Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Lemhannas: Presiden buka Jakarta Geopolitical Forum 2025

    Lemhannas: Presiden buka Jakarta Geopolitical Forum 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka acara tahunan Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 pada Selasa (24/6).

    “Direncanakan, Bapak Presiden memberikan arahan dan keynote speech (pidato kunci) dalam kegiatan Jakarta Geopolitical Forum, sekaligus membuka acara ini secara resmi,” kata Ace saat jumpa pers di Jakarta, Senin.

    Ace mengatakan Jakarta Geopolitical Forum tahun ini mengambil tema fragmentasi ekonomi dan ketahanan energi. Tema itu dinilai penting oleh Lemhannas karena menyangkut salah satu poin Astacita Presiden Prabowo, yakni ketahanan energi.

    Tema tersebut juga dinilai relevan dengan situasi geopolitik global yang sedang mengalami gejolak dan ketidakpastian. Ketahanan energi dinilai menjadi salah satu isu yang perlu dicarikan jalan keluarnya di tengah situasi demikian.

    Forum akademik ini, kata Ace, diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis maupun masukan intelektual bagi Pemerintah guna memperkuat ketahanan energi Indonesia.

    Menurut dia, Jakarta Geopolitical Forum akan mempertemukan para pengambil kebijakan, akademisi, pengusaha, hingga lembaga think tank (organisasi penelitian/analisis). Forum itu digelar selama dua hari, yakni pada 24–25 Juni 2025, yang dibagi ke dalam empat sesi.

    Topik-topik yang bakal dibahas di antaranya tentang hilirisasi, industrialisasi, dan ketahanan energi dalam merespons perubahan geopolitik kontemporer dunia serta tentang strategi adaptif mengimplementasikan energi terbarukan dalam menjaga ketahanan ekonomi dan energi di level daerah.

    Peserta Jakarta Geopolitical Forum 2025 ditargetkan mencapai 1.000 orang, baik dari dalam maupun luar negeri. Ace menyebut peserta luar negeri yang telah dikonfirmasi bakal hadir berasal dari Australia, Kamboja, Chile, Tiongkok, Ekuador, Mesir, Jepang, Malaysia, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Tunisia, Inggris, dan Vietnam.

    “Acara ini di bawah Kedeputian Pengkajian [Lemhannas RI]. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena acara ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemerintah DKI Jakarta,” ucap Ace.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prediksi Harga Emas di Tengah Panasnya Perang Amerika-Israel vs Iran – Page 3

    Prediksi Harga Emas di Tengah Panasnya Perang Amerika-Israel vs Iran – Page 3

    Kemudian Kepala Strategi Pasar di SIA Wealth Management, Colin Cieszynski berpandangan netral terhadap harga emas sepekan ke depan. 

    Cieszynski mengatakan emas masih berpeluang naik dan turun pekan depan karena sulit diprediksi di tengah kondisi saat ini.

    “Emas naik turun akhir-akhir ini, di seputar perkembangan perang. Bergantung pada apa yang terjadi, emas bisa mengalami pergerakan signifikan ke salah satu arah atau tidak; sulit untuk diprediksi saat ini, jadi saya bersikap netral,” ujarnya.

    Darin Newsom, Analis Pasar Senior di Barchart.com menyebut emas akan naik. Ia tidak melihat ada perubahan jangka panjang untuk emas sebagai pasar safe haven. Emas bisa mengalami aksi jual jangka pendek, tetapi minat beli akan terus muncul karena situasi global, baik politik maupun ekonomi, semakin kacau.

    Sedangkan Adrian Day, Presiden Adrian Day Asset Management menuturkan harga emas tidak akan berubah. 

    “Perlambatan pembelian non-resmi Tiongkok telah diimbangi oleh peningkatan pembelian Barat. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, kami tidak akan menjual, tetapi memperkirakan perdagangan datar-turun pada minggu depan, tanpa adanya dorongan baru yang tidak terduga,” tuturnya.

     

  • Serangan Israel ke Iran Termasuk Tindakan Agresi, Lembaga Internasional Harus Turun Tangan

    Serangan Israel ke Iran Termasuk Tindakan Agresi, Lembaga Internasional Harus Turun Tangan

    JAKARTA – Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana menilai serangan militer Israel ke wilayah yang disebut sebagai pangkalan Iran pada 13 Juni 2025 merupakan pelanggaran prinsip-prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kini memicu eskalasi konflik global.

    “Dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 ditegaskan bahwa setiap negara anggota wajib menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Serangan ini jelas mencederai prinsip tersebut,” ujarnya, Minggu 22 Juni 2025.

    Menurut dia, meski Israel mengklaim serangan tersebut ditujukan untuk mencegah penguatan militer Iran di tengah proses perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, tindakan sepihak semacam ini dapat menimbulkan ketegangan yang lebih luas.

    Terlebih, Israel bukan pertama kali melakukan serangan ke negara-negara lain, di mana sebelumnya mereka juga melakukan operasi militer ke Lebanon, Suriah, hingga Irak. “Serangan terbaru yang dinamai Rising Lion ini sangat berbahaya karena bisa memicu keterlibatan sekutu-sekutu besar seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara yang dikenal memiliki kedekatan dengan Iran,” tambah Satria.

    Dia mengungkapkan, kemungkinan Iran akan menggunakan hak untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB, yang mengizinkan negara melakukan pertahanan diri atau retaliasi jika diserang terlebih dahulu. Dalam konteks ini, langkah Israel bisa dianggap sebagai agresi militer yang sah untuk direspons menurut hukum internasional.

    Dia menambahkan, konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian objektif oleh lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB berisiko berkembang menjadi perang berskala global. “Bila negara-negara yang seharusnya berperan sebagai mediator justru tidak mampu menengahi atau bersikap objektif, maka potensi meletusnya Perang Dunia Ketiga menjadi sangat nyata. Kita harus dudukkan persoalan ini secara jernih, siapa yang melakukan serangan lebih dulu, dialah yang bertanggung jawab secara hukum internasional,” tukasnya.

    Satria menegaskan, serangan Israel ke wilayah Iran bisa dikategorikan sebagai agresi berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 tentang Definisi Agresi, Pasal 5 Ayat 1. “Jika konflik ini bisa diselesaikan melalui jalur damai, seperti melalui Mahkamah Internasional, tentu akan lebih baik. Namun jika tidak, kita sedang berdiri di ambang krisis global yang bisa berkembang menjadi bencana besar,” tutupnya.

  • Iran Konfirmasi Serangan Terhadap Tiga Fasilitas Nuklir Utama

    Iran Konfirmasi Serangan Terhadap Tiga Fasilitas Nuklir Utama

    GELORA.CO -Pemerintah Iran akhirnya mengonfirmasi bahwa tiga fasilitas nuklir utamanya yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan menjadi sasaran serangan militer pada Sabtu malam waktu setempat, 21 Juni 2025.

    Pernyataan tersebut menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya yang menyatakan bahwa serangan terhadap ketiga situs tersebut dilakukan oleh militer AS dan sukses besar.

    Media Iran, Fars dan IRNA, melaporkan bahwa serangan terjadi setelah sistem pertahanan udara Iran mendeteksi aktivitas mencurigakan di wilayah udara mereka.

    “Beberapa jam yang lalu, setelah aktivasi sistem pertahanan udara Qom dan identifikasi target musuh, sebagian wilayah situs nuklir Fordow diserang oleh angkatan udara musuh,” ujar juru bicara pusat manajemen krisis wilayah Qom.

    Wakil gubernur keamanan Isfahan juga mengonfirmasi adanya penyusupan di dekat dua lokasi lainnya.

    “Kami menyaksikan penyusupan di dekat fasilitas nuklir di Isfahan dan Natanz. Pertahanan udara telah diaktifkan untuk menghadapi target musuh, namun beberapa ledakan terdengar,” ungkapnya. 

    Media Iran menyatakan bahwa ketiga lokasi tersebut telah dievakuasi terlebih dahulu sebelum serangan terjadi.

    Ketiga situs yang diserang memiliki peran strategis dalam program nuklir Iran dan telah lama menjadi perhatian komunitas internasional.

    Fordow, fasilitas nuklir bawah tanah yang terletak di pegunungan dekat kota suci Qom, diyakini kebal terhadap sebagian besar serangan konvensional karena kedalamannya yang mencapai hampir 90 meter di bawah permukaan tanah. 

    Di tempat ini, Iran telah memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian 60 persen, mendekati level senjata nuklir.

    Isfahan, di Iran tengah, merupakan kompleks penelitian nuklir terbesar di negara itu. Dibangun dengan bantuan Tiongkok pada 1984, fasilitas ini mempekerjakan sekitar 3.000 ilmuwan dan menjadi pusat bagi riset, reaktor nuklir kecil, fasilitas konversi bahan nuklir, dan laboratorium teknologi nuklir lainnya.

    Sementara itu, Natanz adalah fasilitas pengayaan uranium terbesar di Iran, terletak sekitar 250 km di selatan Teheran. Situs ini memiliki kapasitas hingga 50.000 sentrifus, termasuk di antaranya fasilitas bawah tanah yang menjadi target utama serangan.

  • Presiden Prabowo Subianto Hadiri Pleno SPIEF 2025, Suarakan Kolaborasi Strategis Geopolitik Global

    Presiden Prabowo Subianto Hadiri Pleno SPIEF 2025, Suarakan Kolaborasi Strategis Geopolitik Global

    JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri dan menyampaikan pidato pada sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, Rusia, pada Jumat, 20 Juni 2025. Sesi pleno SPIEF tahun ini mengusung tema “Shared Values: The Foundation of Growth in a Multipolar World” dan dihadiri oleh para pemimpin dunia, termasuk Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin selaku tuan rumah, Pangeran Nasser bin Hamad Al-Khalifa dari Bahrain yang merupakan Co-Partner SPIEF, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang, serta Wakil Presiden Afrika Selatan Paul Mashatile.

  • Ratusan Anak Muda di Dunia Berkumpul, Hadapi AI di Masa Depan

    Ratusan Anak Muda di Dunia Berkumpul, Hadapi AI di Masa Depan

    Jakarta –

    Seiring dengan perkembangan teknologi AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan) yang pesat menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda saat ini. Tak sedikit kekhawatiran muncul, seperti manusia akan tergantikan oleh AI di masa mendatang.

    CEO IDNextLeader, Aulia Pradipta Prabandaru mengungkapkan bahwa kepemimpinan masa kini tidak lagi bertumpu pada kekuasaan, melainkan pada keberanian untuk terhubung dan menciptakan dampak nyata.

    “Di tengah dunia yang dipenuhi ketidakpastian dan percepatan teknologi, generasi muda harus mampu memanusiakan inovasi-mengubah algoritma menjadi empati dan teknologi menjadi alat perdamaian,” ujarnya.

    Sementara itu, Fadli Rahman, Advisor IDNextLeader sekaligus Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam membangun pemahaman isu-isu strategis global yang relevan sembari membangun jejaring global.

    “Anak muda harus mampu menyerap ilmu, memperluas relasi, dan bertransformasi sebagai inovator sekaligus pencipta solusi. Karena anak muda lah yang berada di garis depan perubahan global,” ungkapnya.

    Persoalan tersebut kemudian dibahas melalui IDNextLeader didukung oleh PT Surya Sarana Dinamika dan Bank Indonesia Jakarta menyelenggarakan forum internasional bertajuk “We Are The World 2025” di Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan, Jakarta.

    Acara ini diikuti oleh 250 peserta dan mempertemukan tokoh-tokoh muda dari berbagai negara. Mulai dari Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, Iran, Kanada, Palestina,Gambia, Tanzania, Filipina, Afghanistan, Sierra Leone, Pakistan, Ethiopia, Kamerun,⁠ Nigeria, ⁠ Jepang, India, ⁠ Malaysia, ⁠ Zanzibar, Inggris, ⁠ Malawi, ⁠ Timor Leste, ⁠ Vietnam, Swediahingga Amerika Serikat-dalam diskusi lintas budaya bertema “Advancing Peace ThroughTechnology: AI and Digital Global Talent For Digital Harmony.”

    Forum ini bertujuan meningkatkan pemahaman lintas budaya sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), dalam bidang keuangan digital(fintech) dan kesehatan digital (digital health). Melalui serangkaian diskusi dan sesi interaktif, para peserta juga dibekali keterampilan komunikasi antarbudaya dan pemikiran kritis untuk menciptakan kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah ekosistem global yang kian kompleks.

    Forum ini terbagi dalam tiga panel paralelt, yaituFinTech and Financial Inclusion bersama Muhammad Zaydan Musyaffa (Analis Yunior KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta), Citra Handayani Nasruddin (Tech For Good Institute Singapore) dan Sherren Chen (Chairperson of the Shanghai University Alumni Association in Indonesia And Founder of Happy Learning Mandarin Centre).

    Panel kedua, Digital and AI Machine Learning Potential in Youth’ s Future Daily Life bersama Krismassion Prihationo (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia), Erlando Sulistia (Vice President PT. Informasi Geo Sistem) dan Wafa Taftazani (General Manager, Indonesia at Tools for Humanity / World).

    Dan ketiga, Digital Health and Telemedicine bersama Setiaji (Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), dr. Laila Rahmah (Pendiri Medulla & Master Student in Digital Health) dan Winson Lee (Asisten Direktur PT. Oase Teknologi Asia).

    Acara ditutup secara simbolis dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara IDNext Leader dengan PT Surya Sarana Dinamika dan Tech For Good Institute, serta pembacaan deklarasi perdamaian oleh seluruh peserta sebagai wujud nyata komitmen global generasi muda untuk membangun dunia yang lebih damai, inklusif dan berkelanjutan.

    (agt/asj)

  • China Pantau Ketat Aktivitas Warga di Internet, Wajib Punya ID Khusus

    China Pantau Ketat Aktivitas Warga di Internet, Wajib Punya ID Khusus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China makin memperkuat pengawasan aktivitas internet bagi masyarakatnya. Pengguna akun anonim di media sosial kini bahkan hampir mustahil muncul di tengah-tengah masyarakat China.

    Dilansir CNN Indonesia, pemerintah China bahkan kini mau memperkenalkan identitas internet nasional atau national internet ID, sebagai penguatan pengawasan penggunaan platform digital bagi masyarakatnya.

    Sistem ID internet nasional ini berbeda dari kewajiban pemeriksaan identitas sebelumnya, yang dimandatkan kepada masyarakat tat kala ingin berselancar di dunia maya.

    Alih-alih mengharuskan setiap warga menyerahkan informasi pribadi mereka untuk pemeriksaan identitas secara terpisah di setiap platform, pemerintah sekarang berupaya memusatkan proses dengan menerbitkan ID virtual yang akan memungkinkan pengguna untuk masuk di berbagai aplikasi media sosial dan situs web.

    Peraturan untuk sistem baru tersebut, telah dirilis pada akhir Mei dan akan diterapkan pada 15 Juli 2025. Peraturan Nomor 173 itu ditandatangani Menteri Keamanan Publik China, Direktur Administrasi Ruang Siber China, Menteri Urusan Sipil China, Menteri Pariwisata dan Budaya China, Direktur Komisi Kesehatan Nasional, serta Direktur Administrasi Radio dan Televisi Negara.

    Dalam peraturan itu disebutkan bahwa sistem ini bertujuan untuk “melindungi informasi identitas warga negara, dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan teratur”.

    Para ahli di China mengemukakan kekhawatiran bahwa kebijakan baru tersebut akan semakin mengikis kebebasan berekspresi yang sudah terbatas dengan memaksa pengguna internet menyerahkan lebih banyak kendali kepada negara.

    Terutama karena, sejak Presiden China Xi Jinping berkuasa pada 2012, negara itu semakin memperketat cengkeramannya pada ruang digital melalui pembentukan pasukan penyensor.

    Pasukan sensor ini dikerahkan sepanjang waktu. Mereka menghapus unggahan, menangguhkan akun, dan membantu pihak berwenang mengidentifikasi para pengkritik, serta meredam tanda-tanda perbedaan pendapat sebelum hal itu dapat menyebar luas.

    Foto: Warga beraktivitas di Kota Shanghai, China, Senin (29/5/2023). (AFP via Getty Images)

    Selama konsultasi publik selama setahun terakhir, proposal aturan terbaru ini menghadapi reaksi keras dari para profesor hukum, pakar hak asasi manusia, dan beberapa pengguna internet. Namun, aturan yang telah difinalisasi sebagian besar tetap mirip dengan rancangannya.

    “Ini adalah sistem identitas terpadu yang dipimpin negara yang mampu memantau dan memblokir pengguna secara real-time,” kata Xiao Qiang, seorang ilmuwan yang mempelajari kebebasan internet di University of California, Berkeley.

    “Sistem ini dapat langsung menghapus suara-suara yang tidak disukainya dari internet, jadi sistem ini lebih dari sekadar alat pengawasan – sistem ini adalah infrastruktur totalitarianisme digital,” ucapnya.

    Xiao memperingatkan bahwa sistem terpusat yang menggunakan ID internet dapat mempermudah pemerintah untuk menghapus keberadaan pengguna di beberapa platform sekaligus.

    Shane Yi, seorang peneliti di China Human Rights Defenders, sebuah kelompok advokasi, menyuarakan kekhawatiran Xiao. Sistem tersebut memberi pemerintah Tiongkok kewenangan lebih luas untuk “melakukan apa pun yang mereka inginkan saat mereka merasa perlu” di internet, karena pihak berwenang dapat melacak seluruh jejak digital pengguna “dari titik nol”.

    FILE PHOTO: Icons of WeChat and Weibo apps are seen on a smartphone in this picture illustration taken December 5, 2013. REUTERS/Petar Kujundzic/Illustration/File Photo

    Media milik pemerintah China menyebut ID internet sebagai “rompi antipeluru untuk informasi pribadi” dan menggembar-gemborkan sistem tersebut mampu mengurangi risiko kebocoran data pribadi.

    Menurut media pemerintah China, Xinhua, pada bulan lalu, saat ini lebih dari enam juta orang telah mendaftar untuk mendapatkan ID tersebut, dari total populasi daring yang diperkirakan lebih dari satu miliar.

    Seorang pejabat keamanan siber dari Kementerian Keamanan Publik mengatakan kepada Xinhua bahwa layanan ID internet ini sepenuhnya “sukarela,” tetapi pemerintah mendorong berbagai industri dan sektor untuk berintegrasi dengannya.

    “Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana verifikasi identitas yang aman, nyaman, berwibawa, dan efisien bagi individu, dalam mendukung pengembangan ekonomi digital,” kata orang tersebut.

    Namun para ahli juga mempertanyakan seberapa sukarela sistem tersebut sebenarnya dan menyoroti risiko potensi pelanggaran data, karena informasi pribadi sekarang dikumpulkan secara terpusat.

    Haochen Sun, seorang profesor hukum di Universitas Hong Kong, mengatakan, meskipun undang-undang tersebut menyajikan sistem ID nasional sebagai sesuatu yang sukarela, namun dapat secara bertahap berubah menjadi sistem yang mungkin sulit bagi pengguna untuk tidak ikut serta.

    “Jika pemerintah ingin mempromosikan sistem verifikasi identitas internet ini, mereka dapat melakukannya melalui berbagai cara, terutama dengan mendorong masyarakat untuk mengadopsinya dan menawarkan berbagai kemudahan sebagai imbalannya,” katanya.

    Sun juga mengemukakan kekhawatiran tentang meningkatnya risiko kebocoran data.

    “Platform terpusat dan berskala nasional pada dasarnya menciptakan satu titik kerentanan, sehingga menjadi target yang menarik bagi para peretas atau aktor asing yang bermusuhan,” katanya.

    Pelanggaran data pemerintah telah terjadi di seluruh dunia. Salah satu insiden penting di Tiongkok melibatkan kebocoran basis data kepolisian yang berisi informasi pribadi satu miliar warga negara secara daring pada 2022.

    Kritik dibungkam

    Meskipun masih dalam tahap uji coba pemberlakuan, para kritikus peraturan baru ini telah dibungkam oleh pemerintah. Salah satu korbannya ialah Lao Dongyan, seorang profesor hukum terkemuka di Universitas Tsinghua.

    Lao mengkritik peraturan baru yang diusulkan oleh wakil direktur polisi siber China, Jia Xiaoliang, itu di platform medsos China, Weibo. Lao menyandingkan penerapan sistem tersebut seperti “memasang perangkat pengawasan pada setiap aktivitas online individu”.

    Postingannya itu lalu dalam waktu singkat terhapus dari platform Wibo, dan akunnya kemudian ditangguhkan dari posting selama tiga bulan, karena dianggap “melanggar aturan.”

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ramalan Bank Dunia: Negara Ini Bisa Jatuh ke Jurang Krisis pada 2025

    Ramalan Bank Dunia: Negara Ini Bisa Jatuh ke Jurang Krisis pada 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia atau World Bank memperkirakan, sejumlah negara akan mengalami kontraksi atau kemerosotan ekonomi pada 2025. Hal ini terungkap dalam laporan rutin Bank Dunia, Global Economic Prospects (GEP) edisi Juni 2025.

    Kepala Ekonom Grup Bank Dunia Indermit Gill mengatakan, perekonomian sejumlah negara akan mengalami pelemahan serius pada tahun ini sebagai imbas terus melambatnya pertumbuhan ekonomi global tiga dekade terakhir.

    Ekonomi global yang terus melemah laju pertumbuhannya itu akibat kompleksitas tekanan perekonomian, mulai efek konflik geopolitik, perang tarif dagang, menurunnya produktivitas, populasi yang menua, hingga level utang yang tinggi.

    Pertumbuhan di negara berkembang telah menurun selama tiga dekade dari 6% per periode 2000-an menjadi 5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 4% pada 2020-an. Penurunan ini sejalan dengan laju pertumbuhan perdagangan global yang menurun dari rata-rata 5% pada 2000-an menjadi sekitar 4,5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 3% pada 2020-an.

    “Di luar Asia, dunia berkembang sedang berubah menjadi zona tanpa pembangunan,” kata Indermit Gill, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

    Adapun daftar negara yang ekonominya berpotensi minus pada 2025 ini terletak di empat kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Timur tengah dan Afrika Utara, serta Sub-Saharan Afrika.

    Asia Timur dan Pasifik

    Untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya mulai terkontraksi pada 2025 ialah Myanmar mencapai minus 2,5% dari perkiraan sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 masih mampu tumbuh 2%. Ekonomi Myanmar menurut Bank Dunia akan pulih pada 2026 dengan prediksi pertumbuhan di level 3%.

    Tekanan ekonomi terhadap Myanmar ini kata Bank Dunia dipicu oleh konflik bersenjata yang terus terjadi, hingga bencana alam seperti gempa magnitude 7,7 pada Maret 2025.

    “Konflik bersenjata yang terus-menerus dapat semakin menekan aktivitas ekonomi di Myanmar, termasuk menyebabkan inflasi melonjak, sentimen bisnis melemah, dan perpindahan penduduk,” ungkap Bank Dunia.

    Lalu, negara yang ekonominya akan anjlok di kawasan ini kata Bank Dunia adalah Vanuatu dengan kontraksi mencapai minus 1,8% dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar tumbuh 1,5%. Ekonomi Vanuatu mulai membaik ke level 2,3% pada 2026, lebih baik dari perkiraan pada Januari yang hanya tumbuh 2,1%.

    Tekanan ekonomi yang dialami Vanuatu menurut Bank Dunia juga dipicu oleh rentannya negara ini terhadap bencana alam.

    “Kerentanan terhadap bencana alam juga menimbulkan risiko negatif, seperti yang ditegaskan oleh kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa bumi dahsyat di Myanmar dan Thailand pada akhir Maret, serta Vanuatu akhir tahun lalu.” ucap Bank Dunia.

    Amerika Latin dan Karibia

    Foto: Seorang pria duduk di belakang truk saat penduduk lingkungan Delmas 30 meninggalkan rumah mereka karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti, 25 Februari 2025. (REUTERS/Jean Feguens Regala)

    Di kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya akan terkontraksi atau anjlok pada 2025 ialah Haiti menjadi minus 2,2% dari sebelumnya pada proyeksi Januari 2025 masih mampu tumbuh 0,5%. Sedangkan pada 2026, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Haiti akan tumbuh 2% atau naik dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar 1,5%.

    “Prospek ekonomi Haiti masih rapuh dan penuh ketidakpastian di tengah ketidakstabilan politik dan tantangan keamanan yang terus berlanjut, dengan ekonominya diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,2% pada 2025,” kata Bank Dunia.

    Timur Tengah dan Afrika Utara

    Untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Bank Dunia mencatat, negara yang ekonomi terkontraksi pada 2025 yakni Iran, Tepi Barat dan Gaza, serta Yaman.

    Iran ekonominya Bank Dunia perkirakan minus 0,5% dan akan pulih ke level 0,3% pada 2026. “Prospeknya lebih lemah dibandingkan bulan Januari, sebagian mencerminkan berkurangnya permintaan minyak dari Tiongkok, kekurangan energi, dan meningkatnya ketidakpastian yang membatasi aktivitas non-minyak.,” ucap Bank Dunia.

    Untuk Tepi Barat dan Gaza, kontraksinya mencapai 1,6% pada 2025 akibat kerusakan peperangan dengan Israel, dan berpotensi naik pesat pada 2026 menjadi tumbuh 4% pada 2026.

    “Di Tepi Barat dan Gaza, pertumbuhan diperkirakan menguat menjadi 4% pada tahun 2026 dan 16% pada 2027 setelah kontraksi sebesar 1,6% pada 2025, dengan asumsi rekonstruksi dimulai pada 2026,” kata Bank Dunia.

    Sedangkan untuk Yaman, kontraksi ekonominya mencapai minus 1,5%, dan pulih sedikit pada 2026 menjadi 0,5%. “Mengingat situasi keamanan, PDB di Republik Yaman diperkirakan akan kembali mengalami kontraksi tahun ini,” ucap Bank Dunia.

    Sub-sahara Afrika

    Di kawasan Sub sahara Afrika, Bank Dunia hanya memperkirakan satu kawasan yang ekonominya akan minus pada 2025, yakni Guinea Khatulistiwa atau Equatorial Guinea dengan minus 3,1%. Tapi, pada 2026, Bank Dunia perkirakan ekonominya akan membaik menjadi 0,6% meski kembali kontraksi pada 2027 menjadi minus 1,1%.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,7% pada 2025 dan di level 4,8% pada 2026. Ramalan pertumbuhan terbaru ini memangkas proyeksi sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 yang sebesar 5,1% untuk 2025 dan 2026.

    Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mampu kembali ke level 5% pada 2027. Meski, masih jauh lebih lambat ketimbang pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang sebesar 5,3%.

    Bank Dunia juga menyatakan gejolak ketegangan dagang yang dipicu oleh perang tarif tinggi maupun ketidakpastian kebijakan pemerintah dunia saat ini telah menyebabkan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi di hampir 70% negara di seluruh kawasan dan kelompok pendapatan.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ronggeng Blantek, Bentuk Kreasi Baru dari Topeng Blantek

    Ronggeng Blantek, Bentuk Kreasi Baru dari Topeng Blantek

    Sementara itu, gerakan ronggeng blantek terbagi dalam tiga bagian, yakni gerakan lemah gemulai dengan ritme santai, gerakan tari yang energik dengan ritme yang mulai cepat, serta gerakan silat khas Betawi sebagai klimaks. Secara keseluruhan, tari ronggeng blantek memiliki 31 gerakan dasar yang telah dipatenkan berdasarkan rumusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

    Ragam gerakan itu mencakup koordinasi kaki, badan, tangan, dan kepala secara menyeluruh. Nama gerakannya menggambarkan kreativitas khas Betawi, seperti lenggang rongeh, ogek, selancar ngepik, pakblang, ngepak blonter, tepak ngarojeng, koma gelong, hingga goyang cendol ijo.

    Jumlah penari ronggeng blantek biasanya diisi oleh empat hingga enam penari perempuan. Merekamengenakan kostum berwarna cerah yang terdiri dari kebaya pink, kain tumpal putih, selendang dengan motif burung hong, toka-toka silang berwarna merah, ampok, serta serbet. Penggunaan motif burung hong atau burung phoenix yang berasal dari mitologi Tiongkok ini menunjukan adanya pengaruh Tionghoa dalam ronggeng blantek.

    Para penari juga mengenakan aksesori pada bagian kepala berupa kembang topeng. Aksesori lain yang dikenakan adalah kalung bunga teratai bersusun tiga, pending, dan anting kuning.

    Tak hanya pengaruh Tionghoa, ronggeng blantek juga memiliki unsur Islam, terutama dalam hal pemilihan busana yang dibuat lebih tertutup. Selain itu, gerakan tarian pada kesenian ini cenderung mempertimbangkan nilai kesopanan. Beberapa hal tersebut membuat ronggeng blantek tak memiliki citra negatif seperti tari ronggeng di daerah lain.

    Tari ronggeng blantek biasanya diiringi oleh iringan musik gamelan topeng betawi yang terdiri dari rebab, tiga buah kenong, dan kecrek. Tak jarang, rebana biang juga dimainkan untuk menambah kemeriahan musiknya. Dalam banyak variasi, beberapa alat musik lainnya juga sering digunakan, seperti perpaduan tanji, terompet, trombone, baritone, gendang, gong, simbal, dan tehyan.

    Tari ronggeng blantek yang bermula dari seni terater topeng blantek kini telah menjadi kreasi baru yang memperkaya khazanah seni tari Nusantara. Tarian ini kerap dipentaskan dalam berbagai acara kebudayaan masyarakat Betawi.

    Penulis: Resla

  • Prabowo di Forum SPIEF 2025: Indonesia Tak Cari Bantuan, tapi Mitra Sejati – Page 3

    Prabowo di Forum SPIEF 2025: Indonesia Tak Cari Bantuan, tapi Mitra Sejati – Page 3

    “Menurut saya tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyatnya, melindungi dari kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan akibat kondisi sulit. Oleh karena itu, prioritas utama saya ketika memimpin Indonesia adalah pertama mencapai swasembada pangan, kedua swasembada energi, ketika meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat mampu bersaing di era abad 21, dan keempat mempercepat industrialisasi Indonesia,” jelas dia.

    Prabowo juga menyatakan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang menjunjung prinsip seribu teman masih kurang, satu musuh sudah terlalu banyak. Indonesia tidak berpihak pada kekuatan tertentu, melainkan memilih jalan kolaborasi global yang adil dan damai.

    “Banyak negara Global South menghargai Rusia dan Tiongkok karena keduanya tidak pernah menerapkan standar ganda dan konsisten membela keadilan bagi semua bangsa,” Prabowo menandaskan.