Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Eks Presiden Brasil Dipenjara, Pengacara Cari Celah Hukum Terakhir

    Eks Presiden Brasil Dipenjara, Pengacara Cari Celah Hukum Terakhir

    Jakarta –

    Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang divonis karena rencana kudeta, harus menjalani hukuman penjara jangka panjangnya. Mahkamah Agung Brasil pada Selasa (25/11) menyatakan bahwa Bolsonaro, 70 tahun, telah menggunakan seluruh jalur hukum yang tersedia dan karena itu harus menjalani seluruh hukuman lebih dari 27 tahun penjara.

    Bolsonaro dipindahkan ke penjara pada hari Sabtu (22/11) setelah gelang kaki elektroniknya rusak, karena dianggap memiliki “risiko melarikan diri yang meningkat”. Ia sebelumnya menjalani tahanan rumah.

    Beberapa hari sebelumnya, Mahkamah Agung menolak banding pertama Bolsonaro, sehingga vonisnya kini bersifat final dan mengikat secara hukum. Pengadilan memutuskan bahwa Bolsonaro akan ditempatkan di ruang perwira, area khusus di penjara untuk tahanan yang mendapat perlindungan, tempat ia saat ini berada di Braslia. Selain Bolsonaro, Mahkamah Agung juga menyatakan hukuman enam terdakwa lainnya sah secara hukum.

    Pengacara Bolsonaro mengkritik keputusan tersebut dengan keras. “Ini adalah kesalahan serius membiarkan putusan ini menjadi final,” kata Paulo Cunha Bueno kepada portal berita G1. Ia menilai masih mungkin mengajukan jalur hukum tambahan hingga Jumat untuk mengubah vonis. Namun, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, jenis banding ini hanya diperbolehkan jika setidaknya dua hakim dalam persidangan pokok mendukung pembebasan, yang tidak terjadi pada September lalu. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan bahwa jalur hukum tambahan tidak sah dan menetapkan vonis sebagai final.

    Bolsonaro divonis karena percobaan kudeta

    Pada bulan September, mantan presiden sayap kanan ini divonis lebih dari 27 tahun penjara karena rencana kudeta. Bolsonaro, yang memerintah Brasil dari 2019 hingga 2022, dinyatakan bersalah karena memimpin “organisasi kriminal” yang berusaha membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2022 melawan Luiz Incio Lula da Silva yang berhaluan kiri dan kini jadi presiden.

    Pengadilan menilai terbukti bahwa Bolsonaro mendorong para pendukungnya untuk menyerbu Mahkamah Agung, Istana Presiden, dan Kongres di Braslia pada 8 Januari 2023. Ratusan pendukung saat itu masuk ke gedung-gedung, merusak furnitur, dan menghancurkan ruangan. Adegan ini mengingatkan pada serangan pendukung mantan Presiden AS Donald Trump ke Capitol di Washington dua tahun sebelumnya.

    Hakim mencurigai percobaan melarikan diri ke AS

    Sabtu (22/11) lalu, Bolsonaro ditahan setelah merusak gelang kaki elektroniknya menggunakan solder. Ia dianggap berisiko melarikan diri. Atas perintah Mahkamah Agung, ia dipindahkan dari tahanan rumah ke penjara. “Bolsonaro dengan sengaja dan sadar merusak alat pengawas elektroniknya,” putuskan Ketua Mahkamah Agung Alexandre de Moraes.

    Para pengacara Bolsonaro berargumen bahwa klien mereka berada dalam “keadaan kebingungan mental” karena mengonsumsi beberapa obat saat mencoba melepas gelang kaki. Bolsonaro sendiri sempat berbicara tentang “paranoia” dan “halusinasi”. Dalam video yang kemudian dirilis, ia mengatakan bahwa ia hanya “karena penasaran” menempelkan solder ke gelang kakinya.

    Kondisi kesehatan Bolsonaro memburuk

    Flavio Bolsonaro, putra Bolsonaro, mengatakan setelah mengunjungi ayahnya pada hari Selasa (27/11) bahwa ada “kekejaman besar” terhadapnya dan terdapat “risiko signifikan” bagi kesehatan dan keselamatannya. Kakaknya, Carlos Bolsonaro, menyebutkan, dalam sebuah kunjungan lain, ayah mereka hampir tidak makan dan kondisi mentalnya memburuk.

    Pada September lalu, Jair Bolsonaro didiagnosis menderita kanker kulit. Selain itu, mantan presiden tersebut masih menderita akibat serangan pisau selama kampanye pemilu 2018.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Eks Presiden Brasil Bolsonaro Divonis 27 Tahun Bui Terkait Kudeta”

    (ita/ita)

  • Trump Beri Saran ke PM Jepang Agar Tak Provokasi China Soal Taiwan

    Trump Beri Saran ke PM Jepang Agar Tak Provokasi China Soal Taiwan

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan saran khusus kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi saat keduanya berbicara via telepon baru-baru ini. Trump menyarankan Takaichi untuk tidak memprovokasi China terkait Taiwan.

    Saran Trump itu disampaikan ketika Tokyo terlibat sengketa diplomatik dengan Beijing beberapa pekan terakhir.

    Perselisihan dua negara dengan perekonomian terbesar di Asia itu dipicu oleh pernyataan Takaichi yang mengisyaratkan Jepang dapat melakukan intervensi militer jika serangan China terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Tokyo.

    Pada Senin (24/11) waktu setempat, Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan percakapan telepon, di mana Xi menekankan bahwa kembalinya Taiwan merupakan “bagian integral dari tatanan internasional pascaperang”.

    Sesaat setelah itu, Trump melakukan percakapan telepon terpisah dengan Takaichi. Laporan media terkemuka AS, Wall Street Journal (WSJ), seperti dilansir AFP, Kamis (27/11/2025), menyebut bahwa Trump memberikan saran agar sang PM Jepang tidak memprovokasi China soal Taiwan.

    “Trump melakukan panggilan telepon dengan Takaichi dan menyarankan dia untuk tidak memprovokasi Beijing terkait masalah kedaulatan pulau tersebut,” demikian seperti dilaporkan WSJ, yang mengutip para pejabat Jepang dan AS yang mendapatkan pengarahan soal percakapan telepon kedua pemimpin itu.

    “Saran dari Trump itu sangat halus, dan dia tidak menekan Takaichi untuk menarik kembali komentarnya,” sebut WSJ dalam laporannya.

    Juru bicara kantor PM Jepang menolak untuk mengomentari laporan WSJ tersebut.

    Dalam pernyataannya membahas percakapan telepon dengan Trump, Takaichi mengatakan dirinya dan sang Presiden AS membahas percakapan Trump dengan Xi, serta hubungan kedua negara yang bersekutu tersebut.

    “Presiden Trump mengatakan bahwa kami adalah teman yang sangat dekat, dan dia menawarkan bahwa saya bebas untuk menghubunginya kapan saja,” kata Takaichi.

    Namun, menurut laporan WSJ, sejumlah pejabat Jepang menyebut “pesan itu mengkhawatirkan”.

    “Presiden (Trump) tidak ingin ketegangan terkait Taiwan membahayakan detente yang dicapai bulan lalu dengan Xi, yang mencakup janji untuk membeli lebih banyak produk pertanian dari para petani Amerika yang terdampak parah oleh perang dagang,” sebut laporan WSJ tersebut.

    China yang murka atas komentar Takaichi, telah memanggil Duta Besar Jepang di Beijing dan menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Migran Afghanistan Tembak 2 Tentara Garda Nasional, Trump: Aksi Teror!

    Migran Afghanistan Tembak 2 Tentara Garda Nasional, Trump: Aksi Teror!

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecam penembakan dua tentara Garda Nasional AS yang terjadi hanya beberapa blok dari Gedung Putih di Washington DC pada Rabu (26/11). Trump menyebut penembakan yang melukai dua tentara Garda Nasional AS itu sebagai “aksi teror”.

    Diungkapkan juga oleh Trump bahwa pelaku penembakan yang telah ditangkap merupakan seorang migran dari Afghanistan. Trump sedang berada di klub golfnya di Florida saat penembakan itu terjadi.

    “Serangan keji ini merupakan aksi jahat, aksi kebencian, dan aksi teror,” kata Trump dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (27/11/2025).

    “Itu merupakan kejahatan terhadap seluruh bangsa kita,” sebutnya.

    Trump mengonfirmasi bahwa pria yang ditahan setelah penembakan yang terjadi di dekat Gedung Putih itu merupakan “seorang warga negara asing yang memasuki negara kita dari Afghanistan”.

    Dia menyebut pelaku tiba di AS pada tahun 2021 “dengan penerbangan yang terkenal itu”, merujuk pada evakuasi warga Afghanistan yang kabur dari Taliban yang mengambil alih kekuasaan setelah AS menarik pasukannya usai 20 tahun perang.

    Trump kemudian menjanjikan agar pemerintahannya “memeriksa ulang setiap orang asing yang masuk ke negara kita dari Afghanistan” selama masa kepresidenan pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    “Kita harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menanggung pengusiran setiap orang asing dari negara mana pun yang tidak pantas berada di sini, atau menambah keuntungan bagi negara kita jika mereka tidak dapat mencintai negara kita, kita tidak menginginkan mereka,” tegasnya.

    Laporan sejumlah media AS, seperti NBC dan The Washington Post, yang mengutip sejumlah pejabat penegak hukum dan orang-orang yang mengetahui penyelidikan itu menyebutkan bahwa pelaku penembakan merupakan seorang migran Afghanistan yang masuk ke wilayah AS pada tahun 2021 lalu dan pernah tinggal di Washington. Identitas migran Afghanistan itu belum diungkap ke publik.

    Motif di balik penembakan itu belum diketahui secara jelas. Laporan NBC menyebut Biro Investigasi Federal AS (FBI) menyelidiki penembakan itu sebagai dugaan aksi terorisme.

    Direktur FBI Kash Patel mengatakan bahwa dua tentara yang ditembak itu kini berada dalam “kondisi kritis”. Keduanya disebut sebagai bagian dari pengerahan pasukan anti-kejahatan militer di seluruh AS yang diperintahkan Trump.

    Penembakan ini tercatat sebagai kekerasan paling serius terhadap Garda Nasional AS sejak Trump mulai memerintahkan pengerahan mereka ke jalanan kota-kota AS yang dikuasai Partai Demokrat tak lama setelah dia mulai masa jabatan keduanya pada Januari lalu.

    Trump, dalam pernyataan via media sosial Truth Social, menggambarkan pelaku penembakan itu sebagai “binatang”. Dia menyebut pelaku juga “terluka parah, tetapi terlepas dari itu, akan membayar harga yang sangat mahal”.

    CBS News dalam laporannya, dengan mengutip para pejabat penegak hukum AS, menyebut pelaku penembakan yang berjenis kelamin pria dan berusia 29 tahun itu menggunakan pistol untuk melakukan penyerangan tersebut.

    Penembakan itu terjadi di stasiun metro Farragut West, yang berjarak hanya dua blok dari Gedung Putih, pada Rabu (26/11) sore ketika jalanan dan pusat bisnis di sekitarnya ramai orang. Asisten kepala Kepolisian Washington DC, Jeffrey Carroll, menyebut pelaku “menyergap” korban-korbannya.

    “Dia datang dari sudut jalan, mengangkat lengannya yang menenteng senjata api, dan melepaskan tembakan ke arah sejumlah anggota Garda Nasional. Dia dengan segera ditahan oleh para anggota Garda Nasional lainnya dan para aparat penegak hukum,” tutur Carroll.

    Lihat juga Video: Taliban Klaim Tewaskan 58 Tentara Pakistan dalam Baku Tembak

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • 2 Pasukan Garda Nasional AS Ditembak di Dekat Gedung Putih, Pelaku Ditangkap

    2 Pasukan Garda Nasional AS Ditembak di Dekat Gedung Putih, Pelaku Ditangkap

    Jakarta –

    Dua pasukan Garda Nasional Amerika Serikat (AS) ditembak di dekat Gedung Putih, di pusat kota Washitong DC, Amerika Serikat. Pelaku ditangkap.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/11/2025), Kepolisian Washington mengatakan mereka telah menangkap seorang tersangka setelah dua tentara Garda Nasional ditembak beberapa blok dari Gedung Putih. Tersangka sudah ditahan.

    “Tempat kejadian perkara sudah diamankan. Satu tersangka telah ditahan,” tulis Kepolisian DC di X.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan Presiden Donald Trump telah diberi pengarahan tentang situasi tragis tersebut. Kristi memantau kondisi dua Garda Nasional yang ditembak tersebut.

    “Mari bergabung dengan saya dalam mendoakan dua anggota Garda Nasional yang baru saja ditembak beberapa saat yang lalu di Washington DC,” ujar Kristi Noem di X.

    (whn/whn)

  • Ancaman China Bikin Taiwan Jor-joran di Anggaran Pertahanan

    Ancaman China Bikin Taiwan Jor-joran di Anggaran Pertahanan

    Taipei –

    Pemerintah Taiwan mengajukan anggaran pertahanan tambahan sebesar NTD 1,25 triliun atau setara Rp 664 triliun. Anggaran besar itu ditujukan untuk mempertahankan diri di tengah menguatnya ancaman China.

    Dilansir Channel News Asia, Rabu (26/11/2025), pengajuan anggaran besar itu diumumkan langsung oleh Presiden Taiwan, Lai Ching-te, dalam konferensi pers di kantor kepresidenan Taiwan.

    China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama 5 tahun terakhir. Klaim China itu ditolak mentah-mentah oleh Taipei.

    Peningkatan anggaran itu juga terjadi ketika Taiwan menghadapi desakan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sendiri. Pada Agustus lalu, Lai mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

    Saat mengumumkan paket anggaran pertahanan tambahan itu, Lai menyebut sejarah telah membuktikan upaya berkompromi dalam menghadapi agresi tidak akan menghasilkan apa-apa selain ‘perbudakan’.

    “Tidak ada ruang untuk kompromi terkait keamanan nasional. Kedaulatan nasional dan nilai-nilai inti kebebasan serta demokrasi merupakan fondasi bangsa kita,” ucap Lai.

    Lai pertama kali mengumumkan rencana belanja baru itu dalam tulisan opini pada surat kabar terkemuka AS, Washington Post, pada Selasa (25/11) waktu setempat. Dalam pernyataannya, dia menegaskan Taiwan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri.

    “Ini merupakan perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan-nya China’,” sebutnya, sembari menyebut persoalannya bukan sekadar perjuangan ideologis atau perselisihan tentang ‘penyatuan versus kemerdekaan’.

    Anggaran tambahan itu, sebut Lai dalam tulisan opininya, akan digunakan untuk ‘akuisisi senjata-senjata baru yang signifikan dari AS, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan’.

    Dia mengatakan anggaran itu juga akan mempercepat pengembangan apa yang disebut ‘T-Dome’ yang merupakan sistem pertahanan udara berlapis. Dia menyebut ‘T-Dome’ akan ‘membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi’.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China beberapa pekan terakhir menyusul pernyataan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika serangan Beijing terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pengumuman ini juga menyusul persetujuan AS, pada awal bulan ini, untuk penjualan suku cadang dan komponen militer senilai USD 300 juta dalam penjualan militer pertama Washington kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

    Sebar Panduan Krisis ke Warga

    Selain soal anggaran pertahanan, Taiwan juga telah merilis panduan krisis dalam menghadapi ancaman bencana alam dan invasi China. Dilansir AFP, panduan itu dibagikan kepada jutaan rumah di seluruh wilayahnya.

    Panduan tersebut menjelaskan cara-cara menghadapi situasi krisis jika terjadi serangan udara dan bencana alam yang menghancurkan. Pemerintah Taiwan mulai menyelipkan booklet berwarna oranye setebal 32 halaman itu ke bawah pintu rumah dan ke dalam kotak surat warganya pada awal bulan ini.

    Upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi bahaya yang mungkin terjadi. Para pengkritik menyebut buku panduan krisis itu sebagai pemborosan uang pajak.

    Panduan berjudul ‘Jika Terjadi Krisis’ itu menjadi bagian dari upaya Presiden Taiwan, Lai Ching-te, untuk mempersiapkan 23 juta jiwa penduduk Taiwan menghadapi bencana atau konflik yang mungkin terjadi. Panduan itu memberikan saran tentang segala hal, mulai dari cara menyiapkan ‘tas darurat’ hingga apa yang harus dilakukan ketika sirene serangan udara berbunyi. Panduan itu juga berisi cara memberikan pertolongan pertama.

    Panduan itu memberikan peringatan soal ‘pasukan asing yang bermusuhan’ yang dapat menggunakan disinformasi untuk melemahkan tekad mereka dalam mempertahankan Taiwan jika China menyerang.

    “Jika terjadi invasi militer ke Taiwan, klaim apa pun bahwa pemerintah telah menyerah atau bahwa negara telah dikalahkan adalah salah,” tegas panduan krisis itu.

    Lihat juga Video: China Desak PM Jepang Tarik Pernyataan Terkait Taiwan

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Putra Mahkota Saudi Tolak Desakan Trump untuk Normalisasi dengan Israel

    Putra Mahkota Saudi Tolak Desakan Trump untuk Normalisasi dengan Israel

    Washington DC –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), menolak desakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergerak maju menuju normalisasi hubungan dengan Israel dalam pertemuan puncak keduanya baru-baru ini di Gedung Putih.

    Penolakan MBS itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (26/11/2025), dilaporkan oleh media Axios yang mengutip sejumlah pejabat AS yang enggan disebut namanya.

    Pembahasan di Gedung Putih pekan lalu, menurut laporan Axios, menyentuh soal keinginan Washington agar Riyadh bergabung dengan perjanjian perdamaian regional yang semakin luas, Abraham Accords, yang mengatur normalisasi dengan Tel Aviv.

    Namun, MBS dengan tegas menegaskan kembali posisi Saudi sejak lama bahwa normalisasi apa pun bergantung pada penerimaan Israel terhadap solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 silam, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    “Putra Mahkota Saudi menanggapi dengan tegas permintaan Trump dan memegang teguh posisinya,” sebut Axios dalam laporannya, sembari menambahkan bahwa dua pejabat AS menggambarkan MBS sebagai “pemimpin yang kuat”.

    “Selama pertemuan 18 November, Trump merupakan pihak yang mengangkat isu tersebut dan mendesak keras MBS untuk bergabung dengan Abraham Accords,” demikian dilaporkan Axios, yang mengutip sejumlah pejabat AS.

    “Pada saat itu, percakapan menjadi tegang. Saat Trump menekannya, MBS menekan balik,” imbuh laporan Axios tersebut.

    MBS tiba di Washington DC dalam kunjungan kerja resmi pada 18 November pekan lalu, atas arahan Raja Salman bin Abdulaziz, menyusul undangan dari Trump. Keduanya menggelar pembicaraan di Ruang Oval Gedung Putih, setelah MBS mendapatkan sambutan sangat hangat oleh Trump.

    Dalam konferensi pers yang digelar usai pembicaraan itu, MBS mengatakan negaranya ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords yang digagas Trump. Tetapi, MBS menegaskan bahwa status negara Palestina menjadi kunci dalam terjalinnya hubungan dengan Israel.

    Dikatakan oleh MBS bahwa diperlukan “jalan yang jelas” menuju pembentukan negara Palestina, sebelum normalisasi bisa dilakukan.

    Ketika didesak oleh Trump, yang mengatakan bahwa tamunya memiliki “perasaan yang sangat baik” terhadap Abraham Accords, sang Putra Mahkota Saudi mengatakan bahwa: “Kami menginginkan perdamaian bagi Israel. Kami menginginkan perdamaian bagi Palestina.”

    “Kami ingin mereka hidup berdampingan secara damai di kawasan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan hal tersebut,” tegas MBS.

    Riyadh telah berulang kali menggarisbawahi perlunya resolusi yang adil, yang dimulai dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan pada akhirnya mengarah pada perdamaian regional yang komprehensif juga langgeng.

    Lihat juga Video: Jelang Perdamaian Israel-Arab Saudi dan Harapan Era Baru di Timur Tengah

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tangkal Ancaman China, Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Rp 664 T

    Tangkal Ancaman China, Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Rp 664 T

    Taipei –

    Pemerintah Taiwan akan mengajukan anggaran pertahanan tambahan sebesar NT$ 1,25 triliun, atau setara Rp 664 triliun, sebagai bentuk penegasan tekad dalam mempertahankan diri menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari China.

    Hal tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (26/11/2025), diumumkan langsung oleh Presiden Lai Ching-te dalam konferensi pers di kantor kepresidenan Taiwan pada Rabu (26/11) waktu setempat.

    China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama lima tahun terakhir untuk menegaskan klaimnya, yang ditolak mentah-mentah oleh Taipei.

    Ketika Taiwan menghadapi desakan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sendiri, Lai mengatakan pada Agustus lalu bahwa dirinya mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

    Saat mengumumkan paket anggaran pertahanan tambahan itu, Lai menyebut sejarah telah membuktikan bahwa upaya berkompromi dalam menghadapi agresi tidak akan menghasilkan apa-apa selain “perbudakan”.

    “Tidak ada ruang untuk kompromi terkait keamanan nasional,” tegasnya.

    “Kedaulatan nasional dan nilai-nilai inti kebebasan serta demokrasi merupakan fondasi bangsa kita,” ucap Lai.

    Lai pertama kali mengumumkan rencana belanja baru itu dalam tulisan opini pada surat kabar terkemuka AS, Washington Post, pada Selasa (25/11) waktu setempat. Dalam pernyataannya, dia menegaskan bahwa Taiwan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri.

    “Ini merupakan perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan-nya China’,” sebutnya, sembari menyebut persoalannya bukan sekadar perjuangan ideologis atau perselisihan tentang “penyatuan versus kemerdekaan”.

    Anggaran tambahan itu, sebut Lai dalam tulisan opininya, akan digunakan untuk “akuisisi senjata-senjata baru yang signifikan dari AS, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan”.

    Dia mengatakan akan mempercepat pengembangan apa yang disebut “T-Dome” — sistem pertahanan udara berlapis — yang akan “membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi”.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China beberapa pekan terakhir, menyusul pernyataan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika serangan Beijing terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang.

    Pengumuman ini juga menyusul persetujuan AS, pada awal bulan ini, untuk penjualan suku cadang dan komponen militer senilai US$ 300 juta dalam penjualan militer pertama Washington kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

    Lihat juga Video: China Marah AS Masih ‘Main Api’ dengan Taiwan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Laporkan Kematian Pertama pada Manusia Akibat Flu Burung H5N5, CDC Beri Imbauan Ini

    AS Laporkan Kematian Pertama pada Manusia Akibat Flu Burung H5N5, CDC Beri Imbauan Ini

    Jakarta –

    Seorang warga Washington meninggal akibat komplikasi infeksi flu burung dengan strain yang sebelumnya belum pernah dilaporkan pada manusia, demikian disampaikan Departemen Kesehatan negara bagian tersebut pada Jumat.

    Pasien merupakan seorang lansia dengan kondisi kesehatan yang mendasari. Ia sempat dirawat di rumah sakit dan menjalani pengobatan untuk infeksi influenza avian H5N5.

    “Orang tersebut memelihara sekumpulan unggas campuran di halaman rumahnya,” demikian pernyataan dari Departemen Kesehatan Negara Bagian Washington.

    Kasus ini merupakan laporan pertama flu burung pada manusia di AS dalam sembilan bulan terakhir, serta hanya kematian manusia kedua akibat virus tersebut di Amerika Serikat. Meski begitu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyatakan bahwa risiko terhadap masyarakat umum masih rendah.

    Pejabat kesehatan terus memantau orang-orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien. Hingga kini, tidak ada individu lain yang dinyatakan positif flu burung, dan belum ditemukan bukti penularan antarmanusia.

    Imbauan CDC soal Flu Burung

    Flu burung telah menginfeksi burung liar di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun, wabah terbaru di Amerika Serikat yang dimulai pada Januari 2022 menunjukkan pola penyebaran yang lebih luas pada mamalia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Menurut CDC, sebanyak 70 kasus flu burung pada manusia telah dilaporkan di AS selama wabah ini. Seorang lansia dengan penyakit penyerta juga meninggal pada Januari setelah terinfeksi flu burung.

    Meski beberapa kasus tergolong berat, CDC menyebut sebagian besar orang yang terinfeksi hanya mengalami gejala ringan, seperti mata merah dan demam. Mayoritas pasien adalah mereka yang bekerja dekat dengan hewan.

    Tercatat 41 kasus terjadi pada pekerja peternakan sapi, 24 kasus pada pekerja unggas, sementara dua kasus lainnya memiliki riwayat paparan hewan yang tidak dirinci CDC. Pada tiga kasus, sumber paparannya tidak diketahui.

    CDC merekomendasikan agar siapa pun yang bekerja dekat dengan hewan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai serta berhati-hati saat berhadapan dengan kotoran hewan. Pejabat kesehatan juga menyarankan kewaspadaan saat membersihkan tempat makan burung atau area lain yang terpapar kotoran burung. Hindari kontak dengan satwa liar yang sakit atau mati.

    Departemen Kesehatan Washington juga menyarankan vaksinasi flu bagi individu yang mungkin bersentuhan dengan burung liar maupun peliharaan. Meskipun vaksin influenza musiman tidak dapat melindungi dari flu burung, vaksin tersebut dapat mengurangi kemungkinan kecil seseorang terinfeksi kedua virus sekaligus, situasi yang berpotensi membuat virus flu burung bermutasi menjadi lebih mudah menular antar manusia.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: 130 Ribu Unggas di Peternakan Jerman Dimusnahkan Imbas Flu Burung”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/suc)

  • Trump Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris, Israel Senang

    Trump Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris, Israel Senang

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses penetapan cabang-cabang tertentu dari Ikhwanul Muslimin, organisasi Islam berpengaruh yang didirikan di Mesir, sebagai organisasi teroris asing dan teroris global yang ditetapkan secara khusus.

    Penetapan yang akan memberikan sanksi terhadap salah satu organisasi Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia Arab itu, mendapat sambutan baik Israel.

    Perintah eksekutif Trump itu, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (25/11/12025), secara spesifik menyebutkan cabang-cabang kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania.

    Disebutkan dalam perintah eksekutif Trump tersebut bahwa cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu “terlibat dalam atau memfasilitasi dan mendukung kekerasan dan kampanye destabilisasi yang merugikan wilayah mereka sendiri, warga negara Amerika Serikat, dan kepentingan Amerika Serikat”.

    Dalam perintah eksekutifnya, menurut lembar fakta Gedung Putih, Trump menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio dan Menteri Keuangan (Menkeu) Scott Bessent untuk melanjutkan penetapan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu dalam waktu 45 hari ke depan.

    Pemerintah Trump menuduh cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di ketiga negara itu mendukung atau mendorong serangan kekerasan terhadap Israel dan sekutu-sekutu AS lainnya, atau memberikan dukungan material kepada kelompok Hamas.

    “Presiden Trump mengkonfrontasi jaringan transnasional Ikhwanul Muslimin, yang memicu terorisme dan kampanye destabilisasi terhadap kepentingan dan sekut-sekutu AS di Timur Tengah,” sebut lembar fakta Gedung Putih tersebut.

    Penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing oleh AS akan memungkinkan Washington untuk mengambil tindakan hukum, seperti membekukan aset apa pun yang mungkin dimiliki kelompok itu di wilayah AS dan menolak masuknya anggota kelompok tersebut.

    Langkah AS ini disambut baik oleh Israel. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Danny Danon, melontarkan pujian untuk Washington.

    “Ini merupakan keputusan penting, tidak hanya bagi negara Israel, tetapi juga bagi negara-negara Arab tetangga yang menderita akibat terorisme Ikhwanul Muslimin selama beberapa dekade,” kata Danon dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (24/11).

    Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi pan-Islamis yang didirikan di Mesir tahun 1928 silam. Organisasi ini awalnya dibentuk sebagai gerakan politik Islam untuk melawan penyebaran gagasan sekuler dan nasionalis.

    Organisasi ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lainnya di dunia Arab, menjadi pemain utama, tetapi seringkali beroperasi secara rahasia.

    Pendiri Ikhwanul Muslimin, seorang guru sekolah asal Mesir, Hassan al-Banna, meyakini bahwa menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat dapat memungkinkan dunia Muslim untuk melawan kolonialisme Barat.

    Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai kelompok teroris di beberapa negara lainnya, seperti Mesir, Arab Saudi, Rusia, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Donald Trump Tak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Setelan Kalem Zelensky Usai Disebut Trump Tak Tahu Terima Kasih

    Setelan Kalem Zelensky Usai Disebut Trump Tak Tahu Terima Kasih

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Ukraina tidak tahu terima kasih terkait rencana mengakhiri perang dengan Rusia. Begini tanggapan kalem Zelensky.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (24/11/2025), komentar Trump itu disampaikan setelah Zelensky menolak untuk menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan AS untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Rencana perdamaian 28 poin itu dinilai banyak memenuhi tuntutan Moskow, termasuk yang mengharuskan Kyiv menyerahkan beberapa wilayahnya.

    Trump melontarkan serangan terhadap pemimpin Ukraina yang disebutnya “tidak mengungkapkan rasa terima kasih”, bahkan saat pasokan senjata AS terus mengalir ke Kyiv.

    “‘KEPEMIMPINAN’ UKRAINA TIDAK MENGUNGKAPKAN RASA TERIMA KASIH SAMA SEKALI ATAS UPAYA-UPAYA KITA,” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social pada Minggu (23/11) waktu setempat.

    “DAN EROPA TERUS MEMBELI MINYAK DARI RUSIA. AS TERUS MENJUAL SENJATA DALAM JUMLAH BESAR KEPADA NATO, UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KE UKRAINA,” sebutnya dalam postingan dengan menggunakan huruf kapital.

    Trump juga menyalahkan mantan Presiden Joe Biden, yang disebutnya gagal mencegah perang antara Rusia dan Ukraina yang “dahsyat dan mengerikan”. Trump menilai perang tersebut tidak seharusnya terjadi.

    “SAYA MEWARISI PERANG YANG SEHARUSNYA TIDAK PERNAH TERJADI, PERANG YANG MERUGIKAN SEMUA ORANG, TERUTAMA JUTAAN ORANG YANG TEWAS DENGAN SANGAT TIDAK PERLU,” ucapnya.

    Respons Kalem Zelensky

    Zelensky kemudian merespons tuduhan Trump itu. Dia menegaskan Ukraina berterima kasih kepada AS, dan khususnya Trump, atas semua upaya yang bertujuan membantu Kyiv.

    “Ukraina berterima kasih kepada Amerika Serikat, kepada setiap hati warga Amerika, dan khususnya kepada Presiden Trump atas bantuan, yang dimulai dengan (rudal) Javelin, yang telah menyelamatkan nyawa warga Ukraina,” ucap Zelensky dalam postingan Telegram setelah Trump melontarkan tuduhannya.

    Zelensky juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Eropa dan negara-negara G7 serta G20 atas bantuan mereka, dengan mengatakan bahwa upaya untuk mempertahankan dukungan ini sangatlah penting.

    “Inilah sebabnya kami bekerja dengan sangat hati-hati di setiap poin, setiap langkah menuju perdamaian. Semuanya harus dikerjakan dengan benar agar kita benar-benar dapat mengakhiri perang ini dan mencegah perang terulang kembali,” ujarnya.

    Pada Minggu (23/11) kemarin, para pejabat Ukraina, AS, dan Eropa melakukan pertemuan di Jenewa, Swiss, untuk membahas rencana perdamaian usulan Washington demi mengakhiri perang.

    Pertemuan ini digelar setelah Zelensky sebelumnya menolak rencana perdamaian itu. Dia menyebut rencana itu memberikan “pilihan yang sangat sulit” bagi Ukraina.

    Berdasarkan rencana perdamaian usulan AS tersebut, Ukraina harus menyerahkan sebagian wilayah timurnya kepada Rusia, memangkas jumlah pasukan militernya, dan berjanji untuk tidak pernah bergabung NATO.

    Trump, pada Jumat (21/11), memberikan Zelensky batas waktu hingga 27 November mendatang untuk menyetujui rencana perdamaian itu.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)