Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Brasil Ambil Peran Cegah Amerika dan Venezuela Berperang

    Brasil Ambil Peran Cegah Amerika dan Venezuela Berperang

    Jakarta –

    Demi “menghindari konflik bersenjata” antara Washington dan Caracas, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menawarkan diri menjadi mediator antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela. AS dan Venezuela bersitegang beberapa waktu terakhir.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (20/12/2025), Lula da Silva, yang merupakan salah satu pemimpin paling berpengaruh di Amerika Latin, mengatakan kepada wartawan bahwa Brasil “sangat khawatir” tentang krisis yang semakin meningkat antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

    Tokoh sayap kiri berusia 80 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya telah memberitahu Trump jika “masalah tidak akan terselesaikan dengan baku tembak, bahwa lebih baik duduk bersama untuk mencari solusi”.

    Lula da Silva juga mengatakan dirinya telah menawarkan bantuan Brasil kepada kedua pemimpin untuk “menghindari konflik bersenjata di Amerika Latin” dan mungkin akan berbicara lagi dengan Trump sebelum Natal untuk menyampaikan kembali tawarannya.

    “Agar kita dapat mencapai kesepakatan diplomatik dan bukan perang saudara,” ujarnya.

    “Saya siap membantu Venezuela dan AS untuk berkontribusi pada solusi damai di benua kita,” tegas Lula da Silva dalam pernyataannya.

    Pemerintahan Trump menuduh Maduro memimpin kartel perdagangan narkoba. AS telah melancarkan rentetan serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba, menyita kapal tanker minyak, dan menjatuhkan sanksi kepada kerabat Maduro.

    Trump juga mengawasi pengerahan militer besar-besaran di lepas pantai Venezuela, dan pekan ini mengumumkan blokade terhadap “kapal minyak yang dikenai sanksi” yang berlayar dari dan ke Caracas.

    Sementara Maduro menuduh AS berupaya menggulingkan rezimnya, bukan hanya memerangi perdagangan narkoba.

    Lula da Silva, dalam pernyataannya, mengakui dirinya khawatir tentang apa yang ada di balik operasi militer AS di kawasan Amerika Latin.

    “Ini tidak mungkin hanya tentang menggulingkan Maduro. Apa kepentingan lainnya yang belum kita ketahui?” ucapnya, sembari menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah itu soal minyak Venezuela, atau mineral penting, atau logam tanah jarang.

    “Tidak ada yang pernah mengatakan secara konkret mengapa perang ini diperlukan,” kata Lula da Silva.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/jbr)

  • Beringas AS Bombardir ISIS di Suriah Usai 3 Warganya Tewas

    Beringas AS Bombardir ISIS di Suriah Usai 3 Warganya Tewas

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) membombardir lebih dari 70 target kelompok radikal Islamic State (ISIS) di wilayah Suriah. Gempuran pada Jumat (19/12) waktu itu untuk membalas serangan yang menewaskan tiga warga AS, termasuk dua tentara, di Suriah akhir pekan lalu.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (20/12/2025), Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan bahwa sebagai respons, AS telah “menyerang lebih dari 70 target di berbagai lokasi di wilayah Suriah bagian tengah dengan jet tempur, helikopter serbu, dan artileri”.

    “Operasi tersebut menggunakan lebih dari 100 amunisi presisi yang menargetkan infrastruktur dan situs-situs senjata ISIS yang diketahui,” kata CENTCOM dalam pernyataannya.

    CENTCOM juga menambahkan bahwa AS dan pasukan sekutunya telah “melakukan 10 operasi di Suriah dan Irak yang mengakibatkan kematian atau penahanan 23 pelaku teroris” menyusul serangan di Palmyra. Tidak disebutkan lebih lanjut kelompok mana yang menjadi afiliasi para militan tersebut.

    Otoritas Washington mengatakan seorang pria bersenjata dari ISIS yang bertindak sendirian mendalangi serangan pada 13 Desember lalu di area Palmyra — rumah bagi reruntuhan kuno yang terdaftar di UNESCO dan pernah dikuasai para petempur ISIS — yang menewaskan dua tentara AS dan satu warga sipil AS.

    Warga-warga AS yang tewas dalam serangan Palmyra pada akhir pekan lalu terdiri atas dua sersan Garda Nasional Iowa, William Howard dan Edgar Torres Tovar, serta seorang warga sipil bernama Ayad Mansoor Sakat yang berasal dari Michigan dan bekerja sebagai penerjemah.

    Serangan yang menewaskan tiga warga AS itu merupakan insiden pertama sejak penggulingan penguasa lama Suriah, Bashar al-Assad, pada Desember tahun lalu. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Noureddine al-Baba, mengatakan pelakunya adalah anggota pasukan keamanan yang akan dipecat karena “ide-ide ekstremis Islamis-nya”.

    Para personel AS yang menjadi target serangan itu merupakan personel yang mendukung Operation Inherent Resolve, upaya internasional untuk memerangi ISIS, yang merebut sebagian besar wilayah Suriah dan Irak pada tahun 2014.

    Kelompok radikal itu telah dikalahkan oleh pasukan darat lokal, yang didukung serangan udara internasional dan dukungan lainnya, tetapi ISIS masih memiliki kehadiran di Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Suriah, meskipun tidak secara langsung mengomentari serangan pada Jumat (19/12), mengatakan dalam sebuah postingan via media sosial X bahwa negaranya berkomitmen untuk memerangi ISIS.

    Ditegaskan juga oleh Kementerian Luar Negeri Suriah bahwa pihaknya “memastikan kelompok tersebut tidak memiliki tempat perlindungan yang aman di wilayah Suriah, dan akan terus mengintensifkan operasi militer terhadapnya di mana pun kelompok tersebut menimbulkan ancaman”.

    Peringatan Keras dari Trump

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan militer Washington telah melancarkan “pembalasan yang sangat serius” terhadap kelompok radikal Islamic State (ISIS) di Suriah, setelah serangan yang menewaskan tiga warga AS. Trump memperingatkan bahwa siapa pun yang menyerang atau mengancam AS, akan dihantam lebih keras.

    “Dengan ini saya mengumumkan bahwa Amerika Serikat melancarkan pembalasan yang sangat serius, seperti yang telah saya janjikan, terhadap para teroris pembunuh yang bertanggung jawab,” kata Trump dalam postingan Truth Social, seperti dilansir AFP, Sabtu (20/12/2025).

    “Kita menyerang dengan sangat kuat terhadap benteng-benteng ISIS di Suriah, tempat yang berlumuran darah dan memiliki banyak masalah, tetapi memiliki masa depan yang cerah jika ISIS dapat diberantas,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Trump melontarkan peringatan terbaru bagi siapa pun, terutama para teroris, yang menyerang atau mengancam AS.

    “Semua teroris yang cukup jahat untuk menyerang warga Amerika dengan ini diperingatkan — ANDA AKAN DIHANTAM LEBIH KERAS DARIPADA YANG PERNAH ANDA ALAMI SEBELUMNYA JIKA ANDA, DENGAN CARA APA PUN, MENYERANG ATAU MENGANCAM AMERIKA SERIKAT,” tegasnya.

    5 Militan ISIS di Suriah Tewas Digempur AS

    Sedikitnya lima militan Islamic State (ISIS) tewas dalam gempuran militer AS di wilayah Suriah. Gempuran Washington itu merupakan balasan atas serangan akhir pekan lalu yang menewaskan tiga warga negaranya.

    Kepala kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel Rahman, seperti dilansir AFP, Sabtu (20/12), melaporkan bahwa gempuran-gempuran AS itu memakan korban jiwa di wilayah Provinsi Deir Ezzor, Suriah bagian timur.

    “Setidaknya lima anggota kelompok Islamic State tewas,” sebut Rahman dalam pernyataan kepada AFP.

    Salah satu korban tewas, menurut Rahman, merupakan seorang pemimpin sel ISIS yang bertanggung jawab atas operasional drone di area tersebut.

    Seorang sumber keamanan Suriah mengatakan kepada AFP bahwa serangan-serangan AS menargetkan sel-sel ISIS di area gurun Badia yang luas, termasuk di Provinsi Homs, Deir Ezzor, dan Raqa. Disebutkan sumber keamanan tersebut bahwa serangan itu tidak mencakup operasi darat.

    Sebagian besar target serangan, menurut sumber tersebut, berada di area pegunungan yang membentang di sebelah utara Palmyra, termasuk menuju Deir Ezzor.

    Halaman 2 dari 3

    (kny/jbr)

  • Negara Maju Kian Batasi Pekerja Asing Meski Fatal Bagi Ekonomi

    Negara Maju Kian Batasi Pekerja Asing Meski Fatal Bagi Ekonomi

    Washington DC –

    Negara-negara dengan mesin ekonomi terbesar di dunia membutuhkan pekerja asing, terlepas dari sentimen anti-migrasi semakin meningkat, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Namun, sebuah laporan yang dirilis bulan lalu menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja secara global menurun, bahkan saat perekonomian dengan masyarakat yang menua menghadapi kekurangan tenaga kerja yang semakin pelik.

    Penurunan ini dimulai jauh sebelum terpilihnya kembali Donald Trump, yang berkampanye tahun lalu dengan janji untuk memangkas imigrasi secara drastis.

    Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang melacak kebijakan ekonomi dan sosial global, migrasi terkait pekerjaan ke 38 negara anggotanya turun lebih dari seperlima tahun lalu (21%).

    Laporan International Migration Outlook 2025 dari OECD menemukan bahwa penurunan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya oposisi politik terhadap imigrasi dan pembatasan visa yang lebih ketat di negara maju lain, daripada berkurangnya permintaan. Migrasi kerja sementara justru terus meningkat.

    Penurunan dipicu oleh dua negara

    “Kebanyakan penurunan … dalam migrasi tenaga kerja permanen disebabkan oleh perubahan kebijakan di Inggris dan Selandia Baru,” kata Ana Damas de Matos, analis kebijakan senior di OECD, kepada DW. “Di kedua kasus tersebut, migrasi tenaga kerja permanen tetap di atas tingkat 2019.”

    Di Selandia Baru, penurunan terkait dengan berakhirnya jalur residensi pasca-pandemi yang bersifat satu kali, yang memungkinkan lebih dari 200.000 migran sementara dan tanggungan mereka menetap secara permanen. Skema residensi terbesar negara itu ditutup pada Juli 2022.

    Setelah Brexit, Inggris mereformasi jalur visa Pekerja Kesehatan dan Perawatan, memperketat kelayakan pemberi kerja dan melarang tanggungan, yang mengakibatkan penurunan tajam dalam permohonan visa. OECD menyoroti sektor kesehatan sebagai area di mana pembatasan ini berisiko memperdalam kekurangan tenaga kerja.

    “Jalur dari mahasiswa ke pekerjaan kini dibatasi,” kata Sharma kepada DW. “Ketika itu terjadi, permohonan akan melambat, karena orang India, misalnya, tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk pendidikan di luar negeri jika tidak ada kepastian hasil investasi.”

    Laporan OECD menunjukkan bahwa India merupakan negara asal terbesar bagi pekerja migran yang menetap di negara anggota OECD dengan 600.000 orang tahun lalu, diikuti oleh China dan Rumania.

    Pembatasan visa AS bagi pekerja terampil mengancam sektor teknologi

    Di AS, batas ketat pada visa H-1B, program utama yang memungkinkan profesional asing di bidang teknologi, teknik, dan kedokteran bekerja di negara itu, diperkenalkan di bawah pemerintahan Biden. Trump sejak itu telah meningkatkan biaya visa bagi pemberi kerja menjadi $100.000 (sekitar Rp 1,67 miliar), naik dari $2.000–$5.000. Agenda besarnya lebih menekankan pada pembatasan jalur permanen.

    Sementara itu, Australia menaikkan ambang gaji untuk visa terampil, sedangkan Kanada menyesuaikan jalur untuk pekerja sementara, yang juga berkontribusi pada penurunan migrasi terkait pekerjaan secara luas. Negara-negara Nordik juga mencatat penurunan besar, dengan Finlandia mencatat penurunan 36% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Di Jerman, kebijakan imigrasi yang lebih ketat dari mantan Kanselir Olaf Scholz menyebabkan penurunan 12% dalam masuknya migran permanen tahun lalu, ketika 586.000 pekerja asing masuk ke negara itu. Jumlah orang yang datang dengan visa kerja turun 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Reformasi ini diperluas oleh pemerintah penerusnya, Friedrich Merz.

    Herbert Brücker, profesor ekonomi di Universitas Humboldt Berlin, berpikir bahwa penurunan ini akan menimbulkan masalah bagi ekonomi Jerman.

    “Selama bertahun-tahun, Jerman mendapat rata-rata migrasi 550.000 orang per tahun,” kata Brücker kepada DW. “Kita membutuhkan migrasi untuk menggantikan pekerja yang pensiun. Tanpa itu, kita tidak dapat menjaga pasokan tenaga kerja tetap stabil.”

    Permintaan migran yang tinggi di Eropa

    Di seluruh Uni Eropa, sekitar dua pertiga pekerjaan yang tercipta antara 2019 dan 2023 diisi oleh warga non-UE, menurut Dana Moneter Internasional (IMF), menekankan betapa Eropa sudah bergantung pada tenaga kerja migran.

    Secara global, ada 167,7 juta pekerja migran pada 2022, menurut perkiraan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Ini merupakan 4,7% dari total tenaga kerja global. Lebih dari dua pertiga dari mereka (114,7 juta) tinggal di negara berpenghasilan tinggi.

    Meskipun terjadi penurunan tahun lalu, migrasi terkait pekerjaan global tetap di atas tingkat pra-pandemi. Namun laporan OECD mengungkapkan bahwa aliran migrasi tersebut dapat secara tiba-tiba dibatasi oleh resistensi politik, dipicu oleh ketakutan terhadap migrasi ilegal, bukan oleh permintaan ekonomi yang tetap tinggi.

    Agenda masa jabatan kedua Trump memperkuat dinamika ini, dengan perintah eksekutif yang dikeluarkan sejak ia kembali menjabat pada Januari untuk membatasi baik imigrasi legal maupun ilegal. Pemerintahan Trump berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi pekerja AS dan memastikan sistem berbasis keterampilan.

    Visa sementara dibanding jalur permanen

    Migrasi tenaga kerja sementara atau musiman tetap stabil tahun lalu meski masuknya pekerja permanen menurun, menurut laporan OECD, mencerminkan preferensi pemerintah terhadap skema jangka pendek yang dapat diperluas atau dikurangi sesuka hati.

    “Keinginannya adalah: ‘Mari kita datangkan orang saat kita mau dan tutup pintu saat kita tidak mau. Tapi jangan biarkan ‘orang berbeda’ tinggal permanen di negeri kita’,” keluh Sharma.

    Program pekerja musiman dan sementara tetap diminati di Australia, Eropa, dan Amerika Utara, di mana pemberi kerja di sektor pertanian, perawatan, dan konstruksi telah mengisi kekosongan tenaga kerja. OECD mencatat bahwa program migrasi sementara juga semakin digunakan untuk pekerja teknologi dan terampil tinggi lainnya.

    Birokrasi membuat migran tetap bekerja di pekerjaan rendah

    Selain menarik lebih banyak migran kerja, OECD mendorong negara maju untuk fokus pada integrasi mereka ke dalam pasar tenaga kerja. Organisasi ini menyebut pelatihan bahasa dan akses ke layanan sosial sebagai syarat penting, bersama dengan pengakuan keterampilan dan kualifikasi, agar pekerja asing dapat berkontribusi sepenuhnya di negara tuan rumah mereka. Seringkali, mereka bekerja di pekerjaan yang jauh lebih rendah dari kualifikasi mereka.

    Brücker, yang juga kepala penelitian migrasi di Institute for Employment Research (IAB) Jerman, mencatat bahwa reformasi yang dimaksudkan untuk membuat ekonomi terbesar Eropa lebih menarik tidak berhasil karena proses persetujuan yang lambat dan birokratis.

    “Pengakuan gelar dan pelatihan vokasi memakan waktu bertahun-tahun dan itu menyulitkan pekerja terampil datang,” katanya kepada DW. Akibatnya, saat ini kita kekurangan sekitar tiga juta pekerja.

    Para pembuat kebijakan juga didorong untuk menciptakan jalur yang lebih jelas yang memungkinkan pekerja migran sementara beralih ke status permanen, sehingga keterampilan mereka dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan mengurangi kekurangan tenaga kerja.

    Meskipun Trump sering berbicara positif tentang perlunya migrasi berbasis keterampilan, tahun pertamanya kembali di Gedung Putih ditandai oleh upaya untuk membongkar jalur tersebut, memperkuat kesenjangan antara kebutuhan ekonomi dan kehendak politik.

    Sharma mencatat bahwa retorika sering marah dari Trump dan politisi sayap kanan lainnya mengenai imigrasi mengirimkan “gelombang kejut” secara internasional, membentuk persepsi di India dan negara lain.

    “Pesan yang sampai adalah bahwa ini negara yang tidak ramah, di mana sulit mendapatkan pekerjaan … narasi itu sangat berperan dalam pergerakan migrasi,” kata Sharma kepada DW, menambahkan bahwa jika AS terus membatasi imigrasi terkait pekerjaan, hal itu bisa menyebabkan lebih banyak aliran migran ilegal.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Putin Tegaskan Rusia Tak Akan Serang Siapa Pun Jika Dihormati

    Putin Tegaskan Rusia Tak Akan Serang Siapa Pun Jika Dihormati

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bola kini berada di tangan Barat dan Ukraina dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang. Dalam pesan khusus untuk negara-negara Barat, Putin menegaskan Moskow tidak akan menyerang siapa pun jika diperlakukan dengan hormat.

    Berbicara dalam konferensi pers akhir tahun, seperti dilansir AFP, Sabtu (20/12/2025), Putin mengatakan kepada rakyat Rusia bahwa pihaknya bertekad untuk terus bergerak maju di Ukraina, dengan nada percaya diri.

    Konferensi pers akhir tahun yang digelar pada Jumat (19/12) waktu setempat, merupakan tradisi tahunan yang sudah berlangsung selama 25 tahun pemerintahan Putin. Konferensi pers ini disiarkan televisi Rusia selama 4,5 jam, dengan Putin menjawab berbagai pertanyaan dari pers dan lewat panggilan telepon dari 12 zona waktu berbeda di Rusia.

    Putin yang kini berusia 73 tahun, juga menegaskan kembali bahwa Moskow akan merebut, dengan kekerasan, sisa wilayah Ukraina, yang telah dia tetapkan sebagai bagian wilayah Rusia jika perundingan damai gagal.

    Pemimpin Kremlin ini membantah telah mengulur-ulur pembicaraan membahas penyelesaian konflik, dan membantah telah menolak proposal untuk perdamaian. Putin mengklaim bahwa Moskow menyetujui “beberapa kompromi” dalam proposal tersebut, terutama yang diusulkan Amerika Serikat (AS).

    “Bola sekarang sepenuhnya berada di pihak lawan-lawan Barat kita… di tangan kepala rezim Kyiv dan para pendukungnya dari Eropa,” kata Putin dalam konferensi pers tersebut.

    AS, Ukraina, dan Eropa telah menyempurnakan proposal yang pertama kali kali diajukan oleh Washington bulan lalu, yang oleh banyak pihak dianggap memenuhi sebagian besar tuntutan inti Rusia tentang bagaimana konflik itu harus diakhiri.

    Dalam pesan kepada Barat, Putin mengatakan bahwa Rusia tidak akan menyerang negara-negara lainnya, selama diperlakukan “dengan hormat”. Pernyataan ini menepis kekhawatiran Barat soal Moskow memberikan ancaman keamanan terhadap negara-negara anggota NATO.

    “Anda bertanya: Apakah akan ada operasi militer khusus baru? Tidak akan ada operasi, jika Anda memperlakukan kami dengan hormat, jika Anda memperhatikan kepentingan kami, seperti halnya kami selalu berusaha memperhatikan kepentingan Anda,” tegas Putin, menggunakan istilah yang digunakan Rusia untuk menyebut invasinya terhadap Ukraina.

    Dalam konferensi pers tahunan ini, Putin juga menegaskan dirinya tidak bertanggung jawab atas kematian dalam perang Ukraina, yang selama nyaris empat tahun terakhir telah menewaskan puluhan ribu orang di kedua negara.

    “Kami tidak menganggap diri kami bertanggung jawab atas hilangnya nyawa. Kami tidak memulai perang ini,” ujar Putin, mengulangi narasi yang sering dia sampaikan bahwa Ukraina dan Barat yang harus disalahkan atas konflik yang dimulai dengan serangan Rusia pada Februari 2022.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • 80 Ribu Mengungsi, PBB Butuh USD33 Juta untuk Tangani

    80 Ribu Mengungsi, PBB Butuh USD33 Juta untuk Tangani

    JAKARTA – Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) meminta dana darurat sebesar USD33 juta untuk membantu lebih dari 80.000 orang yang mengungsi ke Burundi setelah pemberontak M23 yang didukung Rwanda melakukan serangan terbaru di bagian timur Republik Demokratik Kongo (DRC)

    Militan M23 tersebut melakukan serangan setelah merebut kota-kota besar di Kongo, yakni Goma pada Januari dan Bukavu pada Februari.

    M23 kemudian melancarkan serangan terbaru pada awal Desember di dekat perbatasan Burundi, ketika Rwanda dan Kongo menandatangani perjanjian perdamaian di Washington, AS.

    Pada 10 Desember, M23 menguasai Uvira, sebuah kota dengan ratusan ribu penduduk, sehingga menguasai perbatasan darat dengan sekutu DRC, Burundi.

    Menurut sumber lokal dan keamanan, di bawah tekanan AS, kelompok tersebut mengatakan akan mundur dari Uvira, tetapi beberapa agen polisi dan intelijennya masih ditempatkan di kota itu pada Kamis kemarin.

    “Menyusul bentrokan kekerasan baru-baru ini di Kivu Selatan, terutama di sekitar Uvira… terjadi gelombang pengungsi yang signifikan sejak 5 Desember, dengan perkiraan kedatangan hampir 80.000 orang melalui berbagai titik masuk,” demikian pernyataan UNHCR, Jumat 19 Desember, dikutip dari AFP.

    Para pengungsi tersebut termasuk 71.989 warga Kongo dan 8.000 warga Burundi.

    UNHCR memprediksi arus pengungsi akan terus bertambah dengan perkiraan sebanyak 90.000 pengungsi baru akan tiba di Burundi.

    Untuk itu, UNHCR meminta dana darurat sebesar USD33 juta pada Kamis waktu setempat untuk memungkinkan mereka menampung para pengungsi tersebut dalam kondisi yang layak.

  • Diburu Berhari-hari, Tersangka Penembakan Kampus AS Bunuh Diri

    Diburu Berhari-hari, Tersangka Penembakan Kampus AS Bunuh Diri

    Washington DC –

    Seorang pria yang diyakini sebagai tersangka penembakan massal di Brown University, Rhode Island, Amerika Serikat (AS), ditemukan tewas. Kepolisian AS menyatakan bahwa tersangka penembakan massal yang diburu selama berhari-hari itu, menghabisi nyawanya sendiri.

    Penembakan massal mengguncang Brown University, yang terletak di Providence, Rhode Island, pada Sabtu (13/12) waktu setempat. Seorang pria bersenjata senapan menerobos masuk ke dalam gedung kampus bergengsi itu, ketika para mahasiswa sedang mengikuti ujian.

    Pria bersenjata tersebut melepas tembakan, menewaskan dua mahasiswa, kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Delapan orang lainnya mengalami luka-luka, dengan satu orang dalam kondisi kritis, dalam penembakan mematikan yang menggemparkan AS tersebut.

    Perburuan terhadap pelaku berlangsung selama berhari-hari tanpa membuahkan hasil, dengan otoritas penegak hukum tampaknya tidak memiliki banyak petunjuk. Foto seorang pria yang dicurigai sebagai tersangka dan foto seseorang yang terlihat berdiri di dekat tersangka dirilis ke publik.

    Namun, pelaku tak kunjung ditangkap. Hingga akhirnya, seperti dilansir AFP, Jumat (19/12/2025), Kepolisian Providence mengumumkan pada Kamis (18/12) waktu setempat, bahwa seorang pria yang diduga kuat sebagai tersangka penembakan di Brown University, ditemukan sudah tak bernyawa.

    Otoritas setempat mengatakan bahwa tersangka merupakan seorang warga negara Portugal yang berusia 48 tahun dan pernah menjadi mahasiswa di Brown University. Kepala Kepolisian Providence, Oscar Perez, mengidentifikasi tersangka sebagai Claudio Neves-Valente.

    “Dia mengakhiri hidupnya sendiri malam ini,” kata Perez dalam pernyataan pada Kamis (18/12).

    Disebutkan bahwa tersangka ditemukan sudah tak bernyawa di dalam sebuah unit storage atau penyimpanan di area New Hampshire bersama dengan dua senjata api. Dia diyakini bertindak sendirian dalam penembakan massal tersebut.

    “Malam ini, warga Providence akhirnya dapat bernapas sedikit lebih lega,” ucap Wali Kota Brett Smiley saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Para pejabat setempat juga meyakini bahwa pria yang sama bertanggung jawab atas penembakan fatal terhadap seorang pakar fisika dari Massachusetts Institute of Technology, juga merupakan universitas bergengsi di AS. Penembakan itu terjadi secara terpisah di rumah pakar fisika itu di area Boston.

    Hingga kini belum ada indikasi langsung mengenai motif penembakan ganda di dua universitas terkemuka di AS tersebut.

    “Penyelidikan yang dimulai di kota Providence… membawa kita pada keterkaitan tersebut,” ujar Perez, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

    Dua mahasiswa Brown University yang tewas dalam penembakan itu diidentifikasi sebagai Ella Cook yang merupakan wakil presiden asosiasi Partai Republik di universitas tersebut dan Muhkhammad Aziz Umurzokov, yang berasal dari Uzbekistan dan berharap menjadi dokter bedah saraf.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Restui Penjualan Senjata Terbesar ke Taiwan

    AS Restui Penjualan Senjata Terbesar ke Taiwan

    Jakarta –

    Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata senilai US$11,1 miliar atau sekitar Rp185 triliun yang dipesan Taiwan. Inilah paket persenjataan terbesar yang pernah diberikan Washington kepada pemerintah di Taipei. Persetujuan diumumkan Rabu (17/12) waktu setempat dan menjadi paket kedua di masa jabatan terbaru Presiden Donald Trump.

    Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut paket tersebut mencakup delapan jenis sistem persenjataan, di antaranya platform peluncur roket HIMARS, meriam artileri swagerak M109, rudal antitank Javelin, drone kamikaze Altius, serta suku cadang berbagai sistem persenjataan lain. Seluruhnya dirancang untuk menambah daya rusak dengan biaya relatif rendah — inti dari konsep perang asimetris yang kini dikejar Taipei.

    “Amerika Serikat terus membantu Taiwan mempertahankan kemampuan bela diri yang memadai dan membangun daya tangkal kuat melalui keunggulan perang asimetris,” kata Kementerian Pertahanan Taiwan. Klaim itu, menurut mereka, menjadi fondasi stabilitas dan perdamaian kawasan.

    Paket penjualan ini masih berada pada tahap notifikasi ke Kongres AS. Secara teori, Kongres dapat memblokir atau mengubahnya, meski dukungan lintas partai terhadap Taiwan selama ini relatif solid.

    Pertahanan Taiwan sebagai kepentingan nasional

    Pentagon, dalam pernyataan terpisah, menegaskan penjualan senjata tersebut sejalan dengan kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan Amerika Serikat. Tujuannya adalah mendorong modernisasi militer Taiwan demi “kemampuan pertahanan yang kredibel” terhadap Cina.

    Atas pengaruh Washington, Taiwan dalam beberapa tahun terakhir mengubah doktrin militernya. Fokusnya bukan lagi adu kekuatan konvensional dengan Cina, melainkan memaksimalkan senjata-senjata kecil, lincah, dan presisi — mulai dari drone hingga roket jarak menengah.

    Bulan lalu, Presiden Taiwan Lai Ching-te mengumumkan rencana anggaran tambahan pertahanan sebesar US$40 miliar natau Rp668 triliun untuk periode 2026–2033. “Tidak ada ruang kompromi untuk keamanan nasional,” kata Lai kala itu.

    Beijing: AS bermain api

    Seperti lazimnya, Beijing menerbitkan kecaman. Kementerian Luar Negeri Cina menyebut penjualan senjata oleh AS bersifat “sangat merusak bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.” Cina menuntut agar Amerika Serikat menghentikan seluruh transaksi persenjataan dengan Taipei.

    Namun begitu, analis militer meyakini sistem persenjataan tersebut bernilai strategis tinggi bagi Taiwan. Rupert Hammond-Chambers, Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan, menilai HIMARS — yang digunakan luas oleh Ukraina melawan Rusia—punya daya rusak yang krusial terhadap kekuatan invasi Cina.

    “Penjualan ini adalah rekor bantuan keamanan AS untuk Taiwan. Respons langsung terhadap ancaman Cina dan tuntutan Trump agar sekutu lebih serius membiayai pertahanan mereka sendiri,” ujarnya.

    Sinyal Politik di Washington

    Pengumuman ini muncul tak lama setelah kunjungan diam-diam Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung ke Washington pekan lalu untuk bertemu pejabat AS. Agenda pertemuan tak diungkap, dan Kementerian Luar Negeri Taiwan menolak berkomentar.

    Amerika Serikat memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, namun menjadi pemasok senjata terpenting bagi pulau itu. Undang-undang AS mewajibkan Washington membantu Taiwan mempertahankan diri—kebijakan yang selama puluhan tahun menjadi sumber gesekan dengan Cina.

    Kecenderungan Trump yang gemar bertransaksi dan rencana pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping tahun depan sempat memicu kekhawatiran berkurangnya dukungan AS terhadap Taiwan. Namun para pejabat AS menegaskan sebaliknya: penjualan senjata justru akan ditingkatkan, bahkan melampaui periode pertama Trump, demi menahan laju Cina.

    Strategi keamanan nasional AS terbaru menegaskan tujuan mencegah konflik di Taiwan dengan “mempertahankan keunggulan militer” atas Cina di kawasan. Bagi Taipei, bahasa ini adalah sinyal dukungan yang menenangkan—meski bagi Beijing, ia kembali menjadi bara.

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • China Marah, Desak AS Berhenti Jual Senjata ke Taiwan!

    China Marah, Desak AS Berhenti Jual Senjata ke Taiwan!

    Jakarta –

    Pemerintah China marah dan mendesak Amerika Serikat untuk “segera berhenti” mempersenjatai Taiwan. Hal ini disampaikan pada Kamis (18/12) setelah Taipei mengatakan Washington telah menyetujui penjualan senjata senilai US$11 miliar ke pulau tersebut.

    “China mendesak Amerika Serikat untuk mematuhi prinsip satu-China… dan segera menghentikan tindakan berbahaya mempersenjatai Taiwan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun dalam konferensi pers, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

    Dia menambahkan bahwa Beijing akan mengambil “langkah-langkah tegas dan keras” untuk menjaga integritas wilayahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan pada Rabu (17/12) malam waktu setempat, bahwa Amerika Serikat menyetujui paket penjualan senjata ke Taiwan senilai hingga US$11 miliar. Persetujuan tersebut mencakup berbagai peralatan militer, mulai dari rudal, drone, hingga sistem artileri, yang ditujukan untuk memperkuat pertahanan Taiwan.

    Paket penjualan itu mencakup High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) dengan nilai hingga US$4,05 miliar, serta howitzer swa-gerak (self-propelled howitzers) senilai sekitar US$4 miliar. Kesepakatan ini menjadi salah satu upaya paling signifikan Washington dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat kemampuan militer Taiwan di tengah meningkatnya tekanan China.

    Langkah tersebut menegaskan komitmen AS untuk terus mempersenjatai Taiwan, meskipun berisiko memperuncing hubungan yang sudah rapuh dengan Beijing.

    Penjualan senjata ini menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah kerja sama pertahanan antara AS dan Taiwan. Meski demikian, Departemen Luar Negeri AS menyatakan nilai akhir transaksi bisa lebih rendah, bergantung pada otoritas anggaran dan kebutuhan militer.

    Penjualan senjata ini masih membutuhkan persetujuan Kongres AS.

    Ini akan menjadi penjualan senjata AS yang kedua ke Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari lalu, setelah penjualan komponen senilai US$330 juta pada November.

    “Ini adalah penjualan senjata kedua ke Taiwan yang diumumkan selama masa jabatan kedua pemerintahan Trump, sekali lagi menunjukkan komitmen kuat AS terhadap keamanan Taiwan,” kata Kementerian Luar Negeri Taiwan.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Kirim Pasukan AS ke Ekuador untuk Perangi Narkoba

    Trump Kirim Pasukan AS ke Ekuador untuk Perangi Narkoba

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengerahan sementara para personel Angkatan Udara ke Ekuador. Langkah ini dilakukan untuk memerangi perdagangan narkoba di salah satu pusat penyelundupan narkoba terbesar di Amerika Latin tersebut.

    Pengerahan pasukan AS ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan produsen minyak Amerika Latin, Venezuela, yang pemimpinnya dituduh Washington melakukan perdagangan narkoba.

    Para personel AS akan ditempatkan di pangkalan angkatan udara Manta di Ekuador, yang berfungsi sebagai pangkalan AS selama satu dekade hingga tahun 2009.

    Sebelumnya, warga Ekuador pada bulan November lalu secara besar-besaran menolak upaya Presiden Daniel Noboa untuk mencabut larangan pangkalan militer asing di negara tersebut.

    Menurut kedutaan besar AS di Quito, ibu kota Ekuador, penempatan ini adalah “operasi sementara bersama Angkatan Udara Ekuador di Manta.”

    “Upaya bersama jangka pendek” ini akan “meningkatkan kapasitas pasukan militer Ekuador untuk memerangi teroris narkoba, termasuk memperkuat pengumpulan intelijen dan kemampuan anti-perdagangan narkoba, dan dirancang untuk melindungi Amerika Serikat dan Ekuador dari ancaman yang kita hadapi bersama,” kata kedutaan besar tersebut, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

    Pelabuhan Guayaquil dan Manta telah menjadi titik keluar utama untuk kokain yang diproduksi di negara tetangga Kolombia dan Peru.

    Noboa yang berhaluan kanan, berpendapat bahwa Ekuador membutuhkan bantuan dari luar negeri untuk melawan geng-geng yang bersaing untuk menguasai rute perdagangan narkoba.

    (ita/ita)

  • AS Akui Tanggung Jawab Atas Tabrakan Pesawat Komersil Vs Black Hawk

    AS Akui Tanggung Jawab Atas Tabrakan Pesawat Komersil Vs Black Hawk

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengakui bertanggung jawab atas tabrakan maut antara helikopter militer dan pesawat penumpang di Washington DC yang menewaskan sebanyak 67 orang pada awal tahun ini. Pengakuan ini terungkap dari berkas gugatan perdata.

    Dalam laporan yang diterima AFP, berkas setebal 209 halaman yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS merupakan bagian dari gugatan perdata oleh salah satu penumpang yang tewas di pesawat tersebut terhadap pemerintah AS dan maskapai penerbangan komersial yang mengoperasikan pesawat tersebut.

    “Amerika Serikat mengakui bahwa mereka memiliki kewajiban untuk berhati-hati terhadap Penggugat, yang telah dilanggar, sehingga secara langsung menyebabkan kecelakaan tragis tersebut,” demikian bunyi awal dokumen tersebut sebagaimana dilansir AFP, Kamis (18/11/2025).

    Untuk diketahui, pada 29 Januari lalu, sebuah pesawat American Eagle dari Wichita, Kansas, sedang mendekati landasan pacu di Bandara Nasional Ronald Reagan, kemudian sebuah helikopter militer Black Hawk yang dioperasikan oleh Angkatan Darat AS menabrak pesawat tersebut, hingga menyebabkan kedua pesawat jatuh ke Sungai Potomac.

    Bencana tersebut menandai kecelakaan penerbangan komersial AS paling mematikan dalam beberapa dekade dan mendorong protokol keselamatan penerbangan yang lebih ketat di Bandara Reagan.

    Dalam dokumen pengadilan, pemerintah mengakui bahwa risiko keselamatan “tabrakan di udara tidak dapat dikurangi hingga nol” di wilayah udara di luar Bandara Reagan.

    Berkas pengadilan juga menyebutkan tindakan yang tidak tepat oleh pengontrol lalu lintas udara di bandara, dengan mengatakan bahwa mereka “tidak mematuhi” peraturan federal.

    Awal tahun ini, investigasi pendahuluan oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) menyoroti instrumen yang rusak dan masalah komunikasi sebagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut.

    Penyelidikan menemukan bahwa peringatan pengontrol lalu lintas udara kepada helikopter tentang jet tersebut tidak terdengar jelas, dan helikopter tersebut tidak menerima instruksi penting untuk berbelok keluar dari jalur penerbangan beberapa saat sebelum tabrakan di udara.

    Investigasi penuh NTSB, yang dapat memakan waktu hingga satu tahun, masih berlangsung dan laporan akhir masih tertunda.

    Akibat kecelakaan ini, sebanyak 67 orang dipastikan tewas. Korban meninggal dunia ini terdiri dari 64 orang di pesawat komersil itu, kemudian tiga orang lainnya adalah tiga tentara AS yang berada di helikopter UH-60 Black Hawk.

    “Pada titik ini kami tidak yakin ada yang selamat,” kata Kepala Pemadam Kebakaran Washington, John Donnelly, dalam konferensi pers di dekat lokasi kecelakaan, Bandara Nasional Reagan saat itu.

    (zap/ygs)