kab/kota: Tiongkok

  • Gubernur Sumut perdalam kerja sama sektor pertanian dengan RRT

    Gubernur Sumut perdalam kerja sama sektor pertanian dengan RRT

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memperdalam kerja sama sektor pertanian dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), selain sektor pariwisata, infrastruktur dan pendidikan.

    “Pertanian salah satu sektor besar di Sumut. Kami tahu RRT banyak melakukan riset dan perkembangan teknologi pertanian,” ucap Bobby saat menerima Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

    Gubernur membeberkan, Sumatera Utara merupakan provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap sektor pertanian nasional.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara 2024 mencatat, tanaman padi merupakan produksi terbesar sekitar 419,09 ribu hektare, dan jagung 213,55 hektare.

    Sementara sayur dan buah terbesar, antara lain cabai merah keriting sekitar 16.436 hektare, jamur tiram 16.515 meter persegi, dan jamur merang 10.950 meter persegi.

    “Kami harap kita bisa memperkuat kerja sama pada bidang tersebut untuk memperkuat produksi pertanian kami,” tutur Bobby.

    Namun, lanjut dia, permasalahan banyak terjadi di sektor pertanian Sumut dewasa ini adalah riset bibit, tanah yang produktivitasnya menurun, teknologi pertanian, dan infrastruktur.

    Gubernur berharap Republik Rakyat Tiongkok bisa membantu Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bidang pertanian yang dihadapi tersebut.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dunia di Ujung Tanduk, Perang Dunia III Mengintai

    Dunia di Ujung Tanduk, Perang Dunia III Mengintai

    GELORA.CO – Konflik antara Iran dan Israel kembali memanas sejak 13 Juni 2025, memicu kekhawatiran global akan potensi pecahnya Perang Dunia ketiga. Serangan rudal saling berbalas terus terjadi, memperburuk situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

    Amerika Serikat pun mulai menunjukkan keseriusannya. Negeri Paman Sam mengerahkan kapal perang dan pesawat tempurnya ke wilayah tersebut, memicu spekulasi bahwa Washington mungkin akan turun langsung membantu Israel dalam serangan ke Iran.

    Eskalasi ini tak hanya menyita perhatian dunia, tetapi juga mengundang respons dari tokoh nasional Indonesia. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui akun media sosial X resminya, @SBYudhoyono, pada Kamis (19/6/2025), menyampaikan keprihatinan mendalam.

    “Situasi di Timur Tengah saat ini sangat mengkhawatirkan. Jika perang Iran-Israel lepas kendali, dunia bisa benar-benar berada di ambang kehancuran,” tulis SBY.

    SBY juga menyebut, beberapa tokoh berpengaruh di dunia yang dapat memainkan peran besar dalam meredakan konflik. Lima sosok penting yang diyakini mampu menentukan arah perdamaian global, yakni Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Presiden Tiongkok Xi Jinping.

    “Nasib dunia, khususnya dalam hal perdamaian dan keamanan, saat ini sangat ditentukan oleh lima tokoh kuat tersebut,” kata SBY.

    SBY turut menggarisbawahi pentingnya para pemimpin dunia untuk mengendalikan ego dan ambisi politik mereka. Ia mengingatkan bahwa keputusan yang keliru atau perhitungan yang salah bisa berujung pada kehancuran besar dan jatuhnya banyak korban jiwa.

    “Semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kejernihan hati kepada para pemimpin ini dalam membuat keputusan. Jangan sampai terjadi kesalahan langkah atau salah perhitungan,” ucapnya.

    Menurutnya, tindakan gegabah akan membawa dampak yang sangat buruk bagi banyak bangsa dan negara. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan dalam kondisi ini.

    Sementara itu, retorika ancaman terus terlontar dari kedua negara. Iran pernah menyatakan bahwa perang hanya akan berakhir jika Benjamin Netanyahu tewas. Sebaliknya, Israel menyatakan konflik akan selesai jika Ali Khamenei tidak lagi hidup.

    Menanggapi hal tersebut, SBY mengingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan banyak perang meletus akibat ego dan ambisi para pemimpin. Ia pun menyayangkan masih adanya pemimpin yang gemar memicu perang, padahal mayoritas manusia di dunia menginginkan kedamaian.

    “Perang besar, termasuk Perang Dunia ke-3, masih bisa dihindari. Kita harus mencegahnya. Masih ada waktu dan jalan menuju perdamaian,” tutup SBY.

  • Harga Minyak Sawit Diramal Stabil hingga Juli 2025, Ini Faktor Pendorongnya – Page 3

    Harga Minyak Sawit Diramal Stabil hingga Juli 2025, Ini Faktor Pendorongnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dewan Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Council/MPOC) memperkirakan harga minyak sawit mentah (CPO) akan tetap stabil dalam kisaran RM3.900 hingga RM4.200 per ton atau setara Rp15 juta hingga Rp 16,17 juta (1RM = Rp 3.850) sepanjang Juni hingga Juli 2025.

    Dikutip dari The Edge Market, Kamis (19/6/2025), perkiraan ini muncul di tengah melonjaknya stok minyak sawit pada Mei yang mencapai 1,77 juta ton angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir untuk bulan tersebut. Meski demikian, MPOC optimistis harga CPO tetap bertahan karena sejumlah faktor pendukung.

    “Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh kondisi cuaca yang mendukung untuk panen,” kata MPOC.

    Selain itu, permintaan dari dua negara utama, yakni China dan India, turut menopang pasar. Keduanya tercatat menyumbang sekitar 28 persen dari total ekspor minyak sawit Malaysia pada Mei lalu.

    “Pemulihan ini terutama disumbang oleh permintaan yang kuat dari Tiongkok dan India, yang secara kolektif menyumbang 28% dari total ekspor minyak sawit Malaysia pada Mei,” ujar MPOC.

    Tak hanya itu, kebijakan India yang memangkas bea masuk minyak mentah juga menjadi angin segar bagi ekspor CPO Malaysia. Dengan selisih bea masuk antara minyak mentah dan olahan mencapai 19,25 persen, CPO dinilai menjadi lebih menarik bagi pembeli luar negeri.

     

  • Mendag ungkap alasan benang filamen Tiongkok bebas bea masuk tambahan

    Mendag ungkap alasan benang filamen Tiongkok bebas bea masuk tambahan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor benang filamen sintetis tertentu asal Tiongkok.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait.

    “Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri TPT nasional, khususnya pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik yang masih terbatas,” ujar Budi melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Budi menjelaskan bahwa kapasitas produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna dalam negeri. Sebagian besar produsen benang filamen sintetis tertentu, memproduksi untuk pemakaian sendiri.

    Pertimbangan lainnya, sektor hulu industri TPT saat ini telah dikenakan trade remedies, seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 Tahun 2023.

    Selain itu, BMAD untuk produk polyester staple fiber dari India, Tiongkok, dan Taiwan berdasarkan PMK No. 176 Tahun 2022. Jika BMAD atas benang filamen sintetis tertentu tetap diberlakukan, maka akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing sektor hilir.

    “Sektor industri TPT baik hulu maupun hilir sedang menghadapi tekanan akibat dinamika geoekonomi-politik global, pengenaan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, dan penutupan beberapa industri,” katanya.

    Budi juga menyoroti kontribusi industri TPT terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengalami penurunan sebesar 1,1 persen pada 2024 dari 1,3 persen pada 2019, terutama akibat dampak pandemi COVID-19.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Donald Trump Tunda Pelarangan TikTok di AS hingga 90 Hari ke Depan – Page 3

    Donald Trump Tunda Pelarangan TikTok di AS hingga 90 Hari ke Depan – Page 3

    Sebelumnya pada Selasa lalu, Trump mengatakan ke wartawan bahwa kesepakatan penjualan TikTok mungkin akan butuh persetujuan dari pemerintah Tiongkok.

    “Saya pikir kita akan mendapatkannya. Saya pikir Presiden XI alirnya menyetujuinya ya,” kata Trump, begitu optimis. 

    Sekadar informasi, kesepakatan yang sudah dibuat awal tahun lalu ini bakal melibatkan beberapa dana dari modal ventura AS, perusahaan ekuitas swasta, dan raksasa teknologi yang berinvestasi di perusahaan yang akan mengendalikan operasi TikTok di AS.  

    Pada sisi lain, ByteDance selaku induk TikTok disebut akan mempertahankan 20 persen kepemilikan saham di perusahaan spin-off. Demikian ketentuan utama dari hukum. 

    Adapun beberapa penawar terkenal yang juga sempat angkat tangan mau membeli TikTok antara lain adalah investor terkenal “Shark Tank” Kevin O’Leary, Amazon, perusahaan AI Perplexity, kelompok investor terpisah, sampai ke pengusaha serta bintang YouTube dan TikTok Jimmy Donaldson alias MrBeast. 

     

  • 2
                    
                        Arkeolog yang Keluar dari Tim Penyusunan Ungkap 5 Kejanggalan Penulisan Ulang Sejarah, Apa Saja?
                        Nasional

    2 Arkeolog yang Keluar dari Tim Penyusunan Ungkap 5 Kejanggalan Penulisan Ulang Sejarah, Apa Saja? Nasional

    Arkeolog yang Keluar dari Tim Penyusunan Ungkap 5 Kejanggalan Penulisan Ulang Sejarah, Apa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Profesor
    Harry Truman Simanjuntak
    mengungkapkan terdapat lima kejanggalan dalam penulisan ulang sejarah yang bakal dituangkan dalam Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI).
    Kejanggalan ini pula yang membuatnya keluar dari Tim
    Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
    yang dimotori oleh
    Kementerian Kebudayaan
    di bawah Menteri Kebudayaan Fadly Zon.
    Padahal, mulanya ia semangat turut ambil bagian dalam
    penulisan sejarah
    , lantaran bidang keprasejarahan ini membutuhkan pembaruan data yang bakal berimplikasi munculnya pandangan-pandangan baru.
    “Tapi, diskusi dan diskusi berlanjut-berlanjut, begitu saya melihat banyak kejanggalan. Setidaknya saya mencatat ada lima kejanggalan,” kata Truman, dalam diskusi daring, Rabu (18/6/2025).
    Truman menuturkan, kejanggalan pertama terlihat ketika penulisan sejarah ulang itu ditargetkan rampung pada Juni 2025, sedangkan rapat persiapan baru dimulai di sekitar akhir November.
    Rapat konsepsi penyusunan buku sejarah itu pun baru terjadi pada Januari awal tahun ini.
    Dirinya yang sudah berpengalaman menerbitkan buku menyatakan, penulisan biasanya membutuhkan waktu lima tahun.
    Bahkan, dalam menyusun buku Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS), tim membutuhkan waktu hingga sepuluh tahun sejak disusun tahun 2002 hingga terbit tahun 2012.
    “Sepuluh tahun paling tidak prosesnya hingga menghasilkan sebuah buku. Saya waktu itu menyatakan, kok bisa secepat itu? Saya bilang, apakah mungkin? Tapi, yang lain meyakinkan betul, oke karena ini bukan data baru, bukan mulai dari nol dan sebagainya. Oke, saya ikuti itu,” beber Truman.
    Kejanggalan kedua ada pada konsepsi penulisan buku.
    Konsepsi ini disusun oleh editor umum arahan penguasa.
    Ia khawatir, konsepsi yang tidak dibuat langsung oleh para sejarawan ini membuat sejarah disesuaikan ulang sesuai keinginan penguasa, bukan murni atas fakta.
    “Janganlah menyusun konsepsi itu di bawah arahan penguasa. Ketika kita mau menyusun sebuah buku, apalagi ini buku kebangsaan, apalagi ini buku berseri, mestinya didahului oleh semacam seminar-seminar,” ucap Truman.
    “Kita undang semua ahli terkait dengan itu untuk apa? Untuk memperoleh masukan-masukan yang berharga untuk memantapkan konsepsi itu,” imbuh dia.
    Sayangnya, kata Truman, tidak ada seminar dalam tim, yang ada hanya rapat sekitar dua hingga tiga kali dan merekrut beberapa pakar.
    Kejanggalan selanjutnya adalah penyodoran
    outline
    jilid prasejarah.
    Padahal, seharusnya,
    outline
    itu disusun oleh sejarawan.
    “Jadi, tiba-tiba ketika mau membahas
    outline
    10 jilid itu, ya kita sudah disodorkan
    outline
    itu. Itu sebuah keanehan. Mestinya yang menyusun
    outline
    itu orang-orang yang ahli di bidang itu. Bukan ahli lain. Itu sebabnya ketika kita membaca
    outline
    buku yang sekarang sedang dikerjakan para penulisnya, ini sebuah kemunduran,” ungkap Truman.
    Kemudian, lanjut dia, ada kekeliruan-kekeliruan dalam substansi maupun struktur atau alur pikir pemaparan, termasuk menyangkut kontennya.
    Begitu pun ada pemaksaan mengubah terminologi “prasejarah” menjadi “sejarah awal”.
    Padahal, istilah itu sudah digunakan lebih dari 200 tahun yang lalu secara internasional hingga kini.
    Oleh karena itu, istilah prasejarah semestinya tidak perlu lagi diperdebatkan.
    Di Indonesia sendiri, penerbitan buku sejarah nasional selalu menggunakan kata “prasejarah” untuk jilid I.
    Salah satunya pada tahun 1984 ketika diterbitkan buku sejarah nasional Indonesia.
    Kemudian, ketika ia dimintai bantuan untuk ikut mengedit buku sejarah pada tahun 2012, tim juga menggunakan istilah zaman prasejarah atau periode prasejarah.
    “Sekarang di 2025, mereka menggantikan menjadi sejarah awal Nusantara. Pertanyaan besarnya, apa yang terjadi sebetulnya dalam proses penyusunan ini hingga mengubah terminologi itu, itu pertanyaan besarnya. Waktu itu tidak ada jawaban yang jelas,” ujar Truman.
    Sedangkan kejanggalan terakhir adalah yang berkaitan dengan narasi Indonesia-sentris, yang menurutnya cenderung glorifikatif dan objektif.
    Ia mengingatkan, bidang keilmuan tidak bisa disamakan dengan narasi politik.
    Keilmuan, kata dia, harus berbicara tentang objektivitas dan rasionalitas, bukan hanya mengangkat hal-hal yang ingin memperlihatkan Indonesia hebat lalu mengabaikan fakta sejarah.
    “Bagi saya itu suatu kejanggalan, gitu ya. Mereka juga mengatakan Indonesia sentris. Saya buka suara ketika di pertemuan Menteri, tidak setuju dengan penggunaan istilah ini. Kenapa? Pak, kalau kita bicara ilmu pengetahuan, kita harus bicara objektivitas, rasionalitas. Kalau salah, katakanlah salah. Kalau benar, katakanlah benar,” ujar dia.
    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bakal membuat penulisan sejarah ulang.
    Tujuannya untuk menghapus bias kolonial, menguatkan identitas nasional, hingga menjawab tantangan globalisasi yang relevan bagi generasi muda.
    Penulisan sejarah
    ini akan terdiri dari 10 jilid utama, mulai dari awal peradaban Nusantara, interaksi dengan dunia luar (India, Tiongkok, Timur Tengah, Barat), masa kolonialisme dan perlawanan, hingga Orde Baru dan Era Reformasi.
    Buku ini dirancang dengan pendekatan Indonesia-sentris, berbeda dari narasi lama yang masih dipengaruhi sudut pandang kolonial.
    Pemerintah menunjuk sekitar 113 sejarawan dari seluruh Nusantara yang terlibat dalam Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional.
    Editor umum
    penulisan ulang sejarah Indonesia
    , Profesor Singgih Tri Sulistiyono, mengungkapkan tim memilih menggunakan konsep “sejarah awal” alih-alih “prasejarah” karena menilai ada bias kolonialisme dalam penggunaan istilah “prasejarah”.
    Istilah “prasejarah” yang mengandaikan era sebelum masyarakat mengenal tulisan telah menjadi justifikasi penilaian bahwa masyarakat Indonesia di masa lalu adalah masyarakat inferior sebelum berinteraksi dengan kebudayaan India yang memperkenalkan tulisan.
    “Padahal, teknologi kita sudah maju di zaman itu,” kata Singgih.
    Paradigma “sejarah awal” yang diadopsi timnya bukanlah hal yang baru ada sekarang, melainkan sudah dirintis oleh sejarawan Jacob Cornelis van Leur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Wisatawan Tiongkok Tewas Tenggelam di Long Beach Labuan Bajo

    Kronologi Wisatawan Tiongkok Tewas Tenggelam di Long Beach Labuan Bajo

    Liputan6.com, Manggarai Barat – Seorang wisatawan yang merupakan warga negara Tingkok (China) bernama Qiu Yan tewas tenggelam usai berenang di Long Beach Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu 18 Juni 2025.

    Kepala Kantor SAR Maumere Fathur Rahman mengatakan saat ditemukan, perempuan berusia 32 tahun itu sudah meninggal dunia.

    “Informasi yang didapatkan, bahwa korban berenang terpisah dari rombongan dan tiba-tiba hilang,” ujarnya.

    Mendapatkan laporan warga, Tim SAR gabungan bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan Rib Pos SAR Manggarai Barat berserta Speed Boat KSOP Labuan Bajo.

    Setelah melakukan operasi, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Komodo Labuan Bajo.

    “Korban sempat dievakuasi ke RSUD Komodo Labuan Bajo,” tandasnya.

     

    Kembali Terjadi, Sungai Serayu Keruh Akibat Flushing Lumput Bendungan Mrica

  • Akui Terlibat Pemerkosaan, Taeil Eks NCT Dituntut 7 Tahun Penjara

    Akui Terlibat Pemerkosaan, Taeil Eks NCT Dituntut 7 Tahun Penjara

    Surabaya (beritajatim.com) – Mantan anggota boygroup NCT, Moon Taeil, menghadapi tuntutan hukuman penjara selama 7 tahun usai didakwa terlibat dalam kasus pemerkosaan berkelompok terhadap seorang turis asal Tiongkok.

    Sidang perdana kasus ini digelar pada Selasa (18/6/2025) di Pengadilan Distrik Pusat Seoul dan turut melibatkan dua terdakwa lain, yakni Mr. Lee dan Mr. Hong.

    Dalam persidangan, jaksa menyebut perbuatan ketiganya sebagai tindakan kriminal yang sangat serius karena dilakukan terhadap korban yang tidak mereka kenal dan dalam kondisi tidak sadar.

    “Ini adalah kasus kekerasan seksual yang brutal, dilakukan terhadap seorang perempuan asing yang tengah mabuk berat,” tegas jaksa dilansir dari ChosunBiz.

    Jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara untuk masing-masing terdakwa. Selain itu, jaksa juga menuntut kewajiban rehabilitasi, pemberitahuan publik, serta pembatasan aktivitas kerja selama 10 tahun.

    Kronologi Kejadian

    Peristiwa ini terjadi pada 13 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 pagi, di rumah Mr. Lee yang terletak di kawasan Bangbae-dong, Seocho-gu, Seoul. Menurut dakwaan, para pelaku bertemu dengan korban di sebuah bar di kawasan Itaewon sekitar pukul 02.30 dini hari.

    Setelah korban dalam kondisi tidak sadarkan diri karena pengaruh alkohol, mereka membawanya ke kediaman Mr. Lee menggunakan taksi dan melakukan tindakan kekerasan seksual secara bersama-sama.

    Setelah kejadian, korban sempat dipindahkan ke lokasi lain sebelum akhirnya dikirim pulang. Bukti percakapan yang diajukan jaksa menunjukkan adanya upaya dari para terdakwa untuk menghindari pelacakan oleh pihak berwenang. Salah satunya dengan mengarahkan korban agar tidak kembali ke lokasi kejadian.

    “Para terdakwa sengaja memanfaatkan status korban sebagai warga asing yang tidak mengetahui lokasi kejadian secara jelas,” tambah jaksa.

    Identitas ketiga pelaku berhasil terungkap setelah korban melapor dan penyelidikan dilakukan dengan bantuan rekaman CCTV oleh Kepolisian Bangbae. Ketiganya sempat mengakui perbuatan mereka pada Agustus 2024, namun saat itu permohonan penahanan ditolak oleh pengadilan karena dianggap kooperatif.

    Kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada 12 September 2024, dan pada 28 Februari 2025, ketiganya secara resmi didakwa atas pelanggaran Undang-Undang Khusus tentang Hukuman Kejahatan Kekerasan Seksual. Ancaman hukuman dalam kasus ini mencapai minimal 7 tahun penjara hingga maksimal hukuman seumur hidup.

    Jaksa mempertanyakan ketulusan pengakuan para terdakwa karena investigasi membutuhkan waktu hingga dua bulan. Ketika dimintai keterangan langsung di persidangan, Taeil mengakui seluruh dakwaan.

    Pihak kuasa hukumnya menyatakan bahwa kliennya sangat menyesali perbuatannya. Disebutkan bahwa ia tidak berniat melakukan kekerasan, hanya ingin melanjutkan minum. Namun, ia menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan.

    Dalam pernyataan terakhirnya di hadapan majelis hakim, Taeil menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan publik.

    “Saya sangat menyesal atas luka yang saya timbulkan. Saya juga meminta maaf kepada semua orang yang telah kecewa dan akan menjadikan ini sebagai titik balik untuk memperbaiki diri,” katanya.

    SM Entertainment Putus Kontrak Usai Dakwaan Resmi

    SM Entertainment, agensi yang menaungi NCT, secara resmi mengeluarkan Taeiil dari grup pada 28 Agustus 2024 setelah keterlibatannya dalam kasus ini terungkap. Kemudian, pada 15 Oktober 2024, SM juga memutus kontrak eksklusif dengan Taeyil.

    “Tindakan kriminal yang dilakukan adalah pelanggaran berat dan kami tidak lagi bisa mempertahankan kepercayaan terhadapnya sebagai artis,” tegas agensi dalam pernyataan resmi.

    Putusan akhir dari kasus ini dijadwalkan akan diumumkan pada 10 Juli 2025 pukul 14.00 waktu setempat. (mnd/ian)

  • Hampir 800 Warga China Dievakuasi dari Iran

    Hampir 800 Warga China Dievakuasi dari Iran

    JAKARTA – Hampir 800 warga negara China telah dievakuasi dari Iran ke wilayah aman. Sementara 1.000 orang lainnya sudah dalam proses evakuasi.

    “Sampai saat ini, di bawah pengaturan dan koordinasi Kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar serta konsulat China di Iran, dan dengan dukungan aktif dari negara-negara tetangga, 791 warga negara Tiongkok telah dipindahkan dari Iran ke daerah aman. Sementara lebih dari seribu lainnya saat ini sedang dalam proses evakuasi,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dilansir CNN, Rabu, 18 Juni.

    Negara-negara tetangga seperti Azerbaijan dan Turkmenistan, membantu warga negara Tiongkok di perlintasan perbatasan dan membantu mereka transit kembali ke China.

    “Beberapa warga negara China telah dievakuasi dengan selamat dari Israel,” kata Jiakun.

    Pada hari keenam konflik antara Israel dan Iran, negara-negara di seluruh dunia segera memberi tahu warga negara mereka di kawasan tersebut tentang cara mengatasi situasi yang meningkat.

    Sementara beberapa negara berupaya mengevakuasi warga negara mereka, yang lain menyarankan warganya untuk berlindung di tempat bermukim.

     

  • Batal Tutup! Ini Alasan Trump Perpanjang Pemblokiran TikTok hingga 3 Bulan

    Batal Tutup! Ini Alasan Trump Perpanjang Pemblokiran TikTok hingga 3 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memperpanjang jangka waktu pemblokiran TikTok.

    19 Juni 2025 menjadi batas terakhir TikTok dapat beroperasi bagi pengguna AS. Namun keputusan Trump membuat TikTok batal diblokir dalam waktu dekat.

    Melansir BBC, Trump memperpanjang jangka waktu operasional TikTok setidaknya selama tiga bulan lagi.

    “Presiden Trump akan menandatangani Perintah Eksekutif tambahan minggu ini untuk menjaga TikTok tetap beroperasi,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Selasa (17/6/2025).

    Adapun diketahui, perpanjangan ini menjadi yang ketiga kalinya setelah Trump menjabat dan membuat aturan bahwa TikTok harus dimiliki oleh AS.

    TikTok pun seharusnya dilarang beroperasi di AS setelah pemiliknya dari Tiongkok, ByteDance, menolak menjualnya kepada pembeli AS pada batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pada Januari lalu.

    Menanggapi hal ini, Leavitt mengatakan perpanjangan 90 hari akan “memastikan kesepakatan ini ditutup sehingga rakyat Amerika dapat terus menggunakan TikTok dengan jaminan bahwa data mereka aman dan terlindungi.”

    Sebelumnya, Trump juga sempat mengatakan bahwa ia “mungkin” akan memperpanjang TikTok.

    “Kami mungkin harus mendapatkan persetujuan dari Tiongkok. Saya pikir kami akan mendapatkannya. Saya pikir Presiden Xi pada akhirnya akan menyetujuinya,” katanya.

    Bertentangan dengan UU

    Trump pun menjawab bahwa ia memiliki dasar hukum untuk memperpanjang batas waktu pengunduran pemblokiran TikTok di AS.

    Namun perpanjangan yang dilakukan Trump bertentangan dengan keinginan Kongres, yang meloloskan tindakan penjualan atau pelarangan tahun lalu. Pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, segera menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang.

    Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa TikTok, yang memiliki 170 juta pengguna Amerika, dapat digunakan oleh Tiongkok sebagai alat untuk memata-matai dan memanipulasi politik.

    Mahkamah Agung setuju dengan pengadilan yang lebih rendah dan menegakkan hukum tersebut pada bulan Januari tepat sebelum Trump ditetapkan untuk menjabat.

    Kemungkinan, perpanjangan kali ini akan memunculkan pertanyaan hukum. Pasalnya, undang-undang hanya mengizinkan satu kali penundaan selama 90 hari jika terdapat kemajuan signifikan dalam proses penyelesaian kesepakatan.

    Ketika memperpanjang tenggat pada April lalu, Trump mengklaim bahwa kesepakatan sudah hampir rampung, namun China berubah sikap sebagai respons terhadap perang tarif yang sedang berlangsung, termasuk bea masuk tinggi yang dikenakan AS terhadap produk impor asal China.

    Hingga saat ini, beberapa konsorsium telah mengajukan tawaran pembelian aset TikTok di AS. Salah satu kandidat terkuat adalah gabungan investor yang mencakup Oracle Corp., Blackstone Inc., dan Andreessen Horowitz.

    Skema dalam proposal itu mencakup pengalihan 50% kepemilikan TikTok AS kepada investor baru, serta 30% kepada investor AS yang sudah ada di ByteDance, sehingga kepemilikan ByteDance akan ditekan di bawah 20%.

    Dalam skema tersebut, Oracle juga akan memegang saham minoritas sekaligus memberikan jaminan keamanan data pengguna AS. Namun, algoritma aplikasi TikTok tetap berada di bawah kendali pihak China, yang memungkinkan kesepakatan ini mendapat restu dari ByteDance maupun otoritas Beijing.

    Kendati demikian, kesepakatan semacam ini berpotensi ditolak oleh anggota Kongres AS yang hawkish terhadap China, karena dianggap tetap memberi Beijing akses terhadap data warga AS dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang melarang software dikuasai oleh entitas asal China.