Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Ini Keuntungan Masuknya Indonesia Ke BRICS

    Ini Keuntungan Masuknya Indonesia Ke BRICS

    Jakarta, FORTUNE – Meskipun hubungan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara anggota BRICS, seperti India dan Cina, sudah berlangsung baik dan cukup erat, namun keanggotaan resmi Indonesia diperkirakan akan semakin memperkuat hubungan tersebut.

    Kepala Ekonom BCA, David Sumual, mengatakan “bargaining chip” Indonesia dalam negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi bakal semakin menguat. Namun, sayangnya, secara daya saing produk, posisi Indonesia sebenarnya kurang menguntungkan. Ini karena produk yang dijual hampir mirip di antara negara-negara Selatan-Selatan anggota BRICS.

    “Cina justru lebih diuntungkan dalam hal bargaining position karena ekspor komoditas kebanyakan ke Cina,” katanya kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1).

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menambahkan BRICS juga menawarkan alternatif dari dominasi ekonomi Barat. Resminya Indonesia menjadi anggota BRICS akan semakin memperkuat kerja sama dengan Tiongkok, India, dan negara anggota lainnya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di sektor strategis seperti teknologi dan energi.

    Selain itu Indonesia akan mendapat akses ke New Development Bank (NDB) BRICS untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bisa dimanfaatkan untuk energi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “NDB menawarkan pendanaan tanpa conditionality yang ketat, memberikan fleksibilitas kepada Indonesia,” kata Josua kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1).

    Di samping itu, Josua menilai penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS, sehingga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

    Kendati demikian, bergabungnya Indonesia dalam BRICS dapat dilihat oleh negara-negara Barat sebagai keberpihakan pada blok alternatif, berpotensi memengaruhi hubungan dengan AS dan mitra Barat lainnya.

    “Perbedaan kepentingan ekonomi di antara negara anggota BRICS dapat membatasi efektivitas kolaborasi. Selain itu, ekonomi negara seperti Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan saat ini menghadapi tantangan yang signifikan, yang dapat memengaruhi stabilitas blok,” kata Josua.

    Dengan demikian manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia dari keanggotaan BRICS diperkirakan tidak akan langsung terlihat dalam jangka pendek, terutama karena perdagangan intra-BRICS masih rendah dan sebagian besar berpusat pada Tiongkok.

    Jadi secara keseluruhan, bergabungnya Indonesia ke BRICS menawarkan peluang untuk diversifikasi ekonomi dan promosi agenda Global South, namun juga menghadirkan tantangan dalam bentuk risiko geopolitik dan ketergantungan yang lebih besar pada Tiongkok.

  • Proposal Apple Ditolak, Nasib iPhone 16 Makin Gak Jelas

    Proposal Apple Ditolak, Nasib iPhone 16 Makin Gak Jelas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perwakilan Apple baru saja bertemu dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Kepada Kementerian Investasi dan BKPM, Apple menyatakan akan membangun fasilitas produksi aksesoris AirTag senilai US$ 1 miliar (Rp 16,2 triliun) di Batam, Indonesia.

    Tapi menurut Kementerian Perindustrian rencana Apple membuka fasilitas produksi itu tak bisa dikaitkan dengan izin sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dibutuhkan untuk menjual iPhone 16 di Indonesia.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa AirTag yang akan diproduksi oleh mitra Apple di Batam, bukan bagian dari produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sehingga tidak ada kaitannya dengan perhitungan TKDN untuk produk HKT Apple termasuk iPhone dan iPad.

    “Secara tegas Permenperin No. 29/2017 ini adalah turunan Permenkominfo yang mengatur minimum threshold (batas minimal) yang diwajibkan kepada seluruh produsen HKT agar bisa mendapatkan sertifikat TKDN dan pada gilirannya bisa mendapat izin edar,” ujar Menperin saat konferensi pers di Kantor Kemenperin, Rabu (9/1/2025).

    Oleh karena itu, sertifikat TKDN untuk iPhone dan iPad hanya bisa diberikan untuk proses produksi dan komponen yang merupakan bagian langsung dari produk tersebut.

    Ia menyebut, Kemenperin tidak punya dasar untuk mengeluarkan sertifikasi TKDN untuk produk-produk Apple, khususnya iPhone 16. Artinya sampai saat ini nasib iPhone 16 masih belum jelas karena belum memenuhi syarat TKDN dari Kemenperin.

    “Jadi kalau kita lihat aturannya, belum bisa atau belum boleh, tidak ada dasar Kemenperin untuk bisa mengeluarkan sertifikasi TKDN dalam rangka Apple bisa memiliki izin edar di Indonesia. Karena tidak ada keterkaitannya langsung [pabrik AirTag],” jelas Menperin.

    Dalam pertemuan dengan Apple, Kemenperin membahas proposal yang telah diajukan pada Senin (6/1/2025). Pihaknya memberikan counter proposal atas sejumlah poin yang diajukan oleh Apple.

    Apple, kata Menperin, telah menyampaikan sebuah angka nilai investasi inovasi kepada pihaknya, tapi nilai yang disampaikan tersebut masih di bawah apa yang menjadi perhatian teknokratis.

    “Dalam negosiasi dengan Apple, Kemenperin sudah menyampaikan counter proposal dan sebuah angka investasi yang dihitung secara teknokratis dan hati-hati dan sekarang masih menjadi pembahasan internal Apple,” jelasnya.

    Meski demikian, Menperin menghargai investasi Apple yang memproduksi AirTag di Batam, Indonesia

    Pabrik produksi AirTag milik Apple di Batam nantinya akan melalui vendor bernama Luxshare ICT yang berasal dari Tiongkok.

    “Dia tetap membangun manufaktur itu yang kita hargai. Terus nanti produk dari ICT yang memproduksi AirTag itu akan di ekspor, membuat devisa, itu betul-betul kami hargai.” pungkasnya.

    (dem/dem)

  • Bakamla-CCG bahas tindak lanjut pernyataan bersama RI-China di Beijing

    Bakamla-CCG bahas tindak lanjut pernyataan bersama RI-China di Beijing

    Jakarta (ANTARA) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Coast Guard China (CCG) berdiskusi membahas tindak lanjut kesepakatan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping khususnya terkait dengan keamanan laut keselamatan pelayaran di kawasan.

    Delegasi Bakamla RI yang dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah tiba di Beijing, Tiongkok, Rabu (8/1), kemudian langsung menghadiri pertemuan tingkat tinggi perdana antara Bakamla RI dan CCG.

    “Delegasi Bakamla mendapatkan sambutan hangat dari Direktur Jenderal Coast Guard China Mayor Jenderal Yu Zhong. Pertemuan itu menandai babak baru hubungan kedua instansi dalam memperkuat keamanan dan keselamatan maritim di kawasan,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Bakamla RI Kolonel Bakamla Gugun Saeful Rachman menjelaskan pertemuan tersebut saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Kepala Bakamla RI, dalam pertemuannya dengan CCG, menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja sama yang saling menguntungkan untuk memelihara stabilitas di kawasan.

    “Pertemuan ini bukan hanya simbol hubungan erat kedua institusi, melainkan juga komitmen bersama untuk menciptakan kawasan laut yang aman, damai, dan sejahtera,” kata Irvansyah dalam pertemuan tingkat tinggi itu sebagaimana dikutip dari siaran resmi Bakamla RI.

    Delegasi dari Bakamla RI dan Coast Guard China juga membahas sejumlah isu-isu strategis, termasuk di antaranya peningkatan kerja sama bilateral dan kemitraan-kemitraan dalam kerangka multilateral di sektor maritim.

    “Pertemuan itu diharapkan memperkokoh sinergi antarnegara dalam menghadapi tantangan maritim global seperti kejahatan lintas batas, penyelundupan, dan pencurian sumber daya laut,” kata Kolonel Gugun.

    Dalam pertemuan itu, delegasi Bakamla RI terdiri atas jajaran pejabat utama Bakamla RI, yaitu Plt. Sekretaris Utama Bakamla RI Laksamana Muda TNI Samuel H. Kowaas, dan Direktur Kerja Sama Laksamana Pertama Bakamla Askari.

    1st High Level Meeting/Pertemuan Tingkat Tinggi Pertama Bakamla RI dan Coast Guard China merupakan tindak lanjut atas hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Xi di Beijing pada 9 November 2024.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Xi menerbitkan pernyataan bersama, yang salah satu poinnya dua negara sepakat bekerja sama mengelola perairan yang diklaim secara tumpang tindih (overlapping claim), dan dua negara sepakat membentuk Komite Pengarah Bersama mengikuti aturan hukum dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara.

    Terkait dengan poin itu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan kesepakatan bersama itu tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim nine-dash-line (NDL), karena Indonesia tetap pada posisinya bahwa NDL tidak punya basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.

    Nine-dash-line dan ten-dash-line merujuk pada klaim sepihak China terhadap Laut China Selatan yang tidak mengacu kepada UNCLOS, tetapi kepada klaim tradisional-historis China.

    Klaim sepihak Tiongkok itu memang tidak menyentuh perairan teritorial Indonesia, tetapi klaim China itu tumpang tindih dengan Laut Natuna Utara, yang merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Laut Natuna Utara berada di sisi selatan Laut Tiongkok Selatan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertama di Luar China, RI Bakal Punya Paten Teknologi Pengolahan Nikel

    Pertama di Luar China, RI Bakal Punya Paten Teknologi Pengolahan Nikel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto mengungkapkan bahwa Indonesia bakal mempunyai paten baru untuk teknologi pengolahan nikel menjadi katoda baterai lithium di luar China.

    Hal tersebut menyusul dimulainya produksi bahan katoda baterai kendaraan listrik (EV) berbasis Lithium Iron Phosphate (LFP) di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah.

    “Kalau Amerika bilang gak mau ada hal-hal yang dari China ini akan sulit. Kita harus tangkap peluang misal LFP di Kendal yang lagi ajukan paten di luar Tiongkok. Indonesia paling besar untuk katoda LFP,” ujar Seto dalam acara MINDialogue Hilirisasi dan Industrialisasi Strategi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (9/1/2025).

    Lebih lanjut, Seto menekankan bahwa hilisasi tidak bisa jika hanya berdiri sendiri-sendiri. Menurut dia, untuk menggenjot ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, maka diperlukan satu kesatuan rantai pasok yang berbeda-beda.

    “Kita omong hilir bauksit timah saja, tidak bisa. Di luar Tiongkok, Indonesia ekosistem paling lengkap. Speknya sudah cukup bagus bagaimana konsistensi dan kebijakannya. Ini resepnya sama dengan industri lainnya,” kata dia.

    Sebagaimana diketahui, LFP merupakan salah satu dari dua bahan kimia utama dalam baterai lithium-ion, di samping Nickel Cobalt Manganese (NCM). Dikenal akan efektivitas biayanya, LFP sangat cocok untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi.

    Berdasarkan studi Bain tentang Ekosistem Baterai EV1, permintaan baterai global diperkirakan akan tumbuh sekitar empat kali lipat antara tahun 2023 dan 2030, yang didorong oleh meningkatnya adopsi EV, memposisikan LFP untuk memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan tersebut.

    Pada tahun 2030, NCM diproyeksikan akan mewakili sekitar 50% dari permintaan baterai litium-ion, sementara LFP diperkirakan akan menyumbang sekitar 35%, di mana keduanya diperkirakan akan tetap menjadi pusat pertumbuhan industri baterai di masa depan.

    (pgr/pgr)

  • DEN Paparkan Cara Sukseskan Hilirisasi dan Industrialisasi di RI

    DEN Paparkan Cara Sukseskan Hilirisasi dan Industrialisasi di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti pentingnya cara mengembangkan industrialisasi pasca keberhasilan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.

    Anggota DEN, Septian Hario Seto menjabarkan, terdapat tiga cara untuk bisa mendukung berkembangnya industrialisasi pasca suksesnya pengembangan hilirisasai di Indonesia.

    Diantaranya kebijakan harus sinkron. Dalam hal ini mengenai perdagangan, investasi dan insentif. “Kalau tidak maka ini akan berjalan lambat. Kita katakan waktu itu tiga-tiganya sinkron. Ada skema insentif baik skema perizinan yang dilakukan Kemenko Marves, kemudian kawasan industri kita bangun, perizinan tata ruang dan lain-lain sudah beres. Kalau saya lihat ini tiga-tiganya nya harus singkron kalau gak akan susah,” terang Seto dalam MINDialogue, Kamis (9/1/2024).

    Tak hanya itu, transfer teknologi juga harus diperhatikan, misalnya beberapa hari yang lali China mempropose tanggapan publik terhadap katoda baterai. Di mana untuk baterai elektrik sudah dipatenkan LFP ada di China.

    “Kita masih bisa dorong NCM, misal Korea bagus, teknologi dalam negeri juga bisa jalan,” jelas Seto.

    Seto mencontohkan, di Grup MIND ID ada proyek investasi yakni HPAL yang bukan menggunakan paten China tapi yang dari Indonesia. “Untuk NCM bagus bagi kita, kita harus tangkap peluang misal LFP di kendal yang lagi ajukan paten di luar tiongkok. Indonesia paling besar untuk katoda LFP. Indonesian sudah masuk investasi tapi kita gak punya dalam negeri,”

    “Satu lagi kalau mau dorong ke hilir kita harus tau value addednya,” tandas Seto

    (pgr/pgr)

  • RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    Jakarta, FORTUNE – Indonesia resmi menjadi anggota penuh ke-10 BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan sejumlah negara lain.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS memberikan peluang besar memperluas pasar sekaligus menunjukkan independensi Indonesia di kancah internasional.

    “Kita ini negara berdaulat, negara besar. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, baik itu Tiongkok maupun Amerika Serikat,” kata Luhut dalam acara konferensi pers, Kamis (9/1).

    Menurutnya, Indonesia perlu bersikap mandiri dan mengambil keuntungan strategis dari keanggotaan di BRICS, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Keanggotaan BRICS membuka akses Indonesia ke pasar lebih luas, sekaligus memberikan posisi strategis di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global.

    “Market kita lebih besar. Dengan BRICS, kita punya peluang lebih besar untuk menangkap pasar-pasar baru dan mengantisipasi risiko dari ketegangan di Tiongkok, Eropa, dan Amerika,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti krisis energi di Eropa akibat konflik Rusia-Ukraina, serta tantangan ekonomi Cina yang tengah melambat. Ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks tarif perdagangan. Menurut Luhut, semua ini merupakan kombinasi tantangan yang harus dicermati Indonesia dengan baik demi menjaga stabilitas perekonomian domestik.

    Pentingnya kebijakan berbasis data

    Luhut menyatakan pengambilan keputusan ekonomi di bawah pemerintahan saat ini dilakukan secara terukur, dengan dukungan data dan masukan dari para ahli internasional. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki Dewan Penasihat Global (Global Advisory Board) yang terdiri dari tokoh-tokoh ekonomi terkemuka, seperti Ruchir Sharma, penulis buku One Man Wrong Kapitalisme, dan Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates.

    “Kami benar-benar mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dan mendiskusikannya dengan serius. Ini membantu kami memberikan masukan yang tepat kepada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Luhut.

    Luhut optimistis langkah strategis seperti hilirisasi dan pengembangan teknologi genomik akan memperkuat posisi Indonesia pada masa mendatang.

    “Saya sangat percaya diri bahwa dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa menjadi negara maju, meskipun mungkin tidak pada 2040, tapi lebih realistis pada 2050,” katanya.

    Ia mengatakan upaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan yang responsif terhadap pasar juga menjadi fokus utama pemerintah.

    “Kami harus cepat merespons apa yang tidak disukai pasar terhadap kebijakan kami. Dengan pendekatan seperti ini, saya yakin kita bisa memperbaiki ekonomi domestik dan memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk mencapai kemajuan yang lebih besar,” ujarnya.

  • Harga Minyak Dunia Anjlok, Tertekan Pengetatan Pasokan OPEC – Halaman all

    Harga Minyak Dunia Anjlok, Tertekan Pengetatan Pasokan OPEC – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Harga minyak di perdagangan pasar global turun lebih dari 1 persen pada awal perdagangan, tertekan pengetatan pengetatan pasokan dari Rusia dan anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) lainnya.

    Mengutip data Business Standard, harga minyak mentah jenis Brent turun 1,16 persen ke level 76,23 dolar AS per barel. Sementara minyak mentah jenis West Texas Intermediate juga anjlok 1,25 persen ke posisi 73,32 dolar AS per barel, pada Kamis (9/1/2025).

    Adapun penurunan harga ini terjadi setelah investor mengalami tekanan atas pengetatan pasokan yang diterapkan OPEC termasuk Rusia. Imbas pengetatan tersebut Produksi minyak dari OPEC turun pada Desember 2024 setelah dua bulan sebelumnya meningkat.

    Laporan Bloomberg menyebutkan per Desember jumlah produksi minyak rata-rata di Rusia mencapai 8,971 juta barel per hari. Jumlah itu berada di bawah target negara tersebut.

    Selain karena penurunan stok OPEC, melemahnya harga minyak dunia juga disebabkan oleh anjloknya persediaan minyak mentah yang turun sebanyak 959.000 barel dalam seminggu, berbanding terbalik dengan ekspektasi analis untuk penarikan sebanyak 184.000 barel.

    Sayangnya penurunan stok ini terjadi ditengah meningkatkan permintaan minyak pada bulan Januari yang diproyeksi meningkat sebesar 1,4 juta barel per hari. Hal ini yang mencerminkan kekhawatiran pasar akan pasokan yang lebih ketat di tengah  meningkatnya permintaan, terutama dari China.

    Analis JPMorgan memperkirakan permintaan minyak pada bulan Januari akan meningkat sebesar 1,4 juta barel per hari tahun-ke-tahun menjadi 101,4 juta barel per hari, terutama didorong oleh “peningkatan penggunaan bahan bakar pemanas di Belahan Bumi Utara”.

    “Permintaan minyak global diperkirakan tetap kuat sepanjang Januari, didorong oleh kondisi musim dingin yang lebih dingin dari biasanya yang meningkatkan konsumsi bahan bakar pemanas, serta dimulainya lebih awal aktivitas perjalanan di Tiongkok untuk liburan Tahun Baru Imlek,” kata para analis.

    Apabila pengetatan berlanjut dalam jangka waktu yang lama, hal ini tentunya akan membuat harga minyak rata-rata  turun tajam pada tahun ini, berbanding terbalik jika dibandingkan tahun 2024.

    “Kami mempertahankan perkiraan kami untuk minyak mentah Brent rata-rata 76 dolar AS per barel pada tahun 2025, turun dari rata-rata 80 dolar AS per barell pada tahun 2024.

  • Tak Takut RI Dikucilkan AS Karena Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar!

    Tak Takut RI Dikucilkan AS Karena Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar!

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi terkait resminya Indonesia menjadi anggota kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan South Africa). Dengan begini pasar Indonesia disebut akan lebih besar.

    “Apa keuntungan kita dengan BRICS, ya market kita lebih besar, market kita lebih besar,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Luhut menyebut Indonesia adalah negara berdaulat dan besar sehingga tidak berpihak kepada satu negara mana pun. Terlebih dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dinilai tidak takut dengan adanya retaliasi dari Barat atau Amerika Serikat (AS).

    “Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, ya maksud saya waktu itu China dan Amerika. Kita nggak perlu (takut dengan retaliasi), apalagi sekarang ini dengan Bapak Presiden seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah,” ucap Luhut.

    Dengan pasar Indonesia yang lebih besar, Luhut menyebut Indonesia bisa meminimalisir persoalan yang terjadi di beberapa negara seperti China dan AS.

    “Karena ini masalah kalau kita nggak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang dan juga persoalan di Eropa, di mana gas sekarang dari Rusia disetop mereka, itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di Eropa dan dia turunkan ke China dan China masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump,” beber Luhut.

    Kehadiran DEN disebut akan memberikan saran dan rekomendasi kepada Prabowo, serta bagaimana evaluasi dan implementasi dari kebijakan ekonomi prioritas pemerintah yang dijalankan di lapangan.

    “Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermati dengan baik. Jadi itu salah satu tugas DEN tadi, memberikan masukan pada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, pemerintah Brasil mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pengumuman itu disampaikan pada Senin (6/1) waktu setempat.

    Dilansir dari AFP, Kementerian Luar Negeri Brasil dalam sebuah pernyataan mengatakan Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya memiliki keinginan untuk mereformasi lembaga-lembaga pemerintahan global dan memberikan kontribusi positif terhadap kerja sama di negara-negara Selatan.

    Brasil saat ini memegang jabatan presiden bergilir BRICS pada tahun 2025. Pemerintah Brasil menyebut tawaran Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah disetujui dalam pertemuan puncak di Johannesburg pada tahun 2023.

    BRICS sendiri didirikan pada 2009 oleh Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Selain Indonesia, sejumlah negara baru yang bergabung dalam BRICS+ adalah Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA).

    (aid/kil)

  • HONOR-Erajaya Teken MoU Penjualan Online, Ritel & Distribusi di Indonesia

    HONOR-Erajaya Teken MoU Penjualan Online, Ritel & Distribusi di Indonesia

    Jakarta –

    HONOR dan Erajaya Group (Erajaya) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk penjualan online, ritel dan distribusi di Indonesia. Melalui kerja sama ini, HONOR dan Erajaya akan menyediakan produk dan layanan berkualitas.

    Adapun produk yang disediakan antara lain smartphone, laptop, tablet, wearables, dan lainnya. Erajaya bersama HONOR juga akan berkolaborasi dalam kegiatan distribusi, membangun channel penjualan, kegiatan ritel, dan aktivitas pemasaran lokal di Indonesia.

    “Kami sangat antusias dapat bermitra dengan Erajaya Group untuk melayani pelanggan di Indonesia. Erajaya adalah merek terpercaya bagi jutaan konsumen Indonesia, termasuk bagi banyak masyarakat di segmen premium menengah yang memiliki potensi tinggi untuk tertarik dengan produk dan penawaran kami. Kami tidak sabar untuk menyambut masa depan cerah dari kolaborasi yang luar biasa ini,” kata President HONOR of South Pacific Justin Li dalam keterangannya, Kamis (9/1/2024).

    Sebelumnya, HONOR baru saja mengumumkan rencananya untuk masuk ke Indonesia dan membuka 10 experience stores pada akhir tahun ini. HONOR akan membawa produk dari setiap kategori dalam portofolionya ke pasar, dengan total sekitar 30 produk dalam tahun pertamanya.

    Sebagai informasi, penandatanganan MoU berlangsung di Shenzhen, Tiongkok. Acara ini turut dihadiri antara lain, H.E. Djauhari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia; George Zhao, CEO of HONOR; Justin Li, President of HONOR Pasifik Selatan; Budiarto Halim, President Director/CEO of Erajaya Group; dan Jong Woon Kim, Deputy CEO of Erajaya Digital.

    Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi HONOR secara online di www.honor.com.

    (sls/Honor)

  • Tak Masuk TKDN iPhone 16

    Tak Masuk TKDN iPhone 16

    Jakarta –

    Rencana Apple membangun fasilitas produksi AirTag di Batam ternyata tak membuat mereka bisa langsung menjual iPhone 16 di Indonesia. Pasalnya, menurut , produksi AirTag tersebut tidak masuk dalam hitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Seperti diketahui, Indonesia telah melarang penjualan iPhone 16 karena Apple gagal memenuhi persyaratan TKDN minimal 35% untuk smartphone yang dijual di Tanah Air. Meskipun Apple telah mencapai kesepakatan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membangun fasilitas produksi AirTag di Batam, Menperin menegaskan hal itu tidak akan dihitung sebagai komponen iPhone buatan lokal.

    “Tidak ada dasar bagi Kementerian untuk mengeluarkan sertifikasi konten lokal sebagai cara bagi Apple untuk mendapatkan izin menjual iPhone 16 karena (fasilitas) itu tidak memiliki hubungan langsung,” kata Agus, Rabu (10/1/2025).

    Dijelaskan, Permenperin 29/2017 secara tegas mengatur bahwa yang bisa dinilai sertifikasi TKDN-nya adalah investasi yang langsung berkaitan dengan HKT. Airtag merupakan aksesoris dari HKT yang bukan merupakan komponen esensial HKT, sehingga tidak bisa dihitung sebagai TKDN produk HKT. Karena itu, Menperin berpendapat investasi pabrik AirTag dan produk yang dihasilkannya di Batam tidak bisa dihitung dalam perhitungan TKDN iPhone.

    “Jika Apple mau merilis iPhone 16 di Indonesia, harus mengacu kepada 3 skema dalam Permenperin No. 29/2017,” tegas Agus.

    Apple telah mengajukan proposal 2023-2026 pada Senin (6/1/2025) dan memilih skema 3 (skema inovasi). Ini sama dengan skema dalam proposal Apple periode 2020-2023.

    Menperin mengungkap Apple telah menyampaikan sebuah angka nilai investasi inovasi kepada Kemenperin. Tapi nilai yang disampaikan tersebut masih di bawah apa yang menjadi perhatian teknokratis yang pernah disampaikan sebelumnya.

    “Dalam negosiasi dengan Apple, Kemenperin sudah menyampaikan counter proposal dan sebuah angka investasi yang dihitung secara teknokratis dan hati-hati dan sekarang masih menjadi pembahasan internal Apple,” ujar Agus.

    Dijabarkan, angka dalam counter proposal dari Kemenperin dihitung berdasarkan kriteria:

    Perbandingan investasi Apple di negara lainKeadilan investasi di antara produsen HKT di Indonesia⁠Penciptaan nilai tambah dan pendapatan negara⁠Penciptaan lapangan kerja baru dalam ekosistemPenjualan yang dibukukan Apple (sebesar Rp56 Triliun pada 2023-2024)⁠Penerapan sanksi administrasi sesuai dengan Permenperin 29/2017

    “Kemenperin tidak menetapkan batasan waktu dalam perundingan investasi dengan Apple. Yang ditargetkan adalah target pemenuhan substansi yang dirundingkan,” kata Agus.

    Hitung Ulang Investasi Apple

    Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Menperin Agus Gumiwang menegaskan, komitmen investasi Apple kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak lantas memberikan izin penjualan iPhone. Pasalnya, pabrik AirTag yang dibangun Apple di Batam tidak berkaitan langsung dengan produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

    Karenanya, Agus Gumiwang meminta Apple untuk mengusulkan kembali investasi khusus untuk membangun pabrik Research and Development (R&D) yang berkaitan langsung dengan produk komponen HKT, dalam hal ini iPhone.

    “Mereka (Apple) sudah menyampaikan satu nilai investasi inovasi kepada kami, tetapi kami menyampaikan kepada mereka bahwa nilai yang diusulkan atau yang di-propose oleh Apple dalam mengikuti skema ketiga ini, itu juga masih di bawah apa yang menjadi perhitungan teknokratis yang pernah kami sampaikan,” kata Agus dikutip dari detikFinance.

    Kendati begitu, Agus Gumiwang tetap mengapresiasi komitmen Apple yang akan membangun pabrik AirTag di Batam. Paling tidak, pabrik tersebut mampu menyerap tenaga kerja baru di Indonesia.

    Agus Gumiwang mengatakan, pabrik AirTag di Batam juga akan diproduksi oleh Luxshare Precision Industry Co. Ltd. (ICT) perusahaan aksesoris asal Tiongkok. Namun, AirTag tersebut bukan komponen dari pembangun produk HKT Apple.

    “ICT itu semacam mitra dari Apple, AirTag ini merupakan aksesoris. Dia bukan merupakan komponen, bukan merupakan part, bukan merupakan bagian dari HKT,” tegasnya.

    Sementara dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 mengatur tentang nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk HKT untuk mendapat izin edar produk.

    Adapun nilai investasi yang diharapkan Agus Gumiwang telah dihitung berdasarkan keuntungan Apple dari penjualan iPhone di Indonesia. Ia menyebut, keuntungan Apple dari penjualan mencapai Rp 56 triliun.

    “Yang akan menjadi catatan kepada kami, investasi pabrik yang sudah dikomitmenkan oleh Apple kepada kita, kepada Indonesia oleh Kementerian Investasi, nilai dari investasinya itu hanya bisa dihitung berdasarkan capex (Capital Expenditure),” ungkapnya.

    “Maksudnya begini, jadi jangan ada upaya menghitung nilai investasi di luar capex, misalnya memasukkan proyeksi nilai ekspor di dalam nilai investasi, itu enggak bisa. Kalau itu once itu kita entertain, kita akan sulit lagi, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain juga akan minta yang sama. Kalau kita masukkan komponen proyeksi nilai ekspor, itu enggak bisa,” sambung Agus.

    Lebih lanjut dipaparkan, perusahaan juga tidak bisa memasukkan komponen atau variabel bahan baku menjadi nilai investasi. Perhitungan nilai investasi hanya bisa diukur lewat belanja modal perusahaan.

    “Nah itu apakah sampai USD 1 miliar? Silakan dihitung,” kata Menperin dikutip dari CNBC Indonesia. “Jadi menurut pandangan kami, yang kami inginkan itu adalah perhitungan nilai investasi itu hanya berdasarkan Capex, tidak yang lain-lain,” lanjutnya.

    Pelunasan Utang TKDN

    Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Dalam negosiasi yang berlangsung Selasa (7/1/2025), Menperin mengungkap Apple telah berkomitmen melunasi utang investasi senilai USD 10 juta untuk komitmen 2020-2023. Piihaknya akan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan assessment dokumen pelunasan utang
    tersebut.

    Agus menekankan Kemenperin memiliki dasar untuk memberikan sanksi, yaitu ketidakpatuhan Apple dalam mengimplementasikan komitmen di dalam skema 3. Implementasi selama ini tidak sesuai dengan Permenperin 29/2017 yang mengatur bahwa skema investasi inovasi meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta R&D di bidang teknologi informasi (TIK).

    Sejak tahun 2017-2023 atau selama hampir tujuh tahun, Apple baru melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), namun belum optimal dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) inovasi bidang TIK.

    “Dalam Permenperin No 29 tahun 2017 pasal 59 disampaikan bahwa sanksinya bisa berupa pencabutan nilai TKDN,” tegas Agus.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Rilis iPhone 16 di Indonesia Terancam Mundur”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)