Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas Rencana Damai Usulan AS

    Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas Rencana Damai Usulan AS

    Moskow –

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi soal respons Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), dan didukung oleh Presiden Donald Trump.

    Kremlin, seperti dilansir Reuters dan TASS News Agency, Jumat (21/11/2025), mengaku belum diberitahu bahwa Ukraina siap untuk melakukan negosiasi seputar rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.

    Respons Kremlin itu diungkapkan oleh wartawan Rusia, Alexander Yunashev, setelah berbicara kepada juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    “Peskov menyatakan bahwa Moskow belum diberitahu mengenai persetujuan Zelensky untuk bernegosiasi berdasarkan rencana perdamaian Trump,” tulis Yunashev dalam akun Telegram miliknya.

    Di bawah rencana perdamaian 28 poin itu, Ukraina akan menyerahkan sebagian wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya. Kyiv, menurut rencana itu, juga harus berjanji untuk tidak bergabung NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan.

    Sementara Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut. Namun sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow menginvasi Ukraina lagi.

    Rencana perdamaian itu melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu.

    Namun Zelensky, yang kantornya menyatakan telah menerima draf rencana perdamaian itu, mengatakan dirinya siap bekerja sama dengan AS dalam beberapa elemen rencana perdamaian itu. Zelensky berharap dapat membahas langsung rencana perdamaian itu dengan Trump “dalam beberapa hari mendatang”.

    Zelensky menegaskan kesepakatan apa pun harus menghasilkan “perdamaian yang bermartabat” yang menghormati kedaulatan Kyiv.

    Dua sumber mengatakan kepada Reuters jika Washington telah memberi isyarat kepada Zelensky bahwa Kyiv harus menerima kerangka kerja yang dirancang AS untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama hampir empat tahun terakhir.

    Negara-negara Eropa menentang rencana perdamaian itu, terutama soal bagian yang mewajibkan Ukraina menyerahkan wilayah dan melucuti sebagian persenjataan. Syarat semacam itu dianggap sebagai bentuk penyerahan diri oleh sekutu-sekutu Kyiv.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu hanya dengan Moskow. Ditegaskan Gedung Putih bahwa Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah “secara diam-diam” bekerja sama dengan kedua belah pihak selama sebulan terakhir.

    Kepala utusan publik militer AS, Kolonel Dave Butler, mengatakan bahwa Zelensky telah setuju untuk bergerak cepat menuju kesepakatan dan penandatanganan rencana perdamaian. Butler menegaskan AS ingin memastikan bahwa ini merupakan “rencana yang baik untuk rakyat Ukraina”.

    Tonton juga video “Rusia Serang Apartemen di Ternopil Ukraina, 25 Orang Tewas-70 Luka-Luka”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Xi Jinpin, Trump, dan Putin Absen di KTT G20 Afsel, Prabowo Utus Gibran

    Xi Jinpin, Trump, dan Putin Absen di KTT G20 Afsel, Prabowo Utus Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pemimpin negara besar dipastikan absen dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025.

    Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, hingga Presiden Indonesia Prabowo Subianto tercatat tidak hadir secara langsung dalam forum ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Dikutip melalui Bloomberg, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa Xi Jinping tidak akan menghadiri KTT dan akan digantikan oleh Perdana Menteri Li Qiang.

    Keputusan ini membuat G20 tahun ini kehilangan kehadiran pemimpin dua ekonomi terbesar dunia, sebab Presiden Donald Trump juga telah menyatakan boikot terhadap pertemuan tersebut KTT G20 Afsel. 

    Trump sebelumnya menyebut Amerika Serikat tidak akan mengirim delegasi resmi setelah ia melontarkan klaim keliru mengenai adanya genosida terhadap warga Afrikaans putih di Afrika Selatan. 

    Namun, pemerintah Afrika Selatan sempat mengatakan AS mengubah pikiran dan meminta berpartisipasi dalam beberapa bentuk, sebelum kemudian Gedung Putih membantah dan menyatakan hanya akan mengirim acting ambassador Marc D. Dillard untuk hadir pada upacara penutupan. 

    Dikutip melalui The Guardian, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali absen akibat pembatasan perjalanan terkait surat perintah penangkapan dari International Criminal Court (ICC).

    Putin menunjuk Deputi Kepala Staf Kepresidenan Maxim Oreshkin untuk memimpin delegasi Rusia pada pertemuan tersebut.

    Absennya Xi, Trump, dan Putin menjadi pukulan bagi Afrika Selatan yang tahun ini menjadi tuan rumah, terutama karena KTT ini merupakan pertemuan G20 pertama yang digelar di benua Afrika.  

    Namun, Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa penyelenggaraan G20 tidak akan terpengaruh secara substantif. 

    “Boikot tidak pernah benar-benar berhasil. KTT G20 akan terus berlanjut. Semua kepala negara lainnya akan hadir di sini, dan, pada akhirnya, kami akan mengambil keputusan-keputusan fundamental. Ketidakhadiran mereka adalah kerugian bagi mereka,” kata Ramaphosa. 

    Namun di balik layar, sejumlah pejabat Afrika Selatan menilai absennya Amerika Serikat justru dapat mempermudah tercapainya consensus declaration, mengingat Washington disebut kerap menghambat negosiasi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Prabowo Utus Gibran 

    Dari pihak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin delegasi RI di Johannesburg. 

    Wapres Gibran bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Jumat (21/11/2025) pukul 09.30 WIB menuju Afrika Selatan. Setibanya di Johannesburg, Wapres disambut jajaran protokol G20 sebelum menghadiri agenda resmi pada 22–23 November 2025.

    Kehadiran Gibran mewakili Indonesia dimaksudkan untuk menegaskan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo terhadap pemulihan ekonomi global dan penguatan kerja sama internasional.

    Dalam forum tersebut, Wapres dijadwalkan menyampaikan pidato atas nama Presiden Prabowo sekaligus mengikuti pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik. 

    Selain Xi, Trump, dan Putin, beberapa pemimpin G20 lain juga tidak hadir, termasuk Presiden Argentina Javier Milei serta Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Meski demikian, para pemimpin dari Eropa, Brasil, dan Turki dipastikan menghadiri KTT.

  • Rencana Damai dengan Rusia, Ukraina Harus Serahkan Sebagian Wilayah

    Rencana Damai dengan Rusia, Ukraina Harus Serahkan Sebagian Wilayah

    Washington DC –

    Draft rencana perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan didukung Presiden Donald Trump mulai terungkap. Di bawah rencana perdamaian 28 poin itu, Kyiv akan menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya.

    Ukraina, menurut rencana perdamaian itu, juga harus berjanji untuk tidak pernah bergabung aliansi NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan, meskipun pesawat-pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), menyebut draft rencana perdamaian itu mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv, yang dimodelkan berdasarkan aturan NATO, yang akan mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.

    Sementara itu, Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut, yang menurut para pejabat AS, masih merupakan “dokumen kerja”.

    Berdasarkan draft rencana perdamaian itu, yang didapatkan oleh AFP, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu, bersama dengan Crimea yang dicaplok Moskow tahun 2014 lalu, “akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat”.

    Sedangkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan “dibekukan di sepanjang garis kontak”.

    Ukraina juga akan mengurangi jumlah pasukan militernya sedikit kurang dari separuhnya, yakni menjadi 600.000 personel saja. Sebagai imbalan, Kyiv akan mendapatkan “jaminan keamanan yang bisa diandalkan”, dengan jet-jet tempur Eropa akan ditempatkan di negara tetangga, Polandia.

    Menurut rencana perdamaian itu, Ukraina juga harus menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.

    Kembalinya Rusia ke G8 diatur dalam rencana perdamaian usulan AS tersebut, yang menyebut Moskow akan “diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global”. Sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow kembali menginvasi Ukraina.

    Proposal tersebut melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu. Seorang pejabat Ukraina menuduh Rusia yang mengusulkan proposal itu kepada AS.

    Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dirinya berharap dapat membahas rencana perdamaian itu dengan Trump “dalam beberapa hari mendatang”. Zelensky mengatakan kesepakatan apa pun harus menghasilkan “perdamaian yang bermartabat” yang menghormati kedaulatan Kyiv.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu dengan Moskow. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian itu sebulan terakhir.

    Menurut rencana perdamaian itu, Trump akan memimpin “dewan perdamaian” untuk mengawasi gencatan senjata, serupa dengan gencatan senjata Gaza.

    Tonton juga video “Rusia Serang Apartemen di Ternopil Ukraina, 25 Orang Tewas-70 Luka-Luka”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

    Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

    Jakarta –

    Dua orang yang mengetahui masalah rencana perdamaian bersyarat ini mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Rabu (19/11) bahwa Washington telah memberi sinyal kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy bahwa Ukraina harus menerima kerangka kerja yang disusun AS untuk mengakhiri perang, yang mencakup konsesi wilayah dan pembatasan angkatan bersenjata Ukraina. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas isu.

    Percepatan diplomasi AS terjadi pada momen yang sulit bagi Kyiv, dengan pasukannya yang tertekan di medan tempur dan pemerintah Zelensky diguncang skandal korupsi. Parlemen memecat dua menteri kabinet pada hari Rabu (19/11) .

    Moskow meremehkan setiap inisiatif baru dari AS. “Konsultasi saat ini tidak sedang berlangsung. Ada kontak, tentu saja, tapi tidak ada proses yang bisa disebut konsultasi,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Ia menambahkan Rusia tidak memiliki tambahan apapun selain posisi yang disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada bulan Agustus, dan menekankan bahwa setiap kesepakatan perdamaian harus menangani “akar penyebab konflik”, frase yang lama digunakan Moskow untuk merujuk pada tuntutannya.

    Perdamaian bukan kapitulasi

    Menteri luar negeri Uni Eropa yang bertemu di Brussels, Belgia, berhati-hati untuk tidak memberikan komentar terlalu rinci tentang rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) yang belum dipublikasikan. Namun mereka menegaskan tidak akan menerima tuntutan konsesi menghukum dari Kyiv. Demikian dikutip dari Reuters.

    “Ukraina menginginkan perdamaian—perdamaian yang adil, menghormati kedaulatan semua pihak, perdamaian yang tahan lama dan tidak dapat dipertanyakan oleh agresi di masa depan,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot. “Tapi perdamaian bukan berarti kapitulasi.”

    Gedung Putih belum memberikan komentar tentang proposal ini. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa Washington akan “terus mengembangkan daftar ide potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua pihak dalam konflik ini”.

    Delegasi Angkatan Darat AS, dipimpin Sekretaris Angkatan Darat AS Dan Driscoll dan Kepala Staf Angkatan Darat AS Randy George, berada di Kyiv dan diperkirakan akan bertemu Zelenskiy pada Kamis (20/11) malam.

    Mereka bertemu dengan komandan militer tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi, pada Rabu (19/11) malam. Syrskyi mengatakan ia memberitahu mereka bahwa cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil adalah dengan mempertahankan wilayah udara Ukraina, memperluas kemampuan menyerang jauh ke Rusia, dan menstabilkan garis depan.

    Musim dingin keempat

    Rusia terus menggempur kota dan infrastruktur Ukraina setiap malam, menewaskan warga sipil dan menyebabkan pemadaman listrik seiring datangnya musim dingin. Pihak berwenang mengatakan 22 orang masih hilang dan 26 tewas akibat serangan udara yang menghancurkan sebuah blok apartemen pada Rabu (19/11) pagi, salah satu serangan terburuk dalam beberapa bulan terakhir.

    Di Ternopil, barat Ukraina ratusan mil dari medan tempur, asap masih mengepul dari reruntuhan bangunan sementara tim berusaha membuat bangunan sekitar aman dan mengevakuasi lebih banyak jenazah.

    Ihor Cherepanskyi sedang mencari jenazah nenek buyutnya yang tinggal di lantai enam. Setelah serangan, ia berlari ke dalam gedung untuk mencoba menyelamatkannya, tapi hanya sampai lantai lima sebelum langit-langit runtuh. “Target strategis macam apa ini?” katanya.

    Dengan datangnya musim dingin ke-4 dalam perang paling mematikan di Eropa dalam delapan dekade terakhir, pasukan Rusia perlahan maju dan siap merebut kota besar pertama mereka dalam hampir dua tahun, yaitu hub kereta api Pokrovsk di timur yang hancur.

    Ukraina mengatakan pada Kamis (19/11) bahwa pihaknya menerima 1.000 jenazah dari Rusia dalam pertukaran terbaru dari medan perang.

    Rusia, yang melancarkan invasi penuh ke negara tetangganya pada 2022, menguasai hampir seperlima Ukraina dan mengatakan akan terus berperang kecuali Ukraina menyerahkan wilayah tambahan, menerima netralitas permanen, dan memangkas angkatan bersenjatanya. Ukraina mengatakan hal itu sama saja dengan kapitulasi.

    Setelah beberapa bulan pertama ketika Ukraina menangkis serangan Rusia di Kyiv dan merebut kembali wilayah, perang telah berlangsung tiga tahun, dengan kerugian besar di kedua pihak.

    Serangan balik Ukraina terhenti pada tahun 2023, dan sejak itu Moskow melaju lambat tapi pasti, dengan kedua pihak terpisah di “tanah tak bertuan” yang hangus, saling memburu dengan drone.

    Moskow mengatakan penaklukan Pokrovsk akan memicu kemajuan lebih lanjut di medan perang. Kyiv mengatakan kemajuan Rusia hanya memiliki signifikansi strategis terbatas, tetapi Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya.

    Orang nomor satu di Amerika Serikat Donald Trump, yang kembali berkuasa tahun ini dengan janji mengakhiri perang dengan cepat, telah mengubah kebijakan AS dari mendukung Ukraina secara tegas menjadi menerima beberapa justifikasi Moskow atas invasinya.

    Namun ia juga menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan minyak utama Rusia, langkah yang tidak dilakukan pendahulunya yang lebih pro-Ukraina, Joe Biden. Jumat, 21 November, adalah batas waktu bagi pembeli asing minyak Rusia untuk menghentikan pembelian mereka.

    *Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menanti Pertemuan Pertama Trump dan Mamdani di White House”

    (ita/ita)

  • Trump Serukan Politisi Demokrat Dihukum Mati Atas Penghasutan, Ada Apa?

    Trump Serukan Politisi Demokrat Dihukum Mati Atas Penghasutan, Ada Apa?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan agar para anggota parlemen dari Partai Demokrat diadili atas penghasutan dan dihukum mati. Hal itu dicetuskan Trump setelah enam anggota parlemen Partai Demokrat menyerukan personel militer dan intelijen AS untuk “menolak perintah yang melanggar hukum”.

    Seruan dari enam anggota DPR dan Senator AS dari Partai Demokrat itu disampaikan lewat sebuah video yang diposting ke media sosial X pada Selasa (18/11) waktu setempat. Video tersebut menjadi viral di internet.

    Trump, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Jumat (21/11/2025), memberikan reaksi bernada kemarahan, dengan menyebut mereka sebagai pengkhianat dan menuduh mereka telah melakukan “perilaku menghasut”.

    “Ini benar-benar buruk, dan berbahaya bagi negara kita. Perkataan mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. PERILAKU MENGHASUT DARI PARA PENGKHIANAT!!! PENJARAKAN MEREKA???” tulis Trump dalam komentarnya via media sosial Truth Social pada Kamis (20/11) waktu setempat.

    Trump kemudian menambahkan dalam postingan berikutnya: “PERILAKU MENGHASUT, dapat dihukum MATI!”

    Sang Presiden AS itu juga memposting ulang pesan seorang pengguna lainnya yang mendesaknya untuk “menggantung mereka” dan mengatakan bahwa Presiden pertama AS, George Washington, akan melakukan hal yang sama.

    Kehebohan ini terjadi setelah enam anggota DPR dan Senator AS dari Partai Demokrat, seperti Senator Mark Kelly dan Senator Elissa Slotkin, bersama anggota DPR Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander, dan Chrissy Houlahan, merilis video yang isinya menyerukan anggota militer dan perwira intelijen AS untuk “menolak perintah-perintah yang melanggar hukum”.

    Para politisi Partai Demokrat yang merilis seruan itu memiliki latar belakang militer dan intelijen sebelum bergabung dengan parlemen AS. Salah satunya Senator Kelly yang merupakan mantan personel Angkatan Laut AS dan astronaut NASA. Senator Slotkin pernah mengabdi untuk Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di Irak.

    “Rakyat Amerika mempercayai militer mereka, tetapi kepercayaan itu terancam,” kata keenam anggota parlemen Partai Demokrat itu dalam video yang viral.

    “Pemerintahan ini mengadu domba para profesional militer dan komunitas intelijen kita yang berseragam dengan warga negara Amerika. Seperti kami, Anda semua telah bersumpah untuk melindungi dan membela Konstitusi ini. Saat ini, ancaman terhadap Konstitusi kita tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri,” sebut mereka.

    “Aturan hukum kita jelas. Anda dapat menolak perintah ilegal,” tegas para anggota parlemen Partai Demokrat itu dalam video mereka.

    “Tidak seorang pun harus melaksanakan perintah yang melanggar hukum atau Konstitusi kita. Kami mengetahui ini sulit, dan ini masa yang sulit untuk menjadi pelayan publik, tetapi baik Anda yang bertugas di CIA, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kewaspadaan Anda sangat penting dan ketahuilah bahwa kami mendukung Anda,” ucap mereka.

    Tidak disebutkan lebih jelas soal perintah yang mereka maksud. Namun Trump diketahui memerintahkan pengerahan Garda Nasional AS ke beberapa kota di negara tersebut, yang dalam banyak kasus bertentangan dengan keinginan para pejabat setempat.

    Di luar negeri, Trump memerintahkan rentetan serangan terhadap serangkaian kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik Timur, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 80 orang. Para pakar menilai serangan semacam itu adalah ilegal.

    Sementara itu, seruan hukuman mati yang dilontarkan Trump menuai reaksi keras dari Partai Demokrat, yang menyebutnya sebagai ancaman yang “benar-benar keji”.

    “Trump baru saja menyerukan hukuman mati untuk para pejabat terpilih dari Partai Demokrat. Benar-benar keji,” demikian pernyataan Partai Demokrat via media sosial X.

    Tonton juga video “Trump dan Mamdani Akan Bertemu, Waktu Masih Diatur”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Meksiko Tak Gentar Meski Trump Mengancam

    Meksiko Tak Gentar Meski Trump Mengancam

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan melempar serangan ke Meksiko karena tidak berhasil menangani peredaran narkoba. Membalas Trump, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum tak takut dengan ancaman tersebut.

    Rencana serangan itu disampaikan Trump saat berbicara kepada wartawan pada Senin (17/11) waktu setempat. Trump awalnya ditanya oleh para wartawan di Gedung Putih tentang apakah ia akan menyetujui operasi antinarkoba AS di Meksiko.

    Trump lantas menjawab bahwa dirinya akan mengizinkan serangan terhadap Meksiko, jika dianggap perlu. Sebab, ia menilai otoritas negara tetangga AS di selatan itu telah gagal menangani kelompok-kelompok penyelundup narkoba.

    “Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Saya tak masalah. Apa pun yang harus kita lakukan untuk menghentikan narkoba,” kata Trump.

    “Saya tidak mengatakan saya akan melakukannya, tetapi saya akan bangga melakukannya. Karena kita akan menyelamatkan jutaan nyawa dengan melakukannya,” imbuh Trump, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11).

    Diketahui, sejak Agustus, Washington telah mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di kawasan Karibia, termasuk enam kapal perang, yang secara resmi disebut ditujukan untuk memerangi perdagangan narkoba yang ditujukan ke Amerika Serikat.

    Namun, spekulasi beredar luas bahwa Washington mungkin sedang mempertimbangkan intervensi militer terhadap pemimpin kuat Venezuela, Presiden Nicolas Maduro. Washington bahkan mengumumkan kapal induk USS Gerald R Ford, yang merupakan kapal induk terbesar di dunia, telah tiba di perairan Karibia, atau di dekat Venezuela.

    Komando Selatan AS atau SOUTHCOM, yang mengawasi pasukan Amerika di kawasan Amerika Latin dan Karibia, seperti dilansir AFP, Senin (17/11), mengatakan bahwa Satuan Tempur kapal induk USS Gerald R Ford telah memasuki wilayah tanggung jawabnya.

    Dalam pengumuman pada Minggu (16/11) waktu setempat, SOUTHCOM mengatakan bahwa USS Gerald R Ford beserta satuan tempurnya telah memasuki Laut Karibia, yang berada di sebelah utara daratan Venezuela.

    Dikatakan oleh SOUTHCOM dalam pengumumannya bahwa langkah tersebut mengikuti “arahan Trump untuk membubarkan Organisasi Kriminal Transnasional dan melawan terorisme narkotika dalam membela tanah air”.

    Satuan tempur USS Gerald R Ford mencakup kapal induk tercanggih dan terbesar di dunia itu, dua kapal penghancur yang dilengkapi rudal berpemandu, dan sejumlah kapal serta pesawat militer pendukung lainnya.

    Mereka bergabung dengan beberapa kapal perang AS yang sudah terlebih dahulu berada di Karibia, dalam pengerahan yang disebut oleh Pentagon sebagai “Operation Southern Spear”.

    Sejak meluncurkan operasi militer yang menargetkan perdagangan narkoba di Karibia pada September lalu, pasukan AS telah menewaskan sedikitnya 80 orang dalam rentetan serangan terhadap setidaknya 20 kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan internasional.

    AS tidak merilis detail apa pun untuk mendukung klaimnya bahwa orang-orang yang menjadi target serangannya itu memang benar penyelundup narkoba. Para pakar menilai kematian akibat serangan AS itu merupakan pembunuhan di luar hukum, meskipun targetnya adalah para penyelundup narkoba.

    Presiden Meksiko Balas Trump

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak keras ancaman yang dilontarkan oleh Trumo terhadap negaranya demi menghentikan peredaran narkoba oleh kartel-kartel setempat. Sheinbaum menegaskan serangan AS terhadap wilayah Meksiko tidak akan terjadi.

    “Itu tidak akan terjadi,” tegas Sheinbaum dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir AFP, Rabu (19/11).

    Penegasan itu disampaikan Sheinbaum menanggapi peringatan terbaru Trump, yang mengatakan bahwa dirinya akan melakukan “apa pun yang harus kami lakukan”, termasuk serangan di wilayah Meksiko yang merupakan mitra ekonomi dan sekutu utama AS tersebut.

    “Kami tidak menginginkan intervensi oleh pemerintah asing mana pun. Ada kerja sama dan ada koordinasi, tetapi bukan subordinasi,” ujarnya.

    Sheinbaum mengatakan merujuk pada perang di abad ke-19, AS pernah datang untuk melakukan intervensi hingga merebut sebagian wilayahnya. Ia tak akan membiarkan hal itu terjadi lagi.

    “terakhir kali Amerika Serikat datang untuk melakukan intervensi di Meksiko, mereka telah merebut separuh wilayahnya”.”Kami tidak dapat mengizinkan intervensi,” tegasnya lagi.

    Tonton juga video “Trump Berencana Serang Meksiko, Ungkit Peredaran Narkoba”

    Halaman 2 dari 2

    (eva/rfs)

  • Presiden Afsel Sebut Trump Berubah Pikiran Ingin Hadir ke KTT G20

    Presiden Afsel Sebut Trump Berubah Pikiran Ingin Hadir ke KTT G20

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) disebut telah berubah pikiran tentang pemboikotan KTT G20 di Johannesburg akhir pekan ini. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan AS ingin berpartisipasi dalam beberapa bentuk.

    Dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), Washington mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam KTT 22-23 November karena keberatan dengan prioritas pertemuan yang ditetapkan oleh Afrika Selatan, yang memegang jabatan presiden bergilir G20 tahun ini.

    “Kami telah menerima pemberitahuan dari Amerika Serikat, sebuah pemberitahuan yang masih kami diskusikan dengan mereka, tentang perubahan pikiran untuk berpartisipasi dalam satu atau lain bentuk dalam KTT,” kata Ramaphosa kepada wartawan.

    “Ini terjadi menjelang akhir KTT dimulai. Oleh karena itu, kami perlu terlibat dalam diskusi semacam itu untuk melihat seberapa praktis dan apa arti sebenarnya dari hal itu,” katanya.

    Afrika Selatan memandang perkembangan ini sebagai “tanda positif,” kata Presiden.

    “Jadi, senang mendengar adanya perubahan pendekatan, dan kami masih mendiskusikan bagaimana hal itu akan terwujud.”

    Presiden AS Donald Trump telah menunjuk Afrika Selatan untuk mendapatkan perlakuan keras dalam sejumlah isu sejak ia kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, terutama dengan membuat klaim yang telah dibantah bahwa warga Afrikaner kulit putih secara sistematis “dibunuh dan dibantai” di negara tersebut.

    (rfs/rfs)

  • Presiden Taiwan Unggah Foto Makan Sushi, Tunjukkan Dukungan untuk Jepang

    Presiden Taiwan Unggah Foto Makan Sushi, Tunjukkan Dukungan untuk Jepang

    Jakarta –

    Foto-foto Presiden Taiwan Lai Ching-te memegang sepiring sushi diunggah di media sosial sebagai bentuk dukungan untuk Tokyo. Unggahan foto Lai makan sushi setelah laporan bahwa China akan menghentikan impor makanan laut Jepang.

    Dilansir AFP, Kamis (20/11/2025), perselisihan antara Jepang dan Tiongkok dipicu oleh Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, yang bulan ini mengisyaratkan bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer dalam setiap serangan terhadap Taiwan.

    China mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk membawa pulau yang berpemerintahan sendiri itu di bawah kendalinya.

    Lai, seorang pembela kedaulatan Taiwan yang vokal dan dibenci oleh Tiongkok, menuduh Beijing sangat memengaruhi perdamaian regional dalam perselisihan yang semakin memanas ini. Sebuah foto Lai yang tersenyum sambil memegang sepiring sushi diunggah di halaman Facebook-nya.

    “Makan siang hari ini adalah sushi dan sup miso,” demikian bunyi pesan yang diunggah bersama foto tersebut, disertai tagar #Yellowtail dari Kagoshima dan kerang dari Hokkaido.

    Foto-foto serupa diunggah di akun X milik Lai, dengan pesan dan tagar berbahasa Jepang. Sebuah video Lai yang mengisyaratkan kepada para pengikutnya bahwa sekarang “mungkin saat yang tepat untuk menikmati masakan Jepang” juga dibagikan di laman Instagram-nya.

    “Ini sepenuhnya menunjukkan persahabatan yang erat antara Taiwan dan Jepang,” kata Lai sambil memegang sepiring sushi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut unggahan Lai sebagai “aksi tipuan”.

    Unggahan tersebut menyusul laporan media di Tokyo pada Rabu (19/11) bahwa Tiongkok akan menangguhkan impor makanan laut Jepang. Kedua pemerintah belum mengonfirmasi langkah tersebut. China telah memanggil duta besar Tokyo dan mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang setelah perselisihan mengenai komentar Takaichi.

    Perilisan setidaknya dua film Jepang juga akan ditunda di Tiongkok, menurut media pemerintah.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan pada Kamis (20/11), bahwa Jepang harus “berperilaku bermartabat” dan mengambil “tindakan nyata”, termasuk mencabut pernyataan Takaichi, untuk memperbaiki hubungan.

    “Sekadar menegaskan bahwa posisinya (terkait Taiwan) tetap tidak berubah sama sekali tidak menjawab kekhawatiran Tiongkok,” ujarnya dalam konferensi pers rutin.

    Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, pekan lalu mengatakan bahwa posisi negaranya terhadap Taiwan “tidak berubah” terlepas dari pernyataan Takaichi.

    Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, mengatakan Partai Komunis Tiongkok (PKT) “telah menggunakan taktik seperti pemaksaan ekonomi dan intimidasi militer untuk menindas negara lain” tetapi mendesak warga Taiwan untuk pergi ke Jepang dan membeli produk-produk Jepang.

    “Pada momen kritis ini, kita harus mendukung Jepang agar dapat menstabilkan situasi, untuk menghentikan perilaku menindas PKT,” ujarnya.

    Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, berjanji bahwa Washington akan mendukung Tokyo selama perselisihan ini.

    “Pemaksaan adalah kebiasaan yang sulit dihentikan bagi Beijing,” tulis Glass di X.

    “Namun, sebagaimana Amerika Serikat mendukung Jepang selama larangan Tiongkok terakhir yang tidak beralasan terhadap makanan laut Jepang, kami akan mendukung sekutu kami lagi kali ini.”

    Lihat juga Video: Filadelfia Sushi Kini Ada di Jakarta, Owner-nya Jebolan MasterChef

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/eva)

  • AI dan Robot Humanoid Akan Lenyapkan Kemiskinan

    AI dan Robot Humanoid Akan Lenyapkan Kemiskinan

    Jakarta –

    Elon Musk rupanya meyakini bahwa kemiskinan bisa direkayasa hingga lenyap dari muka Bumi. Menurut manusia terkaya dunia itu, kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) dan robotika humanoid akan mengubah tatanan masyarakat global, membuat pekerjaan tradisional menjadi sesuatu yang opsional.

    Berbicara di US-Saudi Investment Forum di Washington, Musk memprediksi bahwa AI dan robotika akan secara fundamental merestrukturisasi perekonomian dalam dekade mendatang.

    “Saya melihat kemiskinan lebih sebagai masalah rekayasa ketimbang persoalan sosial yang tak terpecahkan. Dengan Grok (AI) dan Optimus (robot), kita bisa mengatasi kekurangan tenaga kerja, menekan biaya hingga mendekati nol, dan menciptakan masa depan di mana kemiskinan secara statistik menjadi tidak relevan,” kata Elon Musk yang dikutip detikINET dari Money Control.

    Artinya dia memandang bahwa teknologi dan bukan kebijakan, yang akan menjadi alat penentu dalam menangani ketimpangan. Elon Musk, nakhoda Tesla, SpaceX, dan startup AI xAI, mengatakan bahwa dalam jangka panjang, sekitar 10 hingga 20 tahun ke depan, pekerjaan akan bergeser dari sebuah keharusan menjadi pilihan pribadi.

    “Prediksi saya adalah pekerjaan akan menjadi opsional. Itu akan seperti bermain olahraga atau video game, Anda bisa pergi ke toko untuk membeli sayuran, atau bisa menanamnya di halaman belakang. Itu jauh lebih sulit, tapi beberapa orang melakukannya karena suka menanam sayuran. Begitulah pekerjaan nantinya, opsional,” sebutnya.

    Menurutnya, seiring perkembangan sistem AI dan robot humanoid yang mampu menjalankan tugas fisik kompleks, biaya barang dan layanan akan turun secara signifikan, sehingga kebutuhan dasar menjadi terjangkau dan mudah diakses oleh semua orang.

    CEO Tesla dan SpaceX itu akan mendapat gaji sampai USD 1 triliun dalam bentuk saham jika Tesla mencapai sejumlah target ambisius, termasuk menjual satu juta robot Optimus dalam dekade mendatang. Tak heran jika dia gencar mempromosikan robotika dan AI.

    Musk juga mengatakan Optimus akan mengubah kehidupan para narapidana. Alih-alih memenjarakan orang secara fisik, Optimus bisa “mengikuti Anda ke mana pun dan mencegah Anda melakukan kejahatan,” katanya.

    (fyk/fay)

  • Trump Setujui Rencana Perdamaian untuk Rusia-Ukraina

    Trump Setujui Rencana Perdamaian untuk Rusia-Ukraina

    Jakarta –

    Sebuah rencana gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Ukraina disebut akan meminta Kyiv menyerahkan sebagian wilayah yang kini dikuasai pasukan Rusia serta memangkas kekuatan militernya secara besar-besaran, menurut laporan AFP dan Reuters.

    Sejumlah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa Washington ingin Ukraina menerima poin-poin utama dari proposal tersebut. Axios melaporkan bahwa rencana itu mengharapkan Ukraina menyerahkan sebagian wilayah Ukraina timur yang saat ini tidak dikuasai Kyiv, sebagai imbalan jaminan keamanan dari AS bagi Ukraina dan Eropa untuk menghadapi agresi Rusia di masa depan.

    Gedung Putih menolak memberi komentar terkait hal itu.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa Washington akan terus menyusun daftar gagasan potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua pihak yang berkonflik.

    Rubio menambahkan, “Mengakhiri perang yang rumit dan mematikan seperti di Ukraina membutuhkan pertukaran gagasan yang serius dan realistis. Dan untuk mencapai perdamaian yang bertahan lama, kedua pihak harus menyetujui konsesi yang sulit tetapi diperlukan.”

    NBC News melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menyetujui dokumen berisi 28 poin tersebut. Seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv tidak dilibatkan dalam penyusunan proposal itu.

    Di Telegram, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tidak menanggapi isi rencana tersebut secara langsung, namun ia mendesak AS untuk menunjukkan kepemimpinan yang efektif guna mengakhiri perang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Zelenskyy mengatakan hanya AS dan Presiden Donald Trump yang “memiliki kekuatan yang cukup besar agar perang ini benar-benar berakhir.”

    Reaksi Ukraina: “Terdengar seperti menyerah”

    Ia membantah kabar bahwa AS dan Rusia tengah merundingkan kesepakatan yang akan mengharuskan Kyiv menyerahkan wilayah yang dikuasai pasukan Rusia dan memangkas ukuran militernya lebih dari separuh. Menurutnya, kabar itu adalah “disinformasi dari Moskow.”

    Goncharenko menegaskan bahwa jaminan utama bagi Ukraina, seperti halnya negara mana pun, adalah angkatan bersenjatanya sendiri. Ia berkata, “Itulah yang diinginkan Rusia, yaitu mengurangi kekuatan militer Ukraina agar negara ini dapat dihancurkan dalam serangan berikutnya.”

    Ia menyampaikan bahwa ia tidak percaya AS akan “mendorong Ukraina untuk menyerah karena hal itu bukan kepentingan Ukraina maupun kepentingan Amerika Serikat.”

    Goncharenko juga mengatakan, “Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Presiden Donald Trump atas usahanya mencoba mencapai perdamaian, tetapi agar perdamaian terwujud, kesepakatan ini juga harus sesuai dengan kepentingan Ukraina, dan saya pikir ia menyadari hal itu.”

    Menurutnya, kesepakatan apa pun tidak bisa diputuskan oleh pemerintah saja.
    “Jika kita ingin memiliki kesepakatan apa pun, masyarakat Ukraina harus menerimanya. Ada hal-hal yang bisa diterima masyarakat Ukraina, ada yang tidak,” ujarnya.

    Komentar itu muncul ketika Zelenskyy sedang menghadapi krisis politik dalam negeri, menyusul penyelidikan terhadap sejumlah penasihat dekatnya dan pengunduran diri dua menteri.

    Eropa minta dilibatkan

    Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan bahwa Eropa menyambut upaya perdamaian, tetapi menegaskan perlunya dilibatkan dalam proses tersebut.
    Ia berkata, “Kami menghargai upaya perdamaian, tetapi ini menyangkut keamanan Eropa. Jadi kami berharap untuk diajak berkonsultasi.”

    Sikorski menambahkan, “Saya berharap bukan korban yang dibatasi kemampuannya untuk membela diri, tetapi agresor.”

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan bahwa agar rencana apa pun dapat berjalan, Ukraina dan negara-negara Eropa harus ikut serta.

    Ia menegaskan bahwa dalam perang ini terdapat satu pihak agresor dan satu pihak korban. “Kami belum mendengar adanya konsesi dari pihak Rusia,” ujar Kaja.

    Dalam kesempatan lain, Kallas mengatakan bahwa Eropa selalu mendukung perdamaian yang adil dan berjangka panjang.
    Ia menegaskan, “Kami menyambut upaya apa pun untuk mencapainya. Dan tentu saja agar rencana apa pun berhasil, Ukraina dan negara-negara Eropa harus berada di dalamnya.”

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)