Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Imigrasi Jakbar Tangkap 5 WN China Sindikat Penipuan Modus Pengantin Pesanan

    Imigrasi Jakbar Tangkap 5 WN China Sindikat Penipuan Modus Pengantin Pesanan

    Jakarta –

    Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar) menangkap lima WN China usai melakukan penipuan modus pengantin pesanan. Mereka masing-masing berinisial ZL, WW, LF, LW dan SH.

    “Mengamankan lima warga negara Tiongkok yang diduga melakukan penipuan dengan modus pengantin pesanan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar), Nur Raisha Pujiastuti, dalam konferensi pers di kantornya, Senin (26/5/2025).

    Pria di China yang tertarik dengan jasa pengantin pesanan lalu memberikan sejumlah uang kepada sindikat ini. Anggota sindikat ini lalu ke Indonesia untuk berpura-pura mencari mempelai perempuan sesuai pesanan kliennya.

    “Mereka mengaku tergabung dalam agen biro jodoh di Tiongkok dan datang ke Indonesia untuk berpura-pura mencari pasangan perempuan WNI, guna meyakinkan calon pelanggan di China. Setiap pelanggan diminta membayar sejumlah biaya,” ungkap Nur Raisha.

    Dia menjelaskan kasus ini terungkap berkat patroli rutin tim Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Jakbar di Taman Sari, Jakbar. Saat itu, Selasa (6/5) malam, tim patroli mencurigai gerak-gerik dua pria China di sebuah hotel.

    “Saat diminta menunjukkan paspor, salah satu dari mereka tidak dapat memenuhinya. Petugas kemudian mendampingi ke tempat tinggalnya dan menemukan satu WNA lainnya,” jelas Nur Raisha.

    Dari ketiga tersangka, diketahui ada dua pelaku lainnya yang berperan sebagai koordinator sindikat. Tim Imigrasi pun bergerak mengamankan LW dan SH pada Kamis (8/5) malam.

    “Petugas kembali melakukan pemantauan di sebuah apartemen di Taman Sari dan berhasil mengamankan LW dan SH,” imbuh Nur Raisha.

    Alasan Pengantin Pesanan Diminati

    Kelima pelaku dijerat Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka akan dideportasi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    Patroli rutin yang berbuah pengungkapan kasus kejahatan ini sejalan dengan semangat poin kedelapan 13 Program Akselerasi, yang dicanangkan Menteri Imipas Agus Andrianto. Dalam poin tersebut dijelaskan upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM) dengan memperketat langkah-langkah pengawasan serta memperkuat kolaborasi dengan K/L dan seluruh elemen masyarakat.

    (aud/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI

    Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI

    Ilustrasi – Sejumlah pegawai melintasi lobi gedung Bank Indonesia di Jakarta. (FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ss/pd/aa.)

    Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank Indonesia (BI) dan bank sentral China atau People’s Bank of China (PBoC) di sela-sela kunjungan resmi Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Jakarta dinilai lebih dari sekadar peristiwa diplomatik. 

    Di mata pengamat ekonomi, langkah ini mencerminkan arah baru Indonesia dalam percaturan keuangan global yang kian multipolar.

    “Ini adalah momen geostrategis yang menyiratkan posisi baru Indonesia di arsitektur keuangan dunia. Dan bukan sembarang pintu, ini adalah pintu uang. Tempat di mana kekuatan tak lagi ditentukan oleh sekadar militer, produksi manufaktur, dan narasi pemerintah, melainkan lewat hal yang lebih halus dan subtil, yakni aliran modal, likuiditas dan kepercayaan lintas batas,” ungkap Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5).

    Dalam pandangannya, PBoC kini bukan lagi sekadar pengatur inflasi domestik Tiongkok, melainkan telah menjelma menjadi aktor utama dalam pengelolaan likuiditas global, penentu jalur internasionalisasi yuan (RMB), hingga pendukung sistem keuangan alternatif seperti CIPS, tandingan sistem SWIFT.

    Fakhrul menjelaskan bahwa kerja sama BI dan PBoC ini membuka tiga manfaat besar bagi pembangunan nasional Indonesia:

    Pertama, penyediaan kanal pembiayaan jangka panjang dalam mata uang RMB akan menjadi alternatif strategis untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan nasional, mengingat Tiongkok saat ini sedang berenang dalam likuiditas dengan tingkat imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun mereka menjadi 1,6%.

    Kedua, kerja sama ini akan mengurangi tekanan terhadap permintaan dolar AS di pasar domestik, sehingga memberikan ruang stabilisasi yang lebih kuat bagi nilai tukar rupiah. Dalam jangka menengah, ini bahkan dapat membuka peluang penguatan rupiah secara struktural.

    Ketiga, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan pada instrumen pembiayaan jangka pendek seperti SRBI dan mulai membangun sistem pendalaman keuangan berbasis multicurrency. Ini selaras dengan visi pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    “Hal ini juga menandai perubahan diplomasi kita bersama Tiongkok, dari diplomasi beton ke diplomasi modal. Kerja sama Indonesia dan Tiongkok selama ini lekat dengan pembangunan fisik; jalan tol, pelabuhan, kereta cepat. Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” tambahnya, seperti dala, rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Fakhrul menekankan bahwa langkah ini juga memiliki implikasi geopolitik. Di tengah ketegangan antara blok Barat dan Timur, Indonesia justru memilih menjadi jembatan. Bukan memilih sisi, tetapi membentuk jalur baru yang inklusif dan multipolar. 

    “Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar,” katanya.

    Langkah ini pun dinilai mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat ketahanan eksternal, mengamankan pembiayaan jangka panjang, dan membangun sistem keuangan nasional yang lebih adaptif terhadap perubahan global.

    “Jika dikelola dengan tepat, pertemuan ini bisa menjadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung ke dunia tanpa kehilangan arah. Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan ketika dunia terbelah,” tutup Fakhrul.

    Sumber : Sumber Lain

  • OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

    OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

    Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia…

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, hasil stress test regulator maupun hasil stress test secara mandiri menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih sangat memadai untuk menghadapi risiko ekonomi.

    Risiko ini disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makro ekonomi Indonesia, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, maupun penurunan nilai surat-surat berharga.

    “Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia. Di sisi lain masing-masing bank juga melakukan stress test secara mandiri menggunakan skenario dan asumsi yang disiapkan oleh otoritas (OJK dan BI),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, berdasarkan pembahasan rencana bisnis antara pengawas dengan perbankan, Dian mengatakan bahwa secara umum tidak terdapat penyesuaian yang signifikan pada target pertumbuhan kredit pada 2025.

    “Perbankan memiliki kesempatan untuk merevisi target rencana bisnis pada akhir semester I 2025 dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik. Untuk itu, OJK akan terus berkoordinasi dengan industri perbankan, khususnya jika terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian,” ujar dia.

    OJK bersama pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus berkoordinasi dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan dampak ketidakpastian tersebut terhadap sistem keuangan maupun perekonomian Indonesia.

    Selain itu, OJK juga secara aktif memantau dampak ketidakpastian global terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan domestik.

    Dian menyampaikan, ketidakpastian global yang tinggi memang sedikit banyak telah memengaruhi ekonomi global maupun domestik.

    Ketidakpastian global antara lain disebabkan lambannya penurunan suku bunga acuan khususnya Fed Funds Rate (FFR), pengenaan tarif impor oleh AS yang kemudian diretaliasi oleh negara lain khususnya Tiongkok, dinamika konflik Rusia Ukraina serta situasi di Timur Tengah, dan terakhir konflik India-Pakistan.

    Salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman (safe-haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi.

    Sesuai rilis BPS, ekonomi nasional tumbuh sebesar 4,87 persen pada triwulan I 2025 dan terkontraksi sebesar 0,98 persen (qtq) dibanding triwulan IV 2024. Seiring dengan hal tersebut, kinerja kredit juga termoderasi pada Maret 2025 menjadi sebesar 9,16 persen.

    Meskipun demikian, Dian menyampaikan bahwa risiko kredit perbankan tetap terjaga dengan baik, tecermin dari rasio NPL yang menurun dan stabil di bawah 3 persen serta tren coverage pencadangan CKPN yang relatif stabil.

    “Di sisi lain, kondisi likuiditas perbankan masih cukup terjaga meskipun dalam tren menurun. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa pada dasarnya perbankan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penyaluran kredit,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belum Resmi Rilis, Realme GT 7 Pecahkan Rekor Maraton Nonton Streaming Nonstop 24 Jam – Page 3

    Belum Resmi Rilis, Realme GT 7 Pecahkan Rekor Maraton Nonton Streaming Nonstop 24 Jam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Brand smartphone global, Realme, kembali membuat gebrakan. Kali ini, perangkat Realme GT 7 yang bahkan belum resmi dirilis, mencuri perhatian dunia. Pasalnya, smartphone Android ini berhasil memecahkan Guinness World Records untuk kategori Longest Marathon Watching Films/Movies di smartphone.

    Mengutip keterangan Realme, Senin (26/5/2025), acara pemecahan rekor ini dilakukan dalam sebuah acara kapal pesiar Eropa bertajuk “Endless Power Journey”.

    HP Android yang akan segera dirilis, Realme GT 7 sukses memutar film nonstop selama 24 jam penuh. Hal ini membuktikan ketahanan baterai yang luar biasa dan menetapkan standar baru di industri smartphone.

    Prestasi ini tentu menjadi bukti nyata keunggulan teknologi baterai yang ditawarkan Realme GT 7. Lantas, apa saja yang membuat ponsel ini begitu istimewa? 

    Menurut laporan, kapal cruise Realme dalam siaran langsung Guinness ini mulai berlayar dari Roma, Italia, dengan lokasi sumber live streaming yang berpusat di Shenzhen, Tiongkok.

    Acara resmi dimulai pada pukul 18:00 tanggal 22 Mei 2025, dan berlangsung selama 24 jam penuh hingga selesai pada pukul 18:00 tanggal 23 Mei 2025 waktu setempat, saat rekor ini secara resmi dikukuhkan oleh pihak Guinness World Records di lokasi acara.

     

  • Gerindra Usul Dana Parpol dari APBN Naik 10 Kali Lipat, PDIP Bereaksi

    Gerindra Usul Dana Parpol dari APBN Naik 10 Kali Lipat, PDIP Bereaksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan kenaikan dana partai politik (parpol) hingga 10 kali lipat menuai beragam reaksi dari para politisi. Partai Gerindra belum lama ini mengusulkan kenaikan dana parpol hingga 10 kali lipat. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai kenaikan bantuan dana partai bisa di angka Rp 10 ribu per suara.

    Sementara Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman juga mengusulkan agar partai diperbolehkan membentuk badan usaha sebagai salah satu sumber tambahan dana parpol. Menurutnya, badan usaha ini bisa membuat partai tidak bergantung pada sebagian kecil pihak saja.

    Adapun sumber dana parpol di Indonesia saat ini diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Serta terdapat aturan turunan dalam PP Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan sumber dana partai hanya berasal dari 3 sumber, yakni iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan APBN/APBD.

    Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan, kenaikan dana parpol tentu perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.

    “Soal dana parpol yang diusulkan itu kan intinya, konteksnya adalah soal anti-korupsi, cuma kita harus melihat ke depannya apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi,” kata Puan saat konferensi pers usai bertemu Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China, Li Qiang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025) sore.

    Lebih lanjut Puan menilai, perlu kajian mendalam mengenai manfaat dan mudarat dari kenaikan dana parpol.

    “Apakah kemudian itu memang bisa dilakukan dengan cepat ya, kita lihat dulu kajiannya seperti apa,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

  • Gus Ubaid Dukung Percepatan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Surabaya

    Gus Ubaid Dukung Percepatan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mendukung gagasan percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan bukanlah sekadar wacana infrastruktur. Melainkan, tonggak penting menuju transformasi besar Indonesia sebagai negara maju.

    “Pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional, Pak Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengharapkan segera realisasi proyek ini setelah kunjungannya ke Tiongkok bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan CFO Danantara, Pandu Syahrir, harus dipahami sebagai sinyal kuat. Bahwa, proyek ini memiliki urgensi nasional yang tak bisa ditunda lagi,” kata Gus Ubaid, Senin (26/5/2025).

    Menurut Gus Ubaid yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK), kesuksesan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang merupakan proyek perdana di tanah air, telah membuktikan manfaat strategisnya.

    “Tingginya antusiasme masyarakat serta penurunan volume kendaraan di jalan tol menjadi bukti konkret bahwa moda transportasi massal ini menjawab kebutuhan zaman. Bukan hanya efisiensi waktu tempuh, tapi juga pengurangan beban transportasi darat dan udara yang semakin padat,” jelasnya.

    Lebih dari itu, masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur, lanjut dia, terutama tokoh-tokoh agama dan pelaku mobilitas lintas daerah, menyambut proyek ini dengan penuh harap. Ketakutan sebagian masyarakat terhadap perjalanan udara, terutama di musim cuaca buruk, membuat opsi kereta cepat menjadi solusi yang lebih meyakinkan dan aman.

    “Rasa aman ini menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem transportasi nasional yang andal. Tidak bisa dipungkiri, kerja sama dengan Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat harus dilihat secara objektif dan strategis,” jelasnya.

    Dalam tatanan geopolitik dan geoekonomi global saat ini, Tiongkok merupakan kekuatan utama.

    “Relasi erat yang dimiliki Pak Luhut dengan para pemimpin Tiongkok seperti Presiden Xi Jinping dan Menteri Luar Negeri Wang Yi adalah aset diplomatik yang semestinya dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan Indonesia,” paparnya.

    Sayangnya, dia merasa, narasi yang cenderung skeptis terhadap kerja sama ini sering kali justru menghambat kemajuan.

    “Kita tidak boleh terjebak dalam sentimen ideologis yang kontra-produktif. Bila Tiongkok mampu memberikan dukungan teknologi, pembiayaan, dan pengalaman, maka sudah semestinya kita membuka diri untuk berkolaborasi dalam kerangka yang saling menguntungkan dan transparan,” tegasnya.

    “Lebih jauh, kereta cepat Jakarta-Surabaya bukanlah proyek terakhir. Bila berhasil, jaringan ini bisa diperluas ke Sumatera, misalnya rute Aceh-Lampung. Ini adalah langkah awal menuju integrasi transportasi nasional yang modern, efisien, dan kompetitif secara global,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, dia berharap kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto bisa segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memberikan dasar hukum bagi proyek ini.

    Indonesia tidak boleh lagi menunggu. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah bila didukung oleh infrastruktur yang mendorong mobilitas, efisiensi, dan konektivitas antarwilayah.

    “Kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol dari kesiapan Indonesia menghadapi masa depan, mewujudkan mimpi besar menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. [tok/aje]

  • TRK Holding Jajaki Investasi Rp87 Triliun untuk Smelter HPAL Cobalt, Gandeng Guangzhou Industrial Investment Holdings Group

    TRK Holding Jajaki Investasi Rp87 Triliun untuk Smelter HPAL Cobalt, Gandeng Guangzhou Industrial Investment Holdings Group

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT TRK Holding kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung hilirisasi industri nikel dan penguatan ekosistem baterai nasional. Dalam pertemuan strategis yang digelar di BNI Codae Jakarta pada 23 Mei 2025, TRK Holding menjajaki kerja sama pembangunan smelter HPAL cobalt bersama Guangzhou Industrial Investment Holdings Group, perusahaan asal Tiongkok.

    Pertemuan ini dihadiri Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta CEO TRK Holding H. Najmuddin.

    Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi langkah TRK Holding yang menghadirkan investasi baru ke Indonesia. “Kami sangat menghargai upaya ini. Investasi ini akan memberi dampak signifikan pada perekonomian nasional, terutama dalam mendukung program hilirisasi dan penguatan industri baterai,” ujarnya.

    CEO TRK Holding, H. Najmuddin, menambahkan, pemerintah Indonesia sangat mendukung realisasi proyek ini. “Kami melihat pemerintah begitu respek dan terbuka untuk pembangunan HPAL cobalt ini. Investasi yang kami jajaki bersama mitra dari Tiongkok ini nilainya sekitar Rp87 triliun. Fokusnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

    Najmuddin optimistis, investasi ini akan mendukung program strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi mineral dan membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat.

    “Kami ingin investasi ini memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

    Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung realisasi investasi ini. “Sulawesi Tengah terbuka untuk mendukung perusahaan yang berinvestasi. Apalagi HPAL cobalt ini sangat dibutuhkan dunia untuk sektor baterai,” ujarnya.

  • BI dan PBOC perbarui MoU untuk dorong penggunaan mata uang lokal

    BI dan PBOC perbarui MoU untuk dorong penggunaan mata uang lokal

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) dan bank sentral China atau People’s Bank of China (PBOC) memperbarui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

    Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang.

    Dalam siaran pers bersama yang diterima di Jakarta, Minggu, BI menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini memperkuat nota kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani oleh kedua bank sentral pada 30 September 2020.

    Hal ini dengan memperluas cakupan kerja sama penyelesaian mata uang lokal bilateral mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan.

    Menurut BI, nota kesepahaman kedua bank sentral juga melengkapi upaya kerja sama dalam meningkatkan konektivitas pembayaran untuk penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi bilateral.

    Nota kesepahaman ini selanjutnya akan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dan investasi bilateral serta meningkatkan kerja sama moneter ​antara kedua negara di pasar moneter dan keuangan.

    Diberitakan sebelumnya, selain MoU antara BI dan PBOC, Pemerintah Indonesia dan China juga menandatangani tiga MoU lainnya yang juga disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang.

    Salah satu MoU tersebut yakni mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang ditandatangani oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta National Development and Reform Commission (NDRC) China.

    Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China meneken kerja sama untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di sektor industri dan rantai pasok

    Terakhir, MoU antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China serta Pemerintah Provinsi Fujian China, yang membahas kerja sama program Two Countries Twin Parks antara kedua negara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo tegaskan komitmen perkuat kerja sama dengan China di kawasan

    Prabowo tegaskan komitmen perkuat kerja sama dengan China di kawasan

    Indonesia siap untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia siap untuk memperkuat kerjasama dengan Tiongkok untuk bersama-sama kita menciptakan kawasan yang damai, yang aman untuk semua

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan China, dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    “Indonesia siap untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia siap untuk memperkuat kerjasama dengan Tiongkok untuk bersama-sama kita menciptakan kawasan yang damai, yang aman untuk semua,” kata Prabowo.

    Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera serta memperkuat kerja sama dengan China demi terwujudnya kawasan yang damai dan aman bagi semua pihak.

    Dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, Presiden mengatakan Indonesia akan terus mendukung dan mempercepat penyelesaian negosiasi kode etik atau Code of Conduct. Presiden menyatakan bahwa China merupakan mitra yang menentukan dalam proses ini.

    Terkait keamanan maritim, Presiden menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia dan China Coast Guard.

    “MoU ini akan meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapasitas, perkembangan informasi, dan keselamatan maritim,” ucap Prabowo.

    Prabowo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta, Minggu, dalam rangkaian tiga hari lawatannya di Indonesia.

    Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Prabowo dalam upacara penyambutan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

    Selanjutnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun.

    Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan China, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin Indonesia gandeng China untuk kerja sama strategis dukung MBG

    Kadin Indonesia gandeng China untuk kerja sama strategis dukung MBG

    ANTARA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat kemitraan ekonomi strategis dengan China, sejalan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Melalui Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) kerja sama strategis itu diwujudkan berupa dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. (Putri Hanifa/Ryan Rahman/Chairul Fajri/Rinto A Navis)