Xcloud.id

kab/kota: Tulungagung

  • Jenazah Perempuan dalam Koper Merah di Ngawi: Diduga Asal Blitar?

    Jenazah Perempuan dalam Koper Merah di Ngawi: Diduga Asal Blitar?

    Blitar (beritajatim.com) – Korban mutilasi yang tubuhnya ditemukan di Ngawi Jawa Timur disinyalir merupakan warga Kabupaten Blitar. Diduga korban berasal dari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

    Menurut Kapolsek Garum, AKP Punjung, saat ini pihak keluarga sedang memastikan kebenaran identitas korban di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeroto. Pihak keluarga ditemani dengan perangkat desa saat ini tengah menuju RSUD dr. Soeroto untuk memastikan kebenaran identitas korban.

    “Infonya seperti itu, tapi ini pihak keluarga dan kepala dusun setempat tengah menuju Ngawi untuk memastikan kebenarannya,” ucap Punjung saat dihubungi, Jumat (24/01/2025).

    Kapolsek Garum sendiri saat ini masih menunggu kabar dari pihak keluarga dan Polres Ngawi terkait identitas korban. Saat ini Polsek Garum akan mendatangi rumah keluarga korban yang berada Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

    “Nanti saya kabari lagi, ini kami masih mau memastikan lagi,” tegasnya.

    Info yang beredar bahwa korban, merupakan perempuan asal Kabupaten Blitar. Selama ini ia tidak tinggal dengan pihak keluarga.

    Informasinya korban selama ini tinggal di Kabupaten Tulungagung di sebuah rumah kos. Namun informasi itu kini masih didalami oleh aparat kepolisian.

    “Ini masih akan kita dalami lagi,” tandasnya. [owi/aje]

  • Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!

    Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    Apakah ada pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim yang maju dan ada upaya aklamasi? “Nggak perlu pembukaan pendaftaran untuk calon yang bakalan maju. Belum tahu ada kabar aklamasi. Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Diberitakan sebelumnya, ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). (tok/but)

  • Memperihatinkan, Kopi Arabika Kobra di Gunung Wilis Tulungagung Hanya Tersisa 100 Pohon

    Memperihatinkan, Kopi Arabika Kobra di Gunung Wilis Tulungagung Hanya Tersisa 100 Pohon

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Kopi Arabika Kobra menjadi salah satu jenis kopi yang banyak diminati dari Gunung Wilis Tulungagung.

    Kopi ini diperkirakan peninggalan perkebunan kuno di era kolonial Belanda.

    Nama Kobra diambil dari asal kopi ini, yaitu Kolombia dan Brazil.

    Keberadaan kopi ini ditemukan sekitar tahun 2015 lalu di wilayah Desa Gambiran, Kecamatan Pagerwojo.

    Kopi ini milik petani sepuh ini ada sekitar 10 pohon, dengan ketinggian lebih dari 10 meter.

    Kristian Yuono (45), salah satu pegiat Kopi Wilis kemudian berhasil memperbanyak bibit Arabika Kobra ini.

    Sekitar tahun 2018, Kris dan kawan-kawan menanam sekitar 3.600 pohon kopi ini.

    “Kopi ini ternyata lebih rentan penyakit. Dari 3.600 pohon yang kami tanam, mayoritas mati,” ucap pemilik brand Otak Kopi Wilis ini, Rabu (22/1/2025).

    Saat ini masih tersisa 100 pohon kopi Arabika Kobra di lahan milik Murpriyadi di Dusun Jabung, Desa Geger, Kecamatan Sendang.

    Produksinya paling banyak 50 kg per tahun.

    Mayoritas petani kopi saat ini lebih memilih kopi arabika jenis Komasti.

    “Komasti memang lebih menyenangkan. Buahnya lebih banyak dibanding Kobra,” ungkap Kris.

    Sisa 100 pohon Arabika Kobra ini sempat akan dibabat dan diganti dengan jenis Komasti.

    Namun Kris mencegah karena menilai Arabika Kobra Wilis ke depan pasti punya prospek.

    Kopi ini pernah mendapat pujian karena rasanya mirip Java Arabica yang sudah terkenal.

    Kris mengungkapkan, lokasi penanaman Arabika Kobra ini ada di sekitar kawasan Candi Penampihan.

    Kawasan ini mempunyai angin yang cukup kencang dan sering mengganggu produksi kopi.

    “Kalau angin kencang produksi kopi juga ikut turun. Arabika Kobra juga lebih rentan penyakit dibanding Komasti,” jelas Kris.

    Biji Arabika Kobra Wilis mentah (green bean) dihargai Rp 120.000 per kilogram.

    Sedangkan kopi yang sudah matang dihargai Rp 300.000 per kilogram.

    Kris masih punya keinginan untuk kembali memperbanyak Arabika Kobra.

    “Proses pembiakannya bisa menggunakan benih. Prosesnya memang rumit,” tandas Kris.

    Wilayah pegunungan Wilis di Kecamatan Sendang selama ini menjadi produsen kopi terkemuka di Tulungagung, dengan produksi didominasi jenis Robusta dan Arabika.

    Namun sejauh ini belum ada brand kopi Tulungagung yang dikenal luas di pasaran

  • Pemkab Tulungagung Komunikasi dengan Tim Transisi Bupati Terpilih

    Pemkab Tulungagung Komunikasi dengan Tim Transisi Bupati Terpilih

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung telah melakukan komunikasi dengan tim transisi. Komunikasi dilakukan untuk memastikan proses transisi pemerintah menuju era kepemimpinan Bupati Tulungagung terpilih dalam Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Tim transisi ini nantinya juga bertangungjawab terkait program 100 hari bupati terpilih.

    Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu mendukung pelaksanaan pemerintahan di era selanjutnya.

    Arahan dan ajakan ini disampaikan dalam berbagai kesempatan, terakhir hal yang sama juga disampaikan dalam apel besar Pemkab Tulungagung di halaman Pemkab Tulungagung, beberapa waktu lalu.

    “Kita sudah sampaikan kepada seluruh ASN dan juga masyarakat untuk nantinya memberikan dukungan kepada Bupati Terpilih, karena ini hasil pemilihan Pilkada dan sesuai dengan pilihan masyarakat pada Pilkada 2024 lalu,” ujarnya.

    Heru menjelaskan saat ini sudah terbentuk tim transisi yang memiliki tugas utama untuk memastikan terciptanya transisi yang baik dari pemerintah saat ini ke pemerintahan selanjutnya. Hal yang utama adalah membantu Bupati Terpilih mewujudkan program – program kerja pada 100 hari pertama pemerintahan.
    Heru sendiri masih enggan merinci siapa saja nama-nama yang ada di dalam tim transisi tersebut.

    “Sudah ada, sudah dibentuk tim transisi yang jelas tugasnya memastikan transisi berjalan dengan baik, terutama yang 100 hari kerja itu, selanjutnya kan sudah jadi wewenang bupati Terpilih,” ungkapnya.

    Disinggung salah satu fokus kinerja pemerintah selanjutnya dalam 100 hari kerja itu, Heru mengungkapkan, perbaikan infrastruktur di kabupaten Tulungagung. Namun dirinya tidak merinci dengan detail, infrastruktur apa saja yang menjadi prioritas.

    “Yang jelas seusia program nya itu infrastruktur,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Ditinggal Kabur Suami Usai Melahirkan, Ibu di Tulungagung Alami Skizofrenia, Ikat Anak di Depan Ruko

    Ditinggal Kabur Suami Usai Melahirkan, Ibu di Tulungagung Alami Skizofrenia, Ikat Anak di Depan Ruko

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes 

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung mengevakuasi ibu dan anak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ada di depan sebuah ruko di Jalan Teuku Umar, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (20/1/2025).

    Keberadaan ibu dan anak perempuannya ini sebelumnya banyak dilaporkan oleh warga yang melintas.

    Penyebabnya, tubuh si anak diikat oleh ibunya, kemudian ujung tali lainnya diikatkan pada pintu harmonika ruko tempatnya tidur.

    Ibu dan anak ini dijemput menggunakan sebuah mobil ambulans.

    Sub Koordinator Kesehatan Jiwa Dinkes Tulungagung, Heru Santoso, mengatakan, ibu itu berinisial Rs (54) dan anaknya, Au (14) asal Desa Picisan, Kecamatan Sendang, Tulungagung.

    Petugas lebih dulu melepas ikatan di tubuh Au, lalu menuntunnya masuk ke ambulans.

    Petugas juga memasukkan barang-barang bawaannya ke dalam ambulans, sementara Rs masuk belakangan.

    “Keduanya sama-sama mengalami gangguan kejiwaan. Mereka juga sudah 3 kali dititipkan ke RSJ Lawang Malang,” jelas Heru.

    Au mengalami retardasi mental serta autis, sementara ibunya mengalami skizofrenia.

    Terakhir keduanya keluar dari RSJ Lawang Malang pada 28 November 2024, dan dipulangkan ke Desa Picisan.

    Namun di awal Januari 2025, ibu dan anak ini sudah kabur dari rumahnya.

    “Pihak desa juga sudah angkat tangan. Dia dibuatkan rumah, tapi malah melarikan diri dari rumahnya,” sambung Heru.

    Heru mengaku terakhir memantau menanyakan keberadaan ibu dan anak ini pada Rabu (8/1/2025).

    Saat itu pihaknya dikabari jika Rs dan anaknya sudah tidak ada di rumah, serta tidak diketahui lokasi pastinya.

    Baru hari ini Dinkes menerima laporan keberadaan keduanya dan langsung dijemput.

    “Rencananya akan dititipkan dulu di shelter milik Dinas Sosial. Jumat (24/1/2025) akan kami kirim ke RSJ Lawang lagi,” ujar Heru.

    Sepulang dari RSJ Lawang, kondisi Rs sebenarnya membaik karena rutin minum obat.

    Selain itu ada pendamping minum obat dari tenaga kesehatan yang ditunjuk.

    Dia juga sempat minta bantuan gerobak untuk mencari barang bekas sambil membawa anaknya.

    Namun Rs mempunyai paranoid tinggi, sehingga kembali kabur dari rumahnya.

    Dia lepas dari pengawasan pendamping minum obat sehingga terputus minum obat.

    “Kami sudah komunikasikan keinginannya ke Dinas Sosial, tapi memang belum bisa dibantu,” ungkap Heru.

    Heru menjelaskan, selama ini Au memang sering jalan sendiri lepas dari pengawasan Rs.

    Karena itu, Rs mengikat tubuh anaknya itu supaya tidak lepas dari pengawasan.

    Rs mengalami gangguan jiwa setelah ditinggal kabur suaminya, selepas melahirkan Au.

    Sebelumnya, Dinkes mendata sekitar 2.327 ODGJ di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

    Dari jumlah itu, sudah ada sekitar 200 orang dengan kategori berat yang dibawa berobat di RSJ Lawang. 

  • Pemkot Kediri Siapkan TPA Pengganti di Klotok, Target Beroperasi November

    Pemkot Kediri Siapkan TPA Pengganti di Klotok, Target Beroperasi November

    Kediri (beritajatimcom) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus mematangkan persiapan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pengganti di kawasan Klotok. Pada Januari 2025, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri fokus menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk proyek ini.

    FS tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melanjutkan proses desain teknis hingga pembangunan fisik.

    Kepala DLHKP Kota Kediri, Imam Muttaqin, menyatakan bahwa pihaknya menargetkan studi kelayakan rampung pada Februari 2025. Setelah itu, dokumen FS akan diserahkan kepada Dinas PUPR untuk pembuatan detail engineering design (DED).

    “Kami menargetkan Februari selesai kajian FS, lalu dilanjutkan ke tahap DED oleh Dinas PUPR,” ujar Imam.

    Menurut Imam, kajian FS meliputi beberapa aspek, seperti penentuan lokasi dan konektivitas infrastruktur lama dengan yang baru. Lokasi baru TPA sudah disiapkan di atas lahan seluas enam hektare yang merupakan hasil penggantian lahan dari proyek Tol Kediri-Tulungagung. Lahan tersebut menggantikan TPA 1 dan TPA 3 di lereng Klotok, Kelurahan Pojok, yang terdampak proyek tol.

    TPA baru yang dinamakan TPA 4 akan mengadopsi konsep sanitary landfill, serupa dengan TPA sebelumnya. Namun, Pemkot Kediri juga mempertimbangkan pengembangan konsep zero waste di masa depan, yang akan dikaji lebih lanjut dalam skala kota.

    “Konsep zero waste masih akan kami kaji secara terpisah. Untuk saat ini, TPA 4 tetap menggunakan sistem sanitary landfill,” jelas Imam.

    DLHKP mengusulkan anggaran sekitar Rp 11 miliar untuk pembangunan TPA baru, termasuk pembangunan akses jalan. Imam memastikan bahwa akses jalan menuju lokasi TPA sudah menjadi bagian dari lahan milik Pemkot Kediri.

    Penyusunan DED diperkirakan memakan waktu 3-4 bulan, dengan lelang untuk pihak ketiga pelaksana DED dimulai pada minggu ketiga Januari 2025. Selanjutnya, lelang proyek fisik direncanakan berlangsung pada Juni 2025, sehingga pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada bulan yang sama.

    “Kami targetkan konstruksi selesai pada akhir November 2025 sehingga TPA 4 bisa mulai beroperasi,” imbuh Imam.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Yono Heryadi, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mendukung penyediaan infrastruktur untuk pembangunan TPA. Proses seleksi perencanaan dilakukan dalam dua bulan, diikuti oleh penyusunan DED selama tiga bulan.

    “Seleksi pihak ketiga dimulai minggu ketiga Januari dan selesai Maret. Proses DED selesai Juni, lalu tender proyek fisik dilakukan Juli,” papar Yono.

    Yono optimistis TPA 4 dapat mulai beroperasi tahun ini, meskipun jadwal pastinya masih akan disesuaikan dengan perkembangan proyek.

    Dengan target operasional pada November 2025, pembangunan TPA 4 diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Kediri dan menjadi solusi atas dampak pembangunan tol di kawasan Klotok. Proyek ini juga menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang. [nm/beq]

  • Jalan rusak, peternak sapi perah di lereng Gunung Wilis akui merugi

    Jalan rusak, peternak sapi perah di lereng Gunung Wilis akui merugi

    Ketua KUD Tani Wilis, Suwarto usai hearing dengan DPRD Tulungagung (ANATARA/HO – joko purnomo)

    Jalan rusak, peternak sapi perah di lereng Gunung Wilis akui merugi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – Peternak sapi perah di lereng Gunung Wilis Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang menggantungkan hidupnya dari memerah susu, mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah akibat jalan rusak terdampak longsor yang tidak kunjung diperbaiki.

    Ketua KUD Tani Wilis, Suwarto di Tulungagung, Kamis, menyebut kerugian mencapai Rp61 juta per bulan akibat biaya tambahan untuk penyewaan tempat penampungan susu dan tenaga kerja.

    Biaya untuk melangsir susu ini sekitar Rp61 juta sebulan,” ujar Suwarto usai rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Tulungagung.

    Jalan utama yang biasa digunakan untuk mengangkut susu langsung ke pabrik pengolahan di Pasuruan kini tak bisa dilalui truk besar.

    Sebagai solusi, KUD Tani Wilis menggunakan truk tangki kecil yang harus memutar lewat jalur alternatif dengan kondisi jalan kurang baik.

    Susu dari truk kecil itu kemudian dipindahkan ke truk tangki besar di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru, untuk melanjutkan perjalanan ke pabrik.

    Meski pemindahan susu ke tangki besar berisiko menurunkan kualitas, Suwarto mengaku sejauh ini belum ada pengiriman yang ditolak oleh pabrik.

    “Alhamdulillah, belum ada susu yang ditolak,” katanya.

    Upaya perbaikan jalan pun sudah diupayakan KUD Tani Wilis dengan mengalokasikan anggaran Rp10juta hingga Rp15 juta.

    Namun, biaya pengurukan diperkirakan mencapai Rp50 hingga Rp75 juta, sehingga rencana tersebut terpaksa ditunda.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari, mengatakan perbaikan jalan tersebut direncanakan menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Menurut dia, pengerjaan akan memanfaatkan bronjong dengan ketinggian antara 7-10 meter untuk menahan longsor.

    Sumber : Antara

  • Tak Ada Aduan Keberatan dari Pengusaha Tulungagung Terkait Besaran UMK

    Tak Ada Aduan Keberatan dari Pengusaha Tulungagung Terkait Besaran UMK

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pasca penetapan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung belum menerima laporan dari perusahaan ataupun pekerja terkait penerapannya.

    Sesuai keputusan besaran UMK Tulungagung 2025 mencapai Rp 2.470.800. Pihak dinas sendiri membuka aduan untuk pengusaha maupun pekerja terkait penerapanya.

    Kepala Disnakertrans Tulungagung, Agus Santoso mengatakan, besaran UMK di Tulungagung naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 nominal UMK mencapai Rp 2.320.000. Setelah UMK dinaikan, pihak dinas memberi waktu selama satu bulan kepada perusahaan dan pekerja untuk melapor.

    Dalam hal ini, perusahaan dapat melapor keberatan terkait kenaikan UMK 2025. “Sedangkan pekerja bisa melaporkan jika perusahaannya tidak memberikan gaji sesuai UMK 2025,” ujarnya, Jumat (17/01/2025).

    Di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 293 perusahaan yang bergerak diberbagai sektor. Sedangkan jumlah pekerja di Tulungagung mencapai 20.598 orang. Hingga saat ini pihak dinas belum menerima aduan terkait penerapan UMK ini.

    “Saat ini kami belum menerima laporan aduan terkait perusahaan yang keberatan atau pekerja yang belum digaji sesuai UMK,” imbuhnya.

    Meskipun begitu mereka masih membuka aduan. Jika ada perusahaan yang merasa keberatan dengan kenaikan UMK Tulungagung 2025 bisa membuat laporan. Nantinya perusahaan akan diberikan kelonggaran untuk memberikan gaji pekerja di bawah UMK dengan perjanjian bersama pekerja.

    “Karena kami juga harus melihat kemampuan perusahaan. Apakah pendapatan dan pengeluarannya seimbang, agar perusahaan tetap bisa beroperasi,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Guru PPPK Paruh Waktu Gruduk DPRD Tulungagung, Minta Gaji Lebih Layak

    Guru PPPK Paruh Waktu Gruduk DPRD Tulungagung, Minta Gaji Lebih Layak

    Tulungagung (beritajatim.com) – Perwakilan Forum Perjuangan Honorer PGRI Tulungagung mendatangi DPRD setempat. Mereka mengadukan nasib mereka yang masuk dalam status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) paruh waktu atau R 3.

    Mereka menolak status tersebut karena tidak berpengaruh terhadap besaran gaji yang mereka terima. Mereka meminta pemerintah menambah besaran gajinya. Selama ini mereka hanya menerima bayaran mulai Rp 100 ribu hingga RP 350 ribu per bulan.

    Ketua Forum Perjuangan Honorer PGRI Tulungagung, Candra Dian Rahman mengatakan kedatangan mereka ini untuk melakukan hearing dengan Komisi A dan perwakilan dinas terkait. Dalam pertemuan tersebut mereka menolak status PPPK paruh waktu.

    Hal ini karena status tersebut tidak jelas dan tidak berdampak pada besaran gaji yang mereka terima.

    “Kami menolak status PPPK paruh waktu. Karena kami hanya mendapatkan gaji Rp 100 ribu hingga Rp 350 ribu,” ujarnya.

    Terdapat sekitar 1.300 guru honorer dengan status PPPK paruh waktu. Dalam beberapa kali seleksi PPPK mereka tidak mendapat formasi. Mereka meminta pemerintah memberikan tambahan gaji.

    Jika keinginan tersebt tidak diakomodir, para guru akan melakukan mogok mengajar. “Langkah konkret kami jika tidak ada tindak lanjut, kami akan mogok mengajar,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala BKSDM Tulungagung, Soeroto menjelaskan, akan mengakomodir usulan dan aspirasi guru berstatus PPPK paruh waktu ke BKN Provinsi Jatim. Agar nantinya aspirasi mereka sampai ke BKN pusat.

    Mereka yang berstatus PPPK paruh waktu ini merupakan pendaftar yang tidak lolos seleksi PPPK atau CPNS. Namun mereka mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) paruh waktu. Status PPPK paruh waktu juga menjadi solusi penghapusan status pegawai honorer yang seharusnya tuntas pada akhir 2024.

    “Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tidak boleh lagi mengangkat pegawai honorer OPD, tenaga kesehatan dan guru. Dan ini harus selesai pada 2024 lalu,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Tanggapan BKPSDM Tulungagung Terkait Guru Honorer yang Menolak Status PPPK Paruh Waktu

    Tanggapan BKPSDM Tulungagung Terkait Guru Honorer yang Menolak Status PPPK Paruh Waktu

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Para guru yang bergabung dalam Forum Perjuangan Honorer (FPH) PGRI Tulungagung mengadu ke Komisi A DPRD Tulungagung, Kamis (16/1/2025).

    Mereka menolak status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

    Para guru ini menilai, PPPK Paruh Waktu sama saja dengan honorer, hanya diganti dengan istilah baru.

    Mereka tetap menerima gaji dari sekolah yang hanya Rp 300.000, tidak ada tambahan lain dari pemerintah.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Soeroto, mengatakan istilah PPPK Paruh Waktu adalah kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025.

    “Aturannya tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Penataan kepegawaian sudah selesai di Desember 2024,” jelasnya.

    Saat ini pemerintah hanya boleh mengangkat guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari PPPK dan PNS.

    Padahal kondisi saat ini masih banyak tenaga honorer yang masih belum terangkat menjadi PPPK atau PNS.

    Sementara formasi rekrutmen PNS maupun PPPK saat ini sangat terbatas.

    Untuk mengakomodasi para pegawai honorer agar tidak melanggar aturan baru, maka mereka diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

    PPPK Paruh waktu ini juga mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari negara.

    Menurut Soeroto, status PPPK Paruh waktu ini untuk memperjelas identitas mereka sebagai pegawai di instansi pemerintahan.

    “Mereka yang terakomodasi, bisa diprioritaskan untuk tes CPNS dan PPPK,” papar Soeroto.

    Diakui Soeroto, gaji PPPK Paruh Waktu ini diserahkan ke masing-masing OPD yang mempekerjakan.

    Untuk para guru, gaji mereka sepenuhnya dari pihak sekolah.

    Anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu tidak masuk dalam belanja pegawai, melainkan belanja barang dan jasa.

    “Mereka masuk dalam data base kepegawaian BKN. Jadi mereka menjadi prioritas untuk tes CPNS maupun PPPK,” tegas Soeroto.

    Pegawai yang menjadi prioritas rekrutmen selanjutnya adalah P1 THK 2 (tenaga honorer kategori II), masuk data base, sudah bekerja 2 tahun dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    Terkait tuntutan FPH PGRI Tulungagung, Soeroto berjanji akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya agar diteruskan ke BKN Pusat.