Xcloud.id

kab/kota: Tuban

  • Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

    Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 digelar di Grand City Convention Hall Lantai 3, Surabaya, pada 8-9 Mei 2025.

    Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri”, forum nasional ini menjadi agenda strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. Hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.

    Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa APEKSI bukanlah ajang kompetisi antarkota, melainkan wadah kebersamaan dan musyawarah untuk membahas berbagai tantangan dan mencari solusi bersama. Ia menekankan pentingnya prinsip kebersamaan agar tidak ada kota yang tertinggal dalam pembangunan.

    “APEKSI bukan persaingan antar kota, tapi bagaimana kita melebur menjadi satu keluarga besar, akhirnya menyampaikan ide-ide, menyampaikan semua kendala, sehingga itu kita lakukan musyawarah mufakat,” kata Wali Kota Eri saat membuka Munas VII APEKSI 2025, Kamis (8/5/2025).

    Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya pemerataan teknologi dan inovasi antarkota. Untuk itu, ia mengajak kota-kota yang memiliki kapasitas anggaran besar untuk berbagi dengan kota lain yang memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal pengembangan aplikasi dan digitalisasi layanan publik.

    “Sehingga kota-kota yang maju, yang sudah memiliki digitalisasi atau apapun, itu bisa diberikan kepada kota lain yang anggarannya sedikit,” tutur Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

    Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antaranggota APEKSI menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ia berharap Munas VII APEKSI mampu menjadi momentum untuk mengonsolidasikan seluruh kelebihan kota-kota di Indonesia untuk memberikan manfaat nyata bagi bangsa.

    “Sehingga harapan kami tidak ada lagi antarkota itu timpangnya sangat jauh. Tetapi bagaimana semua kelebihan kota itu kami jadikan satu, dan itu akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

    Cak Eri juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan visi dan misi pemerintah kota dengan visi misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini menjadi bagian penting dari upaya harmonisasi pembangunan nasional dan daerah.

    “Munas APEKSI ini sekaligus untuk menyelaraskan visi-misi wali kota dengan visi-misi Bapak Presiden. Karena itulah saya berharap kekeluargaan, musyawarah dan kebersamaan ini harus tetap terjaga,” imbuhnya.

    Selain agenda utama musyawarah, Munas VII APEKSI 2025 juga menjadi ruang penguatan sinergi ekonomi antardaerah. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Koperasi Merah Putih Surabaya dengan Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tuban.

    Cak Eri menilai Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia berharap melalui forum ini, jejaring koperasi tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

    “Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD), sekarang kita dorong Koperasi Merah Putih. Kita perlu menyambungkan kebutuhan kota dengan potensi desa, dalam semangat kerja sama dan pemberdayaan ekonomi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Munas VII APEKSI merupakan forum penting untuk menyinkronkan program-program daerah dengan pusat. Ia menilai banyak inovasi daerah yang sudah sejalan dengan program nasional, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan.

    “Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat. Banyak gagasan atau praktik-praktik baik teman-teman wali kota yang sudah nyambung dengan program-program pusat,” ujar Bima Arya.

    Bima Arya juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, efisiensi yang tepat sasaran dapat menciptakan ruang fiskal baru untuk pembiayaan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Jadi akan memperkuat kapasitas fiskal,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut Kota Surabaya sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia saat ini, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 73 persen. “Saya ingin memberikan semangat kepada Kota Surabaya dengan kapasitas terkuat di Republik Indonesia,” ungkap Bima Arya.

    Menurut Bima Arya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun budaya birokrasi yang efektif dan berorientasi hasil. Ia menegaskan bahwa efisiensi adalah bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, di mana seluruh kota di Indonesia diharapkan memiliki kemandirian fiskal yang kuat.

    “Nah, mimpi kita menuju 2045 adalah 98 kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun, itu target kita,” jelas dia.

    Selain itu, Bima Arya menyebutkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru sebagai ujung tombak penyaluran program pembangunan. Ia mendorong agar Koperasi Merah Putih dapat hadir di tingkat desa maupun kelurahan agar penyaluran bantuan, termasuk pupuk bagi petani, bisa lebih tepat sasaran.

    “Koperasi Merah Putih bisa di desa maupun kelurahan. Ini penting agar program pusat bisa langsung sampai ke masyarakat, termasuk pupuk untuk petani, tanpa melalui jalur berliku,” ujar Bima Arya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota. Ia menyebut para wali kota dan bupati sebagai mitra strategis provinsi dalam menjalankan pembangunan yang berbasis kekhasan daerah masing-masing.

    “Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif,” kata Emil.

    Karena itu, Emil mengapresiasi semangat APEKSI yang tidak hanya menjadi wadah menyalurkan aspirasi, tetapi juga ruang mencari solusi bersama. Ia berharap Munas VII APEKSI dapat menjadi forum produktif dalam mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045. “Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Munas VII APEKSI 2025 digelar pada 6-10 Mei 2025 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan mencakup Youth City Changers (YCC) pada 6-7 Mei, Side Event seperti Forum Komunikasi Digital (Komdigi) pada 7 Mei, Munas VII pada 8-9 Mei, Ladies Program dan City Tour pada 8 Mei, Dinner Kenjeran pada 8 Mei, Indonesia City Expo pada 8-10 Mei, Karnaval Budaya pada 9 Mei, serta Mayor’s Fun Match Football pada 10 Mei. (ADV)

  • Empat Dapur untuk MBG di Tuban Menanti Audit Pusat

    Empat Dapur untuk MBG di Tuban Menanti Audit Pusat

    Tuban (beritajatim.com) – Empat bangunan dapur sehat yang disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tuban masih menunggu proses audit dari pemerintah pusat. Pembangunan fisik fasilitas tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan ditargetkan rampung pada September atau Oktober 2025.

    Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan bahwa dapur MBG akan berlokasi di empat titik, yaitu Kompi C Yonif Mekanis 521 Tuban, Jalan Soekarno Hatta Jenu, Kelurahan Kebonsari, dan Kecamatan Merakurak.

    “Saat ini statusnya masih persiapan fisik sekaligus menunggu proses audit dari pemerintah pusat,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Lindra, Rabu (14/5/2025).

    Mas Lindra menegaskan bahwa Program MBG merupakan program dari pemerintah pusat yang didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga peran pemerintah daerah hanya sebatas fasilitasi dan koordinasi lintas instansi.

    “Semua diatur oleh pemerintah pusat, jadi kami sifatnya hanya memfasilitasi dan mengkomunikasikan,” tegasnya.

    Dapur sehat yang tengah disiapkan di empat titik tersebut diharapkan dapat segera difungsikan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah di Tuban.

    “Sudah ada empat bangunan, Oktober atau September akan kita dorong lagi untuk pembangunannya,” tutup Mas Lindra. [dya/beq]

  • Napi Perempuan Lapas Tuban Meninggal, Sempat Kejang dan Muntah

    Napi Perempuan Lapas Tuban Meninggal, Sempat Kejang dan Muntah

    Tuban (beritajatim.com) – Seorang warga binaan (WB) Lapas Kelas IIB Tuban meninggal dunia setelah mengalami kejang dan muntah-muntah, Rabu (14/5/2025). Narapidana perempuan tersebut diketahui bernama Sri Yulia (24), warga Desa Kembangbilo, Kecamatan/Kabupaten Tuban.

    Sri Yulia sempat dilarikan ke RSUD Dr. Koesma Tuban untuk mendapatkan perawatan medis. Namun nyawanya tak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest atau henti jantung.

    Kalapas Kelas IIB Tuban, Irwanto Dwi Yhana Putra, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa kejadian bermula pada Selasa siang, saat Sri Yulia mengeluhkan mual dan muntah.

    “Yang bersangkutan sempat mendapat penanganan medis di klinik Lapas dan diobservasi selama satu setengah jam. Saat kondisinya dinilai membaik, ia kembali ke kamar hunian,” ujar Irwanto.

    Namun, pada sore harinya, Sri Yulia kembali mengalami kejang-kejang. Tim medis Lapas kemudian memutuskan untuk segera merujuknya ke RSUD Koesma Tuban.

    “Pasien langsung dibawa ke IGD untuk mendapatkan penanganan intensif. Tak lama kemudian, pihak keluarga juga datang ke rumah sakit,” lanjut Irwanto.

    Sekitar pukul 18.06 WIB, Sri Yulia dinyatakan meninggal dunia. Diagnosis dokter menyebut penyebab kematian adalah kejang dan henti jantung mendadak.

    Terkait isu yang beredar bahwa korban sebelumnya sempat mengonsumsi minuman teh dari merek terkenal hingga diduga mengalami keracunan, pihak Lapas belum bisa memberikan kepastian.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, penyebab kematian murni karena cardiac arrest. Namun, kami tetap melakukan pendalaman dan investigasi lebih lanjut,” tegas Kalapas Tuban.

    Jenazah almarhumah telah diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di kampung halamannya. Sebagai tambahan informasi, cardiac arrest adalah kondisi di mana fungsi jantung, pernapasan, dan kesadaran tiba-tiba hilang akibat gangguan sistem listrik jantung. Kondisi ini berbeda dari serangan jantung. [dya/but]

  • SIG Fasilitasi Keberangkatan 278 Jemaah Haji dari Tiga Wilayah Operasional

    SIG Fasilitasi Keberangkatan 278 Jemaah Haji dari Tiga Wilayah Operasional

    Jakarta (beritajatim.com) – Sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memfasilitasi keberangkatan 278 jemaah haji pada musim haji 2025. Para jemaah tersebut berasal dari tiga wilayah operasional perusahaan, yakni Gresik (Jawa Timur), Padang (Sumatra Barat), dan Pangkep (Sulawesi Selatan). Pelepasan jemaah dilakukan secara bertahap mulai Rabu (30/4/2025) hingga Sabtu (3/5/2025).

    Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, menyampaikan bahwa fasilitas yang diberikan mencakup transportasi menuju asrama haji, bimbingan manasik haji, perlengkapan ibadah, serta pendampingan dari pembimbing profesional. “Kami mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran selama di Haramain, sehingga dapat melaksanakan setiap tahapan ibadah haji dengan khusyuk, hingga kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat dan selamat sebagai haji yang mabrur,” ujarnya.

    Fasilitas ini ditujukan kepada karyawan dan keluarga, pensiunan, serta masyarakat umum di sekitar wilayah operasional SIG. Rachmad Dwi Santoso (51), jemaah asal Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Gresik, mengungkapkan rasa syukurnya bisa berangkat haji setelah menanti selama 13 tahun. “Saya betul-betul merasa terbantu karena pelayanan dari rekan-rekan kelompok bimbingan yang baik dan responsif. Terima kasih SIG, semoga ke depannya dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

    Hal serupa disampaikan Kheisya Aziva Naftalia (18), jemaah termuda dari Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Gresik. Ia berangkat menggantikan almarhumah ibunya. “Saya pribadi akan memanfaatkan setiap momen ibadah ini sebaik mungkin. Semoga SIG selalu sukses sehingga bisa memfasilitasi pemberangkatan haji setiap tahunnya,” ujarnya.

    Di Gresik, SIG melepas 199 jemaah dalam kloter 10 embarkasi Surabaya pada Sabtu (3/5/2025) di Wisma A. Yani SIG. Sementara di Tuban, SIG menyelenggarakan manasik haji pada 9 Februari 2025 di Desa Sumurgung yang diikuti 1.252 jemaah dari berbagai wilayah di kabupaten tersebut.

    PT Semen Padang melepas 48 jemaah haji dari karyawan aktif, keluarga, dan pensiunan di Kantor Pusat Padang pada Rabu (30/4/2025). Di hari yang sama, PT Semen Tonasa memberangkatkan 31 jemaah dari keluarga besar perusahaan di Kantor Pusat Pangkep, Sulawesi Selatan. [beq]

  • Satu Warga Binaan Lapas Tuban Positif HIV dari 150 yang Discreening

    Satu Warga Binaan Lapas Tuban Positif HIV dari 150 yang Discreening

    Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 150 warga binaan Lapas Kelas II B Tuban menjalani screening penyakit Tuberkulosis (TB) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang digelar oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban, Rabu (14/5/2025). Hasilnya, satu orang terdeteksi positif HIV/AIDS.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Tuban, Syahrul Afifa Ratna Sari, menyampaikan bahwa warga binaan yang dinyatakan positif akan menjalani perawatan dan pengobatan lanjutan di Puskesmas Tuban atau Klinik Lapas Kelas II B Tuban.

    “Screening ini rutin dilakukan, hari ini di Lapas, juga di berbagai desa,” ujar Ratna.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya deteksi dini karena penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan kelompok dengan risiko tinggi penularan penyakit menular seperti TB dan HIV.

    Sementara itu, Kepala Lapas Tuban, Irwanto Dwi Yhana Putra, membenarkan hasil screening tersebut dan memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui langkah-langkah pembinaan serta edukasi kepada warga binaan.

    “Kami akan segera melakukan pembinaan dan edukasi terkait penanganan HIV,” ujar Irwanto.

    Kegiatan screening di Lapas ini digelar selama dua hari, yakni 14–15 Mei 2025. Irwanto juga menegaskan komitmen Lapas untuk terus berkoordinasi dengan Dinkes guna memastikan proses perawatan dan pengobatan berjalan sesuai prosedur.

    “Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Dinkes terkait perawatan pasien yang positif dan kami akan pastikan perawatan serta pengobatannya berjalan sesuai prosedur yang berlaku,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Bupati Tuban Bocorkan Proyek Tol Gresik-Tuban Akan Dilanjutkan

    Bupati Tuban Bocorkan Proyek Tol Gresik-Tuban Akan Dilanjutkan

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan bahwa proyek jalan tol Gresik-Tuban kemungkinan besar akan dilanjutkan, sementara proyek tol Demak-Tuban belum menjadi prioritas.

    Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, menyebut bahwa isu efisiensi anggaran di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada sejumlah proyek strategis, termasuk proyek tol. Namun, ia mendapat informasi tidak resmi bahwa dana yang sempat dipangkas berpotensi akan dikembalikan.

    “Ini masih statement saya sendiri ya, kemarin ada slentingan dari sosok yang berpengaruh juga, konon katanya yang kemarin dipangkas atau efisiensi akan dikembalikan lagi,” ujar Mas Lindra, Selasa (13/5/2025).

    Ia menjelaskan, proyek tol yang mengarah ke Tuban lebih memungkinkan jika dikoneksikan dari wilayah Gresik, bukan melalui jalur Jawa Tengah seperti rencana Demak-Tuban.

    “Jadi kemungkinan informasinya kita koneksikan di Gresik sampai dengan di Tuban, tidak di Jawa Tengahnya,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Mas Lindra menegaskan bahwa informasi tersebut masih bersifat awal dan belum final. Pemerintah Kabupaten Tuban masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan pembangunan tol tersebut.

    Rencana pembangunan tol Gresik-Tuban dinilai strategis karena mendukung aksesibilitas ke Kilang Minyak Tuban milik PT Pertamina Rosneft, yang saat ini menjadi salah satu proyek strategis nasional di wilayah tersebut.

    “Ini informasi dari sepihaknya saya, nanti saya akan mendalami kalau ada kepastian tentang efisiensi tadi dan akan saya sampaikan ke teman-teman media semua,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Durhaka! Seorang Anak di Kerek Tuban Aniaya Ayah hingga Luka Parah

    Durhaka! Seorang Anak di Kerek Tuban Aniaya Ayah hingga Luka Parah

    Tuban (beritajatim.com) – Seorang anak durhaka terhadap orang tuanya, DI (32) warga Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban tega menganiaya ayah kandungnya hingga dilarikan ke Rumah Sakit. Minggu (11/05/2025).

    Wakapolres Tuban Kompol Achmad Robial membenarkan kasus tersebut bahwa pelaku DI menganiaya ayahnya sendiri bernama Mundakir (59) hingga mengalami luka berat di bagian kepala.

    “Pelaku memukul pelipis korban sebanyak tiga kali hingga membuat korban terjatuh,” ujar Kompol Robial sapanya.

    Setelah terjatuh pelaku kemudian mengambil batu dan memukulnya ke belakang kepala korban hingga tak sadarkan diri. “Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan,” terang Robial.

    Akibatnya, tersangka dijerat dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

    “Untuk barang bukti telah kami amankan berupa batu yang digunakan oleh pelaku serta kaos berwarna biru dongker,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robbin Alexsander menjelaskan bahwa keluarga korban melaporkan DI ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tuban.

    “Dari pengakuan tersangka ini sakit hati lantaran tidak disapa ayah kandungnya,
    sehingga, pelaku sakit hati dan memicu kemarahan,” ungkap AKP Dimas Robin Alexander.

    DI mengaku emosi karena tidak dianggap ayahnya sendiri saat berkunjung datang ke rumahnya dan tidak disapa.

    “Saya baru sekali ini memukul ayah saya sendiri dan saya sangat menyesal sekali,” kata DI saat ditanya Kepolisian.

    DI yang sudah memiliki istri dan rumah sendiri ini sudah tidak tinggal bersama orang tuanya. Sehingga, maksud DI ingin berkunjung ke orang tuanya.

    “Iya saya sakit hati, jadi spontan tak pukul, setelah itu saya menyesal dan gak mau mengulangi lagi,” tutup DI. [ayu/aje]

  • Legalkan Sumur Minyak Tua, DPRD Jatim Dukung Keterlibatan Masyarakat Lewat BUMD dan Koperasi

    Legalkan Sumur Minyak Tua, DPRD Jatim Dukung Keterlibatan Masyarakat Lewat BUMD dan Koperasi

    Surabaya (beritajatim.com) — Pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi baru untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini digarap masyarakat secara swadaya. Melalui skema integrasi ke dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi, regulasi ini diharapkan dapat melegalkan aktivitas tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

    Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menyambut baik langkah ini. Dia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur tua seharusnya diarahkan secara legal dan profesional, tanpa menghilangkan hak ekonomi lokal.

    “Selagi punya kemanfaatan bisnis yang lebih bagus, ya kenapa tidak dilakukan,” kata Ony saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Jumat (9/5/2025).

    Ony yang juga berasal dari Daerah Pemilihan Bojonegoro-Tuban mengungkapkan, kawasan Bojonegoro memiliki potensi besar dari sumur-sumur minyak tua, terutama di wilayah Kedewan. Sebagian besar sumur tersebut dulunya merupakan aset Pertamina yang kini ditinggalkan.

    Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, terdapat lebih dari 250 sumur tua di Bojonegoro. Sekitar 60 persen di antaranya masih aktif dikelola masyarakat melalui koperasi dan kelompok tani, namun status hukumnya belum sah sepenuhnya.

    “Ada beberapa sumur sisa yang dikelola koperasi. Kemudian BUMD juga punya. Kalau secara ekonomi lebih bagus, silakan saja tinggal sharing saja. Yang penting kejelasan hukum dan transparansi pengelolaan,” tambah Ony.

    Ony menyebut, legalisasi ini tidak hanya akan memberi kepastian hukum, tetapi juga membuka jalan bagi investor untuk masuk dan membantu pengembangan infrastruktur energi lokal. Dengan dukungan kelembagaan seperti BUMD dan koperasi, sistem pengelolaan juga bisa lebih tertib dan akuntabel.

    “Selama ini iya, bermanfaat meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau itu sudah berjalan, tinggal ditata saja agar lebih profesional,” ujarnya.

    Meski demikian, Ony tetap memberi catatan kritis. Dia menyebutkan bahwa tidak semua sumur tua layak untuk dikelola lebih lanjut karena memerlukan studi teknis dan peralatan khusus.

    “Potensi tidak ada apa tidak, minyak memerlukan alat khusus dan ahli. Kalau investasi biar tepat. Biar tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

    Hingga kini, Kementerian ESDM bersama dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota tengah menyusun regulasi teknis yang mengatur tata kelola sumur tua. Skema yang diusulkan adalah pengelolaan oleh BUMD sebagai badan hukum utama, sementara koperasi tetap dilibatkan sebagai mitra operasional.

    Dengan produksi harian sekitar 2.800 barel dari sektor sumur tua di Jatim, atau sekitar 1,5 persen dari total nasional, legalisasi ini dinilai strategis.

    Pemerintah daerah menargetkan potensi kontribusi ke PAD bisa meningkat hingga Rp50 miliar per tahun jika pengelolaan dilakukan secara sah dan terstruktur. [asg/ian]

  • Didesak Buka Stasiun KA Tuban, Mas Lindra: Itu Kewenangan Pusat

    Didesak Buka Stasiun KA Tuban, Mas Lindra: Itu Kewenangan Pusat

    Tuban (beritajatim.com) – Viralnya penolakan Bus Si Mas Ganteng berhenti di Stasiun Bojonegoro oleh tukang becak dan ojek online (ojol) memicu gelombang desakan masyarakat agar Kabupaten Tuban memiliki kembali jalur dan stasiun kereta api aktif. Desakan itu disampaikan melalui berbagai media sosial milik Pemkab dan Bupati Tuban, Jumat (09/05/2025).

    Masyarakat berharap akses transportasi kereta api tidak lagi bergantung pada stasiun di Bojonegoro atau Babat, Lamongan. Mereka meminta agar jalur kereta aktif kembali di wilayah Tuban seperti yang pernah ada pada era Hindia-Belanda.

    Sebagai informasi, Kabupaten Tuban memiliki sejarah panjang perkeretaapian. Pada tahun 1920, jalur Babat–Tuban dibuka oleh pemerintah kolonial, namun kini telah lama tidak beroperasi. Lokasi bekas Stasiun Tuban di Kelurahan Doromukti kini telah berubah menjadi kawasan permukiman padat. Lahan tersebut masih tercatat sebagai aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    Menanggapi ramainya permintaan dari warga, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang akrab disapa Mas Lindra menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan membuka kembali jalur tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.

    “Itu kan kewenangannya bukan di Kabupaten, semuanya keputusan pusat,” ujar Mas Lindra saat ditemui di Gedung DPRD Tuban.

    Meski begitu, Mas Lindra memastikan bahwa Pemkab Tuban sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar jalur kereta api ke Tuban bisa diaktifkan kembali. Ia menilai keberadaan stasiun akan mendukung pertumbuhan sektor industri di daerahnya.

    “Kami dari Pemkab sudah menggenjot beliau-beliau dari pemerintah pusat untuk diaktifkan karena potensi industri di Tuban bismillah semakin berkembang,” tegasnya.

    Mas Lindra menegaskan bahwa pihaknya siap mendorong dan memfasilitasi proses, namun tidak bisa membuat keputusan final. “Kalau kembalinya jalur kereta, kita kembalikan kebijakan dari pusat,” katanya.

    Wacana pembukaan kembali jalur kereta api Tuban juga pernah mencuat dalam rencana pembangunan Kilang Minyak milik PT Pertamina Rosneft. Dalam rencana tersebut, akan dibangun jalur kereta dari Babat (Lamongan) ke Merakurak (Tuban) guna mendukung distribusi logistik kilang yang ditargetkan beroperasi pada 2027. [dya/beq]

  • Bus Si Mas Ganteng Tuban Akan Layani Rute ke Stasiun Babat Lamongan

    Bus Si Mas Ganteng Tuban Akan Layani Rute ke Stasiun Babat Lamongan

    Tuban (beritajatim.com) – Meski masih menuai pro dan kontra, Pemerintah Kabupaten Tuban berencana membuka rute baru layanan Bus Si Mas Ganteng menuju Stasiun Babat, Kabupaten Lamongan. Langkah ini diambil menyusul tingginya permintaan masyarakat akan akses transportasi umum yang terintegrasi dengan layanan kereta api.

    Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan hal tersebut usai rapat paripurna DPRD Tuban beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, meskipun Kabupaten Tuban tidak memiliki stasiun, Pemkab tetap berkomitmen menghadirkan transportasi antar-jemput gratis bagi warganya.

    “Ada juga masukan dari masyarakat untuk pengantaran di Stasiun Babat, Insya Allah akan kita tambah akses ke sana,” ujar Mas Lindra, Jumat (9/5/2025).

    Menurutnya, layanan Bus Si Mas Ganteng ke Stasiun Bojonegoro telah membantu mobilitas warga Tuban, terutama yang sebelumnya kesulitan menjangkau moda transportasi kereta api karena keterbatasan akses.

    “Kemarin ada masyarakat yang mengeluhkan juga yang dari Jatirogo tidak bisa mengakses ke Stasiun Bojonegoro,” lanjutnya.

    Sebagai tindak lanjut, Mas Lindra telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban untuk mengkaji rute baru ke Stasiun Babat, termasuk mengatur jadwal operasional dan kesiapan armada.

    “Saat ini kita sedang komunikasi dengan Wakil Gubernur Jatim, Mas Emil, dan Insya Allah beliau akan membantu komunikasi penggunaan yang di Kabupaten Lamongan itu,” jelasnya.

    Meski begitu, rencana pengoperasian rute menuju Stasiun Babat masih dalam tahap kajian dan uji coba. Pemerintah daerah memastikan keputusan akhir tetap mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan masyarakat. [dya/beq]