Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Trump Kembali Naikkan Tarif untuk Kapal China, Perang Dagang Berlanjut – Halaman all

    Trump Kembali Naikkan Tarif untuk Kapal China, Perang Dagang Berlanjut – Halaman all

    TRIBUNNESW.COM – Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali meningkat setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif baru bagi kapal yang berasal dari China.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah AS dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh dominasi industri perkapalan China.

    Apa yang Menjadi Dasar Pengenaan Tarif Ini?

    Pengenaan tarif baru ini diumumkan Trump di tengah aksi lempar tarif impor yang berlangsung antara Washington dan Beijing.

    Penetapan biaya baru ini dilakukan oleh Perwakilan Dagang AS (USTR) berdasarkan tonase bersih atau jumlah barang yang diangkut oleh setiap kapal.

    Kapal curah akan dikenakan biaya berdasarkan berat muatan, sedangkan kapal kontainer akan dikenakan biaya berdasarkan jumlah kontainer yang diangkut.

    Jamieson Greer, perwakilan dari USTR, menegaskan bahwa “kapal dan pelayaran sangat penting bagi keamanan ekonomi Amerika dan arus perdagangan yang bebas.”

    Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada kapal-kapal yang dibangun di luar negeri dan mengurangi ancaman terhadap rantai pasokan domestik.

    Bagaimana Rincian Tarif Baru Ini?

    Kebijakan tarif baru tersebut rencananya akan mulai diterapkan dalam waktu 180 hari ke depan dan akan dilakukan secara bertahap.

    Meskipun belum ada rincian pasti tentang berapa besar tarif yang akan dikenakan, laporan dari BBC International mengindikasikan bahwa biaya kargo bisa meningkat hingga 30 dollar AS per ton setiap tahun selama tiga tahun ke depan.

    Tarif awal untuk kapal yang dibuat di China dipatok mulai dari 18 dollar AS per ton atau 120 dollar AS per kontainer.

    Untuk kapal yang tidak dibuat di AS tetapi mengangkut mobil, biaya yang dikenakan akan mencapai 150 dollar per kendaraan.

    Namun, tarif ini tidak akan berlaku untuk kapal kosong yang tiba di pelabuhan AS untuk mengangkut barang seperti batu bara atau biji-bijian.

    Mengapa Kebijakan Ini Diterapkan?

    Kebijakan baru ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran tentang dominasi pasar industri perkapalan global oleh China, yang meloncat dari kurang dari 5 persen pada tahun 1999 menjadi lebih dari 50% pada tahun 2023.

    Dominasi ini dianggap mengancam daya saing industri perkapalan domestik AS.

    USTR berharap, dengan memberlakukan tarif ini, permintaan untuk kapal buatan dalam negeri akan meningkat, yang merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menghidupkan kembali industri perkapalan AS.

    Apa Respon China terhadap Kebijakan Ini?

    Menanggapi kebijakan tarif baru AS, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa langkah tersebut merugikan logistik global dan ekonomi AS.

    Ia menekankan, “Itu tidak hanya meningkatkan biaya pengiriman global tetapi juga mengganggu stabilitas industri.”

    Lin juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan menambah tekanan inflasi di AS dan tidak akan berhasil dalam merevitalisasi industri pembuatan kapal domestik.

    Sebagai respons, pemerintah China telah mengambil tindakan dengan meminta maskapai nasionalnya untuk tidak membeli atau menyewa pesawat dari Boeing dan juga meningkatkan tarif impor barang-barang AS sebesar 145 persen.

    Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen China untuk mempertahankan hak-haknya di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang dagang.

    Dengan pengenalan tarif baru ini, pemerintah AS berusaha mengatasi tantangan dari dominasi industri perkapalan China sambil berupaya melindungi industri dalam negeri.

    Meskipun kebijakan ini mendapatkan tanggapan negatif dari China, langkah-langkah tersebut menunjukkan tekad AS dalam mengatur kembali arus perdagangan global dan memperkuat posisi industri domestiknya.

    Perang dagang yang sedang berlangsung ini menunjukkan betapa pentingnya peran kapal dan perkapalan dalam perekonomian global.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • AS Pangkas Pasukan, 1.000 Tentara Akan Ditarik Pulang dari Suriah

    AS Pangkas Pasukan, 1.000 Tentara Akan Ditarik Pulang dari Suriah

    Damaskus –

    Amerika Serikat (AS) akan memangkas sekitar separuh dari jumlah total pasukan militer yang telah dikerahkan ke wilayah Suriah beberapa tahun terakhir. Sedikitnya 1.000 tentara AS akan ditarik pulang dari Suriah dalam beberapa bulan ke depan.

    Washington menempatkan pasukannya di Suriah selama bertahun-tahun sebagai bagian upaya internasional melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS), yang bangkit dari kekacauan perang saudara di negara tersebut untuk merebut sebagian besar wilayah di sana dan di negara tetangga Irak lebih dari satu dekade lalu.

    ISIS telah menderita kekalahan besar di Suriah dan Irak, namun masih menjadi ancaman hingga kini.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, seperti dilansir AFP, Sabtu (19/4/2025), mengumumkan rencana penarikan 1.000 tentara AS dari Suriah dalam beberapa bulan ke depan.

    “Hari ini, Menteri Pertahanan mengarahkan konsolidasi pasukan AS di Suriah… ke lokasi-lokasi tertentu,” ucap Parnell dalam pernyataannya pada Jumat (18/4) waktu setempat. Dia tidak menyebutkan lebih lanjut soal lokasi yang menjadi tempat konsolidasi tersebut.

    “Proses yang disengaja dan berdasarkan kondisi ini akan mengurangi kehadiran AS di Suriah menjadi kurang dari 1.000 tentara AS dalam beberapa bulan mendatang,” sebutnya.

    “Seiring berlangsungnya konsolidasi ini, konsisten dengan komitmen Presiden (Donald) Trump terhadap perdamaian melalui kekuatan, Komando Pusat AS akan tetap siap untuk melanjutkan serangan terhadap sisa-sisa (ISIS) di Suriah,” imbuh Parnell, merujuk pada komando militer AS yang bertanggung jawab atas wilayah itu.

    Serangan gencar ISIS pada tahun 2014 mendorong operasi serangan udara yang dipimpin AS untuk mendukung pasukan darat setempat — terutama unit pasukan pemerintah Irak yang dipelopori pasukan operasi khusus dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin milisi Kurdi.

    Washington juga mengerahkan ribuan tentaranya untuk memberikan nasihat dan membantu pasukan setempat, dengan pasukan AS dalam beberapa kasus secara langsung memerangi ISIS.

    Setelah bertahun-tahun menjalani perang berdarah, Perdana Menteri (PM) Irak mengumumkan kemenangan atas ISIS pada Desember 2017, sedangkan SDF mengumumkan kekalahan ISIS di Suriah pada Maret 2019 setelah mereka berhasil merebut benteng terakhir militan itu.

    Namun para militan ISIS masih memiliki beberapa pertempur yang tersisa di area pinggiran kedua negara, dan pasukan AS telah sejak lama melancarkan serangan secara berkala guna membantu mencegah kebangkitan ISIS.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusia-Ukraina: Trump Menghentikan Mediasi, Apa Selanjutnya? – Halaman all

    Rusia-Ukraina: Trump Menghentikan Mediasi, Apa Selanjutnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan bahwa Washington akan menghentikan upaya mediasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina jika tidak ada kemajuan yang jelas dalam waktu dekat.

    Dalam pernyataannya yang disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengekspresikan rasa frustrasi mereka terhadap lambatnya proses negosiasi tersebut.

    Mengapa Trump Menghentikan Mediasi?

    Trump mengancam akanmenghentikan upaya mediasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina jika tidak ada kemajuan yang jelas dalam waktu dekat 

    “Kami ingin ini selesai secepat mungkin. Jika karena suatu alasan salah satu dari kedua pihak membuatnya sangat sulit, kami akan mengatakan Anda bodoh. Anda tolol. Anda orang-orang yang mengerikan.” Ujar Trump.

    Pernyataan ini mencerminkan ketidakpuasan Trump terhadap kurangnya kemajuan dalam perundingan, terutama setelah ia menetapkan perayaan Paskah sebagai tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan damai.

    Ketegangan meningkat ketika Presiden Rusia, Vladimir Putin, menolak untuk berkomitmen pada pembicaraan atau mempertahankan konsesi kecil, seperti penghentian serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina.

    Selain itu, Trump juga menunjukkan ketidaksenangan terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyalahkannya atas berlanjutnya perang.

    Apa Dampak Jika AS Mundur dari Perundingan?

    Meskipun rencana Trump untuk mundur dari perundingan dapat dianggap sebagai gertakan, ada risiko nyata jika keputusan tersebut diambil.

    Jika AS benar-benar menarik diri, prospek kesepakatan damai diprediksi akan melemah drastis.

    Tanpa dukungan Washington, Rusia mungkin akan merasa lebih bebas untuk meningkatkan serangan militernya, sementara Ukraina, yang sangat bergantung pada dukungan militer dan intelijen AS, akan kehilangan daya tahan dalam jangka panjang.

    Dampak lain dari penarikan AS dari perundingan ini adalah potensi keraguan dari negara-negara sekutu terkait komitmen jangka panjang Washington terhadap aliansi mereka.

    Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Tiongkok dan Rusia untuk membangun pengaruh di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara.

    Bagaimana Progres Perundingan Rusia-Ukraina?

    Sejak Trump menjabat pada Januari, Rusia dan AS telah terlibat dalam beberapa putaran negosiasi.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengeklaim bahwa beberapa kemajuan telah dicapai, meskipun ia mengakui bahwa komunikasi dengan Washington tetap sulit.

    Rusia tetap terbuka untuk berdialog, asalkan kepentingannya terjamin, termasuk desakan agar Ukraina mencegah kehadiran NATO dan mengakui perbatasan baru Rusia.

    Namun, Ukraina menilai tuntutan Rusia sebagai paksaan untuk menyerah, yang berarti pengkhianatan terhadap rakyatnya dan melemahkan kedaulatannya.

    Kompleksitas konflik ini menjadi hambatan besar bagi tercapainya perundingan damai.

    Dengan ketidakpastian yang menyelimuti perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, langkah Trump untuk menghentikan mediasi jika tidak ada kemajuan segera mungkin membawa dampak besar tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas internasional.

    Saat ini, perhatian dunia tertuju pada bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi hubungan internasional, terutama dengan kekuatan besar seperti Rusia dan Tiongkok yang siap mengambil keuntungan dari situasi ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Serangan AS ke Pelabuhan Minyak Yaman Tewaskan 74 Orang

    Serangan AS ke Pelabuhan Minyak Yaman Tewaskan 74 Orang

    JAKARTA – Serangan Amerika Serikat ke terminal bahan bakar Ras Isa di Yaman di pantai Laut Merah menewaskan 74 orang dalam serangan paling mematikan sejak AS memulai operasi militer pengebomannya terhadap Houthi tahun lalu.

    Presiden AS Donald Trump memerintahkan peningkatan serangan bulan lalu dalam operasi militer AS terbesar di Timur Tengah sejak ia menjabat pada Januari.

    Washington berjanji untuk terus menyerang Houthi yang berpihak pada Iran sampai kelompok itu menghentikan serangan terhadap pengiriman di Laut Merah.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan Anees al-Asbahi mengatakan 171 orang terluka dalam serangan pada Kamis, menurut angka awal. Sementara tim penyelamat terus berupaya mencari korban.

    Militer AS mengatakan serangan itu bertujuan untuk memutus sumber bahan bakar bagi kelompok militan Houthi. Pelabuhan itu memiliki kehadiran militer yang besar selain menjadi pusat utama impor bahan bakar, kata sumber Yaman.

    Di antara yang tewas adalah pegawa Safer Oil Company, yang mengoperasikan pelabuhan itu, dan Yemen Petroleum Company, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengiriman bahan bakar impor dan distribusinya, sumber tersebut menambahkan.

    Komando Pusat AS tidak menanggapi angka korban dari kementerian kesehatan.

    “Tujuan dari serangan ini adalah untuk melemahkan sumber kekuatan ekonomi Houthi, yang terus mengeksploitasi dan mendatangkan penderitaan besar bagi rekan senegaranya,” katanya dalam postingan di X dilansir Reuters, Sabtu, 19 April.

    AS dan Israel sebelumnya menargetkan pelabuhan tersebut, melihatnya sebagai pusat peluncuran drone, rudal, dan serangan terhadap kapal.

    Houthi yang berpihak pada Iran telah menguasai sebagian besar wilayah Yaman selama dekade terakhir.

    Sejak November 2023, kelompok tersebut telah meluncurkan puluhan serangan pesawat nirawak dan rudal terhadap kapal-kapal di Laut Merah, dengan mengatakan bahwa mereka menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina atas perang di Gaza.

    Pangkalan Ras Isa, yang berjarak sekitar 55 km (35 mil) di utara kota pelabuhan Hodeidah, memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 3 juta barel.

  • Perang Dagang Berlanjut, Trump Tetapkan Tarif Baru untuk Serang Kapal China – Halaman all

    Perang Dagang Berlanjut, Trump Tetapkan Tarif Baru untuk Serang Kapal China – Halaman all

    TRIBUNNESW.COM – Presiden Amerika Seikat (AS), Donald Trump, mengumumkan rencana untuk memasang tarif baru bagi kapal China yang masuk atau berlabuh di pelabuhan AS.

    Hal itu, diungkap Trump di tengah memanasnya aksi lempar tarif impor hingga memicu perang dagang antara Washington dan Beijing.

    Adapun pengenaan biaya baru pada semua kapal buatan dan milik China ditetapkan Perwakilan Dagang AS (USTR) berdasarkan tonase bersih atau barang yang diangkut pada setiap pelayaran.

    Untuk kapal curah yang terkena dampak, biaya akan didasarkan pada berat muatannya.

    Sedangkan biaya untuk kapal kontainer akan bergantung pada berapa banyak kontainer yang diangkut kapal.

    “Kapal dan pelayaran sangat penting bagi keamanan ekonomi Amerika dan arus perdagangan yang bebas,” ujar Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer, melalui pemberitahuan Federal Register.

    “Kebijakan pemerintahan Trump ini bakal mulai membalikkan dominasi China, mengatasi ancaman terhadap rantai pasokan AS, dan mengirim sinyal permintaan untuk kapal buatan AS,” sambungnya.

    Rencananya, biaya baru tersebut, akan diberlakukan dalam waktu 180 hari ke depan secara bertahap.

    Pemerintah AS juga membuka kemungkinan biaya yang telah ditetapkan itu dapat naik bertahun-tahun ke depan.

    Belum dirinci berapa besaran tarif pajak kapal yang akan dibebankan AS kepada kapal China.

    Namun mengutip laporan BBC International, per pertengahan Oktober 2025 biaya kargo sebesar 50 dolar AS per ton akan naik sebesar 30 dolar AS per ton, setiap tahun selama tiga tahun ke depan.

    Sementara itu, biaya untuk kapal buatan China mulai dipatok dari 18 dolar AS per ton atau 120 dolar AS per kontainer selama tiga tahun ke depan.

    Khusus kapal yang tidak dibuat di AS, namun membawa mobil akan dikenakan biaya 150 dolar per kendaraan.

    Biaya tersebut, jauh lebih rendah dibandingkan rencana yang diajukan pada bulan Februari lalu.

    Dimana Trump sempat berencana mengenakan biaya hingga 1,5 juta dolar AS per Car Equivalent Unit (CEU) dalam 180 hari.

    Meski tarif impor kapal naik, akan tetapi tarif ini tidak akan diterapkan bagi kapal kosong yang tiba di pelabuhan AS untuk membawa ekspor massal seperti batu bara atau biji-bijian

    Kapal yang memindahkan barang antara pelabuhan Amerika serta dari pelabuhan tersebut ke kepulauan Karibia dan wilayah AS juga dikecualikan dari aturan tersebut, seperti halnya kapal AS dan Kanada yang singgah di pelabuhan di Great Lakes.

    Alasan Trump ‘Serang’ Kapal China

    USTR mengakui perubahan ini dilakukan karena komentar publik pada dua hari sidang tentang denda pada Maret 2025, di mana lebih dari 300 kelompok perdagangan dan pihak berkepentingan lainnya bersaksi.

    Selain itu, pemerintah AS menuduh China telah meningkatkan pangsa pasar industri perkapalan globalnya dari kurang dari 5 persen pada tahun 1999 menjadi lebih dari 50 persen pada tahun 2023.

    Dominasi ini dianggap mengancam daya saing industri perkapalan domestik AS dan ketahanan rantai pasok nasional.

    Dengan memberlakukan biaya tambahan bagi kapal-kapal asal China, pemerintah AS berharap dapat merangsang permintaan untuk kapal-kapal yang dibangun di dalam negeri.

    Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menghidupkan kembali industri perkapalan domestik yang telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

    Selain itu, kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi industri strategis AS dari ketergantungan pada kapal-kapal yang dibangun atau dioperasikan oleh entitas yang terkait pemerintah China.

    Merespon sanksi baru yang akan ditetapkan AS, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian buka suara.

    Menurutnya, pengenaan biaya pelabuhan dan menambahkan tarif pada peralatan bongkar muat adalah langkah-langkah yang merugikan logistik global dan AS sendiri.

    “Itu tidak hanya meningkatkan biaya pengiriman global dan mengganggu stabilitas industri global tetapi juga meningkatkan tekanan inflasi di AS, merugikan kepentingan konsumen dan bisnis Amerika. Pada akhirnya akan gagal untuk merevitalisasi industri pembuatan kapal AS,” ucap dia.

    Untuk diketahui, pemerintah China tak diam dengan serangan tarif impor dari Trump.

    Terbaru, pemerintah China meminta kepada maskapai nasional tidak membeli atau menyewa pesawat Boeing.

    Tak hanya itu, China turut menaikkan tarif impor atas barang-barang AS sebesar 145 persen.

    Upaya ini dilakukan sebagai respons atas tindakan Trump yang beberapa waktu lalu menetapkan tarif impor sebesar 245 atas produk dan barang China.

    Menegaskan kembali tekad China untuk menyerang di tengah perang dagang yang meningkat pesat.

    Terlebih, saat ini, China merupakan pemegang kunci kekuatan ekonomi global oleh karena itu untuk mengatasi tantangan harus pemerintah berjanji akan terus membela hak pembangunan, serta integritas ekonominya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Rusia-Ukraina: Trump Menghentikan Mediasi, Apa Selanjutnya? – Halaman all

    Mengapa AS Mengurangi Pasukan di Suriah? – Halaman all

    Militer Amerika Serikat (AS) sedang menjalani proses penarikan ratusan tentaranya dari Suriah.

    Langkah ini dijelaskan oleh Pentagon sebagai konsolidasi pasukan yang mencerminkan perubahan situasi keamanan di wilayah tersebut.

    Seperti apa rincian dari proses ini dan apa yang menjadi faktor pendorongnya?

    Apa yang Menjadi Dasar Penarikan Pasukan AS dari Suriah?

    Pernyataan dari Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell, mengungkapkan bahwa konsolidasi pasukan ini dilakukan berdasarkan pengakuan keberhasilan AS dalam melawan ISIS. “Proses ini akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kondisi,” katanya, sambil menyebut bahwa jumlah pasukan AS di Suriah akan dikurangi menjadi kurang dari 1.000 orang dalam beberapa bulan ke depan.

    Keputusan ini mengingatkan pada upaya penarikan total pasukan oleh mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2018, yang juga diiringi dengan protes dari kalangan petinggi militer saat itu.

    Seberapa Banyak Pasukan yang Ditarik dan Dimana?

    The New York Times melaporkan bahwa AS akan menutup tiga dari delapan pos militernya di timur laut Suriah.

    Sekitar 600 personel diperkirakan akan ditarik dari beberapa lokasi, termasuk Mission Support Site Green Village dan fasilitas kecil lainnya.

    Ironisnya, meskipun proses penarikan sedang berlangsung, pemerintahan Biden sebelumnya justru menambah jumlah pasukan menjadi sekitar 2.000 orang di Suriah pada bulan Desember 2024.

    Peningkatan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman dari ISIS dan milisi pro-Iran yang semakin aktif.

    Kenapa Jumlah Pasukan AS di Suriah Kembali ke Angka 900?

    Dengan pengurangan ini, jumlah pasukan AS akan kembali ke kisaran 900, angka yang sama yang dipertahankan setelah kekalahan ISIS pada tahun 2019.

    Pasukan ini tetap ditugaskan untuk memburu sisa-sisa ISIS, menahan kelompok pro-Iran, serta mencegah serangan dari Turki terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi oleh Kurdi.

    Pentagon meyakinkan bahwa konsolidasi pasukan ini masih memungkinkan AS untuk menekan aktivitas ISIS dan merespons ancaman teroris lainnya.

    Namun, situasi lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas militan, dengan ISIS mengeklaim 294 serangan di Suriah pada tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 121 serangan.

    Bagaimana dengan Ancaman Lain yang Dihadapi AS di Wilayah Tersebut?

    AS juga menghadapi tekanan dari milisi pro-Iran.

    Sebuah insiden tragis terjadi pada Januari 2024, ketika tiga tentara AS tewas dalam serangan drone di Yordania.

    Sejak tahun 2014, AS memimpin koalisi internasional dalam upaya melawan ISIS, mendukung pasukan lokal di Irak dan Suriah, termasuk SDF.

    Walaupun kekhalifahan ISIS sudah runtuh, kelompok ini masih aktif di wilayah pedesaan yang terpencil, dan AS terus melancarkan operasi militer untuk menggagalkan potensi kebangkitan kelompok ini.

    Selain itu, perhatian militer AS juga mulai beralih ke Yaman, di mana kelompok Houthi menyerang jalur pelayaran internasional.

    Apa yang Terjadi di Irak?

    Sementara itu, Irak juga berupaya mengakhiri kehadiran koalisi pimpinan AS di wilayahnya.

    Kesepakatan antara Washington dan Baghdad menyatakan bahwa misi militer AS di Irak akan berakhir pada akhir 2025, dan di wilayah Kurdistan pada September 2026.

    Dengan semua dinamika ini, pertanyaan yang muncul adalah:

    Akankah AS benar-benar mengangkat kaki sepenuhnya dari Suriah?

    Atau akankah kehadiran militer AS tetap ada dalam bentuk yang berbeda untuk menghadapi tantangan baru yang muncul di wilayah tersebut?

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pentagon Tarik 1000 Tentara dari Suriah: Ini Alasannya – Halaman all

    Pentagon Tarik 1000 Tentara dari Suriah: Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pentagon, yang merupakan badan pertahanan Amerika Serikat, baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk menarik sekitar 1000 tentara dari Suriah.

    Keputusan ini tidak hanya mengubah jumlah total pasukan di lapangan tetapi juga mencerminkan perubahan strategi militer AS di wilayah yang telah menjadi fokus selama satu dekade terakhir.

    Mengapa Pentagon Mengurangi Pasukan di Suriah?

    Pada Jumat, 18 April 2025, Pentagon menginformasikan bahwa mereka akan memangkas hampir setengah dari total personel mereka yang sebelumnya berjumlah sekitar 2000.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menjelaskan bahwa proses penarikan akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kondisi di lapangan.

    Walaupun tidak disebutkan lokasi spesifik, Parnell menyatakan bahwa pasukan akan dipusatkan di beberapa titik strategis.

    Apa Dampak dari Penarikan ini?

    Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi militer Washington, terutama dalam perang melawan kelompok teroris Negara Islam (ISIS) yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Meskipun kekuatan ISIS telah berkurang sejak 2019, sisa-sisa militannya masih aktif, terutama di daerah pedesaan, dan sering kali melancarkan serangan sporadis.

    Presiden AS sebelumnya, Donald Trump, juga mengungkapkan pandangannya tentang keterlibatan militer AS di Suriah.

    Dalam sebuah pernyataan di platform Truth Social pada Desember lalu, Trump menegaskan, “Suriah memang kacau, tetapi bukan teman kita dan Amerika Serikat tidak boleh bergabung dengannya; ini bukan perjuangan kita.” Pernyataan ini menggambarkan perubahan arah kebijakan luar negeri AS yang lebih fokus pada isu domestik dan pengurangan keterlibatan militer di luar negeri.

    Bagaimana Situasi Politik dan Keamanan di Kawasan?

    Penarikan tentara ini juga terjadi di tengah dinamika politik dan keamanan yang kompleks di kawasan tersebut.

    Setelah presiden Suriah, Bashar al-Assad, digulingkan oleh pemberontak Islamis pada akhir 2024, AS sempat meningkatkan operasi militer mereka.

    Namun, fokus Washington mulai berubah ketika kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan terhadap jalur pelayaran internasional pada akhir 2023.

    Di samping itu, pasukan AS di Suriah dan Irak menjadi target serangan dari milisi pro-Iran, terutama sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

    Sebagai respons, AS melakukan serangan udara terhadap beberapa target yang terkait dengan Iran.

    Meskipun ketegangan ini telah mereda, risiko serangan terhadap pasukan AS tetap ada.

    Apakah AS Akan Sepenuhnya Menarik Diri dari Suriah?

    Sampai akhir 2024, Pentagon masih menempatkan sekitar 900 tentara di Suriah, meskipun jumlah ini sempat meningkat menjadi 2000 sebelum penarikan diumumkan.

    Langkah ini sejalan dengan rencana Irak untuk mengakhiri kehadiran militer internasional di wilayahnya.

    Saat ini, terdapat sekitar 2500 tentara AS di Irak, dengan misi militer koalisi dijadwalkan berakhir pada akhir 2025 di wilayah Irak federal dan 2026 di wilayah Kurdistan.

    Penarikan pasukan ini tentunya memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan kehadiran militer AS di Suriah dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

    Apakah ini menandakan akhir dari keterlibatan militer AS di Suriah, ataukah justru akan menjadi awal dari strategi baru?

    Dengan latar belakang yang semakin kompleks, keputusan ini tentunya akan memiliki implikasi yang luas, baik bagi AS maupun untuk stabilitas regional di Timur Tengah.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Trump Bakal Lepas Tangan Mediasi Perang Rusia-Ukraina Jika Tak Ada Kemajuan

    Trump Bakal Lepas Tangan Mediasi Perang Rusia-Ukraina Jika Tak Ada Kemajuan

    JAKARTA — Amerika Serikat akan meninggalkan upaya untuk menengahi kesepakatan damai Rusia-Ukraina kecuali ada tanda-tanda kemajuan yang jelas dalam waktu dekat.

    “Kami ingin menyelesaikannya dengan cepat,” kata Presiden AS Donald Trump kepada wartawan di Gedung Putih dilansir Reuters, Sabtu, 19 April.

    “Sekarang jika karena suatu alasan salah satu dari kedua pihak mempersulitnya, kami akan berkata, ‘kalian bodoh, kalian tolol, kalian orang-orang jahat, dan kami akan bersikap lunak. Namun, mudah-mudahan kami tidak perlu melakukan itu,” tegas Trump.

    Pernyataan Trump tersebut menyusul komentar Menteri Luar Negeri AS Marco yang mengatakan kedua pihak hanya punya waktu beberapa hari untuk menunjukkan kemajuan atau Washington akan menyerah.

    “Kami tidak akan melanjutkan usaha ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi, kami perlu segera menentukan sekarang, dan saya berbicara tentang hitungan hari, apakah ini dapat dilakukan dalam beberapa minggu ke depan,” kata Rubio di Paris setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa dan Ukraina.

    “Jika tidak memungkinkan, jika kita begitu jauh sehingga ini tidak akan terjadi, maka saya pikir presiden mungkin sudah pada titik di mana ia akan berkata, ‘baiklah, kita sudah selesai’,” sambung Menlu AS.

    Sementara Trump, ketika ditanya, menolak untuk menetapkan batas waktu tertentu untuk berapa lama ia bersedia menunggu.

    “Marco benar mengatakan kami ingin melihatnya berakhir,” kata Trump.

    Ketika ditanya apakah Presiden Rusia Vladimir Putin menunda-nunda, Trump menjawab: “Saya harap tidak.”

    Selama beberapa minggu terakhir, pejabat Trump secara pribadi mengakui bahwa peluang tercapainya kesepakatan damai yang cepat di Ukraina semakin sulit diraih.

    Pernyataan Rubio, kata tiga diplomat Eropa, mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi di Gedung Putih atas keengganan Rusia untuk mengakhiri perang.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan beberapa kemajuan dalam penyelesaian damai telah dicapai tetapi kontak dengan Washington sulit dilakukan.

    Ia mengatakan Rusia berusaha keras untuk menyelesaikan konflik sambil memastikan kepentingannya sendiri. Moskow tetap terbuka untuk berdialog dengan Amerika Serikat.

    Pejabat AS juga merasa frustrasi dengan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyyy minggu ini, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, “menyebarkan narasi Rusia,” dan mengatakan hal itu tidak membantu proses tersebut, kata seorang pejabat AS.

  • Perundingan Nuklir Iran-AS Kembali Digelar, Dimediasi Oman dan Berlangsung di Roma – Halaman all

    Perundingan Nuklir Iran-AS Kembali Digelar, Dimediasi Oman dan Berlangsung di Roma – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pejabat senior Iran dan Amerika Serikat (AS) akan mengadakan perundingan nuklir penting di Roma pada akhir pekan ini.

    Pertemuan tersebut, dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi.

    Perundingan nuklir ini menjadi kelanjutan dari pembicaraan serupa yang sebelumnya digelar di Muscat, Oman.

    Meski begitu, Iran menegaskan format perundingan ini bersifat “tidak langsung”.

    Teheran dan Washington akan mendiskusikan batasan atau garis merah masing-masing, serta kemungkinan jalan menuju kesepakatan mengenai program nuklir Iran.

    Delegasi Iran dan AS Siap Bertemu

    Delegasi Iran dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan negosiator nuklir senior Abbas Araghchi.

    Ia didampingi oleh Majid Takht-Ravanchi sebagai wakil politik, Kazem Gharibabadi sebagai wakil hukum dan urusan internasional, serta sejumlah pejabat lainnya.

    Sementara itu, dari pihak Amerika Serikat, Steve Witkoff — teman dekat Presiden Donald Trump dan pengembang properti asal New York — kembali ditunjuk sebagai pimpinan delegasi.

    Witkoff juga diketahui terlibat dalam berbagai perundingan terkait perang Israel di Gaza dan konflik Rusia-Ukraina.

    Ali Shamkhani, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan delegasi Iran datang ke Roma “dengan wewenang penuh”.

    Dalam sebuah unggahan di platform X, Shamkhani mengatakan, tujuan utama Iran adalah mencapai “kesepakatan komprehensif” yang didasarkan pada sembilan prinsip.

    Prinsip-prinsip tersebut, mencakup keseriusan, jaminan, keseimbangan, pencabutan sanksi, penolakan terhadap model Libya/UEA (pelucutan senjata total), penghindaran ancaman, kecepatan, penahanan pihak pengganggu seperti Israel, serta fasilitasi investasi.

    “Iran datang untuk mencapai kesepakatan yang seimbang, bukan untuk menyerah,” tegas Shamkhani.

    Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dari 2013 hingga 2023, serta menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan komandan di Garda Revolusi Islam.

    Trump: Iran Tidak Boleh Punya Senjata Nuklir

    Presiden AS, Donald Trump, menegaskan kalau Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun.

    “Saya mendukung penghentian Iran, sangat sederhana, dari memiliki senjata nuklir. Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir,” kata Trump kepada wartawan, Jumat (18/4), seperti dikutip dari CNN.

    Ia menambahkan, dirinya ingin Iran menjadi “negara yang hebat dan makmur”, namun tetap menolak keras kepemilikan senjata nuklir oleh Teheran.

    Trump memperingatkan jika Iran memiliki senjata nuklir, maka akan ada konsekuensi serius. “Anda akan sangat tidak senang,” ujarnya.

    Pemerintahan Trump diketahui ragu dalam menetapkan batasan baru bagi program nuklir Iran.

    Namun, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyerukan agar Teheran membongkar total program nuklirnya, bukan hanya komponen senjatanya.

    AS Siapkan Tekanan Lebih Keras

    Utusan Timur Tengah Steve Witkoff menyatakan, kesepakatan apa pun dengan Iran harus mencakup penghentian total program pengayaan dan persenjataan nuklirnya.

    Trump bahkan baru-baru ini mengancam akan menggunakan kekuatan militer — bersama Israel — untuk menyerang fasilitas nuklir Iran jika diperlukan.

    Witkoff dijadwalkan kembali menggelar perundingan dengan delegasi Iran di Roma pada hari Sabtu, dalam forum yang sekali lagi akan dimediasi oleh Oman.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Trump Tawarkan Damai ke Xi Jinping usai Ancam Tarif 245 Persen, Akankah Perang Dagang Berakhir? – Halaman all

    Trump Tawarkan Damai ke Xi Jinping usai Ancam Tarif 245 Persen, Akankah Perang Dagang Berakhir? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan ujung dari perang dagang antara AS dan Tiongkok.

    Ia berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam tiga hingga empat minggu ke depan.

    “Saya percaya akan memiliki kesepakatan dengan Tiongkok,” kata Trump saat penandatanganan perintah eksekutif bersama Menteri Perdagangan Howard Lutnick di Gedung Putih, dikutip dari Investing.com, Sabtu (19/4/2025).

    “Saya pikir kami memiliki banyak waktu,” lanjutnya.

    Trump tidak menyebut apakah Xi Jinping juga telah mengambil langkah serupa untuk mengakhiri perang tarif.

    Pernyataan ini menjadi sinyal pertama adanya potensi kesepakatan sejak Trump mengenakan tarif tinggi terhadap barang impor dari Tiongkok.

    Menurut Nick Vyas dari USC Marshall, perang dagang ini adalah “permainan siapa yang akan berkedip lebih dulu” antara dua kekuatan ekonomi dunia.

    “Tiongkok merasa memiliki semua kartu untuk terus bertahan,” ungkap Vyas.

    “Sementara Trump merasa memiliki kekuatan karena Amerika lebih banyak mengimpor dari Tiongkok dibanding sebaliknya,” ujarnya.

    Strategi Trump atau Ancaman Global?

    Perang dagang memanas setelah Gedung Putih mengumumkan potensi tarif impor hingga 245 persen untuk barang-barang dari Tiongkok.

    Lembar fakta yang dirilis Gedung Putih pada Selasa (15/4/2025) menyebutkan angka tersebut sebagai kombinasi dari tarif sebelumnya dan yang baru, termasuk tarif timbal balik, tarif fentanil, dan tarif berdasarkan Pasal 301.

    Gedung Putih mengatakan tarif maksimum itu ditujukan untuk produk-produk tertentu, seperti kendaraan listrik, yang sejak era Biden sudah terkena tarif 100 persen.

    Dikutip dari Newsweek, strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari Tiongkok dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

    Kebijakan ini meningkatkan biaya produksi di AS, mengganggu rantai pasokan global, dan mendorong konsumen menghadapi harga lebih tinggi.

    Perang Tarif dan Ancaman Resesi Global

    Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan volume perdagangan global tahun 2025 akan turun 0,2 persen, atau hampir tiga poin lebih rendah dari skenario tarif rendah.

    Jika eskalasi berlanjut, WTO memperingatkan penurunan perdagangan barang global hingga 1,5 persen dan kerugian besar bagi negara-negara berkembang.

    Kantor PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan global dari 2,5 persen menjadi 2,3 persen—level yang sering dikaitkan dengan awal resesi global.

    Trump menyebut tarif ini merupakan respons atas pembatasan ekspor elemen tanah jarang dan mineral penting dari Tiongkok, seperti galium, germanium dan antimon.

    Menurut Times of India, Washington menganggap langkah Beijing sebagai ancaman terhadap industri strategis AS, termasuk pertahanan, kendaraan listrik, dan semikonduktor.

    Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan investigasi apakah impor tanah jarang menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional.

    “Mineral-mineral penting ini adalah tulang punggung pertahanan dan ketahanan ekonomi AS,” kata Gedung Putih dalam pernyataannya.

    AS hanya memiliki satu tambang tanah jarang aktif, sementara Tiongkok menguasai 92 persen kapasitas pemrosesan global untuk material tersebut.

    Respons Tiongkok

    Menanggapi ancaman tarif dari Trump, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menegaskan bahwa China akan terus melindungi hak dan kepentingannya.

    “China tidak mau berperang dan juga tidak takut berperang,” ujarnya seperti dikutip dari China Daily.

    Lin mengatakan AS-lah yang memulai perang dagang dan menyebut balasan dari China adalah langkah sah untuk mempertahankan keadilan internasional.

    Ia juga meminta AS untuk menghentikan tekanan ekstrem dan mulai berdialog berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

    Pernyataan serupa juga disampaikan kepada wartawan oleh Lin, seperti dikutip RT, Kamis (17/4/2025).

    Ia memperingatkan bahwa Beijing tidak akan terintimidasi oleh ancaman AS.

    Sebagai balasan, China menaikkan tarif menjadi 145 persen untuk barang-barang AS dan menangguhkan pengiriman logam tanah jarang serta magnet yang digunakan dalam industri militer.

    Bloomberg melaporkan bahwa Beijing juga memerintahkan maskapai China untuk berhenti menerima pengiriman jet dan suku cadang Boeing.

    Trump Buka Ruang Negosiasi, tapi China Tetap Teguh

    Trump menyatakan tarif mungkin tidak akan dinaikkan lagi karena khawatir akan menurunkan daya beli konsumen.

    “Saya mungkin tidak ingin naik ke level terakhir. Bahkan mungkin ingin menurunkan tarif,” ujarnya, dikutip dari Reuters, Sabtu (19/4/2025).

    Trump juga menangguhkan tarif terhadap puluhan negara selama 90 hari dan membuka ruang negosiasi, termasuk dengan Indonesia.

    Beijing, meski telah membalas dengan tarif 145 persen, menyatakan tidak akan lagi bermain dalam “perang angka” dan menyiratkan bahwa tidak akan menaikkan tarif lebih tinggi lagi.

    Sementara kedua pihak menyatakan kesiapan untuk berdialog, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kesepakatan sudah dekat.

    Trump enggan membeberkan isi negosiasi dan peran Xi Jinping dalam pembicaraan tersebut.

    Terkait isu TikTok, Trump mengatakan bahwa kesepakatan divestasi ByteDance akan ditunda sampai masalah perdagangan diselesaikan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)