putih lainnya tentang tarif. Yang paling penting, pria berkacamata ini juga menahan diri dari mengkritik Trump atau kebijakannya di hadapan umum.

Cook dan sejumlah bos teknologi lainnya juga menyumbangkan lebih dari USD 1juta untuk dana pelantikan Trump. Orang-orang terdekat Trump juga mengatakan ia sangat menghormati pimpinan Apple tersebut.

Wilbur Ross, menteri perdagangan pada periode pertama Trump menjabat, mengatakan Cook memiliki hubungan yang sangat baik dengan Trump dan pemerintah AS saat ini, sehingga tidak mengherankan jika saran yang ia berikan ditanggapi dengan positif.

“Tim memiliki hubungan yang sangat baik dengan presiden dan memang seharusnya begitu. Ia rela memainkan perannya dengan sangat hati-hati karena ia jelas memiliki ketergantungan yang besar pada China tapi juga sangat penting bagi AS,” kata Ross, seperti dikutip dari 9to5Mac, Jumat (18/4/2025).

“Secara umum, ia sangat dihormati karena ia bukan orang yang suka mengeluh di depan umum, ia bukan orang yang cengeng, tapi memiliki suara realitas yang sebenarnya. Bagi saya, tidak mengejutkan kalau sarannya diterima dengan sangat baik,” sambungnya.

Upaya Cook membuahkan hasil, dan akhir pekan lalu pemerintahan Trump membebaskan iPhone, Mac, Apple Watch, iPad, dan barang elektronik lainnya dari sebagian besar tarif yang dikenakan untuk barang-barang yang diimpor dari China.

Meski begitu, pengecualian tarif untuk Apple sepertinya hanya bersifat sementara. Sehari setelah mengumumkan pengecualian tersebut, Trump mengatakan tidak ada pengecualian tarif dan tidak ada perusahaan yang akan lepas dari tanggung jawab.

Apple dan perusahaan teknologi lainnya akan dipindahkan ke kategori tarif yang berbeda selagi Trump dan pemerintahannya mengamati rantai pasok semikonduktor dan elektronik dalam National Security Tariff Investigation yang direncanakan

(vmp/hps)

18/04/2025 12:15
Video: Tarif Baru Trump Untuk RI Tembus 47%, Pemerintah Tawarkan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Indonesia mengungkapkan Indonesia mendapatkan tambahan tarif yang lebih tinggi dari Amerika Serikat untuk produk-produk seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang.

Dalam konferensi pers usai negosiasi, atau pertemuan dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat, serta Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), di Washington, Ketua Tim Negoasiasi dari Indonesia, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan adanya tambahan tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membuat tarif masuk produk-produk unggulan Indonesia ke Negeri Paman Sam bahkan bisa mencapai 47%. Tarif ini lebih mahal dibanding dengan yang dikenakan ke negara pesaing lainnya.

18/04/2025 12:12
Google Dinyatakan Monopoli Ilegal di Pasar Iklan Digital, Terancam Dipaksa Jual Bisnis – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Google kembali menghadapi pukulan hukum serius usai Pengadilan Distrik Amerika Serikat (AS) di Virginia memutuskan, raksasa mesin pencari itu secara ilegal memonopoli pasar teknologi iklan digital.

Adapun ini merupakan putusan kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari setahun, setelah raksasa teknologi itu sebelumnya dinyatakan melanggar hukum antimonopoli serupa.

Hakim Leonie Brinkema mengatakan, Google telah menyalahgunakan dominasinya di dua segmen utama: server iklan penerbit dan bursa iklan online, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (18/4/2025)

Dengan menggabungkan kedua produk tersebut, perusahaan dianggap telah menghambat persiangan, merugikan penerbit, dan membatasi pilihan di internet bagi konsumen.

Putusan ini membuka jalan bagi sidang untuk menentukan langkah-langkah pemulihan persaingagn di pasat tersebut, termasuk kemungkinan bisnis iklan Google seperti Ad Manager dipisah.

Meskipun demikian, pengadilan tidak mendapati akuisisi Google terhadap DoubleClick dan Admeld secara inheren ilegal. Informasi, Google telah mengakusisi perusahaan spesialis iklan online DoubleClick pada 2008 dengan harga USD 3,2 miliar.

Diduga, akuisisi merupakan langkah awal raksasa teknologi berbasis di Mountain View tersebut memanipulasi harga iklan yang menjadi pilar pendapatan berbagai situs web.

Menanggapi keputusan pengadilan ini, Google menyatakan akan mengajukan banding. “Penerbit memiliki banyak pilihan dan mereka memilih Google karena perangkat teknologi iklan kami sederhana, terjangkau, dan efektif,” kata Lee-Ann Mulholland, kepala urusan regulasi perusahaan.

Kasus dugaan Google memonopili pasar iklan digital ini merupakan bagian dari upaya Departemen Kehakiman AS dan 17 negara bagian untuk menindak praktik antimonopoli di sektor teknologi.

Sebelumnya pada Agustus 2024, pengadilan federal di Washington, D.C, juga mencap Google telah memonopili pasar mesin pencari online.

Google pun semakin tertekan dengan dua putusan besar ini, dan menjadi pelajaran penegakan hukum terhadap dominasi perusahaan teknologi besar lainnya, seperti Meta, Amazon, dan Apple.

18/04/2025 11:52
Indonesia-AS sepakati negosiasi tarif selesai dalam 60 hari

Tangkapan layar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dalam konferensi pers bertajuk `Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat` di Washington, DC, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (18/4/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

Indonesia-AS sepakati negosiasi tarif selesai dalam 60 hari
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Jumat, 18 April 2025 – 11:38 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat menyelesaikan negosiasi tarif impor resiprokal dalam waktu 60 hari atau dua bulan.

“Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari,” ucap Airlangga dalam konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat” di Washington DC, Amerika Serikat, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Dalam negosiasi yang berlangsung, juga telah disepakati kerangka acuan dan cakupan pembahasan, yang meliputi kemitraan perdagangan dan investasi, kemitraan mineral kritis, serta kemitraan terkait reliabilitas atau ketangguhan rantai pasok.

Hasil-hasil dalam pertemuan tersebut, tutur Airlangga, akan ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan sebanyak satu hingga tiga putaran.

“Kami berharap dalam 60 hari, kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat,” kata Airlangga.

Adapun sejumlah pejabat AS yang telah ditemui oleh tim negosiasi RI adalah Secretary of Commerce/Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, US Trade Representative (USTR)/Wakil Dagang AS Jamieson Greer, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Pertemuan dengan Menteri Keuangan Scott Bessent direncanakan berlangsung pada pekan depan.

“Jadi, Pemerintah Indonesia secara aktif mengakses pejabat yang terkait di Amerika Serikat,” ucap Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio melakukan pertemuan bilateral di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (16/4/2025) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono dan Rubio menegaskan komitmen bersama untuk terus menguatkan kemitraan strategis bilateral di berbagai bidang, baik politik dan keamanan, perdagangan, hingga investasi.

Sugiono juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah inisiatif RI guna memudahkan investasi kepada Rubio.

Menlu RI juga mendorong penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, khususnya dalam konteks rantai pasok dengan mengundang investor AS menanamkan modalnya di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang meliputi ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia.

Negosiasi tarif yang dilakukan oleh Indonesia terhadap AS merupakan respons dari pengumuman kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025.

Dalam kebijakan terbaru AS itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

Sumber : Antara

18/04/2025 11:45
Ini 2 Sektor yang Kena Dampak Keras Tarif Trump ke RI

Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan tarif tambahan sebesar 10% yang diberlakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan memberi tekanan besar terhadap ekspor Indonesia. Pemerintah menyebut ada dua sektor utama yang terdampak paling signifikan, yakni industri padat karya dan perikanan.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyatakan, sektor garmen dan alas kaki, yang masuk dalam kategori industri padat karya menjadi yang paling rentan terdampak. Sektor ini selama ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi salah satu kontributor ekspor terbesar ke AS.

“Industri padat karya seperti garmen dan alas kaki serta sektor perikanan seperti udang menjadi fokus karena menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan berisiko terdampak langsung oleh tarif baru,” kata Mari dalam konferensi pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dari Washington secara daring, Jumat (18/4/2025).

Tambahan bea masuk ini membuat total tarif produk Indonesia ke AS bisa mencapai hingga 47%, dan bisa menjadikannya tidak kompetitif dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam atau Bangladesh. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah tengah menyiapkan, satgas Tenaga Kerja dan PHK, guna mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja.

Selain itu, Pemerintah menyiapkan paket deregulasi komprehensif untuk menekan biaya ekonomi tinggi dan meningkatkan efisiensi industri terdampak. Langkah negosiasi tarif juga disiapkan agar produk unggulan Indonesia mendapatkan perlakuan yang setara dengan negara pesaing

Menko Airlangga menambahkan, Indonesia juga tengah mendorong diversifikasi pasar ekspor ke Eropa, Amerika Latin, dan Asia Timur untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, yang saat ini menyumbang sekitar 10% dari total ekspor nasional.

“Target maksimum dan minimum negosiasi ini sudah berjalan yang penting Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga terkait dengan tarif yang diberlakukan untuk Indonesia seimbang dengan negara-negara lain,”kata Menko.

(haa/haa)

18/04/2025 11:23
Produk Tekstil hingga Alas Kaki Kena Tarif Impor AS hingga 47 Persen

Jakarta, Beritasatu.com – Ekspor produk dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) ternyata sudah dikenakan tarif impor yang tinggi, meskipun tarif resiprokal Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen ditunda selama 90 hari mulai Rabu (9/5/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, tarif impor AS yang semula berada di kisaran 10 persen hingga 37 persen, kini meningkat jadi 20 persen hingga 47 persen setelah penambahan bea masuk sebesar 10 persen mulai awal April 2025.

Tarif hingga 47 persen tersebut dikenakan untuk produk-produk unggulan dari Indonesia ke AS seperti tekstil, garmen, furniture, hingga alas kaki, yang ternyata lebih tinggi dari beberapa negara di ASEAN dan dan di luar ASEAN.

“Dengan tambahan 10 persen, ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual dari Washington, Jumat (18/4/2025).

Pemerintah Indonesia dan AS telah sepakat untuk melakukan negosiasi terkait tarif impor tersebut untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan seimbang antara kedua negara. Negosiasi perdagangan ini akan berlangsung selama 60 hari dengan kerangka kerja (framework) yang sudah disepakati.

Salah satu poin negosiasi yang ditawarkan Indonesia adalah meningkatkan volume impor energi dan komoditas pangan dari AS untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan.

Poin negosiasi lainnya adalah pemberian fasilitas bagi perusahaan-perusahaan AS yang hendak investasi di Indonesia.

“Kami berharap dalam 60 hari kerangka kerja yang sudah ditetapkan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan AS,” kata Airlangga terkait upaya negosiasi Indonesia dalam merespons tarif impor AS.

18/04/2025 11:05