kab/kota: Tiongkok

  • Industri RI di Ujung Tanduk Dilibas Produk China

    Industri RI di Ujung Tanduk Dilibas Produk China

    Jakarta

    Produk impor asal China membanjiri pasar Tanah Air. Kondisi ini terjadi di tengah pecahnya perang dagang usai Presiden Amerika Serikat (AS) mengumumkan tarif impor baru ke sejumlah negara.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai gejolak perang dagang itu membuat China kehilangan pasar besarnya di Negeri Paman Sam. Barang-barang itu lalu dialihkan ke negara lain, salah satunya Indonesia.

    “Tanpa kebijakan protektif yang tepat, produk dalam negeri terdesak oleh barang-barang impor Tiongkok yang hari ini kehilangan akses, kurang mendapatkan akses ke pasar besar mereka di Amerika Serikat,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2025).

    Indonesia juga menghadapi tantangan penurunan permintaan dari luar negeri yang mempengaruhi turunnya Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia. PMI Indonesia bulan Juni tercatat berada di level 46,9.

    “Hal ini tercermin dari PMI kita pada bulan Juni 2025, ini tercatat sebesar 46,9, dimana sektor manufaktur kita masih berada dalam fase kontraksi, dikarenakan masih lemahnya permintaan baru dari pasar ekspor, sentimen pasar global dan tingginya ketidakpastian kebijakan dagang,” jelas Faisol.

    Secara umum berbagai tantangan yang berasal dari global turut mengancam kelangsungan industri nasional. Faisol mencatat beberapa sektor seperti tekstil hingga kompeten otomotif terancam menghadapi penurunan permintaan ekspor.

    “Kondisi inilah yang mengancam juga kelangsungan industri nasional kita, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor,” tuturnya.

    Belum lagi hubungan Iran dan Israel yang sempat meningkat juga mengganggu stabilitas ekonomi global. Konflik kedua negara dikhawatirkan mengganggu pasokan energi yang dapat mengganggu rantai pasok global.

    Faisol juga mengungkap adanya lonjakan signifikan impor produk agro dari China. Hal itu berbarengan dengan turunnya jumlah ekspor produk serupa dari China ke AS.

    “Di saat yang sama Indonesia justru mencatat lonjakan impor produk agro dari China sebesar US$ 477 ribu (sekitar Rp 7,72 miliar) atau meningkat 30%,” kata Faisol dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2025).

    Data yang dihimpun menunjukkan ekspor produk agro China ke AS turun US$ 1,17 miliar atau sekitar Rp 18,95 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun justru ke Indonesia, tren ekspornya meningkat.

    7 Komoditas China yang Impornya Melonjak ke RI:

    HS 23 (limbah industri makanan dan pakan ternak olahan) naik 11,17%
    HS 03 (ikan dan krustasea) naik lebih dari 100%
    HS 18 (produk kakao dan olahannya) naik lebih dari 100%
    HS 09 (kopi, teh, mate, dan rempah-rempah) naik 53,42%
    HS 48 (kertas dan karton) naik 28,52%
    HS 19 (sereal, tepung, pati, susu, dan pastry) naik 24,91%
    HS 44 (produk kayu dan arang kayu) naik 22,46%

    “Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencermati dampak dari trade diversion terhadap struktur impor nasional, sekaligus peluang untuk memetakan potensi dan tantangan industri agro di dalam negeri,” jelas Faisol.

    Tak hanya sektor agro, Faisol juga mengaku khawatir terhadap ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor baja dan aluminium dari China yang dinilainya bisa menjadi masalah struktural di tengah ketidakpastian global. Pemerintah diharapkan segera merumuskan kebijakan penguatan industri dalam negeri agar tidak terjebak dalam ketergantungan jangka panjang

    Tonton juga “APINDO Sebut UMKM RI Masih Keterbatasan Akses Modal” di sini:

    (ily/hns)

  • Kriminal kemarin, kasus artis sinetron hingga pencuri kacamata mewah

    Kriminal kemarin, kasus artis sinetron hingga pencuri kacamata mewah

    Jakarta (ANTARA) – Berita kriminal di kanal Metro ANTARA pada Rabu (2/7) yang masih menarik dibaca hari ini antara lain polisi sita enam video syur dari kasus pemerasan artis sinetron hingga tangkap suami-istri yang curi kacamata mewah di dua lokasi.

    Berikut rangkumannya:

    1. Ini alasan BNN tak tangkap artis pengguna narkoba

    Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa artis pengguna narkoba tidak lagi ditangkap lantaran hukum Indonesia lebih mengarah ke pendekatan rehabilitasi.

    “Rezim hukum kita sebenarnya sudah sadari bersama, kemudian kebijakan-kebijakan pendidikan di Polri juga sama. Bahwa pendekatan hukum kita adalah pendekatan rehabilitasi,” ujar Kepala BNN Marthinus Hukom di sela agenda pemusnahan barang bukti narkoba di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Polisi sita enam video syur dari kasus pemerasan artis sinetron

    Polisi menyita enam video syur dari kasus dugaan pemerasan artis sinetron berinisial MR (27) terhadap korbannya berinisial IMT (33).

    “Menyita sebanyak enam rekaman video pendek hubungan intim sesama jenis antara korban dengan terduga pelaku,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Pria yang pamerkan senjata api di Depok ditangkap

    Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial Z yang memamerkan senjata api jenis airsoftgun di Depok, Jawa Barat.

    Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Kasubdit Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, membenarkan penangkapan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    4..Imigrasi Jakut deportasi dua WNA Tiongkok karena jadi investor fiktif

    Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mendeportasi dua Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok berinisial ZM dan ZY yang sebelumnya ditangkap karena menjadi investor fiktif dan melakukan pelanggaran keimigrasian.

    “Kedua WNA ini langsung dideportasi ke negara asal karena sudah tidak memiliki sponsor untuk izin tinggal,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Widya Anusa Brata di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    5..Polisi tangkap suami-istri yang curi kacamata mewah di dua lokasi

    Polda Metro Jaya menangkap sepasang suami- istri yang melakukan pencurian kacamata mewah di dua lokasi mal berbeda, yakni di Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi Rabu membenarkan hal tersebut. “Benar, dua pelaku sudah diamankan,” katanya di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China Dihukum, Amerika Ungkap Modusnya Bantu Iran

    China Dihukum, Amerika Ungkap Modusnya Bantu Iran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) terus menekan Huawei dalam kasus kriminal. AS menuduh perusahaan asal China tersebut melakukan pemerasan, pencurian teknologi, dan pelanggaran sanksi terhadap Iran.

    Pengadilan federal AS pada Selasa (1/7) dilaporkan menolak sebagian besar permohonan Huawei untuk menggugurkan dakwaan yang menjeratnya.

    Putusan yang dikeluarkan Hakim Distrik AS Ann Donnelly di Brooklyn menyebut terdapat bukti kuat bahwa Huawei mencuri rahasia dagang dari enam perusahaan AS, melakukan penipuan terhadap bank, dan terlibat dalam pemerasan korporat demi memperluas pengaruh bisnis globalnya.

    Salah satu poin penting dalam dakwaan adalah dugaan keterlibatan Huawei dalam aktivitas ilegal di Iran melalui perusahaan bernama Skycom.

    Jaksa menuduh Skycom sebagai anak usaha tak langsung Huawei yang memfasilitasi transaksi bisnis di Iran, meski negara tersebut dikenai sanksi oleh AS. Transaksi senilai lebih dari US$100 juta dilaporkan melewati sistem keuangan AS, demikian dikutip dari Reuters, Rabu (2/7/2025).

    Huawei sendiri telah mengaku tidak bersalah, dan menuding bahwa mereka menjadi target penegakan hukum yang bermotif politik. Sidang kasus ini dijadwalkan mulai pada 4 Mei 2026.

    Kasus ini merupakan bagian dari investigasi besar dalam “China Initiative”, sebuah program Departemen Kehakiman AS era Trump untuk membendung pencurian kekayaan intelektual oleh Tiongkok.

    Meski inisiatif itu dibubarkan pada 2022 oleh pemerintahan Biden, kasus Huawei tetap berlanjut.

    Huawei, yang kini telah dilarang mengakses banyak teknologi Amerika sejak 2019, membantah semua tuduhan dan menegaskan bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional AS.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fraksi PKB DPR Minta Fadli Zon Tunda Penulisan Ulang Sejarah Nasional

    Fraksi PKB DPR Minta Fadli Zon Tunda Penulisan Ulang Sejarah Nasional

    Fraksi PKB DPR Minta Fadli Zon Tunda Penulisan Ulang Sejarah Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi X
    DPR RI

    Habib Syarief Muhammad
    meminta
    penulisan sejarah
    ulang yang dimotori oleh
    Kementerian Kebudayaan
    (Kemenbud) ditunda karena dia menilai proyek historiografi nasional ini bersifat tertutup.
    “Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda. Karena yang pertama terkesan sangat tertutup,” kata Habib Syarief, Rabu (2/7/2025).
    Hal ini dikatakannya dalam rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
    Ia mengungkapkan, hal itu tecermin dari tidak adanya penjelasan perinci mengenai siapa saja yang terlibat dalam tim penulisan sejarah.
    Ia mengaku sudah mencoba mencarinya, namun tidak pernah mendapatkan data lengkap.
    Belum lagi, masalah sosialisasi awal penulisan sejarah ulang yang menurutnya tidak kunjung terlaksana.
    “Pak Menteri ketika itu menyampaikan bahwa dalam waktu yang singkat akan dilakukan sosialisasi awal. Sampai hari ini, kita tidak mendengar (ada sosialisasi),” beber dia.
    Di sisi lain, kata Habib, penulisan sejarah yang ditargetkan rampung hanya dalam 7 bulan sangat singkat.
    Padahal, penyusunan sejarah kerap memakan waktu puluhan tahun.
    “Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kebudayaan bakal melakukan penulisan sejarah ulang.
    Tujuannya untuk menghapus bias kolonial, menguatkan identitas nasional, hingga menjawab tantangan globalisasi yang relevan bagi generasi muda.
    Penulisan sejarah
    ini akan terdiri dari 10 jilid utama, mulai dari awal peradaban Nusantara, interaksi dengan dunia luar (India, Tiongkok, Timur Tengah, Barat), masa kolonialisme dan perlawanan, hingga Orde Baru dan Era Reformasi.
    Buku ini dirancang dengan pendekatan Indonesia-sentris, berbeda dari narasi lama yang masih dipengaruhi sudut pandang kolonial.
    Pemerintah sendiri menunjuk sekitar 113 sejarawan dari seluruh Nusantara yang terlibat dalam Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional.
    Namun, ada pula yang akhirnya mundur dari tim karena menemukan kejanggalan.
    Kritikan demi kritikan pun mewarnai rencana ini, termasuk soal penggunaan istilah sejarah awal alih-alih prasejarah.
    Padahal, istilah prasejarah sudah digunakan secara global selama ini.
    Editor umum penulisan ulang sejarah Indonesia, Profesor Singgih Tri Sulistiyono, mengungkapkan, tim memilih menggunakan konsep “sejarah awal” alih-alih “prasejarah” karena menilai ada bias kolonialisme dalam penggunaan istilah “prasejarah”.
    Istilah “prasejarah” yang mengandaikan era sebelum masyarakat mengenal tulisan telah menjadi justifikasi penilaian bahwa masyarakat Indonesia di masa lalu adalah masyarakat inferior sebelum berinteraksi dengan kebudayaan India yang memperkenalkan tulisan.
    “Padahal teknologi kita sudah maju di zaman itu,” kata Singgih.
    Paradigma “sejarah awal” yang diadopsi timnya bukanlah hal yang baru ada sekarang, melainkan sudah dirintis oleh sejarawan Jacob Cornelis van Leur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • China Perpanjang Bea Masuk Antidumping Produk Baja Nirkarat Indonesia

    China Perpanjang Bea Masuk Antidumping Produk Baja Nirkarat Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China resmi memperpanjang bea masuk antidumping (BMAD) produk billet baja tahan karat dan pelat/koil canai panas baja tahan karat impor yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia. 

    Dalam situs Kementerian Perdagangan China, keputusan tersebut tertuang dalam Kementerian Perdagangan No. 33/2025 dan kembali berlaku per 1 Juli 2025. Sebelumnya, kebijakan BMAD ini telah diberlakukan sejak 2019. 

    Kementerian Perdagangan China menerapkan bea anti-dumping 5 tahun atas billet dan pelat/koil canai panas baja tahan karat dari Uni Eropa (43 %), Jepang (18,1–29 %), Korea Selatan (23,1–103,1 %), dan Indonesia (20,2 %) mulai 23 Juli 2019.

    Setelah beberapa penyesuaian pada 2021, pemberlakuan BMAD sempat dihentikan. Namun, China menegaskan kembali keberlakuan tindakan anti-dumping sesuai Pengumuman No. 31/2019 melalui Pengumuman No. 19/2024.

    “Kementerian Perdagangan melihat kemungkinan bahwa dumping billet baja tahan karat impor dan pelat/koil canai panas baja tahan karat yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia akan berlanjut atau muncul kembali,” tulis pengumuman tersebut. 

    Hal ini dilakukan lantaran terdapat kemungkinan kerugian yang disebabkan pada billet baja tahan karat Cina dan industri pelat/sabut baja tahan karat yang digulung panas akan berlanjut.

    Tarif pajak antidumping yang dikenakan untuk semua perusahaan Uni Eropa 43,0%, perusahaan Inggris 43,0%, POSCO Korporasi Korea Selatan 23,1%, perusahaan Korea lainnya 103.1%, dan perusahaan Indonesia 20,2%. 

    “Kementerian Perdagangan memutuskan untuk terus menerapkan komitmen harga untuk produk yang diselidiki yang diimpor dari POSCO Co., Ltd. sesuai dengan Pengumuman Kementerian Perdagangan No. 31 tahun 2019,” tambahnya. 

    Dengan demikian, mulai 1 Juli 2025, importir harus membayar bea anti-dumping yang sesuai ke Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok ketika mengimpor billet baja tahan karat dan pelat/sabut baja tahan karat canai panas yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, perusahaan Korea Selatan, dan Indonesia yang tidak menerima komitmen harga. 

    Bea anti-dumping dikenakan dari harga kena pajak dari barang impor yang ditentukan oleh bea cukai. 

  • Imigrasi Jakut deportasi dua WNA Tiongkok karena jadi investor fiktif

    Imigrasi Jakut deportasi dua WNA Tiongkok karena jadi investor fiktif

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mendeportasi dua Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok berinisial ZM dan ZY yang sebelumnya ditangkap karena menjadi investor fiktif dan melakukan pelanggaran keimigrasian.

    “Kedua WNA ini langsung dideportasi ke negara asal karena sudah tidak memiliki sponsor untuk izin tinggal,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Widya Anusa Brata di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, langkah deportasi ini diambil setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan perusahaan yang dimiliki dua warga asing ini dicabut izinnya.

    “Jika izin perusahaan tidak ada maka mereka tidak memiliki sponsor dan izin tinggal mereka di Indonesia tidak ada lagi,” kata dia.

    Kedua WNA sudah dipulangkan ke negara asal dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (26/6). “Mereka juga dicegah dan ditangkal masuk ke Indonesia selama enam bulan,” kata dia.

    Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menangkap dua WNA asal Tiongkok berinisial ZM dan ZY yang menjadi investor fiktif dengan cara mendirikan perusahaan secara fiktif dan melakukan pelanggaran keimigrasian.

    “Kedua WNA tersebut berinisial ZM dan ZY yang ditangkap di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Rendra Mauliansyah di Jakarta, Kamis (26/6).

    Pelaku ZM merupakan pemegang Izin Terbatas (ITAS) investor perusahaan berinisial PT LSTTI.

    Pelaku ini mengaku bahwa PT LSTTI merupakan perusahaan miliknya yang terdaftar secara hukum berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0091884.AH.01.01 Tahun 2024 dengan kantor di wilayah Jakarta Selatan. Namun dinyatakan saat ini beralamat di Penjaringan, Jakarta Utara.

    ZM mengaku bahwa PT LSTTI berdiri pada April 2025. Namun, belum pernah beroperasi dan tidak memiliki karyawan.

    ZM juga tidak bisa menunjukkan sejumlah dokumen seperti Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) dan neraca keuangan.

    “Dalam LKPM, ZM tercatat menanam modal di sebuah perusahaan Indonesia sebesar Rp10.395.000.000. Namun, usai ditangkap, ZM mengaku hanya menanam modal sebesar Rp68 juta,” kata dia.

    Sementara ZY merupakan pemegang ITAS investor dengan sponsor PT DHI dan mengakui perusahaan tersebut miliknya yang berlokasi di wilayah Pinangsia, Jakarta Barat, yang didirikan tahun 2022.

    ZY mengaku perusahaannya bergerak di bidang distribusi es krim dari pabrik di Bekasi serta distribusi besi baja dari Tiongkok.

    Namun, saat ditanya lebih lanjut, ZY justru tak mengetahui jumlah karyawannya dengan alasan mereka hanya datang ke kantor sejak ada barang impor masuk saja.

    Sejak Januari 2025 sudah tidak pernah ada aktivitas atau kehadiran karyawan untuk bekerja di kantor tersebut. Dari keterangan para tersangka, Kantor TPI Kelas I Tanjung Priok melakukan pemeriksaan langsung kedua perusahaan itu.

    Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa PT LSTTI merupakan “virtual office” yang terdaftar sejak 18 November 2024. Namun, tidak pernah ada aktivitas karyawan maupun surat-menyurat atas nama perusahaan.

    Sementara PT DHI di Pinangsia, Jakarta Barat, ditemukan bahwa lokasi tersebut adalah ruko kosong empat lantai dan tak pernah ada kegiatan usaha.

    Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi atau BKPM, kedua perusahaan tersebut yaitu PT LSTTI dan PT DHI, dinyatakan sebagai perusahaan fiktif.

    Ia mengatakan pelaku ZM dan ZY membuat perusahaan fiktif itu demi mendapatkan izin tinggal di Indonesia dengan mudah.

    Menurut dia, atas tindakan tersebut, ZM dan ZY melanggar Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag sebut surplus neraca perdagangan dipengaruhi mitra dagang baru

    Mendag sebut surplus neraca perdagangan dipengaruhi mitra dagang baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan peningkatan nilai surplus neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2025 dipengaruhi penambahan mitra dagang yang baru.

    “Kenapa kemudian meningkat, salah satunya sebenarnya ternyata banyak partner baru. Jadi banyak pasar-pasar atau buyer itu, yang kemudian ketika sudah ada perdagangan, itu membuat semangat mereka,” ujar Budi usai menghadiri Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu.

    Neraca perdagangan RI pada Mei 2025 kembali mencetak surplus selama 61 bulan berturut-turut.

    Nilainya surplus ini sebesar 4,30 miliar dolar AS, sedangkan pada April 2025 tercatat sebesar 0,16 miliar dolar AS.

    Meski sama-sama mencetak surplus, kata Budi, namun pada bulan April sempat terjadi penurunan.

    Ia menyebut menurunnya nilai surplus pada April disebabkan oleh banyaknya ekspor yang tertunda.

    Selain itu, isu tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat sebagian komoditas ekspor tertahan, sehingga terjadi penurunan nilai surplus.

    Namun demikian, baik nilai ekspor maupun neraca perdagangan RI pada Mei 2025 mulai memperlihatkan peningkatan yang signifikan.

    Budi juga menyebut tidak ada komoditas tertentu yang mendorong peningkatan ekspor.

    “Komoditasnya sebenarnya memang tidak banyak berubah ya. Tetapi secara sisi volume memang meningkat,” imbuhnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus Neraca Perdagangan pada Mei 2025 disumbang oleh komoditas nonmigas, yakni lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan surplus komoditas nonmigas mencapai 5,83 miliar dolar AS, sedangkan komoditas migas tercatat defisit 1,53 miliar dolar AS dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah.

    “Komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, bahan bakar mineral atau HS27, serta besi dan baja HS72,” ujar Pudji di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Secara kumulatif, neraca perdagangan periode Januari-Mei 2025 mencatat surplus sebesar 15,38 miliar dolar AS.

    Surplus tersebut ditopang oleh komoditas nonmigas yang sebesar 23,10 miliar dolar AS, sedangkan migas masih mengalami defisit 7,72 miliar dolar AS.

    Pudji menyampaikan tiga negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat yaitu sebesar 7,08 miliar dolar AS, India sebesar 5,30 miliar dolar AS dan Filipina sebesar 3,69 miliar dolar AS.

    Sedangkan, negara penyumbang defisit terdalam adalah Tiongkok (8,15 miliar dolar AS), Singapura (2,79 miliar dolar AS) dan Australia (2,11 miliar dolar AS).

    Secara rinci, komoditas penyumbang surplus pada Januari-Mei 2025 adalah lemak dan minyak hewan atau nabati (12,44 miliar dolar AS), bahan bakar mineral atau (11,51 miliar dolar AS) serta besi dan baja (7,53 miliar dolar AS).

    BPS juga melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Mei 2025 mencapai 24,61 miliar dolar AS dan impor 20,31 miliar dolar AS.

    “Secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2025 mencapai 111,98 miliar dolar AS dan nilai impor secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2025 mencapai 96,60 miliar dolar AS,” imbuh Pudji.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden selalu ditanya Danantara tiap temui pemimpin asing

    Presiden selalu ditanya Danantara tiap temui pemimpin asing

    Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

    Istana: Presiden selalu ditanya Danantara tiap temui pemimpin asing
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com –  Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto selalu ditanya mengenai Danantara oleh para pemimpin negara-negara sahabat yang menjadi tujuan lawatan luar negeri Presiden RI. Prasetyo menilai negara-negara sahabat menunjukkan ketertarikannya terhadap Danantara, mengingat pembahasan mengenai Danantara sering kali tidak masuk agenda, tetapi kerap dibicarakan.

    “Sepanjang yang saya ketahui, setiap lawatan Bapak Presiden, justru pemimpin-pemimpin dari negara-negara sahabat itu yang selalu membahas terlebih dahulu mengenai Danantara,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela kegiatannya di Jakarta, Selasa (1/7).

    Prasetyo melanjutkan ketertarikan terhadap Danantara itu kemungkinan disebabkan oleh dana yang dikelola oleh sovereign wealth fund Indonesia itu relatif besar.

    “Bagi teman-teman negara sahabat, (itu) sebuah investasi yang luar biasa. Dalam waktu cepat, Indonesia punya sovereign wealth fund dengan asset under management (Danantara) yang mencapai 1.000 miliar US Dollar,” kata Prasetyo Hadi.

    Presiden Prabowo pada Selasa sore memulai lawatannya ke beberapa negara, di antaranya Arab Saudi dan Brazil selama kurang lebih hampir 2 pekan ke depan. Dalam lawatan resminya ke beberapa negara, Presiden Prabowo diagendakan untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara sahabat, dan membicarakan kerja sama bidang perekonomian, perdagangan, dan sektor-sektor strategis lainnya.

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Badan pengelola investasi itu, yang dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani selaku CEO, menaungi 800 lebih BUMN beserta perusahaan turunannya.

    Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara dinilai telah menunjukkan capaian yang signifikan, di antaranya kerja sama investasi internasional senilai USD 7 miliar yang berasal dari Qatar, Rusia, Tiongkok, dan Australia. Komitmen kerja sama Danantara dengan Rusia itu diumumkan pada lawatan Presiden Prabowo ke St. Petersburg, bulan lalu, dalam rangkaian pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Tidak hanya itu, Danantara juga diproyeksikan mendapat tambahan pendanaan baru sebesar 10 miliar dolar AS dari perbankan luar negeri pada Juli 2025.

    Sumber : Antara

  • BYD Kalahkan BMW di Pengadilan, Boleh Pakai Nama M6

    BYD Kalahkan BMW di Pengadilan, Boleh Pakai Nama M6

    Jakarta

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan hukum yang diajukan oleh BMW AG terhadap PT BYD Motor Indonesia terkait penggunaan nama ‘M6’. Atas putusan ini, BYD tetap boleh menggunakan nama ‘BYD M6’ untuk produk kendaraannya di Indonesia.

    Gugatan ini pertama kali diajukan BMW AG pada 26 Februari 2025 dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jk. Pst. BMW menuduh BYD menggunakan merek ‘M6’ secara tidak sah dan menuntut agar penggunaan nama tersebut dihentikan. Namun, dalam putusan yang dibacakan pada 25 Juni 2025, majelis hakim yang diketuai Dariyanto, S.H., M.H menolak seluruh gugatan BMW.

    “Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.070.000,” bunyi putusan pengadilan.

    Dalam gugatannya, BMW mengklaim sebagai pemilik sah merek M6 berdasarkan sertifikat terdaftar dengan nomor IDM000578653 di kelas 12 (kendaraan). BMW meminta agar BYD dilarang menggunakan nama M6 dalam produknya dan semua kendaraan BYD yang menggunakan nama tersebut ditarik dari peredaran.

    Namun, PT BYD Motor Indonesia menilai gugatan BMW bersifat prematur. BYD menegaskan ‘BYD M6’ adalah penamaan yang sah dan berbeda secara hukum maupun penggunaan dari ‘M6’ milik BMW.

    “BYD M6 dan M6 adalah dua objek hukum yang berbeda. Faktanya, BYD COMPANY LIMITED tidak pernah memproduksi atau menggunakan barang dengan merek M6 saja,” demikian bunyi pembelaan BYD dalam sidang.

    Lebih lanjut, BYD menjelaskan bahwa nama ‘BYD M6’ telah digunakan sejak 2011 di negara asalnya, Tiongkok. Penamaan itu diklaim diciptakan sendiri tanpa meniru pihak mana pun.

    Di Indonesia, BYD sudah mengajukan permohonan pendaftaran merek ‘BYD M6’ dengan nomor DID2024122107, yang kini sedang dalam tahap pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

    Majelis hakim menyetujui seluruh bantahan yang diajukan BYD dan menyatakan bahwa “BYD M6” memiliki unsur pembeda yang jelas dari ‘M6’ milik BMW. Terutama karena nama tersebut selalu digunakan bersamaan dengan identitas merek BYD dan digunakan pada produk berbeda-MPV untuk BYD, dan sedan untuk BMW.

    Dengan putusan ini, artinya BYD bisa melanjutkan operasional dan pemasarannya tanpa perlu mengganti nama model ‘BYD M6’. Sebab dalam gugatan sebelumnya, BMW meminta untuk menghentikan seluruh perbuatan dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang mempunyai persamaan merek M6.

    (riar/din)

  • Diduga Jadi Mata-mata, 2 WN China Ditangkap FBI di AS

    Diduga Jadi Mata-mata, 2 WN China Ditangkap FBI di AS

    Jakarta

    FBI menangkap dua warga negara China di Amerika Serikat. Kedua warga tersebut ditangkap atas dugaan melakukan spionase di negeri Paman Sam.

    “Dua warga negara Tiongkok telah ditangkap karena melakukan spionase dan diduga berusaha merekrut anggota Angkatan Laut AS untuk bertugas sebagai aset intelijen,” kata Departemen Kehakiman AS dilansir AFP, Rabu (2/7/2025).

    Kedua warga negara China itu masing-masing bernama Yance Chen (38) dan Liren Lai (39). Keduanya menghadapi dakwaan dengan ancaman 10 tahun penjara.

    “Yuance Chen, 38, dan Liren Lai, 39, menghadapi dakwaan bertindak sebagai agen pemerintah Tiongkok dan hukuman maksimal 10 tahun penjara jika terbukti bersalah,” kata departemen tersebut.

    Chen dan Lai tiba di Amerika Serikat pada April 2025 dengan visa turis. Keduanya ditangkap oleh petugas FBI pada Jumat (27/6).

    Menurut pengaduan pidana, Chen dan Lai melakukan sejumlah kegiatan intelijen di Amerika Serikat atas nama Kementerian Keamanan Negara Tiongkok.

    “Kasus ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan dan agresif pemerintah Tiongkok untuk menyusup ke militer kita dan merusak keamanan nasional kita dari dalam,” kata Jaksa Agung Pamela Bondi dalam sebuah pernyataan.

    Menurut pengaduan pidana, Lai merekrut Chen, seorang penduduk tetap sah Amerika Serikat, untuk bekerja di Kementerian Keamanan Negara pada tahun 2021.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini