Xcloud.id

kab/kota: Tuban

  • DPR Desak Pemerintah Percepat Redistribusi Lahan dan Kilang Energi di RAPBN 2026

    DPR Desak Pemerintah Percepat Redistribusi Lahan dan Kilang Energi di RAPBN 2026

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah kembali mengangkat isu ketahanan pangan dan energi dalam pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro RAPBN 2026 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sidang paripurna DPR RI pada Senin, 20 Mei 2025. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan bahwa akselerasi dua program strategis tersebut masih belum optimal.

    Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyoroti lemahnya realisasi program ketahanan pangan, terutama menyangkut tingginya ketergantungan pada impor bahan pangan pokok dan energi yang menyedot anggaran besar. Ia menyebut, salah satu agenda penting yang belum dimaksimalkan adalah redistribusi lahan.

    “Pemerintah perlu melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektar untuk petani dan perkebunan rakyat, menyiapkan tenaga kerja terampil pedesaan untuk pengelolaan redistribusi lahan, dan dukungan teknologi terapan pada sektor pertanian yang termutakhir untuk mendorong efisiensi produksi,” ujarnya.

    Disrupsi pada sektor pertanian akibat alih fungsi lahan, berkurangnya tenaga kerja muda di desa, serta lambatnya adopsi teknologi dinilai menjadi penghambat besar dalam pencapaian ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, DPR meminta pemerintah untuk menjadikan redistribusi lahan sebagai prioritas utama di RAPBN 2026.

    Sementara itu, di sektor energi, pembangunan kilang minyak yang ditargetkan pemerintah juga dinilai berjalan lambat. Proyek kilang petrokimia di Tuban, Jawa Timur, disebut sebagai salah satu contoh yang masih tersendat pengerjaannya.

    “Nasib yang sama juga terjadi pada program ketahanan energi. Program pembangunan lima kilang minyak bumi perlu dilanjutkan, termasuk kilang petrokimia di Tuban yang tersendat, sebagai strategi untuk menambah kapasitas pengolahan minyak nasional agar tidak bergantung pada impor,” tegasnya.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam struktur energi nasional, serta memperbaiki mismatch antara produksi, konsumsi, dan distribusi energi. DPR menilai peningkatan porsi EBT dan pembangunan kilang dalam negeri penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi global.

    Dalam asumsi makro RAPBN 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi sebesar 600–605 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 953–1017 ribu barel setara minyak per hari. Namun target tersebut dinilai tidak akan tercapai tanpa percepatan pembangunan infrastruktur energi dalam negeri. [beq]

  • Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan 5,8% di 2026, DPR Ingatkan Risiko Eksternal

    Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan 5,8% di 2026, DPR Ingatkan Risiko Eksternal

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2–5,8 persen pada 2026 sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang paripurna DPR RI pada Senin, 20 Mei 2025. Penyampaian asumsi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2026 ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

    Dalam pemaparan tersebut, selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengajukan asumsi inflasi sebesar 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, serta suku bunga SBN 6,6–7,2 persen. Sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok pada kisaran USD 60–80 per barel, dengan target lifting minyak bumi 600–605 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 953–1017 ribu barel setara minyak per hari.

    Namun, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan bahwa target tersebut perlu dicermati dengan lebih realistis mengingat berbagai tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Salah satunya adalah dampak perang tarif yang mengguncang perdagangan global dan mendorong praktik proteksionisme.

    “Kebijakan perang tarif telah mengguncang tata perdagangan global. Dan memperhadapkan perdagangan global dalam situasi yang proteksionis, yang sesungguhnya berlawanan dengan prinsip dan komitmen dari kerjasama perdagangan regional dan global yang mutualistik,” ujarnya.

    Ia juga menggarisbawahi bahwa pada tahun 2025 pemerintah menghadapi risiko shortfall pajak akibat menurunnya harga komoditas ekspor, tekanan terhadap sektor manufaktur, dan lesunya konsumsi rumah tangga. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun depan dan dapat mengganggu pencapaian target pendapatan negara.

    “Pendapatan negara menjadi pilar penting untuk memastikan penganggaran berbagai program strategis, termasuk untuk pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo di tahun depan yang sangat besar,” tegas Said.

    Untuk itu, pemerintah diminta menetapkan target pendapatan yang realistis-optimistis, disertai dengan kebijakan ekstensifikasi perpajakan, antara lain melalui optimalisasi cukai, tarif minerba, dan sektor digital. Pemberlakuan sistem administrasi pajak berbasis core tax system juga dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan literasi wajib pajak serta jaminan keamanan sistem.

    Selain aspek fiskal, DPR juga menyoroti lambatnya realisasi program ketahanan pangan dan energi. Program redistribusi lahan dinilai belum berjalan optimal, sementara sektor pertanian justru mengalami disrupsi dari sisi lahan, tenaga kerja, dan teknologi.

    Pemerintah didesak untuk menuntaskan redistribusi 4,5 juta hektare lahan bagi petani dan perkebunan rakyat, serta meningkatkan adopsi teknologi modern di sektor pertanian. Hal serupa juga berlaku untuk sektor energi, di mana pembangunan lima kilang minyak nasional termasuk proyek petrokimia di Tuban masih belum tuntas.

    Di sektor industri, DPR mencatat adanya pelemahan signifikan yang berdampak pada menyusutnya kelas menengah. Data BPS menunjukkan penurunan jumlah penduduk kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024, atau turun sebanyak 9,48 juta orang.

    “Pemerintah perlu merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal,” tambah Said.

    Meski pemerintah mengklaim telah menyusun delapan program strategis nasional untuk 2026, DPR menilai target penurunan tingkat pengangguran dan gini rasio dalam RAPBN masih belum menunjukkan progres yang signifikan. Target tingkat pengangguran 4,44–4,96 persen dan gini rasio 0,377–0,380 dinilai tidak cukup untuk menunjukkan keberpihakan pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan sosial. [beq]

  • BPBD Tuban Gerak Cepat Tangani Banjir di Area Persawahan Agar Petani Tak Gagal Panen

    BPBD Tuban Gerak Cepat Tangani Banjir di Area Persawahan Agar Petani Tak Gagal Panen

    Tuban (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban gerak cepat menangani banjir yang merendam beberapa fasilitas umum dan persawahan yakni di Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang.

    Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tuban, Sudarmaji bersama Camat dan Forkopimka Rengel meninjau langsung penanganan banjir di Desa Ngadirejo dan Tambakrejo sebagai langkah upaya dalam menangani banjir di area persawahan.

    “Sesuai arahan dari Bupati Tuban, Mas Lindra bahwa penanganan difokuskan pada lahan persawahan mengingat saat ini telah memasuki masa tanam padi dan hortikultura,” ujar Sudarmaji. Senin (19/05/2025).

    Menurutnya, jika tidak segera ditangani, masa tanam akan terlewat, yang pada akhirnya akan mengganggu produktivitas pertanian dan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. “Hal ini sebagai bentuk respons cepat kami,” tegas Sudarmaji.

    Pihaknya juga telah mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya pembersihan aliran sungai (avour) yang mengarah ke Bengawan Solo dengan dibantu relawan dan warga setempat dalam membersihkan tanaman liar serta hambatan lain yang mengganggu kelancaran aliran air.

    “Pengerahan mesin pompa untuk menyedot air dari lahan sawah dan mengalirkannya ke sungai avour hingga ke Bengawan Solo, agar air di lahan warga dapat segera disedot sehingga bisa segera ditanami warga,” imbuhnya.

    Kemudian, ia bersama tim BPBD melakukan pendataan dan pemantauan berkala terhadap kondisi di lapangan, dengan begitu, dampak banjir atau dampak lain yang ditimbulkan oleh banjir luapan Bengawan Solo ini dapat diketahui.

    “Kami juga terus bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk memastikan penanganan berjalan efektif dan terpadu,” kata mantan Camat Plumpang itu.

    Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan banjir tidak hanya bersifat darurat, tapi juga berkelanjutan untuk mencegah dampak serupa di masa mendatang. Harapannya, dengan kolaborasi ini, banjir dapat segera surut dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian secara normal.

    “Hasilnya dalam peninjauan penanganan banjir di kecamatan Rengel langsung telah disampaikan ke Bupati Tuban, lengkap dengan data yang menjadi bahan pertimbangan pada Rapat Koordinasi Penanganan Banjir oleh Bupati Tuban,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Akibat Luapan Bengawan Solo, Bupati Tuban Upayakan Fungsi Waduk Jabung dan Revitalisasi Sungai Avour

    Akibat Luapan Bengawan Solo, Bupati Tuban Upayakan Fungsi Waduk Jabung dan Revitalisasi Sungai Avour

    Tuban (beritajatim.com) – Akibat banjir luapan Sungai Bengawan Solo, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky langsung gerak cepat penanganan banjir di kantor Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

    Dalam penanganannya, Mas Lindra sapaan Bupati Tuban akan mengoptimalkan fungsi Waduk Jabung di Kecamatan Widang, dengan tujuan agar air luapan Bengawan Solo yang mengenai pemukiman dan sawah warga dapat segera tertampung di Waduk Jabung.

    “Termasuk upaya revitalisasi aliran air melalui pengerukan sedimen sungai (avour) yang telah mengalami pendangkalan,” kata Mas Lindra. Senin (19/05/2025).

    Ia menyampaikan, bahwa Pemkab Tuban telah mengambil langkah strategis dalam penanganan banjir yang melanda di wilayah selatan Kabupaten Tuban diantaranya di Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, dan Soko.

    “4 Kecamatan tersebut terdampak luapan Sungai Bengawan Solo dan debit air yang meningkat menyebabkan daerah bantaran Sungai Bengawan Solo ikut terendam air,” ujar Bupati Tuban.

    Adapun faktor lain, kata Mas Lindra dikarenakan kiriman air dari wilayah dataran tinggi, sehingga hal ini juga menjadi penyebab 4 kecamatan tersebut terdampak. “Kami Pemkab Tuban telah menyusun langkah-langkah konkret untuk mengurangi dampak dan mencegah banjir serupa di masa mendatang,” bebernya.

    Sehingga, harapannya air Bengawan Solo tidak melebur saat terjadi kenaikan debit air, terlebih lagi saat hujan terjadi dan penanganan banjir bukan hal baru, karena telah dilakukan setiap tahunnya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan.

    “Untuk tahun ini, Pemkab Tuban memanfaatkan anggaran Perubahan APBD (P-APBD) 2025 sebagai respons cepat, agar dampak banjir dapat ditekan secara signifikan,” terang Mas Lindra.

    Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo serta Perum Perhutani dan mendorong program penghijauan di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan dataran tinggi yang menjadi sumber aliran air saat musim hujan.

    “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat alam karena alam telah memberikan banyak manfaat bagi kita,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Koper Jemaah Haji Mulai Dikumpulkan di Kemenag Tuban, Siap Dikirim ke Embarkasi Surabaya

    Koper Jemaah Haji Mulai Dikumpulkan di Kemenag Tuban, Siap Dikirim ke Embarkasi Surabaya

    Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 1.138 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Tuban mulai mengumpulkan koper di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tuban, Senin (19/5/2025). Pengumpulan koper ini menjadi bagian dari persiapan menjelang pemberangkatan jemaah haji yang dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan.

    Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, menjelaskan bahwa koper-koper tersebut akan dikirim menuju embarkasi Surabaya pada 20 Mei 2025, atau sehari sebelum keberangkatan para jemaah. Pengumpulan koper mencakup jemaah dari kloter 66, 68, 69, dan 70.

    “Adapun koper yang dikumpulkan hari ini yakni kloter 66, 68, 69 dan 70 asal Kabupaten Tuban. Nnamun untuk 10 CJH kloter 66 akan diberangkatkan besok siang dengan membawa koper masing-masing,” ujar Umi Kulsum.

    Kemenag Tuban memastikan bahwa seluruh koper milik jemaah telah memenuhi ketentuan berat maksimal, yaitu tidak lebih dari 32 kg. Selain itu, jemaah juga telah diingatkan agar tidak membawa barang-barang yang dilarang seperti rokok melebihi 200 batang, cairan dalam jumlah besar, bahan kimia, serta benda berbahaya lainnya.

    “Ketentuan barang bawaan sudah kami sampaikan saat manasik haji tahap dua kemarin. Insyaallah, para jemaah tidak ada yang melanggar,” tegas Umi.

    Menurut Umi, koper-koper yang dikumpulkan juga telah melalui proses penimbangan di masing-masing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kecamatan, sehingga dipastikan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

    Salah seorang jemaah bernama Masrokah asal Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, mengaku telah mengikuti seluruh arahan dan ketentuan dari Kemenag. Ia menyatakan kesiapan dirinya untuk berangkat ke Tanah Suci.

    “Insyaallah kami sudah siap berangkat. Makanya, hari ini mengumpulkan koper dan sudah sesuai yang ditetapkan oleh KBIH maupun Kemenag,” kata Masrokah.

    Masrokah menambahkan bahwa selain membawa pakaian dan kebutuhan pribadi, ia juga membawa sambel sachet dan makanan khas Tuban sebagai bekal pribadi.

    “Iya bersyukur sekali bisa berangkat tahun ini. Karena saya sudah mendaftar sejak tahun 2012. Saya ikut progam pendampingan orangtua, untuk mendampingi ibu,” ucap Masrokah.

    Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya merupakan jemaah mutasi dari Kabupaten Magetan dan merasa proses pengurusan keberangkatan haji di Tuban berlangsung dengan lancar.

    “Alhamdulilah pengurusan berkas untuk keberangkatan haji di Kabupaten Tuban tergolong sangat mudah dan cepat,” pungkasnya. [dya/suf]

  • Bupati Jombang Luncurkan Program RDF Seger, Dorong Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomis

    Bupati Jombang Luncurkan Program RDF Seger, Dorong Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomis

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang, H Warsubi, didampingi Wakil Bupati menghadiri peluncuran program Refuse Derived Fuel (RDF) Seger di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjardowo, Senin (19/5/2025).

    Peluncuran ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jombang, hasil kerja sama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Perumda Aneka Usaha Seger. Program RDF menjadi upaya strategis Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani persoalan sampah sekaligus mendukung energi berkelanjutan.

    “Dengan pemilahan sampah sejak awal, volume sampah yang dibuang ke TPA akan berkurang signifikan. Pemkab Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkomitmen mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong energi berkelanjutan,” jelas Warsubi dalam sambutannya.

    Ia menambahkan, RDF adalah proses pengolahan sampah padat anorganik menjadi bahan bakar alternatif. Dalam tahap awal ini, sebanyak 2,2 ton RDF dikirim ke PT Semen Indonesia di Tuban sebagai bentuk pemanfaatan limbah menjadi energi yang lebih bernilai.

    “Proses RDF ini mengubah sampah padat anorganik menjadi bahan bakar alternatif. Kami bekerja sama dengan PT Semen Indonesia Tuban. Hari ini sebanyak 2,2 ton produk RDF diluncurkan ke Tuban. Alhamdulillah ini upaya kami dalam mengubah sampah menjadi bernilai ekonomis,” tambahnya.

    Kepala DLH Jombang, Miftahul Ulum, menerangkan bahwa mekanisme RDF melibatkan mesin pemilah (gibrig) untuk membedakan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik kemudian dipilah lagi, dan bagian yang tidak memiliki nilai ekonomis—seperti kantong kresek rusak—akan diolah menjadi RDF. Dari 30 ton sampah yang dikelola per hari, hanya sekitar 6–8 ton yang akan diproses lebih lanjut.

    “Sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis seperti sampah kantong kresek yang rusak akan kami olah menjadi RDF. Jadi sampah yang dijadikan bahan utama adalah sampah tidak memiliki nilai ekonomis, namun dengan adanya program RDF akan memiliki nilai ekonomis,” jelas Miftahul Ulum.

    Bupati Jombang Warsubi saat berada di TPA Banjardowo

    DLH Jombang juga menggandeng warga sekitar sebagai petugas pemilah sampah, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam sistem pengelolaan lingkungan. Ke depan, Pemkab mendorong terbentuknya Bank Sampah di setiap RW, sebagaimana semangat program dari Kementerian Lingkungan Hidup.

    Luthfi, petugas harian Bank Sampah DLH, menekankan pentingnya pengurangan volume sampah dari hulu, yakni dari rumah tangga dan komunitas tingkat bawah.

    “Harapan kami terhadap Abah Bupati Warsubi adalah saat ada RDF, proses pengolahan sampah lebih luar biasa. Namun jangan lupa bahwa pengurangan menjadi penting karena tadi sampaikan bahwa masih ada 51% yang tidak terlalu dikelola dengan baik. Salah satunya adalah dengan membuat bank sampah mulai di tingkatan RW,” ungkapnya.

    Menurutnya, keberadaan Bank Sampah di tiap RW akan mempercepat proses edukasi sekaligus mendukung lingkungan yang lebih bersih. Petugas Bank Sampah, kata dia, selama ini telah bekerja tanpa henti bahkan hingga pelosok Jombang seperti Ngusikan dan Wonosalam, demi menyampaikan edukasi tentang pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah.

    “Pemilahan dan pengelolaan sampah yang baik jika dimulai dari tingkat RT/RW akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” pungkas Luthfi.

    Peluncuran RDF Seger ini menandai langkah serius Pemerintah Kabupaten Jombang dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern, berkelanjutan, dan berdaya guna. [suf]

  • Bentuk Koperasi Merah Putih, Pemkot Surabaya Janji Tak Matikan Pedagang Kecil

    Bentuk Koperasi Merah Putih, Pemkot Surabaya Janji Tak Matikan Pedagang Kecil

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya menegaskan pembentukan Koperasi Merah Putih di 154 kelurahan bukan untuk menyaingi pedagang kecil atau mematikan usaha pertokoan warga yang sudah ada.

    Koperasi ini akan fokus pada potensi lokal setiap kelurahan dan menjalankan perdagangan besar sesuai klasifikasi KBLI 46, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku usaha di sekitarnya.

    Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Reza Fahreddy, mengatakan kebijakan ini diambil berdasarkan hasil pemetaan kondisi lapangan.

    Dia menyebutkan bahwa Kota Surabaya bukan termasuk daerah penghasil, namun memiliki potensi besar dalam penguatan ekosistem pemasaran.

    “Surabaya itu kan bukan daerah penghasil. Kalau arahan dari (pemerintah) pusat di daerah, di desa, itu memang arahannya perdagangan potensi asli, pertanian dan macam-macam. Jadi kalau kita itu kan potensinya pemasaran. Oleh sebab kita bekerjasama dengan beberapa daerah penghasil,” kata Reza ditemui beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Reza menjelaskan bahwa melalui Koperasi Merah Putih ini, pemkot menjalin kerjasama dengan beberapa daerah penghasil untuk memenuhi pasokan bahan pokok dan kebutuhan lain dalam jumlah besar, yang kemudian dipasarkan dengan harga terjangkau.

    “Kemarin dalam forum APEKSI kita sudah menginisiasi kerjasama ini dengan beberapa daerah penghasil untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih ini. Dengan penandatanganan PKS (perjanjian kerjasama) kami menggandeng Rengel, Tuban untuk kebutuhan produksi beras dan pupuk, dari Pasuruan kita meminta produksi mangga, dan Mojokerto untuk pemenuhan sembako,” ungkapnya.

    Hasil kerjasama ini kemudian dipasarkan di gerai Koperasi Merah Putih untuk menyuplai toko retail, toko kelontong, dan kebutuhan UKM di wilayah kelurahan.

    “Contohnya di Koperasi Merah Putih Tambakrejo. Itu kita setting KBLInya di 46, untuk jenis pedagang besar. Karena supaya tidak mematikan toko-toko kecil yang lain. Dan posisinya Koperasi ini menjadi pemasok. Pemasok dari seluruh toko-toko kelontong kecil yang ada di sekitar kelurahan dengan harga murah,” tutupnya. [ram/beq]

  • Empat Kecamatan di Tuban Terdampak Banjir Luapan Bengawan Solo

    Empat Kecamatan di Tuban Terdampak Banjir Luapan Bengawan Solo

    Tuban (beritajatim.com) – Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo kembali menerjang wilayah Kabupaten Tuban. Sedikitnya empat kecamatan dilaporkan terdampak, yakni Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang. Banjir ini mulai terjadi sejak Minggu dan terus berlanjut hingga Senin, 19 Mei 2025.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban, Sudarmaji, menyebut pihaknya terus memantau perkembangan banjir di daerah-daerah terdampak.

    “Banjir ini sudah dua hari dari kemarin,” ujar Sudarmaji saat dikonfirmasi.

    Menurutnya, di Kecamatan Rengel terdapat lima desa terdampak, yaitu Tambakrejo, Kanorejo, Ngadirejo, Karangtinoto, dan Rengel. Sementara di Kecamatan Soko terdapat tujuh desa yang terdampak: Glagahsari, Sandingrowo, Pandanwangi, Kendalrejo, Mojoagung, Simo, dan Menilo.

    Untuk Kecamatan Widang, banjir merendam Desa Simorejo dan Ngadirejo. Di Kecamatan Plumpang, terdapat tiga desa terdampak, yakni Kebomlati, Kedungsoko, dan Klotok.

    “Upaya yang kami lakukan saat ini adalah mendatangi desa-desa yang berada di bantaran Sungai Bengawan Solo untuk melakukan pendataan di setiap desa, dibantu oleh Trantib Kecamatan dan perangkat desa setempat,” jelas Sudarmaji.

    Ia menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa akibat banjir tersebut. Namun, kerugian material masih dalam proses pendataan. Beberapa fasilitas umum seperti jalan poros desa, area persawahan, dan perkebunan dilaporkan tergenang air. Sementara itu, sebagian besar rumah warga masih aman dari genangan. [dya/beq]

  • Bus Simasganteng Rute Tuban–Bojonegoro Disambut Antusias, Pelayanan Gratis dan Nyaman Jadi Andalan

    Bus Simasganteng Rute Tuban–Bojonegoro Disambut Antusias, Pelayanan Gratis dan Nyaman Jadi Andalan

    Tuban (beritajatim.com) – Bus Simasganteng milik Pemerintah Kabupaten Tuban mendapat sambutan positif dari masyarakat di dua kabupaten, yakni Tuban dan Bojonegoro. Layanan transportasi gratis ini dinilai sangat membantu mobilitas warga, khususnya pada hari libur seperti Minggu (18/5/2025).

    Sejak keberangkatan dari Terminal Kebonsari Tuban pukul 05.00 WIB, Bus Simasganteng sudah dipenuhi oleh penumpang yang hendak menuju Bojonegoro. Rute yang dilalui mencakup sejumlah titik penting. Selain Stasiun Bojonegoro, penumpang juga turun di Rumah Sakit Bojonegoro dan Terminal Bojonegoro, sesuai kebutuhan masing-masing.

    Salah satu pengguna layanan, Sulasih (50), warga Kalitidu, Bojonegoro, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya bus gratis ini. “Kebetulan anak saya kerja di Tuban, kalau libur gini kemarin ke Tuban naik Bus ini, terus sekarang pulang ke Bojonegoro juga naik bus ini,” ujar Sulasih.

    Ia menyebut bahwa layanan ini bukan hanya memudahkan warga Tuban, tetapi juga masyarakat Bojonegoro yang selama ini kesulitan mendapatkan akses transportasi umum antar kabupaten. Menurutnya, kenyamanan dan keramahan kru bus menjadi nilai tambah tersendiri.

    “Busnya juga nyaman dan hampir setiap hari full, ada yang pernah sampai berdiri gak dapat kursi,” bebernya.

    Sulasih juga menyoroti profesionalisme para kru bus yang tidak menerima hadiah dari penumpang, meski dengan alasan terima kasih sekalipun. “Pernah kemarin itu kita sungkan ya, kita niat mau ngasih rokok karena tak mau dibayar, tapi ditolak sama drivernya, bahkan dikasih jajan juga tidak mau,” ungkap Sulasih.

    Ia pun menyampaikan harapan agar layanan ini bisa terus berjalan demi membantu mobilitas warga. “Semoga berkah pak sopirnya, sukses selalu,” kata Sulasih.

    Sebagai catatan penting, bagi penumpang yang ingin turun di Stasiun Bojonegoro, diwajibkan menunjukkan tiket Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai bentuk konfirmasi rencana perjalanan. Hal ini bertujuan agar penjadwalan dan estimasi waktu keberangkatan kereta tetap akurat dan tidak mengalami keterlambatan.

    Layanan Bus Simasganteng menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang patut diapresiasi. Tidak hanya memfasilitasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menghadirkan transportasi yang layak, aman, dan manusiawi. [dya/suf]

  • Wabup Tuban Targetkan Stunting Turun Jadi 14 Persen, Janji Tuntas dalam 3 Tahun

    Wabup Tuban Targetkan Stunting Turun Jadi 14 Persen, Janji Tuntas dalam 3 Tahun

    Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono komitmen menurunkan angka stunting di Kabupaten Tuban melalui Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) yang menjadi program prioritas Pemkab Tuban yang selaras dengan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

    “Kemarin kami bersama pimpinan OPD terkait, Ketua dan jajaran TP PKK Tuban, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tuban menggelar rakor Gedung KORPRI Tuban dalam rangka upaya penurunan stunting,” ujar Joko Sarwono. Sabtu (17/05/2025).

    Menurutnya, rakor ini merupakan bagian dari upaya serius Pemkab Tuban dalam menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan.

    “Adapun output rencananya aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting akan melibatkan lintas sektoral, sehingga kami harap diperlukan penyusunan program yang konvergen,” terang Joko sapanya.

    Sementara itu, untuk arah kebijakannya diambil serta anggaran yang digunakan bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga, ia menargetkan penanganan stunting dapat tuntas dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.

    “Pada tahun 2025 ini, kami targetkan dapat turun menjadi 14 persen dari yang semula 17,8 di tahun 2023 lalu. Karena sampai saat ini angka stunting 2024 belum dirilis pusat,” kata mantan Bappeda Tuban itu.

    Pihaknya menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan stunting. Sehingga, penurunan angka stunting memerlukan sinergi antara sektor pendidikan, infrastruktur, sosial, serta peran masyarakat.

    “Pasca rakor ini, Tim Percegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) akan melakukan rembuk stunting mulai dari tingkat desa, juga nantinya akan disusun analisa situasi di tiap kecamatan,” imbuhnya.

    Locus pelaksanaan PPPS di tingkat Posyandu. Sehingga didapatkan data holistik hingga tingkat terkecil. Disamping itu juga, program penanganan Stunting perlu melibatkan pemerintah desa, kader posyandu, kader kesehatan, dan keluarga.

    “Kami akan selalu monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan data yang muncul, mulai dari data jumlah anak, ibu hamil, data prevalensi, hingga data hasil posyandu,” pungkasnya. [dya/ian]