Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Kenapa Trump Tarik Amerika Serikat Keluar dari WHO? Ini Penjelasannya

    Kenapa Trump Tarik Amerika Serikat Keluar dari WHO? Ini Penjelasannya

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) merupakan salah satu dari beberapa lembaga global yang dibangun setelah Perang Dunia II. Pasca dunia terkoyak oleh nasionalisme dan konflik, negara-negara sepakat untuk mengorbankan beberapa aspek kedaulatan mereka demi kebaikan bersama.

    Dikutip dari CNN, badan kesehatan tersebut didirikan pada tahun 1948 dalam upaya untuk melindungi kesehatan dunia. Konstitusinya, yang ditandatangani oleh semua anggota PBB saat itu, memperingatkan bahwa “pembangunan yang tidak merata” dalam sistem kesehatan di berbagai negara merupakan “bahaya bersama”.

    Tujuan organisasi tersebut adalah “pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua orang”.

    Saat ini, WHO bekerja di lebih dari 150 lokasi di seluruh dunia, memimpin upaya untuk memperluas cakupan kesehatan universal, dan mengarahkan respons internasional terhadap keadaan darurat kesehatan, mulai dari demam kuning hingga kolera dan Ebola.

    Mengapa AS Keluar dari WHO?

    Presiden AS Donald Trump pertama kali mencoba keluar dari WHO selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2020, menuduh organisasi tersebut “sangat salah mengelola dan menutupi” penyebaran COVID-19.

    Trump telah lama mengatakan bahwa ia yakin virus corona berasal dari sebuah laboratorium di Wuhan, China, yang berusaha disamarkan oleh Beijing. Khususnya, WHO telah menyampaikan beberapa kekhawatiran Trump dan pada bulan Desember, lima tahun sejak kasus pertama Covid-19 terdeteksi, menyerukan agar Tiongkok lebih transparan untuk membantu dunia memahami bagaimana pandemi ini bermula.

    Selama kampanye pemilihan terakhirnya, Trump lebih berani, menyebut organisasi itu “tidak lebih dari penipuan globalis yang korup” yang “secara memalukan menutupi jejak Partai Komunis China.”

    Alan Bernstein, direktur inisiatif Kesehatan Global di Universitas Oxford, mengatakan WHO sangat penting dalam meyakinkan China untuk merilis urutan genetik pada awal tahun 2020, yang menjadi dasar vaksin yang dikembangkan di AS.

    “Anda tidak dapat melawan pandemi secara efektif tanpa semacam meja global tempat negara-negara di seluruh dunia dapat bertemu dan berdiskusi serta saling menekan untuk merilis data,” kata Bernstein kepada CNN.

    Ada juga aspek finansial dari permusuhan Trump. Presiden sebelumnya mengatakan bahwa AS menyumbang sekitar USD 500 juta per tahun untuk WHO, dibandingkan dengan USD 40 juta yang diberikan China, meskipun jumlah penduduknya jauh lebih besar.

    Saat menandatangani perintah eksekutif hari Senin, Trump ditanya apakah, sebagai presiden selama COVID-19, ia menghargai pentingnya lembaga seperti WHO.

    “Ya, tetapi tidak ketika Anda ditipu seperti kami,” jawabnya.

    (kna/kna)

  • IHSG Hari Ini Menguat Lebih dari 1 Persen ke Level 7.257,1

    IHSG Hari Ini Menguat Lebih dari 1 Persen ke Level 7.257,1

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat hingga lebih dari 1 persen pada perdagangan hari ini, Rabu (22/1/2025).

    IHSG sejak awal perdagangan bergerak di zona hijau. IHSG hari ini ditutup menguat 1,05 persen atau 75,30 poin ke level 7.257,1.

    IHSG hari ini bergerak hijau dalam rentang 7.223-7.267. Perdagangan IHSG pada hari ini mencatatkan 17,08 miliar lembar saham senilai Rp 11,7 triliun dari 1,29 juta kali transaksi.

    Sebanyak 270 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 307 saham melemah, dan sebanyak 231 saham stagnan.

    Pada saat IHSG hari ini ditutup menguat, saham-saham Asia lebih beragam setelah komentar terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai tarif meningkatkan ketidakpastian di pasar Tiongkok.

    Hang Seng Hong Kong turun 1,7% menjadi 19.755,11, sementara Shanghai Composite turun 0,9% menjadi 3.213,62. Di Tokyo, indeks Nikkei 225 naik 1,6% ke level 39.646,25.

  • Menhan RI bahas kerja sama militer dengan Menhan China di Beijing

    Menhan RI bahas kerja sama militer dengan Menhan China di Beijing

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahan Indonesia RI Sjafrie Sjamsoeddin membahas kerja sama bidang pertahanan dengan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China Admiral Dong Jun di Beijing, China Rabu (22/1).

    Dalam pernyataan resminya, Sjafrie menjelaskan pihaknya membahas beragam jenis kerja sama militer yang akan dijalin dengan China.

    “Kerja sama akan terus ditingkatkan, tidak hanya berfokus pada transfer teknologi militer, tetapi juga memperkuat hubungan langsung antar personel militer melalui soldier to soldier contact,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulisnya.

    Selain itu, Sjafrie juga membahas soal kesepakatan penggunaan metode dialog antar dua negara dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan.

    Metode tersebut justru dinilai dapat mempererat hubungan China dan Indonesia di tengah panasnya konflik antar kawasan.

    “Mengingat dinamika situasi geopolitik dan geostrategis yang terus berkembang saat ini, sudah selayaknya kita bersama-sama menjaga kondisi yang kondusif demi mewujudkan kebaikan dan kemajuan bersama,” kata dia.

    Lebih lanjut, Indonesia dan China memang telah memiliki sejarah hubungan baik. Beragam kerja sama telah dilakukan untuk mempererat hubungan ke dua negara.

    Dengan adanya pertemuan lanjutan ini, Sjafrie berharap hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama dapat semakin kuat demi kebaikan bersama.

    “Oleh karena itu, hubungan kita bukan sekadar persahabatan, melainkan juga persaudaraan, dan menjadi tugas saya untuk melanjutkan serta mengembangkan ikatan persaudaraan tersebut,” jelas Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • ‘Matahari Buatan’ China Pecahkan Rekor Dunia

    ‘Matahari Buatan’ China Pecahkan Rekor Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Reaktor “matahari buatan” Tiongkok telah memecahkan rekor dunia dalam mempertahankan plasma super panas.

    Rekor ini menandai tonggak sejarah lain dalam perjalanan panjang menuju energi bersih yang hampir tak terbatas.

    Reaktor fusi nuklir Eksperimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) mempertahankan putaran plasma yang stabil dan sangat terbatas materi berenergi tinggi keempat selama 1.066 detik berdasarkan pengamatan pada hari Senin (20 Januari).

    Durasi ini yang lebih dari dua kali lipat dari waktu terbaik sebelumnya yaitu 403 detik, demikian media pemerintah Tiongkok melaporkan seperti dilansir dari Livescience.

    Reaktor fusi nuklir dijuluki “matahari buatan” karena menghasilkan energi dengan cara yang mirip dengan matahari, yaitu dengan menggabungkan dua atom ringan menjadi satu atom berat melalui panas dan tekanan.

    Matahari memiliki tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan reaktor di Bumi, sehingga para ilmuwan mengimbanginya dengan menggunakan suhu yang jauh lebih panas daripada matahari.

    Fusi nuklir menawarkan potensi sumber energi yang hampir tak terbatas tanpa emisi gas rumah kaca atau banyak limbah nuklir.

    Namun, para ilmuwan telah mengembangkan teknologi ini selama lebih dari 70 tahun, dan kemungkinan besar kemajuannya belum cukup cepat untuk menjadi solusi praktis terhadap krisis iklim. Para peneliti memperkirakan kita akan memiliki kekuatan fusi dalam beberapa dekade, namun hal ini bisa memakan waktu lebih lama.

    Rekor baru EAST tidak akan serta merta mengantarkan energi ramah lingkungan, namun merupakan sebuah langkah menuju masa depan dimana pembangkit listrik fusi menghasilkan listrik.

    East adalah reaktor kurungan magnetik, atau tokamak, yang dirancang untuk menjaga plasma tetap menyala dalam waktu lama. Reaktor seperti ini belum pernah mengalami penyalaan, yang merupakan titik di mana fusi nuklir menciptakan energinya sendiri dan mempertahankan reaksinya sendiri, namun rekor baru ini merupakan sebuah langkah untuk mempertahankan putaran plasma yang berkepanjangan dan terbatas yang diperlukan oleh reaktor di masa depan untuk menghasilkan listrik.

    “Perangkat fusi harus mencapai operasi yang stabil dengan efisiensi tinggi selama ribuan detik untuk memungkinkan sirkulasi plasma mandiri, yang sangat penting untuk pembangkitan listrik berkelanjutan di pabrik fusi masa depan,” Song Yuntao, direktur Institut Fisika Plasma yang bertanggung jawab. untuk proyek fusi di Chinese Academy of Sciences.

    EAST adalah salah satu dari beberapa reaktor fusi nuklir di seluruh dunia, tetapi reaktor-reaktor tersebut saat ini menggunakan lebih banyak energi daripada yang mereka hasilkan.

    Pada tahun 2022, reaktor fusi Fasilitas Pengapian Nasional A.S. sempat mencapai penyalaan di intinya menggunakan metode eksperimental yang berbeda dengan EAST, dengan mengandalkan semburan energi yang cepat, namun reaktor secara keseluruhan masih menggunakan lebih banyak energi daripada yang dikonsumsi.

    Tokamak seperti EAST adalah reaktor fusi nuklir yang paling umum. EAST memanaskan plasma dan menjebaknya di dalam ruang reaktor berbentuk donat – disebut tokamak – dengan medan magnet yang kuat. Sebagai catatan terbaru, para peneliti melakukan beberapa peningkatan pada reaktor tersebut, termasuk menggandakan kekuatan sistem pemanasnya, menurut media pemerintah Tiongkok.

    Data yang dikumpulkan oleh EAST akan mendukung pengembangan reaktor lain, baik di Tiongkok maupun internasional. Tiongkok adalah bagian dari program Reaktor Eksperimental Termonuklir Internasional (ITER), yang melibatkan puluhan negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia.

    Reaktor ITER, yang sedang dibangun di Prancis selatan, mengandung magnet paling kuat di dunia dan akan menyala paling cepat pada tahun 2039. ITER akan menjadi alat eksperimental yang dirancang untuk menciptakan fusi berkelanjutan untuk tujuan penelitian, namun dapat membuka jalan bagi pembangkit listrik fusi.

    “Kami berharap dapat memperluas kolaborasi internasional melalui EAST dan memanfaatkan energi fusi secara praktis bagi umat manusia,” kata Song.

  • Trump Ancang-ancang ‘Serang’ Ekonomi China 1 Februari

    Trump Ancang-ancang ‘Serang’ Ekonomi China 1 Februari

    Jakarta –

    President Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dirinya tengah mempertimbangkan rencana pengenaan tarif impor sebesar 10% ke China. Tarif ini rencananya paling cepat diberlakukan pada 1 Februari mendatang.

    Melansir dari CNN, Rabu (22/1/2025), sebelumnya Trump sudah menyampaikan rencananya untuk mengenakan tarif impor sebesar 25% ke Kanada dan Meksiko usai dilantik pada Senin (20/1) kemarin. Namun saat itu dirinya belum memiliki niatan untuk mengenakan tarif impor ke China.

    Hingga saat ini belum jelas apa yang membuat Trump berubah pikiran, meskipun selama kampanye dirinya memang sempat menjanjikan pengenaan tarif hingga 60% atas semua barang yang diimpor dari China.

    Namun Trump berdalih, Negara Tirai Bambu itu sudah mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada. Karena hal inilah ia berencana untuk mengenakan tarif ke China guna menindak obat yang mematikan itu.

    “Saya juga pernah berbicara dengan Presiden Xi tempo hari, tentang Tiongkok. Saya katakan, kita tidak ingin omong kosong itu ada di negara kita. Kita harus menghentikannya,” kata Trump dalam konferensi pers di Ruang Oval, Selasa (21/1) waktu setempat.

    “Kita berbicara tentang tarif sebesar 10% terhadap Tiongkok berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada,” terangnya lagi.

    Diketahui Fentanil adalah opioid sintetik yang dimaksudkan untuk membantu pasien penderita kanker, dengan mengatasi rasa sakit yang parah. Obat ini disebut 50 kali lebih kuat dari heroin dan 100 kali lebih kuat dari morfin.

    Laporan CDC menunjukkan bahwa hampir 70 ribu orang di AS meninggal karena overdosis obat yang melibatkan fentanil pada 2021. Jumlah ini meningkat hampir empat kali lipat selama lima tahun.

    Atas dasar inilah Trump menaruh perhatian pada peredaran narkoba di AS yang kini ia sebut sebagai kelompok teroris. Bersamaan dengan itu dirinya bahkan mengklaim punya kesepakatan khusus dengan Presiden China Xi Jinping.

    Politikus Partai Republik itu menegaskan bakal menghukum mati pengedar narkoba dari China yang tertangkap basah beroperasi di AS. Trump mengatakan keputusan ini sudah disepakati kedua negara.

    (fdl/fdl)

  • Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025).

    Dalam pidatonya pada Senin malam, Trump menyatakan telah mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang dianggapnya mengganggu dan radikal dari pemerintahan sebelumnya.

    Di antara perintah Joe Biden yang dicabut adalah arahan agar pemerintah federal membangun kembali program pengungsi dan secara bertahap mengakhiri penggunaan penjara swasta oleh Departemen Kehakiman.

    Beberapa perintah Trump hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum, sementara yang lainnya bersifat simbolis.

    Namun, jika digabungkan, perintah-perintah ini menunjukkan niat Trump untuk benar-benar membedakan dirinya dari kebijakan pemerintahan Biden, menurut para analis dari The New York Times.

    Perintah-perintah eksekutif ini juga bertujuan untuk memenuhi janji kampanyenya guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai upaya “deep state” atau “negara dalam bayangan” yang berusaha menggagalkan agendanya.

    Mengutip The New York Times, berikut daftar perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari pertama menjabat.

    Perlu diingat bahwa daftar ini bisa saja bertambah karena presiden dapat mengeluarkan perintah eksekutif kapan saja selama masa jabatannya.

    Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif (Instagram @whitehouse @potus)

    Tenaga Kerja Federal

    – Membekukan perekrutan federal, kecuali untuk anggota militer atau jabatan yang terkait dengan penegakan hukum imigrasi, keamanan nasional, atau keselamatan publik.

    – Mengembalikan kategori pekerja federal yang dikenal sebagai Schedule F, yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan yang sama seperti pegawai negeri sipil karier.

    – Menghentikan aturan federal baru agar tidak berlaku sebelum pejabat yang ditunjuk oleh pemerintahan Trump dapat meninjaunya.

    – Meninjau tindakan investigasi pemerintahan Biden, untuk mengoreksi pelanggaran masa lalu yang terkait dengan penggunaan senjata oleh lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen.

    – Memberikan izin keamanan rahasia tingkat tinggi kepada staf Gedung Putih tanpa melalui prosedur pemeriksaan tradisional.

    – Mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh atau work from home dan memerintahkan pekerja federal untuk kembali ke kantor penuh waktu.

    Imigrasi dan Perbatasan

    – Melarang suaka bagi orang-orang yang baru tiba di perbatasan selatan.

    – Berupaya untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang dijamin oleh Amandemen Ke-14, bagi anak-anak yang orang tuanya adalah imigran tanpa dokumen.

    Presiden tidak dapat mengubah Konstitusi sendiri, jadi belum jelas bagaimana Trump berencana menahan manfaat kewarganegaraan bagi sekelompok orang yang lahir di Amerika Serikat.

    Setiap tindakan pasti akan digugat di pengadilan.

    – Menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi sampai saat masuknya pengungsi lebih lanjut ke Amerika Serikat sejalan dengan kepentingan negara.

    – Menyatakan penyeberangan migran di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional.

    Status ini memungkinkan Trump untuk secara sepihak membuka pendanaan federal untuk pembangunan tembok perbatasan, tanpa persetujuan Kongres.

    – Melanjutkan kebijakan yang mengharuskan orang yang mencari suaka menunggu di Meksiko sementara hakim imigrasi mempertimbangkan kasus mereka.

    – Mempertimbangkan untuk menetapkan kartel sebagai “organisasi teroris asing.”

    Inisiatif Gender dan Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI)

    – Menghentikan program DEI di seluruh pemerintah federal.

    – Mengakui hanya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.

    – Menghapus perlindungan bagi orang transgender di penjara federal.

    Tarif dan Perdagangan

    – Memerintahkan badan-badan federal untuk memulai penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan, termasuk defisit perdagangan yang terus-menerus dan praktik mata uang yang tidak adil, serta memeriksa aliran migran dan obat-obatan dari Kanada, Tiongkok, dan Meksiko ke Amerika Serikat.

    – Menilai kepatuhan China terhadap perjanjian perdagangan yang ditandatangani Trump pada 2020, serta Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang juga ditandatangani Trump pada tahun 2020 untuk menggantikan NAFTA.

    – Memerintahkan pemerintah untuk menilai kelayakan pembentukan Layanan Pendapatan Eksternal untuk memungut tarif dan bea.

    – Melaksanakan tinjauan menyeluruh terhadap basis industri dan manufaktur AS untuk menilai apakah diperlukan tarif lebih lanjut terkait keamanan nasional.

    Energi dan Lingkungan

    – Menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sebuah pakta yang menyatukan hampir semua negara untuk melawan perubahan iklim.

    – Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, yang pertama dalam sejarah AS, yang dapat membuka kewenangan baru untuk menangguhkan aturan lingkungan tertentu atau mempercepat pemberian izin untuk proyek pertambangan.

    – Berusaha untuk membatalkan larangan pengeboran lepas pantai oleh Biden di perairan federal seluas 625 juta hektare.

    – Memulai pencabutan peraturan era Biden tentang polusi knalpot dari mobil dan truk ringan, yang telah mendorong produsen mobil untuk memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.

    – Menghapus peraturan efisiensi energi untuk mesin pencuci piring, kepala pancuran, dan kompor gas.

    – Membuka wilayah terpencil Alaska untuk lebih banyak pengeboran minyak dan gas.

    – Mengulang kembali peninjauan terminal ekspor baru untuk gas alam cair, yang telah ditunda oleh pemerintahan Biden.

    – Menghentikan penyewaan perairan federal untuk ladang angin lepas pantai.

    – Menghapus program keadilan lingkungan di seluruh pemerintahan, yang bertujuan melindungi masyarakat miskin dari polusi berlebihan.

    – Meninjau semua peraturan federal yang dikenakan “beban yang tidak semestinya” pada pengembangan atau penggunaan berbagai sumber energi, seperti batu bara, minyak, gas alam, tenaga nuklir, tenaga air, dan biofuel.

    Larangan TikTok

    Trump berkonsultasi dengan badan federal mengenai risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok, dan berupaya mencapai resolusi yang melindungi keamanan nasional sambil mempertahankan platform yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika tersebut.

    Trump memerintahkan jaksa agungnya untuk tidak menegakkan hukum yang melarang situs tersebut selama 75 hari untuk memberi waktu bagi pemerintahannya menentukan tindakan yang tepat.

    Lainnya

    – Mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia.

    – Mengganti nama Gunung Denali dan Teluk Meksiko.

    – Memastikan negara-negara bagian yang melaksanakan hukuman mati memiliki persediaan obat suntik mematikan yang cukup.

    – Mengibarkan bendera Amerika pada tiang penuh setiap Senin dan pada Hari Pelantikan mendatang.

    – Menerapkan Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah inisiatif pemotongan biaya yang dipimpin Elon Musk.

    – Mencabut izin keamanan bagi 51 penanda tangan surat yang menyatakan bahwa isi laptop Hunter Biden bisa jadi merupakan disinformasi Rusia.

    (Tribunnews.com/Tiara Shelavie)

  • Amerika Serikat Keluar dari WHO, Donald Trump Hentikan Transfer Dana, Apa Efek pada Kesehatan Dunia? – Halaman all

    Amerika Serikat Keluar dari WHO, Donald Trump Hentikan Transfer Dana, Apa Efek pada Kesehatan Dunia? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JENEWA – Pernyataan mengejutkan keluar dari Donald Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025).

    Donald Trump mengumumkan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    Pernyataan resmi ini dilontarkan dari Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Mengutip dari BCC, kebijakan itu diumumkan pada Senin (20/1/2025) melalui penandatangan perintah eksekutif.

    Apa dampaknya pada kelangsungan sistem kesehatan dunia? Berikut ulasannya

    Banyak yang menduga jika efek pertama keluarnya Amerika Serikat (AS) sebagai anggota WHO ialah pada pendanaan dan anggaran WHO.

    Kritik Trump Pada WHO, Merasa Ditipu Soal Covid-19 dan Memilih Keluar 

    Induk kesehatan dunia milik PBB itu berulang kali dikritik Trump atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

    Beberapa jam setelah pelantikan, Trump berujar bahwa AS membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China.

    Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari WHO. (Tangkap layar ABC News)

    “(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita,” lanjutnya, dikutip Kompas.com.

    Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    Trump beralasan jika AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Bukan Kali Pertama, Trump Pernah Berupaya Bawa AS Keluar dari WHO

    Kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Tindakan ini merupakan kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Awalnya, ia berupaya membawa AS keluar dari WHO saat masa jabatan pertamanya.

    Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

    Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

    AS Jadi Donatur Terbesar, Trump Perintahkan Stop Transfer Dana ke WHO

    Kantor pusat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Geneva, Swiss. WHO menyerukan tindakan segera dan terpadu untuk menindaklanjuti temuan kasus kematian anak-anak di sejumlah negara usai mengonsumsi obat batuk sirup. (Global Times/VCG)

    Pada keputusannya kali ini, Trump meneken perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

    Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut. 

    Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. 

    Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

    Efek untuk Amerika Jika Keluar dari WHO

    Pakar kesehatan masyarakat mengkritik keputusan Trump untuk keluar dari WHO, dan memperingatkan bahwa mungkin ada konsekuensi bagi kesehatan masyarakat Amerika.

    Beberapa orang berpendapat bahwa langkah ini memutus kemajuan AS dalam memerangi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan Hiv & Aids.

    “Ini adalah keputusan presiden yang sangat dahsyat. Penarikan diri dari program ini merupakan luka yang sangat menyedihkan bagi kesehatan dunia, namun luka yang lebih dalam bagi Amerika Serikat,” kata pakar kesehatan masyarakat global dan profesor di Universitas Georgetown, Lawrence Gostin.

    Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

    Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

    AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat.

    Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi.

    Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.

    Situasi Kesehatan Dunia Jika AS Keluar dari WHO

    Keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaaan WHO menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Prof Tjandra Yoga Aditama (HO/TRIBUNNEWS)

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

    Respon WHO, Masih Berharap AS  Tak Keluar dari Keanggotaan

     (Times of Israel)

    Organisasi kesehatan dunia atau WHO buka suara terkait keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO.

    Melalui keterangan tertulis, WHO menyesalkan pengumuman penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut.

    WHO memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia, termasuk warga Amerika dalam merespons keadaan darurat kesehatan seperti wabah penyakit.

    Amerika Serikat merupakan anggota pendiri WHO pada tahun 1948 dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur kerja WHO sejak saat itu, bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya, termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif. 

    Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan Amerika Serikat telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan. 

    “Bersama-sama, WHO dan AS mengakhiri penyakit cacar, dan bersama-sama kita membawa polio ke ambang pemberantasan. Institusi-institusi Amerika telah berkontribusi dan memperoleh manfaat dari keanggotaan WHO,” tulis WHO dilaman resminya, Selasa (22/1/2025).

    Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah menerapkan rangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampaknya di berbagai negara. 

    “Kami berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali dan kami berharap dapat terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan kemitraan antara Amerika Serikat dan WHO, demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut keterangan tersebut.

    Pengamat: Potensi Amerika Serikat jadi ‘Preman Dunia’ di Bawah Kendali Donald Trump 2.0

    Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri membeberkan soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dunia global usai Donald Trump kembali memimpin Amerika Serikat.

    Menurut Yose, pemerintahan administrasi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump jilid dua dimungkinkan akan lebih kontroversial dibandingkan periode pertama Trump memimpin.

    “Dan kemarin-kemarin juga dengan statement-statement yang diberikan itu kelihatan sekali bahwa presiden Trump dan administrasi nya itu akan menjadi kontroversial dibandingkan tahun tahun sebelumnya,” kata Yose saat media briefing dengan tema Pelantikan Trump Dinamika Baru persaingan AS-China dan Tantangan bagi Indonesia, di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Bahkan, pada hari ini atau belum tepat 24 jam Donald Trump dilantik, presiden yang berasal dari Republican Party tersebut sudah meneken beberapa kesepakatan.

    Satu di antaranya keputusan Amerika Serikat yang keluar dari Paris Agreement dan keluar sebagai anggota World Health Organization (WHO).

    “Sudah ada beberapa eksekutif order yang sudah ditandatangani yang kemudian memperlihatkan bahwa berbagai tindak kontroversial itu akan dijalankan oleh presiden Trump sendiri,” kata dia.

    “Jadi kelihatan nya ada keinginan dari administrasi baru ini untuk work the talk, apa yang mereka sudah kabarkan sudah beritakan sebelumnya,” sambung Yose.

    Atas hal itu, Yose menilai kondisi tersebut harus diantisipasi ke depan dan jangan sampai setiap bangsa khususnya Indonesia, merasa terkejut dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump yang baru ini.

    “Dan untuk itu kita di Indonesia juga perlu untuk mengantisipasi serta merespons dengan tepat berbagai kemungkinan-kemungkinan tadi,” beber dia.

    Tak cukup di situ, Yose juga melihat kalau kebijakan Trump yang dinilai bakal menuai kontroversial itu akan turut didukung oleh banyak pihak.

    “Catatan saya adalah bahwa ini kelihatan nya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh adminstrasi baru ini mendapatkan dukungan yang cukup luas dari berbagai pihak di Amerika Serikat sendiri,” kata dia.

    “Baik itu dari, sisi pemerintahannya karena memang kita bisa lihat sendiri Republikan itu sendiri mendapatkan porsi dukungan yang cukup kuat di kongres serta juga di berbagai tempat-tempat yang lainnya,” sambung Yose.

    Bahkan lebih jauh, beberapa pegiat bisnis yang berbasis di Amerika Serikat juga sudah mulai mengarah untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan Trump.

    Padahal menurut Yose, pada masa kepemimpinan Trump yang pertama, banyak pebisnis yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden berusia 78 tahun itu.

    “Dan itu mungkin catatan yang pertama, jadi ada kecenderungan dukungan yang cukup kuat juga dari dunia usaha terutama yang datangnya dari Amerika Serikat sendiri tentunya ini diberikan dengan berbagai konsesi-konsesi yang ada,” ucap Yose.

    Lebih lanjut, dia juga berpandangan kalau ke depan di sektor ekonomi, pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump akan lebih mementingkan negaranya itu sendiri.

    Terkait dengan itu tentunya menurut Yose, posisi geopolitik Amerika Serikat akan menjadi lebih penting.

    Bahkan bukan tidak mungkin, Amerika Serikat ke depan akan banyak menarik diri dari beragam kesepakatan-kesepakatan internasional.

    “Itu dalam rangka agar Amerika Serikat sendiri bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih unilateral dan menekan mitra-mitra atau negara-negara yang lainnya,” ujar dia.

    Dalam momen ini, Yose berkelakar kalau bukan tidak mungkin, Amerika Serikat di bawah Donald Trump akan membuat kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya lebih menekan kepada mitra negara.

    Lebih jauh, dirinya menyebut, jika sebelumnya Amerika Serikat kerap disebut Polisi Dunia, maka bukan tidak mungkin ke depan Amerika Serikat akan bersikap sebagai Preman Dunia.

    “Mungkin bisa dibilang secara bercanda ya, kalau dulu kita selalu komplain karena Amerika Serikat menempatkan diri sebagai polisi dunia, mengatur-atur dunia dan mencoba memberikan menetapkan rambu-rambu dunia, tapi ke depannya mungkin kita harus mengantisipasi ketika Amerika Serikat menjadi preman dunia,” kata dia.

    Preman di sini artinya menurut Yose, Amerika Serikat akan membuat kebijakan yang sifatnya unilateral dengan menekan berbagai negara mitra untuk mengikuti keinginan mereka.

    “Preman ini artinya memang maunya hanya menekan kepada berbagai negara-negara lain mitra-mitra lainnya untuk mengikuti keinginan atau interest mereka bahkan tidak mengindahkan rambu-rambu yang tadinya atau berbagai agreement-agreement yang tadinya dibuat oleh Amerika Serikat sendiri, ataupun juga bersama dengan negara-negara lainnya,” tukas dia.

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Rina Ayu/Rizki Sandi Saputra/BBC/Kompas.com)

  • 6 Fakta WN Tiongkok yang Diamankan karena Dinilai Permalukan Indonesia

    6 Fakta WN Tiongkok yang Diamankan karena Dinilai Permalukan Indonesia

    Jakarta: Aksi seorang Warga Negara (WN) Tiongkok yang mengunggah video menyelipkan uang Rp500 ribu di paspor saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menjadi sorotan publik. Video tersebut dianggap mempermalukan Indonesia karena memunculkan kesan negatif terhadap pelayanan di bandara terkait kedatangan internasional. 

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memastikan bahwa WN Tiongkok itu telah diamankan untuk dimintai klarifikasi. Pemerintah menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang mencoba merusak citra negara, baik melalui tindakan nyata maupun konten digital.

    Berikut enam fakta terkait kasus ini:
    1. Uang Rp500 Ribu untuk Bayar Visa on Arrival
    Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan bahwa uang Rp500 ribu yang terlihat dalam video tersebut digunakan untuk membayar visa on arrival. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap WN Tiongkok tersebut.

    “Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas,” ujar Agus di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

    Baca juga: Hampir 10 Ribu Orang Asing Ditangkal Masuk ke Indonesia sepanjang 2024?

    2. Motif Pembuatan Konten Masih Didalami
    Agus menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami motif di balik pembuatan dan unggahan video tersebut. Dia mengkritik tindakan WN Tiongkok tersebut yang seolah-olah ingin mempermalukan Indonesia.

    “Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu,” tegas Agus.
    3. WN Tiongkok Hanya Diamankan, Bukan Ditangkap
    Agus menegaskan bahwa WN Tiongkok tersebut diamankan, bukan ditangkap. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi terkait video yang viral di media sosial.

    “Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos,” katanya.
    4. WN Tiongkok Tak Menginap di Alamat yang Dicantumkan
    Direktorat Jenderal Imigrasi menyebut bahwa WN Tiongkok ini tidak menginap di alamat yang ia cantumkan pada formulir kedatangan. Ia menuliskan alamat sebuah hotel di Jakarta Selatan, namun setelah ditelusuri, petugas tidak menemukannya di lokasi tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan pihak Imigrasi terus mencarinya untuk klarifikasi dan akhirnya berhasil diamankan.

    “Karena seperti yang kami sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga mengisi data perjalanan yang tidak sesuai dengan temuan petugas, jadi tetap kami cari,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Plt Dirjen Imigarasi Kementerian Imipas), Saffar Muhammad Godam, kepada wartawan di Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
    5. Klarifikasi dan Permintaan Maaf dari WN Tiongkok
    WN Tiongkok tersebut telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah video yang dirilis pada Senin, 20 Januari 2025. Dalam video itu, dia menyatakan bahwa uang Rp 500 ribu dalam video tersebut memang digunakan untuk membayar visa dan tidak ada pelanggaran hukum oleh petugas Bea-Cukai Indonesia.

    “Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal,” ucapnya.

    Dia juga menyadari bahwa kontennya telah menyebabkan kesalahpahaman kepada pihak Imigrasi Indonesia. “Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia. Saya sangat meminta maaf atas hal ini,” tuturnya.
    6. Siap Bekerja Sama dalam Penyelidikan
    WN Tiongkok tersebut menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan. Dia juga menegaskan bahwa videonya tidak dibuat untuk tujuan buruk.

    “Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan,” katanya.

    Jakarta: Aksi seorang Warga Negara (WN) Tiongkok yang mengunggah video menyelipkan uang Rp500 ribu di paspor saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menjadi sorotan publik. Video tersebut dianggap mempermalukan Indonesia karena memunculkan kesan negatif terhadap pelayanan di bandara terkait kedatangan internasional. 
     
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memastikan bahwa WN Tiongkok itu telah diamankan untuk dimintai klarifikasi. Pemerintah menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang mencoba merusak citra negara, baik melalui tindakan nyata maupun konten digital.
     
    Berikut enam fakta terkait kasus ini:

    1. Uang Rp500 Ribu untuk Bayar Visa on Arrival

    Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan bahwa uang Rp500 ribu yang terlihat dalam video tersebut digunakan untuk membayar visa on arrival. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap WN Tiongkok tersebut.

    “Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas,” ujar Agus di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Baca juga: Hampir 10 Ribu Orang Asing Ditangkal Masuk ke Indonesia sepanjang 2024?

    2. Motif Pembuatan Konten Masih Didalami

    Agus menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami motif di balik pembuatan dan unggahan video tersebut. Dia mengkritik tindakan WN Tiongkok tersebut yang seolah-olah ingin mempermalukan Indonesia.
     
    “Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu,” tegas Agus.

    3. WN Tiongkok Hanya Diamankan, Bukan Ditangkap

    Agus menegaskan bahwa WN Tiongkok tersebut diamankan, bukan ditangkap. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi terkait video yang viral di media sosial.
     
    “Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos,” katanya.

    4. WN Tiongkok Tak Menginap di Alamat yang Dicantumkan

    Direktorat Jenderal Imigrasi menyebut bahwa WN Tiongkok ini tidak menginap di alamat yang ia cantumkan pada formulir kedatangan. Ia menuliskan alamat sebuah hotel di Jakarta Selatan, namun setelah ditelusuri, petugas tidak menemukannya di lokasi tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan pihak Imigrasi terus mencarinya untuk klarifikasi dan akhirnya berhasil diamankan.
     
    “Karena seperti yang kami sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga mengisi data perjalanan yang tidak sesuai dengan temuan petugas, jadi tetap kami cari,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Plt Dirjen Imigarasi Kementerian Imipas), Saffar Muhammad Godam, kepada wartawan di Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    5. Klarifikasi dan Permintaan Maaf dari WN Tiongkok

    WN Tiongkok tersebut telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah video yang dirilis pada Senin, 20 Januari 2025. Dalam video itu, dia menyatakan bahwa uang Rp 500 ribu dalam video tersebut memang digunakan untuk membayar visa dan tidak ada pelanggaran hukum oleh petugas Bea-Cukai Indonesia.
     
    “Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal,” ucapnya.
     
    Dia juga menyadari bahwa kontennya telah menyebabkan kesalahpahaman kepada pihak Imigrasi Indonesia. “Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia. Saya sangat meminta maaf atas hal ini,” tuturnya.

    6. Siap Bekerja Sama dalam Penyelidikan

    WN Tiongkok tersebut menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan. Dia juga menegaskan bahwa videonya tidak dibuat untuk tujuan buruk.
     
    “Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Aplikasi TikTok Terancam Diblokir Amerika Serikat, Pengguna Mulai Cari Pengganti

    Aplikasi TikTok Terancam Diblokir Amerika Serikat, Pengguna Mulai Cari Pengganti

    Ancaman pemblokiran aplikasi TikTok di Amerika Serikat membuat sejumlah pengguna mulai mencari aplikasi pengganti atau alternatif lainnya. Belakangan ini banyak pengguna menyoroti aplikasi bernama “RedNote”.

    Sebagai informasi, RedNote merupakan aplikasi asal Tiongkok yang juga dikenal dengan nama “Xiaohongshu”. Terpantau sejak Senin (13/1/2025) aplikasi ini mengalami peningkatan pengguna dan menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di AS.

    Namun, aplikasi ini masih jadi pertimbangan dan tidak sedikit pengguna mengeluhkan aplikasinya masih belum ramah untuk pengguna non-Tiongkok. Pasalnya RedNote memiliki kebijakan sensor dan membatasi sejumlah konten tertentu.

    Aplikasi RedNote cukup populer di antara masyarakat Tiongkok dan sering disebut sebagai versi lokal Instagram. Aplikasinya memiliki fitur yang tidak jauh berbeda dengan media sosial lainnya.

    Sementara itu, RedNote memiliki beberapa perbedaan signifikan yaitu salah satunya menampilkan berbagai jenis unggahan seperti video, foto, atau teks panjang secara bersamaan dalam satu layar.

     

  • Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO, Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia? – Halaman all

    Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO, Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia? – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Presiden Donald Trump yang memutuskan Amerika Serikat keluar dari keanggotaaan WHO justru menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

    Diketahui, Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).