kab/kota: Tiongkok

  • Filipina Selidiki Sumber Kontainer Tercemar Nuklir yang Dikembalikan Indonesia

    Filipina Selidiki Sumber Kontainer Tercemar Nuklir yang Dikembalikan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Filipina menjanjikan akan menyelidiki sumber kontainer yang berisi bubuk seng terkontaminasi nuklir dan membuat sembilan pekerja di Indonesia terpapar radiasi.

    “Saat ini, kemungkinan ini merupakan kasus kontaminasi yang terisolasi dan tidak menimbulkan bahaya yang meluas bagi masyarakat luas,” ujar Menteri Sains dan Teknologi Renato Solidum Jr. dikutip dari Bloomberg, Minggu (19/10/2025).

    Ia menuturkan, kontainer yang akan dikembalikan ke Manila akhir bulan ini belum dibuka dan tidak ada radiasi yang terdeteksi di bagian luar.

    “Tidak ada risiko bagi kru. Setibanya di lokasi, barang-barang ini akan diperiksa dan dikembalikan ke gudang yang aman,” katanya.

    Menurut sumber yang mengetahui kasus tersebut, pengiriman bubuk seng itu dilakukan oleh sebuah perusahaan dagang asal China yang berkantor di Filipina.

    Pemerintah Filipina kini menelusuri asal usul bahan tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan fasilitas pemrosesan baja yang memasok debu seng kepada eksportir Tiongkok, Zannwann International Trading Corp., yang berlokasi di Kota Meycauayan, Provinsi Bulacan. Perusahaan tersebut belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

    Filipina juga disebut tengah berkoordinasi dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terkait kasus ini. Solidum mengatakan, penanganan kasus tersebut dilakukan oleh kelompok antar-lembaga yang melibatkan Departemen Sains dan Teknologi serta Institut Penelitian Nuklir Filipina.

    Kasus ini muncul setelah Indonesia menghentikan impor besi tua pekan lalu, menyusul temuan jejak cesium-137 dalam udang beku dan cengkeh yang dikirim dari Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) pada Agustus lalu.

    Hasil penyelidikan Indonesia menunjukkan bahwa isotop tersebut ditemukan di pusat pemrosesan logam di Jawa Barat yang memasok material konstruksi dan manufaktur di kawasan industri setempat. Perusahaan udang beku yang terkait berlokasi di sekitar kawasan industri tersebut.

    Cesium-137 merupakan radionuklida buatan yang digunakan dalam perangkat medis dan alat ukur, serta merupakan produk sampingan dari proses fisi nuklir pada reaktor dan uji coba senjata. Paparan terhadap isotop ini dapat meningkatkan risiko kanker, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat. Dalam kondisi tertentu, cesium-137 juga dapat melayang di udara.

    Pemerintah Indonesia menyatakan sembilan orang yang sebelumnya terkontaminasi isotop tersebut telah pulih sepenuhnya.

  • Proyek Kereta Cepat Diduga Mark Up 3 Kali Lipat, KPK Tantang Mahfud MD Serahkan Data

    Proyek Kereta Cepat Diduga Mark Up 3 Kali Lipat, KPK Tantang Mahfud MD Serahkan Data

    GELORA.CO –  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, buka suara soal pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya 17–18 juta dolar AS.

    Menanggapi hal itu, Setyo mengatakan KPK belum menerima informasi resmi dari internal maupun eksternal.

    Namun, ia berharap Mahfud MD memiliki data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.

    “Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

    “Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” lanjutnya.

    KPK Siap Telaah, Mahfud Diminta Serahkan Data

    Setyo meyakini Mahfud MD memiliki data tersebut, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah akan menyerahkannya kepada KPK atau tidak.

    “Saya yakin beliau mungkin punya, tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau,” ujarnya.

    Terkait apakah KPK akan proaktif menjemput bola, Setyo menyebut informasi itu akan ditelaah terlebih dahulu di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.

    “Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” kata Setyo.

    Mahfud: KPK Bisa Bergerak Tanpa Tunggu Laporan

    Pernyataan ini merupakan respons terbaru KPK setelah Mahfud MD dalam kanal YouTube-nya membeberkan dugaan mark up proyek Whoosh.

    Ia menegaskan bahwa KPK seharusnya bisa langsung menyelidiki tanpa menunggu laporan resmi.

    Mahfud juga mengklarifikasi bahwa sumber dugaan mark up tersebut pertama kali diungkapkan oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.

    “Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang itu, sebelum saya,” kata Mahfud.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo telah mengimbau masyarakat yang memiliki data awal untuk segera menyampaikan laporan resmi agar dapat ditelaah.

    Fakta Proyek: Nilai, Skema, dan Inisiator 

    Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. 

    Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

    Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI dan perusahaan Tiongkok, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

    Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.

    Mahfud MD menyebut biaya pembangunan per kilometer mencapai USD 52 juta, jauh di atas standar internasional yang hanya USD 17–18 juta di China.

    Pernyataan ini memicu respons dari KPK, yang menyatakan belum menerima laporan resmi namun siap menelaah jika data pendukung diserahkan. Kontroversi ini membuka kembali perdebatan soal transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas proyek strategis nasional.

  • Mencari jalan keluar beban utang Whoosh

    Mencari jalan keluar beban utang Whoosh

    Jakarta (ANTARA) – Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, atau yang dikenal publik dengan nama Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat) sejak awal diiringi ambisi besar: mewujudkan efisiensi waktu tempuh dari sekitar 3 jam menuju kurang dari 1 jam, meningkatkan konektivitas, dan menjadi simbol lompatan transportasi modern Indonesia.

    Banyak pihak yang menyebutnya sebagai tonggak sejarah baru transportasi di Indonesia yang mulai masuk ke dalam fase moda transportasi modern, serta menjadi simbol kesejajaran dengan negara maju, terutama dalam hal mewujudkan moda mobilitas berkecepatan tinggi.

    Whoosh lahir dari kolaborasi dua raksasa ekonomi Asia: Indonesia dan Tiongkok, dalam proyek yang sejak awal diimpikan akan menjadi cikal bakal revolusi infrastruktur transportasi modern di negeri ini.

    Di balik euforia kebanggaan atas lahirnya kereta cepat pertama di Asia Tenggara, terselip kenyataan bahwa perjalanan Whoosh belum sepenuhnya mulus. Di antara deru lajunya, bayang-bayang beban utang masih membayangi neraca dan keuangan negara.

    Proyek yang semula digadang-gadang tanpa jaminan fiskal, kini memunculkan pertanyaan baru: bagaimana memastikan keberlanjutannya, tanpa menjadi beban bagi APBN? Di sinilah urgensi itu muncul bahwa kebanggaan infrastruktur modern harus diimbangi dengan kecerdasan finansial dan keberanian mencari jalan keluar kreatif.

    Bukan untuk menyesali keputusan masa lalu, tetapi untuk memastikan agar investasi besar ini benar-benar memberi nilai tambah bagi perekonomian dan generasi mendatang.

    Kompleksitas

    Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung sejatinya dirancang dengan biaya awal sekitar US$6 miliar. Hanya saja, seiring perjalanan waktu, berbagai faktor, mulai dari pembebasan lahan, perubahan desain, hingga kenaikan harga bahan konstruksi yang mendorong cost overrun hingga mencapai sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.

    Sebagian besar pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri, khususnya dari China Development Bank (CDB) yang menanggung sekitar 75 persen total utang proyek. Sementara sisanya dibiayai oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang di dalamnya terdapat PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas dari pihak Indonesia.

    Pada titik ini, struktur keuangan proyek mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan. Setiap tahun, beban bunga atas pinjaman tersebut diperkirakan mencapai US$120 juta hingga US$130 juta, setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga, belum pokoknya. Jumlah yang sangat besar untuk proyek yang baru berjalan dan belum mencapai keseimbangan operasi.

    Laporan keuangan semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa KCIC mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun. Di sisi lain, jumlah penumpang sepanjang 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, dengan rata-rata tarif Rp250 ribu per tiket. Artinya, total pendapatan kotor setahun tidak lebih dari Rp1,5 triliun dan masih jauh di bawah kebutuhan untuk membayar bunga saja.

    Bahkan, jika tingkat okupansi meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Mengurai persoalan utang

    Sejak awal, proyek Whoosh dijanjikan akan berjalan, tanpa menggunakan uang negara. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada jaminan APBN yang disertakan. Semua tanggung jawab, baik konstruksi maupun pembiayaan, sepenuhnya menjadi urusan badan usaha yang menjadi penanggung jawab proyek strategis tersebut.

    Namun ketika beban bunga mulai jatuh tempo, dan arus kas proyek belum kuat, diskursus publik berubah. Kekhawatiran muncul bahwa Whoosh berpotensi menjadi liability terselubung bagi keuangan negara, terutama karena PT KAI sebagai BUMN utama yang menanggung porsi terbesar dalam konsorsium. Jika KAI mengalami tekanan likuiditas, imbasnya akan terasa pada layanan publik lain, seperti kereta ekonomi bersubsidi, commuter line, hingga perawatan infrastruktur dasar.

    Mengurai persoalan beban utang Whoosh tidak cukup hanya dengan menyebut angka, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari kombinasi kebijakan, asumsi ekonomi, dan tantangan struktural yang saling terkait.

    Pertama, perencanaan proyek yang terlalu optimistis. Proyeksi jumlah penumpang yang menjadi dasar kelayakan ekonomi ternyata jauh meleset dari kenyataan. Di atas kertas, angka okupansi yang tinggi dianggap realistis karena jarak Jakarta–Bandung cukup padat aktivitas. Hanya saja, dalam praktiknya, banyak calon penumpang tetap memilih kendaraan pribadi atau moda transportasi lain karena alasan fleksibilitas, harga, dan akses stasiun.

    Kedua, keterbatasan konektivitas dan integrasi transportasi pendukung. Banyak pengguna mengeluhkan bahwa stasiun Whoosh di Tegalluar relatif jauh dari pusat Kota Bandung, sementara akses transportasi penghubung belum optimal. Hal ini membuat perjalanan menjadi tidak efisien.

    Ketiga, pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) yang luar biasa. Faktor perubahan desain, kenaikan harga bahan, dan hambatan pembebasan lahan membuat biaya naik hampir 20 persen dari rencana awal. Setiap penambahan biaya otomatis memperbesar pinjaman, dan setiap pinjaman baru berarti tambahan bunga yang menekan keuangan proyek.

    Keempat, struktur pembiayaan yang berat sebelah. Sebagian besar pinjaman bersumber dari lembaga keuangan luar negeri dengan bunga dan tenor tertentu yang kurang fleksibel terhadap kondisi pasar domestik. Ini menambah kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar dan risiko makroekonomi.

    Kekhawatiran fiskal

    Tidak heran jika beban utang Whoosh menjadi topik hangat di DPR maupun ruang publik. Sebagian anggota dewan menilai proyek ini “belum siap secara ekonomi”, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa proyek seperti ini memang harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.

    Di tengah perdebatan itu, satu hal yang pasti: proyek ini tidak bisa berhenti di tengah jalan. Infrastruktur sebesar dan semahal ini tidak mungkin ditinggalkan, tanpa penyelesaian. Maka, fokus kini beralih pada bagaimana cara mengelola risiko dan menata kembali struktur keuangannya.

    Pemerintah telah membuka opsi restrukturisasi utang kepada pihak CDB, termasuk kemungkinan memperpanjang tenor pembayaran, menurunkan bunga, atau memberikan masa tenggang (grace period), namun negosiasi lintas negara bukan hal mudah. Tiongkok, sebagai kreditur, tentu memiliki kepentingan menjaga kepastian investasinya.

    Opsi lain yang mengemuka adalah penyertaan modal negara (PMN) tambahan ke PT KAI, yang nantinya bisa digunakan untuk memperkuat posisi keuangan konsorsium. Tetapi langkah ini juga mengandung risiko politik, karena publik bisa menilai bahwa “uang rakyat” kembali digunakan untuk menalangi proyek yang seharusnya mandiri.

    Di sisi lain, jika tidak ada dukungan fiskal sama sekali, beban bunga yang menumpuk bisa memperlemah kemampuan KAI menjaga stabilitas bisnis yang dimiliki, dan lebih jauh bisa berujung pada kesulitan pembayaran utang korporasi. Inilah dilema klasik antara menjaga reputasi fiskal negara dan memastikan keberlanjutan infrastruktur strategis.

    Peluang

    Meski situasinya berat, bukan berarti semua menghadapi jalan buntu. Di tengah tekanan utang, Whoosh tetap menyimpan potensi strategis besar bagi ekonomi nasional, asal dikelola dengan cara pandang strategis dan terintegrasi.

    Salah satu peluang utama terletak pada pengembangan kawasan transit-oriented development (TOD) di sekitar stasiun-stasiun utama, seperti Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Jika pemerintah dan BUMN mampu mengelola kawasan ini dengan pendekatan komersial, maka Whoosh tidak hanya menghasilkan pendapatan dari tiket, tetapi juga dari sewa lahan, pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga properti residensial.

    Pendapatan non-tiket inilah yang di banyak negara menjadi penyelamat finansial proyek kereta cepat. Jepang, misalnya, melalui operator JR East, mampu membiayai sebagian besar operasional Shinkansen dari bisnis properti dan ritel di sekitar stasiun, bukan semata-mata dari tiket. Model value capture seperti ini juga diterapkan di Taiwan High-Speed Rail (THSR) yang menempatkan TOD sebagai sumber pendapatan jangka panjang dan penyeimbang beban utang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Bakal Bertemu Xi Jinping di Korsel, Perang Dagang Mereda?

    Trump Bakal Bertemu Xi Jinping di Korsel, Perang Dagang Mereda?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan rencana pengenaan tarif 100% untuk barang dari China tidak permanen. Langkah itu terpaksa dilakukan sebagai balas dendam atas pengetatan ekspor yang dilakukan China untuk komoditas tanah jarang.

    “Itu (tarif 100%) tidak berkelanjutan, tetapi itulah angkanya. Mereka memaksa saya melakukan itu,” ujarnya dalam wawancara dengan Fox Business Network, dikutip dari Reuters, Sabtu (18/10/2025).

    Sebenarnya, dalam waktu dekat Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan. Dia meyakini hubungan AS dan China akan baik-baik saja, asalkan ada kesepakatan yang adil untuk perekonomian masing-masing negara.

    “Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan Tiongkok, tetapi kita harus mencapai kesepakatan yang adil. Harus adil,” kata Trump dalam acara “Mornings with Maria” di FBN.

    Sementara, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan AS dan China masih akan melakukan negosiasi atas kesepakatan perdagangan kedua negara. Pembahasan itu akan dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng.

    “Kami berharap China akan menunjukkan rasa hormat yang telah kami tunjukkan kepada mereka, dan saya yakin Presiden Trump, karena hubungannya dengan Presiden Xi, akan mampu mengembalikan situasi ke jalur yang baik,” ucap Bessent.

    Saling serang akan kebijakan perdagangan ini membuat situasi global tegang. Perang dagang kedua negara dengan ekonomi terbesar dunia membuat sejumlah pihak khawatir akan laju perekonomian global.

    Perang dagang AS dan China menjadi sorotan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO mendesak AS dan China meredakan ketegangan perdagangan. Perang dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut dapat mengurangi output ekonomi global 7% dalam jangka panjang.

    Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala mengaku sangat prihatin dengan kembali tingginya tensi ketegangan perdagangan AS-China. Ia mengatakan telah bertemu dengan para pejabat dari kedua negara untuk mendorong lebih banyak dialog.

    (ada/ara)

  • Top 3: Harga Emas Cetak Rekor Termahal, Sekarang Segini! – Page 3

    Top 3: Harga Emas Cetak Rekor Termahal, Sekarang Segini! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Harga emas mencapai rekor tertinggi untuk sesi perdaganagan keempat berturut-turut pada hari Kamis (Jumat waktu Jakarta). Logam kuning telah naik lebih dari 60% tahun ini, didorong oleh ketegangan geopolitik, taruhan penurunan suku bunga yang agresif, pembelian bank sentral, de-dolarisasi, dan arus masuk ETF yang kuat.

    Artikel mengenai harga emas ini menjadi slah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak pada Sabtu ini.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu (18/10/2025):

    1. Harga Emas Hari ini Cetak Rekor Termahal Lagi, Sekarang Tembus Segini

    Harga emas mencapai rekor tertinggi untuk sesi perdaganagan keempat berturut-turut pada hari Kamis (Jumat waktu Jakarta). Harga emas melonjak melewati USD 4.300 per ons karena investor berbondong-bondong ke logam safe haven di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan Amerikas Serikat (AS)-Tiongkok dan penutupan pemerintah AS, dengan taruhan pemotongan suku bunga memicu momentum harga emas.

    Dikutip dari CNBC, Jumat (17/10/2025), harga emas dunia di pasar spot naik 0,4% per ons menjadi USD 4.343,63 per ons pada Kamis malam, setelah harga emas batangan menyentuh rekor tertinggi USD 4.330,42.

    Simak artikel selengkapnya di sini

     

  • Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    GELORA.CO – Saat ini Danantara sedang bingung bayar utang kereta cepat Whoosh, karena nilai yang besar.

    Karena itu petinggi Danantara ingin utang Whoosh itu dibebankan lewat APBN.

    Untung saja, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berani menolaknya, meski ada tekanan dari elit kekuasaan.

    Terkait kehadiran kereta cepat Whoosh ini, analis kebijakan publik, Agus Pambagio, coba mengungkap secara tuntas.

    Menurut Agus, mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pernah mengumbar janji bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCBJ) tidak akan rugi.

    Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut baik untuk bangsa dan negara.

    Janji itu disampaikan Jokowi kala Agus bertemu Presiden RI ke-7 tersebut di Istana Bogor pada 2019 silam.

    Dalam pertemuan ini, Agus sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh itu karena sudah dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” papar Agus, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Selanjutnya, Agus Pambagio juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible (layak, bisa dilakukan, dan berpeluang berhasil, red).

    Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” ujarnya.

    Agus mengaku, saat akan bertanya lagi kepada Jokowi setelah menyampaikan penolakan proyek KCJB ini, dirinya justru dikode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk tidak bertanya.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Yang teman-teman lain juga banyak mungkin mau tanya,” ungkapnya.

    Kemudian Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang.

    Feasibility study adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek.

    Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Menurut Agus, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu (utang Whoosh memberatkan negara). Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus.

    Adapun Purbaya menolak usulan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

    Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri.

    “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. 

    Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.

  • Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    GELORA.CO – Analis kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi, meski studi kelayakan menunjukkan proyek itu tak feasible.

    Agus menceritakan janji itu disampaikan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor pada 2019.

    Saat itu, Agus menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh karena dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” ujar Agus, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Agus, saat diberitahu bahwa proyek KCJB tidak feasible, Jokowi hanya tersenyum dan tetap yakin proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” kata Agus.

    Agus menambahkan, saat ia akan bertanya lagi mengenai proyek ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengkode untuk tidak melanjutkan pertanyaan.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Agus mengungkap bahwa Jokowi mengaku proyek ini adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok, meski sebelumnya feasibility study telah dilakukan bersama Jepang.

    Pilihan itu diduga karena Jokowi merasa lebih nyaman bekerja dengan China, yang selama dua periode pemerintahannya menjadi mitra banyak proyek bantuan dan pembangunan.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu [utang Whoosh memberatkan negara]. Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus. (*)

  • Kementrans Ajak Mahasiswa Tiongkok Kolaborasi Bangun Kawasan Transmigrasi Papua
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Oktober 2025

    Kementrans Ajak Mahasiswa Tiongkok Kolaborasi Bangun Kawasan Transmigrasi Papua Nasional 17 Oktober 2025

    Kementrans Ajak Mahasiswa Tiongkok Kolaborasi Bangun Kawasan Transmigrasi Papua
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajak mahasiswa dan akademisi dari Tiongkok untuk berkolaborasi membangun kawasan transmigrasi Papua.
    Ajakan tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara saat memberikan kuliah umum di hadapan sivitas akademika Central China Normal University (CCNU), Wuhan, Rabu (15/10/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Iftitah menyampaikan visi besar Indonesia untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan.
    Papua dinilai sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak potensi, tetapi pembangunannya belum maksimal.
    “Di antara semua wilayah kami, Papua mewakili tantangan dan janji. Ia (Papua) kaya dalam keadaan, tetapi rakyatnya berhak mendapatkan akses kemajuan yang lebih besar. Kita belajar dari China, kekuatan negara bergantung pada integritas rakyatnya,” ujar Iftitah dalam keterangan resminya, Jumat (17/10/2025).
    “Papua mengajarkan kami bahwa kemanusiaan harus dimulai dengan keadilan. Kita mungkin berbeda dalam bahasa, kulit, atau tradisi, tetapi rakyat membutuhkan keadilan yang sama. Kami berharap untuk membuat Papua bukan hanya negara kecantikan, tetapi juga sebuah simbol keindustrisasi inklusif,” lanjutnya.
    Oleh karena itu, Iftitah mengajak Tiongkok bersama-sama membangun Papua, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga industri di Bumi Cendrawasih.
    Menurutnya, pembangunan bukan tentang infrastruktur, tetapi tentang rakyat. Sumber daya yang paling berharga untuk negara bukan emas atau minyak, tetapi kapital manusia.
    “Itulah kenapa universitas seperti CCNU sangat penting. Anda tidak hanya mengajari ilmu atau matematika, Anda mengajari tujuan. Anda tidak hanya menghasilkan pengetahuan, Anda menghasilkan kebijaksanaan. Anda tidak hanya membangun intelektual, Anda membangun karakter,” tegas Iftitah.
    Ia menekankan bahwa Kementrans mengajak Tiongkok bergabung dalam misi ini untuk membantu pemerintah Indonesia membangun sekolah, rumah sakit, serta industri yang menghormati budaya dan keadilan lokal.
    “Biarkan kita membuat Papua sebuah cerita yang sangat baik, sebuah cerita tentang perhubungan, kemajuan, dan kesehatan manusia. Di daerah transmigrasi 5.0 terdapat sebuah kebenaran sederhana,” kata Iftitah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Emas Antam Hari Ini Menggila, Naik Rp 78.000 Jumat 17 Oktober 2025 – Page 3

    Harga Emas Antam Hari Ini Menggila, Naik Rp 78.000 Jumat 17 Oktober 2025 – Page 3

    Harga emas mencapai rekor tertinggi untuk sesi perdaganagan keempat berturut-turut pada hari Kamis (Jumat waktu Jakarta). Harga emas melonjak melewati USD 4.300 per ons karena investor berbondong-bondong ke logam safe haven di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan Amerikas Serikat (AS)-Tiongkok dan penutupan pemerintah AS, dengan taruhan pemotongan suku bunga memicu momentum harga emas.

    Dikutip dari CNBC, Jumat (17/10/2025), harga emas dunia di pasar spot naik 0,4% per ons menjadi USD 4.343,63 per ons pada Kamis malam, setelah harga emas batangan menyentuh rekor tertinggi USD 4.330,42.

    Sedangkan harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember ditutup 2,5% lebih tinggi pada USD 4.304,60, setelah menyentuh rekor tertinggi USD 4.335 per ons.

    Logam kuning telah naik lebih dari 60% tahun ini, didorong oleh ketegangan geopolitik, taruhan penurunan suku bunga yang agresif, pembelian bank sentral, de-dolarisasi, dan arus masuk ETF yang kuat.

    “Pergerakan harga emas akan bergantung pada gambaran pemangkasan suku bunga menjelang tahun 2026 serta perkembangan hubungan AS-Tiongkok. Jika tidak tercapai kesepakatan antara AS-Tiongkok dan hubungan terus memburuk, hal itu bisa menjadi pemicu yang dibutuhkan emas untuk menembus batas USD 5.000 per oz,” ujar Analis MarketPulse Zain Vawda,

    Minggu ini, para investor tetap fokus pada pertikaian dagang AS-Tiongkok yang memanas, dengan Washington pada hari Rabu mengkritik perluasan kontrol ekspor logam tanah jarang Tiongkok sebagai ancaman terhadap rantai pasokan global.

     

  • China Tangkap Pendeta dan Jemaat Jaringan Gereja ‘Bawah Tanah’

    China Tangkap Pendeta dan Jemaat Jaringan Gereja ‘Bawah Tanah’

    Jakarta

    Jumat lalu, Grace Jin Drexel menerima pesan singkat dari ayahnya, seorang pendeta terkemuka di China yang bernama Jin Mingri.

    Dalam pesan tersebut, sang ayah meminta Jin untuk mendoakan seorang pendeta lain yang menghilang, diduga ditahan saat berkunjung ke Shenzen yang berlokasi di selatan.

    “[Namun] tak lama setelah itu, saya mendapat telepon dari ibu. Ia mengaku tidak bisa menghubungi ayah,” kata Jin Drexel yang menetap di Amerika Serikat, kepada BBC.

    Beberapa jam kemudian, keluarga kemudian menyadari bahwa Jin Mingri rupanya turut menjadi bagian dari apa yang disebut para aktivis sebagai penangkapan terbesar terhadap umat Kristen di China dalam beberapa dekade terakhir.

    Kini, sejumlah pihak khawatir bahwa penangkapan 30 umat Kristen yang terafiliasi dengan jaringan Gereja Zion yang didirikan Jin Mingri adalah penanda awal dari penindasan lebih besar terhadap gereja bawah tanah di China.

    Mereka merujuk undang-undang baru di China yang ditengarai bertujuan untuk membatasi aktivitas gereja bawah tanah, serta meningkatnya tekanan dari aparat terhadap para jemaat dalam beberapa bulan terakhir.

    Kenapa Pemerintah China menangkap mereka?

    Kendati dipimpin Partai Komunis China yang menganut ideologi ateis, negara tersebut memiliki populasi kristen tergolong besar. Pemerintah mencatat dalam beberapa tahun terdakhir, terdapat sekitar 38 juta umat Protestan dan hampir enam juta umat Katolik.

    Para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan akademisi memperkirakan puluhan juta warga China lainnya beribadah di gereja-gereja bawah tanah yang tidak terdaftar, atau yang dikenal sebagai house church. Gereja ini tidak mengikuti ideologi resmi negara.

    Selama bertahun-tahun, gereja semacam itu pun telah menerima dampak pengetatan dan sikap keras pemerintah China.

    Gedung-gedung mereka dihancurkan, salib-salib dicopot dari ruang publik, sementara materi keagamaan diawasi semakin ketat. Bahkan, beberapa aplikasi Kristen telah dilarang beredar di negara tersebut.

    Pada 2005 dan 2018, pemerintah memperbarui serta memperketat regulasi terhadap kelompok keagamaan. Sementara pada 2016, Presiden Xi Jinping menyerukan “sinisisasi” agama, yakni upaya menyesuaikan agama dengan nilai-nilai Tiongkok.

    Gereja bawah tanah seperti Zionyang didirikan Jin Mingrisangat terdampak oleh aturan 2018, yang mewajibkan izin pemerintah untuk beribadah di ruang publik.

    Beberapa gereja terpaksa menghentikan kegiatan publik dan beralih ke layanan daring, atau bahkan menutup diri sepenuhnya.

    Tahun-tahun berikutnya pun tak lebih baik, diwarnai penangkapan dan vonis terhadap beberapa pendeta terkemuka.

    Operasi penangkapan besar-besaran

    Beberapa bulan terakhir, tanda-tanda pengetatan bahkan kian terasa.

    Pada Mei lalu, pendeta Gao Quanfu dari Gereja Light of Zion di Xi’an ditahan atas tuduhan “menggunakan aktivitas takhayul untuk merusak pelaksanaan hukum.”

    Sebulan berselang, beberapa anggota Gereja Linfen Golden Lampstand di Shanxi dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan penipuantudingan yang dinilai para pegiat HAM sebagai tuduhan palsu.

    Pada September, pemerintah juga mengumumkan kode etik daring baru bagi para pemuka agama, yakni izin khotbah daring hanya diberikan kepada mereka yang telah mengantongi lisensi.

    Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk membatasi layanan ibadah daring gereja-gereja bawah tanah.

    Jin Drexler menambahkan, anggota Gereja Zion juga menghadapi interogasi dari polisi dalam beberapa bulan terakhir.

    Tindakan itu dipandang para anggota gereja sebagai sinyalemen menjelang penindasan yang sebenarnya. Namun, mereka tak menyangka bahwa skalanya bakal semasif ini.

    Pada Jumat dan Sabtu lalu, otoritas China melancarkan operasi besar-besaran di setidaknya sepuluh kota, termasuk kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai.

    Dari rangkaian operasi tersebut, pihak gereja menyatakan bahwa sejumlah pendeta, pemimpin, dan jemaat gereja telah dicokok otoritas China, termasuk Jin yang ditangkap di markas utamanya di Beihai, Provinsi Guangxi.

    BBC memperoleh salinan surat resmi penahanan Jin yang dikeluarkan oleh biro keamanan publik Beihai. Surat itu menyebutkan bahwa Jin ditahan di Penjara Nomor Dua Beihai serta diduga telah melakukan “penggunaan ilegal jaringan informasi.”

    BBC telah meminta konfirmasi dari otoritas setempat mengenai penahanan tersebut.

    Getty ImagesTercatat ada 38 juta umat Protestan dan 6 juta umat Katolik di China, namun diyakini ada lebih puluhan juta warga China menghadiri gereja bawah tanah

    Belakangan, beberapa anggota gereja yang ditangkap memang telah dibebaskan, tapi sebagian besar masih ditahan. Beberapa di antaranya berada di penjara yang sama dengan Jin.

    Corey Jackson, pendiri kelompok advokasi Kristen Luke Alliance, mengatakan penangkapan dengan skala nasional seperti sekarang adalah yang pertamabelum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kami memperkirakan ini hanya awal dari penindasan yang lebih besar,” ujar Corey, seraya menambahkan bahwa gereja bawah tanah lain kini mulai bersiap menghadapi penangkapan serupa.

    Kelompok advokasi Kristen lainnya, Open Doors, menilai skala penangkapan ini signifikan.

    “Gereja Zion dikenal luas dan vokal, serta mungkin telah mencapai tingkat organisasi yang membuat pihak berwenang gelisah serta merasa sudah bisa dikendalikan,” kata seorang juru bicara Open Doors.

    Ia memperingatkan bahwa “kebijakan pemerintah China untuk menindak gereja rumah akan terus berlanjut”, serta menilai otoritas berpotensi akan menuduh lebih banyak anggota gereja dengan kasus penipuan atau kejahatan ekonomi “sebagai strategi intimidasi.”

    Sean Long, pendeta Gereja Zion yang kini berbasis di Amerika Serikat, mengatakan bahwa gereja lain kemungkinan akan menjadi sasaran berikutnya karena “gelombang baru penganiayaan agama tengah berkembang cepat di seluruh China.”

    Ia menyebut penangkapan terbaru ini sebagai “penyisiran sistematis” untuk “mencabut akar Zion,” dan mengutip pepatah China yang menyatakan “membunuh ayam untuk menakuti monyet”.

    “Zion adalah ayam itu. Kami yang paling berpengaruh Ini untuk menakuti gereja dan umat Kristen lain di Tiongkok,” ujar Sean Long.

    Terkait peristiwa ini, juru bicara Kedutaan Besar China di London mengatakan, “Kami ingin menegaskan bahwa warga China menikmati kebebasan beragama sesuai hukum. Namun, semua kelompok dan aktivitas keagamaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan di China.”

    Awal pekan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa pemerintah “menentang keras campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri China, dengan dalih isu agama,” sebagai tanggapan atas kecaman Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terhadap penangkapan gereja Zion.

    Bagaimana asal muasal gereja?

    Kisah Gereja Zion bermula dari sosok Jin Mingri, yang juga dikenal dengan nama Ezra Jin.

    Lahir pada 1969 di Provinsi Heilongjiang yang berlokasi di timur laut China, Jin tumbuh sebagai penganut setia ideologi negara.

    Namun, semuanya berubah pada 1989, ketika ia menjadi mahasiswa di Universitas Beijing dan ikut serta dalam gerakan pro-demokrasi yang berujung tragis dalam peristiwa Tiananmen.

    Meskipun ia tidak berada di lokasi saat pembantaian terjadi pada 4 Juni, peristiwa itu mengubah hidupnya.

    “Itu momen yang sangat penting. Sepanjang hidupnya, ia [Jin Mingri] percaya pada negara,” kata Jin Drexel.

    “[Namun] ketika keyakinan itu dikhianati, seluruh pandangannya runtuh. Itu menjadi momen besar dalam perjalanan imannya.”

    Awalnya Jin mendalami agama di Gereja Tiga-Diri.

    Pada 2002, ia pindah ke Amerika Serikat bersama istri dan putrinya untuk belajar di seminari di California, di mana kedua putranya kemudian lahir.

    Keluarga itu kembali ke China pada 2007 agar Jin Mingri bisa melanjutkan pelayanannya. Namun, ia memutuskan mendirikan gereja independen setelah tidak lagi sejalan dengan doktrin Gereja Tiga-Diri yang menekankan kesetiaan kepada negara.

    “Ia tidak bisa menjadi pendeta karena di sana bukan gereja yang berkenan kepada Tuhan Kamu tidak bisa melayani dua tuan,” ujar Jin Drexel.

    Semula, Gereja Zion adalah kelompok kecil beranggotakan 20 orang dan mengambil tempat di sebuah rumah di Beijing.

    Seiring waktu, gereja kemudian berkembang dan mulai menggelar kebaktian di aula besar dalam gedung perkantoran.

    Namun, seiring bertambahnya pengaruh, pengawasan pun meningkat. Pada 2018, otoritas China meminta gereja memasang kamera CCTV di gedung tersebut dengan alasan keamanan.

    Ketika gereja menolak, jemaat mulai menghadapi apa yang disebut para pemimpin gereja sebagai bentuk pelecehan. Tak lama, gereja kemudian ditutup.

    Pemerintah memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Jin Mingri dan menempatkannya di bawah pengawasan ketat, sementara keluarganya dan beberapa anggota gerejatermasuk Sean Long, berhasil meninggalkan China menuju AS.

    Sejak insiden itu, Gereja Zion lantas bersalin ke model hibrida, menggabungkan ibadah daring besar dengan pertemuan kecil secara langsung.

    Kini gereja itu memiliki sekitar 100 cabang di 40 kota di antero China, dengan lebih dari 10.000 pengikut.

    Meski nasib Jin Mingri dan para jemaat yang ditahan masih belum pasti sampai saat ini, bahkan penindasan yang lebih luas masih membayangi, Sean Long yakin bahwa Gereja Zion dan gereja bawah tanah di China akan tetap bertahan.

    “Penganiayaan tidak bisa menghancurkan gereja,” pungkasnya.

    “Jika kita melihat sejarah, di mana ada penindasan, di situ pula muncul kebangkitan.”

    (haf/haf)