kab/kota: Tomohon

Liputan6.com, Manado – Dalam dua pekan terakhir, sudah puluhan pejabat di Sulut yang dipanggil dan menjalani pemeriksaan di Markas Polda Sulut terkait dugaan korupsi. Hingga Selasa (5/11/2024), sudah puluhan pejabat Pemprov Sulut dan kabupaten serta kota di Sulut menjalani pemeriksaan.   

Dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Sulut yang dilakukan oleh Polda Sulut dan jajaran terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.

Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari banyaknya karangan bunga yang bertuliskan dukungan pemberantasan korupsi di Sulut, yang terpajang di sepanjang pagar depan Mako Polda Sulut, Jalan Bethesda Nomor 62, Kota Manado sejak Kamis (31/10/2024) sore.

Kapolda Sulut melalui Kabid Humas Kombes Pol Michael Irwan Thamsil pun menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh warga Sulawesi Utara.

“Polda Sulut dan jajaran tentunya terus melakukan tugas pokoknya menegakkan hukum, salah satunya adalah pemberantasn korupsi,” ujar Michael Irwan Thamsil.

Dia mengatakan, hal itu juga merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Michael Irwan Thamsil juga menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat Sulut dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, dukungan dari masyarakat ini juga menjadi motivasi Polda Sulut dan jajaran dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi yang optimal dan juga penegakkan hukum lainnya.

“Mari kita dukung dan sukseskan program Asta Cita Presiden RI,” ujarnya.

Selain dalam bentuk karangan bunga, dukungan terhadap pemberantasan korupsi juga dilakukan masyarakat dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sulut.

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti korupsi, Kamis (31/10/2024), menggelar demo mendesak Polda Sulut mengusut kasus korupsi yang ada di Sulut.

Korlap Aksi Yudistira Nusrim mengatakan massa aksi datang ke Polda Sulut untuk mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi di Indonesia.

“Kami juga mendukung upaya kepolisian dan kejaksaan untuk menuntaskan seluruh kasus hukum di Sulawesi Utara,” ujar Nusrim.

Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harrie Langie menjelaskan, pihak kepolisian akan bekerja sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang dilanjutkan oleh Kapolri terlebih khusus penindakan kasus korupsi.

“Kami punya program 100 hari kerja yang tentunya saya akan bekerja dengan cepat, tegas dan sesuai dengan landasan hukum dan pedoman UU yang ada,” ujar Kapolda.

Diketahui, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat pemerintah serta BUMD di Sulut dilakukan sejak, Senin (21/10/2024).

Dimulai dengan pemeriksaan Pjs Wali Kota Manado Clay Dondokambey dan Dirut PD Pasar Manado Lucky Senduk, Polda Sulut selanjutnya secara marathon memanggil puluhan pejabat dalam dua pekan ini.

Para pejabat yang diperiksa itu antara lain, Sekprov Sulut Steve Kepel, Pjs Bupati Kepulauan Talaud Fransiskus Manumpil, Pjs Bupati Minahasa Selatan Steven Liow, Pjs Wali Kota Tomohon Fredy Kaligis, Komisaris Bank SulutGo Edwin Silangen, sejumlah kepala dinas dan Sekretaris PDIP Sulut Resa Rumambi.

Ada juga tokoh agama yang diperiksa yakni Ketua Sinode GMIM Pendeta Hein Arina, terkait dana hibah dari Pemprov Sulut ke organisasi agama tersebut.