Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Trump: Tarif Baru Tetap Berlaku 1 Agustus, Tak Ada Perpanjangan!

    Trump: Tarif Baru Tetap Berlaku 1 Agustus, Tak Ada Perpanjangan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump menegaskan tidak akan melakukan perpanjangan waktu lagi untuk memberlakukan tarif impor untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini dipastikan akan tetap berlaku per 1 Agustus 2025.

    Keputusan tersebut disampaikan Trump meskipun saat ini masih berlanjut proses negosiasi oleh sejumlah negara mitra dagang yang sudah ditetapkan pengenaan tarifnya, termasuk Indonesia. 

    Dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/7/2025) Trump mengatakan dia tidak akan menawarkan penundaan tambahan pada tarif khusus negara, meskipun malam sebelumnya dia masih membuka peluang diskusi hingga tenggat waktu 1 Agustus. 

    “Tarif akan mulai dibayarkan pada 1 Agustus 2025. Tidak ada perubahan pada tanggal ini, dan tidak akan ada perubahan,” tulis Trump di platform Truth Social-nya pada Selasa (8/7/2025).

    Dia meramalkan pembaruan status perdagangan setidaknya tujuh negara yang akan dirilis Rabu pagi, waktu Washington, dengan lebih banyak lagi yang akan datang pada sore hari.

    Sebelumnya, Trump telah memberikan surat keputusan pengenaan tarif ke-14 negara. Adapun, Indonesia tetap diberlakukan tarif Trump sebesar 32% untuk seluruh produk yang masuk ke AS.

    Beberapa negara lainnya yaitu, Thailand dikenakan tarif 36% dan berlaku per Agustus mendatang, kemudian tarif untuk Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. 

    Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif Trump sebesar 25%. Kemudian, Kazakhstan dikenakan tarif 30%. Di luar Asia, Trump juga menetapkan Bosnia dengan pungutan 30% dan Serbia menghadapi tarif 35%.

    Hingga saat ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Trump menurunkan tarif terhadap Vietnam dari yang semula 46% menjadi 20%.

    “Dengan kata lain, semua uang akan jatuh tempo dan dibayarkan mulai 1 Agustus 2025 – Tidak ada perpanjangan yang akan diberikan,” tegas Trump. 

    Tarif Produk Tembaga & Farmasi

    Di sisi lain, Trump juga mengumumkan akan mengenakan tarif 50% pada produk tembaga yang dikirim ke AS. Selain itu, perusahaan obat berpotensi menghadapi tarif 200% atas impor jika mereka tidak memindahkan produksi ke AS pada tahun depan.

    Trump juga mengatakan bahwa dia masih merencanakan tarif pada industri tertentu, termasuk obat-obatan, semikonduktor, dan logam.

    “Saya percaya tarif tembaga kita akan membuatnya menjadi 50%,” kata Trump ketika ditanya oleh seorang reporter berapa tarif pada produk-produk itu.

    Trump mengatakan dia berharap untuk menawarkan produsen farmasi beberapa waktu untuk membawa produksi mereka ke AS sebelum mengenakan tarif sebesar 200% pada produk mereka.

    “Kami akan memberi orang-orang sekitar satu tahun, satu setengah tahun, untuk masuk. Dan setelah itu mereka akan dikenakan tarif jika mereka harus membawa obat-obatan ke dalam negeri, obat-obatan dan hal-hal lainnya, ke dalam negeri. Mereka akan ditarifkan pada tarif yang sangat, sangat tinggi, seperti 200%. Kami akan memberi mereka jangka waktu tertentu untuk bertindak bersama,” tuturnya. 

  • Tarif Trump jadi Fokus Pertemuan Para Menlu Asean di Malaysia

    Tarif Trump jadi Fokus Pertemuan Para Menlu Asean di Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Para menteri luar negeri Asia Tenggara atau Asean dijadwalkan bertemu di Malaysia pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) serta memanasnya sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja. 

    Melansir Reuters, pertemuan di Malaysia yang diikuti oleh 10 negara anggota Asean itu akan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan pada Kamis dan Jumat bersama mitra dagang utama, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, India, dan Uni Eropa.

    Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menlu Rusia Sergei Lavrov dijadwalkan hadir dalam rangkaian pertemuan di Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga dipastikan datang dalam kunjungan perdananya ke Asia, dengan misi meredakan ketegangan dengan sekutu dan mitra yang terusik oleh kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

    Trump pada Senin (7/7/2025) mengumumkan tarif impor baru yang cukup besar, yakni antara 25% hingga 40% terhadap enam negara Asia Tenggara, meski sejumlah negara sebelumnya telah berupaya memberikan konsesi luas demi menegosiasikan penurunan tarif.

    Sebagai kawasan yang mengandalkan ekspor, Asean merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia. Beberapa negara anggota bahkan menjadi penerima manfaat dari pergeseran rantai pasok global yang menjauh dari China. 

    Adapun, hingga kini, baru Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dengan AS untuk menurunkan tarif dari 46% menjadi 20%.

    Indonesia, Thailand, dan Malaysia menyatakan akan mendorong pembicaraan lanjutan sebelum tarif diberlakukan pada 1 Agustus 2025.

    Tarif Dinilai Kontraproduktif

    Dalam draf rancangan komunike bersama yang dikutip dari Reuters, para menlu Asean akan menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian yang berkembang dalam lanskap ekonomi internasional, khususnya tindakan sepihak terkait tarif.

    Rancangan bertanggal 7 Juli itu disusun sebelum pengumuman tarif terbaru dan tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat. Bahasa yang digunakan pun serupa dengan pernyataan para pemimpin Asean pada Mei lalu, yang menilai kebijakan tarif bersifat kontraproduktif dan berisiko memperburuk fragmentasi ekonomi global.

    Pada April lalu, Asean menegaskan tidak akan mengambil langkah balasan atas kebijakan tarif dan para pemimpinnya berkomitmen bahwa setiap kesepakatan bilateral yang dicapai dengan Washington tidak akan merugikan sesama anggota Asean.

    Ekonom senior Asean dari OCBC Lavanya Ventakeswaran mengatakan negara-negara seperti Vietnam juga menghadapi ketidakpastian tambahan terkait kebijakan tarif yang menargetkan aktivitas transshipment, yaitu pengiriman barang asal China yang dialihkan melalui negara ketiga. 

    Namun, dia menilai masih banyak tanda tanya terkait implementasi dan pengawasan kebijakan ini. “Intinya, ke depan situasinya akan semakin kompleks,” kata Ventakeswaran.

  • Kremlin Perlu Waktu Klarifikasi Senjata yang Dipasok AS ke Ukraina

    Kremlin Perlu Waktu Klarifikasi Senjata yang Dipasok AS ke Ukraina

    JAKARTA – Kremlin mengatakan perlu waktu untuk mengklarifikasi senjata apa yang dipasok dan akan dipasok Amerika Serikat ke Ukraina setelah Presiden Donald Trump mengatakan Washington harus mengirim lebih banyak senjata ke Kyiv.

    Trump mengatakan pada Senin, Amerika Serikat akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, terutama senjata pertahanan, untuk membantu negara yang dilanda perang itu mempertahankan diri dari meningkatnya serangan Rusia.

    Ketika ditanya tentang pernyataan Trump, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan ada banyak pernyataan yang saling bertentangan tentang pasokan senjata AS ke Ukraina, meskipun jelas pengiriman senjata Eropa terus berlanjut.

    “Jelas, pasokan terus berlanjut, itu jelas. Jelas, orang Eropa secara aktif terlibat dalam memasok Ukraina dengan senjata,” kata Peskov dilansir Reuters, Selasa, 8 Juli.

    “Mengenai jenis pasokan apa dan dalam jumlah berapa yang terus diterima Ukraina dari Amerika Serikat, masih perlu waktu untuk mengklarifikasi hal ini secara definitif,” sambungnya.

    Rusia, yang terus maju di berbagai titik di sepanjang garis depan, saat ini menguasai hampir seperlima wilayah Ukraina termasuk Krimea, seluruh Luhansk, bagian terbesar dari tiga wilayah lainnya, dan sebagian kecil dari tiga wilayah tambahan.

    Peskov mengatakan Moskow menghargai upaya Trump untuk memulai negosiasi langsung antara Rusia dan Ukraina dan ada potensi signifikan untuk memulai kembali hubungan perdagangan dan ekonomi Rusia-AS.

    “Namun saat ini, Amerika Serikat sedang menerapkan sejumlah pembatasan. Kami yakin bahwa sanksi ini ilegal, dan tidak hanya merugikan pengusaha kami, tetapi juga pengusaha Amerika Serikat,” kata Peskov.

  • Sri Mulyani tanggapi soal Trump tetap terapkan tarif 32 persen

    Sri Mulyani tanggapi soal Trump tetap terapkan tarif 32 persen

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (7/7/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Sri Mulyani tanggapi soal Trump tetap terapkan tarif 32 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:20 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati buka suara soal langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memastikan akan tetap mengenakan tarif 32 persen untuk seluruh produk asal Indonesia per 1 Agustus 2025.

    Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan merespons kebijakan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian. Ia juga mengatakan bahwa Tim Negosiasi RI bakal tiba di AS pada Selasa ini, untuk melanjutkan proses perundingan dengan perwakilan Pemerintah AS.

    “Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja. Nanti saja hari Selasa akan kita respons,” ujar Sri Mulyani saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga belum memberikan keterangan rinci soal dampak kebijakan tarif tersebut terhadap penerimaan negara, mengingat penerapannya belum efektif.

    “Belum efektif, belum tahu nanti. Saya belum kasih komen, belum dapat final seperti apa,” katanya lagi.

    Meski demikian, ia mengamini bahwa proses negosiasi masih akan terus berlanjut.

    “Saya kira iya (lanjut negosiasi),” ujar Anggito.

    Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Washington DC, AS, pada Selasa (8/7) untuk melanjutkan proses negosiasi tarif dagang dengan Pemerintah AS.

    “Usai pernyataan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan terbaru tarif impor untuk Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melanjutkan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat, setelah sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Brasil,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto saat dihubungi, di Jakarta, Selasa.

    Menurut Haryo, Pemerintah Indonesia masih melihat adanya ruang negosiasi.

    “Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” ujarnya.

    Adapun dalam surat resmi berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025 yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Trump menyatakan bahwa tarif sebesar 32 persen tetap diberlakukan untuk semua produk Indonesia, terpisah dari tarif sektoral lainnya.

    “Tolong pahami bahwa angka 32 persen ini jauh lebih sedikit dari yang diperlukan untuk menghilangkan disparitas Defisit Perdagangan dengan negara Anda,” tulis Trump dalam surat yang ia unggah secara terbuka di media sosial.

    Trump juga memperingatkan bahwa jika Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Namun demikian, Trump berjanji bahwa Indonesia tidak akan dikenakan tarif apabila “memutuskan membangun atau memproduksi produknya di Amerika Serikat”, sembari menjamin bahwa permohonannya akan diproses dan disetujui dalam hitungan pekan.

    Ia pun menyatakan bahwa angka tarif tersebut masih bisa berubah apabila Indonesia sepakat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dagang dan membuat ekosistem pasar nasional yang lebih terbuka kepada AS.

    Sumber : Antara

  • Meski Kena Tarif 32% Trump, Kemenkeu Hitung Pertumbuhan Ekonomi Bisa Capai 5,2%-5,8%

    Meski Kena Tarif 32% Trump, Kemenkeu Hitung Pertumbuhan Ekonomi Bisa Capai 5,2%-5,8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan alias Kemenkeu memperhitungkan pertumbuhan ekonomi bisa tetap mencapai 5,2% hingga 5,8% pada tahun depan, meskipun Indonesia kena tarif Trump 32% mulai 1 Agustus 2025.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengklaim target pertumbuhan ekonomi di rentang 5,2%—5,8%, yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, sudah mempertimbangkan perkembangan ketidakpastian global termasuk tarif Trump.

    “Persiapan kita untuk menetapkan range [rentan] mulai dari pertumbuhannya 5,2% sampai 5,8% ini semuanya adalah hasil kombinasi dari risiko yang kita pantau secara global lalu termasuk kita melihat potensi yang kita miliki,” jelas Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Dia mengingatkan bahwa perdagangan global tidak statis. Artinya, jika Indonesia menghadapi kendala dengan satu negara maka pelaku usaha juga akan melakukan penyesuaian.

    Febrio menjelaskan langkah tersebut disebut trade diversion atau pengalihan perdagangan. Dengan demikian, jika satu negara memberikan hambatan maka pelaku usaha akan melihat peluang di negara-negara lain untuk menjadi tambahan tujuan ekspor.

    “Jadi, adjustment [penyesuaian] ini yang nantinya memang untuk resiliensi. Dari sektor-sektor tertentu, pemerintah pasti akan memberikan perhatian dan ini sedang kita siapkan,” ujarnya.

    Di samping itu, Febrio menyatakan tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih akan tetap berupaya menurunkan tarif Trump. Airlangga, sambungnya, sedang di Washington DC untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah AS.

    Dia menjelaskan jika tarif 32% bisa turun maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bisa dimaksimalkan dalam rentang yang sudah ditetapkan.

    “Dengan negosiasi ini kita harapkan ada perbaikan lah, jadi ada beberapa contoh yang bisa kita lihat seperti Vietnam dan sebagainya. Kan juga ada beberapa hasil ya dari negosiasi tersebut,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, mantan peneliti LPEM FEB UI itu menekankan bahwa Indonesia juga punya peluang pertumbuhan yang sumbernya dari dalam negeri. Dia mencontohkan ketahanan tangan, ketahanan energi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan termasuk investasi hingga hilirisasi.

    Pengumuman Trump soal Tarif Impor RI

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% melalui surat terbuka yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara. 

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.

    “Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut. 

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini. 

    Kendati demikian, setelah bertahun-tahun, hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam. 

    “Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya. 

  • Nasib Warga China Ditangkap Usai Maling Rahasia Amerika

    Nasib Warga China Ditangkap Usai Maling Rahasia Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga China bernama Xu Zewei ditangkap di bandara Malpensa, Milan, Italia, pada Kamis (3/7) pekan lalu. Ia diduga terlibat dalam grup peretas ‘Hafnium’ yang dibekingi pemerintah China untuk mencuri rahasia terkait vaksin Covid-19 di AS pada pandemi 2020 silam.

    Kepolisian Italia mendapat surat perintah penangkapan internasional dari Amerika Serikat (AS) untuk menangkap Xu. Pria berusia 33 tahun tersebut diduga membobol software email Microsoft pada 2021 dalam kampanye espionasi berskala besar, menurut sumber yang familiar dengan isu tersebut.

    Sumber itu juga mengatakan dakwaan AS terhadap 9 orang yang menuduh Xu berpartisipasi dalam peretasan tersebut akan segera dikeluarkan, dikutip dari Financial Times, Selasa (8/7/2025).

    Saat ini Xu ditahan di penjara Italia yang jaraknya tak jauh dari bandara tempat ia ditangkap. Sumber dalam menyebut Xu akan didakwa atas dengan melakukan pembobolan komputer dalam periode Februari 2020 hingga Juni 2021.

    “Xu ditangkap atas permintaan otoritas AS dengan dugaan kejahatan siber yang ditujukan untuk espionase industri,” kata Kementerian Luar Negeri Italia.

    Sementara itu, Kementerian Hukum Italia mengatakan Roma telah menerima permintaan resmi dari AS untuk ekstradisi Xu.

    Departemen Kehakiman AS (DOJ) menolak berkomentar. Pengacara Xu di Italia tak merespons permintaan komentar dari Financial Times.

    Proses ekstradisi Xu dijadwalkan akan dimulai di pengadilan Milan pada Selasa (8/7) ini.

    Penangkapan warga China yang mengaku sebagai spesialis IT disebut akan membawa dilema secara diplomasi bagi Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Posisinya terhimpit antara Washington dan Beijing.

    Selama ini, Meloni terus menjaga hubungan personal yang baik dengan Presiden AS Donald Trump. Ia juga menilai AS sebagai salah satu sekutu terpenting bagi Italia, meski hubungan AS dan Eropa sedang tegang.

    Di sisi lain, Meloni juga menjaga hubungan diplomasi yang baik dengan China, meski memutuskan untuk membatalkan keterlibatan Italia dalam program andalan ‘Belt and Road Initiative’ yang dicanangkan Presiden China Xi Jinping.

    Sebagai informasi, di masa pandemi Covid-19, FBI bersama Lembaga Keamanan Infrastruktur dan Keamanan Siber AS beberapa kali menuduh Beijing berupaya mencuri penelitian penting dari AS terkait penyakit tersebut.

    Lembaga-lembaga AS menuduh China mencoba membobol sistem komputer yang digunakan para peneliti AS untuk mempelajari virus Covid-19.

    Pada pertengahan 2020, DOJ mendakwa dua warga China atas dugaan berupaya mengakses penelitian AS, sebagai bagian dari upaya luas untuk mencuri rahasia dagang AS.

    Kala itu, Global Times yang merupakan media bekingan China mengatakan Washington tak memiliki bukti kuat untuk mendukung tuduhannya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dianggap Melunak pada AS, Presiden Iran Dikecam!

    Dianggap Melunak pada AS, Presiden Iran Dikecam!

    Teheran –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian menuai kecaman setelah menyatakan dukungan untuk perundingan baru dengan Amerika Serikat (AS), yang terhenti akibat perang melawan Israel. Para pengkritik menuduh Pezeshkian “terlalu lunak” terhadap Washington setelah pengeboman fasilitas nuklir Teheran bulan lalu.

    Kecaman itu, seperti dilansir AFP, Selasa (8/7/2025), muncul setelah wawancara Pezeshkian dengan tokoh media AS Tucker Carlson, di mana sang Presiden Iran mengatakan “tidak ada masalah” untuk melanjutkan kembali perundingan dengan AS selama rasa saling percaya dapat dibangun lagi antara kedua negara.

    Pernyataan Pezeshkian itu disampaikan kurang dari sebulan setelah Israel melancarkan operasi pengeboman pada 13 Juni lalu, yang menewaskan sejumlah komandan militer senior dan para ilmuwan nuklir di Iran.

    Otoritas Iran, dalam pengumuman terbaru, menyebut sedikitnya 1.060 orang tewas akibat serangan Israel selama perang.

    Serangan Tel Aviv dilancarkan dua hari sebelum Teheran dan Washington dijadwalkan bertemu untuk putaran terbaru perundingan nuklir antara. Serangan tersebut menghambat negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan atas program nuklir Iran, dengan perundingan terhenti sejak saat itu.

    “Apakah Anda lupa bahwa orang-orang Amerika yang sama ini, bersama dengan para Zionis, menggunakan perundingan untuk mengulur waktu dan mempersiapkan serangan?” demikian bunyi editorial surat kabar garis keras Iran, Kayhan, yang sejak lama menentang keterlibatan dengan Barat.

    Perang antara Iran dan Israel itu juga menyeret AS, yang melancarkan pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tiga fasilitas nuklir Teheran, yakni Fordow, Isfahan, dan Natanz. Pertempuran udara sengit itu diakhiri dengan gencatan senjata yang berlangsung sejak 24 Juni lalu.

    Surat kabar konservatif Iran, Javan, juga mengkritik Pezeshkian, dengan menyebut pernyataannya tampak “sedikit terlalu lunak”.

    “Kami mempercayai makna sebenarnya dari percakapan dengan presenter Amerika tersampaikan ketika kata-kata tersebut mencerminkan kemarahan publik dan rasa tidak percaya total terhadap Amerika,” sebut Javan dalam kritikannya.

    Sedikit berbeda, surat kabar reformis Iran, Ham Mihan, justru memuji apa yang disebutnya sebagai “pendekatan positif” oleh Pezeshkian.

    “Wawancara ini seharusnya dilakukan sejak lama,” tulis Ham Mihan dalam artikelnya. “Para pejabat Iran sangat disayangkan telah lama absen dari lanskap media internasional dan Amerika,” sebutnya.

    Dalam wawancara dengan Carlson, Pezeshkian mengatakan Iran “tidak ada masalah” untuk memulai kembali perundingan nuklir dengan AS, asalkan rasa saling percaya dibangun kembali.

    “Kami tidak melihat masalah dalam memulai kembali perundingan. Ada persyaratan … untuk memulai kembali perundingan. Bagaimana kami akan mempercayai Amerika Serikat lagi? Kami telah memulai kembali perundingan, lalu bagaimana kami bisa mengetahui secara pasti bahwa di tengah perundingan, rezim Israel tidak akan diberi izin lagi untuk menyerang kami?” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kamboja Sambut Pengurangan Tarif Trump: Ini Kemenangan Besar!

    Kamboja Sambut Pengurangan Tarif Trump: Ini Kemenangan Besar!

    Jakarta –

    Pemerintah Kamboja menyambut pengurangan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari 49 persen menjadi 36 persen. Kepala negosiator Kamboja dalam pembicaraan perdagangan dengan Washington, memuji pengurangan tarif itu sebagai “kemenangan besar”.

    Trump awalnya menyampaikan ancaman tarif tinggi pada bulan April lalu, dengan mengatakan tarif itu akan berlaku jika Kamboja gagal membuat kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.

    Namun, pada hari Senin (7/7) waktu setempat, Trump menurunkan ancaman tarif menjadi 36 persen dan memperpanjang batas waktu negosiasi hingga 1 Agustus mendatang.

    “Ini adalah kemenangan besar bagi Kamboja dalam tahap pertama negosiasi tarif bagi kita,” Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chanthol mengatakan kepada para wartawan di Phnom Penh, ibu kota Kamboja pada Selasa (8/7).

    “Kita sangat berhasil dalam negosiasi,” imbuhnya, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (8/7/2025).

    “Kita masih memiliki peluang untuk bernegosiasi lebih lanjut guna menurunkan tarif lebih lanjut,” ujarnya.

    Sebelumnya, media New York Times melaporkan bahwa Trump telah menetapkan bea masuk baru yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 untuk 14 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia.

    Kebijakan ini menjadi langkah lanjutan dari strategi perdagangan Trump yang menargetkan negara-negara dengan neraca dagang tidak seimbang terhadap AS.

    Sebelumnya, Gedung Putih sempat menunda kenaikan tarif impor selama 90 hari sebagai bagian dari upaya membuka peluang negosiasi dagang. Penundaan tersebut rencananya berakhir pada 9 Juli, tetapi kini Trump memperbarui ancaman tarif 25 persen untuk produk dari Jepang dan Korea Selatan, serta mengirimkan surat resmi ke 14 negara lain yang turut terdampak, termasuk Indonesia yang dikenai tarif impor 32 persen. Surat-surat ini menyampaikan besaran tarif baru yang akan dikenakan jika tidak ada kesepakatan dagang yang tercapai hingga tenggat waktu.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Umumkan Tarif Impor Baru, Sejumlah Negara Bersiap Lanjutkan Negosiasi – Page 3

    AS Umumkan Tarif Impor Baru, Sejumlah Negara Bersiap Lanjutkan Negosiasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam akan menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk mitra sekutunya sendiri, memicu gelombang kekecewaan. Namun, di tengah ketegangan itu, sejumlah negara tetap menyuarakan harapan akan tercapainya kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak melalui jalur negosiasi.

    Menurut laporan media lokal, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan pengumuman tarif terbaru itu “sangat disesalkan,” seraya menekankan bahwa ia akan melanjutkan negosiasi dengan pemerintah AS.

    Jepang termasuk dalam daftar dua negara yang akan mengenakan tarif “timbal balik” lebih tinggi berdasarkan pengumuman Presiden Trump pada April. Gedung Putih menyatakan bahwa tarif atas barang impor dari Jepang ke AS naik dari tarif awal 24 persen menjadi 25 persen mulai 1 Agustus mendatang.

    Dalam rapat kabinet yang membahas strategi Jepang dalam menangani kebijakan tarif, Perdana Menteri Ishiba mencatat bahwa pihak pemerintah Trump telah mengusulkan rencana untuk melanjutkan dialog hingga batas waktu pada Agustus mendatang.

    “Tergantung pada tanggapan Jepang, isi surat itu dapat direvisi,” kata Ishiba pada pertemuan Selasa pagi, beberapa jam setelah Trump mengunggah salinan surat tarifnya di platform media sosial Truth Social.

    Korea Selatan

    Di sisi lain, pemerintah Korea Selatan menyatakan akan mempercepat proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat demi mengakhiri perdagangan sesegera mungkin, demikian laporan Yonhap News yang mengutip pernyataan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi, dilansir dari CNBC, Selasa (8 Juli 2025).

    Trump menetapkan tarif menyeluruh sebesar 20% atas impor dari negara tersebut, tetap sesuai dengan tingkat tarif “timbal balik” yang diumumkan pada April lalu.

    Dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di Washington, Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-Koo menyampaikan permintaan agar Amerika Serikat menurunkan tarif atas mobil, baja, dan produk lainnya yang berasal dari perusahaan Korea.

     

  • 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah) bersama pimpinan DPR RI lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    DPR: 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:30 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional telah memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi I DPR RI.

    “Sepengetahuan saya, sepengetahuan kami pimpinan di Komisi I itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper, dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah,” kata Adies usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Untuk itu, dia menyebut nama-nama calon Dubes LBBP itu telah berada di meja Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden,” ucapnya.

    Meski demikian, Adies tak dapat memastikan apakah terdapat catatan-catatan yang diberikan Komisi I DPR terhadap nama-nama calon Dubes LBBP tersebut.

    “Mungkin catatan-catatan ada, tapi kan saya belum lihat suratnya,” katanya.

    Sebagaimana tata tertib (tatib) yang berlalu, dia menyebut pimpinan DPR RI dapat langsung mengirimkan nama-nama tersebut ke Presiden tanpa dibacakan terlebih dulu dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    “Kalau duta besar itu tatibnya tidak perlu dibacakan di paripurna. Jadi, langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah,” ujarnya.

    Dia pun menyebut Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

    “Kalau rapat hari ini kan tanggapan fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban dari pemerintah tahun 2024, seluruh fraksi menerima pertanggungjawaban tersebut. Jadi, itu saja agendanya,” tuturnya.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah merampungkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Dubes LBBP RI, meski Rapat Paripurna DPR RI hari ini tak mencantumkan agenda terkait hal tersebut.

    Dia pun menyerahkan mekanisme selanjutnya atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah digelar pihaknya itu kepada pimpinan DPR RI.

    “Sekarang ini kan yang masih dibahas (Rapat Paripurna) itu yang soal RAPBN, tapi yang penting kami sudah selesai di komisi, sudah kami serahkan ke pimpinan, nanti biar pimpinan menentukan karena pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu, kapan pimpinan mau bacakan dan selesaikan,” ujarnya.

    Dave menyebut Komisi I DPR RI menilai calon Dubes LBBP RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan sosok-sosok mumpuni untuk ditempatkan di negara tujuan masing-masing.

    “Semuanya kami tidak melihat ada suatu kendala, semuanya itu mampu dan sanggup untuk melaksanakan visi-misi pemerintah dengan program kerja masing-masing di tempat yang mereka akan ditugaskan,” kata Dave.

    Sebelumnya, Minggu (6/7), Komisi I DPR RI selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar (dubes) yang akan mengisi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara serta Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional, dan hasilnya akan diberikan ke Pimpinan DPR RI.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa uji kelayakan itu bersifat tertutup sehingga hasilnya pun bersifat rahasia, sesuai dengan tata tertib. Sehingga, kata dia, Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan pihak yang akan menindaklanjuti hasil uji kelayakan tersebut.

    Berikut nama-nama calon dubes setelah selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Sabtu hingga Minggu, 5-6 Juli 2025:

    1. Abdul Kadir Jaelani – Dubes RI untuk Jerman (Berlin)

    2. Redianto Heru Nurcahyo – Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)

    3. Umar Hadi – Perwakilan Tetap RI New York

    4. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura

    5. Nurmala Kartini Sjahrir – Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)

    6. Indroyono Soesilo – Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)

    7. Adam Mulawarman Tugio – Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    8. Laurentius Amrih Jinangkung – Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    9. Judha Nugraha – Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)

    10. Sidharto Reza Suryodipuro – Perwakilan Tetap RI di PBB Swiss (Jenewa)

    11. Andhika Chrisnayudhanto – Dubes RI untuk Brazil (Brasilia)

    12. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)

    13. Andi Rahardian – Dubes RI untuk Oman

    14. Imam As’ari – Dubes RI untuk Ekuador (Quito)

    15. Listyowati – Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal

    16. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir

    17. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia

    18. Mayjen (Purn) Gina Yoginda – Dubes RI untuk Korea Utara

    19. Yusron Bahauddin Ambary – Dubes untuk Algeria

    20. Lukman Hakim Siregar – Dubes untuk Suriah

    21. Berlian Helmy – Dubes untuk Ajerbaizan

    22. Hari Prabowo – Dubes untuk Thailand

    23. Okto Dorinus Damanik – Dubes RI untuk Papua Nugini

    24. Andi Rachmianto – Dubes RI untuk Belgia.

    Sumber : Antara