kab/kota: Washington

  • Iran Umumkan 1.060 Orang Tewas dalam Perang Lawan Israel

    Iran Umumkan 1.060 Orang Tewas dalam Perang Lawan Israel

    Teheran

    Pemerintah Iran mengumumkan angka kematian terbaru akibat perang yang berkecamuk melawan Israel selama 12 hari pada Juni lalu. Teheran menyebut saat ini dikonfirmasi sedikitnya 1.060 orang tewas, dan memperingatkan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah.

    Kepala Yayasan Urusan Martir dan Veteran Iran, Saeed Ohadi, seperti dilansir Associated Press, Selasa (8/7/2025), menyampaikan angka tersebut dalam wawancara terbaru yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran pada Senin (7/7) malam.

    Ohadi memperingatkan bahwa jumlah korban tewas dalam mencapai angka 1.100 orang mengingat sejumlah korban mengalami luka sangat parah.

    Selama perang berkecamuk pada pertengahan Juni lalu, Iran meremehkan dampak pengeboman Israel selama 12 hari di berbagai target di wilayahnya, yang menghancurkan pertahanan udaranya, menghancurkan fasilitas militer, dan merusak fasilitas nuklirnya.

    Perang antara Iran dan Israel itu juga menyeret Amerika Serikat (AS), yang melancarkan pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tiga fasilitas nuklir Teheran, yakni Fordow, Isfahan, dan Natanz.

    Pertempuran udara sengit itu diakhiri dengan gencatan senjata yang berlangsung sejak 24 Juni lalu.

    Sejak gencatan senjata diberlakukan, Iran perlahan-lahan mengakui besarnya kerusakan yang dialaminya, meskipun masih belum mengatakan berapa banyak material militer yang hancur akibat perang tersebut.

    Lihat juga Video: Pengadilan Iran: Serangan Israel ke Penjara Evin Tewaskan 71 Orang

    Kelompok Aktivis Hak Asasi Manusia, yang berbasis di Washington, melaporkan sedikitnya 1.190 orang tewas di Iran, yang terdiri atas 436 warga sipil dan 435 personel pasukan keamanan. Aktivis Hak Asasi Manusia selama ini memberikan angka korban yang detail dari berbagai gelombang kerusuhan di Iran.

    Dilaporkan juga oleh Aktivis Hak Asasi Manusia bahwa serangan-serangan Israel telah melukai sebanyak 4.475 orang di berbagai wilayah Iran.

    Iran sempat membalas serangan Israel dengan melancarkan rentetan serangan drone dan rudal, yang menurut laporan otoritas Tel Aviv, telah menewaskan sedikitnya 28 orang tewas di negara Yahudi tersebut.

    Lihat juga Video: Pengadilan Iran: Serangan Israel ke Penjara Evin Tewaskan 71 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Banjir Texas Tewaskan 100 Orang, Ada Kaitan dengan Efisiensi Anggaran?

    Banjir Texas Tewaskan 100 Orang, Ada Kaitan dengan Efisiensi Anggaran?

    Jakarta

    Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Texas bagian tengah pada Jumat (04/07) lalu kini telah mencapai lebih dari 100 orang. Sejumlah orang lainnya dilaporkan hilang.

    Setidaknya 84 korban56 orang dewasa dan 28 anak-anak tewas di wilayah Kerr akibat luapan Sungai Guadalupe setelah hujan deras mengguyur pada Jumat (04/07), bertepatan libur nasional 4 Juli.

    Sekitar 22 orang dewasa dan 10 anak-anak belum teridentifikasi, kata kantor kepolisian lokal Kerr.

    Tim pencarian dan penyelamatan sedang berjuang menembus tepi sungai yang tertimbun lumpur. Upaya mereka terkendala hujan dan badai petir yang terus mengancam wilayah tersebut. Harapan untuk menemukan korban selamat semakin tipis empat hari setelah bencana terjadi.

    Camp Mystic, sebuah kamp musim panas bagi remaja perempuan Kristen, mengonfirmasi bahwa setidaknya 27 orang dan staf termasuk di antara korban tewas. Sebanyak 10 perempuan dan seorang pembimbing kamp masih hilang.

    Camp Mystic mengatakan: “Hati kami hancur bersama keluarga yang mengalami tragedi yang tak terbayangkan ini.”

    Richard Eastland, 70, pemilik bersama dan direktur Camp Mystic, tewas saat berusaha menyelamatkan anak-anak, menurut laporan Austin American-Statesman.

    Dalam perkiraan terbarunya, Badan Cuaca Nasional (NWS) memprediksi badai petir yang bergerak lambat berpotensi membawa banjir bandang lanjutan ke wilayah tersebut.

    Para pengkritik pemerintahan Trump berusaha mengaitkan bencana ini dengan pemangkasan ribuan pekerjaan di badan induk NWS, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA).

    Kantor NWS yang bertanggung jawab atas perkiraan cuaca di wilayah tersebut memiliki lima karyawan yang bertugas saat badai petir melanda Texas pada Kamis (03/07) malam, jumlah yang biasa untuk sif malam saat cuaca ekstrem diperkirakan terjadi.

    Gedung Putih menolak anggapan bahwa pemotongan anggaran di Badan Cuaca Nasional (NWS) oleh pemerintahan Presiden Donald Trump menghambat respons bencana.

    “Itu adalah bencana alam,” kata Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers pada Senin (07/07).

    “Bukan kesalahan pemerintahan bahwa banjir terjadi pada waktu itu, tetapi ada peringatan dini dan konsisten, dan, sekali lagi, Badan Cuaca Nasional telah melakukan tugasnya.”

    Dia menjelaskan bahwa kantor NWS di Austin-San Antonio mengadakan briefing untuk pejabat lokal pada malam sebelum banjir dan mengeluarkan peringatan banjir sore hari itu, sebelum mengeluarkan sejumlah peringatan banjir pada malam hari dan dini hari 4 Juli.

    Trump menanggapi dengan tegas ketika ditanya pada Minggu (06/07) apakah pemotongan anggaran pemerintah federal menghambat tanggap darurat. Dia awalnya seolah-olah mengalihkan kesalahan “sistem Biden”, merujuk pada pendahulunya dari Partai Demokrat.

    “Tapi saya juga tidak akan menyalahkan Biden,” tambahnya. “Saya hanya akan mengatakan ini adalah bencana 100 tahun.”

    Senator Texas Ted Cruz, dari Partai Republik, mengatakan dalam konferensi pers pada Senin bahwa saat ini bukan waktunya untuk “menyalahkan satu sama lain secara partisan”.

    Seorang aktivis lokal, Nicole Wilson, telah meluncurkan petisi untuk mendesak pemasangan sirene banjir di Kerr.

    Sistem semacam itu telah dibahas di wilayah Kerr selama hampir satu dekade, tetapi dananya belum pernah dialokasikan.

    Wakil Gubernur Texas, Dan Patrick, mengakui pada Senin bahwa sirene tersebut mungkin telah menyelamatkan nyawa, dan mengatakan sirene tersebut harus dipasang sebelum musim panas mendatang.

    Sementara itu, ucapan belasungkawa terus berdatangan dari seluruh dunia.

    Raja Charles III telah menulis surat kepada Presiden Trump untuk mengekspresikan “kesedihan yang mendalam” atas banjir yang dahsyat.

    Raja “menyampaikan belasungkawa yang paling dalam” kepada mereka yang kehilangan orang yang dicintai, kata Kedutaan Besar UK di Washington.

    Setelah banjir mematikan di Texas, beberapa anggota Partai Demokrat telah memperingatkan “konsekuensi” pemotongan anggaran pemerintah federal oleh pemerintahan Trump, termasuk pemangkasan anggaran untuk pegawai pemerintah federal seperti ahli meteorologi.

    Senator Chris Murphy mengatakan: “Ramalan cuaca yang akurat membantu mencegah bencana mematikan.”

    Saran tersebut mengindikasikan bahwa pemotongan anggaran mungkin telah menghambat kemampuan Badan Cuaca Nasional (NWS)lembaga pemerintah yang menyediakan prakiraan cuaca di ASuntuk memprediksi banjir dengan akurat dan memberikan peringatan dini.

    Namun, Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pada Senin: “Badan-badan tersebut [NWS] telah cukup staf jadi klaim sebaliknya sepenuhnya tidak benar.”

    BBC Verify telah meneliti dampak pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Trump di bidang ini. Meskipun ada pengurangan tenaga kerja di NWS, para ahli yang kami wawancarai mengatakan bahwa jumlah personel yang tersedia untuk banjir di Texas tampaknya memadai.

    Apa saja pemotongan anggaran yang diusulkan?

    Pemerintahan Trump telah mengusulkan pemotongan 25% dari anggaran tahunan Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) sebesar US$6,1 miliar. NOAA adalah lembaga yang mengawasi Badan Cuaca Nasional (NWS).

    Pemotongan ini akan berlaku pada tahun fiskal 2026 yang dimulai pada Oktober tahun ini sehingga pemotongan ini tidak akan berkontribusi pada tragedi di Texas.

    Namun, jumlah pegawai NWS telah dikurangi secara terpisah melalui upaya efisiensi pemerintahan Trump sejak Januari.

    Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge), yang sebelumnya dipimpin oleh Elon Musk, menawarkan pemutusan hubungan kerja sukarela (buyouts) serta pensiun dini kepada pegawai pemerintah federal. Departemen ini juga mengakhiri kontrak sebagian besar pegawai yang sedang dalam masa percobaan.

    Akibatnya, sekitar 200 orang di NWS mengambil pemutusan hubungan kerja sukarela dan 300 orang memilih pensiun dini, menurut Tom Fahy, Direktur Serikat Pekerja NWS. Sebanyak 100 orang lainnya akhirnya dipecat dari layanan tersebut, katanya.

    Secara total, NWS kehilangan 600 dari 4.200 karyawannya, kata Fahy, menyebabkan beberapa kantor di seluruh negeri beroperasi tanpa staf yang cukup.

    Pada April, kantor berita Associated Press melaporkan bahwa mereka melihat data yang dikompilasi oleh karyawan NWS menunjukkan bahwa setengah dari kantornya memiliki tingkat kekosongan 20%dua kali lipat dari tingkat pada 10 tahun sebelumnya.

    Meskipun demikian, ahli iklim mengatakan kepada BBC Verify bahwa perkiraan cuaca dan peringatan banjir NWS di Texas pekan lalu telah berjalan sesuai harapan.

    “Perkiraan dan peringatan semuanya berjalan secara normal. Tantangan dalam peristiwa ini adalah sangat sulit untuk memprediksi jenis hujan ekstrem dan lokal seperti ini,” kata Avantika Gori, asisten profesor teknik sipil dan lingkungan di Rice University di Texas.

    Dan Andy Hazelton, seorang ilmuwan iklim yang membuat prakiraan jalur badai untuk NOAA hingga kena pemutusan hubungan kerja pada Februari, mengatakan: “Saya tidak berpikir masalah kekurangan staf berkontribusi langsung pada peristiwa ini. Mereka mengeluarkan peringatan dini.”

    Bagaimana dampaknya terhadap kantor-kantor pelayanan di Texas?

    Namun, beberapa ahli menyarankan bahwa pemotongan tenaga kerja mungkin telah menghambat kemampuan kantor-kantor NWS lokal di Texas untuk berkoordinasi secara efektif dengan layanan darurat lokal.

    “Ada pertanyaan serius mengenai apakah penyampaian informasi cuaca dilakukan dengan cara yang kurang optimal,” kata Daniel Swain, seorang ilmuwan iklim dari Universitas California Los Angeles.

    “Dampak tersebut mungkin dapat dihindari sebagian jika beberapa orang di layanan cuaca yang bertanggung jawab atas komunikasi tersebut masih bekerja – yang sayangnya tidak terjadi di beberapa kantor lokal,” tambahnya.

    Kantor San Angelo dan San Antonio, yang mencakup wilayah yang terkena banjir, dilaporkan memiliki beberapa lowongan pekerjaan yang belum terisi.

    Misalnya, situs web kantor San Antonio mencantumkan beberapa posisi yang kosong, termasuk dua ahli meteorologi.

    Tim evakuasi mencari korban banjir di Texas. (Getty Images)

    Direktur Serikat Pekerja NSW mengatakan kepada BBC Verify bahwa kantor San Angelo kekurangan ahli hidrologi senior, ilmuwan yang spesialis dalam peristiwa banjir.

    Kantor San Antonio juga kekurangan seorang “meteorolog koordinator peringatan”, yang bertugas mengoordinasikan komunikasi antara kantor peramalan cuaca lokal dan layanan manajemen darurat di komunitas, kata Fahy.

    Namun, ia mencatat bahwa kedua kantor tersebut telah meningkatkan jumlah staf secara sementara sebagai antisipasi peristiwa cuaca berbahaya, yang merupakan hal biasa dalam situasi semacam ini.

    “Kantor prakiraan cuaca NWS di Austin/San Antonio dan San Angelo, Texas, memiliki peramal cuaca tambahan yang bertugas selama peristiwa banjir katastropik,” kata juru bicara NWS, Erica Grow Cei, dalam pernyataan kepada BBC Verify. “Semua prakiraan dan peringatan dikeluarkan tepat waktu,” tambahnya.

    Meteorolog NWS, Jason Runyen, yang bertugas di wilayah San Antonio, juga mengatakan dalam pernyataan bahwa di kantor yang biasanya memiliki dua prakirawan cuaca bertugas selama cuaca cerah, mereka memiliki “hingga lima orang staf”.

    Ketika ditanya pada Minggu apakah pemotongan anggaran pemerintah telah meninggalkan posisi kunci kosong di NWS, Presiden Trump mengatakan kepada wartawan: “Tidak, mereka tidak melakukannya.”

    Apakah peluncuran balon cuaca dikurangi?

    Dalam sebuah video yang dibagikan ribuan kali di media sosial, ahli meteorologi AS John Morales mengatakan: “Telah terjadi pengurangan 20% dalam peluncuran balon cuaca… Apa yang mulai kita lihat adalah bahwa kualitas perkiraan cuaca semakin menurun.”

    Beberapa pengguna media sosial mengutip pernyataan Morales sebagai bukti bahwa pemotongan anggaran telah membatasi kemampuan prakirawan cuaca untuk memprediksi peristiwa cuaca ekstrem seperti banjir di Kerr, Texas.

    Balon cuaca adalah alat penting yang digunakan oleh meteorolog untuk mengumpulkan data cuaca – mulai dari suhu, kelembapan, tekanan, hingga kecepatan angin – dari atmosfer atas.

    Di AS, stasiun NWS biasanya meluncurkan balon cuaca dua kali sehari.

    Dalam serangkaian pernyataan publik yang dirilis sejak Februari, NWS mengonfirmasi bahwa mereka telah menangguhkan atau mengurangi peluncuran balon cuaca di setidaknya 11 lokasi di seluruh negeri, yang mereka atribusikan pada kekurangan staf di kantor peramalan cuaca lokal.

    Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan tersebut secara langsung mempengaruhi peluncuran balon cuaca di daerah yang terkena banjir di Texas.

    Data yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa, menjelang banjir, peluncuran balon cuaca dilakukan sesuai rencana di Del Rio, stasiun peluncuran terdekat dengan pusat banjir, mengumpulkan data yang digunakan untuk meramalkan cuaca, yang menurut para ahli sudah memadai.

    BBC

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Istana Sebut Tim Menko Airlangga Masih Upayakan Negosiasi Tarif Trump di Bawah 32%

    Istana Sebut Tim Menko Airlangga Masih Upayakan Negosiasi Tarif Trump di Bawah 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia masih mengupayakan negosiasi untuk menurunkan besaran tarif timbal balik impor sebesar 32% yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS), sebagaimana keputusan Presiden Donald Trump. 

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menuturkan, pemerintah masih mengkaji terkait dengan keputusan Trump untuk tetap menerapkan tarif 32% terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia. 

    Bambang menyebut pemerintah juga belum mengambil keputusan dalam menyikapi keputusan Presiden AS itu lantaran tim negosiator yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, juga saat ini tengah dalam perjalanan ke Negeri Paman Sam itu. 

    “Harapannya tuntutan kita bisa dipenuhi. Di bawah 32%, cuma itu tim masih bekerja untuk itu,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). 

    Saat ditanya mengenai apa yang menyebabkan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan AS, Bambang mengaku yang paling mengetahui ihwal tersebut adalah tim negosiator yang dipimpin Menko Airlangga itu. 

    “Selama ini [yang mengetahui] itu timnya Pak Airlangga Hartarto,” ujar Purnawirawan TNI AU itu. 

    Sebelumnya, Kemenko Perekonomian mengonfirmasi bahwa Airlangga sudah berada dalam perjalanan menuju Washington DC, AS, setelah menemani Presiden Prabowo Subianto pada kehadiran perdananya di KTT BRICS. 

    Airlangga langsung bertolak dari Brasil ke AS usai Trump mengunggah surat yang ditujukan ke Prabowo, intinya menyatakan bahwa Indonesia akan tetap diganjar tarif impor 32% kendati berbagai upaya negosiasi yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. 

    Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut, Airlangga dijadwalkan hadir di AS pada Selasa, 8 Juli 2025. Dia dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif impor untuk Indonesia yang baru saja keluar.

    Menurut Haryo, merujuk pada surat itu, Trump masih membuka ruang untuk negosiasi.

    “Karena masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” tuturnya melalui keterangan tertulis resmi. 

    Indonesia, menjadi salah satu negara yang mendapatkan tarif impor resiprokal dengan besaran 32%. Pada keterangan terbaru Trump, dia tetap menerapkan tarif impor baru itu kendati seluruh upaya negosiasi dagang yang telah diajukan pemerintah Indonesia hingga saat ini. 

    Menurut Trump, AS tidak diuntungkan atas hubungan dagang dengan Indonesia karena kerap mengalami defisit. Di sisi lain, AS adalah negara mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah China. 

    Keputusan tersebut tertuang dalam surat tarif yang ditujukan Trump kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump, Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara.

    Dalam surat tersebut, Trump menyebut pihak AS telah memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia, tetapi hanya dalam kerangka perdagangan yang lebih seimbang dan adil. 

    “Mulai Agustus 2025, AS akan memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, terpisah dari tarif sektoral lainnya. Produk yang dialihkan (transshipped) untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan tetap dikenakan tarif sesuai dengan kategori tertingginya,” demikian kutipan surat tersebut.

  • Gencatan Senjata-Relokasi Warga Gaza, Deal Diam-Diam Trump-Netanyahu?

    Gencatan Senjata-Relokasi Warga Gaza, Deal Diam-Diam Trump-Netanyahu?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (7/7/2025) waktu setempat. Pertemuan dilakukan di tengah upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta wacana kontroversial relokasi warga Palestina dari Gaza.

    Trump menyampaikan bahwa AS akan mengadakan pembicaraan dengan Iran dalam waktu dekat. Ia juga mengisyaratkan adanya kemajuan dalam rencana pemindahan warga Gaza ke negara-negara tetangga, meski menuai kritik tajam dari komunitas internasional.

    “Kami telah mendapatkan kerja sama hebat dari negara-negara sekitar. Jadi sesuatu yang baik akan terjadi,” kata Trump dalam pertemuan dengan Netanyahu, seperti dikutip dari pernyataannya kepada wartawan, seperti dikutip Reuters pada Selasa (8/7/2025).

    Netanyahu menambahkan bahwa Israel dan AS sedang berupaya mencari negara yang bersedia menerima warga Gaza.

    “Jika mereka ingin tinggal, mereka bisa tinggal. Tapi jika ingin pergi, mereka harus bisa pergi,” ujar Netanyahu. “Kami hampir menemukan beberapa negara yang siap mewujudkan hal ini.”

    Trump sebelumnya sempat menggagas pemindahan warga Palestina dari Gaza dan mengubah wilayah itu menjadi ‘Riviera Timur Tengah’. Namun, gagasan ini dikritik warga Gaza dan organisasi HAM sebagai bentuk “pembersihan etnis”.

    Kedatangan Netanyahu ke Washington bertepatan dengan perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas di Doha, Qatar, yang dimediasi AS untuk mengamankan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Trump mengklaim negosiasi tersebut bisa menghasilkan kesepakatan dalam pekan ini.

    “Saya pikir kita sedang sangat dekat,” kata Trump soal gencatan senjata Gaza.

    Kepala Utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, dijadwalkan terbang ke Doha dalam pekan ini untuk bergabung dalam putaran pembicaraan lanjutan. Ia sebelumnya menyusun proposal gencatan senjata selama 60 hari sebagai kerangka kesepakatan.

    Namun, kemajuan negosiasi masih terkendala. Sumber Palestina menyebut hambatan utama adalah penolakan Israel atas masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza secara aman dan bebas. Israel bersikeras mengontrol bantuan agar tidak jatuh ke tangan militan.

    Di sisi lain, Trump juga menyatakan keterbukaan untuk mencabut sanksi terhadap Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyatakan kesiapannya menyelesaikan perbedaan dengan AS lewat dialog.

    Pertemuan ini menjadi kali ketiga Trump dan Netanyahu bertatap muka sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Pertemuan dilakukan secara pribadi di Ruang Biru Gedung Putih, bukan di Ruang Oval seperti lazimnya pertemuan resmi.

    Menariknya, Netanyahu menyerahkan sepucuk surat kepada Trump untuk mencalonkannya menerima Nobel Perdamaian..

    Netanyahu dijadwalkan bertemu Wakil Presiden JD Vance pada Selasa pagi waktu setempat, dan juga akan berkunjung ke Gedung DPR AS untuk berdialog dengan para pemimpin Kongres.

    Sementara itu, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Hentikan Persenjataan Israel” dan menyerukan penangkapan Netanyahu, merujuk pada surat perintah Mahkamah Pidana Internasional terkait dugaan kejahatan perang di Gaza.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Masih Buka Peluang Bicarakan Tarif Impor untuk RI

    Trump Masih Buka Peluang Bicarakan Tarif Impor untuk RI

    Jakarta

    Pemerintah optimis tarif impor bagi Indonesia yang diketok Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi 32% akan kembali turun. Sebab, masa pemberlakuan tarif impor Trump itu mundur menjadi 1 Agustus 2025.

    “Informasi pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintahan itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok, besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantornya Gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Hasan mengatakan masih ada waktu bagi pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi. Dalam surat yang dikirim Trump kepada Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan masih adanya peluang untuk membicarakan tarif impor tersebut.

    “Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini, untuk diturunkan. Itu yang pertama,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hasan Nasbi menyebut tim pemerintah sudah bertolak ke Washington DC untuk melanjutkan negosiasi terkait tarif tersebut. Ia optimis negosiasi pemerintah akan berhasil, mengingat hubungan baik Indonesia dengan semua negara termasuk dengan Amerika Serikat.

    “Tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC, dan Bapak Menko Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio de Jeneiro menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC,” kata Hasan.

    Hasan meminta publik untuk menunggu kabar dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia berharap ada kabar baik dari hasil negosiasi.

    “Nah untuk keterangan lengkapnya nanti mohon bersabar teman-teman. Kita tunggu Bapak Menko perekonomian sampai di DC dan bisa menyampaikan update kepada kita semua,” ucapnya

    (eva/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Umumkan Tarif 32 Persen, Istana Yakin Masih Ada Peluang Negosiasi

    Trump Umumkan Tarif 32 Persen, Istana Yakin Masih Ada Peluang Negosiasi

    Trump Umumkan Tarif 32 Persen, Istana Yakin Masih Ada Peluang Negosiasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS)
    Donald Trump
    mengenai pengenaan
    tarif impor
    Indonesia sebesar 32 persen membuktikan masih ada ruang negosiasi.
    Trump mematok waktu pengenaan tarif tersebut mulai 1 Agustus 2025 nanti.
    Sebelumnya, Trump memberikan jeda waktu 90 hari kepada berbagai negara, termasuk Indonesia, hingga 9 Juli 2025.
    “Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO
    Hasan Nasbi
    di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
    Hasan menyampaikan bahwa peluang negosiasi tarif itu juga disampaikan Trump dalam suratnya.
    Oleh karenanya, tim negosiasi dari Indonesia kini tengah berada di Washington DC, AS, untuk menegosiasikan tarif lebih lanjut.
    Tim negosiasi bakal didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang kini dalam perjalanan dari Rio de Janeiro, Brasil, ke AS.
    “Tadi saya kontak beliau, sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang adalah tanggalnya ini. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus,” tutur Hasan.
    “Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi,” imbuhnya.
    Hasan meminta semua pihak menunggu hasil negosiasi.
    Namun, ia optimistis negosiasi akan menghasilkan keputusan baik mengingat Indonesia berhubungan baik dengan semua negara, termasuk AS.
    “Dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Nah untuk keterangan lengkapnya nanti mohon bersabar, kita tunggu Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sampai di DC dan bisa menyampaikan update kepada kita semua,” tandas Hasan.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan hasil negosiasi tarif impor terhadap 14 negara.
    Indonesia termasuk dalam daftar dengan tarif sebesar 32 persen.

    Trump menyampaikan pengumuman itu lewat sejumlah unggahan di media sosial Truth Social, Senin (7/7/2025) waktu AS.
    CNBC melaporkan informasi tersebut pada Selasa (8/7/2025).
    Tarif baru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
    Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar.
    Trump juga menyebut Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.
    Barang dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenai tarif 25 persen.
    Produk asal Afrika Selatan dan Bosnia dikenai tarif 30 persen.
    Indonesia masuk kategori dengan bea impor 32 persen.
    Tarif untuk Bangladesh dan Serbia ditetapkan 35 persen.
    Kamboja dan Thailand dikenai 36 persen.
    Laos dan Myanmar terkena tarif tertinggi, 40 persen.
    Trump meminta 14 negara tersebut tidak membalas tarif itu dengan kenaikan bea serupa.
    “Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif, maka, berapa pun jumlah yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke 25 persen yang kami kenakan,” tulis Trump dalam surat yang diunggah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga Berangkat ke AS untuk Negosiasi Kenaikan Tarif Impor Trump – Page 3

    Airlangga Berangkat ke AS untuk Negosiasi Kenaikan Tarif Impor Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berangkat ke Washington DC, Amerika Serikat (AS), usai Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen ke Indonesia. Airlangga akan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS terkait penetapan tarif impor ke Indonesia.

    “Tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menko Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio (Brasil) menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC,” jelas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO Jakarta, Selasa (8/7/2025).

    Dia mengatakan pemerintahan Donald Trump masih memberikan ruang kepada Indonesia untuk menegosiasikan tarif impor. Terlebih, tenggat waktu awal yang diberikan Trump ke Indonesia untuk negosiasi tarif impor berakhir pada 9 Juli 2025.

    Selain itu, Trump juga mengumumkan bahwa kebijakan tarif 32 persen yang ditetapkan untuk Indonesia akan dimulai pada 1 Agustus 2025. Sehingga, pemerintah Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bernegosiasi.

    “Dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi,” ujar Hasan.

    “Dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan,” sambungnya.

     

  • Presiden Iran Bilang Israel Coba Bunuh Dirinya Saat Perang, Tapi Gagal

    Presiden Iran Bilang Israel Coba Bunuh Dirinya Saat Perang, Tapi Gagal

    Teheran

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan bahwa Israel, yang bulan lalu terlibat perang selama 12 hari dengan Teheran, telah melakukan upaya pembunuhan terhadap dirinya. Pezeshkian menyebut upaya Tel Aviv itu berujung kegagalan.

    Pernyataan ini, seperti dilansir AFP, Selasa (8/7/2025), disampaikan Pezeshkian dalam wawancara dengan tokoh media Amerika Serikat (AS), Tucker Carlson, yang dirilis pada Senin (7/7) waktu setempat.

    Hal ini diungkapkan Pezeshkian sekitar kurang dari sebulan setelah Israel melancarkan rentetan pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran, yang menewaskan sejumlah komandan militer dan ilmuwan nuklir negara tersebut.

    Serangan-serangan mematikan Tel Aviv dilancarkan dua hari sebelum Teheran dan Washington dijadwalkan bertemu untuk putaran terbaru perundingan nuklir antara kedua negara. Serangan itu menghambat negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan atas program nuklir Iran.

    Saat ditanya soal apakah dirinya meyakini Israel telah mencoba untuk membunuhnya, Pezeshkian mengatakan: “Iya, mereka memang mencoba. Mereka bertindak seperti itu, tetapi gagal.”

    “Bukan Amerika Serikat yang berada di balik upaya pembunuhan terhadap saya. Melainkan Israel. Saya sedang dalam sebuah pertemuan… mereka mencoba membombardir area yang menjadi tempat kami mengadakan pertemuan itu,” ucap Pezeshkian, merujuk pada upaya pembunuhan selama perang baru-baru ini.

    Menurut otoritas kehakiman Iran, lebih dari 900 orang tewas selama perang 12 hari berlangsung. Sementara laporan otoritas Tel Aviv menyebut sedikitnya 28 orang tewas di Israel akibat rentetan serangan balasan Iran yang melibatkan rudal dan drone.

    Perang 12 hari antara Iran dan Israel juga menyeret AS, yang melancarkan pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tiga fasilitas nuklir Teheran, yakni Fordow, Isfahan, dan Natanz. Pertempuran udara sengit itu diakhiri dengan gencatan senjata yang berlangsung sejak 24 Juni lalu.

    Lihat juga Video ‘Pentagon Klaim Fasilitas Nuklir Iran Hancur Total: Mundur 2 Tahun’:

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, pada 16 Juni lalu, tidak mengesampingkan rencana untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang disebutnya akan “mengakhiri konflik”, setelah muncul laporan yang menyebut Presiden AS Donald Trump memveto tindakan tersebut.

    Pezeshkian, dalam wawancara dengan Carlson, menuduh Netanyahu mengejar “agendanya sendiri” untuk “perang selamanya” di Timur Tengah, dan mendesak AS untuk tidak terseret ke dalamnya.

    “Pemerintah AS harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam perang yang bukan perangnya Amerika, melainkan perangnya Netanyahu,” cetusnya.

    Pezeshkian menambahkan bahwa Iran “tidak memiliki masalah” untuk memulai kembali perundingan nuklir dengan AS, asalkan rasa saling percaya dapat dibangun kembali antara kedua negara. Dia memperingatkan bahwa AS memiliki dua cara untuk menghadapi Iran: perdamaian atau perang.

    Lihat juga Video ‘Pentagon Klaim Fasilitas Nuklir Iran Hancur Total: Mundur 2 Tahun’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Akan Kirim Lebih Banyak Senjata ke Ukraina, Kok Berubah?

    Trump Akan Kirim Lebih Banyak Senjata ke Ukraina, Kok Berubah?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa negaranya akan mengirim senjata tambahan ke Ukraina, setelah Gedung Putih mengumumkan penghentian beberapa pengiriman senjata untuk Ukraina minggu sebelumnya.

    “Kita harus mengirim lebih banyak senjata — terutama senjata pertahanan,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (8/7/2025).

    “Mereka sangat, sangat terpukul,” katanya tentang Ukraina, sambil mengatakan bahwa dia “tidak senang” dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Putin melancarkan invasi skala penuh ke negara tetangganya, Ukraina pada tahun 2022 dan telah menunjukkan sedikit keinginan untuk mengakhiri konflik tersebut, meskipun ada tekanan dari Trump.

    Ukraina tengah berjuang menghadapi beberapa serangan rudal dan drone besar-besaran Rusia dalam perang yang telah berlangsung selama tiga tahun tersebut. Penghentian penyediaan amunisi berpotensi menjadi tantangan serius bagi Ukraina.

    Sebelumnya di bawah pemerintahan mantan presiden Joe Biden, Washington berkomitmen untuk menyediakan bantuan militer senilai lebih dari US$65 miliar bagi Ukraina.

    Namun Trump — yang sejak lama skeptis terhadap bantuan untuk Ukraina — belum mengikutinya, dan tidak mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Kyiv sejak ia menjabat pada bulan Januari tahun ini.

    Gedung Putih mengatakan minggu lalu bahwa mereka menghentikan beberapa pengiriman senjata utama ke Ukraina yang dijanjikan semasa pemerintahan Joe Biden, tanpa memberikan rincian tentang program senjata mana yang terpengaruh.

    Dikatakan bahwa keputusan itu diambil setelah peninjauan kebutuhan pertahanan AS dan bantuan militernya ke negara-negara asing.

    Sebelum pernyataan terbaru Trump tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pertahanan udara tetap menjadi “prioritas utama untuk melindungi nyawa”, dan negaranya mengandalkan mitra-mitra untuk “benar-benar memenuhi apa yang telah kita sepakati”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengklaim bahwa penerimaan negara tidak akan terganggu meski Indonesia masih belum sepakat soal tarif Trump.

    Anggito minim berkomentar terkait hal tersebut dan hanya mengungkapkan secara umum belum mengetahui dampak pasti terhadap penerimaan negara.

    Namun, dari beberapa penawaran yang Indonesia berikan kepada AS, seperti peningkatan impor maupun soal administrasi, hal tersebut tidak akan mengganggu penerimaan.

    “Kami belum tahu. Kalau yang ditawarkan [ke AS] ada beberapa, impor tidak berdampak pada penerimaan, administrasi juga tidak berdampak pada penerimaan,” ujarnya kepada awak media di kompleks parlemen, Senin (7/7/2025).

    Menjelang tenggat waktu 9 Juli, sebelum diperpanjang, Indonesia masih dalam proses negosiasi untuk menurunkan tarif resiprokal 32% dari Trump.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun diagendakan bakal bertolak ke Washington usai mendampingi Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil, Minggu (6/7/2025).

    Adapun untuk menarik hati Trump menurunkan tarif RI, pemerintah bersama Amerika Serikat akan menandatangani sejumlah kesepakatan dagang dan investasi senilai total US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan negosiasi tarif resiprokal AS menjelang tenggat 9 Juli mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan Indonesia berencana berinvestasi di AS, sekaligus membeli produk pertanian dan produk energi senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,23 triliun dari Negeri Paman Sam.

    Bersamaan dengan KTT BRICS, belum selesai negosiasi tarif, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS.

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Ancaman ini terjadi saat para pemimpin BRICS hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil akhir pekan lalu. Dalam pertemuan, para negara sepakat melanjutkan pembahasan terkait sistem pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan investasi