Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diketahui menerima berbagai tamu negara hingga melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri sepanjang Mei 2025.

    Beberapa di antaranya mencakup menerima gelar Bintang Kebesaran Tertinggi Brunei Darussalam, hingga menerima kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia. 

    Untuk diketahui, jadwal kegiatan diplomasi Prabowo dengan negara-negara sahabat cukup padat. Setidaknya, pada Mei 2025, Kepala Negara melakukan lawatan ke Brunei Darussalam dalam rangka menerima gelar kehormatan, pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand, serta kehadiran perdana sebagai pemimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Malaysia. 

    Berikut rekap kegiatan Presiden Prabowo Subianto selama Mei 2025

    1. Prabowo Terima Gelar Kehormatan dari Sultan Brunei 

    Di Brunei, Prabowo dianugerahi Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam “Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati’ pada 14 Mei 2025.  

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi Presiden keempat yang menerima gelar tersebut, setelah Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Jokowi). 

    2. Kuker ke Thailand 

    Kepala Negara juga sempat bertandang ke Thailand untuk di antaranya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra pada 19 Mei 2025.

    Pertemuan kedua pemimpin negara itu juga menyepakati untuk meningkatkan sejumlah kerja sama bilateral, termasuk dengan Danantara. Indonesia dan Thailand diketahui memiliki nilai perdagangan sebesar US$18 miliar. 

    “Kami telah mencapai perdagangan bilateral sampai dengan US$18 miliar, tapi kami tentunya ingin meningkatkan lagi,” ujar Prabowo di Bangkok. 

    3. KTT Asean Malaysia 

    Setelah itu, Prabowo menghadiri KTT Asean ke-6 dan turut bertemu dengan pemimpin negara-negara kawasan Asia Tenggara itu. Pada kehadiran perdananya di forum tersebut sebagai Presiden RI, dia menyoroti berbagai hal mulai dari dukungan kepada Timor Leste dan Papua Nugini untuk ikut bergabung ke Asean, serta ketidakpastian ekonomi akibat persaingan negara-negara besar. 

    Kendati lawatan ke luar negeri cukup padat, pada bulan ini Prabowo lebih banyak menerima kunjungan tamu-tamu negara ke Indonesia. Sejak awal Mei, politisi-politisi dari negara lain berkunjung menemui Prabowo dimulai dari mantan PM Jepang Fumio Kishida serta Presiden Senat Kamboja, yang juga pernah menjabat PM, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. 

    Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia pada Selasa, 27 Mei 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Sambut PM Australia

    Selanjutnya, dalam tiga pekan berturut-turut, Prabowo menerima kunjungan PM Australia Anthony Albanese, PM China Li Qiang serta ditutup dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. 

    Kunjungan Prabowo ke luar negeri maupun kegiatannya menerima kedatangan pemimpin-pemimpin negara lain turut diikuti dengan berbagai potensi kerja sama bilateral untuk berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, ekonomi hingga pertahanan. 

    Pada pertemuan dengan Albanese misalnya, kedua pemimpin negara mendiskusikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Pria yang kembali terpilih sebagai PM Australia itu menyebut pertemuan dengan Prabowo menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara terkait dengan ekonomi, pendidikan, perubahan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. 

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Albanese yang menjadikan Indonesia negara pertama yang dikunjunginya setelah kembali memenangkan Pemilu. Keduanya sempat membahas kerja sama ekonomi hingga pertahanan. 

    “Kerja sama ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hubungan kita semakin penting dan membawa manfaat bagi rakyat kedua negara,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). 

    5. Kunjungan PM China

    Kunjungan kenegaraan ke Indonesia lalu dilanjutkan sembilan hari setelahnya dengan tibanya PM China Li Qiang. Dia turut membawa puluhan grup perusahaan besar di China untuk bertemu dengan pebisnis Indonesia guna business matching. 

    Kerja sama meliputi sejumlah nota kesepahaman kerja sama bilateral Indonesia-China, sekaligus kerja sama business-to-business yang juga melibatkan swasta kedua negara. Kerja sama kedua negara turut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Ekonomi Nasional serta Menko Bidang Perekonomian. 

    Dari sisi swasta, Kadin Indonesia Komite Tiongkok serta Kadin China juga menandatangani sejumlah kerja sama utamanya di 8 bidang strategis. Salah satunya terkait dengan hilirisasi energi dan pengembangan baterai mobil listrik. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie juga menandatangani MoU dengan Kadin China untuk bantuan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kadin China disebut akan ikut membantu Kadin Indonesia dalam membangun sekitar 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. 

    “Ini dengan Kadin China akan diskalakan mereka akan menentukan berapa jumlah yang mereka ingin bangun. Tentu kalau pemerintah itu fokus 30.000, dari Kadin mencoba bertahap tapi targetnya kalau bisa 1.000. Jadi di dalam angka tersebut lah dari China itu ingin berpartisipasi,” ungkap Anindya, Sabtu (24/5/2025). 

    Prabowo pun sesumbar atas hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dan China. Dia menyebut kerja sama dengan Negeri Tirai Bambu itu menjanjikan. 

    “Karena saya memandang hubungan antara Indonesia dan China adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan, serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita,” ujar Prabowo di depan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pada acara yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (24/5/2025). 

    6. Ajak Macron ke Borobudur

    Kunjugan Presiden Macron menutup kunjungan negara-negara sahabat ke Indonesia pada Mei 2025 ini. Berbeda dengan Albanese maupun Li Qiang, Macron sempat diajak Prabowo ke Candi Borobudur hingga ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

    Kedatangan Macron ke Indonesia dalam rangka perayaan hubungan diplomatik RI-Prancis yang berusia 75 tahun. Setibanya di Indonesia pada 27 Mei 2025, Macron menjadi pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mendatangi Indonesia sejak pelantikan Prabowo 20 Oktober lalu. 

    Kedua negara menandatangani berbagai joint declaration, MoU, Letter of Intent (LoI), Delcaration of Intent, Cooperation Agreement serta Investment Agreement.

    Deretan kerja sama itu meliputi antarpemerintah atau government-to-government (G2G) maupun antarswasta atau business-to-business (B2B).

    Sebagai balasannya, Macron telah mengundang Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada Bastille Day, di Prancis pada 14 Juli 2025 mendatang. 

     “Kunjungan Presiden Macron dan Ibu [Brigitte Macron] juga memiliki arti khusus karena memang saya secara pribadi dan keluarga saya punya hubungan khusus dengan Prancis,” terang Prabowo. 

  • Vivo S30 dan S30 Pro Mini: Spesifikasi, Harga, hingga Fitur Unggulan – Page 3

    Vivo S30 dan S30 Pro Mini: Spesifikasi, Harga, hingga Fitur Unggulan – Page 3

    Soal daya tahan, kedua smartphone ini memiliki baterai 4.500 mAh yang cukup untuk menemani aktivitas sehari penuh.

    Vivo juga menambahkan fitur pengisian cepat 44W, yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 hingga 70% hanya dalam waktu sekitar 30 menit—cukup ideal bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.

    Sistem Operasi dan Fitur Modern

    Vivo S30 dan S30 Pro Mini berjalan di atas Android 14 yang dikustomisasi dengan antarmuka Funtouch OS 14. Antarmuka ini membawa peningkatan dari sisi kinerja, keamanan, serta personalisasi tema dan navigasi.

    Selain itu, pengguna juga dimanjakan dengan fitur modern seperti sensor sidik jari di bawah layar, dukungan jaringan 5G, Wi-Fi 6, serta kualitas audio Hi-Res untuk pengalaman multimedia yang lebih kaya.

    Ketersediaan dan Harga

    Vivo mengonfirmasi bahwa keduanya akan segera tersedia di pasar Asia, dimulai dari Tiongkok dan menyusul ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Meski harga pastinya bervariasi tergantung pasar, diperkirakan Vivo S30 dibanderol mulai dari sekitar USD 330 (Rp 5,3 jutaan), sedangkan S30 Pro Mini mulai USD 270 (Rp 4,3 jutaan), menjadikannya kompetitif di kelas menengah.

  • Ramai-Ramai Warga China Borong Rumah di Korea Selatan, Amerika Ngekor

    Ramai-Ramai Warga China Borong Rumah di Korea Selatan, Amerika Ngekor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga negara asing semakin ramai menempati Korea Selatan. Ternyata, Seoul merupakan tujuan populer tidak hanya untuk pariwisata tetapi juga pertumbuhan aset.

    Hal itu terungkap dari cerita seorang makelar properti bermarga Kim yang tinggal di Distrik Seodaemun, Seoul barat laut. Kata dia, rekan kerjanya baru-baru ini menandatangani perjanjian pembelian rumah dengan seorang warga negara China.

    Disebutkan warga China tersebut ingin membeli beberapa rumah di kota itu dan memiliki teman yang tertarik untuk melakukan hal yang sama.

    “Banyak orang China yang ingin membeli apartemen untuk tujuan investasi,” kata Kim, dikutip dari The Korea Times, Sabtu (30/5/2025).

    Adapun data Kementerian Pertanahan Korea Selatan menunjukkan jumlah rumah yang dimiliki oleh warga negara China melampaui 56.000 pada akhir tahun lalu, di antara 100.216 rumah milik asing di Korea.

    Angka pemilik China itu naik 5.158 atau 5,4% dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya. Non-warga negara merupakan 0,52% dari total pemilik rumah di negeri ginseng itu.

    Jumlah warga negara asing yang memiliki rumah mencapai 98.581, yang berarti beberapa memiliki beberapa properti. Warga negara China memiliki 56.301 rumah, atau 56,2%, diikuti oleh warga Amerika Serikat (AS) dengan 22.031 rumah, atau 22%. Warga Kanada memiliki 6.315 rumah, atau 6,3%.

    Hampir tiga perempat, atau 72,7% dari rumah milik orang asing, berada di wilayah metropolitan Seoul, dengan 39.144 rumah, atau 39%, di Provinsi Gyeonggi, diikuti oleh 23.741 rumah, atau 23,7 persen, di Seoul. Sekitar 10% atau 9.983 rumah berada di Incheon.

    Lebih dari 93% pemilik rumah asing memiliki satu rumah, diikuti oleh 5.182 orang, atau 5,3%, yang memiliki dua rumah. Sebanyak 640 orang memiliki tiga rumah, sementara 209 orang memiliki empat rumah. Sebanyak 461 orang memiliki lima rumah atau lebih.

    Sementara itu, seruan untuk peraturan yang lebih ketat semakin meningkat untuk mengekang pembelian rumah yang bersifat spekulatif.

    Beberapa pihak juga menyuarakan kekhawatiran atas penggelapan pajak, yang dipicu oleh laporan berita tentang tuan tanah asing yang menarik uang sewa bulanan dari delapan apartemen yang mereka beli saat tinggal di sana dengan visa pelajar.

    Pembeli asing tunduk pada peraturan pinjaman rasio pinjaman terhadap nilai (LTV), pajak keuntungan modal, dan pajak kepemilikan properti, sama seperti warga negara Korea. Namun, otoritas Korea kurang mampu melacak sumber modal bagi warga negara asing yang membeli rumah.

    Pada tahun 2023, otoritas mengidentifikasi 433 kasus pembelian properti ilegal oleh warga negara asing. Lebih dari 44%, atau 192, melibatkan warga negara Tiongkok. Menurut data dari Mahkamah Agung, jumlah properti milik warga negara China dari semua jenis melonjak menjadi 96.955 pada bulan April, naik 78,5% dari 54.320 pada tahun 2020. Angka tersebut mencakup bangunan komersial dan tanah serta properti perumahan.

    Seruan untuk “timbal balik” pun semakin menguat. Di China sendiri, orang asing tidak dapat membeli tanah, meskipun mereka dapat membeli properti perumahan untuk digunakan sendiri dengan beberapa batasan.

    Sebaliknya, warga negara China menghadapi sedikit regulasi saat membeli properti di Korea. Hal ini menyebabkan usulan RUU untuk meningkatkan pembatasan bagi warga nonresiden yang membeli properti di Seoul dan wilayah Provinsi Gyeonggi di sekitarnya, serupa dengan yang diadopsi oleh Australia dan Kanada. Kedua negara telah memberlakukan peraturan yang lebih ketat menyusul kenaikan harga perumahan dan peningkatan properti milik asing.

    (dce)

  • Trump vs Kongres: Siapa yang Berhak Tentukan Tarif Impor AS?

    Trump vs Kongres: Siapa yang Berhak Tentukan Tarif Impor AS?

    Jakarta, Beritasatu.com – Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025 dengan misi besar, yakni membatalkan kebijakan lama yang merugikan Amerika Serikat (AS) dan membangun “tembok tarif” guna melindungi industri domestik dari serbuan produk asing.

    Namun, langkah agresif Trump memunculkan kekacauan. Pasar keuangan terguncang, pelaku usaha bingung, dan konsumen khawatir. Ini karena kebijakan tarifnya berubah-ubah. Hari ini diumumkan, besok ditangguhkan, lalu muncul lagi dengan versi baru. Para ekonom pun memperingatkan dampaknya terhadap kenaikan harga dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

    Trump beralasan, tarif impor ini akan membawa pabrik kembali ke AS, memperkuat industri lokal, dan menambah pemasukan negara. Namun, pekan ini, keputusan pengadilan AS menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana presiden berwenang mengenakan pajak impor tanpa restu Kongres?

    Apakah Trump Bisa Kenakan Tarif Tanpa Persetujuan Kongres?

    Dilansir dari AP, Sabtu (31/5/2025), secara konstitusional, hanya Kongres yang berwenang menetapkan pajak, termasuk tarif impor. Namun, selama bertahun-tahun, sebagian kewenangan itu didelegasikan kepada presiden melalui sejumlah undang-undang, antara lain:

    Pasal 232 Trade Expansion Act 1962: Mengizinkan tarif untuk melindungi keamanan nasional. Digunakan Trump untuk tarif baja dan aluminium.Pasal 301 Trade Act 1974: Digunakan untuk membalas praktik dagang tidak adil, seperti saat Trump menjatuhkan tarif pada Tiongkok.

    Namun, saat kembali ke Gedung Putih, Trump ingin bergerak cepat. Ia memakai Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) tahun 1977, yang memungkinkan presiden menyatakan kondisi darurat nasional dan mengambil tindakan ekonomi, termasuk tarif.

    Lewat IEEPA, Trump menyebut arus imigran ilegal dan narkoba sebagai krisis nasional, dan menjadikan itu dasar mengenakan tarif atas Kanada, Tiongkok, dan Meksiko. Ia juga mendeklarasikan defisit perdagangan AS sebagai darurat nasional dan memperluas tarif ke hampir seluruh negara.

    Namun, langkah ini digugat. Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Rabu (28/5/2025) memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya, karena IEEPA tidak dirancang untuk mengenakan tarif global. Meski begitu, pemerintah masih diperbolehkan memungut tarif sementara proses banding berlangsung.

  • Xiaomi Raih Pendapatan Rp 252 Triliun, Cuan Naik 64,5 Persen – Page 3

    Xiaomi Raih Pendapatan Rp 252 Triliun, Cuan Naik 64,5 Persen – Page 3

    Dalam hal produk IoT dan lifestyle, penjualan perangkat rumah tangga Xiaomi naik signifikan. Total ada 1,1 juta AC Xiaomi yang terjual.

    Penjualan kulkas lebih dari 880 ribu unit, sementara penjualan mesin cuci naik dua kali lipat menjadi 740 ribu unit.

    Pada sisi lain, bisnis tablet pun tumbuh kuat. Canalys melaporkan, penjualan tablet Xiaomi naik 56,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Untuk pertama kalinya tablet Xiaomi juga menguasai peringkat tiga besar global. Lalu, penjualan produk wearable bands Xiaomi menduduki peringkat nomor 1 global dan nomor 2 di Tiongkok.

    Penjualan TWS atau earbuds Xiaomi menempati peringkat nomor dua global dan pertama di Tiongkok.

    Hingga 31 Maret 2025, jumlah perangkat IoT yang terhubung di platform AIoT Xiaomi menningkat jadi 943 juta unit. Jumlah pengguna dengan lima atau lebih perangkat yang terhubung ke platform AIot mencapai 19,3 juta user.

    Per Maret 2025, pengguna aktif aplikasi Xiaomi Home pun tumbuh jadi 106,4 juta atau naik 19,,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Jumlah pengguna aktif bulanan Assistant Xiaomi pun meningkat jadi 146,7 juta atau naik 17,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

  • Sony Tak Lagi Bikin Smartphone Flagship Xperia, Serahkan Manufaktur ke Pabrik Pihak Ketiga – Page 3

    Sony Tak Lagi Bikin Smartphone Flagship Xperia, Serahkan Manufaktur ke Pabrik Pihak Ketiga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Meski sudah tak hadir secara resmi di berbagai pasar global, Sony sampai saat ini masih memproduksi smartphone Xperia tiap tahunnya, terutama untuk ponsel flagship yang diproduksi sendiri.

    Brand yang dulu kuat di industri smartphone dan bersaing dengan merek seperti HTC, LG, hingga Samsung, ini mulai mengalami penurunan setelah berbagai smartphone pabrikan Tiongkok muncul ke permukaan.

    Imbasnya karena tak bisa bersaing dari segi harga, Sony harus hengkang dari sejumlah pasar termasuk di Indonesia. Padahal, fans Sony mungkin masih cukup banyak di berbagai tempat di dunia.

    Mengutip Gizchina, Sabtu (31/5/2025), Sony kini telah menggunakan mitra manufaktur pihak ketiga untuk memproduksi smartphone mereka. Strategi ini diadopsi untuk produksi smartphone kelas menengah.

    Namun, laporan terbaru mengindikasikan kalau brand asal Jepang ini akan mulai menerapkan langkah serupa dalam produksi smartphone kelas flagship. Sony bakal memakai pabrik pihak ketiga untuk produksi perangkat flagship-nya, seperti yang dilakukan untuk perangkat kelas menengah.

    Tampilah yang diduga smartphone iPhone 12 bocor di media sosial. Seorang penggiat gadget Sony Dickson di akun Twitternya. Terlihat desain iPhone 12 tidak jauh berbeda dengan seri iPhone 11 Pro Max.

  • Prediksi Harga Emas 31 Mei 2025, Naik atau Turun? – Page 3

    Prediksi Harga Emas 31 Mei 2025, Naik atau Turun? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga emas dunia diperdagangkan di level USD 3.291 pada Jumat (30/5/2025) waktu setempat. Pengamat pasar, Ibrahim Assuaibi memperkirakan bahwa, jika emas dunia mengalami penurunan akan menembus level USD 3.276.

    “Tetapi ada kemungkinan besar harga emas dunia ini dalam perdagangan di minggu depan ini akan sedikit mengalami penguatan ke USD 3.348. Kalau seandainya itu tembus, maka akan menuju di level USD 3.380,” ungkap Ibrahim kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

    Ibrahim melihat, fluktuasi emas dunia tidak akan terlalu falam pekan depan.

    Dia menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan harga emas dunia berfluktuasi adalah keputusan pengadilan federal AS untuk menghentikan biaya impor yang dilakukan oleh pemerintahan Trump.

    “Artinya apa? Bahwa pada saat Trump menerapkan biaya impor terhadap negara-negara banyak pengusaha-pengusaha di Amerika yang melakukan mengadukan ke pengadilan federal dan pengadilan federal menyetujui,” Ibrahim menyoroti.

    Tetapi Ibrahim juga mencatat bahwa hasil dari pengadilan federal direspon oleh pemerintahan Trump dengan mengajukan banding di mahkamah agung, yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Presiden AS.

    “(Fenomena) ini yang cukup menarik. Kalau seandainya perang dagang ini usai, kemungkinan besar harga emas dunia pasti akan turun. Tetapi saya lihat bahwa banding pemerintah Trump terhadap mahkamah agung di Amerika kemungkinan akan dimenangkan dan ini akan kembali membuat harga emas dunia ini akan terus mengalami penguatan,” bebernya.

    Selain itu, Tiongkok juga akan merilis sejumlah data ekonomi pekan depan, terutama data manufaktur yang kemungkinan besar menunjukkan kinerja positif.

  • Petani Kecil Harus Dilibatkan Hadapi Regulasi Sawit Global

    Petani Kecil Harus Dilibatkan Hadapi Regulasi Sawit Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Rizal Affandi Lukman, menegaskan pentingnya pelibatan petani kecil dalam menghadapi berbagai regulasi global terhadap industri kelapa sawit, terutama European Union Deforestation Regulation (EUDR).

    Menurutnya, tidak cukup hanya industri besar yang siap, petani kecil juga harus dipersiapkan agar tidak tertinggal dalam kompetisi pasar global.

    “Industri besarnya maupun petani kecilnya juga harus mengetahui apa itu aturan EUDR, apa implikasinya terhadap industri maupun juga terhadap petani kecil,” ujar Rizal kepada Beritasatu.com, baru-baru ini.

    Ia mengatakan petani kecil memiliki peran besar dalam mendukung ekspor sawit ke pasar Eropa.

    “Petani kecil juga jangan tertinggal, jangan hanya industrinya saja, karena saat ini yang melakukan eksportasi ke pasar Uni Eropa juga didukung oleh petani-petani kecil,” lanjutnya.

    CPOPC, sebagai wadah kerja sama negara-negara penghasil kelapa sawit, terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), guna memperkuat kampanye sawit berkelanjutan ke berbagai pasar ekspor utama seperti India, Pakistan, Tiongkok, dan Uni Eropa.

    Selain fokus pada promosi, Rizal juga menyoroti tingginya biaya produksi yang semakin menekan petani kecil. Ia menilai, dukungan subsidi dari pemerintah, terutama untuk pupuk, sangat penting untuk menjaga margin keuntungan petani.

    “Dengan adanya bantuan pemerintah untuk, katakanlah pupuk, itu menjadi sangat memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh petani kecil,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Sekjen CPOPC 2025–2028 Musdhalifah Machmud menegaskan, kelapa sawit merupakan komoditas strategis global yang telah menerapkan prinsip keberlanjutan.

    “Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang sudah menerapkan prinsip-prinsip sustainability di dalam pengolahannya, dan ini sudah dilegalisasikan oleh masing-masing negara,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti potensi hilirisasi industri sawit sebagai komoditas nol limbah (net zero waste), mulai dari pupuk organik hingga sumber energi alternatif.

    “Semua hasil-hasil by product bisa menjadi produk-produk yang bermanfaat, dari pupuk hingga energi gas,” kata Musdhalifah.

    Musdhalifah menambahkan, CPOPC terus mendorong negara produsen untuk memperkuat sistem keberlanjutan dari hulu ke hilir, serta meningkatkan pendapatan dan ketahanan petani sawit.

    “CPOPC akan mendorong berbagai hal tersebut sehingga beberapa prinsip utama dari CPOPC, mendorong sustainability, inklusivitas, efisiensi, termasuk peningkatan income dari petani serta membangun resilient dengan seluruh stakeholder kelapa sawit yang ada di seluruh dunia,” pungkasnya.

  • Trump Bertemu Powell, The Fed Tegaskan Keputusan Suku Bunga Mengacu Data Ekonomi – Page 3

    Trump Bertemu Powell, The Fed Tegaskan Keputusan Suku Bunga Mengacu Data Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah bertemu dengan Ketua Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell untuk pertama kalinya dalam masa jabatan keduanya.

    Melansir CNN Business, Jumat (30/5/2025) pertemuan antara Trump dan Jerome Powell berlangsung di Gedung Putih pada Kamis, 29 Mei 2025. Pertemuan tersebut dilaksankan atas panggilan Trump.

    Pertemuan Trump dan Powell terjadi beberapa waktu setelah Trump menegurnya karena tidak menurunkan suku bunga biaya pinjaman. 

    Powell telah menegaskan keputusan suku bunga The Fed akan didasarkan pada independensi bank sentral, tidak dari tuntutan presiden.

    “Ketua Powell tidak membahas ekspektasinya terhadap kebijakan moneter, kecuali untuk menekankan bahwa arah kebijakan akan bergantung sepenuhnya pada informasi ekonomi yang masuk dan apa artinya bagi prospek,” kata The Fed dalam keterangannya.

    Dalam pernyataan singkat pada Kamis sore, 29 Mei 2025, sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi Trump dan Powell telah bertemu.

    “Presiden memang mengatakan bahwa ia yakin ketua The Fed melakukan kesalahan dengan tidak menurunkan suku bunga, yang menempatkan kita pada posisi ekonomi yang kurang menguntungkan bagi Tiongkok dan negara-negara lain, dan presiden telah sangat vokal tentang hal itu, baik secara terbuka, maupun sekarang, saya dapat 

    mengungkapkannya, secara pribadi juga,” ujar Leavitt.

    Trump menunjuk Powell untuk memimpin bank sentral AS mulai 2018, dengan masa jabatannya berakhir pada Mei 2026. 

    Powell tetap bungkam di tengah kritikan Trump, menekankan bahwa semua keputusan The Fed berakar pada data ekonomi dalam upaya mencapai tujuan ganda bank sentral yaitu harga yang stabil dan lapangan kerja yang maksimal. 

  • Negosiasi Tarif AS-China Macet, Trump-Xi Jinping Perlu Turun Tangan – Page 3

    Negosiasi Tarif AS-China Macet, Trump-Xi Jinping Perlu Turun Tangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent mengungkapkan bahwa pembicaraan tarif dagang AS-Tiongkok “agak macet,” sehingga mengharuskan para pemimpin kedua negara untuk berdiskusi secara langsung.

    “Saya yakin bahwa kami akan mengadakan lebih banyak pembicaraan dengan mereka dalam beberapa minggu ke depan,” kata Bessent, dikutip dari CNBC International, Jumat (30/5/2025).

    Bessent pun membuka kemungkinan panggilan telepon antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping terkait tarif impor.

    Sebelumnya, AS dan Tiongkok telah mencapai kesepatan untuk mencabut kenaikan tarif lebih dari 100% selama 90 hari, atau hingga pertengahan Agustus 2025.

    Dilaporkan, pejabat diplomatik dari kedua negara sempat melakukan panggilan telepon akhir pekan lalu.

    “Saya pikir mengingat besarnya pembicaraan dan kompleksitasnya, ini akan mengharuskan kedua pemimpin untuk mempertimbangkan satu sama lain,” kata Bessent dalam sebuah wawancara dengan Fox News.

    “Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan saya yakin bahwa Tiongkok akan hadir saat Presiden (Donald) Trump menyatakan (pilihannya),” ungkapnya.

    Terakhir Bicara Januari 2025

    Trump dan Xi Jinping terakhir kali berbicara pada bulan Januari 2025, tepat sebelum presiden AS tersebut dilantik untuk masa jabatan keduanya.

    Sementara Trump dalam beberapa minggu terakhir mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan Xi Jinping, para analis memperkirakan Tiongkok akan menyetujuinya hanya jika ada kepastian tidak akan ada kejutan dari AS selama panggilan telepon tersebut.