Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Vivo Y500 Pro Hadir dengan Kamera 200MP dan Baterai 7000 mAh

    Vivo Y500 Pro Hadir dengan Kamera 200MP dan Baterai 7000 mAh

    Liputan6.com, Jakarta – Vivo resmi mengumumkan ponsel seri Y terbarunya, Vivo Y500 Pro, yang akan diluncurkan di pasar Tiongkok pada 10 November 2025.

    Bersamaan dengan promosi seri Vivo X300, perusahaan juga mengungkap sejumlah informasi penting terkait spesifikasi dari ponsel terbarunya itu.

    Sebuah perangkat Vivo baru-baru ini muncul di situs uji coba performa Geekbench, menampilkan informasi awal mengenai dapur pacunya.

    Berdasarkan hasil pengujian, Vivo Y500 Pro terlihat menggunakan prosesor octa-core dengan empat inti berkecepatan 2.0 GHz dan empat inti lainnya mencapai 2.6 GHz. Untuk Grafis, diperkuat GPU Mali-G615 MC2, kemungkian besar membawa chipset MediaTek Dimensity 7400.

    Hasil data dari Geekbench menunjukkan Vivo Y500 Pro dilengkapi dengan RAM 12 GB dan menjalankan sistem operasi Android 16 dengan antarmuka OriginOS 6.

    Pihak Vivo menyatakan bahwa perangkat ini akan menjadi ponsel kelas menengah pertama mereka yang hadir dengan OriginOS 6 bawaan pabrik.

    Melalui poster resmi yang dikutip Gizmochina, Rabu (5/11/2025), Vivo mengatakan seri Y500 akan hadir dengan layar OLED berukuran 6,67 inci dan resolusi 1.5K, memberikan tampilan visual yang tajam dan jernih.

    Dari segi kamera, Vivo Y500 dibekali sensor utama 200MP Samsung HP5 yang sudah dilengkapi fitur optical image stabilization (OIS)–teknologi yang umumnya hanya tersedia pada ponsel kelas flagship.

  • Starbucks Lepas Mayoritas Saham Bisnisnya di Tiongkok Senilai Rp66 Triliun

    Starbucks Lepas Mayoritas Saham Bisnisnya di Tiongkok Senilai Rp66 Triliun

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Rabu, 05 Nov 2025 11:00 WIB

    Beijing – Raksasa kopi dunia Starbucks resmi mengumumkan penjualan 60 persen saham bisnisnya di Tiongkok kepada perusahaan investasi Boyu Capital senilai Rp66 triliun.

  • Kurs Dolar AS Berjaya, Rupiah Bisa Anjlok ke Level Segini

    Kurs Dolar AS Berjaya, Rupiah Bisa Anjlok ke Level Segini

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan mata uang rupiah akan kembali mengalami pelemahan direntang Rp 16.700 – Rp 16.750 pada Rabu (5/11/2025).

     “Untuk perdagangan besok (5/11) mata uangrupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang  Rp 16.700 – Rp 16.750,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

    Adapun sebelumnya, mata uang rupiah ditutup melemah 32 point dilevel Rp 16.708 pada perdagangan Selasa (4/11/2025).

    “Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 32 point  sebelumnya sempat melemah 65 point dilevel Rp 16.708 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.676,” ujarnya.

    Ia menilai, pelemahan yang terus dialami rupiah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor eksternal dan faktor internal.

    Faktor Eksternal

    Untuk faktor eksternal yaitu Powell mengisyaratkan bahwa bank sentral belum berkomitmen untuk pelonggaran lebih lanjut, dengan mengatakan bahwa langkah pada bulan Desember “bukanlah sesuatu yang pasti.” Pasar sejak itu telah mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga dalam waktu dekat.

    Sementara itu, pengaruh lainnya, beberapa pembuat kebijakan menekankan perlunya kewaspadaan terhadap inflasi, sementara yang lain menunjukkan tanda-tanda perlambatan momentum pasar tenaga kerja.

    “Perpecahan pendapat ini memperkuat keraguan tentang seberapa cepat The Fed akan melanjutkan pemotongan suku bunga, yang akan menjaga dolar tetap kuat,” ujarnya.

    Selain itu, penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) juga masih berlangsung dan memasuki hari ke-33 tanpa ada tanda-tanda perbaikan, dan diperkirakan akan melampaui rekor sebelumnya selama tiga puluh lima hari jika kebuntuan ini berlanjut.  

    Kemudian, ketegangan Ekspor Teknologi AS-Tiongkok Menjadi Sorotan Setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa chip Blackwell tercanggih Nvidia akan dicadangkan untuk penggunaan domestik. Trump mengatakan dalam wawancara “60 Minutes” bahwa chip AI Blackwell akan “tetap berada di AS” dan tidak akan dijual ke Tiongkok.

     

  • Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor

    Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menyebut, bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

    Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.

    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek Whoosh tersebut.

    Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bakal dipakai untuk membayar utang Whoosh.

    Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Whoosh.

    Sebab, menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya.

    Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang

    “Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti whoosh semuanya,” tegas Prabowo.

    Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” ujar Kepala Negara.

    Dia lantas meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari untung rugi. Melainkan, dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.

    “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Kepala Negara meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang Whoosh.

    “Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” tandas Prabowo.

    Utang Whoosh

    Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.

    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

  • Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Surabaya (beritajatim.com) – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengikuti program China–Indonesia Industrial Park Green Development di Beijing dan Tianjin pada 26–30 Oktober 2025.

    Program ini mempertemukan pengambil kebijakan, pengelola kawasan industri, dan lembaga riset dari kedua negara untuk memperkuat kolaborasi menuju industrialisasi hijau dan rendah karbon.

    Kegiatan ini difasilitasi oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Global Environmental Institute (GEI), dengan dukungan Energy Foundation China serta Chinese Academy of Sciences (CAS).

    Program tersebut dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan dan praktik terbaik pengembangan eco-industrial park (EIP) yang telah sukses diterapkan di Tiongkok.

    Dalam kesempatan istimewa itu, delegasi Indonesia diikuti oleh perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta HKI. HKI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Didik Prasetiyono.

    Didik mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang dimulai di Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES), Chinese Academy of Sciences, Beijing. Para peneliti dan pelaku industri berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan energi, air, dan limbah dengan pendekatan berbasis riset dan teknologi.

    “Berbagai inovasi ditampilkan, mulai dari penerapan microgrid untuk energi hijau, sistem manajemen karbon berbasis Internet of Things (IoT), hingga konsep zero-waste industrial park. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Tiongkok berhasil memadukan kebijakan, riset ilmiah, dan teknologi lingkungan secara terpadu untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan,” kata Didik.

    Didik menambahkan, pada sesi kunjungan ke China Center for Information Industry Development (CCID), yang merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (Ministry of Industry and Information Technology / MIIT), delegasi Indonesia mempelajari peran riset dan data industri dalam perumusan kebijakan nasional.

    CCID, lembaga strategis di bawah MIIT, berperan penting sebagai penggerak riset, analisis data, dan kerja sama internasional yang mendukung kebijakan industri berbasis inovasi.

    “Sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan industrialisasi berbasis pengetahuan di Tiongkok. Pola seperti ini menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat transformasi industri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi,” ungkap kandidat doktor Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Airlangga (Unair) ini.

    Sementara itu, puncak kegiatan berlangsung di Tianjin Economic-Technological Development Area (TEDA), salah satu kawasan industri paling sukses di Tiongkok.

    TEDA mengelola lebih dari 40 ribu hektare lahan industri dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 mencapai sekitar RMB 258,1 miliar atau setara Rp567 triliun.

    Delegasi Indonesia diterima jajaran pimpinan TEDA dan meninjau fasilitas pengolahan air limbah berkapasitas 100.000 meter kubik per hari yang dioperasikan oleh Veolia, perusahaan lingkungan asal Prancis.

    Fasilitas tersebut dioperasikan hanya oleh tiga orang berkat sistem otomasi penuh berbasis sensor dan pemantauan waktu nyata (real-time monitoring) yang mampu menjaga efisiensi energi secara presisi.

    Didik menegaskan pentingnya sinergi riset, kebijakan, dan industri dalam mempercepat transformasi hijau. “Setiap investasi teknologi lingkungan adalah keputusan lintas generasi yang harus dirancang efisien dan adaptif untuk jangka panjang,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengalaman Tiongkok membuktikan bahwa transformasi hijau berhasil bila negara memiliki arah kebijakan yang jelas. Pemerintah Tiongkok menjadi penggerak utama dengan strategi transisi energi yang tegas, riset yang kuat, dan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta.

    Kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta iklim investasi yang kondusif menciptakan kepercayaan dan mempercepat transformasi industri. HKI meyakini, Indonesia dapat mereplikasi arah serupa agar transformasi hijau menjadi gerakan ekonomi nasional yang nyata.

    Kunjungan ini menjadi tonggak penting bagi penguatan ekosistem industri hijau di Indonesia. HKI menilai, kemitraan dengan lembaga-lembaga Tiongkok seperti CAS, CCID-MIIT, dan TEDA dapat menjadi katalis percepatan implementasi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (KIBL) yang tengah digagas Kementerian Perindustrian.

    Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menuju Net Zero Emission 2060 dan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kawasan industri akan menjadi simpul utama industrialisasi hijau yang berdaya saing global sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (tok/ian)

  • 2 Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor Nasional

    2 Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor Nasional

    Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyebut, bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Hal itu disampaikan
    Prabowo
    saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.
    Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.
    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek
    Whoosh
    tersebut.
    Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bakal dipakai untuk membayar
    utang Whoosh
    .
    Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Whoosh.
    Sebab, menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya.
    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang
    “Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti whoosh semuanya,” tegas Prabowo.
    Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” ujar Kepala Negara.
    Dia lantas meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari untung rugi. Melainkan, dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.
    “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Kepala Negara meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang Whoosh.
    “Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” tandas Prabowo.
    Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Nggak Usah Ribut, Pemerintah Siap Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun

    Prabowo: Nggak Usah Ribut, Pemerintah Siap Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan  bahwa pemerintah akan menanggung penuh kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

    “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujar

    Prabowo menyebut, Whoosh juga menjadi simbol kemitraan teknologi antara Indonesia dan Tiongkok.

    “Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” tegasnya.

    Ia memastikan pemerintah memiliki kemampuan fiskal untuk membayar utang tersebut, yang kini mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.

    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) dan saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” pungkas Prabowo.

    Sebagai informasi, total nilai investasi KCJB mencapai sekitar US$ 7,27 miliar atau kurang lebih Rp120 triliun. Sekitar 75% berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 2% per tahun, dan sisanya ditanggung konsorsium Indonesia-Tiongkok.

    Proyek ini dimulai 2016 dan resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023, menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan waktu tempuh Jakarta–Bandung hanya sekitar 36 menit. (ted)

  • Komdigi Kaji Wacana Sertifikasi Wajib Influencer RI Sebelum Ngonten

    Komdigi Kaji Wacana Sertifikasi Wajib Influencer RI Sebelum Ngonten

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji penerapan kebijakan baru yang mewajibkan para pemengaruh atau influencer di Indonesia memiliki sertifikasi sebelum membuat konten tertentu. Langkah ini merespons kebijakan serupa yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah China.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan internal terkait wacana tersebut.

    “Informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu memang. Kami ada grup WA [WhatsApp], kami lagi bahas ‘Gimana ini isu ini? Ada negara udah mengeluarkan kebijakan baru nih’, ini masih kita kaji,” ujar Bonifasius dikutip dari Antara, Selasa (4/11/2025).

    Boni menjelaskan, Komdigi secara rutin memantau kebijakan negara lain yang bisa menjadi referensi dalam menjaga ekosistem digital nasional. Ia mencontohkan, kebijakan Australia yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur turut menginspirasi lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

    Menurutnya, ide sertifikasi bagi influencer bisa menjadi upaya untuk memastikan kompetensi para pembuat konten, terutama dalam isu-isu sensitif, tanpa mengurangi kebebasan berekspresi di ruang digital.

    “Kita perlu menjaga, tapi jangan sampai terlalu mengekang. Kompetensi memang diperlukan, jangan sampai muncul tadi justru mereka yang membuat konten yang salah,” tuturnya.

    Meski begitu, Boni menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan apakah kebijakan tersebut akan diberlakukan di Indonesia. Komdigi masih membuka ruang dialog dan menerima masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan arah kebijakan.

    “Kita harus mendengar [masukan]. Kalau perlu [diterapkan], oke, tapi gimana? Seperti apa? Kan pasti ada leveling grade-nya. Seperti apa harus kita atur? Menyasar siapa saja? Karena sekarang yang jadi konten kreator banyak banget,” ungkap Boni.

    Sementara itu dikutip dari CNN Indonesia, sebagai perbandingan, China baru-baru ini menerapkan kebijakan yang mewajibkan influencer memiliki ijazah atau sertifikasi akademik sebelum membuat konten profesional.

    Aturan yang diumumkan pada 10 Oktober 2025 oleh Administrasi Radio dan Televisi Negara (NRTA) bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China itu mencakup konten di bidang kedokteran, hukum, keuangan, pendidikan, dan kesehatan, sektor yang dinilai rawan penyebaran informasi keliru.

    Melalui aturan tersebut, platform seperti Douyin (TikTok versi Tiongkok), Bilibili, dan Weibo diwajibkan memverifikasi kualifikasi akademik kreator sebelum mengizinkan mereka memublikasikan konten profesional. Pelanggar bisa dikenai denda hingga 100.000 yuan (sekitar Rp230 juta) atau penutupan akun.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya China menjaga integritas informasi daring dan memerangi penyebaran hoaks di ruang digital, pendekatan yang kini turut menarik perhatian pemerintah Indonesia.

    (agt/fyk)

  • Ekspor dan Hilirisasi Pertanian Perkuat Ekonomi Nasional

    Ekspor dan Hilirisasi Pertanian Perkuat Ekonomi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga September 2025. Berdasarkan data terkini, total nilai ekspor nasional mencapai USD 209,80 miliar, atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor nonmigas, terutama pertanian dan industri pengolahan berbasis hasil bumi, kini menjadi tulang punggung utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah fluktuasi pasar global.

    Sementara ekspor migas justru mengalami penurunan sebesar 14,09% dengan nilai hanya USD 10,03 miliar, sektor nonmigas tumbuh signifikan 9,57% dan mencatat nilai 199,77 miliar dolar AS. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh dua sektor andalan: industri pengolahan dan pertanian.

    “Sepanjang Januari hingga September 2025, total nilai ekspor mencapai 209,80 milyar dollar atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai USD 10,03 miliar atau turun 14,09%. Sementara nilai ekspor non migas tercatat naik sebesar 9,57% dengan nilai USD 199,77 miliar,” ujar Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS ketika memberikan pernyataan resmi Badan Pusat Statistik di Jakarta, (3/10/2025)

    Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat kontribusi ekspor sebesar USD 0,63 miliar pada September 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan daya saing kuat produk-produk hasil bumi Indonesia di pasar global, mulai dari kelapa sawit dan turunannya, lemak dan minyak nabati, hingga komoditas perkebunan unggulan lainnya. Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya melonjak hingga 32,40%, menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekspor nasional.

    Selain itu, hasil turunan pertanian juga menjadi bahan baku penting dalam industri pengolahan, yang mencatat kenaikan 20,25% secara tahunan dengan andil besar sebesar 15,13% terhadap total ekspor nonmigas. Produk-produk seperti kimia dasar organik berbasis hasil pertanian, minyak kelapa sawit, serta logam dasar bukan besi menjadi kontributor dominan di dalam kelompok ini.

    “Peningkatan nilai ekspor non migas utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 20,25% dengan andil sebesar 15,13%. Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditas seperti barang perhiasan dan barang berharga, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, semi konduktor dan komponen elektronik lainnya serta minyak kelapa sawit.” kata Pudji.

    Kinerja ekspor yang solid juga tercermin dari capaian pada bulan September 2025, di mana nilai ekspor nasional mencapai USD 24,68 miliar, naik 11,41% dibandingkan September 2024. Peningkatan ini disokong kuat oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 12,79%, dengan beberapa komoditas andalan seperti lemak dan minyak nabati (naik 18%), serta logam mulia dan perhiasan yang melonjak tajam 168,57%.

    Dari sisi pasar, Tiongkok, Amerika Serikat, dan India masih menjadi tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia, dengan total kontribusi mencapai 41,81% dari keseluruhan ekspor nonmigas. Ekspor ke Tiongkok mencatat nilai 46,47 miliar dolar AS, tumbuh 9,19% dibandingkan tahun lalu, dengan dominasi komoditas besi, baja, dan produk turunan pertanian.

    “tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan india. Nilai ekspor 3 negara ini memberikan share sekitar 41,81% dari total ekspor non migas Indonesia pada Januari hingga September 2025.” Pungkas Pudji.

    Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi pertanian menjadi kunci masa depan ekspor nasional. Menurutnya, pertanian Indonesia tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah, melainkan harus didorong ke arah pengolahan agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global.

    “Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah. Ke depan, yang harus kita dorong adalah hilirisasi pertanian. Produk kita harus masuk ke rantai nilai global, supaya petani mendapat keuntungan lebih besar dan negara memperoleh devisa yang lebih kuat,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

    Mentan Amran menambahkan, penguatan hilirisasi juga menjadi strategi utama pemerintah untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

    “Enam komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, kopi, mente, pala, dan sawit, yang kita dorong. Nilai investasi mencapai 9,9 triliun rupiah, membuka lapangan kerja bagi 8,6 juta orang dengan total nilai investasi 371 triliun rupiah, Kalau hilirisasi jalan, maka nilai ekspor naik, industri tumbuh, dan lapangan kerja di pedesaan ikut terbuka. Ini bukan sekadar soal ekspor, tetapi tentang masa depan ekonomi rakyat,” imbuh Mentan Amran.

  • Trump Tak akan Hadiri Sidang Tarif Dagang di Mahkamah Agung

    Trump Tak akan Hadiri Sidang Tarif Dagang di Mahkamah Agung

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump memastikan tidak akan menghadiri sidang lisan Mahkamah Agung mengenai legalitas tarif dagang ke banyak negara.

    Para hakim agung dijadwalkan menghadiri sidang pada Rabu untuk membahas kasus tarif tersebut. Trump mengatakan meskipun dirinya ingin hadir, tapi dia tidak ingin mengganggu jalannya sidang.

    “Saya sangat ingin pergi,” kata Trump dilansir Reuters, Senin, 3 November.

    “Saya hanya tidak ingin melakukan apa pun yang akan mengalihkan perhatian dari pentingnya keputusan itu. Saya tidak ingin terlalu banyak perhatian tertuju pada diri saya. Ini bukan tentang saya, ini tentang negara kita,” sambung Trump.

    Persidangan di pengadilan tertinggi AS pada Rabu akan berpusat pada legalitas tarif global Trump yang luas dalam ujian besar bagi salah satu pernyataan paling beraninya tentang kekuasaan eksekutif, terkait isu yang telah menjadi inti agenda ekonomi dan perdagangannya.

    Mahkamah Agung menerima banding Departemen Kehakiman atas putusan pengadilan yang lebih rendah yang menyatakan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dalam mengenakan sebagian besar tarifnya berdasarkan undang-undang tahun 1977 yang dikenal sebagai Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

    Tarif tersebut ditentang oleh berbagai bisnis dan 12 negara bagian AS.

    Trump membela penerapan tarifnya untuk menyeimbangkan arus perdagangan global, dengan mengutip bea masuk tinggi selama bertahun-tahun yang dibebankan oleh negara lain atas impor AS. Ia mengatakan tarifnya telah meningkatkan pendapatan AS dan mendorong pasar saham ke serangkaian rekor tertinggi.

    “Jika kita tidak memiliki tarif, kita tidak memiliki keamanan nasional, dan seluruh dunia akan menertawakan kita karena mereka telah menggunakan tarif terhadap kita selama bertahun-tahun dan memanfaatkan kita,” katanya.

    “Kita menjadi sasaran penyalahgunaan oleh banyak negara lain, termasuk Tiongkok. Selama bertahun-tahun, tidak lagi. Tarif telah memberi kita keamanan nasional yang luar biasa,” tegas Trump.