kab/kota: Washington

Elon Musk Lelah, Tak Tahan Bilang Banyak Orang Kejam ke Dirinya

Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk dikabarkan akan segera mundur dari perannya di pemerintahan Amerika Serikat. Menurut laporan The Washington Post, Musk merasa lelah menghadapi serangan yang ia anggap kejam dan tidak etis dari pihak kiri politik.

Musk saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) dengan status pegawai khusus. Status ini akan berakhir pada akhir bulan depan, meskipun hingga kini belum jelas kapan tepatnya ia akan mundur.

Sumber internal menyebutkan bahwa Musk percaya, kepergiannya tidak akan mengganggu kinerja DOGE karena para staf sudah berhasil menanamkan pengaruh di berbagai lembaga federal.

Spekulasi soal rencana mundur Musk muncul seiring dengan berkurang pengaruhnya di pemerintahan Trump, demikian dikutip dari Independent, Rabu (23/4/2025).

The New York Times melaporkan, Menteri Keuangan Scott Bessent mengganti pejabat pelaksana IRS (otoritas pajak AS) setelah mengeluhkan Musk yang memilih kandidatnya sendiri tanpa koordinasi. Selain itu, Musk juga dikritik karena sering membuat kebijakan pemotongan anggaran tanpa konsultasi dengan anggota kabinet lainnya.

Di sisi lain, analis dari Wedbush Securities, Dan Ives, menyarankan agar Musk segera meninggalkan jabatan pemerintahan dan kembali fokus penuh pada Tesla.

Ives menyebut Tesla sedang menghadapi situasi darurat akibat rusaknya reputasi yang ditimbulkan karena keterlibatan Musk dengan DOGE.

“Tesla adalah Musk, dan Musk adalah Tesla. Siapapun yang menganggap kerusakan merek yang terjadi ini tidak nyata, sebaiknya berbicara langsung dengan calon pembeli mobil di AS, Eropa, dan Asia,” ujar Ives.

Ives memperkirakan rusaknya citra Tesla bisa menyebabkan penurunan permintaan hingga 15%-20% secara permanen.

Sementara itu, aturan internal yang Musk terapkan di DOGE juga menuai kontroversi. Ia mewajibkan seluruh pegawai federal mengirim email mingguan berisi lima aktivitas kerja mereka.

Musk memperingatkan, jika tidak mengirim email akan dianggap sebagai pengunduran diri. Namun, hanya dua hari setelah kebijakan itu berlaku, Kantor Manajemen Personalia (OPM) menyatakan bahwa pengiriman email bersifat sukarela dan tidak akan dianggap sebagai pengunduran diri.

Saat ini, kebijakan pengiriman email itu tidak lagi diterapkan secara konsisten di seluruh instansi federal. Banyak pegawai yang menganggap kewajiban tersebut hanya formalitas dan bahkan menjadikannya bahan lelucon.

(dem/dem)

23/04/2025 11:05
Tas Mewah Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Dicuri di Restoran!

Washington DC –

Tas mewah merek Gucci milik Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) Kristi Noem dicuri saat dia sedang makan di sebuah restoran di Washington DC, beberapa hari lalu. Pelaku teridentifikasi lewat rekaman CCTV, tapi sejauh ini belum ada penangkapan yang dilakukan.

Insiden pencurian ini, seperti dilansir CNN, Rabu (23/4/2025), terjadi saat Noem sedang makan di sebuah restoran The Capital Burger di Washington DC pada Minggu (20/4) waktu setempat. Dia meletakkan tas mewahnya itu di bawah kursi, di dekat kakinya.

Rekaman CCTV dari restoran tersebut, yang sedang dikaji oleh para penyidik Secret Service AS, menunjukkan pelaku yang berjenis kelamin laki-laki duduk di meja sebelah Noem. Pada satu momen, pelaku sengaja bergerak mendekati Noem sembari membidik tas Gucci yang ada di dekat kaki sang menteri.

Dituturkan para penyidik Secret Service bahwa pelaku, yang tampak mengenakan pakaian warna gelap, duduk di meja kosong di sebelah Noem dengan punggungnya menghadap ke arahnya dan menggunakan kaki kirinya untuk menggeser tas mewah Noem ke dekatnya.

Setelah itu, si pelaku tampak mengamati situasi sekitarnya di dalam restoran, sebelum akhirnya mengambil tas tangan itu, menutupinya dengan jaketnya dan pergi meninggalkan restoran tersebut. Saat Noem berdiri dari kursinya, barulah dia menyadarinya tasnya telah hilang.

Di dalam tas mewah merek Gucci itu disebut terdapat berbagai barang, mulai dari dompet Louis Vuitton Clemence, SIM milik Noem, obat-obatan, kunci apartemen, paspor, lencana untuk mengakses Departemen Keamanan Dalam Negeri AS atau DHS, tas makeup, cek kosong, dan uang tunai US$ 3.000 (Rp 50 juta).

Belum ada komentar dari pihak restoran terkait insiden ini. Tidak diketahui secara jelas apakah si pelaku mengetahui identitas Noem saat melakukan pencurian itu, atau apakah Noem merupakan target acak dari aksi pelaku.

‘Lihat juga Video: Viral! Aksi Maling Motor Bersenpi di Tangerang, Berujung Diamuk Massa’

Dituturkan seorang sumber yang memahami penyelidikan bahwa agen Secret Service juga ada di dalam restoran bersama Noem saat insiden itu terjadi. Noem saat itu sedang makan bersama keluarganya. Namun tidak disebutkan jumlah agen Secret Service yang menemani Noem pada saat itu.

Insiden tersebut menuai kekhawatiran di kalangan pakar penegakan hukum, karena seorang pencuri bisa begitu dekat dengan anggota kabinet pemerintahan Presiden Donald Trump dan berhasil kabur membawa barang-barangnya. Disebutkan bahwa insiden ini mungkin merupakan kelalaian keamanan.

“Ini merupakan pelanggaran keamanan yang sebenarnya memiliki konsekuensi tinggi, dan perlu segera ditinjau lebih lanjut oleh Secret Service dan DHS, serta mitra penegakan hukum lainnya,” ucap analis penegakan hukum CNN dan mantan agen Secret Service, Jonathan Wackrow.

Lihat juga Video ‘Viral! Aksi Maling Motor Bersenpi di Tangerang, Berujung Diamuk Massa’:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

23/04/2025 10:47
Harga Minyak Naik Imbas Sanksi Baru AS ke Iran – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Harga minyak naik lebih dari USD 1 per barel pada Selasa, didorong oleh sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran dan penguatan pasar saham global, yang memicu reli pemulihan setelah aksi jual tajam harga minyak pada sesi sebelumnya.

Dikutipd ari CNBC, Rabu (23/4/2025), harga minyak mentah Brent naik USD 1,18 atau 1,78% menjadi USD 67,44 per barel. Kontrak minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei—yang berakhir pada Selasa—menguat USD 1,23 atau 1,95% ke level USD 64,31.

Pada hari yang sama, AS mengeluarkan sanksi baru yang menargetkan pengusaha pengapalan gas dan minyak mentah Iran serta jaringan perusahaannya.

Meskipun pembicaraan antara Washington dan Teheran mengenai program nuklir Iran mengalami kemajuan akhir pekan lalu, kegagalan mencapai kesepakatan dapat menekan ekspor minyak Iran, di tengah pengetatan sanksi AS, menurut John Kilduff, mitra di Again Capital New York.

“Jika tidak ada kesepakatan nuklir, AS akan berusaha menekan ekspor minyak Iran hingga nol, dan saat ini tampaknya skenario nol itu semakin mungkin terjadi,” kata Kilduff.

Pasar Saham Bangkit, Minyak Menguat

Penguatan pasar saham global—indikasi meningkatnya selera risiko dari investor—juga mendukung kenaikan harga minyak, menurut analis Mizuho, Robert Yawger.

Saham-saham AS naik pada Selasa karena investor fokus pada laporan laba perusahaan. Sebelumnya, kritik keras Presiden Donald Trump terhadap Ketua The Fed, Jerome Powell, telah menyebabkan aksi jual tajam di pasar pada sesi sebelumnya.

Harga minyak Brent dan WTI sempat anjlok lebih dari 2% pada Senin akibat kemajuan dalam pembicaraan AS-Iran dan kejatuhan pasar saham. Namun pemulihan pada Selasa menunjukkan bahwa pasar tetap sensitif terhadap dinamika geopolitik dan makroekonomi.

23/04/2025 08:30
Minta Pulang, Enggak Tahan, Dubes AS Akhiri Tugas di RI

GELORA.CO – Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengonfirmasi bahwa Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, akan segera mengakhiri masa tugasnya di Jakarta.

Namun, menurutnya kepulangan Kamala bukan karena penarikan resmi dari Washington.

“Enggak ditarik itu, dia minta pulang karena sudah enggak tahan,” ujar Havas saat ditemui di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).

Saat ditanya lebih lanjut soal alasan di balik kepergian Kamala, Havas menjawab singkat, “Ya itu urusan internal mereka lah.”

Dubes Kamala dijadwalkan meninggalkan Indonesia pada akhir April 2025, kurang dari satu tahun sejak ia tiba di Jakarta pada 8 Agustus 2024.

Ia ditunjuk pada 2 Mei 2024 oleh Presiden AS saat itu, Joe Biden, dan menggantikan Dubes sebelumnya, Sung Y. Kim.

Dalam pernyataan resminya, Dubes Kamala menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas sambutan selama masa tugasnya.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Republik Indonesia,” katanya.

Ia juga menyoroti kerja sama kedua negara di bidang pendidikan, perdagangan, pertahanan, dan keamanan.

Selama bertugas, Kamala aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, baik dari pemerintahan maupun masyarakat sipil.

Sebelum kembali ke AS, ia dijadwalkan mengadakan sejumlah pertemuan dengan mitra dan pejabat Indonesia untuk menegaskan komitmen kerja sama bilateral.

Kekosongan posisinya akan diisi sementara oleh Wakil Duta Besar Heather C. Merritt, yang menjabat sebagai Kuasa Usaha Ad Interim di Kedutaan Besar AS Jakarta.

23/04/2025 08:16
Menkeu Bessent Beberkan Peluang Meredanya Perang Dagang AS vs China

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mengatakan kebuntuan tarif dengan China tidak dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak dan bahwa dua ekonomi terbesar di dunia harus menemukan cara untuk meredakan ketegangan.

Melansir Bloomberg pada Rabu (23/4/2025), dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh JPMorgan Chase & Co. di Washington, yang tidak terbuka untuk umum atau media, Bessent menyebut peredaan ketegangan itu akan terjadi dalam waktu dekat.

Bessent menggambarkan situasi saat ini pada dasarnya sebagai embargo perdagangan, menurut orang-orang yang menghadiri sesi tersebut.

Dia juga menambahkan bahwa bukan tujuan AS untuk melepaskan diri dari China. Status quo saat ini, yaitu tarif 145% untuk barang-barang China oleh AS dan tarif 125% untuk produk-produk AS oleh China, tidak dapat dipertahankan.

Dia menyatakan optimisme bahwa ketegangan dapat mereda dalam beberapa bulan mendatang, yang akan membawa kelegaan bagi pasar, tetapi memperingatkan bahwa kesepakatan yang lebih besar dapat memakan waktu lebih lama.

Bessent juga menyampaikan kesepakatan komprehensif antara kedua negara dapat terjadi dalam dua hingga tiga tahun. Dia juga menegaskan kembali pendapatnya bahwa China telah menghambat ekonomi konsumennya dan lebih mengutamakan manufaktur dengan mengorbankan AS.

Bessent mengatakan kesepakatan apa pun akan memerlukan penyeimbangan kembali perdagangan yang memungkinkan AS untuk meningkatkan manufaktur. Adapun, dia juga mengatakan, negosiasi dengan China mengenai kesepakatan semacam itu belum dimulai.

23/04/2025 06:45
Trump Ajak Pejabat Eropa Rapat di London Bahas Rencana Gencatan Senjata Rusia-Ukraina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Demi mempercepat upaya diplomatik Rusia-Ukraina, Premerintah Amerika Serikat (AS) mengajak para pejabat Eropa untuk menggelar pembicaraan di London, Rabu (23/04/2025).

Dalam kesempatan tersebut AS juga mengajak pejabat Ukraina dan untuk menghadiri rapat untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Melanjutkan diskusi sebelumnya di Paris pada 17 April 2025 lalu.

Untuk mempercepat upaya diplomatik ini nantinya AS akan mengutus Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, bersama dua utusan khusus Trump, Steve Witkoff dan Keith Kellogg.

Mereka bakal dijadwalkan bertemu dengan para menteri luar negeri dan penasihat keamanan nasional dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Ukraina.

Hal tersebut turut dikonfirmasi langsung oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky di platform X setelah panggilan telepon dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

“Ukraina, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat kami siap bergerak secara konstruktif, seperti yang telah kami lakukan sebelumnya, untuk mencapai gencatan senjata tanpa syarat, yang kemudian dilanjutkan dengan perdamaian yang nyata dan langgeng,” ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy melalui platform X.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menolak memberikan komentar atas rencana pertemuan ini.

Namun melansir dari Financial Post, pertemuan di London ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya di Paris pekan lalu.

Di mana AS saat itu berusaha menyampaikan usulan untuk mendorong terjadinya gencatan senjata dan perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina.

Untuk mempercepat negosiasi ini, AS bahkan dikabarkan bersedia melonggarkan sanksi terhadap Moskow.

Tak hanya itu AS juga mengakui kendali Rusia atas Semenanjung Krimea di Laut Hitam sebagai bagian dari kesepakatan.

AS Jegal Peluang Ukraina Gabung NATO

Demi mencegah meluasnya eskalasi perang, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menangguhkan rencana Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

Hal ini disampaikannya Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg dalam wawancara bersama Fox and Friends Weekend, Minggu (20/4/2025).

Kellogg menjelaskan keputusan ini diambil pemerintah Trump dengan beberapa pertimbangan strategis dan keamanan, terutama terkait dengan konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia.

Menurutnya, Penerimaan Ukraina ke dalam NATO dapat memicu Pasal 5, yang mewajibkan negara anggota untuk membela satu sama lain jika diserang.

Hal ini berpotensi menarik Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya ke dalam konflik langsung dengan Rusia, yang memiliki konsekuensi serius bagi keamanan global.

Tak hanya itu Amerika Serikat khawatir, penerimaan Ukraina dapat memperburuk ketegangan dengan Rusia dan meningkatkan risiko konfrontasi militer yang lebih luas.

“NATO tidak akan dibahas (dalam perundingan damai Rusia-Ukraina di London). Ukraina tidak akan menjadi bagian dari NATO. Itu bukan hal yang baru. Kita telah membicarakannya sejak 2008,” ujar Kellogg.

Merespons keputusan tersebut Rusia merasa puas dengan pernyataan Washington yang mengecualikan keanggotaan NATO untuk Ukraina.

Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Rusia, Dmitry Peskov, di Moskwa, Senin (21/4/2025).

(Tribunnews.com / Namira)

23/04/2025 06:11
Memanas Seteru Trump Vs Harvard

Washington DC –

Perseteruan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan salah satu kampus top dunia di AS, Harvard University, semakin memanas. Trump menyetop dana dan dibalas oleh Harvard dengan mengajukan gugatan.

Sebagai informasi, Trump awalnya mengancam akan meninjau pendanaan USD 9 miliar atau sekitar Rp 150 triliun untuk Harvard atas dugaan anti-semitisme atau anti-Yahudi di kampus. Trump memang secara agresif menargetkan universitas-universitas bergengsi di AS yang mahasiswanya banyak terlibat protes sengit terhadap perang Israel melawan Hamas di Gaza.

Trump mencabut dana federal mereka dan memerintahkan petugas imigrasi untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat demonstrasi, termasuk mereka yang memiliki kartu hijau. Trump awalnya mengancam akan meninjau kontrak senilai USD 255,6 juta antara Harvard dan pemerintah, serta komitmen hibah multi-tahun senilai USD 8,7 miliar untuk institusi Ivy League yang bergengsi itu.

Namun, Harvard menolak tunduk kepada Trump. Harvard menyatakan tak mau melepaskan kemerdekaan kampusnya.

“Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya,” ujar Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, seperti dilansir DW pada Selasa (22/4/2025).

Harvard menegaskan pemerintah tak dapat mendikte universitas swasta tersebut. Garber menyatakan apa yang diajarkan Harvard tak dapat diatur oleh pemerintah.

“Tak ada pemerintah-terlepas dari partai mana yang berkuasa-yang dapat mendikte universitas swasta, terkait apa yang bisa diajarkan, siapa yang bisa diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi dan penyelidikan apa yang bisa mereka jalankan,” ujarnya.

Hasilnya, pemerintah AS pun membekukan dana hibah senilai lebih dari USD 2,2 miliar (setara Rp 37,1 triliun) dan kontrak USD 60 juta (atau setara Rp 1 triliun). Kementerian Pendidikan AS menyebut Harvard gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal. Departemen tersebut juga menyerukan Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang lebih berkomitmen pada aktivisme daripada kajian ilmiah.

Trump Cabut Status Bebas Pajak Harvard

Harvard (Foto: Learn with Leaders)

Usai membekukan dana hibah, Trump juga mencabut status bebas pajak untuk Universitas Harvard. Dilansir AFP, Trump secara resmi meminta Internal Revenue Service (IRS) untuk mencabut status bebas pajak kampus terkemuka di dunia itu.

Media AS melaporkan pencabutan itu dilakukan hanya sehari setelah Trump pertama kali melontarkan ancaman tersebut. CNN dan Washington Post juga melaporkan IRS membuat rencana untuk menindaklanjuti permintaan Trump pada Rabu (16/4).

Trump juga mengolok-olok Harvard tidak lagi dapat dianggap sebagai bagian dari daftar universitas terbaik di dunia. Trump menyebut Universitas Harvard sebagai ‘lelucon’ karena mengajarkan kebencian dan kebodohan sehingga tak boleh lagi menerima bantuan dana.

“Harvard tidak dapat lagi dianggap sebagai tempat belajar yang layak, dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari daftar Universitas atau Kolese Terbaik Dunia,” kata Trump di platform Truth Social miliknya sebagaimana dilansir AFP.

“Harvard is a JOKE (Harvard adalah lelucon), mengajarkan kebencian dan kebodohan, dan tidak boleh lagi menerima dana federal,” sambungnya.

Trump diketahui sangat marah pada universitas yang telah menghasilkan 162 pemenang hadiah Nobel itu karena menolak tuntutannya untuk tunduk pada pengawasan pemerintah dalam hal penerimaan mahasiswa, perekrutan, dan kecenderungan politik. Berikut tuntutan Trump yang ditolak Harvard:

1.⁠ ⁠Mengakhiri penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan ras atau asal negara mahasiswa

2.⁠ ⁠Mencegah penerimaan mahasiswa asing yang memusuhi nilai-nilai dan lembaga Amerika

3.⁠ ⁠Mengakhiri perekrutan staf berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau asal negara

4.⁠ ⁠Mengurangi kekuatan mahasiswa dalam tata kelola kampus

5.⁠ ⁠Mengaudit mahasiswa dan staf untuk keberagaman sudut pandang

6.⁠ ⁠Mereformasi seluruh program untuk catatan anti-semitisme atau bias lainnya yang mengerikan

7.⁠ ⁠Menindak protes kampus.

Ancam Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

Donald Trump (Foto: dok. Reuters)

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, seperti dilansir AFP dan Reuters, menegaskan Harvard akan kehilangan kemampuannya untuk menerima mahasiswa asing jika tidak memenuhi tuntutan Trump. Tuntutan itu mencakup agar Harvard membagikan informasi soal beberapa pemegang visa.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Kristi Noem, juga mengumumkan penghentian dua hibah DHS yang besarnya mencapai lebih dari US$ 2,7 juta untuk Harvard. Noem menyurati Harvard yang isinya menuntut catatan tentang apa yang disebutnya sebagai ‘kegiatan ilegal dan tindak kekerasan’ oleh para pemegang visa mahasiswa asing di Harvard.

“Dan jika Harvard tidak dapat memverifikasi bahwa universitas tersebut sepenuhnya mematuhi persyaratan pelaporannya, maka universitas tersebut akan kehilangan hak istimewa untuk menerima mahasiswa asing,” ujar Noem dalam pernyataannya.

Juru bicara Harvard menyatakan kampus telah mengetahui soal surat Noem ‘mengenai pembatalan hibah dan pemeriksaan visa mahasiswa asing’. Namun, Harvard menyatakan tetap pada pernyataannya yang disampaikan untuk ‘tidak menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya’ sambil menyatakan akan mematuhi hukum.

Para demonstran di kampus-kampus AS, termasuk beberapa kelompok Yahudi, mengatakan pemerintahan Trump secara keliru mencampuradukkan advokasi mereka untuk hak Palestina dan kritikan terhadap tindakan Israel di Jalur Gaza, dengan dukungan untuk ekstremisme dan antisemitisme. Trump juga berupaya mendeportasi para demonstran asing dan telah mencabut ratusan visa di berbagai wilayah AS.

Harvard sebelumnya menegaskan pihaknya berupaya memerangi antisemitisme dan prasangka lain di kampusnya. Selain itu, Harvard menegaskan tetap menjaga kebebasan akademis dan hak untuk melakukan protes.

Ancaman Baru Trump

Donald Trump (Foto: BBC World)

Pertikaian antara Trump dengan Harvard rupanya belum usai setelah pencabutan dana USD 2,2 miliar dan pencabutan status bebas pajak. Trump kembali mengancam akan mencabut pendanaan USD 1 miliar (setara Rp 16,8 triliun) untuk penelitian kesehatan.

Dilansir Reuters, media terkemuka AS Wall Street Journal (WSJ) melaporkan rencana untuk menarik tambahan dana penelitian sebesar USD 1 miliar muncul setelah pejabat AS mengira daftar panjang tuntutan yang mereka kirimkan kepada Harvard pada 11 April lalu bersifat rahasia untuk dinegosiasikan.

WSJ, mengutip orang-orang yang memahami persoalan ini, melaporkan para pejabat AS terkejut ketika pihak Harvard merilis surat berisi tuntutan itu kepada publik. Hal itu yang disebut membuat kesal pihak Trump.

Para pejabat pemerintahan Trump, menurut laporan WSJ, awalnya berencana untuk memperlakukan Harvard lebih lunak dibandingkan Columbia yang juga universitas bergengsi di AS. Namun, tekanan semakin meningkatkan tekanan terhadap Harvard. Belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih dan Harvard atas laporan WSJ tersebut.

Harvard Melawan Trump

Ilustrasi kampus Harvard (Foto: REUTERS/Faith Ninivaggi)

Terbaru, Harvard mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Donald Trump. Dilansir kantor berita AFP, Selasa (22/4/2025), Harvard mengajukan gugatannya ke pengadilan federal.

“Kasus ini melibatkan upaya pemerintah untuk menggunakan pemotongan dana federal sebagai daya ungkit untuk mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan akademis di Harvard,” kata pihak Harvard dalam gugatan yang diajukan di pengadilan federal Massachusetts yang juga menyebutkan beberapa lembaga lain yang menjadi sasaran Trump.

Harvard menganggap tindakan Trump melanggar konstitusi AS. Trump dituding melakukan kebijakan secara sewenang-wenang dan tidak masuk akal.

“Tindakan pemerintah tidak hanya melanggar Amandemen Pertama, tetapi juga hukum dan peraturan federal,” demikian bunyi gugatan yang menyebut tindakan Trump sewenang-wenang dan tidak masuk akal.

Trump dan tim Gedung Putihnya secara terbuka membenarkan kampanye mereka terhadap universitas tersebut sebagai reaksi terhadap apa yang mereka anggap antisemitisme tidak terkendali. Pemerintah AS menanggap aksi-aksi protes terhadap perang Israel di Gaza yang melanda kampus-kampus AS tahun lalu sarat dengan antisemitisme.

Juru bicara Gedung Putih Harrison Fields dalam sebuah pernyataan pekan lalu, mengatakan Trump berusaha membuat perguruan tinggi di AS kembali menjadi yang terbaik di dunia. Salah satunya dengan mengakhiri isu antisemitisme.

“Trump berusaha untuk membuat perguruan tinggi hebat lagi dengan mengakhiri antisemitisme yang tak terkendali dan memastikan uang pembayar pajak federal tidak mendanai dukungan Harvard terhadap diskriminasi rasial yang berbahaya atau kekerasan bermotif rasial,” tulisnya dalam pernyataan tersebut.

Halaman 2 dari 5

(haf/haf)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

23/04/2025 06:00
Wall Street Menghijau, Ada Efek Komentar Menkeu AS soal Perang Dagang dengan China

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Amerika Serikat (AS) Wall Street bangkit kembali pada Selasa (22/4/2025) didorong serangkaian laporan laba kuartalan dan sinyal tentang meredanya ketegangan perdagangan AS-China yang menarik minat investor.

Melansir Reuters pada Rabu (23/4/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 1.016,57 poin, atau 2,66%, menjadi 39.186,98. Kemudian, indeks S&P 500 naik 129,56 poin atau 2,51%, menjadi 5.287,76 dan Nasdaq Composite juga ditutup naik 429,52 poin, atau 2,71%, menjadi 16.300,42.

Semua 11 sektor utama dalam S&P 500 naik, dengan sektor keuangan dan barang konsumsi mengalami persentase kenaikan terbesar.

Reli mendorong ketiga indeks utama AS menguat lebih dari 2,5% karena investor mengabaikan serangan Trump terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang secara luas dianggap sebagai kekuatan penstabil bagi pasar.

Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari, ketika ditanya tentang serangan Trump terhadap Powell, mengatakan independensi Fed adalah dasar untuk hasil ekonomi yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa meskipun negosiasi perdagangan dengan Beijing kemungkinan akan berjalan lambat, dia yakin bahwa akan ada penurunan ketegangan perdagangan AS-China.

“Pergolakan terus berlanjut sebagian agresi antara AS dan China mencair, berkat komentar Bessent, yang membantu mendorong keadaan menjadi lebih baik,” kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group di Omaha.

Dia menambahkan Washington memahami bahwa ketidakpastian seputar tarif merugikan pasar dan diharapkan bisa mendapatkan beberapa jenis berita positif di bidang perdagangan.

Ketidakpastian tersebut mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memangkas perkiraannya terhadap pertumbuhan ekonomi AS menjadi 1,8% pada tahun 2025, dengan alasan dampak tarif AS, yang sekarang mencapai titik tertinggi dalam 100 tahun.

Adapun, musim laporan keuangan perusahaan pada kuartal I/2025 mulai memanas. Sejauh ini, 82 perusahaan di S&P 500 telah melaporkan kinerjanya. Dari jumlah tersebut, 73% telah melampaui ekspektasi, menurut LSEG.

Analis kini memperkirakan pertumbuhan laba agregat S&P 500 sebesar 8,1% untuk periode Januari – Maret, turun dari perkiraan pertumbuhan 12,2% di awal kuartal, menurut LSEG.

“Laba saat ini menunjukkan kelanjutan fundamental yang baik, yang tidak mengejutkan,” kata Bill Merz, kepala Riset Pasar Modal di U.S. Bank Wealth Management, Minneapolis.

Merz menambahkan, investor sedang mengkaji panduan perusahaan untuk kejelasan tentang apa yang direncanakan perusahaan untuk menanggapi kebijakan tarif.

23/04/2025 05:57
Redam Tensi, Iran Akan Beri Penjelasan ke China, Tuding Israel Ganggu Perundingan Nuklir dengan AS – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Iran akan memberi pengarahan kepada China pekan ini menjelang putaran ketiga perundingan nuklir dengan Amerika Serikat.

Menurut laporan AFP, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi dijadwalkan mengunjungi Beijing pada Selasa (22/4/2025).

Selama di China, Araghchi bakal mendiskusikan mengenai perkembangan terakhir dialog nuklir antara Teheran dan Washington.

Kunjungan ini dilakukan setelah Iran sebelumnya juga berkonsultasi dengan Rusia.

Pertemuan dengan Rusia itu terjadi beberapa hari sebelum Iran dan Amerika Serikat mengadakan putaran kedua pembicaran langsung pada akhir pekan lalu.

Putaran ketiga perundingan antara Araghchi dan utusan khusus AS Steve Witkoff direncanakan berlangsung di Oman pada Sabtu (26/4/2025) mendatang.

“Iran secara konsisten menjalin konsultasi erat dengan Rusia dan China dalam isu nuklir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, seperti dikutip dari AFP pada Senin (21/4/2025).

Menurutnya, adalah hal wajar jika Teheran akan memberi pengarahan kepada Beijing terkait perkembangan terbaru dalam pembicaraan tidak langsung dengan AS.

Baik Rusia maupun China merupakan negara penandatangan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tahun 2015.

Sebagai pengingat, JCPOA merupakan kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara besar yang bertujuan membatasi program nuklir Teheran dengan imbalan pelonggaran sanksi.

Kesepakatan itu menjadi tidak berlaku sejak Presiden AS Donald Trump menarik negaranya keluar pada 2018 dan kembali memberlakukan sanksi maksimum terhadap Iran.

Sementara AS dan Israel menuduh Iran menggunakan program nuklirnya untuk mengembangkan senjata, Teheran membantahnya dan menegaskan program tersebut sepenuhnya untuk tujuan sipil.

Kementerian Luar Negeri China pada Senin (21/4/2025) menyatakan pihaknya menjalin komunikasi erat dengan Iran di berbagai bidang, namun belum bisa mengonfirmasi rencana kunjungan Araghchi.

“China dan Iran memiliki kontak aktif di semua level. Untuk kunjungan yang disebutkan, saya belum punya informasi lebih lanjut,” ujar juru bicara Guo Jiakun, dikutip dari Al Jazeera.

Perang Israel di Gaza telah memperkuat hubungan Iran dengan Rusia dan China, termasuk dalam bidang diplomatik terkait isu nuklir.

Pekan lalu, Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menjelang perundingan dengan Witkoff.

Sementara itu, Presiden Vladimir Putin menandatangani perjanjian kemitraan strategis selama 20 tahun dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Di sisi lain, hubungan Iran dengan Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, terus memburuk.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Baqaei, menuduh Israel berusaha merusak proses diplomatik yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataan kepada AFP, ia menyebut Israel sebagai dalang “koalisi” yang ingin menggagalkan negosiasi dan mendorong eskalasi konflik.

Ia juga menyinggung adanya tekanan dari sejumlah tokoh politik AS untuk mengakhiri diplomasi dan mempertimbangkan opsi militer.

Pernyataan ini muncul setelah PM Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan, negaranya tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.

Sehari sebelumnya, The New York Times melaporkan, Trump telah melarang Israel melancarkan serangan ke situs nuklir Iran untuk sementara, karena Washington ingin fokus pada jalur diplomatik.

Meski demikian, Iran telah meningkatkan pengayaan uraniumnya secara signifikan setelah AS keluar dari JCPOA.

Menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran kini memperkaya uranium hingga tingkat 60 persen—mendekati 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir.

Sebagai perbandingan, JCPOA membatasi pengayaan hanya sampai 3,67 persen untuk keperluan sipil.

Utusan AS, Steve Witkoff, menyampaikan sinyal yang beragam soal tuntutan negaranya.

Dalam satu wawancara, ia menyebut Teheran harus kembali ke tingkat pengayaan 3,67 persen, namun kemudian mengklarifikasi tujuan Washington adalah penghentian total program pengayaan Iran.

Iran menyatakan, konsultasi dengan negara-negara penandatangan JCPOA tetap harus dilanjutkan demi menjaga jalur diplomatik tetap terbuka.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

23/04/2025 05:04
Dampak ekonomi kebijakan reklasifikasi mitra platform menjadi karyawan

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Dampak ekonomi kebijakan reklasifikasi mitra platform menjadi karyawan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 22 April 2025 – 23:45 WIB

Elshinta.com – Pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.

Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional. Efek domino dari kebijakan ini termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini

“Saat ini Industri ojol (ojek online), taksol (taksi online), dan kurol (kurir online) berkontribusi sebesar 2% PDB (Riset ITB tahun 2023). Perubahan status menjadi karyawan akan mengakibatkan banyak hal. Pertama, hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang bisa terserap (diperkirakan hanya 10-30% mitra yang terserap, atau 70-90% tidak memiliki pekerjaan),” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha kepada media di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

“Kedua, penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5.5% dan 1.4 juta orang kehilangan pekerjaan (Data Svara 2023). Ketiga, dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 178 triliun, yang mencakup efek lanjutan di sektor lain,” kata Agung Yudha lagi.

Wacana untuk menjadikan mitra pengemudi dan mitra kurir sebagai pegawai tetap sudah banyak terjadi di berbagai negara, namun hal tersebut bukan berarti serta merta merupakan kebijakan yang harus diikuti oleh Indonesia.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha juga menjelaskan beberapa negara telah mereklasifikasi Mitra Platform menjadi karyawan maupun memberikan klasifikasi sendiri, namun dengan hak dan manfaat yang menyerupai karyawan. Dampak reklasifikasi tersebut menimbulkan beberapa risiko seperti di Spanyol dengan 48 juta penduduk: jumlah mitra pengemudi menyusut, aplikasi Uber melakukan putus mitra pengemudi, aplikasi Deliveroo hengkang, aplikasi Glovo hanya mampu menyerap sebagian, sehingga 83% mitra diputus mitra dan tidak memiliki kesempatan pendapatan.

Sementara itu, di Amerika (Seattle, Negara Bagian Washington dengan 8 juta penduduk): sejak diberlakukannya upah minimum, volume pesanan pengiriman makanan melalui UberEats turun 45% karena Uber menaikkan biaya pengiriman dan konsumen tidak menggunakan layanannya karena harga yang lebih tinggi.

Kemudian, di Singapura (6 juta penduduk): platform menaikkan harga layanan transportasi dan pengantaran online. Lalu di Swiss (Geneva dengan 9 juta penduduk): perkembangan UMKM tersendat, penurunan permintaan terhadap layanan pemesanan makanan sebesar 42%, estimasi potensi pendapatan yang hilang bagi restoran sebesar 16 juta Euro (Rp260 miliar) per tahun dan potensi pendapatan negara atas pajak hilang.

Bagaimana dengan Indonesia? Dampak ekonomi langsung: pertama, pelanggan kehilangan akses. Konsumen yang mengandalkan delivery karena keterbatasan mobilitas (misalnya orang tua, penyandang disabilitas, atau mereka yang tinggal jauh dari pusat kota) akan sangat terdampak. Jika layanan delivery mencakup makanan, obat-obatan, atau kebutuhan pokok, maka risiko krisis logistik bisa meningkat, apalagi di daerah terpencil atau saat ada bencana/krisis.

Dampak ekonomi langsung yang kedua adalah penurunan pendapatan. Banyak UMKM menggunakan layanan pengantaran dan mobilitas digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dari sekedar area mereka beroperasi. Tanpa platform, bisnis mereka bisa stagnan atau bahkan rugi. Selain itu, dengan adanya reklasifikasi mitra sebagai pegawai, ada potensi untuk menekan perusahan teknologi pengantaran digital untuk menaikan harga yang dibebankan kepada pengguna layanan. Ini dapat berdampak pada naiknya beban operasional yang lebih besar bagi pengguna terutama UMKM.

Apalagi bisnis yang sangat bergantung pada delivery seperti restoran, supermarket, apotek, dan e-commerce akan mengalami penurunan penjualan drastis. UMKM yang tidak punya outlet fisik kuat atau tidak punya banyak pelanggan setia akan lebih terdampak: Restoran yang hanya beroperasi secara online akan kehilangan jalur utama penjualan dan hanya dapat bergantung pada area penjualan di mana outlet fisik berada.

“Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya juga bekerja sama dengan layanan kurir instan terjadi penurunan layanan, sehingga bisa memengaruhi kepuasan pelanggan, dan berdampak pada berkurangnya omzet penjualan,” ungkapnya.

Untuk efek sosial dan tenaga kerja antara lain: ribuan mitra pengemudi kehilangan penghasilan atau pekerjaan, karena serapan tenaga kerja pasti mengalami recruitment barrier, dan hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang ada sekarang yang bisa terserap (diperkirakan hanya 10-30% yang terserap, atau terjadi penurunan sebesar 70-90%). Ini berarti potensi lonjakan pengangguran informal di kota besar, dan menambah beban negara.

Pendapatan driver yang cenderung turun itu bisa menurunkan daya beli, yang mempengaruhi sektor lain seperti makanan, kebutuhan pokok, dan layanan finansial (misalnya cicilan motor atau pinjaman online).

Efek domino ke sektor lain: restoran, toko, dan layanan logistik yang mengandalkan delivery. Dampak lebih jauh jika hal-hal tersebut terjadi: investasi di Indonesia turun dikarenakan hilangnya kepercayaan investor dalam dan luar negeri; penerimaan pajak negara menurun; terjadi gejolak sosial politik dikarenakan kondisi ekonomi yang rentan; dapat berujung pada ketidakstabilan keamanan nasional.

Untuk multiplier effect, berdasarkan riset dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics, pada tahun 2019, kontribusi industri mobilitas dan pengantaran digital terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp127 triliun.

Setiap peningkatan sebesar 10% pada jumlah mitra pengemudi, secara signifikan akan berkontribusi pada peningkatan tenaga kerja di industri mikro dan kecil sebesar 3,93%. Diperkirakan Industri ini menaungi lebih dari 1.5 juta UMKM dan perubahan status menjadi karyawan berpotensi mengakibatkan 1,4 juta orang kehilangan kesempatan pendapatan, dan penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5.5% – Svara Institute, 2023

Jika layanan delivery berkurang drastis hingga 70-90%, dampak ekonominya dapat dihitung berdasarkan kontribusi sektor tersebut (lebih dari Rp89 triliun). Jika menggunakan multiplier ekonomi yang sering digunakan untuk perhitungan sektor jasa (umumnya antara 1,5 hingga 2,5), maka kita bisa memperkirakan efek ekonomi lebih lanjut. Misalnya, jika multiplier rata – rata = 2, maka Rp89 triliun × 2 = Rp178 triliun.

“Artinya, dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 178 triliun, yang mencakup efek lanjutan di sektor lain, seperti: UMKM yang bergantung pada pengiriman cepa, ekonomi digital dan jasa logistik lain, kehilangan pendapatan bagi pekerja di sektor terkait, yang berkurang daya belinya, yang selanjutnya berdampak pada konsumerisme dan sektor ritel,” ungkap Agung menguraikan.daya belinya, yang selanjutnya berdampak pada konsumerisme dan sektor ritel,” ungkap Agung menguraikan.

Sumber : Antara

23/04/2025 02:10

kab/kota: Washington

Pasar Saham Bangkit, Minyak Menguat