Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Biografi Tan Malaka: Bapak Republik, Pahlawan Nasional, & Pemikir Madilog

    Biografi Tan Malaka: Bapak Republik, Pahlawan Nasional, & Pemikir Madilog

    Bisnis.com, JAKARTA – Tan Malaka adalah seorang tokoh revolusioner Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Republik. Tan Malaka juga penulis karya monumental “Madilog”. Lahir di Sumatera Barat pada awal abad ke-20, Tan Malaka memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dari dalam dan luar negeri.

    Tan Malaka begitu penting dalam membentuk arah republik yang merdeka karena pemikiran, perjuangan, dan karya-karyanya. Artikel ini mengupas siapa Tan Malaka, dari latar belakang hingga warisan ideologisnya.

    Biografi Tan Malaka

    Tan Malaka, bernama asli Ibrahim Datuk Tan Malaka, lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga aristokrat Minangkabau dan sejak muda dikenal cerdas serta memiliki semangat belajar tinggi.

    Setelah menempuh pendidikan di Kweekschool Fort de Kock dan Belanda, pemikirannya mulai berkembang ke arah sosialisme dan perlawanan terhadap kolonialisme.

    Kiprahnya tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di panggung internasional, khususnya saat bergabung dengan Komunis Internasional (Comintern) dan aktif di Asia serta Eropa.

    Ia dikenal sebagai penulis karya penting “Madilog” dan otobiografi revolusionernya “Dari Penjara ke Penjara”. Meski wafat secara tragis pada 21 Februari 1949, Tan Malaka baru diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1963.

    Profil Singkat Tan Malaka

    Nama Lengkap: Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka
    Tanggal Lahir: 2 Juni 1897
    Tempat Lahir: Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat
    Tanggal Wafat: 21 Februari 1949
    Julukan: Bapak Republik Indonesia
    Pendidikan: Rijkskweekschool, Haarlem, Belanda
    Status: Pahlawan Nasional (ditetapkan 1963)

    Latar Belakang dan Pendidikan

    Tan Malaka lahir dari keluarga aristokrat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan Islam. Ia menempuh pendidikan awal di Kweekschool Fort de Kock (Bukittinggi) sebelum menerima beasiswa ke Belanda. Di sana, ia belajar di Sekolah Guru Rijkskweekschool di Haarlem.

    Pendidikan di Belanda membuka wawasan Tan Malaka terhadap dunia barat, termasuk ide-ide sosialisme dan perjuangan kelas. Interaksi dengan gerakan buruh dan intelektual kiri di Eropa membentuk dasar pemikiran politiknya. Ia mulai terlibat dalam pergerakan sosial dan menulis gagasan-gagasan pembebasan rakyat Indonesia.

    Transformasi Ideologis dan Aktivisme

    Setelah mengenal sosialisme, Tan Malaka mulai mengkritik sistem kolonial dan feodalisme di tanah air. Ia menjadi aktivis internasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jaringan komunis internasional.

    Kesadarannya tumbuh bahwa revolusi bukan hanya persoalan kemerdekaan dari kolonial, tetapi juga transformasi sosial dan ekonomi. Keterlibatannya dalam pergerakan buruh internasional memperkuat posisinya sebagai aktivis ideologis.

    Ia aktif dalam organisasi-organisasi buruh di Belanda dan kemudian di Asia Tenggara. Pemikiran Tan Malaka mengalami evolusi, dari Marxisme ortodoks ke pendekatan kritis yang kemudian dituangkan dalam “Madilog”.

    Peran Tan Malaka di Comintern dan Pendiri Partai

    Tan Malaka adalah seorang komunis dan pernah menjadi tokoh Partai Komunis Indonesia alias PKI. Pada tahun 1923, Tan Malaka hadir dalam Kongres Komunis Internasional (Comintern) di Moskwa dan aktif di Canton Conference, Tiongkok. Ia berperan sebagai perwakilan dari Asia Tenggara dan memperjuangkan suara Indonesia di forum internasional.

    Tan Malaka pecah kongsi dengan PKI setelah Peristiwa Pemberontakan 1926 yang gagal. Dia dalam banyak referensi sejarah, disebut menentang aksi PKI yang dinilainya terlalu tergesa-gesa.

    Ia kemudian mendirikan Partai Republik Indonesia dan menjadi inisiator Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi yang menolak kompromi politik dengan Belanda. Tan Malaka juga mendirikan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), yang menjadi kendaraan politik untuk perjuangan ideologisnya.

    Madilog dan Autobiografi

    “Madilog” (Materialisme, Dialektika, Logika) ditulis saat pengasingan di Padangpanjang antara 1942–1943. Buku ini adalah sintesis antara pemikiran rasional dan revolusioner untuk membangun kesadaran bangsa Indonesia yang berpikir logis dan kritis.

    Pemikiran Tan Malaka dalam “Madilog” menolak tahayul dan fatalisme. Ia menyerukan agar rakyat berpikir rasional, ilmiah, dan progresif.

    Autobiografi “Dari Penjara ke Penjara” (From Jail to Jail) ditulis sebagai rekaman perjalanan hidup, pengasingan, dan perjuangannya di berbagai negara. Buku ini menjadi sumber primer untuk memahami karakter, strategi, dan filsafat hidup Tan Malaka.

    Konflik Politik dan Pengasingan

    Tan Malaka kerap berselisih dengan tokoh-tokoh nasional seperti Sukarno, Sjahrir, dan PKI karena perbedaan strategi revolusi. Ia menolak perjanjian-perjanjian dengan Belanda dan menentang politik diplomasi yang dianggapnya melemahkan perjuangan rakyat.

    Konflik ini membuatnya berada dalam posisi terasing dalam politik nasional. Ia beberapa kali ditahan, diasingkan ke berbagai negara, dan hidup dalam penyamaran. Namun, ia tetap menulis dan menyebarkan ide-idenya secara luas.

    Wafatnya Tan Malaka

    Tan Malaka ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan TNI di Kediri, Jawa Timur, pada 21 Februari 1949, dalam suasana revolusi fisik. Eksekusinya hingga kini masih menjadi kontroversi sejarah.

    Pada tahun 1963, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional. Namanya mulai dikenal luas kembali di kalangan akademisi dan aktivis muda sebagai simbol pemikir merdeka dan revolusioner.

    Fakta Unik Tan Malaka

    Memiliki lebih dari 20 nama samaran untuk menghindari deteksi kolonial dan lawan politik.
    Pemikiran Tan Malaka memengaruhi gerakan kiri di Asia Tenggara.
    Ia disebut sebagai salah satu pemikir revolusioner paling orisinal dari Asia oleh sejarawan internasional.

    Kutipan Tan Malaka

    “Kita tidak bisa mendirikan Indonesia merdeka dengan kebodohan dan ketakutan.”
    “Orang yang tidak berani berpikir tidak akan pernah bisa berpikir merdeka.”

    FAQ

    Siapa Tan Malaka? Seorang revolusioner Indonesia, penulis Madilog, dan Pahlawan Nasional.
    Apa saja karya utama Tan Malaka? Madilog dan Dari Penjara ke Penjara.
    Apa kontribusinya bagi Indonesia? Memperjuangkan kemerdekaan dan membangun fondasi ideologis rakyat berpikir kritis.
    Bagaimana Tan Malaka wafat? Dieksekusi di Kediri oleh TNI pada 1949.

    Tan Malaka bukan hanya tokoh sejarah, melainkan simbol perjuangan intelektual dan ideologis bangsa. Pemikirannya tentang pendidikan, kemerdekaan sejati, dan kesetaraan sosial masih sangat relevan untuk generasi muda Indonesia hari ini.

    Referensi Resmi:

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Riset Global Tunjukkan Risiko Paparan BPA pada Galon Guna Ulang

    Riset Global Tunjukkan Risiko Paparan BPA pada Galon Guna Ulang

    Jakarta: Sejumlah penelitian global menunjukkan paparan Bisphenol A (BPA), bahan kimia pembentuk plastik keras seperti galon guna ulang dengan bahan polikarbonat dapat menimbulkan risiko kesehatan. 

    BPA yang kerap ditemukan dalam kemasan pangan, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, obesitas, gangguan reproduksi, hingga kelainan neurobehavioral.

    Penelitian dari Harvard College (2009) mencatat bahwa hanya dalam satu minggu penggunaan kemasan plastik polikarbonat, kadar BPA dalam urin meningkat hingga 69%.

    Riset serupa di Kenya pada 2024 menemukan bahwa seluruh sampel kemasan plastik polikarbonat, baik baru maupun bekas, meluruhkan BPA melebihi batas asupan harian yang dapat ditoleransi (TDI) sebesar 4 μg/kg berat badan per hari, yang ditetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) pada 2023.

    BPA dikenal sebagai endocrine disruptor, yaitu senyawa yang meniru hormon estrogen dalam tubuh manusia. Paparan jangka panjang yang bersifat akumulatif membuat efeknya kerap luput dari perhatian konsumen. 

    Menyikapi hasil riset terbaru, EFSA  menurunkan ambang batas TDI BPA secara drastis pada April 2023 menjadi 0,2 ng/kg berat badan. Angka ini 20.000 kali lebih rendah dari standar sebelumnya pada 2015.

    Perubahan ini mendorong langkah regulasi yang lebih ketat. Pada 19 Desember 2024, Komisi Eropa secara resmi melarang total penggunaan BPA dalam semua bahan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Swedia, dan Tiongkok juga telah menerapkan larangan serupa.

    Baca juga: Penyebab, Bahaya, dan Cara Membersihkan Galon Air Minum Berlumut

    Di Indonesia, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melakukan investigasi lapangan akhir 2024. Temuannya, hampir 40% galon guna ulang yang beredar telah melewati batas usia aman. 
    Sebagian galon bahkan telah digunakan 2-4 tahun. Ini jauh di atas rekomendasi aman dari pakar polimer Universitas Indonesia, Prof. Mochamad Chalid, yakni satu tahun atau maksimal 40 kali isi ulang.

    “Ganula itu seharusnya sudah ditarik dari peredaran karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan,” kata Ketua KKI, David Tobing. “Semakin tua usia pakai galon guna ulang, semakin banyak BPA yang bisa luruh ke dalam air minum,” tambahnya.

    Sementara itu, BPOM juga mencatat hasil serupa. Dalam uji post-market Januari 2022, ditemukan 33% sampel dari distribusi dan 24% dari produksi menunjukkan migrasi BPA yang mendekati ambang bahaya. Kelompok rentan seperti bayi 6–11 bulan dan anak 1–3 tahun masing-masing berisiko 2,4 kali dan 2,12 kali lebih tinggi terpapar BPA dibanding orang dewasa.

    Menanggapi temuan ini, BPOM mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan label peringatan “Berpotensi Mengandung BPA” pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. 
    Meski menghadapi penolakan industri, aturan ini diberi masa transisi hingga 2028. Namun, David Tobing mendesak agar penerapan label dipercepat dan regulasi batas usia pakai galon segera diberlakukan demi perlindungan konsumen.

    Jakarta: Sejumlah penelitian global menunjukkan paparan Bisphenol A (BPA), bahan kimia pembentuk plastik keras seperti galon guna ulang dengan bahan polikarbonat dapat menimbulkan risiko kesehatan. 
     
    BPA yang kerap ditemukan dalam kemasan pangan, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, obesitas, gangguan reproduksi, hingga kelainan neurobehavioral.
     
    Penelitian dari Harvard College (2009) mencatat bahwa hanya dalam satu minggu penggunaan kemasan plastik polikarbonat, kadar BPA dalam urin meningkat hingga 69%.

    Riset serupa di Kenya pada 2024 menemukan bahwa seluruh sampel kemasan plastik polikarbonat, baik baru maupun bekas, meluruhkan BPA melebihi batas asupan harian yang dapat ditoleransi (TDI) sebesar 4 μg/kg berat badan per hari, yang ditetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) pada 2023.
     
    BPA dikenal sebagai endocrine disruptor, yaitu senyawa yang meniru hormon estrogen dalam tubuh manusia. Paparan jangka panjang yang bersifat akumulatif membuat efeknya kerap luput dari perhatian konsumen. 
     
    Menyikapi hasil riset terbaru, EFSA  menurunkan ambang batas TDI BPA secara drastis pada April 2023 menjadi 0,2 ng/kg berat badan. Angka ini 20.000 kali lebih rendah dari standar sebelumnya pada 2015.
     
    Perubahan ini mendorong langkah regulasi yang lebih ketat. Pada 19 Desember 2024, Komisi Eropa secara resmi melarang total penggunaan BPA dalam semua bahan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Swedia, dan Tiongkok juga telah menerapkan larangan serupa.
     
    Baca juga: Penyebab, Bahaya, dan Cara Membersihkan Galon Air Minum Berlumut
     
    Di Indonesia, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melakukan investigasi lapangan akhir 2024. Temuannya, hampir 40% galon guna ulang yang beredar telah melewati batas usia aman. 
    Sebagian galon bahkan telah digunakan 2-4 tahun. Ini jauh di atas rekomendasi aman dari pakar polimer Universitas Indonesia, Prof. Mochamad Chalid, yakni satu tahun atau maksimal 40 kali isi ulang.
     
    “Ganula itu seharusnya sudah ditarik dari peredaran karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan,” kata Ketua KKI, David Tobing. “Semakin tua usia pakai galon guna ulang, semakin banyak BPA yang bisa luruh ke dalam air minum,” tambahnya.
     
    Sementara itu, BPOM juga mencatat hasil serupa. Dalam uji post-market Januari 2022, ditemukan 33% sampel dari distribusi dan 24% dari produksi menunjukkan migrasi BPA yang mendekati ambang bahaya. Kelompok rentan seperti bayi 6–11 bulan dan anak 1–3 tahun masing-masing berisiko 2,4 kali dan 2,12 kali lebih tinggi terpapar BPA dibanding orang dewasa.
     
    Menanggapi temuan ini, BPOM mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan label peringatan “Berpotensi Mengandung BPA” pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. 
    Meski menghadapi penolakan industri, aturan ini diberi masa transisi hingga 2028. Namun, David Tobing mendesak agar penerapan label dipercepat dan regulasi batas usia pakai galon segera diberlakukan demi perlindungan konsumen.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Australia Gelar Latihan Perang Terbesar

    Australia Gelar Latihan Perang Terbesar

    Jakarta –

    Latihan militer terbesar dalam sejarah Australia resmi dimulai pada hari Minggu (13/6), dan diperkirakan akan kembali dibayangi kapal mata-mata Cina.

    Latihan bernama Talisman Sabre itu pertama kali dilaksanakan pada 2005 sebagai latihan bersama dua tahunan antara Amerika Serikat dan Australia. Tahun ini, lebih dari 35.000 personel militer dari 19 negara akan ambil bagian dalam latihan selama tiga pekan, demikian disampaikan Departemen Pertahanan Australia pada Minggu (13/6).

    Negara yang turut mengirimkan militernya antara lain mencakup Kanada, Fiji, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Papua Nugini, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Tonga, dan Inggris

    Sedangkan Malaysia dan Vietnam turut hadir sebagai pengamat.

    Latihan juga akan digelar di perairan Papua Nugini yang menandai pertama kalinya aktivitas Talisman Sabre berlangsung di luar wilayah Australia.

    Aksi spionase Tiongkok

    Menteri Industri Pertahanan Australia, Pat Conroy, mengatakan bahwa kapal pengintai Cina telah memantau latihan laut di lepas pantai Australia dalam empat pelaksanaan Talisman Sabre sebelumnya, dan diperkirakan akan kembali melakukan pengawasan pada latihan kali ini.

    “Militer Cina telah mengamati latihan ini sejak 2017. Akan sangat tidak biasa jika mereka tidak mengamatinya kali ini,” ujar Conroy kepada Australian Broadcasting Corporation.

    Conroy menyebutkan bahwa hingga hari Minggu, belum ada tanda-tanda adanya kapal Tiongkok yang membayangi armada latihan.

    Latihan resmi dimulai pada Minggu dengan sebuah upacara di Sydney yang dihadiri oleh Wakil Komandan Jenderal Angkatan Darat Pasifik AS Letnan Jenderal J.B. Vowell serta Kepala Operasi Gabungan Angkatan Bersenjata Australia Laksamana Madya Justin Jones.

    Albanese melawat ke Cina

    Latihan Talisman Sabre dimulai sehari setelah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memulai kunjungan selama enam hari ke Cina. Dia dijadwalkan bertemu Presiden Xi Jinping untuk keempat kalinya secara langsung di Beijing pada Selasa (15/6).

    Albanese mengatakan kegiatan spionase oleh Cina terhadap Talisman Sabre tidak akan menjadi topik pembahasan dengan Xi.

    “Bukanlah hal yang luar biasa. Itu sudah terjadi sebelumnya dan saya akan terus menyuarakan kepentingan nasional Australia, seperti yang selalu saya lakukan,” ujar Albanese kepada wartawan di Shanghai pada Senin.

    Albanese juga menekankan bahwa meskipun dia telah lima kali mengunjungi Amerika Serikat sebagai perdana menteri, baru dua kali dia melawat ke Beijing.

    Dia banyak dikritik di dalam negeri karena dianggap gagal mengatur pertemuan langsung dengan Presiden AS Donald Trump.

    “Saya menantikan keterlibatan yang konstruktif dengan Presiden Trump. Kami telah melakukan tiga percakapan telepon yang konstruktif,” kata Albanese.

    Kembali mesra usai kisruh kapal selam

    Australia semakin menggantungkan keamanan kepada AS, terutama sejak membatalkan pembelian kapal selam dari Prancis dan sebaliknya memilih kapal selam bertenaga nuklir melalui pakta trilateral AUKUS bersama Amerika Serikat dan Inggris.

    Polemik tersebut membuat Paris meradang, dan akibatnya, relasi antara kedua negara pun merenggang.

    Namun sejak terpilihnya Perdana Menteri Anthony Albanese pada pemilu 2022, hubungan pertahanan antara Australia dan Prancis mengalami “awal yang baru,” ujar Duta Besar Prancis Pierre-Andre Imbert, Sabtu (13/6).

    “Saat ini, pilar pertama kerja sama kami adalah pertahanan dan keamanan, jadi kami memiliki tingkat kerja sama yang sangat baik,” kata sang duta besar kepada AFP saat pasukan Prancis turut ambil bagian dalam latihan Talisman Sabre.

    Perkara bagi Canberra, ketika seorang pejabat pertahanan AS bulan lalu mengungkapkan bahwa kesepakatan AUKUS tengah ditinjau ulang guna memastikan kesesuaiannya dengan “agenda America First dari Presiden” dan untuk menilai kemampuan industri pertahanan AS “memenuhi kebutuhan kami.”

    Dalam kerangka AUKUS, Australia direncanakan akan mengakuisisi sedikitnya tiga kapal selam kelas Virginia dari Amerika Serikat dalam 15 tahun ke depan, sebelum akhirnya memproduksi kapal selamnya sendiri.

    Saat ini, Angkatan Laut AS memiliki 24 kapal selam kelas Virginia, tetapi galangan kapal AS tengah kesulitan memenuhi target produksi dua kapal baru per tahun.

    Ketika ditanya apakah Prancis akan mempertimbangkan untuk kembali membuka pembicaraan terkait kapal selam dengan Australia jika kesepakatan AUKUS dibatalkan akibat hasil tinjauan tersebut, duta besar Prancis enggan berspekulasi.

    “Saya kira itu lebih merupakan isu bagi Australia untuk saat ini. Dan tentu saja, kami selalu berdiskusi dengan sahabat kami di Australia,” ujarnya.

    “Tetapi untuk saat ini, mereka telah memilih AUKUS,” lanjutnya. “Jika itu berubah dan mereka meminta kerja sama, kita akan lihat nanti.”

    Editor: Hendra Pasuhuk

    Lihat juga Video ‘Backpacker Jerman Selamat Setelah 2 Minggu Hilang di Alam Australia’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Riset Ilmiah Global Buktikan Bahaya BPA pada Galon Guna Ulang, Hanya Satu Minggu Kadar BPA dalam Urin Meningkat 69 Persen

    Riset Ilmiah Global Buktikan Bahaya BPA pada Galon Guna Ulang, Hanya Satu Minggu Kadar BPA dalam Urin Meningkat 69 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan riset ilmiah dari berbagai negara secara konsisten menunjukkan bahaya Bisphenol A (BPA) berpotensi mengganggu sistem hormon manusia. BPA merupakan bahan kimia pembentuk plastik keras seperti galon guna ulang atau ganula dengan bahan polikarbonat.

    BPA berbahaya pada sistem hormon manusia karena kerap ditemukan dalam kemasan pangan, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang. Keberadaan BPA ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, obesitas, gangguan reproduksi, hingga kelainan neurobehavioral.

    Penelitian dari Harvard College (2009) mencatat bahwa hanya dalam satu minggu penggunaan kemasan plastik polikarbonat, kadar BPA dalam urin meningkat hingga 69%. Riset serupa di Kenya pada 2024 menemukan bahwa seluruh sampel kemasan plastik polikarbonat, baik baru maupun bekas, meluruhkan BPA melebihi batas asupan harian yang dapat ditoleransi (TDI) sebesar 4 μg/kg berat badan per hari, yang ditetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) pada 2023.

    BPA dikenal sebagai endocrine disruptor, yaitu senyawa yang meniru hormon estrogen dalam tubuh manusia. Paparan jangka panjang yang bersifat akumulatif membuat efeknya kerap luput dari perhatian konsumen.

    Menyikapi hasil riset terbaru, EFSA menurunkan ambang batas TDI BPA secara drastis pada April 2023 menjadi 0,2 ng/kg berat badan—angka ini 20.000 kali lebih rendah dari standar sebelumnya pada 2015.

    Perubahan ini mendorong langkah regulasi yang lebih ketat. Pada 19 Desember 2024, Komisi Eropa secara resmi melarang total penggunaan BPA dalam semua bahan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Swedia, dan Tiongkok juga telah menerapkan larangan serupa.

  • Anies Ungkit Presiden RI Absen Forum PBB Dijawab Pro Jokowi

    Anies Ungkit Presiden RI Absen Forum PBB Dijawab Pro Jokowi

    Jakarta –

    Anies Baswedan mengungkit presiden Indonesia absen bertahun-tahun di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan Anies itu pun dijawab relawan Pro Jokowi (Projo).

    Dirangkum detikcom, Minggu (13/7/2025), mulanya, Anies mengatakan Indonesia harus berperan aktif di kancah internasional. Mantan Gubernur Jakarta itu lalu menyinggung bertahun-tahun kepala negara absen di forum PBB.

    “Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak Ibu sekalian bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” kata Anies saat berpidato dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat, di Jakarta Pusat.

    Anies menilai sikap pasif di dunia internasional dapat merugikan Indonesia sebagai negara yang besar. Dia menganalogikan hal itu seperti orang yang memiliki rumah besar di kampung, tapi tidak ikut rapat RT.

    “Kalau kita tidak aktif di dunia internasional. Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor 4 terbesar. Ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Anies menuturkan Indonesia punya posisi penting di Asia Tenggara.

    “Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan ini semua wilayah yang suasananya tegang bukan yang suasananya teduh. Tak terbayangkan utara dan selatan. Antara Korea Selatan dan selatan tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang,” sebutnya.

    “Wilayah yang ini (ASEAN) teduh. Dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi, kita kalau melihat ini. Inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia,” tambahnya.

    Projo Balas Anies

    Foto: Freddy Damanik (Dok Istimewa).

    Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, meminta Anies Baswedan untuk melihat data sebelum berpidato terkait pemimpin RI yang bertahun-tahun absen di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Damanik menyebut jika hal itu dituduhkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), maka tak benar adanya.

    Damanik tak menjabarkan secara rinci kehadiran Jokowi di forum PBB, tetapi ia menyertakan sejumlah pertemuan internasional yang dihadiri oleh Jokowi saat memimpin RI. Ia menyinggung peran Indonesia dalam KTT ASEAN, G20 hingga APEC.

    “Kalau di forum PBB saya lupa persisnya, ya. Tapi kalau forum-forum internasional, Pak Jokowi selalu aktif kok hadir KTT ASEAN, G20, G7, APEC, OKI ya. Terus saya baca tadi, di situ Mas Anies ngomong aktif misalnya dalam bicara tentang lingkungan, aktif kok Pak Presiden Jokowi itu,” kata Damanik dihubungi, Minggu (13/7).

    Damanik menyinggung keikutsertaan RI di COVAX AMC (Advance Market Commitment). Ia menyebut Presiden Jokowi bahkan menjadi co-host di pertemuan itu.

    “Ada waktu itu dia World Climate Action Summit, Ada KTT COP kemudian ada juga KTT Asia Zero Emission Community. Banyak lah yang ini-ini paling spektakuler Indonesia itu apa namanya, itu loh namanya COVAX AMC yang Indonesia Pak Presiden Jokowi sebagai co-host di situ,” ujar Freddy Damanik.

    “Jadi yang meng-create penyaluran vaksin secara gratis kepada 90 negara pendapatan menengah ke bawah itu. Nah itu Indonesia, Pak Jokowi yang mimpin itu,” tambahnya.

    Ia mengatakan Presiden ke-7 RI aktif dalam forum internasional. Damanik bahkan menyebut hampir seluruh pemimpin di dunia ditemui oleh Jokowi pada hubungan bilateral.

    “Tapi untuk PBB memang, aku lupa persis. Tapi, kalau forum internasional secara keseluruhan banyak sekali lah, kalau Pak Anies mau melihat datanya, aktif sekali ya. Termasuk yang itu loh, yang Ukraine-Rusia itu aktif mendamaikan, forum OKI juga,” ujar Damanik.

    “Apalagi pertemuan bilateral kayaknya hampir semua presiden di dunia ini ditemuin sama Pak Jokowi Amerika, Perdana Menteri China, Tiongkok, Perdana Menteri Jepang, Singapura, Perdana Menteri Norwegia, Belanda, Uni Eropa, Emirat Arab banyak sekali lah,” sambungnya.

    Ia pun meminta Anies melihat data sebelum berpidato di depan publik. Ia menyebut jika pernyataan Anies ditujukan kepada Jokowi, maka tak benar tuduhannya.

    “Jadi mungkin sebelum berpidato itu, Anies tidak melihat data kali. Jangan asal sebut, lihat data dulu, cari data dulu, banyak kok baik di Google maupun di web-web Kementerian Luar Negeri pasti banyak itu data Pak Jokowi,” tutur Damanik.

    “Kalaupun itu Pak Jokowi yang disebut ya, kalau Pak Jokowi yang disebut, dia (Anies) kan nggak nyebut nama ya, kalau yang dituduhkan itu Pak Jokowi itu nggak benar bahwa selama kepemimpinan Pak Jokowi peran Indonesia di dunia internasional itu tidak menurun,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Taiwan Pamer Roket HIMARS Buatan AS, Kirim Sinyal Tegas ke China

    Taiwan Pamer Roket HIMARS Buatan AS, Kirim Sinyal Tegas ke China

    Amerika Serikat adalah pemasok senjata terpenting Taiwan, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Taiwan telah menghadapi tekanan militer yang meningkat dari Tiongkok , termasuk beberapa putaran latihan perang, karena Beijing berusaha menegaskan klaim kedaulatannya atas pulau tersebut.. REUTERS/Ann Wang

  • Australia Tuduh China Bakal Matai-matai Latihan Militernya dengan AS

    Australia Tuduh China Bakal Matai-matai Latihan Militernya dengan AS

    Jakarta – Pemerintah Australia memperkirakan China akan memata-matai latihan militer besar yang sedang dilakukannya dengan Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Hal itu juga sekaligus menambah tuduhan-yang dikecam oleh Beijing sebagai ‘narasi palsu’-bahwa Tiongkok ingin membangun pangkalan militer di Pasifik Selatan.

    Pernyataan itu disampaikan seorang Menteri Industri Pertahanan dan Urusan Kepulauan Pasifik Australia Pat Conroy saat Perdana Menteri Anthony Albanese melakukan kunjungan selama enam hari ke China untuk memperkuat hubungan dagang yang baru saja diperbaiki.

    “Militer Tiongkok telah mengamati latihan-latihan ini sejak 2017 dan akan sangat tidak biasa jika mereka tidak melakukannya kali ini,” kata Pat Conroy, dilansir AFP, Minggu (13/7/2025).

    Diketahui, lebih dari 30.000 personel militer dari 19 negara akan bergabung dalam latihan tahunan Talisman Sabre mulai hari ini di seluruh Australia dan Papua Nugini. Conroy mengatakan pihaknya akan memantau keberadaan dan aktivitas China terkait hal itu.

    “Kami tentu akan mengamati aktivitas mereka dan memantau keberadaan mereka di sekitar Australia,” katanya kepada lembaga penyiaran publik Australia, ABC.

    “Orang-orang mengamati latihan-latihan ini untuk mengumpulkan informasi intelijen seputar prosedur, spektrum elektronik, dan penggunaan komunikasi, dan kami akan menyesuaikannya agar dapat mengelola kebocoran tersebut,” sambungnya.

    Kawasan Pasifik Selatan yang strategis ini berada di pusat perebutan pengaruh diplomatik yang mengadu China dengan para pesaing Baratnya.

    “Kita melihat dalam portofolio saya di Pasifik, China berusaha mengamankan pangkalan militer di kawasan ini,” kata Conroy, yang sebelumnya telah membuat penilaian yang sama.

    Diketahui Tiongkok menandatangani pakta keamanan rahasia dengan negara Pasifik, Kepulauan Solomon, pada tahun 2022.

    Meskipun detailnya belum pernah dipublikasikan, Amerika Serikat dan sekutu dekatnya, Australia, khawatir hal itu mungkin merupakan awal dari semacam pangkalan permanen Tiongkok.

    Australia menginginkan “kawasan yang seimbang di mana tidak ada yang didominasi dan tidak ada yang mendominasi”, kata Conroy.

    Kedutaan Besar China di Fiji bulan ini menegaskan klaim bahwa mereka ingin mendirikan pangkalan militer di wilayah tersebut adalah “narasi palsu” yang didorong oleh “motif tersembunyi”.

    Tonton juga video “Momen Pertemuan Prabowo-PM Australia Setelah Konferensi PUIC ke-19” di sini:

    (yld/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anies Singgung Presiden RI Kerap Absen di Pertemuan PBB, Selalu Diwakili Menlu

    Anies Singgung Presiden RI Kerap Absen di Pertemuan PBB, Selalu Diwakili Menlu

    GELORA.CO  – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung, selama bertahun-tahun Presiden Indonesia kerap absen dalam pertemuan-pertemuan penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden sering diwakili Menteri Luar Negeri.

    “Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” kata Anies dalam pidatonya di Rapimnas I Gerakan Rakyat di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2025).

    Dia menilai, sikap pasif kepala negara di kancah internasional dapat merugikan posisi strategis Indonesia sebagai negara besar di kawasan ASEAN dan dunia.

    “Kalau kita tidak aktif di dunia internasional. Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor 4 terbesar. Ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuma kita bayar iuran jalan terus,” kelakarnya.

    Anies menegaskan, Indonesia memiliki posisi strategis di ASEAN yang relatif stabil dibanding kawasan Asia Timur dan Selatan yang kerap diwarnai ketegangan geopolitik.

    “Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, ini semua wilayah yang suasananya tegang bukan yang suasananya teduh,” ucapnya.

    Menurut Anies, Indonesia memiliki peran besar dalam menjaga keteduhan di kawasan. Dia juga menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan dalam negeri sebagai prasyarat untuk tampil di kancah global.

    “Ketika kita mengatakan kepada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. Eh, you sudah beres dulu soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan kepada dunia, bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah. Mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga,” katanya

  • Fadli Zon Kunjungi Museum Nasional Tiongkok, Serahkan Keris sebagai Simbol Diplomasi Budaya – Page 3

    Fadli Zon Kunjungi Museum Nasional Tiongkok, Serahkan Keris sebagai Simbol Diplomasi Budaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, melakukan kunjungan ke Museum Nasional Tiongkok (National Museum of China/NMC) di Beijing. Kunjungan ini dalam rangka mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Tiongkok.

    Kunjungan ini diawali dengan pertemuan dengan Wakil Direktur Museum Nasional Tiongkok, Chang Weiming, serta penyerahan simbolik keris, warisan budaya Indonesia yang telah diinskripsi UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda sejak 25 November 2005.

    Dalam pertemuan ini, Menteri Fadli Zon menegaskan pentingnya diplomasi budaya dalam membangun hubungan antarbangsa.

    “Penyerahan keris ini adalah jembatan persahabatan antara dua peradaban besar dan tua di dunia yakni Tiongkok dan Indonesia,” ujar Fadli Zon dalam keterangan yang diterima pada Minggu (13/7/2025).

    Museum Nasional Tiongkok menyimpan lebih dari 1,4 juta koleksi, mencakup artefak kuno dan modern, keramik, manuskrip, dan berbagai karya seni klasik. Di antaranya, terdapat lebih dari 815.000 artefak budaya kuno, 340.000 artefak budaya modern, dan hampir 6.000 benda budaya Tingkat Satu (Grade One cultural relics).

    Museum ini dikenal dengan pameran permanennya seperti “Ancient China”, “The Road of Rejuvenation”, dan “The Road of Rejuvenation: New Era”, yang menampilkan sejarah panjang peradaban Tiongkok dari zaman prasejarah hingga era modern.

    Koleksi museum mencakup berbagai dinasti penting seperti Shang, Zhou, Qin, Han, Tang, hingga Qing, serta menampilkan kekayaan warisan budaya Tiongkok seperti perunggu kuno, keramik, batu giok, tekstil, dan lainnya.

  • Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia

    Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia

    Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur DKI
    Jakarta
    ,
    Anies Baswedan
    , menyampaikan pandangannya mengenai posisi strategis Indonesia dan peran penting Jakarta dalam konstelasi kawasan dan global.
    Menurut Anies, Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota negara, tetapi juga sebagai pusat diplomasi kawasan Asia Tenggara.
    “Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah Ibu Kota
    ASEAN
    ,” kata Anies dalam pidato di rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I
    Gerakan Rakyat
    , Minggu (13/7/2025).
    Anies menuturkan, penegasan peran Jakarta sebagai pusat kawasan bukan hanya simbolik, melainkan refleksi dari posisi Indonesia yang krusial dalam menjaga stabilitas dan kolaborasi di Asia Tenggara.
    Ia kemudian bercerita ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Saat itu bertepatan pula dengan pembangunan moda raya terpadu (MRT).
    Anies mengaku sengaja meminta salah satu nama stasiun MRT di Jakarta, yang berdekatan dengan Kantor ASEAN, diberi nama Stasiun “ASEAN”.
    “Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN,” ungkap Anies.
    “Supaya setiap hari mengingatkan penggunanya. Bahwa Jakarta itu bukan hanya Ibu Kota Indonesia. Tapi Jakarta juga Ibu Kota ASEAN,” tambah dia.
    Ia mengingatkan bahwa para diplomat asing di Jakarta memiliki dua penugasan, yaitu sebagai duta besar untuk Indonesia dan juga untuk ASEAN.
    Begitu pula di luar negeri, kantor-kantor diplomatik Indonesia mengibarkan dua bendera, yaitu Merah Putih dan bendera ASEAN.
    Dalam paparannya bertema geopolitik dan masa depan Indonesia, Anies memaparkan potensi kawasan Asia Tenggara sebagai zona damai di tengah ketegangan geopolitik yang melanda Asia Timur dan Asia Selatan.
    “Di timur ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, semua tegang. Di selatan ada India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, juga tegang. Tapi di antara itu semua, Asia Tenggara adalah wilayah yang teduh. Dan Indonesia harus menjaga keteduhan itu,” kata eks calon presiden pada Pilpres 2024 itu.
    Menurut Anies, peran damai tersebut telah dimulai sejak sebelum berdirinya ASEAN, yaitu pada pertemuan para Menteri Pendidikan Asia Tenggara pada tahun 1965.
    Anies menegaskan, untuk bisa memainkan peran strategis di dunia, Indonesia terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan-persoalan domestiknya.
    “PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional. Dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional. Kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.