Xcloud.id

kab/kota: Tokyo

  • Peringatan China ke Jepang Jika Ikut Campur soal Taiwan

    Peringatan China ke Jepang Jika Ikut Campur soal Taiwan

    Beijing –

    China memberi peringatan keras kepada Jepang soal Taiwan. China meminta Jepang tak ikut campur urusannya dengan Taiwan.

    Dilansir Reuters, Jumat (28/11/2025), Kementerian Pertahanan China memperingatkan Jepang akan membayar ‘harga yang menyakitkan’ jika bertindak melewati batas terkait masalah Taiwan. Peringatan itu disampaikan China merespons rencana Tokyo mengerahkan rudal di sebuah pulau yang berjarak sekitar 100 Km saja dari pantai Taiwan.

    Tensi antara kedua negara itu meningkat dalam krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Jepang dapat melakukan intervensi militer jika serangan China terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Tokyo.

    Pada Minggu (23/11), Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengatakan Tokyo berencana menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara ke sebuah pangkalan militer di Yonaguni. Lokasi itu merupakan pulau yang berjarak sekitar 110 Km dari pantai timur Taiwan.

    Kementerian Pertahanan China sendiri menyatakan cara ‘menyelesaikan masalah Taiwan’ adalah urusan Beijing dan tidak ada hubungannya dengan Jepang yang sempat menguasai Taipei dari tahun 1895 silam hingga akhir perang Dunia tahun 1945. China pun menyindir tindakan Jepang di masa lalu.

    “Jepang tidak hanya gagal untuk merenungkan secara mendalam kejahatan agresinya dan penjajahan beratnya di Taiwan, tetapi justru, menentang opini dunia, Jepang justru terlena dengan khayalan intervensi militer di Selat Taiwan,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, dalam jumpa pers.

    Dia mengatakan China punya kemampuan militer yang kuat. Dia menegaskan kekuatan militer China dapat diandalkan untuk mengalahkan musuh yang menyerang Negeri Tirai Bambu itu.

    “Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki kemampuan yang kuat dan sarana yang bisa diandalkan untuk mengalahkan musuh yang menyerang,” sebutnya.

    Dia mengancam Jepang akan membayar harga yang menyakitkan jika melewati batas. Dia mengatakan Jepang hanya akan menimbulkan masalah bagi diri sendiri jika dianggap oleh China telah melewati batas dalam urusan Taiwan.

    “Jika pihak Jepang berani melewati batas, bahkan setengah langkah saja, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan,” tegas Jiang dalam pernyataannya.

    Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, berulang kali menolak klaim teritorial China. Taipei menegaskan hanya rakyat mereka yang bisa memutuskan masa depan Taiwan.

    Presiden Taiwan Lai Ching-te mengumumkan rencana untuk menghabiskan anggaran pertahanan tambahan USD 40 miliar selama delapan tahun ke depan. Hal ini menuai kritikan Beijing, yang menyebutnya sebagai pemborosan yang hanya akan menjerumuskan Taiwan ke bencana.

    Saat ditanya soal kritikan itu, juru bicara Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan, Liang Wen-chieh, mengatakan pada Kamis (27/11) bahwa anggaran pertahanan China jauh lebih besar daripada Taiwan.

    “Jika mereka dapat mengutamakan perdamaian lintas selat, dana ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat daratan utama,” sebutnya.

    “Kedua belah pihak di selat ini tidak seharusnya seperti ini, saling bermusuhan sengit; itu akan baik untuk semua orang,” ujar Liang.

    Jepang sendiri telah mendapat nasihat dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump memberikan saran khusus kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi untuk tidak memprovokasi China terkait Taiwan.

    “Trump melakukan panggilan telepon dengan Takaichi dan menyarankan dia untuk tidak memprovokasi Beijing terkait masalah kedaulatan pulau tersebut,” demikian seperti dilaporkan WSJ, yang mengutip para pejabat Jepang dan AS yang mendapatkan pengarahan soal percakapan telepon kedua pemimpin itu.

    “Saran dari Trump itu sangat halus, dan dia tidak menekan Takaichi untuk menarik kembali komentarnya,” sebut WSJ dalam laporannya seperti dilansir AFP. Juru bicara kantor PM Jepang menolak untuk mengomentari laporan WSJ tersebut.

    Lihat juga Video: China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • KBRI Tokyo sebut Makassar jadi mitra sejati Pemerintah Jepang

    KBRI Tokyo sebut Makassar jadi mitra sejati Pemerintah Jepang

    “Kehadiran Wali Kota Makassar untuk kerja sama yang sudah diwujudkan bersama dengan Pemerintah Yokohama, menurut hemat kami, adalah sebuah capaian luar biasa yang menjadi mitra sejati,”

    Makassar (ANTARA) – Atase Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Ikhsandi Wanto Hatta menyebut Pemerintah Kota Makassar menjadi mitra sejati Pemerintah Jepang.

    “Kehadiran Wali Kota Makassar untuk kerja sama yang sudah diwujudkan bersama dengan Pemerintah Yokohama, menurut hemat kami, adalah sebuah capaian luar biasa yang menjadi mitra sejati,” ujarnya saat menerima kunjungan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Jumat.

    Ikhsandi menilai langkah diplomasi tersebut menunjukkan keberlanjutan kerja sama antara Makassar dan sejumlah pihak di Jepang.

    Ia menyatakan bahwa kehadiran Wali Kota Makassar sekaligus memperkuat kerja sama yang sebelumnya telah terjalin dengan Pemerintah Kota Yokohama.

    “Ini juga menunjukkan keberlanjutan kerja sama secara bilateral antara Indonesia dan Jepang,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa bagi pihak KBRI, Makassar merupakan salah satu mitra penting dalam berbagai upaya pengembangan kota dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Makassar sejatinya selalu menjadi sebuah partner sejati bagi pemerintah di Jepang.

    “Dalam beberapa kesempatan, kami selalu mendorong agar Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terus menggali potensi kerja sama, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia,” terangnya.

    Ikhsandi Wanto juga menyebutkan bahwa sejumlah inisiatif sebelumnya yang melibatkan Pemkot Makassar telah berjalan positif, sehingga KBRI Tokyo berharap penguatan kolaborasi dapat dilanjutkan pada masa mendatang.

    Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah agenda strategis yang tengah diupayakan Pemerintah Kota Makassar selama kunjungan kerjanya di Jepang.

    Dalam sambutannya, Munafri mengawali pembicaraan dengan menyampaikan apresiasi atas penyambutan hangat pihak KBRI.

    “Terima kasih atas penerimaannya yang sangat baik bagi kami,” ujarnya.

    Munafri menegaskan bahwa kehadirannya di Jepang merupakan bagian dari undangan untuk mengikuti Konferensi ASEAN Smart City yang berlangsung di Yokohama.

    Di sela-sela agenda utama tersebut, Pemkot Makassar memanfaatkan momentum untuk memperkuat komunikasi dengan sejumlah perusahaan Jepang.

    “Kami hadir di Jepang ini dalam rangka undangan mengikuti Konferensi ASEAN Smart City di Yokohama. Di sela-sela kegiatan itu, kami menyempatkan untuk kembali membicarakan atau memastikan beberapa pembicaraan kami dengan beberapa perusahaan di Jepang,” tutur dia.

    Pewarta: Muh. Hasanuddin
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Heboh, Banyak Toilet Mampet di Bandara Tokyo

    Heboh, Banyak Toilet Mampet di Bandara Tokyo

    Tokyo –

    Para penumpang yang menunggu penerbangan di Bandara Haneda, Tokyo, ibu kota Jepang, terpaksa menghadapi situasi tidak nyaman karena banyak toilet yang tidak bisa digunakan. Hingga 70 persen toilet yang ada di Terminal 2 Bandara Haneda dilaporkan tersumbat pada Jumat (28/11) waktu setempat.

    Juru bicara operator Bandara Haneda, seperti dilansir AFP, Jumat (28/11/2025), mengonfirmasi adanya masalah pipa yang memicu mampetnya toilet-toilet di Bandara Haneda, yang merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia.

    Juru bicara tersebut mengatakan bahwa hingga Jumat (28/11) sore waktu setempat, sebanyak 51 toilet dari total 144 toilet yang ada di Terminal 2 Bandara Haneda masih terdampak.

    Tersumbatnya toilet-toilet di bandara internasional tersebut, menurut juru bicara Terminal Bandara Jepang, disebabkan oleh masalah kelistrikan pada pompa yang memasok air ke fasilitas-fasilitas tersebut.

    Pasokan air tersedia di wastafel, namun tidak untuk toilet. Situasi ini membuat banyak toilet tidak bisa digunakan oleh para penumpang yang sedang menunggu penerbangan.

    “Air mengalir tersedia di wastafel-wastafel, tempat orang-orang mencuci tangan, tetapi tidak di banyak toilet,” sebut juru bicara tersebut.

    Dituturkan juru bicara tersebut bahwa otoritas bandara “diberitahu oleh seorang staf sekitar pukul 05.00 pagi” mengenai masalah toilet tersumbat itu. Masalah tersebut membutuhkan waktu 11 jam untuk diatasi.

    “Staf kami mengarahkan para tamu ke toilet-toilet yang berfungsi,” ucapnya.

    “Dalam beberapa kasus, staf kami menggunakan ember untuk membersihkan toilet setelah digunakan,” imbuh juru bicara tersebut.

    Tonton juga video “Edan! Kloset Lapis Emas Ini Laku Rp 202 M di Pelelangan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Jakarta –

    Pada tahun 1982 Malaysia bagian barat, Malaysia Semenanjung, memajukan waktu 30 menit untuk menyelaraskan zona waktunya dengan negara bagian Sabah dan Sarawak yang terletak di Pulau Kalimantan.

    Perubahan tersebut, yang diperintahkan oleh Perdana Menteri saat itu, Mahathir Mohamad, dipresentasikan sebagai langkah pembangunan dan modernisasi yang akan menyatukan seluruh negara dalam satu waktu yang sama.

    Meskipun demikian, tidak terelakkan matahari terbit sekitar pukul 7 pagi di Malaysia Semenanjung, kira-kira satu jam lebih lambat dibandingkan Malaysia Timur.

    Beberapa orang tua mengeluhkan sedikitnya waktu yang mereka miliki untuk mempersiapkan anak-anak ke sekolah. Mengingat hanya 30 menit dari waktu terbitnya matahari hingga sekolah dimulai yakni pukul 7:30.

    Hal ini juga berarti matahari terbenam relatif lebih awal, sehingga banyak warga Malaysia masih bekerja atau sedang bepergian ketika hari sudah gelap dan cenderung menyantap makan malam lebih terlambat.

    Perdebatan puluhan tahun silam yang kembali tersulut

    Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, sedang mengunjungi ibu kota Sabah, Kota Kinabalu. Saat sedang lari pagi ia pun memposting di kanal sosial mediånya soal nikmatnya berolahraga lebih awal.

    Apa yang seharusnya menjadi unggahan ceria tentang gaya hidup sehat justru menyalakan kembali bara perdebatan puluhan tahun.

    Banyak pengguna media sosial menyerukan pemerintah untuk memundurkan jam satu jam di Malaysia Semenanjung, tempat di mana sebagian besar penduduk negara itu tinggal.

    “Saya baru-baru ini berada di Manila (ibu kota Filipina) untuk perjalanan bisnis, dan menyenangkan rasanya mendapatkan beberapa jam sinar matahari sebelum masuk kantor,” kata Mohd Rahman, yang bekerja di sebuah bank besar di Kuala Lumpur, kepada DW.

    Siti Abdullah, seorang ibu dengan dua anak di Georgetown, Malaysia barat laut, mengatakan bahwa ia tidak tahu soal ilmunya, tetapi “banyak orang di sini merasa perubahan zona waktu akan baik bagi kesehatan. Itu pasti akan membantu urusan antar-jemput sekolah.”

    Beberapa ahli medis yang diwawancarai DW mengatakan hanya sedikit bukti ilmiah yang secara kuat mendukung klaim tersebut, meskipun topik ini jelas telah menjadi bahan perbincangan nasional.

    Isu ini bahkan dibahas di parlemen tahun lalu. Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri saat itu, Liew Chin Tong, berkomentar bahwa perubahan zona waktu akan memiliki “dampak signifikan terhadap ekonomi” dan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan perubahan tersebut.

    Sejarah pergeseran waktu

    Baik Singapura maupun Malaysia dipaksa beralih ke GMT+9 selama Perang Dunia II atas perintah penjajah Jepang, yang ingin wilayah tersebut mengikuti waktu Tokyo.

    Setelah perang, Malaysia Semenanjung mengadopsi UTC+7:30, titik tengah antara waktu sebelumnya dan waktu perang, sebelum kembali bergerak ke GMT+8 pada 1 Januari 1982.

    Ini membuat Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, dalam posisi yang tidak biasa. Kota ini berada pada garis bujur yang mirip dengan Bangkok (Thailand) dan Jakarta (Indonesia), namun beroperasi satu jam lebih cepat dari kedua kota itu. Pada saat yang sama, Kuala Lumpur berbagi zona waktu dengan Manila, ibu kota Filipina, yang terletak sekitar 2.500 kilometer ke arah timur.

    Singapura, di ujung selatan Malaysia Semenanjung, mengikuti langkah Kuala Lumpur pada 1982 dan juga beralih ke GMT+8 untuk “menghindari ketidaknyamanan bagi pebisnis dan pelancong,” menurut pemerintah saat itu.

    Menurut beberapa kritikus, kurangnya sinar matahari pagi dan matahari terbenam yang terlalu awal mengganggu ritme sirkadian warga Malaysia, yaitu siklus 24 jam dari perubahan fisik, mental dan perilaku yang diatur oleh cahaya dan kegelapan.

    Namun, para ahli skeptis.

    Mahadir Ahmad, dosen senior dan psikolog klinis di Universiti Kebangsaan Malaysia, mengatakan kepada DW bahwa ia tidak yakin perbedaan satu jam signifikan menyebabkan masalah kesehatan yang besar, sambil mencatat bahwa tidak ada bukti kuat dari studi regional yang mendukung klaim tersebut.

    “Yang lebih penting adalah menjaga proses internal yang mengatur siklus tidur-bangun (ritme sirkadian) dan selama rutinitas tidur kita tidak menekan produksi melatonin, kita bisa tidur dan bangun berdasarkan siklus siang dan malam,” jelasnya.

    “Bukti yang ada menunjukkan bahwa kurang tidur dan ketidaksesuaian ritme sirkadian dapat menyebabkan gangguan kognitif dan suasana hati,” tambahnya.

    Nurul Aqilah Hasan Ashaari, ahli diet klinis, menekankan bahwa beberapa negara Asia Tenggara lain yang mengikuti zona waktu ‘yang benar’ memiliki indikator kesehatan yang lebih buruk daripada Malaysia, dan bahwa perilaku sosial seperti pola makan, olahraga, serta jam kerja jauh lebih penting dibanding waktu pasti matahari terbit atau terbenam.

    Untuk saat ini, para ilmuwan mengatakan, tantangan kesehatan Malaysia tampaknya lebih dipengaruhi oleh gaya hidup daripada posisi negara tersebut pada peta zona waktu dunia.

    ASEAN punya zona waktu yang sama?

    Secara paralel, ada pula seruan keras agar Malaysia tetap berada di GMT+8 namun seluruh Asia Tenggara mengikutinya, meskipun untuk alasan ekonomi, bukan kesehatan.

    Pada Januari, Abdul Wahid Omar, pemimpin bursa saham Malaysia berpendapat bahwa seluruh kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebaiknya mengadopsi zona waktu bersama, yang menurutnya GMT+8.

    Hal ini akan “lebih mengintegrasikan ASEAN sebagai blok ekonomi yang kuat” dan menyelaraskan kawasan dengan Cina, Hong Kong, dan Taiwan, katanya dalam sebuah forum bisnis awal tahun ini.

    Singapura, yang juga berada di GMT+8, secara terbuka mendukung gagasan tersebut. Ide ini pertama kali muncul dari perdana menteri Singapura saat itu, Goh Chok Tong, pada 1995, muncul kembali pada 2006, dan pada 2015, ketika Malaysia menjabat sebagai ketua ASEAN.

    Mengadopsi satu zona waktu akan membutuhkan perubahan besar. Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam harus berpindah dari GMT+7, meskipun Bangkok dan Hanoi pernah menyinggung ide tersebut.

    Myanmar, yang saat ini berada di GMT+6:30, harus memajukan jamnya satu setengah jam.

    Indonesia akan menghadapi tantangan terbesar. Kepulauan luas ini membentang di tiga zona waktu GMT+7, GMT+8 dan GMT+9. Pulau Jawa, di mana ibukota dan sebagian besar kota besar lainnya berada, menggunakan GMT+7.

    Diskusi mengenai penyatuan seluruh negara dalam satu zona waktu GMT+8 sudah berlangsung sejak 2012, namun proposal itu berulang kali ditunda dan tak pernah diterapkan.

    Saat ini, Asia Tenggara rata-rata terbagi antara GMT+7 dan GMT+8.

    Apakah kesenangan seorang menteri menikmati lari pagi cukup untuk mengubah jam kawasan ini? Sejauh ini masih belum ada jawaban yang pasti.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Jepang Akan Bayar ‘Harga Menyakitkan’ Jika Lewati Batas Soal Taiwan

    Jepang Akan Bayar ‘Harga Menyakitkan’ Jika Lewati Batas Soal Taiwan

    Beijing –

    Kementerian Pertahanan China memperingatkan bahwa Jepang akan membayar “harga yang menyakitkan” jika bertindak melewati batas terkait masalah Taiwan. Peringatan ini merespons rencana Tokyo mengerahkan rudal di sebuah pulau yang berjarak sekitar 100 kilometer saja dari pantai Taiwan.

    Peringatan tersebut, seperti dilansir Reuters, Jumat (28/11/2025), dilontarkan saat kedua negara terlibat krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir, setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengisyaratkan Jepang dapat melakukan intervensi militer jika serangan China terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Tokyo.

    Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengatakan pada Minggu (23/11) bahwa rencana Tokyo untuk menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara ke sebuah pangkalan militer di Yonaguni, sebuah pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari pantai timur Taiwan, “terus bergerak maju”.

    Saat ditanya soal pengerahan tersebut, Kementerian Pertahanan China mengatakan bahwa cara “menyelesaikan masalah Taiwan” adalah urusan Beijing dan tidak ada hubungannya dengan Jepang, yang sempat menguasai Taipei dari tahun 1895 silam hingga akhir perang Dunia tahun 1945.

    “Jepang tidak hanya gagal untuk merenungkan secara mendalam kejahatan agresinya dan penjajahan beratnya di Taiwan, tetapi justru, menentang opini dunia, Jepang justru terlena dengan khayalan intervensi militer di Selat Taiwan,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, dalam jumpa pers.

    “Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki kemampuan yang kuat dan sarana yang bisa diandalkan untuk mengalahkan musuh yang menyerang,” sebutnya.

    “Jika pihak Jepang berani melewati batas, bahkan setengah langkah saja, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan,” tegas Jiang dalam pernyataannya.

    Kementerian Luar Negeri China sebelumnya telah mengkritik pengerahan rudal oleh Jepang tersebut.

    Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, berulang kali menolak klaim teritorial China. Taipei menegaskan bahwa hanya rakyat mereka yang bisa memutuskan masa depan Taiwan.

    Presiden Lai Ching-te, pekan ini, mengumumkan rencana untuk menghabiskan anggaran pertahanan tambahan US$ 40 miliar selama delapan tahun ke depan. Hal ini menuai kritikan Beijing, yang menyebutnya sebagai pemborosan yang hanya akan menjerumuskan Taiwan ke bencana.

    Saat ditanya soal kritikan itu, juru bicara Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan, Liang Wen-chieh, mengatakan pada Kamis (27/11) bahwa anggaran pertahanan China jauh lebih besar daripada Taiwan.

    “Jika mereka dapat mengutamakan perdamaian lintas selat, dana ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat daratan utama,” sebutnya.

    “Kedua belah pihak di selat ini tidak seharusnya seperti ini, saling bermusuhan sengit; itu akan baik untuk semua orang,” ujar Liang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Beri Saran ke PM Jepang Agar Tak Provokasi China Soal Taiwan

    Trump Beri Saran ke PM Jepang Agar Tak Provokasi China Soal Taiwan

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan saran khusus kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi saat keduanya berbicara via telepon baru-baru ini. Trump menyarankan Takaichi untuk tidak memprovokasi China terkait Taiwan.

    Saran Trump itu disampaikan ketika Tokyo terlibat sengketa diplomatik dengan Beijing beberapa pekan terakhir.

    Perselisihan dua negara dengan perekonomian terbesar di Asia itu dipicu oleh pernyataan Takaichi yang mengisyaratkan Jepang dapat melakukan intervensi militer jika serangan China terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Tokyo.

    Pada Senin (24/11) waktu setempat, Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan percakapan telepon, di mana Xi menekankan bahwa kembalinya Taiwan merupakan “bagian integral dari tatanan internasional pascaperang”.

    Sesaat setelah itu, Trump melakukan percakapan telepon terpisah dengan Takaichi. Laporan media terkemuka AS, Wall Street Journal (WSJ), seperti dilansir AFP, Kamis (27/11/2025), menyebut bahwa Trump memberikan saran agar sang PM Jepang tidak memprovokasi China soal Taiwan.

    “Trump melakukan panggilan telepon dengan Takaichi dan menyarankan dia untuk tidak memprovokasi Beijing terkait masalah kedaulatan pulau tersebut,” demikian seperti dilaporkan WSJ, yang mengutip para pejabat Jepang dan AS yang mendapatkan pengarahan soal percakapan telepon kedua pemimpin itu.

    “Saran dari Trump itu sangat halus, dan dia tidak menekan Takaichi untuk menarik kembali komentarnya,” sebut WSJ dalam laporannya.

    Juru bicara kantor PM Jepang menolak untuk mengomentari laporan WSJ tersebut.

    Dalam pernyataannya membahas percakapan telepon dengan Trump, Takaichi mengatakan dirinya dan sang Presiden AS membahas percakapan Trump dengan Xi, serta hubungan kedua negara yang bersekutu tersebut.

    “Presiden Trump mengatakan bahwa kami adalah teman yang sangat dekat, dan dia menawarkan bahwa saya bebas untuk menghubunginya kapan saja,” kata Takaichi.

    Namun, menurut laporan WSJ, sejumlah pejabat Jepang menyebut “pesan itu mengkhawatirkan”.

    “Presiden (Trump) tidak ingin ketegangan terkait Taiwan membahayakan detente yang dicapai bulan lalu dengan Xi, yang mencakup janji untuk membeli lebih banyak produk pertanian dari para petani Amerika yang terdampak parah oleh perang dagang,” sebut laporan WSJ tersebut.

    China yang murka atas komentar Takaichi, telah memanggil Duta Besar Jepang di Beijing dan menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Village of Calamity Makin Horor

    Village of Calamity Makin Horor

    Jakarta –

    Separuh Interactive, studio game indie asal Jakarta, telah merilis trailer terbaru Agni: Village of Calamity. Dengan menyisipkan lagu nina bobo, video berdurasi 1 menit 32 detik ini terasa lebih horor dan mengerikan.

    Mereka merilis videonya di YouTube Separuh Interactive pada 24 November 2025. Ketika artikel ini dibuat, videonya sudah disaksikan 4,6 ribu kali dan sudah mendapatkan 411 likes.

    Dengan backsound terbarunya ini, netizen Indonesia banyak yang memujinya. Mereka menyatakan nuansa seramnya lebih terasa dan tidak sabar ingin memainkan Agni:Village of Calamity.

    Bagi yang penasaran dengan trailernya, bisa simak video berikut:

    Sebelumnya, trailer terbarunya yang mereka rilis hadir dalam acara ID@Xbox Showcase Fall 2025. Video tersebut tayang pada 29 Oktober 2025 dengan durasi lebih dari dua menit.

    Namun alih-alih menggunakan lagu horor untuk backsound trailernya, mereka justru menyisipkan musik Jepang hingga akhirnya mendapat pro dan kontra dari para penggemar, khususnya netizen Indonesia. Terkait hal itu, Separuh Interactive pun memiliki alasannya.

    Co-Founder sekaligus Marketing Director Separuh Interactive, Bayu Arafat, mengungkapkan awal mulanya dari event Tokyo Game Show 2025. Saat itu, pihaknya yang mewakili Indonesia memang sengaja membuat trailer eksklusif untuk salah satu pameran game terbesar di dunia ini, yang lebih action ketimbang horor.

    “Kenapa action? Karena CERO (lembaga rating game Jepang) itu lumayan ketat terhadap game-game yg cukup gore (terdapat unsur kekerasan yang sangat berdarah dalam film, game, atau media visual). Kenapa music-nya jepang? Ya, buat menarik pengunjung dan publisher jepang,” kata Bayu kepada detikINET, Rabu (26/11).

    Lanjut, Bayu menceritakan ketika di Tokyo Game Show 2025, Separuh Interactive mendapat tawaran dari IGN untuk showcase di acara ID@Xbox Fall 2025. Dalam acara ini, terdapat sejumlah game indie yang juga akan menampilkan karya terbarunya dan Agni: Village of Calamity satu-satunya game dari Indonesia.

    “Nah deadline untuk submit videonya itu mepet banget mas. Kita nggak punya resources untuk bikin trailer baru, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan trailer TGS dengan sedikit modifikasi di ujung (Joko Anwar revealed),” jelas Bayu.

    Namun Bayu mengaku sangat bersyukur atas kejadian ini, karena ada hikmah yang diperoleh timnya. Jumlah penonton video trailer Agni: Village of Calamity di ID@Xbox Showcase Fall 2025 menjadi yang terbanyak. Dari situ, ia mengatakan malah ada beberapa publisher yang menghubunginya.

    “Ibaratya nasi udah jadi bubur, sekarang kita lagi berusaha buat jadiin itu bubur, jadi bubur ayam special mas,” pungkasnya.

    Tambahan informasi, rencananya Agni: Village of Calamity akan rilis terlebih dahulu di Steam dan Xbox, baru setelah itu menyambangi PS5. Dijadwalkan peluncuran game ini pada 2026.

    (hps/rns)

  • Ancaman China Bikin Taiwan Jor-joran di Anggaran Pertahanan

    Ancaman China Bikin Taiwan Jor-joran di Anggaran Pertahanan

    Taipei –

    Pemerintah Taiwan mengajukan anggaran pertahanan tambahan sebesar NTD 1,25 triliun atau setara Rp 664 triliun. Anggaran besar itu ditujukan untuk mempertahankan diri di tengah menguatnya ancaman China.

    Dilansir Channel News Asia, Rabu (26/11/2025), pengajuan anggaran besar itu diumumkan langsung oleh Presiden Taiwan, Lai Ching-te, dalam konferensi pers di kantor kepresidenan Taiwan.

    China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama 5 tahun terakhir. Klaim China itu ditolak mentah-mentah oleh Taipei.

    Peningkatan anggaran itu juga terjadi ketika Taiwan menghadapi desakan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sendiri. Pada Agustus lalu, Lai mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

    Saat mengumumkan paket anggaran pertahanan tambahan itu, Lai menyebut sejarah telah membuktikan upaya berkompromi dalam menghadapi agresi tidak akan menghasilkan apa-apa selain ‘perbudakan’.

    “Tidak ada ruang untuk kompromi terkait keamanan nasional. Kedaulatan nasional dan nilai-nilai inti kebebasan serta demokrasi merupakan fondasi bangsa kita,” ucap Lai.

    Lai pertama kali mengumumkan rencana belanja baru itu dalam tulisan opini pada surat kabar terkemuka AS, Washington Post, pada Selasa (25/11) waktu setempat. Dalam pernyataannya, dia menegaskan Taiwan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri.

    “Ini merupakan perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan-nya China’,” sebutnya, sembari menyebut persoalannya bukan sekadar perjuangan ideologis atau perselisihan tentang ‘penyatuan versus kemerdekaan’.

    Anggaran tambahan itu, sebut Lai dalam tulisan opininya, akan digunakan untuk ‘akuisisi senjata-senjata baru yang signifikan dari AS, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan’.

    Dia mengatakan anggaran itu juga akan mempercepat pengembangan apa yang disebut ‘T-Dome’ yang merupakan sistem pertahanan udara berlapis. Dia menyebut ‘T-Dome’ akan ‘membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi’.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China beberapa pekan terakhir menyusul pernyataan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika serangan Beijing terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pengumuman ini juga menyusul persetujuan AS, pada awal bulan ini, untuk penjualan suku cadang dan komponen militer senilai USD 300 juta dalam penjualan militer pertama Washington kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

    Sebar Panduan Krisis ke Warga

    Selain soal anggaran pertahanan, Taiwan juga telah merilis panduan krisis dalam menghadapi ancaman bencana alam dan invasi China. Dilansir AFP, panduan itu dibagikan kepada jutaan rumah di seluruh wilayahnya.

    Panduan tersebut menjelaskan cara-cara menghadapi situasi krisis jika terjadi serangan udara dan bencana alam yang menghancurkan. Pemerintah Taiwan mulai menyelipkan booklet berwarna oranye setebal 32 halaman itu ke bawah pintu rumah dan ke dalam kotak surat warganya pada awal bulan ini.

    Upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi bahaya yang mungkin terjadi. Para pengkritik menyebut buku panduan krisis itu sebagai pemborosan uang pajak.

    Panduan berjudul ‘Jika Terjadi Krisis’ itu menjadi bagian dari upaya Presiden Taiwan, Lai Ching-te, untuk mempersiapkan 23 juta jiwa penduduk Taiwan menghadapi bencana atau konflik yang mungkin terjadi. Panduan itu memberikan saran tentang segala hal, mulai dari cara menyiapkan ‘tas darurat’ hingga apa yang harus dilakukan ketika sirene serangan udara berbunyi. Panduan itu juga berisi cara memberikan pertolongan pertama.

    Panduan itu memberikan peringatan soal ‘pasukan asing yang bermusuhan’ yang dapat menggunakan disinformasi untuk melemahkan tekad mereka dalam mempertahankan Taiwan jika China menyerang.

    “Jika terjadi invasi militer ke Taiwan, klaim apa pun bahwa pemerintah telah menyerah atau bahwa negara telah dikalahkan adalah salah,” tegas panduan krisis itu.

    Lihat juga Video: China Desak PM Jepang Tarik Pernyataan Terkait Taiwan

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Geser Tokyo, Jakarta Kini Jadi Kota Terpadat di Dunia

    Geser Tokyo, Jakarta Kini Jadi Kota Terpadat di Dunia

    New York –

    Jakarta menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan penduduk paling padat di dunia, berdasarkan laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan perkiraan populasi 41,9 juta jiwa penduduk, Jakarta menggeser Tokyo yang sebelumnya dinobatkan sebagai kota terpadat di dunia.

    Laporan “Prospek Urbanisasi Dunia 2025” yang dirilis Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, seperti dilansir NBC News dan Al Jazeera, Rabu (26/11/2025), menempatkan Jakarta di posisi pertama dalam daftar kota terpadat di dunia, yang didominasi negara-negara Asia.

    Dalam daftar terbaru itu, Jakarta naik dari posisi kedua menggantikan Tokyo, yang dinobatkan sebagai kota terdapat di dunia dalam laporan PBB tahun 2020 lalu. Jika dibandingkan dengan data tahun 2018, Jakarta melonjak dari peringkat ke-33 dalam daftar tersebut.

    Di peringkat kedua, ada Dhaka yang merupakan ibu kota Bangladesh, dengan total populasi mencapai 36,6 juta jiwa. Dhaka sebelumnya menempati peringkat ke-9 dalam daftar kota terpadat di dunia, dan diproyeksikan akan menempati peringkat pertama pada tahun 2050 mendatang.

    Tokyo, ibu kota Jepang, kini berada di peringkat ketiga dengan populasi yang relatif stabil, yaitu sebanyak 33,4 juta jiwa.

    Peringkat terbaru ini menunjukkan perubahan pesat yang terjadi di seluruh dunia, dengan munculnya kota-kota besar yang padat penduduk.

    Menurut laporan “Prospek Urbanisasi Dunia 2025” tersebut, hampir separuh dari 8,2 miliar jiwa penduduk Bumi kini tinggal di perkotaan. Ini menandai lonjakan dua kali lipat untuk jumlah penduduk perkotaan selama 75 tahun terakhir.

    Dan sebanyak sembilan dari 10 kota terpadat di dunia terletak di kawasan Asia. Satu-satunya pengecualian adalah Kairo, ibu kota Mesir, yang menempati peringkat ke-7 dengan populasi 25 juta jiwa — lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk Kota New York, kota terpadat di Amerika Serikat (AS).

    Kota-kota lainnya yang masuk daftar 10 kota terpadat di dunia adalah New Delhi (30,2 juta jiwa), Shanghai (29,6 juta jiwa), Guangzhou (27,6 juta jiwa), Manila (24,7 juta jiwa), Kolkata (22,5 juta jiwa), dan Seoul (22,5 juta jiwa).

    “Urbanisasi adalah kekuatan penentu zaman kita. Jika dikelola secara inklusif dan strategis, urbanisasi dapat membuka jalur transformatif untuk aksi iklim, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan sosial,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan ekonomi dan sosial, Li Junhia.

    Pada tahun 1975 silam, hanya ada delapan megacity — yang didefinisikan sebagai kota dengan populasi minimal 10 juta jiwa. Tahun 2025 ini, jumlahnya bertambah menjadi 33 megacity, dengan 19 di antaranya berada di kawasan Asia.

    Tonton juga Video: 5 Kota Asia Terbaik di 2026, Ada Jakarta?

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tangkal Ancaman China, Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Rp 664 T

    Tangkal Ancaman China, Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Rp 664 T

    Taipei –

    Pemerintah Taiwan akan mengajukan anggaran pertahanan tambahan sebesar NT$ 1,25 triliun, atau setara Rp 664 triliun, sebagai bentuk penegasan tekad dalam mempertahankan diri menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari China.

    Hal tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (26/11/2025), diumumkan langsung oleh Presiden Lai Ching-te dalam konferensi pers di kantor kepresidenan Taiwan pada Rabu (26/11) waktu setempat.

    China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama lima tahun terakhir untuk menegaskan klaimnya, yang ditolak mentah-mentah oleh Taipei.

    Ketika Taiwan menghadapi desakan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sendiri, Lai mengatakan pada Agustus lalu bahwa dirinya mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

    Saat mengumumkan paket anggaran pertahanan tambahan itu, Lai menyebut sejarah telah membuktikan bahwa upaya berkompromi dalam menghadapi agresi tidak akan menghasilkan apa-apa selain “perbudakan”.

    “Tidak ada ruang untuk kompromi terkait keamanan nasional,” tegasnya.

    “Kedaulatan nasional dan nilai-nilai inti kebebasan serta demokrasi merupakan fondasi bangsa kita,” ucap Lai.

    Lai pertama kali mengumumkan rencana belanja baru itu dalam tulisan opini pada surat kabar terkemuka AS, Washington Post, pada Selasa (25/11) waktu setempat. Dalam pernyataannya, dia menegaskan bahwa Taiwan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri.

    “Ini merupakan perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan-nya China’,” sebutnya, sembari menyebut persoalannya bukan sekadar perjuangan ideologis atau perselisihan tentang “penyatuan versus kemerdekaan”.

    Anggaran tambahan itu, sebut Lai dalam tulisan opininya, akan digunakan untuk “akuisisi senjata-senjata baru yang signifikan dari AS, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan”.

    Dia mengatakan akan mempercepat pengembangan apa yang disebut “T-Dome” — sistem pertahanan udara berlapis — yang akan “membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi”.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China beberapa pekan terakhir, menyusul pernyataan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika serangan Beijing terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang.

    Pengumuman ini juga menyusul persetujuan AS, pada awal bulan ini, untuk penjualan suku cadang dan komponen militer senilai US$ 300 juta dalam penjualan militer pertama Washington kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

    Lihat juga Video: China Marah AS Masih ‘Main Api’ dengan Taiwan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)