Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Pangeran MBS Minta Israel Tahan Diri Tak Serang Iran

    Pangeran MBS Minta Israel Tahan Diri Tak Serang Iran

    Jakarta –

    Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), meminta Israel untuk menghormati kedaulatan Iran dan menahan diri tak menyerang wilayah Iran. MBS menyoroti hubungan yang menghangat antara kedua rival di Timur Tengah tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (12/11/2024), Pangeran MBS mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Arab dan negara muslim bahwa masyarakat internasional harus mewajibkan Israel “untuk menghormati kedaulatan Republik Islam Iran dan tidak melanggar wilayahnya”.

    Arab Saudi yang mayoritas muslim Sunni dan Iran yang mayoritas Syiah sering kali berada di pihak yang berseberangan dalam konflik regional termasuk konflik Suriah.

    Pada tahun 2015, Arab Saudi memobilisasi koalisi militer untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional setelah pemberontak Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sanaa dan maju menuju kota utama di selatan Aden.

    Tahun berikutnya, Riyadh dan Teheran memutuskan hubungan setelah serangan terhadap misi diplomatik Saudi di Iran selama protes atas eksekusi ulama Syiah Nimr al-Nimr oleh Riyadh. Namun, pada Maret 2023, mereka mengumumkan kesepakatan pemulihan hubungan yang ditengahi oleh Tiongkok.

    Meskipun masih ada masalah dalam hubungan yang rumit tersebut, pemulihan hubungan tersebut merupakan pencapaian diplomatik yang penting bagi Pangeran MBS, yang telah mengambil pendekatan yang lebih mendamaikan terhadap diplomasi regional dalam beberapa tahun terakhir.

    Jangkauan diplomatik ini menghasilkan panggilan telepon pertama antara Pangeran MBS dan Presiden Iran saat itu Ebrahim Raisi–hanya lima hari setelah perang meletus–dan kunjungan Raisi ke Riyadh setahun yang lalu untuk menghadiri pertemuan puncak bersama Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    Pada bulan Oktober, Arab Saudi mengumumkan telah mengadakan latihan perang dengan Iran dan negara-negara lain di Laut Oman. Pada hari Minggu (10/11), pejabat tinggi militer Arab Saudi, Fayyad al-Ruwaili, tiba di Teheran untuk berunding dengan pejabat Iran.

    Pezeshkian tidak hadir karena “masalah eksekutif” yang mendesak, kata pernyataan pemerintah Iran, dan Wakil Presiden Pertama Mohammad Reza Aref pergi ke Riyadh sebagai gantinya.

    (rfs/rfs)

  • Kunjungan Prabowo ke China, hasilkan investasi dan tegaskan sikap RI

    Kunjungan Prabowo ke China, hasilkan investasi dan tegaskan sikap RI

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping bersalaman saat bertemu di Balai Agung Rakyat, Beijing, China pada Sabtu (9/11/2024). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

    Kunjungan Prabowo ke China, hasilkan investasi dan tegaskan sikap RI
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 11 November 2024 – 13:33 WIB

    Elshinta.com – Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China pada 8-10 November 2024 telah menghasilkan sejumlah hasil konkret, baik bidang ekonomi dan bisnis maupun juga politik luar negeri. Selama kunjungan tiga hari di China, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

    Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-China yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum tersebut mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

    Berikut poin-poin penting hasil kunjungan Prabowo di China:

    1. Mendatangkan Investasi 10,07 miliar dolar AS

    Kunjungan Presiden Prabowo ke China berhasil mendatangkan investasi ke Indonesia sebesar 10,07 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp 157,64 triliun. Kerja sama itu dilakukan antarpengusaha dari kedua negara. Para pengusaha menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta di bidang pemajuan sains dan teknologi.

    2. Tujuh Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-China.

    Disaksikan oleh Prabowo dan Xi Jinping, Indonesia dan China juga menandatangani tujuh kesepakatan kerja sama bilateral. Prosesi penandatangan digelar di salah satu ruangan di Balai Besar Rakyat Beijing, pada Sabtu (9/11).

    Adapun kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan China yang ditandatangani adalah:

    1. Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke China;
    2. Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan;
    3. Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru;
    4. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral;
    5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau;
    6. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air; dan
    7. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

    3. Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis

    Di luar tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis 10,07 miliar dolar AS itu, pemerintahan China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis. Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan “Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia”.

    Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

    “Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan ‘men-support’ karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini,” kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/).

    4. Pedoman Kerja Sama Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat RI

    Dalam tujuh kesepakatan kerja sama tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menandatangani pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Han Jun. Penandatanganan TCG menjadi bagian dari “Implementing Arrangement” yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu.

    Di dalam pedoman ini berisi poin kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan. TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia-China, di antaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan.

    Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan.

    Menteri KKP juga menyebut TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.

    5. Penegasan Sikap Politik Luar Negeri Indonesia

    Presiden Prabowo di China menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia-CHina dipastikan tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia berkomitmen untuk tidak berpihak dan berkolaborasi dengan semua kekuatan di dunia. Dalam acara forum bisnis Indonesia-China, Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia memandang China bukan hanya sebagai negara adikuasa, melainkan juga berperadaban besar.

    “Saya melaksanakan pertemuan-pertemuan yang baik dengan presiden Anda dan pemerintahan Anda. Kita berkomitmen untuk melanjutkan langkah-langkah dari kolaborasi dan sinergi kita di berbagai sektor. Sektor pendidikan, bisnis, industri, kolaborasi antar pelaku usaha,” kata Prabowo di forum tersebut.

    “Dan kita sangat optimistis dan ‘bullish’ untuk prospek ini, dan kita menilai bahwa kolaborasi antara kedua negara ini akan menjadi faktor untuk stabilkan dan menaikkan atmosfer kerja sama di kawasan,” lanjutnya.

    Prabowo melanjutkan bahwa secara keseluruhan kerja sama antara Indonesia-China ini memberikan contoh ke dunia bahwa di era modern ini kolaborasi adalah jalan yang tepat ditempuh untuk mencapai perdamaian.

    “Kolaborasi, bukan konfrontasi, adalah jalan untuk perdamaian. Indonesia sangat jelas, kita selalu non-align (tidak memihak). Kita selalu menghormati semua kekuatan besar di dunia,” ujar Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Bawa ‘Oleh-Oleh’ dari China, Anindya Bakrie Bilang Begini

    Prabowo Bawa ‘Oleh-Oleh’ dari China, Anindya Bakrie Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyinggung targetnya dalam membawa swasembada pangan dan energi bagi Indonesia. Prabowo menyampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Balai Besar Rakyat, Beijing. Dilansir dari Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT),

    “Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar, kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” kata Prabowo dalam kunjungan tersebut.

    Berbagai sumber daya alam itu harus menjadi modal untuk bisa dinikmati oleh masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Untuk mencapainya, Prabowo menyinggung upaya pemerintah hilirisasi demi mendapatkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

    “Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah, untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” sebut Prabowo.

    Foto: Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. (REUTERS/Florence Lo/Pool)
    Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. (REUTERS/Florence Lo/Pool)

    Prabowo pun menggaet sejumlah investor dari China, Ia menghadiri Indonesia – China Business Forum (Forum Bisnis Indonesia – China/ FBIC) yang diselenggarakan Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) di Wang Fu Ballroom, Hotel The Peninsula, Beijing, China, Minggu (10/11/2024).

    Ia memberikan sambutan dan ikut menyaksikan penandatanganan kerja sama antara sejumlah perusahaan Indonesia dan korporasi China dengan nilai investasi mencapai US$ 10 miliar. Investasi ini akan mempererat kolaborasi bisnis, membuka peluang kerja, dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur penting di Indonesia.

    Hal ini pun disambut baik Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie. Menurut Anindya ini menjadi pertanda baik hubungan kedua negara.

    “Ini menandakan bahwa kerja sama antara Indonesia dan China sangat baik dan ini menandakan bahwa state visit (kunjungan kenegaraan) pertama pak Prabowo adalah ke China. Jadi kami dari dunia usaha tidak mau tertinggal dengan apa yang beliau lakukan sangat-sangat bagus,” kata Anindya.

    “China yang menjadi kunjungan pertama Pak Prabowo kami sambut dengan baik sehingga beberapa hari sebelumnya kami juga menyiapkan B to B (transaksi bisnis antar-perusahaan Indonesia – China) yang bisa dilakukan. Ini contoh bahwa antara pemerintah dan dunia usaha selalu berdampingan. Sekali lagi, ini pertanda baik,” imbuhnya.

    (fys/wur)

  • Donald Trump Jadi Presiden Tebar Ketakutan di Taiwan

    Donald Trump Jadi Presiden Tebar Ketakutan di Taiwan

    Jakarta –

    Terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat membuat Taiwan khawatir, khususnya soal industri chip dan masa depan pertahanannya. Para pemimpin Taiwan menunjukkan ketenangan, tapi beberapa pengamat menilai negara itu harus waspada.

    “Saya yakin bahwa kemitraan Taiwan-AS yang telah berlangsung lama, berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan bersama, akan terus berfungsi sebagai landasan stabilitas regional dan mengarah pada kemakmuran lebih besar bagi kita semua,” kata pemimpin Taiwan William Lai Ching-te dalam pesan ucapan selamat ke Donald Trump.

    Trump tampak kurang mendukung Taiwan sejak kalah dalam Pilpres 2020. Ia pernah menyerukan pulau itu melipatgandakan anggaran pertahanannya jadi 10% dari PDB dan mempertanyakan apakah AS harus membantu jika diserang oleh China. Dalam wawancara dengan Bloomberg, Trump mengatakan bodoh bagi AS melindungi Taiwan secara gratis.

    Trump juga mengkritik kekuatan Taiwan dalam industri manufaktur berteknologi tinggi, bahka menuduh pulau itu mengambil alih bisnis chip AS dan mendominasi industri semikonduktor. Kedua isu tersebut menjadi kekhawatiran di Taiwan setelah kemenangan Trump.

    Han Kuo-yu, legislator Kuomintang, memperingatkan bahwa tantangan keamanan politik dan ekonomi Taiwan akan bertambah besar, bukan berkurang, di masa jabatan Trump. Ia menilai Taiwan harus menjaga hubungannya dengan Washington dan menjaga perdamaian di Selat Taiwan.

    Lai Shyh-bao, anggota parlemen lain, memperingatkan dampak Trump ke industri chip Taiwan tak dapat diremehkan. Kuo Yu-jen, direktur Institut Studi Tiongkok dan Asia-Pasifik di Universitas Nasional Sun Yat-sen juga khawatir, mengatakan Taiwan perlu menilai Trump dengan hati-hati dan mengawasi saksama tiap pengumuman dan kebijakannya.

    Di Tainan, ilmuwan politik Universitas Kun Shan Ting Jen-Fang mengatakan masa jabatan Trump akan ditandai oleh ketidakpastian yang lebih “impulsif”, dan meminta pemerintah untuk “membangun saluran komunikasi erat dengan Washington. Ting juga memperingatkan bahwa “Taiwan harus memikul banyak tanggung jawab sendiri di masa depan”.

    Nada optimis dikemukakan Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung yang menilai Taiwan harus memandang presiden baru yang dipilih secara demokratis AS dengan sikap bahagia dan tidak ada alasan khawatir tentang kemitraan Taiwan-AS. Menteri Urusan Ekonomi Kuo Jyh-huei juga menyebut produksi dan penjualan chip adalah berdasarkan permintaan pasar, jadi pemilihan Trump takkan mengubah permintaan AS terhadap chip buatan TSMC, raksasa teknologi Taiwan.

    (fyk/fay)

  • Mendag Budi dampingi Presiden Prabowo di APEC 2024

    Mendag Budi dampingi Presiden Prabowo di APEC 2024

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2024 serta sejumlah pertemuan bilateral kepala negara.

    Selain itu, Mendag akan menghadiri rangkaian pertemuan APEC Economic Leaders’ Week (AELW) 2024, di antaranya Pertemuan Menteri APEC 2024, di Lima, Peru, pada 14 November 2024.

    “Pada pertemuan ini, Indonesia berkomitmen memberikan dukungan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mendorong APEC memperkuat sistem perdagangan multilateral,” ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    Budi menyampaikan, Indonesia juga mengikuti pembahasan agenda Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (Free Trade Area of The Asia Pasifik/FTAAP) dengan mengatasi perbedaan masing-masing anggota Ekonomi APEC.

    Tema dan Prioritas APEC Peru 2024 adalah “Empower, Include, Grow”. Hal itu meliputi perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan inklusif dan saling terkoneksi, inovasi dan digitalisasi untuk mendorong transisi menuju ekonomi formal dan global, serta pertumbuhan berkelanjutan untuk pembangunan tangguh.

    Selain menghadiri rangkaian pertemuan AELW 2024, Mendag dijadwalkan bertemu sejumlah menteri dari negara-negara mitra dagang, di antaranya Korea Selatan, Kanada, Hongkong-Tiongkok, Singapura, Australia, dan Selandia Baru.

    APEC merupakan forum kerja sama regional 21 ekonomi di lingkar Samudera Pasifik. Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya termasuk program peningkatan kapasitas untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di Kawasan Asia Pasifik.

    Secara umum, diskusi APEC membahas upaya fasilitasi perdagangan guna mewujudkan perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. Kerja sama APEC menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat (non binding), namun kerap bersifat politis.

    Selain Indonesia, ekonomi APEC meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Tiongkok, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

    Ekonomi APEC tersebut mencakup 48 persen perdagangan dunia atau senilai 28 triliun dolar AS. Ekonomi APEC juga mencakup 62 persen produk domestik bruto (PDB) dunia atau senilai 59 triliun dolar AS dengan jumlah penduduk mencapai 38 persen penduduk dunia atau sebesar 2,96 miliar jiwa.

    Bagi Indonesia, APEC menjadi organisasi penting untuk memperkuat posisi ekonomi dalam perdagangan dunia. Pada 2023, total perdagangan Indonesia dengan ekonomi APEC mencapai 358,62 miliar dolar AS.

    Pada tahun tersebut, ekspor Indonesia ke ekonomi APEC mencapai 188,72 miliar dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari ekonomi APEC tercatat sebesar 169,89 miliar dolar AS.

    Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 18,63 miliar dolar AS. Ekspor utama Indonesia ke ekonomi APEC, di antaranya bahan bakar mineral, minyak hewani dan nabati, besi dan baja, mesin elektronik, serta kendaraan.

    Sementara impor Indonesia dari ekonomi APEC, di antaranya peralatan mekanis mesin, mesin elektronik, besi dan baja, plastik dan barang dari padanya, serta kendaraan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Enggartiasto Lukita Dorong Kampus Perkuat Digitalisasi pada Era Ekonomi Kreatif

    Enggartiasto Lukita Dorong Kampus Perkuat Digitalisasi pada Era Ekonomi Kreatif

    Malang, Beritasatu.com – Executive Chairman B-Universe Enggartiato Lukita mendorong mahasiswa dan perguruan tinggi (PT) atau kampus  untuk menerapkan digitalisasi ilmu pengetahuan pada era teknologi industri ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Jika digitalisasi tidak diterapkan di kampus, maka dipastikan mahasiswa akan tertinggal.

    “Tema Expotive ini mengenai ekonomi kreatif. Namun, saya tidak mau terbatas bagaimana ekonomi kreatif, seperti di nomenklatur ekonomik kreatif,” katanya saat menjadi nara sumber Seminar Klinik Beasiswa & Creative Expo And Seminar (expotive) “Be Youth And Do Something Extraordinary” di Graha Cakrawala, Universitas Negeri Malang (UM), Senin (11/11/2024).

    Menurut Enggartiasto, pada era digitalisasi ini, telah terjadi perubahan yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat, terutama bidang usaha. Jika sebelumnya, membeli barang masyarakat harus datang ke toko, tetapi saat ini tidak diperlukan lagi.

    “Dahulu, kita untuk perdagangan misalnya harus ada toko offline, sekarang sudah ada online. Hanya dengan 10 orang memanfaatkan TikTok untuk menjual barang dagangan dari Tiongkok. Itu contoh kecilnya,” bebernya.

    Melihat perkembangan usaha yang memerlukan digitalisasi tersebut, kata Enggar, maka kampus maupun sekolah dituntut untuk menyesuaikan diri dan tidak cukup belajar ilmu pengetahuan saja.

    “Dengan perubahan besar ini, tidak bisa dia jadi menara gading yang hanya menyampaikan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga terlambat mengantisipasi perkembangan zaman,” tuturnya.

    Enggar menjelaskan pada dunia usaha, salah satu persyaratan merekrut karyawan, yakni melihat kemampuan teknologi dan kreatifitas yang dimiliki pelamar. Dia mengaku perusahaan saat ini tidak membutuhkan ketekunan seseorang.

    “Jadi yang dibutuhkan saat ini inovatif dan kreatif, serta melihat peluang,” ucapnya.

    Enggar juga meminta kampus untuk mempersiapkam mahasiswanya menjadi wirausahawan profesional dan bisa menjajaki kerja sama dengan berbagai perusahaan. Misalnya energi terbarukan hingga mobil listrik.

    “Apalagi mahasiswa UM juga mempunyai inovasi atau keahlian mengenai mobil listrik maupun energi terbarukan, bisa dari air dan hal lainnya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Hariyono mengatakan pada era digitalisasi, kampus punya tanggung jawab moral, yakni tidak hanya memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi bisa mengembangkan sekaligus mengamalkan di lapangan.

    Ia mengungkapkan sering kali perkuliahan kurang sinergi dengan kehidupan masyarakat secara riil. Padahal, kampus ingin menegakkan dan mengembangkan kurikulum sebagaimana kapasitas belajarnya dan tumbuh di era perubahan yang begitu cepat menjadi anak-anak kreatif.

    “Dia terus belajar ada dosen atau tidak. Dengan demikian akan menjadi pribadi yang memiliki mindset utuh. Anak-anak tidak gagap menghadapi perubahan, apakah itu sosial hingga teknologi,” ungkap Hariyono.

    UM, kata dia, melakukan pengembangan bekerja sama dengan perusaaan di Tiongkok dan beberapa perusahaan di Indonesia, yakni mengembangkan kendaraan berbasis listrik.

    “Kami kerja sama dengan beberapa industri dan prototipe kendaraan listrik yang sekrang sedang kami kembangkan dengan salah satu perusahaan di Tiongkok. Pengembangan lain menghasilkan produk minuman yang sehat sekaligus ramah lingkungan,” pungkas Hariyono.

  • Indonesia Bantah Akui Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok

    Indonesia Bantah Akui Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok

    GELORA.CO – Deklarasi kesepakatan bersama yang ditandatangani Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping tidak serta merta diartikan sebagai pengakuan terhadap klaim “Nine-Dash-Lines” atau sembilan garis putus-putus Beijing di Laut China Selatan. 

    Kementerian Luar Negeri RI membantah adanya asumsi yang mengaitkan kesepakatan maritim pada joint statement Prabowo dan Xi sebagai pengakuan atas klaim wilayah Tiongkok. Juga tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.

    Dikatakan bahwa Indonesia tetap pada posisinya selama ini bahwa klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok tidak memiliki  basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. 

    “Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim 9-Dash-Lines,” tegas pernyataan. 

    Indonesia juga meyakini bahwa kerja sama tersebut akan mendorong penyelesaian Code of Conduct in the South China Sea yang dapat menciptakan stabilitas di kawasan.

    Kerja sama maritim Tiongkok-RI mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di Kawasan dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan. 

    Bagi Indonesia, kerja sama ini harus dilaksanakan berdasarkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang terkait, termasuk yang mengatur kewilayahan; undang-undang ratifikasi perjanjian  internasional kelautan, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982; maupun ratifikasi perjanjian bilateral tentang status hukum perairan atau pun delimitasi batas maritim; peraturan tentang tata ruang laut serta konservasi dan pengelolaan perikanan, perpajakan dan berbagai ketentuan lainnya.

    “Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi suatu model upaya memelihara perdamaian dan persahabatan di Kawasan,” pungkasnya.

  • Negara Asean Berebut Investasi, ‘Curi Peluang’ dari Perang Dagang AS-China Jilid II

    Negara Asean Berebut Investasi, ‘Curi Peluang’ dari Perang Dagang AS-China Jilid II

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia kerap menjadi salah satu negara alternatif bagi investor asing menanamkan modalnya di tengah tensi perang dagang AS-China. Hanya saja, Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga di Asean.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akan semakin memanas terutama usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS 2025—2029.

    Trump memang berencana menaikkan tarif untuk barang-barang impor terutama yang berasal dari China. Akibatnya, dengan ekspektasi ekonomi yang akan melambat, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di China akan coba mencari negara alternatif.

    Dalam konteks tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi baru. Hanya saja, Yusuf mengingatkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya alternatif karena Vietnam, Malaysia, Thailand juga akan menarik perhatian investor asing.

    “Melihat dari berbagai aspek termasuk di dalamnya misalnya prospek perekonomian, ketersediaan sumber daya manusia, dan stabilitas politik, saya kira negara tetangga seperti Vietnam ataupun Malaysia relatif masih akan lebih favorable [pilihan utama],” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah Indonesia punya tantangan berat untuk merayu para investor asing tersebut. Menurutnya, investor asing dari China akan tetap banyak memilih Indonesia karena hubungan kedua negara yang semakin erat dalam 10 tahun terakhir.

    Kendati demikian, dia tidak terlalu yakin dengan negara-negara lain. Berdasarkan perang dagang AS-China Jilid I yang dimulai pada 2018, Yusuf mengungkapkan perusahaan multinasional lebih suku merelokasi ke Vietnam.

    Lebih lanjut, dia menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus menarik investor asing ke industri yang produknya menjadi tujuan hilirisasi seperti nikel atau logam dasar. Pemerintah, sambungnya, juga harus memerhatikan industri atau subsektor yang sedang terpuruk.

    Dia mencontohkan, subsektor tekstil dan produk turunannya kini perlu mendapatkan insentif dari pemerintah. Yusuf menjelaskan, pemerintah bisa mendorong merger antara dua perusahaan pada sektor yang sama.

    “Sektor-sektor yang kinerjanya tidak terlalu baik perlu dimasukkan ke dalam rancangan investasi pemerintah,” tegasnya.

    Peluang Indonesia

    Pemerintah memproyeksikan bahwa ke depan investor asing akan semakin melirik Indonesia usai Trump memenangkan ajang Pilpres AS 2024.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, perang dagang antara AS dan China akan berlanjut ke Jilid II usai Trump kembali memimpin Negeri Paman Sam.

    Ketika pertama kali menjadi presiden AS pada 2017—2021, Trump sudah menaikkan tarif impor sejumlah komoditas strategis dari China yang kini akan semakin naik. Misalnya, tarif impor panel surya dan semikonduktor dari 25% (2018) menjadi 50% (2024) hingga tarif impor mobil listrik dari 25% (2018) menjadi 100% (2024).

    Selama kampanye, sambung Ichwan, Trump juga kerap menyampaikan rencananya menetapkan blanket tariff sebesar 10%—20% untuk semua barang impor ke AS dengan tambahan 60%—100% tarif untuk barang asal China.

    “Di tengah perang dagang AS-Tiongkok sejak 2019, Indonesia menerima relokasi dan diversifikasi investasi dari 58 perusahaan senilai US$14,7 miliar yang berasal dari AS, Eropa, dan Asia,” ungkap Ichwan kepada Bisnis, Sabtu (9/11/2024).

    Menurutnya, investor asing memang melirik negara-negara Asia Tenggara (Asean) sebagai alternatif dari China. Di Asean, menurutnya, investasi di sejumlah sektor penting seperti semikonduktor dan panel surya semakin meningkat pesat sejak perang dagang AS-China.

    Oleh sebab itu, Ichwan menegaskan pemerintah akan coba memanfaatkan perang dagang AS-China yang kemungkinan akan semakin terekskalasi akibat kemenangan Trump.

  • Kerja Sama Maritim Indonesia-China, Kemenlu Bantah Bentuk Pengakuan Klaim Laut Natuna Utara

    Kerja Sama Maritim Indonesia-China, Kemenlu Bantah Bentuk Pengakuan Klaim Laut Natuna Utara

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia membantah pihaknya secara efektif mengakui klaim China yang disengketakan di Laut Natuna Utara atau kerap disebut Laut China Selatan setelah pernyataan bersama dengan Beijing mengenai pengembangan wilayah yang diperebutkan mendapat kecaman keras.

    Dikutip dari Bloomberg pada Senin (11/11/2024), kehebohan ini muncul setelah China mengeluarkan pernyataan bersama selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini, yang menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam inisiatif maritim dan mencapai pemahaman bersama mengenai pembangunan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan resminya mengatakan pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim kontroversial “sembilan garis putus-putus” atau nine dash line yang dilakukan China. 

    “Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim ‘9-Dash-Lines’. Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” jelas Kemlu dalam keterangan resminya, Senin (11/11/2024).

    Kemlu menyebut, kerja sama dengan China diharapkan dapat menjadi suatu model upaya memelihara perdamaian dan persahabatan di kawasan Laut Natuna Utara. 

    Selain itu, kerja sama ini diharapkan akan mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di Kawasan dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan. 

    Peristiwa ini terjadi beberapa minggu setelah Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia mengatakan pihaknya mencegat dan mengusir kapal Penjaga Pantai China yang memasuki wilayah perairan negara tersebut. Meskipun Indonesia bukan pihak yang secara resmi mengajukan klaim dalam sengketa Laut Cina Selatan, Jakarta biasanya menahan diri untuk tidak mengakui klaim besar China, yang didasarkan pada peta samar tahun 1947 yang menggambarkan garis demarkasi berbentuk U. 

    Kunjungan Prabowo ke Beijing—lawatan pertamanya sejak mulai menjabat pada Oktober 2024—adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk menyeimbangkan hubungan antara China dan Amerika Serikat. 

    Prabowo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pekan lalu dan setuju untuk bersama-sama mengembangkan perikanan dan mendorong keselamatan maritim. Perusahaan China dan Indonesia akan menandatangani perjanjian bisnis senilai total lebih dari US$10 miliar pada hari Minggu.

    Meskipun begitu, pernyataan bersama tersebut memicu kritik dari pejabat dan mantan pejabat Indonesia. 

    “Meskipun dalam format pernyataan bersama atau MOU, posisi baru Indonesia adalah tindakan unilateral yang mengikat vis-a-vis China. Dalam hal ini, Indonesia akan kesulitan mengubah posisi hukumnya karena prinsip hukum internasional,” kata Eddy Pratomo, diplomat senior Indonesia dan mantan utusan khusus presiden untuk pembatasan maritim.

    Bakamla mengatakan kepada parlemen pada hari Senin bahwa mereka akan bertemu dengan pejabat tinggi penjaga pantai China awal bulan depan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara di sektor maritim.

    Anggota parlemen mengatakan badan maritim tersebut perlu menerapkan perlindungan yang lebih kuat terhadap ancaman dari Tiongkok mengingat terbatasnya armada Indonesia.

    “Apakah ini ujian atau apa? Sepertinya mereka mengejek kami,” kata anggota parlemen oposisi Sarifah Ainun dalam sidang.

    “Nelayan kami ditangkap jika mereka memasuki wilayah mereka, tapi kami hanya mengusir mereka.”

  • Trump Bakal Naikkan Tarif Impor, Dampaknya Hantui Negara Asia

    Trump Bakal Naikkan Tarif Impor, Dampaknya Hantui Negara Asia

    Jakarta –

    Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) memberikan ancaman tarif yang lebih tinggi bagi China. Bank investasi, Goldman Sachs menilai kemungkinan China bukan satu-satunya negara Asia yang akan menghadapi kesulitan ini.

    Kepala Ekonom Asia-Pasifik Goldman Sachs, Andrew Tilton mengatakan defisit AS dengan eksportir negara Asia lainnya telah meningkat signifikan dan kemungkinan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat.

    “Dengan Trump dan beberapa calon yang mungkin ditunjuk berfokus pada pengurangan defisit bilateral, ada risiko semacam cara ‘whack-a-mole’. Defisit bilateral yang meningkat pada akhirnya dapat mendorong tarif AS pada ekonomi Asia lainnya,” kata Tilton dikutip dari CNBC, Senin (11/11/2024).

    Tarif AS adalah pajak atas barang impor yang dikenakan ke perusahaan jika produknya masuk AS. Adanya tarif tersebut akan meningkatkan biaya bagi eksportir.

    Pada 2023, surplus perdagangan Korea Selatan dengan AS mencapai rekor US$ 44,4 miliar yang menjadi surplus terbesar dengan negara mana pun. Khusus ekspor mobil mencapai hampir 30% dari semua pengiriman ke AS.

    Ekspor Taiwan ke AS pada kuartal I-2024 mencapai rekor tertinggi sebesar US$ 24,6 miliar, meningkat 57,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ekspor terbesar berasal dari teknologi informasi dan produk audio visual.

    Sementara itu, surplus perdagangan Vietnam dengan AS antara Januari-September mencapai US$ 90 miliar. India dan Jepang juga mengalami surplus perdagangan dengan AS, di mana surplus Jepang relatif stabil dan surplus India meningkat secara moderat dalam beberapa tahun terakhir.

    Berlanjut ke halaman berikutnya.

    Tilton memperkirakan mitra dagang Asia itu ke mencoba menurunkan surplus dan mengalihkan perhatian melalui berbagai cara, salah satunya mengalihkan impor ke AS jika memungkinkan.

    “Kebijakan perdagangan adalah hal yang paling penting bagi Trump, bagi Asia berkembang dalam masa jabatan keduanya sebagai presiden AS,” tulis analis Barclays Bank.

    Tarif yang diusulkan Trump kemungkinan besar menimbulkan dampak lebih besar pada ekonomi terbuka di kawasan tersebut. Taiwan diperkirakan lebih rentan terhadap ancaman itu daripada Korea atau Singapura.

    “Kami melihat Thailand dan Malaysia di tengah-tengah, dengan Thailand diperkirakan akan menerima pukulan yang sedikit lebih besar,” tulis catatannya.

    Data AS menunjukkan bahwa defisit perdagangan AS dengan China semakin kecil menjadi US$ 279,11 miliar pada 2023, dari sebelumnya US$ 346,83 miliar pada 2016.

    Meskipun perdagangan AS dengan China menyusut setelah penerapan tarif pada pemerintahan Trump pertama, volume perdagangan justru disalurkan ke negara ketiga seperti Vietnam, Meksiko, Indonesia dan Taiwan.

    Sebelumnya, Trump telah mengumumkan niatnya untuk mengenakan tarif menyeluruh mulai dari 10% hingga 20% pada semua impor, bersama dengan tarif tambahan sebesar 60% hingga 100% pada produk yang diimpor dari Tiongkok. Goldman Sachs memperkirakan AS akan mengenakan tarif tambahan rata-rata 20% pada produk Tiongkok di paruh pertama 2025.

    Lihat juga video: Netanyahu Ngaku Sudah 3 Kali Bicara dengan Trump Soal Ancaman Iran