Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Dilema dan Pilihan Strategis ASEAN di Bawah Kebijakan “Tarif Resiprokal” Amerika Serikat

    Dilema dan Pilihan Strategis ASEAN di Bawah Kebijakan “Tarif Resiprokal” Amerika Serikat

    Pada pagi hari waktu setempat, 26 Oktober, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk memulai kunjungan resmi perdananya sekaligus menghadiri KTT ASEAN ke-47. Dalam rangkaian lawatan ke Asia kali ini, Gedung Putih hanya menjadwalkan satu hari untuk KTT ASEAN. Dibandingkan perhelatan KTT itu sendiri, hal yang tampaknya lebih menarik perhatian Washington adalah partisipasi dalam penandatanganan perjanjian damai Thailand–Kamboja. Media Politico bahkan melaporkan bahwa Gedung Putih menjadikan agenda tersebut sebagai prasyarat kehadiran AS di KTT ASEAN.

    Terlihat jelas bahwa pemerintahan AS saat ini menunjukkan minimnya kesabaran terhadap kerja sama bilateral maupun multilateral yang melibatkan negara-negara ASEAN. Faktanya, Kantor Urusan Multilateral pada Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik—yang menangani relasi AS–ASEAN serta isu kawasan Sungai Mekong—telah dibubarkan dalam restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS. Selain itu, selama masa jabatan pertamanya, Trump hanya menghadiri KTT ASEAN pada 2017; dan kali ini besar kemungkinan menjadi satu-satunya kehadirannya di KTT ASEAN pada masa jabatan keduanya. Berbeda dengan periode pertama, kebijakan Washington terhadap Asia Tenggara kini jauh lebih keras. Penangguhan bantuan untuk negara-negara di kawasan serta peluncuran kebijakan “tarif resiprokal” menunjukkan bahwa pemaksaan ekonomi telah menjadi instrumen utama pemerintah AS untuk mencoba membentuk ulang pengaruhnya di Asia Tenggara.

    Dampak kebijakan luar negeri AS tersebut melampaui ekspektasi banyak negara ASEAN. Selama ini, sebagian elit strategis di kawasan memandang AS sebagai “hegemon yang murah hati”: tidak bernafsu ekspansi wilayah namun memiliki kapabilitas militer dan ekonomi untuk menopang tatanan kawasan, sekaligus memberi bantuan dan akses pasar bagi negara-negara ASEAN. Survei yang dilakukan ISEAS–Yusof Ishak Institute pada 3 Januari–15 Februari tahun ini terhadap elit strategis ASEAN menunjukkan, ketika ditanya “pihak mana yang paling Anda percaya dalam mendorong agenda perdagangan bebas global”, 19% responden masih memilih AS, sementara ASEAN dan Tiongkok masing-masing dipilih oleh 23,8% dan 20,6% responden. Jelas, banyak pihak tidak menyangka negara-negara ASEAN akan menjadi sasaran langsung kebijakan AS. Baru setelah kebijakan “tarif resiprokal” diterapkan, negara-negara ASEAN makin menyadari realitasnya: prasyarat yang menopang teori “hegemon yang murah hati” telah runtuh. Ng Eng Hen, mantan Menteri Pertahanan Singapura, menyatakan bahwa persepsi negara-negara Asia terhadap AS telah bergeser dari sebelumnya sebagai “kekuatan dengan legitimasi moral” menjadi “tuan tanah pemungut sewa”.

    Kebijakan kawasan yang berjalan saat ini setidaknya menimbulkan tiga tantangan jangka menengah–panjang bagi ASEAN:

    Tekanan untuk “memilih kubu” kian meningkat

    Dari sisi ekonomi, lewat kebijakan tarif resiprokal, Washington berupaya mendorong “decoupling” ekonomi ASEAN dari Tiongkok—antara lain dengan menindak re-ekspor untuk menutup jalur masuknya produk Tiongkok ke pasar AS melalui negara-negara ASEAN, serta dengan menaikkan kriteria asal barang (rules of origin) agar membatasi permintaan ASEAN atas produk antara yang dibuat di Tiongkok. Dari sisi politik dan keamanan, AS memasukkan banyak isu tersebut ke dalam agenda ekonomi-perdagangan, berupaya menggunakan tarif sebagai alat tekan agar negara-negara ASEAN menyelaraskan posisi dengan AS dalam kompetisi terhadap Tiongkok.

    Kebijakan AS memecah ASEAN dan melemahkan pengaruh normatifnya

    Menghadapi tekanan maksimal Washington, ASEAN gagal menyusun posisi tawar kolektif; sebagian anggota memilih langkah unilateral untuk memperoleh kelonggaran. Singapura—ekonomi paling maju di ASEAN—mendapat tarif dasar 10%, sementara Myanmar dan Laos yang kurang berkembang menghadapi tarif ekspor ke AS hingga 40%; kesenjangan kebijakan ini berpotensi memperlebar jurang pembangunan intra-ASEAN. Penguatan aliansi Filipina–AS juga memperdalam fragmentasi strategis antar anggota. Dalam isu yang menyentuh kepentingan kekuatan besar, konsensus ASEAN akan makin sulit tercapai. Selain itu, selama ini ASEAN mendukung sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai inti. Kebijakan tarif resiprokal AS jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental WTO, seperti perlakuan negara paling diuntungkan (Most-Favoured-Nation/MFN), sehingga mengikis otoritas normatif ASEAN dalam tatanan perdagangan internasional dan menyalahi visi integrasi ekonomi kawasan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.

    Lingkungan dagang ASEAN–AS tetap sarat ketidakpastian

    Laporan UNDP menunjukkan kenaikan harga akibat tarif baru berpotensi menurunkan total ekspor Asia Tenggara ke AS sebesar 9,7%, dengan Vietnam berisiko merugi lebih dari US$25 miliar. Negara-negara yang meneken perjanjian dagang dengan AS kini wajib menindak re-ekspor—namun bagaimana definisi operasional dan standar penilaiannya tetap tidak jelas. Di luar itu, negara-negara ASEAN akan berada di bawah pengawasan AS dalam jangka panjang; begitu suatu produk diklasifikasikan sebagai hasil re-ekspor, ekspor ke AS dapat dikenai tarif punitif hingga 40%.

    Kesimpulan

    Kebijakan AS yang keras terhadap ASEAN menciptakan risiko besar di bidang ekonomi dan keamanan, namun sekaligus mendorong refleksi dan penyesuaian strategis yang lebih dalam. Masa depan ASEAN pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya untuk: (i) memperkuat persatuan internal, (ii) menjalankan strategi penyeimbangan yang luwes dan pragmatis, serta (iii) memperdalam kemitraan lintas kawasan, khususnya dengan negara-negara Global South—agar krisis saat ini dapat diubah menjadi peluang historis untuk memperdalam integrasi kawasan dan mencapai kemandirian strategis yang sesungguhnya.

  • Persimpangan Jalan dalam Kerja Sama Tiongkok–Afrika dan AS–Afrika

    Persimpangan Jalan dalam Kerja Sama Tiongkok–Afrika dan AS–Afrika

    Di tengah transformasi mendalam lanskap ekonomi global, kerja sama Tiongkok–Afrika melaju mantap menuju tahap baru. Pada 24 Oktober 2025, Chongqing meluncurkan rute pertama yang langsung menuju Afrika untuk layanan China–Europe Railway Express (CR Express)—menandai babak baru konektivitas Tiongkok–Afrika. Rute ini mengadopsi model intermoda lintas benua “kereta api + pelayaran”, dengan tujuan akhir Aljir, Aljazair, sehingga membuka koridor logistik yang lebih efisien dan andal bagi perdagangan Tiongkok–Afrika. Konektivitas infrastruktur ini bukan sekadar perluasan jalur fisik, melainkan wujud konkret pembangunan komunitas Tiongkok–Afrika dengan masa depan bersama.

    Data menunjukkan, pada tiga triwulan pertama tahun ini, total perdagangan Tiongkok–Afrika tumbuh 19,5%, dengan skala yang terus meningkat. Tren positif ini terkait erat dengan kebijakan yang diumumkan pemerintah Tiongkok pada Juni tahun ini—pemberlakuan tarif 0% (bebas bea masuk) untuk seluruh komoditas asal 53 negara Afrika. Cakupan yang luas serta basis penerima manfaat yang besar menjadikan langkah keterbukaan ini bermakna historis dalam hubungan ekonomi dan perdagangan.

    Sebaliknya, Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA) milik Amerika Serikat resmi berakhir masa berlakunya pada 30 September 2025. Sejak diberlakukan pada 2000, AGOA memberikan preferensi tarif dan kemudahan akses pasar bagi banyak negara Afrika, mendorong ekspor Afrika ke AS. Namun hingga kini proses otorisasi ulang di Kongres belum berjalan. Lebih jauh, sejak April 2025 AS memberlakukan tarif 10–30% terhadap negara-negara Afrika—kebijakan yang langsung menggerus keunggulan ekspor yang dibangun selama bertahun-tahun dan menekan prospek pengembangan manufaktur di Afrika.

    Dua jalur kebijakan terhadap Afrika kian kontras. Jalur pertama menempatkan persaingan geopolitik sebagai tujuan, berupaya menarik Afrika ke dalam rantai pasok eksklusif yang dipimpin Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, AS melalui Inflation Reduction Act (IRA) dengan aturan asal barang (rules of origin) dan klausul Foreign Entity of Concern (FEOC), serta melalui Defense Production Act (DPA) yang mendorong friend-shoring, telah merangkul politik dan perdagangan dalam satu kerangka, membentuk jaringan rantai pasok yang menyaring partisipasi berdasarkan keselarasan politik. Dalam model ini, akses negara-negara Afrika ke ekosistem produksi AS kurang ditentukan oleh daya saing industri, dan lebih oleh preferensi strategis Washington—dengan risiko penghentian preferensi tarif atau dikeluarkan dari skema subsidi rantai pasok bila posisi diplomatik dianggap tidak selaras.

    Jalur kedua bertumpu pada keterbukaan perdagangan. Kebijakan Tiongkok terhadap Afrika menunjukkan karakter keterbukaan yang menonjol: tarif 0% untuk 53 negara Afrika diberlakukan tanpa prasyarat politik dan tanpa saringan ideologis. Keterbukaan ini bersifat berkelanjutan dan terinstitusionalisasi, dengan tujuan menciptakan lingkungan pasar yang stabil dan terprediksi. Dalam kerangka ini, pembentukan rantai pasok mengikuti mekanisme pasar dan pilihan mandiri negara-negara Afrika—bukan intervensi politik eksternal. Selain menurunkan biaya perdagangan, yang lebih penting, kebijakan ini memberi harapan jangka panjang yang kondusif untuk investasi, pembinaan manufaktur, dan peningkatan kapabilitas industri.

    Secara esensial, kebijakan tarif 0% Tiongkok merupakan dukungan struktural bagi pembangunan mandiri Afrika. Fondasi industrialisasi Afrika relatif masih rapuh—menurut UN Industrial Statistics Yearbook 2024, ekspor manufaktur Afrika hanya sekitar 1,3% dari total global; kontribusi manufaktur terhadap PDB pada 2023 sekitar 13%, jauh di bawah rata-rata global 28%. Dengan menurunkan biaya masuk produk industri Afrika ke pasar Tiongkok, kebijakan ini menginsentif arus modal menuju manufaktur Afrika. Perusahaan yang berinvestasi dan membangun pabrik di Afrika dapat memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya lokal, sekaligus memanfaatkan akses bebas bea ke pasar konsumsi terbesar kedua di dunia, sehingga meningkatkan kelayakan dan imbal hasil investasi.

    Kebijakan ini mencerminkan pemahaman mendalam atas hukum dasar globalisasi ekonomi. Berbeda dari praktik mempolitisasi perdagangan, langkah keterbukaan pasar Tiongkok berpijak pada esensi kolaborasi ekonomi internasional. Tarif 0% sekaligus menjadi pengakuan atas potensi pertumbuhan Afrika dan bentuk dukungan pada sistem perdagangan multilateral. Di tengah menguatnya proteksionisme global, sikap keterbukaan ini menjadi semakin bernilai. Melalui kebijakan konkret seperti tarif 0%, Tiongkok mendorong peningkatan posisi tawar Afrika dalam rantai nilai global, menghormati hak atas pembangunan yang mandiri, dan berlandaskan kesetaraan serta saling menguntungkan—memberi paradigma baru bagi kerja sama ekonomi internasional.

    Kesimpulan

    Di tengah ketidakpastian perekonomian dunia, kerja sama Tiongkok–Afrika tengah merintis model baru kolaborasi ekonomi internasional. Kebijakan tarif 0% menyampaikan sinyal tegas: keterbukaan dan kemitraan adalah cara efektif menghadapi tantangan global. Berbasis prinsip pasar dan saling menghormati, tanpa prasyarat politik, model ini menawarkan pendekatan segar bagi kemitraan pembangunan. Praktik yang berkembang bukan hanya mengakselerasi pertumbuhan kedua belah pihak, tetapi juga menyuntikkan daya dorong baru bagi pemulihan ekonomi dunia.

  • China Ajak ASEAN Jaga Perdagangan Bebas di Tengah Tarif AS

    China Ajak ASEAN Jaga Perdagangan Bebas di Tengah Tarif AS

    Kuala Lumpur, Beritasatu.com – China mendesak penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan yang lebih terbuka dalam pertemuan puncak ASEAN Plus Three di Kuala Lumpur, Malaysia. Seruan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meninggalkan KTT tersebut lebih awal.

    Dalam kunjungannya ke Asia, Trump sebelumnya menandatangani beberapa kesepakatan, termasuk pakta gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand, serta empat perjanjian perdagangan regional.

    Namun, Gedung Putih menegaskan bahwa tidak ada satu pun dari kesepakatan itu yang menurunkan tarif tinggi AS terhadap negara-negara Asia Tenggara, seperti Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    “Pesan kami kepada negara-negara Asia Tenggara adalah bahwa Amerika Serikat 100% mendukung Anda dan akan menjadi mitra yang kuat untuk banyak generasi mendatang,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Senin (27/10/2025).

    Setelah Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio meninggalkan Malaysia menuju Jepang, pertemuan dilanjutkan oleh pejabat tinggi Dewan Eropa, serta negara-negara anggota ASEAN. Fokus utama diskusi adalah memperkuat kerja sama ekonomi dan menyusun kesepakatan perdagangan baru.

    Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dalam pidatonya menyerukan agar semua pihak menjunjung tinggi perdagangan bebas, menolak proteksionisme, dan memperkuat integrasi ekonomi regional.

    “Penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Timur yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun,” ucap dia.

    Dalam kesempatan itu, blok Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup 10 negara ASEAN bersama China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru juga menyerukan percepatan upaya ekspansi perdagangan dan penambahan anggota baru.

    KTT ASEAN Plus Tiga kali ini menjadi ajang penting dalam menentukan arah hubungan ekonomi kawasan di tengah rivalitas perdagangan antara AS dan China.

  • STT GDC Incar Pembiayaan Hijau, Modal untuk Ekspansi Data Center

    STT GDC Incar Pembiayaan Hijau, Modal untuk Ekspansi Data Center

    Bisnis.com, JAKARTA— Industri pusat data atau data center di Indonesia tengah memasuki fase baru dengan pembiayaan hijua sebagai salah satu kanal mendapatkan modal untuk ekspansi. 

    Country Head ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) Indonesia, Hendrikus Gozali, mengatakan bank-bank lokal kini mulai merangkul pembiayaan untuk infrastruktur digital. 

    Hal ini menandai pergeseran dari pola pembiayaan tradisional yang selama ini lebih banyak mengalir ke sektor pertambangan dan infrastruktur fisik.

    Menurut Hendrikus, terdapat dua perubahan besar dalam model pembiayaan yang kini menguntungkan pengembang pusat data, yakni adopsi konsep pembiayaan hijau dan struktur pembayaran yang lebih fleksibel.

    “Mereka juga beralih dari amortisasi kaku ke model pembayaran penuh. Jadi ini sangat membantu pusat data untuk berkembang,” kata Hendrikus dalam acara Citi Data Center Day di Jakarta pada Senin (27/10/2025).

    Lebih lanjut, Hendrikus mengungkapkan STT GDC secara global berkomitmen terhadap inisiatif hijau dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). 

    Baginya, komitmen terhadap ESG bukan hanya kewajiban korporasi, tetapi juga tanggung jawab moral. 

    Pendekatan tersebut, kata Hendrikus, membuat STT GDC semakin menarik bagi lembaga keuangan yang mencari proyek-proyek berkelanjutan.

    Hendrikus menilai dorongan adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan beban kerja GPU (graphics processing unit) telah mengubah kebutuhan teknis pusat data secara drastis.

    Kenaikan kebutuhan daya terus berlanjut seiring perkembangan teknologi chip AI. 

    Perubahan cepat ini membuat pengembang pusat data tidak hanya memikirkan modal proyek, tetapi juga strategi land banking (pengamanan lahan) dan power banking (jaminan pasokan listrik).

    “Di sinilah biaya akan diinvestasikan. Jadi, saya pikir menarik, land banking dan power banking. Power banking artinya Anda perlu memiliki daya,” ucap Hendrikus.

    Menurut Hendrikus, lembaga keuangan perlu memahami karakteristik bisnis pusat data yang sangat dinamis, baik dari sisi teknis maupun model kepemilikan dan kemitraan teknologi. 

    Tidak semua bank merespons dengan cara yang sama. Beberapa bank regional atau berbasis Tiongkok dinilai masih berhati-hati, sementara lembaga keuangan dari Timur Tengah dan Eropa menunjukkan minat lebih besar tergantung pada struktur proyek dan mitra teknologinya.

    Hendrikus menyebut tantangan terbesar industri pusat data bukan berasal dari sisi teknologi, melainkan faktor eksternal seperti geopolitik, tarif, dan kebijakan kedaulatan data. Selain itu, perubahan kebijakan energi dan tarif di negara tetangga dapat berdampak pada efisiensi dan valuasi aset.

    Karena itu, Hendrikus menilai penting adanya koordinasi kebijakan publik dan dukungan pemerintah terhadap investor.

    Meski menghadapi berbagai tantangan, Hendrikus optimistis terhadap prospek industri pusat data di Indonesia. Dia melihat perhatian pemerintah terhadap pengembangan pusat data dan AI semakin meningkat.

    “Indonesia sekarang, pemerintah sangat tertarik dengan pusat data. Mereka sedang banyak bekerja. Mereka benar-benar ingin menjadi negara AI pertama di Asia Tenggara,” ujarnya.

  • Menkum Bawa Usulan Global Tata Kelola Royalti Digital ke Pertemuan China–ASEAN IP ke-16

    Menkum Bawa Usulan Global Tata Kelola Royalti Digital ke Pertemuan China–ASEAN IP ke-16

    Xi’an (beritajatim.com) – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mewakili Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan ke-16 China–ASEAN Heads of Intellectual Property Offices yang digelar di Xi’an, Tiongkok, pada Minggu (26/10/2025). Dalam forum tersebut, Supratman membawa usulan penting Indonesia terkait tata kelola royalti hak cipta di era digital yang akan diajukan ke tingkat global.

    Pada kesempatan itu, Supratman meminta dukungan Pemerintah Tiongkok terhadap inisiatif Indonesia bertajuk The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment. Usulan ini akan secara resmi disampaikan dalam sidang Komite Tetap WIPO tentang Hak Cipta dan Hak Terkait (SCCR) di Jenewa, Desember mendatang.

    “Kami sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok sebagai anggota WIPO dalam memajukan upaya kolektif ini. Usulan ini penting untuk memastikan tata kelola royalti hak cipta yang adil, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan digital,” tegas Menteri Supratman.

    Ia juga menekankan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pembangunan nasional. Melalui visi ASTA CITA, pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi kreatif, inovasi, serta industri berbasis kekayaan intelektual.

    Menurutnya, Indonesia tengah memodernisasi kerangka hukum melalui revisi Undang-Undang Desain Industri dan Hak Cipta, serta mendorong kebijakan pemanfaatan sertifikat kekayaan intelektual sebagai agunan pinjaman perbankan guna mendukung UMKM dan wirausaha lokal.

    “Kami memandang KI bukan sekadar isu teknis, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat daya saing usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Supratman.

    Komisioner China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Shen Changyu, menyampaikan bahwa Tiongkok saat ini tengah menyusun pedoman teknis kelima yang diperbarui setiap 15 tahun. Ia menegaskan dukungan terhadap langkah Indonesia di forum internasional. “Terkait proposal inisiasi Indonesia, China tentu saja mendukung dalam sidang ICCR dan akan kami pelajari,” ungkap Shen.

    Pertemuan ke-16 China–ASEAN IP ini menjadi wadah penting bagi dialog kebijakan serta pertukaran pengalaman antara negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok. Forum ini juga akan merumuskan Rencana Aksi 10 Tahun Baru yang mencakup kolaborasi di bidang pelatihan, pelindungan budaya tradisional, serta pengembangan inovasi teknologi kawasan.

    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pada Senin (27/10/2025), Menteri Supratman menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan CNIPA. Perjanjian ini menggantikan kerja sama sebelumnya yang telah berakhir pada 18 Juni 2024, sekaligus menjadi tonggak baru hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok di bidang kekayaan intelektual.

    “MoU ini merupakan bukti nyata dari komitmen bersama kita untuk memperkuat kolaborasi di bidang kekayaan intelektual. Kerja sama ini tidak hanya akan mempererat hubungan antar-lembaga, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan ekonomi kedua negara,” ujar Menteri Supratman dalam sambutannya.

    MoU tersebut mencakup penguatan sistem kekayaan intelektual di kedua negara, meliputi paten, desain industri, merek, dan indikasi geografis. Kolaborasi juga diarahkan pada pertukaran pandangan strategis, peningkatan praktik pemeriksaan KI, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, isu pelindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional turut menjadi fokus, sejalan dengan agenda kerja sama ASEAN–Tiongkok di bidang pelestarian ekspresi budaya tradisional.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, turut menandatangani Nota Kesepahaman tentang Patent Prosecution Highway (PPH) antara DJKI dan CNIPA. Kerja sama ini ditujukan mempercepat proses pemeriksaan paten melalui pertukaran hasil pemeriksaan dan pengakuan timbal balik atas keputusan substantif dari kedua negara. [beq]

  • KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jauh sebelum dia koar-koar di akun YouTubenya.

    “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu. Namun dia tidak menyebut siapa yang dia maksud itu.

    “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud MD.

    Siap dipanggil KPK

    Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika KPK memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi itu.

    Kendati, Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.

    “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegasnya. 

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

    Pun, Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.

    Orang pertama yang ungkap dugaan mark up Whoosh

    Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan menjadi perbincangan seusai keduanya membongkar dugaan adanya mark up dalam proyek whoosh itu.

    Kedua tokoh tersebut juga disebut Eks Menkopolhukam Mahfud MD menjadi sosok pertama yang harus diperiksa oleh KPK dalam dugaan mark up proyek Whoosh.

    Sosok Agus Pambagio, dikenal sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus pakar transportasi. Dia kerap memberikan pandangan tajam mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sektor infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik.

    Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. 

    Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984. Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN.

    Dalam pengakuannya, Agus Pambagio mengaku pernah menolak usulan dari Jokowi mengenai proyek Whoosh.

    Agus Pambagio menyinggung bahwa Jokowi yakin proyek Whoosh tidak akan merugi, namun menurutnya, proyek ini tak layak dilanjutkan dan berpeluang merugi.

    Selain Agus Pambagio, sosok yang menjadi perbincangan adalah Anthony Budiawan. Dia menyinggung dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

    Anthony Budiawan adalah magister bidang ekonomi bisnis di Universitas Erasmus di Belanda.  Anthony memiliki keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, keuangan, rantai pasokan, analisis sistem, dan pendidikan.

    Pria ini memulai karier akademik awalnya di Insitut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1989 hingga 1990. Jabatan terakhirnya adalah asisten direktur urusan akademik.

    Ia juga merupakan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hingga tahun 2015.  Adapun pada Pilpres 2024 Anthony menjadi salah satu dari tujuh ahli yang dihadirkan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa pilpres.

    Dalam sidang sengketa, Anthony menyebut perpanjangan pemberian bansos yang dilakukan oleh Jokowi telah melanggar konstitusi.

    Kaki Agus Pambagio diinjak Wantimpres

    Analis Senior Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut mantan Presiden Jokowi sangat ngotot menjalankan megaproyek Kereta Whoosh yang belakangan bikin gaduh lantaran meninggalkan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahwa ada 2019, Agus menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kala itu, Agus memaparkan bahwa proyek KCJB tidak feasible. Mendengar itu, Jokowi buru-buru membantah paparan Agus.

    “Pak Presiden (Jokowi) waktu itu memberikan penjelasan, proyek ini (KCJB) tidak akan rugi. Pasti memberikan kebaikan buat bangsa. Karena teknologinya tinggi, dan seterusnya,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

    Masih menurut Agus, Jokowi bahkan cukup yakin bahwa operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi di kemudian hari. Meski studi kelayakan dari proyek yang digarap dan diutangi China itu, menyebut tidak feasible.

    Mendengar pernyataan proyek KCJB tak feasible, kata Agus, respons Jokowi hanya tersenyum. Namun tetap keukeuh agar proyek tersebut jalan terus. 

    “Tipikal beliau (Jokowi) kan gitu, senyum. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Pokoknya harus jalan,” kata Agus.

    Saat Agus ingin mengejar Jokowi dengan sejumlah pertanyaan yang terkait proyek KCJB, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan kode lewat injakan kaki. Intinya tak mau Agus bertanya lebih dalam kepada Jokowi.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya,” jelasnya.

    Sayangnya Agus tak menyebut nama Wantimpres yang mencoleknya agar tak terlalu banyak bertanya soal Kereta Whoosh.  Dalam pertemuan itu, Agus mengungkap, Jokowi mengaku bahwa proyek KCJB yang semula bakal digarap Jepang, kemudian bergeser ke China, merupakan idenya.

    Artinya, sejak awal, Jokowi memang ingin menggandeng China (Tiongkok), meski belum ada feasibility study-nya.  Sementara Jepang lebih dulu mengajukan proposal penawaran dan telah menyerahkan feasibility study (FS). “Tadinya Jepang merangkul UI dan UGM melakukan FS itu.  

    Bisa jadi karena Jokowi lebih nyaman bekerja sama dengan China yang loyal menyokong pemerintahannya. Selama 2 periode Jokowi, dikenal dekat dengan China.

    Utang Whoosh

    Asal tahu saja, keputusan Jokowi menunjuk China untuk menggarap KCJB justru menimbulkan masalah baru. Karena harganya menjadi lebih tinggi. Termasuk bunga utang yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.

    Untuk proyek KCJB itu, China menetapkan biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (asumsi kurs Rp16.500/US$). Angka itu tersebut pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).

    Masalahnya, biaya pembangunan KCJB berasal dari duit utangan dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Akan beda cerita jika Jepang yang menggarap proyek tersebut. Karena biayanya lebih murah. Memang duitnya dari utang, tapi bunganya lebih ringan. 

    Untuk melunasi utang proyek KCJB warisan Jokowi ini, pemerintah harus setor Rp2 triliun. Alhasil, keuangan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII harus menanggung kerugian setiap tahunnya.

  • 5 Fakta Geger Skandal ‘Sembelih Babi’ Tipu-tipu Kripto Taipan Chen Zhi

    5 Fakta Geger Skandal ‘Sembelih Babi’ Tipu-tipu Kripto Taipan Chen Zhi

    Jakarta –

    Sosok Chairman Prince Holding Group, Chen Zhi menjadi sorotan setelah otoritas AS mendakwanya terlibat dalam organisasi kriminal transnasional terbesar di Asis. Dia dituduh sebagai dalang penipuan kripto besar-besar dengan skema ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’.

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyita lebih dari 14 miliar dolar AS dalam bentuk bitcoin. Chen dituduh mendalangi penipuan kripto besar-besaran yang melibatkan kamp kerja paksa.

    1. Skema ‘Sembelih Babi’

    Dikutip dari Channel News Asia, Minggu (26/10), jaksa federal AS mendakwa Chen terkait konspirasi penipuan dan pencucian uang. Chen dan komplotannya diduga mengeksploitasi kerja paksa untuk menipu calon investor yang kemudian hasil kejahatannya digunakan untuk membeli yacht, jet pribadi, hingga lukisan Picasso.

    Ada sejumlah tindak kejahatan yang terungkap dalam dakwaan yang dijatuhkan jaksa federal. Chen (38) dituduh merestui kekerasan terhadap para pekerja, menyuap pejabat asing, serta memanfaatkan bisnis lain seperti judi daring dan penambangan kripto untuk mencuci hasil perolehan ilegal.

    Selain itu, Chen disebut sebagai ‘dalam di balik imperium penipuan siber yang luas’. Bahkan Jaksa AS Joseph Nocella menyebutnya sebagai salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah.

    Jaksa mengungkap modus penipuan ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’ yang dijalankan Chen mampu meraup 30 juta dolar AS setiap hari.

    2. Hasil Tipu-tipu Mengalir ke Jet-Lukisan

    Dilansir CNN, Minggu (26/10), penipuan tersebut dikabarkan menghasilkan 30 juta dolar AS per hari bagi Chen dan kaki tangannya. Jaksa AS sebelumnya juga telah mengumumkan penyitaan kripto senilai 15 miliar dolar AS dari Chen setelah penyelidikan bertahun-tahun.

    Hasil kejahatan tersebut diduga dipakai Chen untuk membeli karya seni Picasso, jet pribadi, properti mewah di kawasan elite London hingga untuk menyuap pejabat publik.

    Chen dituduh sebagai gembong di balik dunia gelap penipuan daring di Asia Tenggara. Otoritas AS menyebut kejahatan ini dilindungi oleh politisi berkuasa dan menipu korban di AS saja pada tahun lalu sedikitnya 10 miliar dolar.

    Selain itu, otoritas AS juga telah menyatakan bahwa perusahaan milik Chen, yang bergerak di sektor properti hingga perbankan, sebagai organisasi kriminal transnasional. Chen didakwa secara in absentia di New York atas dugaan konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan menggunakan jaringan.

    Otoritas AS dan Inggris menuduh Prince Group menjadi payung bagi lebih dari 100 perusahaan cangkang dan entitas yang digunakan untuk menyalurkan uang hasil pencucian ke 12 negara dan wilayah, mulai dari Singapura hingga St Kitts dan Nevis.

    “Chen Zhi bukan bos mafia seperti yang biasa kita bayangkan. Ia merupakan wajah rapi dari ekonomi kriminal yang dilindungi negara,” kata Jacob Sims, peneliti tamu di Harvard University Asia Center dan pakar kejahatan transnasional.

    Prince Group sebelumnya menyangkal seluruh tuduhan dalam pernyataannya sebagai fitnah. Namun pernyataan itu kini telah dihapus dari situs mereka.

    3. Ada Dugaan Kerja Paksa

    Jaksa Amerika Serikat (AS) mendakwa Taipan Chen Zhi, membangun setidaknya 10 kompleks di Kamboja yang berfungsi sebagai kamp kerja paksa. Para pekerja, mayoritas migran yang ditahan paksa, dipaksa menghubungi ribuan calon korban melalui media sosial dengan janji investasi kripto berimbal hasil besar.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (26/10), uang korban tersebut pada kenyataannya dialirkan ke bisnis Prince Holding Group dan perusahaan cangkang. Uang hasil penipuan kripto skema ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’ itu diduga untuk membiayai gaya hidup mewah seperti perjalanan liburan, jam tangan mewah, karya seni langka, bahkan sebuah jam tangan Rolex untuk istri seorang eksekutif.

    Berdasarkan dakwaan tersebut, kamp-kamp yang dibangun Prince Group dilengkapi asrama yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, serta pusat kendali seperti call center otomatis dengan ribuan ponsel yang mengoperasikan puluhan ribu akun palsu. Salah satu lokasi dikaitkan dengan Jinbei Casino Hotel milik Prince Holding Group, dan lainnya dikenal dengan nama ‘Golden Fortune’.

    Departemen Keuangan AS menyatakan para pekerja dikurung, diisolasi dan kerap dipukuli. Foto dalam dakwaan menunjukkan pria dengan luka di wajah, sekelompok pria dengan tangan terikat, serta korban dengan bekas cambukan di dada dan lengan.

    Selain itu, disebutkan bahwa Chen secara pribadi menyetujui pemukulan terhadap seseorang yang dianggap membuat masalah. Dia disebut hanya mengingatkan agar korban ‘tidak dipukuli sampai mati’. Beberapa orang melaporkan melihat pekerja yang melarikan diri dari Golden Fortune dipukul ‘sampai hampir meninggal’.

    4. Chen Zhi Masih Buron

    Chen saat ini masih buron usai didakwa secara in absentia di AS. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman hingga 40 tahun penjara.

    Selain itu, jika pengadilan mengizinkan, aset 127.271 bitcoin yang disita AS dapat digunakan untuk mengganti kerugian korban. Nilai koin tersebut, sekitar 113.000 dolar AS.

    Pada tahun lalu, warga Amerika disebut kehilangan sedikitnya 10 miliar dolar AS terkait skema penipuan berbasis Asia Tenggara atau meningkat 66 persen dibandingkan dari 2023. Menurut Departemen Keuangan AS, Chen merupakan pemain dominan dalam bisnis gelap tersebut. Di sisi lain, otoritas China juga sudah menyelidiki perusahaan itu atas dugaan penipuan siber dan pencucian uang sejak 2020.

    Laporan CNA menyebutkan bahwa upaya permintaan respons telah disampaikan kepada juru bicara Prince Holding Group, Gabriel Tan telah. Situs perusahaan itu mengklaim berpegang pada “standar bisnis global.” Juru bicara pemerintah Kamboja Pen Bona belum memberikan respons.

    5. Sosok Chen Zhi

    Dilansir CNN, Minggu (26/10), Chen sebelumnya dikenal sebagai Vincent dan lahir di Fujian, China pada 16 Desember 1987. Otoritas AS menyebutkan bahwa bisnis awalnya Chen berupa warnet dan pusat gim di Fuzhou, ibu kota Fujian.

    Pada 2011, dia terjun ke bisnis investasi real estat di Kamboja menurut profil di lama DW Capital holdings, sebuah perusahaan manajemen dana di Singapura yang mencantumkan Chen sebagai pendiri dan ketua, serta termasuk dalam daftar sanksi AS.

    Pada dekade 2010-an, disebutkan bahwa banyak pengembang dari Tiongkok yang mulai membangun kasino di Sihanoukville, Kamboja bagian barat. Kota pantai yang tenang itu berubah menjadi pusat judi dengan regulasi longgar dan kemudahan izin kasino.

    Dengan masuknya kasino dan judi daring, masuk pula kejahatan terorganisir, pencucian uang, prostitusi, peredaran narkoba dan penipuan online. Kota tersebut digambarkan sebagai ‘wild west’ dengan keterhubungan erat antara bisnis dan kriminal.

    Tak lama setelah kedatangannya, Chen menjadi warga negara Kamboja melalui naturalisasi. Analis mengatakan bahwa dia mendapatkan gelar kehormatan dan pengaruh kuat di kalangan elite Kamboja.

    Dia diangkat setelah sebagai penasihat senior pemerintah setinggi menteri, penasihat pribadi Perdana Menteri Hun Sen dan putranya Hun Manet, serta dianugerahi ‘neak oknha’, gelar bagi pengusaha terkemuka.

    Berdasarkan dakwaan AS, Chen pernah berkunjung ke AS pada April 2023 menggunakan paspor diplomatik, yang diduga diperolehnya setelah memberikan jam tangan mewah kepada pejabat senior pemerintahan.

    Halaman 2 dari 5

    (wnv/wnv)

  • Trump Pede Kesepakatan Dagang dengan China ‘Gol’ Minggu Depan

    Trump Pede Kesepakatan Dagang dengan China ‘Gol’ Minggu Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump optimistis dapat mencapai kesepakatan dengan Presiden China Xi Jinping, yang akan ditemuinya pekan depan, tepatnya 30 Oktober 2025.

    Keyakinan tersebut muncul setelah pejabat ekonomi tinggi dari kedua negara mencapai konsensus awal dalam pembicaraan perdagangan yang berakhir pada Minggu.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan negosiator utama Li Chenggang di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di Kuala Lumpur.

    “Saya pikir kita memiliki kerangka kerja yang sangat baik untuk dibahas para pemimpin pada hari Kamis,” kata Bessent kepada para wartawan dikutip dari Reuters, Minggu (26/10/2025).

    Dalam program Meet the Press NBC, Bessent mengatakan bahwa kesepakatan tersebut diharapkan dapat menunda penerapan pengendalian ekspor China terhadap logam tanah jarang, serta menghindari ancaman tarif baru AS sebesar 100% terhadap barang-barang asal Tiongkok.

    Ia mengatakan Trump dan Xi akan membahas pembelian kedelai serta produk pertanian AS, keseimbangan perdagangan, dan upaya mengatasi krisis fentanil di AS yang menjadi dasar pengenaan tarif 20% terhadap produk Negeri Panda.

    Trump tiba di Malaysia pada Minggu untuk menghadiri KTT ASEAN, yang menjadi perhentian pertamanya dalam lawatan selama lima hari di Asia. Lawatan diperkirakan akan diakhiri dengan pertemuan tatap muka dengan Xi di Korea Selatan pada 30 Oktober.

    Usai perundingan, Trump menyampaikan nada optimistis. “Saya pikir kita akan memiliki kesepakatan dengan China,” ujarnya.

    Sementara itu, Li Chenggang menyatakan bahwa kedua pihak telah mencapai “konsensus awal” dan selanjutnya akan melalui proses persetujuan internal masing-masing.

    “Posisi AS sangat keras,” kata Li. “Kami telah melalui konsultasi yang sangat intens dan terlibat dalam pertukaran yang konstruktif dalam mencari solusi dan pengaturan untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

    Gencatan Dagang

    Kedua belah pihak berupaya mencegah eskalasi perang dagang setelah Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru sebesar 100% terhadap barang-barang asal China mulai 1 November, sebagai tanggapan atas perluasan besar-besaran pengendalian ekspor China terhadap magnet dan logam tanah jarang.

    Beijing dan Washington mencabut sebagian besar tarif tiga digit mereka untuk barang satu sama lain di dalam kesepakatan gencatan dagang, yang akan berakhir pada 10 November.

    Para pejabat AS dan Tiongkok menyebutkan bahwa mereka membahas perluasan perdagangan, perpanjangan gencatan, fentanil, biaya masuk pelabuhan AS, logam tanah jarang, TikTok, dan lainnya.

    Li menggambarkan diskusi tersebut sebagai “terbuka”, sementara Bessent mengatakan bahwa itu adalah “negosiasi yang sangat substansial”.

    Bessent menambahkan gencatan dagang dapat diperpanjang, sambil menunggu keputusan presiden, menandai perpanjangan kedua sejak pertama kali ditandatangani pada bulan Mei lalu.

    (ven/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Bisa Jadi Pusat Tekstil Global, Menperin Ungkap Buktinya

    RI Bisa Jadi Pusat Tekstil Global, Menperin Ungkap Buktinya

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengklaim Indonesia siap menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ia juga menegaskan, TPT RI tidak lagi berstatus sunset industry.

    Ia menjelaskan, tahun pertama Presiden Prabowo Subianto sejak kuartal IV 2024 hingga kuartal II 2025 industri TPT tumbuh sebesar 5,39% dengan kontribusi sebesar 0,98% terhadap PDB nasional Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya pada International Textile Manufacturers Federation (ITMF) & International Apparel Federation (IAF) World Fashion Convention Annual Conference 2025.

    “Indonesia hadir bukan sekadar sebagai tuan rumah, tetapi sebagai mitra strategis yang siap berperan aktif dalam memajukan industri tekstil global. Sektor TPT Indonesia telah terbukti tangguh, adaptif, dan kompetitif di tengah ketidakpastian global,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (26/10/2025).

    Agus menjelaskan, Kementerian Perindustrian terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan TPT dengan menerapkan beberapa kebijakan untuk memperkuat daya saing, menumbuhkan investasi, dan mengakselerasi transformasi industri TPT.

    Pertama, Kemenperin berupaya memberikan kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi. Melalui Peraturan Pemerintah (Permen) No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini menyederhanakan proses bisnis melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diperbarui untuk memastikan prosedur yang lebih cepat, transparan, dan terprediksi.

    Kedua, Kemenperin menjalankan program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan untuk mendukung penggantian mesin lama dengan peralatan modern yang hemat energi. Sejak dimulai, program ini meningkatkan kapasitas produksi sebesar 21,75%, efisiensi energi sebesar 11,86%, lapangan kerja sebesar 3,96%, dan volume penjualan sebesar 6,65%.

    Ketiga, menyalurkan skema Kredit Industri Padat Karya yang memberikan akses pembiayaan ke 2.000 hingga 10.000 perusahaan industri sebesar Rp 20 triliun di tahun 2025. Keempat, memberikan Fasilitas Masterlist untuk impor barang modal mencakup pengecualian bea masuk untuk meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan produksi.

    Terakhir, pemerintah memberikan insentif fiskal, meliputi including tax holidays, tax allowances, investment allowances, dan super deduction tax untuk perusahaan yang berinvestasi pada riset dan pengembangan serta pendidikan vokasi.

    “Dalam kondisi ini, industri TPT tetap menjadi pilar strategis dari basis manufaktur industri, serta berperan penting dalam menjaga pertumbuhan yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan menopang kehidupan negeri ini,” jelasnya.

    Agus menambahkan, daya saing produk TPT Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspor terpenting ke Amerika Serikat (AS). Produk TPT asal Indonesia dengan HS 61 (pakaian dan aksesori rajutan) menduduki peringkat sebagai komoditas surplus perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan nilai US$ 1,86 miliar, bahkan melampaui alas kaki (HS 64) yang hanya mencapai US$ 1,85 miliar.

    Agus menyebut, hal ini menegaskan daya saing dan ketahanan sektor TPT Indonesia yang berkelanjutan dan mampu memberikan posisi menguntungkan bagi Indonesia untuk memanfaatkan pengaturan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat baru-baru ini.

    Agus mengungkapkan, di tingkat dunia, Indonesia masuk dalam lima besar produsen tekstil paling efisien. Di subsektor pemintalan benang misalnya, biaya produksi Indonesia mencapai US$ 2,71 per kilogram, lebih efisien daripada India, Tiongkok, dan Turki, serta setara dengan Vietnam dan Bangladesh.

    Sedangkan di subsektor pertenunan, Indonesia mencatat biaya US$ 8,84 per meter, salah satu yang terendah di dunia. Di sektor fabric finishing, biaya produksinya mencapai US$ 1,16 per meter, lebih rendah daripada sebagian besar pesaing regional.

    “Angka-angka tersebut merupakan bukti daya saing global Indonesia dan bisa menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan di masa mendatang,” katanya.

    Di era transformasi besar-besaran, tantangan iklim, pergeseran geopolitik, disrupsi digital, dan restrukturisasi rantai pasok, Indonesia percaya bahwa peluang tetap ada. Agus menambahkan, Indonesia siap menjadi minta terpercaya tekstil dunia.

    “Dengan sumber daya yang melimpah, kebijakan industri yang adaptif, sumber daya manusia yang terampil, Indonesia kembali menegaskan kesiapannya untuk menjadi mitra terpercaya industri tekstil global dalam membangun pertumbuhan berkelanjutan hingga dekade-dekade berikutnya. Indonesia siap menjadi pusat inovasi, manufaktur, dan pertumbuhan tekstil global,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Di KTT ke-47 ASEAN, Presiden Prabowo: Persatuan Bukan Sekadar Slogan

    Di KTT ke-47 ASEAN, Presiden Prabowo: Persatuan Bukan Sekadar Slogan

    Di KTT ke-47 ASEAN, Presiden Prabowo: Persatuan Bukan Sekadar Slogan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan yang tidak hanya menjadi slogan di antara negara-negara anggota ASEAN.
    Menurut Kepala Negara, persatuan menjadi penting bagi negara-negara ASEAN dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks.
    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN, di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada Minggu (26/10/2025).
    “Bagi ASEAN, persatuan bukan sekadar slogan. Persatuan adalah strategi yang direncanakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional,” kata Prabowo, dalam keterangan resmi yang dibagikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pada Minggu.
    Menurut Prabowo, ASEAN harus memperkuat koordinasi ekonomi, integrasi regional, serta transformasi digital untuk menghadapi tantangan global dan ketidakpastian ekonomi dunia.
    “Persatuan ASEAN juga harus tecermin dalam koordinasi, integrasi, dan transformasi ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian di masa depan,” ungkap Prabowo.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa kekuatan ASEAN di tingkat global harus berakar pada fondasi yang kokoh di dalam negeri masing-masing.
    Dengan fondasi tersebut, kata Presiden, ASEAN dapat memainkan peran yang kredibel dan konstruktif dalam membentuk tatanan dunia yang adil dan inklusif.
    “Fondasi yang kuat di rumahlah yang memampukan kita membangun jembatan ke dunia. Fondasi ini memberi kita kredibilitas untuk terlibat dan membantu membentuk masa depan di luar batas-batas kita,” tutur Prabowo.
    Ia turut mengapresiasi para Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi ASEAN atas kerja sama erat dalam menghadapi tantangan geoekonomi kawasan.
    Dirinya menyoroti pentingnya inisiatif baru di bidang perdagangan barang, pembaruan ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA), serta penguatan kerangka ekonomi digital kawasan.
    “Kita akan terus menegaskan peran ASEAN sebagai penggerak pertumbuhan dan pusat inovasi dan peluang,” ucap Presiden.
    Kepala Negara turut mengapresiasi tuan rumah, Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, atas penyelenggaraan KTT yang dinilainya berlangsung dengan baik.
    Ia juga menyambut Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, serta menyampaikan selamat kepada Perdana Menteri Thailand yang baru, Anutin Charnvirakul.
    Selain itu, Kepala Negara turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibu Suri Kerajaan Thailand.
    “Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dari rakyat Indonesia atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibu Suri Kerajaan Thailand,” ujar Presiden Prabowo.
    Adapun rangkaian KTT ke-47 ASEAN yang dihadiri oleh Prabowo akan berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) pada 26-28 Oktober 2025.
    KTT ASEAN ini mengusung tema “Inclusivity and Sustainability”.
    KTT ini juga akan mencakup KTT ASEAN Plus One antara ASEAN dan tujuh mitra wicara.
    Selain anggota ASEAN, ada tujuh mitra ASEAN yang bakal hadir, yakni Amerika Serikat, Australia, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Jepang, dan Republik Korea.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.