Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Hamas Setuju Gencatan Senjata di Gaza, Israel Menolak!

    Hamas Setuju Gencatan Senjata di Gaza, Israel Menolak!

    Jakarta –

    Seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa kelompok Hamas telah menyetujui usulan utusan khusus AS Steve Witkoff untuk gencatan senjata di Gaza. Namun, seorang pejabat Israel menyebut usulan itu berasal dari Washington dan menambahkan bahwa pemerintah Israel tidak bisa menerima gencatan senjata itu.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (27/5/2025), Witkoff juga menolak anggapan bahwa Hamas telah menerima tawarannya untuk kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata di Gaza. Dia mengatakan kepada Reuters, Selasa (27/5/2025), bahwa apa yang telah dilihatnya “sama sekali tidak dapat diterima” dan usulan yang sedang dibahas tidak sama dengan usulannya.

    Sebelumnya, pejabat Palestina, yang dekat dengan Hamas, telah mengatakan kepada Reuters, bahwa usulan tersebut akan mencakup pembebasan 10 sandera dan gencatan senjata selama 70 hari, dan telah diterima oleh Hamas melalui mediator.

    “Usulan tersebut mencakup pembebasan 10 sandera Israel yang masih hidup yang ditahan oleh Hamas dalam dua kelompok dengan imbalan gencatan senjata selama 70 hari dan penarikan sebagian dari Jalur Gaza,” kata pejabat Palestina yang tak ingin disebut namanya tersebut.

    Ini juga mencakup pembebasan sejumlah tahanan Palestina oleh Israel, termasuk ratusan orang yang menjalani hukuman penjara yang panjang.

    Seorang pejabat Israel menolak usulan tersebut, dengan mengatakan tidak ada pemerintah yang bertanggung jawab yang dapat menerima perjanjian tersebut. Dia juga menolak pernyataan bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan yang diusulkan oleh Witkoff.

    Diketahui bahwa sejak tanggal 18 Maret lalu, Israel secara efektif mengakhiri perjanjian gencatan senjata dengan Hamas dan kembali melanjutkan serangan militernya di Gaza. Hamas dan faksi-faksi sekutu mulai menembakkan roket dan serangan dua hari kemudian.

    Hamas mengatakan bersedia membebaskan semua sandera yang tersisa dan menyetujui gencatan senjata permanen, jika pasukan Israel menarik diri sepenuhnya dari Gaza.

    Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel hanya bersedia menyetujui gencatan senjata sementara dengan imbalan pembebasan sandera. Dia pun bersumpah bahwa perang hanya dapat berakhir setelah Hamas dikalahkan.

    Lihat juga Video: Serangan Israel Tewaskan Dua Staf Palang Merah Internasional

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Depak Para Ilmuwan, Negara Lain Siap Menampung

    Trump Depak Para Ilmuwan, Negara Lain Siap Menampung

    Washington –

    Ilmuwan di Amerika Serikat tak tenang. Pemerintahan Donald Trump memangkas miliaran dolar pendanaan penelitian ilmiah, ribuan ilmuwan di AS kehilangan pekerjaan atau hibah. Nah, pemerintah serta universitas di seluruh dunia melihat peluang tersebut.

    Program Canada Leads yang diluncurkan April, ingin merekrut para peneliti biomedis pemula dari AS ke Kanada. Universitas Aix-Marseille di Prancis memulai program Safe Place for Science bulan Maret. Mereka berjanji menyambut ilmuwan dari AS yang merasa terancam atau terhalang risetnya.

    Global Talent Attraction Program Australia, diumumkan bulan April, menjanjikan gaji kompetitif dan paket relokasi. “Menanggapi apa yang terjadi di AS, kami melihat peluang tak tertandingi untuk menarik beberapa pemikir terpintar di sini,” kata Anna-Maria Arabia, kepala Australian Academy of Sciences.

    Sejak Perang Dunia II, AS menginvestasikan sejumlah besar uang dalam penelitian ilmiah yang dilakukan di universitas-universitas independen dan lembaga-lembaga federal. Pendanaan tersebut membantu AS menjadi kekuatan ilmiah terkemuka di dunia.

    Temuan yang dihasilkan termasuk ponsel dan internet serta cara-cara baru untuk mengobati kanker, penyakit jantung, dan stroke. Namun, kini sistem tersebut tengah terguncang.

    Sejak Trump menjabat, pemerintahannya menyebut ada pemborosan pengeluaran sains dan memotong besar-besaran staf dan hibah di National Science Foundation, National Institutes of Health, NASA, dan lainnya.

    Dana penelitian ke beberapa universitas swasta juga dipangkas. Beberapa universitas pun berhenti merekrut, memberhentikan staf, atau berhenti menerima mahasiswa pascasarjana baru.

    “Ada ancaman terhadap sains di AS. Ada banyak sekali bakat, seluruh kelompok yang terpengaruh oleh momen ini.”” kata Brad Wouters, dari University Health Network di Kanada yang meluncurkan program perekrutan Canada Leads, dikutip detikINET dari AP.

    Masih terlalu dini untuk mengatakan berapa banyak ilmuwan yang memilih meninggalkan AS. Terlebih, AS memimpin soal pendanaan penelitian dan pengembangan. Bahkan pemotongan besar pun tetap memungkinkan program-program penting tetap berjalan. Di 2023, negara itu mendanai 29% dari R&D dunia.

    Beberapa lembaga di luar negeri melaporkan minat awal yang signifikan dari para peneliti di AS. Hampir setengah dari aplikasi di Prancis, berasal dari para ilmuwan yang berbasis di AS, termasuk peneliti AI dan astrofisikawan.

    (fyk/afr)

  • Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara

    Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara

    Sumber foto: https://bit.ly/4dzSK8y

    Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 21:51 WIB

    Elshinta.com – Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBoC) dinilai bukan hanya langkah teknokratis, tapi juga cara baru dalam memikirkan kedaulatan keuangan negara.

    Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, penandatangan kerja sama itu merupakan hal penting dan strategis bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini bukan hanya langkah teknokratis. Ini adalah cara baru memikirkan kedaulatan keuangan, kita membantu rebalancing ekonomi dua negara besar (Amerika Serikat dan China), yang mana kemudian memberi ruang lebih besar untuk kemaslahatan rakyat Indonesia,” kata Fakhrul dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Fakhrul menjelaskan PBoC bukan bank sentral biasa. Mereka mengelola lebih dari USD 3 triliun cadangan devisa, mengarahkan jalur internasionalisasi Yuan (Renmnbi/RMB), menentukan arah pembiayaan global dalam konteks Belt and Road Initiative, dan mendorong sistem keuangan alternatif melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

    Ia menuturkan MoU BI dan PBoC merupakan cara Prabowo yang ingin mengamankan pembiayaan jangka panjang, memperkuat ketahanan eksternal, serta mengurangi volalitas eksternal terhadap rupiah. Ini akan bermuara pada pembangunan ekonomi yang tidak rentan terhadap gejolak sentimen pasar global.

    Ia berpendapat pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pun menyiratkan posisi baru Indonesia dalam lanskap keuangan global. Menurutnya, Indonesia telah menandai arah strategis baru, yaitu jadi jalur tengah dalam situasi keuangan dunia yang makin bipolar.

    “Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB, bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar. Kita berdiri di antara Washington dan Beijing bukan untuk memilih sisi, tapi untuk menjadi poros,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Fakhrul, kerja sama BI dan Bank Sentral China itu jadi momen perubahan diplomasi Indonesia dan China, dari “diplomasi beton” ke “diplomasi modal”. Sebab, selama ini kerja sama Indonesia dan China lebih cenderung pada pembangunan fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta cepat.

    “Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” kata dia.

    Karena itu, menurut Fakhrul, kerja sama dan pertemuan Prabowo dengan Li Qiang merupakan pembuka jalur moneter, jalur modal, dan jalur masa depan.

    Dia optimistis jika dikelola dengan tepat, pertemuan Prabowo dan Li Qiang bisa jadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung dengan dunia tanpa kehilangan arah.

    “Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan, ketika dunia terbelah,” ucapnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • BPJPH bahas kerja sama ekspor-impor dengan USDA dan USMEF

    BPJPH bahas kerja sama ekspor-impor dengan USDA dan USMEF

    Kami ingin memastikan bahwa setiap produk yang masuk ke Indonesia, khususnya dari sektor pangan, termasuk daging dan olahannya, telah memenuhi ketentuan halal

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membahas penguatan kerja sama ekspor dan impor produk halal bersama Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA) dan Asosiasi Ekspor Daging Sapi AS (USMEF).

    Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, mengatakan pertemuan ini membahas langkah-langkah konkret dalam memperkuat kerja sama bilateral ekspor-impor produk halal antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait pemenuhan standar dan sertifikasi halal untuk produk daging dan olahannya.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap produk yang masuk ke Indonesia, khususnya dari sektor pangan, termasuk daging dan olahannya, telah memenuhi ketentuan halal yang sesuai dengan regulasi nasional dan standar halal global,” kata Haikal.

    Lebih lanjut, ia mengatakan langkah konkret dan strategis ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membangun ekosistem halal global yang terpercaya, transparan dan saling menguntungkan.

    “Di sisi lain, pemerintah juga terbuka untuk mendukung pelaku usaha AS dalam memahami dan menyesuaikan standar halal yang berlaku domestik maupun global,” ujar Haikal.

    Adapun pada pertemuan yang diadakan di Washington DC, AS, tersebut, BPJPH turut didampingi oleh Atase Pertanian dan Atase Perdagangan KBRI Washington DC dan perwakilan Kadin Indonesia.

    Sementara itu, USDA dan USMEF juga mendukung proses harmonisasi standar halal global dan menjalin kerja sama teknis dengan lembaga halal luar negeri yang ada di AS.

    Haikal menyampaikan bahwa USDA dan UDMEF juga menyambut baik peluang ekspor produk halal ke pasar Indonesia yang cukup besar dan semakin berkembang.

    “Pertemuan ini menjadi salah satu bagian penting dari agenda besar Indonesia dalam mewujudkan halal Indonesia untuk masyarakat dunia dan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, sekaligus memperkuat konektivitas halal lintas negara,” kata Haikal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sepakat Bayar Rp 17,8 T, Boeing Terhindar Sidang Pidana Kasus 737 MAX

    Sepakat Bayar Rp 17,8 T, Boeing Terhindar Sidang Pidana Kasus 737 MAX

    Washington DC –

    Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan awal dengan raksasa penerbangan Boeing, yang memungkinkan perusahaan itu membayar US$ 1,1 miliar (Rp 17,8 triliun) demi menghindari persidangan kasus pidana terkait 737 MAX yang bermasalah.

    Kesepakatan ini menjadi bagian dari penyelidikan pidana sejak lama oleh otoritas AS terhadap kecelakaan mematikan pesawat jenis Boeing 737 MAX.

    Departemen Kehakiman AS dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), mengatakan bahwa “kesepakatan secara prinsip” ini akan menggugurkan dakwaan pidana terhadap Boeing terkait pelanggarannya dalam sertifikasi 737 MAX, yang terlibat dua kecelakaan maut tahun 2018 dan tahun 2019.

    Kecelakaan yang dialami maskapai Lion Air dan Ethiopian Airlines itu menewaskan total sedikitnya 346 orang.

    Seorang hakim AS harus menyetujui kesepakatan awal itu, yang akan membatalkan persidangan pidana federal yang dijadwalkan akan digelar pada Juni mendatang di pengadilan Fort Worth, Texas.

    Kesepakatan ini menuai kecaman dari anggota keluarga beberapa korban kecelakaan maut Boeing 737 MAX. Mereka menyebut penyelesaian yang diusulkan itu sebagai hadiah bagi Boeing.

    “Pesan yang dikirimkan oleh tindakan ini kepada perusahaan-perusahaan di seluruh negeri ini adalah, jangan khawatir soal membuat produk Anda aman bagi konsumen Anda,” kata salah satu pengacara penggugat yang menggugat Boeing, Javier de Luis, dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video Reaksi Bos Boeing soal Pesawatnya Dikembalikan China Imbas Tarif Trump

    Namun Departemen Kehakiman AS, dalam ringkasan penjelasannya, mengutip beberapa anggota keluarga korban yang menyatakan keinginan untuk mencapai penyelesaian dalam kasus ini.

    Bahkan salah satu anggota keluarga korban disebut mengatakan bahwa “kesedihan muncul kembali setiap kali kasus ini dibahas di pengadilan atau forum-forum lainnya”.

    Para anggota keluarga dari lebih dari 110 korban kecelakaan Boeing 737 MAX mengatakan kepada pemerintah AS bahwa “mereka mendukung kesepakatan itu secara khusus, mendukung upaya Departemen (Kehakiman) untuk menyelesaikan kasus pra-sidang secara lebih umum atau tidak menentang kesepakatan itu”.

    Lihat juga Video Reaksi Bos Boeing soal Pesawatnya Dikembalikan China Imbas Tarif Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengamanan Ibu Kota AS Diperketat Usai 2 Staf Kedubes Israel Tewas Ditembak

    Pengamanan Ibu Kota AS Diperketat Usai 2 Staf Kedubes Israel Tewas Ditembak

    Washington DC –

    Kepolisian Amerika Serikat (AS) meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah dan gedung-gedung keagamaan di seluruh wilayah Washington DC mulai Jumat (23/5). Langkah ini menyusul penembakan yang menewaskan dua staf Kedutaan Besar (Kedubes) Israel di luar sebuah museum Yahudi setempat.

    Seorang pria asal Chicago berusia 31 tahun, diidentifikasi sebagai Elias Rodriguez, telah ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tersebut. Rodriguez sempat meneriakkan “Free Palestine” saat ditangkap polisi pada Rabu (22/5), yang semakin memperburuk kekhawatiran atas meningkatnya anti-Semitisme di AS.

    “Di sekitar DC, Anda akan melihat peningkatan kehadiran para petugas penegak hukum di sekitar masyarakat, Anda akan menemukan kami di sekitar organisasi-organisasi berbasis keagamaan,” kata Kepala Kepolisian Metropolitan (MPD), Pamela Smith, kepada wartawan seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025).

    “Anda akan melihat peningkatan kehadiran di sekitar sekolah-sekolah dan tempat-tempat seperti Pusat Komunitas Yahudi DC. Kita bahu-membahu dengan komunitas Yahudi,” ucapnya.

    Otoritas berwenang di Washington DC sedang menyelidiki lebih lanjut penembakan mematikan itu “sebagai aksi terorisme dan sebagai kejahatan kebencian”.

    Dua staf Kedubes Israel yang tewas dalam penembakan ini diidentifikasi sebagai Yaron Lischinsky, yang merupakan warga negara Israel, dan Sarah Lynn Milgrim yang merupakan pegawai AS pada Kedubes Israel. Keduanya merupakan pasangan kekasih yang berencana akan menikah.

    Rodriguez telah dihadirkan dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar pada Kamis (22/5) waktu setempat, di mana dia dijerat dua dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan dakwaan pembunuhan pejabat asing. Jika terbukti bersalah, Rodriguez bisa terancam hukuman mati.

    Lihat juga Video Gedung Putih: Presiden Trump Marah Atas Tewasnya 2 Staf Kedubes Israel

    Disebutkan jaksa dalam dokumen pengadilan bahwa Rodriguez sempat berteriak “Free Palestine” ketika ditangkap dan dibawa pergi oleh polisi dari lokasi penembakan di luar Capitol Jewish Museum, yang berjarak 1,6 kilometer dari Gedung Putih, pada Rabu (21/5) tengah malam.

    “Saya melakukannya untuk Palestina, saya melakukannya untuk Gaza,” kata Rodriguez kepada petugas kepolisian yang mengamankannya.

    Presiden Donald Trump, yang berbicara via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu usai insiden itu, menyatakan via media sosial bahwa serangan itu jelas-jelas bentuk anti-Semitisme.

    Netanyahu, dalam tanggapannya, menyinggung soal “harga yang sangat mahal dari anti-Semitisme” dan mengecam “penghasutan liar terhadap negara Israel”.

    Penembakan itu memicu ketegangan internasional terkait anti-Semitisme, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menyalahkan kritikan Eropa terhadap operasi militer Tel Aviv di Gaza. Saar mengklaim adanya “hubungan langsung antara penghasutan anti-Semitisme dan anti-Israel dengan pembunuhan ini”.

    “Penghasutan juga dilakukan oleh para pemimpin dan pejabat dari banyak negara dan organisasi internasional, terutama dari Eropa,” sebutnya, tanpa menyebut nama pemimpin dan pejabat yang dimaksud.

    Lihat juga Video Gedung Putih: Presiden Trump Marah Atas Tewasnya 2 Staf Kedubes Israel

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Suriah Senang Trump Resmi Cabut Sanksi Ekonomi: Langkah Positif!

    Suriah Senang Trump Resmi Cabut Sanksi Ekonomi: Langkah Positif!

    Damaskus –

    Suriah memuji pencabutan sanksi secara resmi oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Otoritas Damaskus memujinya sebagai “langkah positif” yang akan membantu pemulihan pascaperang.

    “Republik Arab Suriah menyambut baik keputusan pemerintah Amerika untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah dan rakyatnya selama bertahun-tahun,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025).

    AS secara resmi mencabut sanksi ekonomi secara menyeluruh terhadap Suriah pada Jumat (24/5), setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyampaikan pengumuman yang meresmikan keputusan mengejutkan yang disampaikan oleh Trump pekan lalu, selama berkunjung ke kawasan Timur Tengah.

    Langkah ini menandai perubahan kebijakan AS secara dramatis menyusul tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, dan membuka pintu bagi investasi baru di Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Suriah menggambarkan langkah AS itu sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk mengurangi kesulitan kemanusiaan dan ekonomi di negara tersebut.

    Pencabutan sanksi ini berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, yang menurut Departemen Keuangan AS, memiliki syarat yakni negara tersebut tidak menyediakan tempat berlindung bagi organisasi teroris dan memastikan keamanan bagi minoritas agama dan etnis.

    Departemen Luar Negeri AS, secara bersamaan, mengeluarkan keringanan yang memungkinkan mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah. Hal ini berarti memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan untuk berbisnis di negara tersebut.

    Lihat juga Video: Warga Suriah Berpesta Sambut Pencabutan Sanksi Trump

    Otorisasi tersebut mencakup investasi baru di Suriah, penyediaan layanan keuangan, dan transaksi yang melibatkan produk minyak bumi Suriah.

    “Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” kata Rubio.

    AS memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap transaksi keuangan dengan Suriah selama perang sipil berkecamuk selama 14 tahun di negara tersebut. Washington sebelumnya menegaskan akan menggunakan sanksi untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam rekonstruksi selama Assad masih berkuasa.

    Setelah penyerbuan yang dipimpin kelompok pemberontak Islamis tahun lalu berhasil menggulingkan rezim Assad, pemerintahan baru Suriah berupaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah Barat dan mendorong pencabutan sanksi.

    Lihat juga Video: Warga Suriah Berpesta Sambut Pencabutan Sanksi Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Larangan Harvard Terima Mahasiswa Asing Ditangguhkan, Ini Kata Gedung Putih

    Larangan Harvard Terima Mahasiswa Asing Ditangguhkan, Ini Kata Gedung Putih

    Washington DC –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing ditangguhkan sementara oleh seorang hakim distrik AS, menyusul gugatan hukum yang diajukan universitas bergengsi tersebut. Gedung Putih memberikan reaksi keras terhadap perintah hakim AS tersebut.

    Harvard dalam gugatannya menyebut langkah pemerintahan Trump mencabut hak universitas itu untuk menerima mahasiswa asing sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap Konstitusi AS dan hukum-hukum federal AS lainnya. Gugatan diajukan terhadap pengadilan federal Boston, Massachusetts, pada Jumat (23/5).

    Setelah gugatan hukum diajukan, hakim distrik AS Allison Burroughs menjatuhkan putusan awal yang memerintahkan penangguhan sementara kebijakan Trump itu.

    Hakim Burroughs memerintahkan agar “pemerintahan Trump dengan ini dilarang melaksanakan… pencabutan sertifikasi SEVP (Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran) dari penggugat” — dalam hal ini Harvard. SEVP menjadi sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing menempuh pendidikan di AS.

    Perintah hakim Burroughs ini akan menangguhkan kebijakan Trump itu selama dua pekan ke depan. Hakim Burroughs menjadwalkan sidang lanjutan pada 27 Mei dan 29 Mei untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

    Menanggapi perintah hakim AS tersebut, seperti dilansir Reuters dan AFP, Sabtu (24/5/2025), juru bicara Gedung Putih Abigail Jackson menyebut hakim Burroughs tidak memiliki hak untuk menghentikan kebijakan pemerintahan Trump.

    “Hakim yang tidak dipilih, tidak memiliki hak untuk menghentikan pemerintahan Trump dalam menjalankan kendali yang sah atas kebijakan imigrasi dan kebijakan keamanan nasional,” tegas Jackson dalam pernyataannya.

    Wakil kepala staf Gedung Putih, Stephen Miller, dalam tanggapan terpisah menyebut hakim Burroughs sebagai “hakim komunis”.

    Dia mengatakan bahwa dengan mengabulkan penangguhan sementara, “seorang hakim komunis telah menciptakan hak konstitusional untuk warga negara asing… untuk diterima di universitas-universitas Amerika yang didanai oleh pajak warga Amerika”.

    Hakim Burroughs merupakan seorang hakim distrik AS yang bertugas di Pengadilan Distrik AS untuk Massachusetts. Dia ditunjuk menjadi hakim distrik AS sejak tahun 2015 lalu oleh mantan Presiden Barack Obama pada era pemerintahannya.

    Putusan yang dijatuhkan hakim Burroughs ini sedikit memberikan keringanan kepada ribuan mahasiswa asing Harvard yang dipaksa pindah universitas berdasarkan kebijakan pemerintahan Trump, atau terancam kehilangan status hukum mereka.

    Harvard menerima hampir 6.800 mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2024-2025. Angka itu setara dengan 27 persen dari total pendaftaran untuk tahun ajaran tersebut.

    Larangan menerima mahasiswa asing ini diberlakukan Trump karena dia marah pada Harvard yang menolak pengawasan Washington atas penerimaan dan perekrutan di tengah tuduhan soal universitas bergengsi itu menjadi sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal “woke”.

    Pemerintahan Trump mengancam akan meninjau kembali pendanaan pemerintah untuk Harvard sebesar US$ 9 miliar, sebelum membekukan hibah sebesar US$ 2,2 miliar pada tahap pertama. Pemerintahan Trump juga mendeportasi seorang peneliti Sekolah Kedokteran Harvard.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balas dendam yang jelas terhadap langkah Harvard menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan para mahasiswanya,” tegas Harvard dalam gugatan hukumnya.

    Gugatan Harvard itu meminta hakim AS untuk “menghentikan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum, dan inkonstitusional.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Larangan Trump Paksa Pindah Universitas, Mahasiswa Asing di Harvard Panik

    Larangan Trump Paksa Pindah Universitas, Mahasiswa Asing di Harvard Panik

    Washington DC –

    Kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, berdampak pada ribuan mahasiswa dari berbagai negara.

    Kebijakan terbaru Trump ini, seperti dilansir AFP dan CNN, Sabtu (24/5/2025), dilaporkan memicu kepanikan karena memaksa para mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di Harvard untuk pindah universitas, atau terancam kehilangan status hukum mereka.

    Mahasiswa AS yang menempuh tahun keempatnya di Harvard, Alice Goyer, mengatakan kepada AFP bahwa “tidak seorangpun mengetahui” apa arti perkembangan situasi terbaru itu bagi para mahasiswa internasional yang telah terdaftar pada universitas bergengsi tersebut.

    “Kami baru saja mendapat beritanya, jadi saya telah menerima pesan teksi dari banyak teman internasional, dan saya pikir semua orang hanya — tidak seorang pun tahu,” ucapnya.

    “Semua orang sedikit panik,” ujar Goyer mengenai kondisi para mahasiswa asing di Harvard.

    Ditanya soal apakah mahasiswa asing akan dengan sukarela pindah ke universitas lainnya seperti yang ditegaskan pemerintahan Trump, Goyer mengatakan dirinya meragukan teman-teman satu kampusnya akan menempuh jalur tersebut.

    “Saya berharap mungkin ada pertempuran hukum yang akan terjadi,” harapnya.

    “Itu menakutkan dan menyedihkan. Ini pasti akan mengubah persepsi… mahasiswa yang (mungkin) mempertimbangkan untuk belajar di sana — AS semakin tidak menarik lagi untuk pendidikan tinggi,” sebut Moden yang baru berusia 21 tahun ini.

    Dia menyebut penerimaan dirinya di Harvard sebagai “hak istimewa terbesar” dalam hidupnya.

    Tonton juga “Setelah Harvard, Trump Mau Larang Kampus Lain Terima Mahasiswa Asing?” di sini:

    Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, pada Kamis (22/5), mengumumkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) yang dimiliki Harvard. Program itu menjadi sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan di AS.

    “Ini berarti Harvard tidak dapat lagi menerima mahasiswa asing dan mahasiswa asing yang sudah ada, harus pindah atau kehilangan status hukum mereka,” demikian pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

    Dalam pengumumannya, Noem menegaskan pencabutan sertifikasi SEVP itu berlaku segera.

    “Berlaku segera, sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran dicabut,” tegas Noem dalam suratnya kepada Harvard.

    “Pemerintahan ini meminta pertanggungjawaban Harvard atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China di kampusnya,” sebutnya.

    Harvard menerima hampir 6.800 mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2024-2025. Angka itu setara dengan 27 persen dari total pendaftaran untuk tahun ajaran itu.

    Pihak Harvard mengecam keras kebijakan Trump itu yang disebutnya “melanggar hukum” dan akan melukai baik universitas dan AS sendiri sebagai sebuah negara. Sebagai respons, Harvard telah mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump ke pengadilan federal Boston pada Jumat (23/5).

    Dalam gugatannya, Harvard menyebut kebijakan terbaru Trump itu sebagai “balas dendam”. Diketahui bahwa Trump marah pada Harvard yang menolak pengawasan Washington atas penerimaan dan perekrutan di tengah tuduhan universitas bergengsi itu menjadi sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal “woke”.

    Harvard juga menyebut langkah pemerintahan Trump itu sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap Konstitusi AS dan hukum-hukum federal AS lainnya.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balas dendam yang jelas terhadap langkah Harvard menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan para mahasiswanya,” tegas Harvard dalam gugatan hukumnya.

    Gugatan Harvard itu meminta hakim AS untuk “menghentikan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum, dan inkonstitusional”.

    Setelah gugatan hukum diajukan, hakim distrik AS Allison Burroughs memerintahkan agar “pemerintahan Trump dengan ini dilarang melaksanakan… pencabutan sertifikasi SEVP (Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran) dari penggugat”.

    Perintah hakim Burroughs ini akan menangguhkan kebijakan Trump itu selama dua pekan ke depan. Hakim Burroughs menjadwalkan sidang lanjutan pada 27 Mei dan 29 Mei untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Resmi Cabut Semua Sanksi Ekonomi untuk Suriah

    Trump Resmi Cabut Semua Sanksi Ekonomi untuk Suriah

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mencabut sanksi ekonomi secara menyeluruh terhadap Suriah. Langkah ini menandai perubahan kebijakan dramatis menyusul tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad dan membuka pintu bagi investasi baru di Suriah.

    Pencabutan sanksi Suriah oleh pemerintahan Trump ini, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), diumumkan oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Jumat (23/5) waktu setempat.

    “Suriah harus terus berupaya untuk menjadi negara yang stabil dan damai, dan tindakan hari ini diharapkan akan menempatkan negara tersebut pada jalur menuju masa depan yang cerah, makmur, dan stabil,” kata Bessent dalam pernyataannya.

    Pernyataan Bessent ini meresmikan keputusan yang diumumkan oleh Trump pekan lalu. Saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah, Trump secara tak terduga mengumumkan keputusannya mencabut sanksi-sanksi “brutal dan melumpuhkan” terhadap Suriah sebagai respons atas permintaan Arab Saudi dan Turki.

    Pencabutan sanksi ini berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, yang menurut Departemen Keuangan AS, memiliki syarat yakni negara tersebut tidak menyediakan tempat berlindung bagi organisasi teroris dan memastikan keamanan bagi minoritas agama dan etnis.

    Departemen Luar Negeri AS, secara bersamaan, mengeluarkan keringanan yang memungkinkan mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah. Hal ini berarti memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan untuk berbisnis di negara tersebut.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio, pada Jumat (23/5), mengatakan bahwa keringanan itu akan “memfasilitasi penyediaan listrik, energi, air dan sanitasi, dan memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih efektif di seluruh Suriah”.

    Tonton juga “Trump Ancam Apple dengan Tarif 25%, Minta iPhone Dibuat di AS” di sini:

    Otorisasi tersebut mencakup investasi baru di Suriah, penyediaan layanan keuangan, dan transaksi yang melibatkan produk minyak bumi Suriah.

    “Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” kata Rubio.

    AS memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap transaksi keuangan dengan Suriah selama perang sipil berkecamuk selama 14 tahun di negara tersebut. Washington sebelumnya menegaskan akan menggunakan sanksi untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam rekonstruksi selama Assad masih berkuasa.

    Setelah penyerbuan yang dipimpin kelompok pemberontak Islamis tahun lalu berhasil menggulingkan rezim Assad, pemerintahan baru Suriah berupaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah Barat dan mendorong pencabutan sanksi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini