kab/kota: Washington

  • 9
                    
                        Siapa Indroyono Soesilo? Nama yang Diisukan Jadi Calon Dubes RI di AS
                        Nasional

    9 Siapa Indroyono Soesilo? Nama yang Diisukan Jadi Calon Dubes RI di AS Nasional

    Siapa Indroyono Soesilo? Nama yang Diisukan Jadi Calon Dubes RI di AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pimpinan
    DPR
    angkat bicara soal isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengusulkan nama Dwisuryo
    Indroyono Soesilo
    sebagai calon Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS.
    Ketua DPR
    Puan Maharani
    maupun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tidak menjawab secara gamblang terkait isu diusulkannya nama Indroyono Soesilo.
    “Benar enggak ya,” singkat Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
    Diketahui, posisi Dubes Indonesia untuk AS sudah kosong hampir dua tahun. Rosan Roeslani menjadi nama terakhir yang menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS di KBRI Washington DC.
    Sejak 17 Juli 2023, Rosan ditarik Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu untuk menempati jabatan Wakil Menteri BUMN.
    Lantas, siapa Indroyono Soesilo yang namanya mencuat untuk mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS yang sudah kosong selama hampir dua tahun? Berikut profil singkatnya:
    Dwisuryo Indroyono Soesilo merupakan pria kelahiran 27 Maret 1955 yang pernah menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
    Namun, ia menduduki posisi tersebut kurang dari setahun, sejak 27 Oktober 2014-12 Agustus 2015 dan digantikan oleh Rizal Ramli.
    Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo merupakan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan.
    Dari pendidikan, ia merupakan lulusan S1 Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1979. Kemudian mengambil S2 di Jurusan Remote Sensing/Penginderaan Jauh Universitas Michigan, AS.
    Untuk S3, Indroyono Soesilo merupakan lulusan Jurusan Geologic Remote Sensing/Geologi Universitas Iowa, AS, pada 1987.
    Indroyono Soesilo sendiri merupakan anak dari Soesilo Soedarman, yang pernah menjadi Dubes Indonesia untuk AS pada 1986–1988.
    Soesilo Soedarman sendiri merupakan sosok yang pernah menduduki kursi menteri di pemerintahan Soeharto, seperti Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deal! Trump Turunkan Tarif Impor Vietnam Jadi 20%, Bagaimana Nasib RI?

    Deal! Trump Turunkan Tarif Impor Vietnam Jadi 20%, Bagaimana Nasib RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dagang baru dengan Vietnam yang secara signifikan menurunkan tarif impor menjadi 20%, lebih rendah dari yang dijanjikan sebelumnya, dalam upaya meredakan ketegangan menjelang tenggat kebijakan tarif besar-besaran yang dijadwalkan berlaku pada 9 Juli mendatang.

    Presiden Donald Trump pada Rabu (2/7/2025) waktu setempat menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil dari pembicaraan langsungnya dengan pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam.

    “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa saya baru saja membuat kesepakatan dagang dengan Republik Sosialis Vietnam,” tulis Trump di platform Truth Social.

    Menurut Trump, barang-barang ekspor dari Vietnam kini akan dikenai tarif 20%, jauh lebih rendah dibandingkan rencana tarif 46% yang diumumkan pada April lalu. Namun, barang-barang yang dikirim ulang dari negara ketiga, seperti China melalui Vietnam, akan tetap dikenai tarif lebih tinggi sebesar 40%.

    Trump juga menambahkan bahwa Vietnam akan menerima barang-barang asal AS tanpa bea masuk alias tarif 0%.

    Sementara itu, pemerintah Vietnam dalam pernyataannya membenarkan telah menyepakati sebuah kerangka kerja perdagangan bersama dengan AS, namun tidak merinci angka-angka tarif seperti yang disebutkan oleh Trump.

    Pemerintah Hanoi menyebutkan bahwa mereka akan memberikan akses pasar yang lebih menguntungkan untuk barang-barang AS, termasuk mobil bermesin besar.

    Kesepakatan ini datang hanya beberapa hari sebelum tenggat 9 Juli, di mana Trump berencana menaikkan tarif impor terhadap sebagian besar barang dari negara-negara mitra dagang utama AS jika kesepakatan bilateral belum tercapai. Kebijakan ini menjadi salah satu ciri khas ekonomi Trump yang kontroversial dan berdampak global.

    Sejak Trump memberlakukan tarif terhadap ratusan miliar dolar barang asal China pada masa jabatan pertamanya (2017-2021), perdagangan AS dengan Vietnam melonjak drastis.

    Data dari Biro Sensus AS menunjukkan ekspor Vietnam ke AS meningkat hampir tiga kali lipat dari kurang dari US$50 miliar pada 2018 menjadi sekitar US$137 miliar pada 2024. Namun, ekspor AS ke Vietnam hanya naik sekitar 30% dalam periode yang sama.

    Lonjakan tersebut didorong oleh perusahaan-perusahaan AS yang mencari jalan alternatif untuk menghindari tarif tinggi atas produk asal China. Banyak perusahaan memindahkan proses akhir produksi ke Vietnam sebelum mengirimkannya ke AS, strategi yang dikenal sebagai transshipment.

    “Transshipment adalah istilah yang samar dan sering dipolitisasi dalam penegakan perdagangan. Bagaimana ia didefinisikan dan diterapkan akan membentuk masa depan hubungan dagang AS-Vietnam,” ujar Dan Martin, penasihat bisnis di Dezan Shira & Associates, dikutip dari Reuters.

    Kesepakatan dengan Vietnam menjadi dorongan politik penting bagi Trump, yang tengah berupaya menyelesaikan kesepakatan dagang dengan lebih dari selusin negara sebelum kebijakan tarif baru berlaku.

    Sejauh ini, kesepakatan dengan negara lain seperti Inggris, India, dan China hanya bersifat terbatas dan belum menyentuh akar perbedaan. Perundingan dengan Jepang bahkan dikabarkan mengalami kebuntuan.

    Perundingan dengan Indonesia, yang menghadapi tarif 32%, juga belum menghasilkan kata sepakat.

    Menurut lembaga kajian CSIS, kebijakan Trump yang semula akan memberlakukan tarif 46% sempat menimbulkan kekhawatiran di Hanoi bahwa Vietnam akan kehilangan daya saing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Langkah tersebut juga dinilai bisa mengganggu kepercayaan dan kerja sama keamanan antara kedua negara.

    “Jika Trump tetap pada tarif 46%, itu akan merugikan Vietnam secara kompetitif, khususnya di Asia Tenggara,” kata Murray Hiebert, peneliti senior Program Asia Tenggara di CSIS.

    “Hal ini bisa menggerus kepercayaan Vietnam pada AS dan membuat mereka mengurangi kerja sama keamanan dengan Washington, terutama di saat China mengalihkan perhatiannya dari Vietnam ke Filipina di Laut China Selatan.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Belum Ada Kata Sepakat, RI Kirim Tawaran Baru Negosiasi Tarif ke AS

    Belum Ada Kata Sepakat, RI Kirim Tawaran Baru Negosiasi Tarif ke AS

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia sudah memberikan penawaran kedua (second offer) kepada Amerika Serikat (AS). Proposal ini menjadi respons lanjutan dari Indonesia kepada AS atas proposal negosiasi tarif sebelumnya.

    Untuk diketahui, tenggat waktu (deadline) penundaan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 8-9 Juli 2025. Airlangga mengatakan, Pemerintah Indonesia masih terus melakukan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS).

    “(Proposal) lanjutan dari pembicaraan, karena kita sudah memberikan proposal, ada counter proposal, kemudian kita kirim proposal lagi,” ungkap Airlangga saat ditemui selepas acara peluncuran ALFI Convex 2025, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Sementara itu, Airlangga Hartarto, membidik angka 0% pada tarif resiprokal yang dikenakan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

    Airlangga mengatakan, target dari second offer ini yaitu agar Indonesia tidak dikenakan tarif resiprokal AS. Namun, Airlangga bilang, semuanya akan kembali ke kebijakan dari AS.

    “Tentu kita ingin agar tarif resiprokal tidak dikenakan terhadap Indonesia. (Sampai nol) ya, tapi tentu mereka punya kebijakan tersendiri,” ungkapnya lanjut.

    Menurut catatan detikcom, Tim negosiasi dari Indonesia juga siaga di Washington DC agar bisa merespons dengan cepat jika ada hal-hal yang diperlukan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah berbicara dengan USTR Secretary of Commerce dan Secretary of Treasury.

    Salah satu yang ditawarkan Indonesia ke AS adalah investasi di sektor critical mineral atau mineral kritis. Dalam penawaran investasi ini turut melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)

    (eds/eds)

  • Turki Gunakan Masjid Demi Pengaruh Politik di Balkan Barat

    Turki Gunakan Masjid Demi Pengaruh Politik di Balkan Barat

    Jakarta

    Dengan menara setinggi 50 meter dan kapasitas 8.000 jamaah, Masjid Namazgah di ibu kota Albania, Tirana, termasuk bangunan Islam paling megah di Balkan Barat. Kompleks itu dibangun dengan anggaran 30 juta Euro atau sekitar setengah triliun Rupiah, dan sepenuhnya dibiayai Diyanet, lembaga dakwah Islam asal Turki.

    Tidak heran, jika desain Masjid Namazgah dibuat mirip dengan Masjid Biru di Istabul.

    Adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sendiri yang datang meresmikan sepuluh tahun silam. Di Tirana, dia saat itu menandatangani perjanjian kerja sama pertanian dan pendidikan, serta menghibahkan sejumlah drone tempur kepada pemerintah Albania.

    Diyanet tidak hanya membiayai konstruksi, tapi juga ikut menentukan pembentukan dewan pengelola masjid. Ketika Masjid Namazgah beberapa tahun silam secara resmi menunjuk imam asal Turki, skeptisme dan penolakan sontak datang dari masyarakat Albania.

    Masjid sebagai instrumen politik

    Sebelum pembangunan Masjid Namazgah dimulai, dua bangunan keagamaan besar sudah lebih dulu berdiri di ibu kota Albania, Tirana, yakni sebuah katedral Katolik yang diresmikan tahun 2001 dan katedral Ortodoks pada 2014.

    Pada masa rezim komunis di bawah Enver Hoxha, Albania mendeklarasikan diri sebagai negara ateis pertama di dunia. Sejak 1967, segala bentuk agama dilarang dan institusi keagamaan ditutup secara total, hingga akhirnya runtuhnya Uni Sovyet 1990.

    Kini, Masjid Namazgah berdiri sebagai simbol kebangkitan Islam sekaligus alat diplomasi. “Masjid ini menunjukkan bagaimana Turki memainkan peran sebagai kekuatan regional di Balkan Barat dengan memperluas pengaruhnya lewat pembangunan masjid,” ujar Natalie Clayer, peneliti sosial dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris.

    Pembangunan masjid sempat dihentikan

    Kepentingan Ankara dalam proyek ini tampak jelas. Pembangunan Masjid Namazgah sempat dihentikan selama dua tahun, dari 2017 hingga 2019, karena pemerintah Turki meminta Albania mengekstradisi beberapa orang yang dituduh memiliki keterkaitan dengan gerakan Gülen, yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta gagal di Turki pada 2016.

    Presiden Recep Tayyip Erdoan, yang menyalahkan tokoh agama Fethullah Gülen atas upaya kudeta tersebut, mengejar para pengikutnya baik di dalam maupun luar negeri. Pekerjaan konstruksi baru dilanjutkan setelah ekstradisi dilakukan.

    Turki geser duit Saudi

    Meskipun pendanaan pembangunan masjid sering berasal dari luar negeri, inisiatif awal biasanya datang dari komunitas lokal yang turut menyumbang dana. Namun dalam proyek-proyek besar di ibu kota, seperti Masjid Namazgah, Clayer menyebut bahwa biasanya ada kepentingan dari aktor nasional dan asing.

    “Prestise negara, kebutuhan komunitas Muslim, pencarian jati diri nasional, hingga dinamika antaragama semua berperan dalam proses pembangunan serta pemilihan gaya arsitektur rumah ibadah,” jelasnya.

    Kini, Turki menjadi pemain utama dalam pembiayaan masjid di Balkan Barat – posisi yang dulunya ditempati Arab Saudi. Saat perang Bosnia (1992–1995), sekitar 600 masjid hancur dan ratusan lainnya rusak. Setelah perang berakhir pada 1995, Saudi menjadi sponsor utama dalam upaya rekonstruksi.

    Tapi, sejak serangan 11 September 2001 dan naiknya Erdoan ke tampuk kekuasaan pada 2002, Turki mulai mengambil alih peran tersebut secara bertahap.

    Arab Saudi bergeser ke arah nasionalisme

    Di bawah kepemimpinan de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi kini lebih memprioritaskan pelestarian masjid bersejarah di dalam negeri. Melalui visi “Vision 2030”, Riyadh mengarahkan fokus pada warisan budaya nasional ketimbang ekspor ideologi keagamaan.

    “Wahhabisme kini bukan lagi titik pusat kebijakan luar negeri Arab Saudi,” ujar Kristin Smith Diwan dari Arab Gulf States Institute, Washington D.C. Bahkan, Bin Salman dalam pidato TV tahun 2021 menyebut Wahhabisme sebagai ajaran yang “telah usang”.

    Dari masjid ke mega proyek

    Turki tak sekadar mengekspor pengaruh lewat pembangunan masjid, kata Rebecca Bryant, antropolog budaya dari Universitas Utrecht. Dia menyebut strategi pembiayaan proyek di luar negeri sebagai “imperialisme infrastruktur”. Masjid hanya satu bagian dari proyek ambisius Turki yang mencakup rel kereta api, pelabuhan, hotel, pusat perbelanjaan, hingga kawasan pemerintahan.

    “Investasi Turki menjangkau dari Sarajevo hingga Batumi, dari Astana di Kazakhstan hingga Senegal,” terang Bryant. Bahkan, skyline futuristik Astana sebagian besar dibangun oleh kontraktor Turki. Banyak proyek, lanjutnya, diberikan kepada perusahaan yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan Erdoan.

    Bryant mencontohkan mega proyek yang diresmikan Erdoan pada Mei 2024 di bagian Turki dari Nikosia, ibu kota Siprus Utara. Kompleks itu terdiri dari istana presiden, gedung parlemen, hotel mewah, dan masjid—yang pada saat peresmian belum sepenuhnya selesai.

    “Bangunan-bangunan ini bukan sekadar infrastruktur, tapi ruang geopolitik di mana Turki mengekspresikan visinya tentang masa depan,” kata Bryant.

    Retorika ‘takdir bersama’

    Erdogan kerap mengaitkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dengan ikatan etnis, agama, atau sejarah. Dia menggunakan narasi “persaudaraan” dan “takdir bersama” sebagai keturunan bangsa Türk untuk memperkuat legitimasi keterlibatan Turki di luar negeri.

    Lewat proyek-proyek monumental ini, pesan yang ingin disampaikan jelas, “Kami adalah masa depan. Kami lebih modern daripada Barat,” kata antropolog Bryant.

    Dengan demikian, pembangunan masjid tak lagi sekadar urusan ibadah. Ia menjadi simbol visi masa depan Turki—di mana orientasi kemajuan tidak lagi berpusat pada Barat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Geregetan dengan Trump, Elon Musk Ancam Bikin Partai Sendiri!

    Geregetan dengan Trump, Elon Musk Ancam Bikin Partai Sendiri!

    Jakarta

    Usai pecah kongsi dengan Donald Trump, orang terkaya di dunia ini tampaknya telah menetapkan pikirannya untuk memulai usaha baru: Mendirikan partai politiknya sendiri.

    Saat keretakan hubungannya dengan Presiden AS Donald Trump ini terus terpampang nyata di depan publik, Elon Musk kembali melampiaskan penentangannya terhadap apa yang disebut “Big Beautiful Bill,” – sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak dan belanja, yang menurutnya akan merusak mantra efisiensi yang ingin ditanamkannya di Washington.

    Musk bahkan memperingatkan anggota parlemen kubu Republik yang meloloskan RUU tersebut bahwa ia akan mencalonkan kandidat melawan mereka dalam pemilu pendahuluan tahun depan.

    Dan ia juga mengancam sistem dua partai AS yang lebih luas dengan janji akan membentuk faksi sendiri. “Jika RUU belanja yang gila ini disahkan, Partai Amerika akan dibentuk keesokan harinya,” tulisnya di X. “Negara kita membutuhkan alternatif untuk unipartai Demokrat-Republik, sehingga rakyat benar-benar memiliki SUARA.”

    Partai ketiga yang benar-benar kompetitif akan menjungkirbalikkan dominasi Demokrat-Republik selama lebih dari satu abad di semua tingkat pemerintahan.

    Tapi meskipun ada puluhan partai kecil yang sudah ada di seluruh AS selama puluhan tahun, sangat sedikit yang benar-benar mendekati atau bisa menyaingi dominasi dua partai besar itu.

    Partai Libertarian, yang didirikan pada tahun 1971, adalah yang terbesar ketiga di Amerika. Berkampanye untuk pasar bebas, pemerintahan kecil, dan kebebasan pribadi. Partai ini memiliki kinerja pemilihan presiden terbaiknya pada tahun 2016 dengan kandidat Gary Johnson, yang memenangkan 3,27% suara nasional.

    Partai Hijau adalah partai lama lainnya yang telah mencalonkan kandidat dalam pemilihan negara bagian dan federal. Seperti Libertarian, partai ini juga tidak memiliki kursi di pemerintahan.

    Daftar yang lengkap

    Sifat dasar sistem politik Amerika adalah prinsip “pemenang mengambil semuanya” melalui penggunaan sistem pemungutan suara “first past the post” yang meluas. Hal ini memberikan kemenangan bagi kandidat dengan suara terbanyak — yang hampir selalu dimenangkan Partai Republik atau Demokrat.

    Ada faktor lain yang menghambat keberhasilan partai ketiga, demikian menurut Bernard Tamas, seorang ilmuwan politik di Valdosta State University, AS, yang telah banyak menulis tentang subjek tersebut.

    Tamas mengatakan bahwa sangat penting bagi partai ketiga untuk memanfaatkan keresahan rakyat — sejumlah besar orang yang tidak puas dengan pilihan politik saat ini — dan membangun gerakan akar rumput yang kuat.

    “Salah satu masalah terbesar dengan partai-partai yang muncul adalah bahwa mereka tidak benar-benar memanfaatkan kemarahan itu,” ujar Tamas. Sebaliknya, partai-partai baru “cenderung lebih plin-plan dan [tidak] benar-benar berfokus pada dorongan kuat untuk perubahan.”

    Memanfaatkan akar rumput penting, begitu pula cuan

    Partai-partai menghabiskan miliaran dolar untuk membuat kandidat mereka terpilih. Menurut pengawas donasi OpenSecrets, hampir $16 miliar dihabiskan untuk pemilihan presiden dan kongres AS tahun 2024.

    Musk sendiri adalah donor terbesar dalam siklus pemilihan 2023-2024. Ia memberikan lebih dari $291 juta kepada Partai Republik, tersebar di berbagai kompetisi pemenangan pemilu.

    Dana kampanye yang besar membantu partai “mendapatkan suara” — misalnya untuk membeli materi iklan dan kampanye yang memperkenalkan kandidat kepada publik dan mendapatkan suara mereka.

    Banyaknya fulus yang mengalir tidak menjamin kemenangan. Demokrat menghabiskan lebih banyak uang daripada Republik pada tahun 2024. Meski demikian kucuran cuan tetap saja pasti membantu dalam proses memenangkan pemilu.

    “Anda membutuhkan uang untuk hal-hal seperti akses pemungutan suara dan sejumlah hal lainnya, tetapi tidak ada pihak ketiga yang akan memiliki cukup uang untuk bersaing dengan Partai Republik dan Demokrat dengan ketentuan mereka sendiri,” imbuh Tamas.

    Peringatan spoiler

    Bisakah partai ketiga menggantikan dominasi Demokrat atau Republik? Menurut Tamas, hal itu masih “jauh panggang dari api”. Alih-alih memenangkan kursi dan membangun kesuksesan jangka panjang, Tamas mengatakan mereka malah “menyengat seperti lebah.”

    “Mereka muncul dengan sangat cepat, mereka mencalonkan banyak kandidat di seluruh negeri dan kemudian mereka menyebabkan satu atau kedua partai besar menderita,” paparTamas. “Mereka pada dasarnya menarik suara.” Ini disebut “efek spoiler”, di mana kandidat yang tak puas mencuri suara dari kandidat arus utama yang seringkali memiliki ideologi yang sama.

    Dalam beberapa kasus, mereka dapat menarik cukup banyak suara sehingga calon terdepan kehilangan keunggulan dan jatuh ke posisi kedua. Ketakutan akan gelombang besar partai ketiga inilah yang menyebabkan partai-partai besar mengubah kebijakan mereka untuk menenangkan hati para pemilih ini.

    Namun setelah perubahan tercapai, seperti lebah yang menyengat korbannya, “ia akan mati”. ” Partai ketiga yang paling sukses di Amerika bertahan sekitar satu dekade. Begitu mereka menjadi ancaman yang terlalu besar, partai-partai besar mulai mencuri retorika dan ideologi mereka,” ujar Tamas.

    Apakah orang Amerika menginginkan partai baru?

    Tidak semua orang Amerika senang dengan pilihan mereka. Peringkat dukungan terhadap Donald Trump berada di wilayah negatif. Sedangkan jajak pendapat terbaru YouGov menemukan hampir 3 dari 5 orang Amerika memandang Partai Demokrat secara tidak baik. Pada tahun 2022, analisis Pew Research menemukan dukungan keseluruhan untuk lebih banyak partai dalam sistem politik.

    Namun, itu tidak berarti partai baru akan berhasil. Sebuah studi oleh dua ilmuwan politik AS pada Mei 2024 menemukan bahwa “partisan yang tidak puas” — Partai Republik dan Demokrat yang tidak puas dengan partai mereka sendiri — cenderung tidak memilih alternatif ketiga yang lebih berhaluan tengah.

    Menurut Tamas, cara tercepat untuk meraih sukses adalah dengan memanfaatkan kemarahan dan kekecewaan rakyat terhadap kondisi yang ada saat ini (status quo).

    Untuk orang seperti Musk, dia mungkin akan mendapat keuntungan jika mencontoh gerakan “Lawan Oligarki” yang dipimpin oleh tokoh-tokoh kiri seperti Alexandra Ocasio-Cortez dan Bernie Sanders yang sekarang sedang berkeliling Amerika.

    Atau, Musk juga bisa melihat gerakan MAGA (Make America Great Again) yang asli sebagai inspirasi jika dia ingin memulai partai politik baru.

    “Ini adalah contoh yang sangat bagus untuk ditirui, benar-benar mengambil peluang dari keluhan rakyat,” kata Tamas. “Mereka memaksa partai [besar] untuk merespons dengan mengancam karier dan mata pencaharian mereka,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Fariid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Airlangga Bidik RI Kena 0% Tarif Resiprokal AS

    Airlangga Bidik RI Kena 0% Tarif Resiprokal AS

    Jakarta

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membidik angka 0% pada tarif resiprokal yang dikenakan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

    Untuk diketahui, tenggat waktu (deadline) penundaan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 8-9 Juli 2025. Airlangga mengatakan, Indonesia sudah memberikan penawaran kedua (second offer) kepada AS.

    “Ini lanjutan dari pembicaraan, karena kita sudah memberikan proposal, ada counter proposal, kemudian kita kirim proposal lagi,” ungkap Airlangga saat ditemui selepas acara peluncuran ALFI Convex 2025, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Airlangga mengatakan, target dari second offer ini yaitu agar Indonesia tidak dikenakan tarif resiprokal AS. Namun, Airlangga bilang, semuanya akan kembali ke kebijakan dari AS.

    “Tentu kita ingin agar tarif resiprokal tidak dikenakan terhadap Indonesia. (Sampai nol) ya, tapi tentu mereka punya kebijakan tersendiri,” ungkapnya lanjut.

    Menurut catatan detikcom, Tim negosiasi dari Indonesia juga siaga di Washington DC agar bisa merespons dengan cepat jika ada hal-hal yang diperlukan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah berbicara dengan USTR Secretary of Commerce dan Secretary of Treasury.

    Salah satu yang ditawarkan Indonesia ke AS adalah investasi di sektor critical mineral atau mineral kritis. Dalam penawaran investasi ini turut melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    (eds/eds)

  • Iran Akui Serangan AS Picu Kerusakan Parah di Situs Nuklir Fordow

    Iran Akui Serangan AS Picu Kerusakan Parah di Situs Nuklir Fordow

    Teheran

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengakui bahwa pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklir Teheran, terutama di Fordow, telah memicu kerusakan parah.

    Pengakuan itu, seperti dilansir Reuters dan Hindustan Times, Rabu (2/7/2025), disampaikan oleh Araghchi dalam wawancara dengan media terkemuka AS, CBS News, baru-baru ini. Menlu Iran itu juga mengatakan bahwa evaluasi lebih lanjut sedang dilakukan terhadap fasilitas nuklir Fordow.

    “Tidak seorang pun mengetahui persis apa yang terjadi di Fordow. Meski begitu, yang kami ketahui sejauh ini adalah bahwa fasilitas tersebut mengalami kerusakan serius dan parah,” kata Araghchi dalam wawancara dengan CBS News yang ditayangkan pada Selasa (1/7).

    Fasilitas nuklir Fordow terletak jauh di dalam area pegunungan dan sebagian besar berada jauh di bawah tanah. Araghchi mengatakan bahwa laporan evaluasi terhadap fasilitas nuklir itu, yang dilakukan oleh Organisasi Energi Atom Iran, akan diserahkan kepada pemerintah Iran.

    “Organisasi Energi Atom Republik Islam Iran… saat ini sedang melakukan evaluasi dan penilaian, yang laporannya akan diserahkan kepada pemerintah,” ucapnya.

    AS bergabung dengan serangan Israel terhadap Iran pada 21 Juni lalu, dengan mengebom tiga fasilitas nuklir utama Teheran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan.

    Presiden Donald Trump mengklaim pengeboman AS itu “secara total dan sepenuhnya memusnahkan” program nuklir Iran. Namun laporan intelijen awal dari Pentagon bertentangan dengan klaim Trump tersebut.

    Citra satelit menunjukkan kondisi fasilitas nuklir Fordow di Iran setelah dibom oleh AS Foto: via REUTERS/Maxar Technologies

    Beberapa pejabat AS juga mengakui bahwa diperlukan waktu untuk membuat penilaian lengkap atas kerusakan yang disebabkan oleh serangan militer AS pekan lalu.

    Sementara itu, laporan media AS lainnya, The Washington Post, pada Minggu (29/6) menyebut bahwa komunikasi Iran yang disadap terkesan meremehkan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan AS terhadap program nuklir Iran. Laporan itu mengutip empat sumber yang mengetahui informasi rahasia yang beredar dalam pemerintahan AS.

    Pertempuran udara antara Iran dan Israel telah diakhiri dengan gencatan senjata pada 24 Juni lalu, yang dimediasi oleh AS. Meskipun kedua negara saling menuduh adanya pelanggaran, gencatan senjata sebagian besar telah dipatuhi sejak saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jelang Tenggat 9 Juli, Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35% untuk Jepang

    Jelang Tenggat 9 Juli, Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35% untuk Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif timbal balik hingga 35% kepada Jepang, lebih tinggi dibandingkan tarif awal untuk China.

    Melansir The Japan Times pada Rabu (2/7/2025), ancaman tersebut disampaikan Trump dalam perjalanan menggunakan Air Force One pada Selasa (1/7/2025) waktu setempat. Dia menuding Jepang enggan membuat konsesi dalam perundingan dagang dan menyebut negara sekutunya itu sebagai pihak yang manja.

    “Kami sudah berurusan dengan Jepang. Saya ragu kami bisa mencapai kesepakatan. Mereka sangat keras. Harus dipahami, mereka sangat dimanjakan,” ujar Trump kepada awak media.

    Trump kembali mengeluhkan penolakan Jepang terhadap ekspor mobil dan beras asal AS. DIa mengatakan, jika kesepakatan tidak tercapai, dia akan mengakhiri negosiasi sepihak dan langsung menetapkan tarif baru yang harus dibayar Jepang.

    “Saya akan mengirim surat kepada mereka yang intinya berbunyi: ‘Terima kasih, kami tahu Anda tidak bisa memenuhi hal yang kami butuhkan. Maka dari itu, Anda akan membayar 30%, 35%, atau berapa pun tarif yang kami tentukan,’” ucapnya.

    Saat ini, Jepang menghadapi tarif sebesar 25% untuk kendaraan dan suku cadang otomotif, 50% untuk baja dan aluminium, serta tarif timbal balik 10% yang bisa kembali naik menjadi 24% jika tidak ada kesepakatan dagang hingga 9 Juli — saat masa tenggang 90 hari berakhir.

    Trump menambahkan bahwa berbisnis di AS seharusnya dianggap sebagai sebuah kehormatan. 

    “Karena memang suatu kehormatan bisa menjalankan bisnis di Amerika Serikat. Tapi selama ini, negara ini tidak pernah melihatnya seperti itu,” jelasnya.

    Pernyataan keras Trump selama tiga hari terakhir muncul setelah putaran ketujuh negosiasi dagang AS–Jepang pada akhir pekan lalu gagal membuahkan hasil. Kepala negosiator tarif Jepang, Ryosei Akazawa, menolak mengomentari pernyataan Trump sebelumnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent — yang ditunjuk Trump memimpin negosiasi dengan Jepang — juga mengisyaratkan bahwa kesepakatan dengan Jepang kecil kemungkinan tercapai dalam waktu dekat.

    “Kami sedang menyeimbangkan ulang sistem perdagangan dunia agar lebih adil bagi rakyat Amerika. Dan jika kesepakatan tidak adil bagi rakyat Amerika, Presiden Trump meminta kami untuk tidak menerimanya,” ujar Bessent dalam wawancara dengan Fox News.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington. 

    Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, keduanya menegaskan komitmen untuk terus mendukung proses konsultasi yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

  • Tarif Timbal Balik Ancam RI, Pemerintah Tunggu Sinyal dari Washington

    Tarif Timbal Balik Ancam RI, Pemerintah Tunggu Sinyal dari Washington

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah menunggu jawaban dari Amerika Serikat (AS) terkait proposal perdagangan menjelang tenggat pemberlakuan tarif timbal balik Presiden Donald Trump pada 9 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah Indonesia telah mengajukan proposal penawaran kedua kepada pihak AS. Dia menuturkan, proposal kedua tersebut dikirimkan setelah adanya counter offer dari AS terkait usulan pertama RI.

    Airlangga melanjutkan, tawaran dari Indonesia juga telah diterima dan dikaji oleh tim negosiator dagang AS, yaitu US Trade Representative (USTR). Menurutnya, kini Indonesia tengah menunggu respons dari tim USTR terkait proposal dagang terbaru tersebut.

    Dia memperkirakan, jawaban dari pihak AS kemungkinan baru akan keluar pada 4 Juli 2025 mendatang. Pasalnya, Pemerintahan Trump saat ini tengah sibuk membahas RUU pajak dan belanjanya yang baru saja lolos dari Senat AS.

    “Kita tunggu saja bagaimana pemerintah Amerika merespons. Hari ini mereka sibuk urusan big budget (RUU pajak dan belanja) sampai tanggal 4. Jadi mungkin sesudah itu baru masalah tarif ini bisa kembali dibahas,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (2/7/2025).

    Dia melanjutkan, melalui pembicaraan dagang, Pemerintah Indonesia berharap agar terhindar tarif timbal balik yang akan dikenakan AS pada 9 Juli mendatang jika RI tidak mencapai kata sepakat dengan AS.

    “Tentu kita ingin agar tarif resiporkal tidak dikenakan terhadap Indonesia. Tetapi, tentu mereka (AS) punya kebijakan tersendiri,” jelasnya.

    Sementara itu, Trump telah menegaskan tidak akan mempertimbangkan penundaan tenggat waktu 9 Juli untuk pemberlakuan kembali tarif impor. 

    “Tidak, saya tidak memikirkan jeda itu. Saya akan mengirimkan surat ke banyak negara,” kata Trump dikutip dari Bloomberg pada Rabu (2/7/2025), ketika ditanya oleh wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One terkait kemungkinan perpanjangan masa negosiasi dengan mitra dagang. 

    Pernyataan Trump tersebut memicu pelemahan di pasar saham AS. Investor memantau dengan cermat keputusan Presiden mengenai kebijakan tarif yang sebelumnya diberlakukan pada 2 April dan ditangguhkan selama 90 hari untuk membuka ruang negosiasi.

  • Airlangga: Pemerintah sedang tunggu tanggapan soal tarif resiprokal AS

    Airlangga: Pemerintah sedang tunggu tanggapan soal tarif resiprokal AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menunggu tanggapan (feedback) ​​​​berkaitan dengan proses negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS).

    “Indonesia sudah memberikan second offer seperti yang saya sudah sampaikan, dan second offer ini sudah diterima oleh USTR (United States Trade Representative) dan sudah di-review, tentu Indonesia tinggal menunggu feedback, apakah masih ada feedback tambahan berkait dengan proses negosiasi yang ada,” ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Beberapa hari yang lalu, pemerintah Indonesia disebut menyampaikan penawaran kedua terbaik atau “second best offer” dalam upaya negosiasi tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Menjelang batas akhir negosiasi yang jatuh pada 8 Juli mendatang, Airlangga mengatakan bahwa permintaan yang diajukan pemerintah AS, baik berupa tarif maupun hambatan dagang, telah disepakati oleh pemerintah Indonesia.

    Pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang pada prinsipnya mengapresiasi sejumlah tawaran dari Indonesia.

    Namun tentunya, keputusan akhir negosiasi tarif antara Indonesia dan AS tidak bergantung pada satu pihak.

    Pemerintah AS harus berkoordinasi dengan USTR, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

    Hasil akhir dari negosiasi yang telah melalui pertukaran dokumen berulang kali antara Indonesia-AS bersifat dinamis karena mempertimbangkan negara-negara lain yang juga melakukan negosiasi tarif.

    “Saat sekarang, tim Indonesia standby di Washington dan di China. Kita tunggu saja bagaimana pemerintah Amerika merespons, dan hari ini mereka sedang sibuk urusan budget, peak budget itu sampai tanggal 4 (Juli). Jadi, mungkin sesudah itu baru masalah tarif ini bisa terbahas selanjutnya,” ungkap Airlangga.

    Batas akhir negosiasi tarif jatuh pada 8 Juli 2025 atau 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang utamanya pada awal April 2025.

    Permintaan utama pemerintah AS saat mengenakan tarif resiprokal 32 persen ke Indonesia dinilai sebatas menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.