Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Kapal Perang AS Lintasi Selat Taiwan, China Berang!

    Kapal Perang AS Lintasi Selat Taiwan, China Berang!

    Beijing –

    Militer China mengerahkan pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk memantau dan memperingatkan kapal perang Amerika Serikat (AS) yang terdeteksi berlayar melintasi perairan Selat Taiwan yang sensitif. Beijing menyerukan Washington untuk segera menghentikan aktivitas semacam itu.

    Angkatan Laut AS, terkadang didampingi oleh kapal-kapal dari negara-negara sekutunya, melintasi perairan Selat Taiwan sekitar sebulan sekali. China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayahnya, menegaskan jalur perairan strategis itu milik negaranya.

    Beijing menggelar putaran terakhir latihan perang di sekitar Taiwan pada awal bulan ini, yang menuai kecaman keras dari Taipei dan kekhawatiran dari AS dan sekutu-sekutunya.

    Komando Zona Timur pada Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), sebutan resmi untuk militer China, seperti dilansir Reuters, Jumat (25/4/2025), mengidentifikasi kapal perang AS yang melintasi Selat Taiwan pada Rabu (23/4) waktu setempat itu sebagai kapal penghancur berpeluru kendali USS William P Lawrence.

    “Pernyataan relevan oleh Amerika Serikat telah memutarbalikkan yang benar dan yang salah, mendistorsi prinsip-prinsip hukum, membingungkan publik, dan menyesatkan persepsi internasional,” kata Komando Zona Timur PLA dalam pernyataannya, tanpa menjelaskan komentar mana yang dimaksud.

    “Kami telah memberitahu Amerika Serikat untuk menghentikan distorsi dan tindakan berlebihan, dan bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” imbuh pernyataan itu.

    Komando Zona Timur PLA juga mempublikasikan sebuah video pendek via akun media sosial mereka, yang memperlihatkan seorang personel Angkatan Laut China sedang mengamati kapal perang AS dari kejauhan dengan menggunakan teropong.

    Angkatan Laut AS belum memberikan tanggapannya atas laporan China ini.

    Pengumuman terakhir yang disampaikan militer AS soal aktivitas kapalnya melintasi Selat Taiwan adalah pada Februari lalu.

    Lihat juga Video: Tegang! Kapal Perang China ‘Potong Laju’ Kapal Penghancur AS di Selat Taiwan

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tegas Tolak Negosiasi, China Racik Strategi Lawan Tarif Trump

    Tegas Tolak Negosiasi, China Racik Strategi Lawan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — China berjanji untuk mempersiapkan rencana darurat untuk menangkal guncangan eksternal yang meningkat di tengah perang dagang melawan Amerika Serikat. 

    Berdasarkan laporan Kantor Berita Xinhua yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (25/4/2025), Politbiro pembuat keputusan yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping juga berjanji untuk menyiapkan alat moneter baru dan instrumen pembiayaan kebijakan guna meningkatkan teknologi, konsumsi, dan perdagangan. 

    “Kita harus terus meningkatkan perangkat kebijakan untuk menstabilkan lapangan kerja dan ekonomi, serta meluncurkan langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya,” kata para pemimpin puncak, menurut pernyataan itu. 

    Mereka juga berjanji untuk berusaha sekuat tenaga untuk mengonsolidasikan dasar-dasar pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Para pembuat kebijakan menegaskan kembali China harus menyediakan lebih banyak uang tunai untuk bank bila diperlukan, dan dengan hati-hati memilih waktu untuk penurunan suku bunga.

    Kontrak berjangka obligasi pemerintah 30 tahun melonjak paling tinggi sejak 9 April setelah komentar Politbiro tentang pemotongan suku bunga dan rasio persyaratan cadangan yang tepat waktu. Imbal hasil untuk obligasi 10 tahun tetap sedikit berubah dan yuan lepas pantai datar. Indeks acuan saham dalam negeri Tiongkok CSI 300 menghapus kenaikan sebanyak 0,5%.

    “Harapan stimulus masih hidup karena berjanji untuk menambahkan kebijakan tambahan baru dan meningkatkan penyesuaian kontrasiklus yang luar biasa. Tetapi para pemimpin jelas mengadopsi pendekatan tunggu dan lihat,” kata ahli strategi senior di Australia & New Zealand Banking Group, Zhaopeng Xing.

    Beijing biasanya memberikan dukungan hanya sebagaimana diperlukan untuk melindungi tujuan pertumbuhan tahunan negara. Dengan ekspansi kuartal pertama yang berada di atas target sekitar 5%, mereka mungkin merasa memiliki ruang untuk menunggu.

    Laporan itu muncul satu hari setelah Beijing menolak klaim dari AS bahwa ada pembicaraan untuk mencapai kesepakatan perdagangan. Kementerian Perdagangan China juga kembali menuntut Washington minggu ini untuk mencabut semua tarif sepihak.

    Langkah China menunjukkan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk memulai negosiasi meskipun Trump menyarankan bahwa ia dapat menurunkan pungutan secara substansial dalam sebuah kesepakatan. 

    Beberapa janji dari pembacaan Politbiro sebelumnya telah digulirkan oleh pejabat senior, seperti dewan sains-teknologi di pasar obligasi dan penyediaan kembali fasilitas untuk perawatan lansia, serta meningkatkan konsumsi layanan. 

    Pertemuan tersebut tampaknya memberikan urgensi yang lebih besar terhadap tugas-tugas tersebut setelah Trump menaikkan pungutan pada sebagian besar barang China hingga setinggi 145%. 

    Politbiro yang beranggotakan 24 orang tersebut biasanya menggunakan pertemuan bulan April untuk membahas masalah ekonomi. 

    Meskipun pembacaan tersebut jarang mengungkapkan target numerik, pernyataan yang samar-samar dapat memberikan petunjuk penting tentang perubahan kebijakan. Pertemuan bulan ini diawasi dengan ketat untuk melihat tanda-tanda Beijing meluncurkan stimulus. 

    “Kita harus memperkuat pemikiran mendasar dan mempersiapkan sepenuhnya rencana kontinjensi untuk melaksanakan tugas ekonomi dengan baik,” kata para pemimpin puncak dalam pernyataan tertulis rapat.

  • Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Jakarta –

    Ketegangan antara India dan Pakistan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir setelah serangan mematikan terhadap para turis di Kashmir yang dikuasai India pada Selasa lalu (22/04). New Delhi menyalahkan kelompok militan yang disebutnya mendapat dukungan Pakistan.

    Sejak Rabu (23/04) India telah menurunkan hubungan diplomatik dengan Pakistan, menutup salah satu perbatasan utama kedua negara, dan menyatakan akan menangguhkan perjanjian pembagian air hingga “Pakistan secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas.”

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, pada Kamis (24/04) menantang India untuk membuktikan keterlibatan Pakistan dalam serangan yang menewaskan 26 orang di dekat kota Pahalgam.

    “India terus-menerus aksi permainan saling menyalahkan. Jika ada bukti keterlibatan Pakistan dalam insiden Pahalgam, kami mendesak mereka untuk memberikannya kepada kami dan komunitas internasional,” ungkap Dar.

    Sementara, Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidatonya pada Kamis mengatakan bahwa India akan “mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris serta para pendukungnya.”

    Serangan ini mengejutkan India karena menyasar wisatawan sipil, dan menjadi sebuah eskalasi dari serangan-serangan sebelumnya di Kashmir yang dikuasai India yang sebagian besar menargetkan pasukan keamanan.

    Menurut laporan media lokal India, terdapat lima hingga enam penyerang yang menembakkan senjata selama sekitar 10 menit di tiga titik di padang rumput Baisaran, Pahalgam. Mereka muncul dari hutan pinus terdekat dengan membawa senapan.

    India dan Pakistan sama-sama mengklaim seluruh wilayah Kashmir di utara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tapi kenyataannya, masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah itu. Inilah yang membuat Kashmir jadi daerah yang rawan konflik. Selama puluhan tahun, kelompok pemberontak terus melakukan perlawanan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India menuduh kelompok-kelompok ini didukung oleh Pakistan, tapi Pakistan membantah tuduhan itu.

    Pakistan: Pemblokiran air adalah ‘tindakan perang’

    Setelah pertemuan keamanan tingkat tinggi pada Kamis (24/04), Pakistan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap India. Kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan aliran Sungai Indus, maka hal itu akan dianggap sebagai “tindakan perang.”

    Perjanjian Air Indus ditengahi oleh Bank Dunia dan ditandatangani oleh India dan Pakistan pada 1960. Sejak itu, perjanjian ini tidak pernah ditangguhkan meskipun terjadi beberapa kali perang dan bentrokan antara kedua negara.

    Dalam perjanjian tersebut mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak sungainya. Pakistan sangat bergantung pada aliran air dari Kashmir yang dikuasai India. Selama bertahun-tahun, Pakistan juga khawatir bendungan yang dibangun India bisa mengurangi aliran air ke wilayahnya.

    Menurut kantor berita Reuters, penangguhan perjanjian ini tidak akan berdampak langsung terhadap aliran air ke Pakistan karena India tidak memiliki kapasitas penyimpanan air yang cukup untuk menahan aliran sungai. Namun, penangguhan ini bisa mempengaruhi pertukaran informasi terkait kondisi air.

    “Perjanjian Air Indus mungkin memang merupakan warisan masa lalu yang perlu dimodifikasi secara signifikan, terutama karena perubahan iklim,” kata Osama Malik, pakar hukum internasional yang berbasis di Pakistan kepada DW.

    “Namun, dalam bentuknya saat ini, perjanjian ini tetap efektif bahkan di saat perang. Pasal 12 dalam perjanjian hanya mengizinkan penarikan secara bilateral dari perjanjian, tidak ada ketentuan untuk penangguhan sepihak.” Ungkapnya.

    “Tahun ini curah hujan dan salju di Pakistan sangat rendah, dan jika India, secara sepihak dan ilegal menangguhkan perjanjian ini dan memutuskan untuk mengurangi aliran air, maka akan terjadi situasi kekeringan yang dahsyat dan krisis pangan,” tambah Malik.

    Selain itu, pejabat India yang juga menyebut kemungkinan serangan militer yang menyebabkan kekhawatiran di Pakistan semakin meningkat. Siaran televisi di sana banyak diisi oleh pengamat militer yang mengingatkan soal dampak tak terduga jika ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir ini makin memanas.

    Setelah serangan pada 2019 terhadap pasukan keamanan di Kashmir yang dikuasai India—yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan Islamis berbasis di Pakistan—India melakukan serangan udara ke wilayah Pakistan, yang nyaris memicu perang terbuka antara kedua negara.

    Maria Sultan, analis pertahanan yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa penangguhan perjanjian air oleh India adalah bentuk “Strategi yang berbahaya.”

    “Air adalah hal yang krusial, dan pelanggaran terhadap Perjanjian Air Indus atau upaya apa pun untuk mengurangi pasokan air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang,” ujarnya.

    Mungkinkah ketegangan India-Pakistan mereda?

    Warga dari kedua negara yang berbicara kepada DW menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan konflik bersenjata.

    Rahul Sharma, warga India di Delhi, mengatakan bahwa perang antara India dan Pakistan bisa membuat kedua negara mundur secara ekonomi selama puluhan tahun.

    “Apa yang sudah dilakukan pemerintah India saat ini sudah cukup tegas, tak perlu melangkah lebih jauh,” kata Sharma.

    Saad Ali, warga Pakistan dari Islamabad, mengatakan bahwa “kami tidak mampu menghadapi perang dan mempertaruhkan nyawa masyarakat. Kedua pihak seharusnya menahan diri dan membiarkan masyarakat hidup damai serta menyelesaikan masalah melalui dialog.”

    Soulat Pasha, warga Pakistan dari Provinsi Sindh, sedang mengunjungi Negara Bagian Uttar Pradesh di India bersama istrinya untuk menemui kerabat setelah 20 tahun tidak bertemu. Ia mengatakan khawatir dengan situasi yang semakin memanas antara kedua negara. Mereka berharap bisa segera kembali ke Pakistan.

    Maleeha Lodhi, analis hubungan internasional dan mantan duta besar Pakistan untuk AS, PBB, dan Inggris, mengatakan kepada DW bahwa per Kamis (24/04) bahwa kedua pihak sudah menyampaikan sikap masing-masing.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah menghindari eskalasi lebih lanjut dan segera membentuk jalur komunikasi belakang untuk menurunkan ketegangan. Namun, jika India mengambil tindakan militer, maka semua akan berubah dan hal itu berisiko memicu krisis besar karena Pakistan pasti akan membalas,” ujarnya.

    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan bahwa India sedang “melakukan perang intensitas rendah terhadap kami, dan jika mereka meningkatkan intensitasnya, maka kami siap. Untuk melindungi tanah kami, kami tidak akan tunduk pada tekanan internasional mana pun.”

    Madiha Afzal, peneliti dari Brookings Institution di Washington, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini “berpotensi menjadi sangat berbahaya.”

    “Tindakan-tindakan punitif yang diambil India, terutama penangguhan Perjanjian Air Indus, sangat signifikan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antara kedua negara selama bertahun-tahun. Sehingga, hanya satu serangan saja bisa memicu eskalasi besar,” ungkap Afzal.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Tezar Aditya Rahman

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Indonesia Jadi Negara Pertama yang Bahas Tarif Resiprokal dengan AS, Sri Mulyani: Ini Keuntungan Taktis

    Indonesia Jadi Negara Pertama yang Bahas Tarif Resiprokal dengan AS, Sri Mulyani: Ini Keuntungan Taktis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Indonesia bergerak cepat dalam merespons pengumuman kebijakan tarif resiprokal dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diumumkan pada 2 April 2025.

    Sebagai salah satu negara pertama yang membuka pembahasan dengan AS, Indonesia mendapatkan posisi strategis dalam proses negosiasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa proposal tarif yang disusun Indonesia mendapat pengakuan positif dari Pemerintah AS.

    Proposal tersebut dinilai sebagai salah satu yang paling menyeluruh dan memiliki visi jangka panjang. Selain itu, AS juga mengapresiasi langkah proaktif Indonesia yang membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural di dalam negeri.

    “Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring pada Jumat, (25/4/2025).

    Dalam rangkaian pertemuan di Washington, DC, Sri Mulyani juga bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.

    Pertemuan tersebut tidak hanya membahas tarif, tetapi juga memperkuat kerja sama bilateral dan membicarakan arah kebijakan global yang dijalankan AS melalui peran aktifnya di lembaga-lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia.

    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” kata Sri Mulyani.

  • Lima Kartu Sakti China Hadapi Perang Dagang dengan AS

    Lima Kartu Sakti China Hadapi Perang Dagang dengan AS

    Jakarta –

    Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia sedang berlangsung. Ekspor China ke AS dikenakan tarif sampai 245%, dan Beijing sudah membalas dengan tarif masuk 125% untuk produk impor dari Amerika.

    Konsumen, bisnis, dan pasar bersiap-siap menghadapi ketidakpastian lebih panjang di tengah ancaman resesi global yang semakin nyata.

    Presiden China Xi Jinping berkali-kali bilang bahwa pemerintahannya terbuka buat berdialog. Tapi dia juga memberi peringatan bahwa, jika diperlukan, mereka bakal “berjuang sampai titik darah penghabisan.”

    Ibarat permainan kartu, berikut lima ‘kartu sakti’ atau ‘senjata’ yang dimiliki Beijing untuk melawan tarif yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump.

    China mampu hadapi risiko, sampai titik tertentu

    China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Artinya, China lebih mampu menahan ‘rasa sakit’ yang ditimbulkan tarif ketimbang negara-negara kecil.

    Dengan jumlah penduduk lebih dari satu miliar jiwa, China memiliki pasar domestik yang besar sehingga sebagian barang-barang ekspor yang terdampak tarif bisa dijual ke pasar domestik.

    Kenyataannya memang tidak semudah itu karena China mengalami penurunan konsumsi. Namun dengan berbagai insentif, mulai dari subsidi untuk peralatan rumah tangga hingga subsidi tiket kereta untuk kaum pensiunan, pemerintah China berharap dapat mendorong tingkat konsumsi.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Elite partai mungkin “lebih dari siap untuk menanggung rasa sakit daripada menyerah pada yang mereka yakini sebagai agresi AS,” menurut Mary Lovely, pakar perdagangan AS-China di Peterson Institute di Washington D.C., kepada BBC Newshour awal bulan ini.

    Sebagai negara otoriter, China juga memiliki toleransi sakit yang lebih tinggi. Negara juga tidak terlalu pusing dengan opini publik yang cuma sesaat.

    Lagi pula, dalam waktu dekat tidak ada juga pemilu untuk menentukan para pemimpinnya. Tapi tetap saja, keresahan massal bisa jadi kekhawatiran, karena di China merebak ketidakpuasan atas krisis perumahan yang masih berlangsung dan pekerjaan yang semakin sulit.

    Getty ImagesWashington diprediksi akan sulit membuat China terpojok dalam perang dagang yang sedang bergulir.

    Ketidakpastian ekonomi yang disebabkan tarif merupakan pukulan bagi kaum muda yang hanya pernah mengalami kemajuan Tiongkok.

    Partai Komunis China berupaya memainkan kartu nasionalisme untuk membenarkan sikap Beijing yang tidak mau tunduk pada AS dan menerapkan tarif balasan terhadap Washington DC. Media pemerintah menyerukan kepada rakyat agar “menghadapi badai ini bersama-sama”.

    Presiden Xi Jinping mungkin khawatir tetapi, sejauh ini, Beijing telah menyampaikan nada menantang dan percaya diri. Seorang pejabat menegaskan bahwa: “Langit tidak akan runtuh.”

    China telah berinvestasi untuk masa depan

    Di bawah pemerintahan Xi Jinping, China telah berlomba dengan AS untuk mendominasi teknologi.

    Karena itu, China berinvestasi besar pada teknologi dalam negeri, mulai dari energi terbarukan hingga chip dan kecerdasan buatan (AI).

    Contohnya termasuk chatbot DeepSeek, yang dipuji sebagai pesaing tangguh ChatGPT.

    Kemudian BYD, yang mengalahkan Tesla tahun lalu sebagai pembuat kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia. Apple juga telah kehilangan pangsa pasarnya di China lantaran pesaing lokal seperti Huawei dan Vivo terus berinovasi.

    Baru-baru ini Beijing mengumumkan rencana untuk menghabiskan lebih dari US$1 triliun selama dekade berikutnya untuk mendukung inovasi di bidang AI.

    Getty ImagesChina condong pada industri yang sedang berkembang dari kendaraan listrik hingga kecerdasan buatan.

    Perusahaan-perusahaan AS telah mencoba untuk memindahkan rantai pasokan mereka dari China, tetapi mereka kesulitan menemukan infrastruktur dan tenaga kerja terampil yang sama di tempat lain.

    Produsen China di setiap tahap rantai pasokan telah memberi China kemajuan signifikan yang akan membutuhkan waktu berpuluh tahun untuk ditiru negara lain.

    Keahlian rantai pasokan yang tak tertandingi dan dukungan pemerintah telah menjadikan China sebagai pemain tangguh dalam perang dagang ini. Dalam beberapa hal, Beijing telah mempersiapkan hal ini sejak Trump pertama kali menjabat presiden.

    Pelajaran dari masa jabatan pertama Trump

    Sejak panel surya buatan China dikenai tarif Trump pada 2018 lalu, Beijing mempercepat rencananya untuk masa depan.

    China menggelontorkan miliaran dolar ke dalam program perdagangan dan infrastruktur yang kontroversial, yang lebih dikenal sebagai inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) untuk menopang hubungan dengan negara-negara berkembang di belahan selatan.

    Perluasan perdagangan dengan Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika terjadi ketika China mencoba untuk melepaskan diri dari kendali AS.

    Getty ImagesXi baru-baru ini melakukan rangkaian kunjungan diplomatik di Asia Tenggara untuk menopang hubungan dengan mitra dagang utama.

    Sebelumnya, petani Amerika memasok 40% dari impor kedelai Chinaangka itu sekarang berkisar di 20%.

    Setelah mengalami perang dagang saat Trump pertama kali menjabat sebagai presiden, Beijing meningkatkan budidaya kedelai di dalam negeri dan membeli panen dalam jumlah besar dari Brasilyang sekarang menjadi pemasok kedelai terbesar ke China.

    “Taktiknya sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui.”

    “Langkah ini tidak cuma menghilangkan pasar tetap para petani Amerika, tapi juga memperkuat ketahanan pangan China,” kata Marina Yue Zhang, profesor di Australia-China Relations Institute, University of Technology Sydney.

    AS bukan lagi pasar ekspor terbesar China: posisi itu sekarang milik Asia Tenggara.

    Faktanya, China adalah mitra dagang terbesar untuk 60 negara pada tahun 2023hampir dua kali lebih banyak daripada AS.

    Baca juga:

    China menjadi eksportir terbesar di dunia dan mencatat rekor surplus perdagangan sebesar US$1 triliun pada akhir 2024.

    Itu tidak berarti AS bukan mitra dagang penting bagi China. Namun, kondisi saat ini membuat AS tidak mudah untuk memojokkan China.

    Setelah muncul laporan bahwa Gedung Putih akan menggunakan negosiasi perdagangan bilateral untuk mengisolasi China, Beijing telah memperingatkan negara-negara lain agar tidak “mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China”.

    Itu akan menjadi pilihan yang mustahil bagi banyak negara.

    “Kita tidak dapat memilih, dan kita tidak akan pernah memilih [antara China dan AS],” kata Menteri Perdagangan Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, kepada BBC pekan lalu.

    China tahu kelemahan Trump

    Trump kukuh bertahan dengan keputusannya saat harga-harga saham rontok menyusul pengumuman tarifnya pada awal April dan mengibaratkan kenaikan tarif gila-gilaan ini sebagai “pil pahit.”

    Tetapi dia segera banting stir, memberi jeda kenaikan tarif selama 90 hari setelah aksi jual besar-besaran obligasi pemerintah AS.

    Dikenal juga dengan istilah “treasuries”, obligasi ini sejak lama dianggap sebagai investasi yang aman. Tetapi perang dagang telah mengguncang kepercayaan pada aset tersebut.

    Sejak itu, Trump memberi isyarat untuk menurunkan tensi ketegangan perdagangan dengan China, dengan mengatakan bahwa tarif barang-barang China akan “turun secara signifikan, tetapi tidak akan menjadi nol.”

    Getty ImagesPasar obligasi pemerintah AS mengalami aksi jual besar-besaran ketika Trump mengumumkan tarif tinggi di sebagian besar negara-negara.

    Dengan begitu, para pengamat menyebut Beijing sekarang tahu bahwa pasar obligasi dapat menggoyahkan Trump.

    China juga memegang obligasi pemerintah AS sebesar US$ 700 miliar.

    Jepang, sekutu setia Amerika, adalah satu-satunya pemegang non-AS yang memiliki jumlah lebih dari itu.

    Beberapa pengamat berpendapat bahwa ini memberi Beijing keuntungan: media China secara teratur mewacanakan gagasan untuk menjual atau menahan pembelian obligasi AS sebagai “senjata”.

    Baca juga:

    Tetapi para ahli memperingatkan bahwa China bukannya tidak menghadapi konsekuensi dari situasi ini.

    Langkah itu, sebaliknya, akan menyebabkan kerugian besar bagi investasi Beijing di pasar obligasi dan mengacaukan mata uang Yuan China.

    China hanya akan dapat memberikan tekanan dengan obligasi pemerintah AS “hanya sampai titik tertentu”, kata Dr Zhang.

    “China memegang alat tawar-menawar, bukan senjata keuangan.”

    Kendali atas unsur tanah jarang

    Yang dapat dijadikan senjata oleh China adalah monopoli dalam mengekstraksi dan memurnikan unsur tanah jarang (rare earth elements), yaitu serangkaian elemen yang penting untuk manufaktur teknologi canggih.

    China memiliki cadangan unsur tanah jarang yang besar, seperti disprosium, yang digunakan dalam magnet kendaraan listrik dan turbin angin. Kemudian Yttrium, yang menyediakan lapisan tahan panas untuk mesin jet.

    Beijing telah menanggapi tarif terbaru Trump dengan membatasi ekspor tujuh unsur tanah jarang, termasuk beberapa unsur penting untuk membuat chip AI.

    Getty ImagesMineral langka seperti tanah jarang sangat penting untuk pembuatan semikonduktor.

    China menyumbang sekitar 61% produksi unsur tanah jarang dan 92% pemurniannya, menurut perkiraan Badan Energi Internasional (IEA).

    Australia, Jepang, dan Vietnam memang sudah mulai menambang unsur tanah jarang, tapi perlu waktu bertahun-tahun sebelum Tiongkok dapat diputus dari rantai pasokan.

    Pada 2024, Tiongkok melarang ekspor mineral penting lainnya, antimon, yang penting untuk berbagai proses manufaktur. Harganya naik lebih dari dua kali lipat di tengah gelombang kepanikan sejumlah negara dalam mencari pemasok alternatif.

    Kekhawatirannya adalah hal yang sama dapat terjadi pada pasar unsur tanah jarang, yang akan sangat mengganggu berbagai industri mulai dari kendaraan listrik hingga pertahanan.

    “Segala sesuatu yang dapat Anda nyalakan atau matikan kemungkinan besar menggunakan logam tanah jarang,” kata Thomas Kruemmer, direktur Ginger International Trade and Investment, kepada BBC.

    “Dampaknya pada industri pertahanan AS akan sangat besar.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jangan Ikut Campur Urusan Dalam Negeri!

    Jangan Ikut Campur Urusan Dalam Negeri!

    Beirut –

    Otoritas Lebanon melontarkan peringatan untuk Duta Besar Iran terkait komentarnya yang menuding Beirut menyerah pada tuntutan Amerika Serikat (AS) untuk melucuti senjata kelompok Hizbullah. Pemerintah Lebanon mengingatkan Dubes Iran untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Lebanon, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (25/4/2025), memanggil Dubes Iran di Beirut, Motjaba Amani, untuk dimintai penjelasan pada Kamis (24/4). Amani memenuhi panggilan itu dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri Lebanon, Hani Chemaitelly.

    Disebutkan Kementerian Luar Negeri Lebanon bahwa Amani dipanggil “karena sikap publiknya baru-baru ini”.

    Dalam pertemuan itu, menurut pernyataan yang dilihat oleh Al Arabiya, Chemaitelly memberitahu Amani tentang perlunya “berkomitmen pada protokol diplomatik” terkait kedaulatan negara, dan agar tidak “mencampuri urusan mereka”.

    Dubes Iran itu dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Lebanon beberapa hari setelah dia memposting komentarnya soal masalah senjata Hizbullah dan menuduh negara Lebanon tunduk pada tuntutan AS.

    Meskipun postingan Amani itu tidak secara eksplisit menyebut Lebanon atau Hizbullah, namun waktu dan konteksnya mengindikasikan komentar itu merujuk pada diskusi terkini tentang perlucutan senjata kelompok militan yang didukung Iran tersebut.

    “Proyek perlucutan senjata itu merupakan konspirasi yang jelas terhadap negara-negara lainnya. Di saat AS terus menyediakan senjata dan rudal terbaru bagi entitas Zionis… AS menekan negara-negara lainnya untuk mengurangi atau menghancurkan persenjataan mereka dengan dalih yang berbeda,” tulisnya dalam postingan tanggal 18 April.

    Lihat juga Video ‘Israel Serang Beirut Lebanon, 3 Orang Tewas dan 7 Terluka’:

    Hizbullah, sekutu lama Iran dan bagian dari “Poros Perlawanan”, sedang mengalami pelemahan dalam perang yang menghancurkan dengan Israel dan berakhir dengan perjanjian gencatan senjata rapuh yang dimediasi oleh Washington.

    AS telah menekan Lebanon untuk memaksa Hizbullah menyerahkan persenjataannya. Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus, mengatakan pada bulan ini bahwa perlucutan senjata Hizbullah harus dilakukan “secepat mungkin”.

    Namun pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan kelompoknya “tidak akan membiarkan siapa pun melucuti senjata mereka”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Heboh Serangan Yaman Bocor di Grup Chat, Kepala Staf Menhan AS Mundur

    Heboh Serangan Yaman Bocor di Grup Chat, Kepala Staf Menhan AS Mundur

    Washington DC –

    Joe Kasper yang menjabat kepala staf untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Kasper ini disampaikan saat perombakan terbaru menyelimuti eselon atas dalam Departemen Pertahanan AS atau Pentagon.

    Pengunduran diri Kasper dari jabatannya sebagai Kepala Staf untuk Menhan AS itu, seperti dilansir AFP, Jumat (25/4/2025), diungkapkan oleh seorang pejabat pertahanan senior AS, yang enggan disebut namanya.

    “Joe Kasper akan terus mengabdi untuk Presiden (Donald) Trump sebagai Pegawai Pemerintah Khusus (SGE) yang menangani proyek-proyek khusus di Departemen Pertahanan,” kata pejabat pertahanan senior AS tersebut.

    “Menteri Hegseth berterima kasih atas kepemimpinannya yang berkelanjutan dan upayanya untuk memajukan agenda America First,” sebutnya.

    Pengunduran diri Kasper itu menjadi rangkaian terbaru dalam rentetan kepergian para pejabat tinggi AS dari jabatan-jabatan penting di Pentagon, termasuk tiga pejabat yang dicopot pekan lalu di tengah penyelidikan atas kebocoran setelah mereka dilaporkan berselisih dengan Kasper.

    Tiga mantan penasihat senior Pentagon, yakni Darin Selnick, Dan Caldwell, dan Colin Carroll, mengatakan pada Minggu (20/4) bahwa para pejabat Pentagon lainnya telah “memfitnah karakter kami dengan serangan-serangan yang tidak berdasar”.

    “Kami masih belum diberitahu untuk apa sebenarnya kami diselidiki, apakah masih ada penyelidikan yang sedang berlangsung, atau apakah memang ada penyelidikan yang benar-benar mengarah pada ‘kebocoran’ sejak awal,” kata mereka dalam pernyataan bersama yang diunggah di media sosial.

    Lihat Video ’12 Orang Tewas dan 30 Luka-luka Akibat Serangan AS di Yaman’:

    Mantan sekretaris pers Pentagon era Hegseth, John Ullyot, secara terpisah merilis tulisan opini berisi kritikan pedas pada Minggu (20/4) yang menggambarkan “sebulan kekacauan total di Pentagon”.

    “Presiden Donald Trump memiliki rekam jejak yang kuat dalam meminta pertanggungjawaban para pejabat tingginya. Mengingat hal tersebut, sulit untuk melihat Menteri Pertahanan Pete Hegseth tetap menjabat lebih lama lagi,” tulis Ullyot dalam tulisan opininya.

    Perombakan terjadi saat Hegseth menghadapi skandal baru atas laporan penggunaan aplikasi pesan Signal, untuk membahas serangan AS terhadap Houthi di Yaman, dengan istrinya dan sejumlah orang lainnya yang biasanya tidak terlibat dalam diskusi semacam itu.

    Gedung Putih sejauh ini terus mendukung Hegseth, terutama setelah terungkap Menhan AS itu juga berbagi rincian tentang serangan terhadap Houthi dalam obrolan lainnya via Signal yang secara tidak sengaja melibatkan seorang jurnalis.

    Lihat Video ’12 Orang Tewas dan 30 Luka-luka Akibat Serangan AS di Yaman’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Geram Serangan Rusia Tewaskan 12 Orang di Ukraina: Vladimir, STOP!

    Trump Geram Serangan Rusia Tewaskan 12 Orang di Ukraina: Vladimir, STOP!

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan reaksi keras terhadap serangan terbaru Rusia yang menewaskan sedikitnya 12 orang di Kyiv, ibu kota Ukraina. Trump melontarkan teguran yang tergolong langka kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang berbunyi: “Vladimir, STOP!”

    Serangan rudal dan drone Moskow yang tak hanya merenggut korban jiwa, tapi juga melukai sekitar 90 orang lainnya di area Kyiv itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (25/4/2025), disebut Trump sebagai serangan yang “tidak perlu” dan “sangat tidak tepat waktunya” ketika sang Presiden AS itu sedang mendorong perdamaian.

    Gempuran terbaru Rusia, yang tercatat sebagai serangan terbesar yang melanda ibu kota Ukraina sepanjang tahun ini, telah menghancurkan bangunan-bangunan dan memicu kebakaran di area tersebut. Para petugas penyelamat masih berusaha mengevakuasi jenazah korban dari reruntuhan sekitar 12 jam kemudian.

    Serangan itu terjadi pada momen kritis dalam perang Rusia di Ukraina, yang dimulai dengan invasi skala penuh Moskow awal tahun 2022 lalu. Baik Kyiv maupun Moskow berusaha menunjukkan kepada Trump bahwa mereka membuat kemajuan menuju tujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang cepat.

    “Saya tidak senang dengan serangan Rusia di KYIV. Tidak perlu, dan sangat tidak tepat waktunya. Vladimir, STOP! Sebanyak 5.000 tentara tewas dalam seminggu. Mari kita wujudkan Kesepakatan Damai!” tegas Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, menyebut nama depan Presiden Rusia.

    Gedung Putih mengancam akan menghentikan upaya perdamaian jika tidak ada kemajuan yang dicapai dalam waktu dekat. Trump juga mencela Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait komentarnya menegaskan Kyiv tidak akan mengakui pendudukan Rusia atas Crimea.

    Saat ditanya apakah menurutnya Putin akan mendengarkan seruannya untuk menghentikan serangan rudal ke Ukraina, Trump menjawab: “Iya.”

    Dia juga mengatakan bahwa dirinya memiliki “tenggat waktu sendiri” untuk mewujudkan penyelesaian damai antara Rusia dan Ukraina, namun tanpa menyebutkan secara spesifik soal tenggat waktu tersebut.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya melancarkan serangan besar-besaran semalam terhadap kompleks industri militer Ukraina, dengan menggunakan senjata presisi tinggi jarak jauh berbasis udara, darat dan laut, serta menggunakan drone.

    Sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina, Andrii Sybiha, mengatakan via media sosial X bahwa “serangan-serangan brutal” itu menunjukkan Rusia-lah, bukan Ukraina, yang menjadi hambatan bagi perdamaian.

    Menurut laporan Angkatan Udara Ukraina via Telegram, militer Rusia telah meluncurkan 145 drone dan 70 rudal, termasuk 11 rudal balistik, dalam serangan semalam. Unit-unit Angkatan Udara Ukraina disebut telah menembak jatuh 112 target di udara saat serangan berlangsung.

    Lihat Video ‘Trump ke Putin soal Rusia Serang Kyiv: Saya Nggak Suka!’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menko Airlangga dan Sri Mulyani Temui Menkeu AS Bahas Tarif Trump, Ini Hasilnya – Page 3

    Menko Airlangga dan Sri Mulyani Temui Menkeu AS Bahas Tarif Trump, Ini Hasilnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan dengan US Secretary of Treasury atau menteri Keuangan AS (Menkeu AS) Scott Bessent di Washington, DC. Amerika Serikat (AS). Pertemuan ini sebagai salah satu langkah perundingan atas Kebijakan Tarif AS.

    Menko Airlangga menegaskan kembali posisi Indonesia yang telah disampaikan juga kepada USTR dan Secretary of Commerce pada pertemuan sebelumnya. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga diminta untuk menyampaikan posisi Indonesia dalam mengatasi defisit Neraca Perdagangan AS terhadap Indonesia.

    “Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti Minyak dan Gas, serta Produk-produk Pertanian,” kata Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Indonesia juga akan melakukan berbagai kebijakan deregulasi, seperti perizinan impor, kuota impor dan tingkat kandungan dalam negeri.

    “Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” papar Menko Airlangga.

    Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kembali menegaskan sebagai negara yang terbuka dan bersahabat kepada negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat.

    Menkeu AS Bessent menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah keluarnya pengumuman Tarif Resiprokal oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025.

    “Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent.

     

  • Elon Musk Umumkan Mundur dari Pemerintah Trump, Ini Alasannya

    Elon Musk Umumkan Mundur dari Pemerintah Trump, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk mengumumkan rencananya untuk ‘mundur’ dari Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) mulai Mei 2025 mendatang. Hal itu ia ungkapkan dalam laporan kinerja Tesla pada kuartal-I (Q1) 2025 pada pekan ini.

    Musk mengatakan mulai bulan depan hanya akan menghabiskan 1-2 hari setiap pekan untuk mengurus hal-hal terkait DOGE. Sisa waktunya akan ia dedikasikan untuk fokus di Tesla.

    “Mulai minggu depan, saya akan mengalokasikan jauh lebih banyak waktu untuk Tesla. Saat ini pekerjaan utama di DOGE sudah selesai,” kata Musk, dikutip dari TheVerge, Jumat (25/4/2025).

    Ia mengatakan masih akan mendukung DOGE selama Presiden AS Donald Trump masih membutuhkannya di lembaga tersebut.

    Posisi Musk sebagai Kepala DOGE telah membawa petaka bagi Tesla. Para investor meminta Musk mundur dari jabatan yang diberikan kepadanya pasca pelantikan Trump sebagai Presiden AS pada Januari 2025.

    Para Investor meminta Musk fokus untuk memulihkan kinerja bisnis Tesla yang anjlok parah selama beberapa bulan terakhir. Saham Tesla terpuruk hingga 33% sepanjang 2025.

    Hal ini dikarenakan aksi boikot Tesla yang meluas di mana-nama pasca Musk menjadi Kepala DOGE. Selain itu, banyak yang kecewa dengan sikap politik Musk di Eropa dan memicu gelombang boikot lebih luas.

    Selain boikot, showroom Tesla juga diserang di beberapa wilayah. Bahkan, Trump harus turun tangan menanggapi aksi tersebut dan menyebutnya sebagai ‘aksi terorisme’.

    Banyak orang yang kecewa dengan tindakan Musk di DOGE. Ia melakukan PHK besar-besaran ke para pegawai pemerintahan, hingga membatalkan program-program federal.

    Musk mengakui banyak yang tak suka dengan aksi pemangkasan yang dilakukan DOGE. Namun, ia mengatakan harus membasmi sekelompok orang yang diklaim menghabiskan uang negara.

    Sebagai penasihat khusus di pemerintahan Trump, Musk dilaporkan hanya akan berperan penting selama 130 hari. The Washington Post melaporkan pada awal bulan ini bahwa Musk dirumorkan akan meninggalkan Gedung Putih usia pengaruhnya mulai memudar.

    Politico melaporan Trump telah mengatakan kepada lingkar dalamnya, termasuk anggota kabinet, bahwa Musk hanya akan memegang peran pendukung dalam beberapa pekan ke depan.

    Meski Musk menyatakan akan mengurangi porsi waktu yang dihabiskan di DOGE, namun ia tak blak-blakan menyebut akan sepenuhnya mundur dari lembaga tersebut.

    “Saya harus tetap melanjutkan peran di DOGE hingga masa jabatan Presiden AS berakhir. Saya hanya akan memastikan penipuan dan penghabisan anggaran dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi,” kata Musk.

    “Jadi, saya pikir saya akan tetap menghabiskan waktu, tetapi hanya 1-2 hari per minggu,” ujarnya.

    (fab/fab)