kab/kota: Tiongkok

Jakarta –

Sudah hampir satu tahun sejak Danantara dibentuk sebagai superholding BUMN yang mengonsolidasikan lebih dari 14.000 triliun rupiah aset strategis negara.

Sejak awal, ia memantik perdebatan tajam: apakah ini terobosan besar menuju kemandirian ekonomi, atau langkah yang justru menimbulkan kecemasan baru tentang dominasi negara di pasar?

Perdebatan itu wajar, terutama ketika sebuah institusi baru muncul dengan kekuatan modal yang sangat besar, mandat yang luas, dan implikasi jangka panjang yang belum sepenuhnya terbaca.

Namun, inti pertanyaan sesungguhnya lebih dalam. Apa sebenarnya yang hendak dipecahkan oleh Danantara? Dan apa yang menjadikan kehadirannya berbeda dari kebijakan-kebijakan ekonomi negara sebelumnya?

Bergerak dari Model Regulator ke Model Investor Negara

Selama beberapa dekade, negara hadir terutama sebagai regulator dan fasilitator pasar. Peran itu berjalan berdampingan dengan kenyataan bahwa penguasaan aset strategis tersebar di puluhan BUMN yang beroperasi sendiri tanpa koordinasi yang kuat.

Fragmentasi ini menciptakan berbagai persoalan klasik yang terus berulang, mulai dari lemahnya daya saing global, tumpang tindih program, hingga inefisiensi struktural yang menghambat industrialisasi.

Di tengah lanskap ekonomi global yang hari ini semakin keras dengan fragmentasi rantai pasok, perebutan energi, persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta arus modal yang bergerak begitu cepat, Indonesia membutuhkan arsitektur baru agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga aktor yang diperhitungkan.

Di sinilah novelty pertama Danantara tampak dengan jelas. Untuk pertama kalinya Indonesia bergerak keluar dari pola lama negara sebagai regulator pasif menuju model baru negara sebagai investor aktif yang mengelola portofolio strategis secara terintegrasi.

Langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara yang lebih dahulu mengembangkan model serupa seperti Tiongkok, Singapura, Uni Emirat Arab, atau Norwegia.

Danantara tidak hanya menyatukan kepemilikan negara atas bank besar, perusahaan energi, telekomunikasi, dan mineral strategis. Lebih dari itu, ia menciptakan satu entitas yang memiliki kemampuan merancang strategi investasi lintas sektor, mengambil risiko jangka panjang, dan menata ulang struktur ekonomi nasional dengan visi yang lebih menyeluruh.

Kemampuan seperti ini tidak mungkin muncul dari kementerian atau BUMN yang bekerja sendiri. Setiap institusi punya batasan birokratis, orientasi jangka pendek, dan struktur keuangan yang tidak selalu mampu menanggung risiko besar.

Danantara hadir untuk mengisi ruang itu, membawa cara kerja baru yang memungkinkan negara melakukan koordinasi investasi secara terpadu dan terarah.

Transformasi ini menjadi lebih relevan ketika kita melihat keterbatasan instrumen pembangunan tradisional. APBN sudah berada pada batas kemampuan optimalnya dalam membiayai agenda transformasi besar seperti hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, dan ketahanan energi.

Pada saat yang sama, jumlah uang beredar nasional telah mencapai hampir sepuluh ribu triliun rupiah, angka yang menunjukkan besarnya potensi modal domestik yang selama ini bekerja tanpa arah strategis negara.

Dalam kondisi seperti itu, negara membutuhkan mekanisme untuk masuk ke pasar modal domestik maupun global tidak sebagai pemungut pajak atau pembuat regulasi semata, tetapi sebagai pemain yang mampu menggerakkan investasi.

Danantara adalah mekanisme baru itu. Ia memberi negara kesempatan untuk membiayai agenda industrialisasi dan pembangunan jangka panjang tanpa membebani fiskal secara langsung.

Dengan struktur yang lebih fleksibel dan kemampuan memobilisasi modal melalui skema investasi, Danantara menjembatani kebutuhan antara pembangunan yang semakin kompleks dan kapasitas fiskal yang tidak dapat terus diperluas tanpa batas.

Dengan demikian, kehadiran Danantara bukan hanya soal konsolidasi kelembagaan, tetapi merupakan desain ulang peran negara dalam ekonomi. Ia menggeser paradigma pembangunan dari pembelanjaan berbasis anggaran menuju investasi berbasis kekuatan portofolio nasional.

Dan inilah yang menjadi titik pembeda paling penting sekaligus keunikan dari Danantara dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia.

Menjawab Tantangan Klasik

Studi-studi makroekonomi selama beberapa dekade terakhir menunjukkan satu pola yang berulang pada banyak negara berkembang. Modal domestik sebenarnya tersedia, kadang bahkan sangat besar, tetapi sulit diubah menjadi investasi yang benar-benar produktif.

Situasi ini bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan oleh berbagai hambatan klasik yang terus membayangi. Kapasitas perencanaan proyek sering lemah, koordinasi antar kementerian berjalan lambat dan tidak sinkron, mekanisme pengadaan tidak seragam, dan proses politik kerap masuk terlalu jauh sehingga keputusan ekonomi tidak lagi rasional.

Dari kombinasi persoalan itu lahirlah apa yang disebut banyak ahli sebagai public investment paradox, ketika anggaran pembangunan meningkat tetapi kualitas proyek justru stagnan atau bahkan menurun.

Dalam konteks inilah novelty kedua Danantara menjadi relevan. Dengan struktur yang berorientasi pada prinsip investasi pasar dan bukan mekanisme birokrasi, Danantara mencoba keluar dari perangkap pengeluaran publik tradisional yang selama ini sulit dibenahi.

Keputusan investasi dirancang berada di tangan dewan independen dan para profesional keuangan yang memiliki perspektif jangka panjang, bukan pejabat yang terikat siklus anggaran tahunan atau tekanan politik harian.

Dengan kata lain, Danantara berusaha memutus mata rantai antara keputusan penanaman modal dan intervensi birokratis yang selama ini sering menjadi sumber pemborosan dan inefisiensi.

Literatur internasional memang mencatat bahwa sovereign wealth fund domestik seringkali menghadapi risiko besar, terutama risiko elite capture dan campur tangan politik yang menyusup ke dalam keputusan investasi.

Namun, desain Danantara mencoba menjawab tantangan tersebut melalui struktur tata kelola yang menggabungkan beberapa praktik terbaik internasional. Salah satunya adalah mekanisme investasi bersama dengan investor global untuk memastikan validasi pasar yang obyektif terhadap setiap keputusan.

Porsi instrumen syariah yang masih di bawah lima persen dalam portofolio Danantara menunjukkan adanya ruang besar yang belum tergarap. Kondisi ini membuka peluang untuk memperluas peran instrumen syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dengan kemampuan menghimpun modal dan menyalurkannya ke sektor prioritas seperti pangan halal, energi hijau, logistik halal, kawasan industri syariah, serta pembiayaan UMKM produktif. Danantara berpotensi mengoreksi ketimpangan antara besarnya potensi pasar halal Indonesia dan kapasitas produksinya yang masih terbatas.

Sinergi kedua agenda ini membuka ruang transformasi yang lebih terarah. Reindustrialisasi membutuhkan pembiayaan yang stabil dan jangka panjang, sementara ekonomi syariah membutuhkan institusi yang dapat mendorong investasi produktif dalam ekosistem halal.

Jika Danantara mampu menyeimbangkan keduanya, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi sebagai pusat ekonomi syariah global, tetapi juga membangun fondasi industri yang lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

Novelty Danantara, dalam konteks ini, bukan hanya soal besarnya skala aset, tetapi tentang kemampuan menghubungkan dua mesin pertumbuhan yang selama ini tidak terintegrasi.

Menuju Demokrasi Ekonomi yang Seimbang

Di dalam kerangka novelty danantara dan redesain kekuasaan ekonomi negara, pertanyaan paling mendasarnya bukan lagi sekadar berapa besar aset yang dikelola negara atau seberapa luas mandat Danantara dijalankan.

Tetapi sesuatu yang jauh lebih filosofis dan menentukan, yaitu apakah Indonesia siap memasuki fase baru demokrasi ekonomi, sebuah fase di mana negara membangun kekuatan tanpa melahirkan dominasi dan pasar bergerak dinamis tanpa menyingkirkan kepentingan publik?

Novelty Danantara terletak pada reposisi radikal negara dalam arsitektur ekonomi. Untuk pertama kalinya sejak Reformasi, negara kembali memiliki ruang strategis untuk menjadi economic orchestrator tanpa harus jatuh pada pendekatan sentralistik ala masa lalu.

Danantara menciptakan model baru relasi kekuasaan ekonomi di mana negara tidak lagi hanya regulator tetapi juga investor, katalis, dan arsitek jangka panjang pembangunan industri. Namun kemampuan ini hanya akan memperkuat Indonesia jika diiringi tata kelola yang kuat dan independen.

Tanpa benteng itu, desain besar ini mudah tergerus oleh tarik menarik kepentingan politik jangka pendek yang kerap menghambat konsistensi pembangunan.

Di sisi lain, Danantara membuka peluang yang sangat besar. Ia dapat menjadi sarana negara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, mengonfigurasi ulang rantai pasok industri strategis, serta memperluas ruang bagi modal jangka panjang masuk ke sektor manufaktur, digital, dan energi baru.

Ia memungkinkan demokrasi ekonomi bergerak dari sekadar pembagian anggaran menuju konsolidasi kekuatan produktif nasional. Di sinilah makna novelty itu bekerja karena Danantara bukan pengulangan dari model BUMN lama, melainkan percobaan institusional baru yang menempatkan negara sebagai pemain utama dalam orbit kapitalisme global kontemporer.

Namun keberhasilan novelty ini bergantung pada dua faktor penentu. Pertama, sejauh mana desain tata kelola Danantara dapat dijaga dari distorsi kepentingan politik jangka pendek yang selama ini sering merusak institusi pembangunan.

Kedua, sejauh mana publik, akademisi, media, dan masyarakat sipil mampu mengawasi Danantara dengan cermat. Novelty tidak akan bermakna jika institusi ini gagal tumbuh menjadi entitas yang profesional, mandiri, dan berorientasi jangka panjang.

Demokrasi ekonomi yang sehat tidak hanya menuntut negara yang kuat, tetapi juga masyarakat yang kritis dan waspada. Karena itu Danantara tidak boleh diperlakukan sebagai tujuan akhir pembangunan, melainkan sebagai instrumen.

Kekuatan strategisnya bukan terletak pada ukuran aset yang dikuasai tetapi pada bagaimana aset itu digunakan untuk memperkuat kapasitas produksi nasional, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan kedaulatan ekonomi yang lebih tahan terhadap tekanan eksternal.

Dalam pengertian ini, novelty Danantara bukan hanya inovasi kelembagaan tetapi juga inovasi cara berpikir tentang masa depan pembangunan Indonesia.

Jika keseimbangan ini mampu dijaga, maka Danantara dapat menjadi tonggak awal bagi babak baru pembangunan nasional. Sebuah babak ketika Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti arus ekonomi global, tetapi mulai menentukan arah dan ritmenya sendiri.

Novelty Danantara pada akhirnya adalah kesempatan sejarah yang sangat langka. Apakah ia akan menjadi lompatan peradaban atau justru berubah menjadi institusi besar yang terseret dinamika politik harian? Semua itu sangat bergantung pada keputusan yang kita buat hari ini sebagai bangsa.

Arief Poyuono, Komisaris Pelindo

(akd/ega)