Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Perusahaan Asal China di Cirebon Bangkrut Usai Mogok Kerja Massal

    Perusahaan Asal China di Cirebon Bangkrut Usai Mogok Kerja Massal

    FAJAR.CO.ID, CIREBON– Perusahaan asal China yang bergerak di sektor sablon sepatu, PT Yihong Novatex Indonesia, resmi menghentikan operasionalnya, akibatnya gelombang PHK kembali menghantam manufaktur di Indonesia.

    Setelah mengalami kerugian besar, perusahaan yang berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memilih untuk menutup usahanya.

    Tidak hanya mengambil tindakan penutupan, namun juga Pemutusan hubungan tenaga kerja (PHK), berujung pada keputusan gulung tikarnya.

    Dalam pengumuman resmi yang ditandatangani direktur perusahaan, PT Yihong Novatex Indonesia menyatakan bahwa PHK berlaku mulai 10 Maret 2025.

    Sebelum lebih lanjut, perlu diketahui bahwa PT Yihong Novatex Indonesia merupakan perusahaan Industri atau pabrik alas kaki.

    Perusahaan asal Tiongkok ini, telah beroperasi selama dua tahun, dan terus berkembang, bahkan telah memperkerjakan ribuan karyawan.

    Imbas dari kerugian besar, pihak manajemen menyampaikan bahwa perusahaannya telah melakukan PHK kepada 1.126 pekerja karena aksi mogok kerja yang dilakukan selama 4 hari pada awal bulan Maret lalu oleh karyawannya.

    Aksi Mogok kerja yang dilakukan karyawan membuat tekanan finansial perusahaan menurun drastis, karena adanya keterlambatan pengiriman barang sebab pekerja tidak menyelesaikan pesanan dari pemberi kerja (buyer), membuat buyer akhirnya menarik pesanan.

    Alhasil, tidak adanya pemasukan membuat perusahaan tidak bisa beroperasi dan berakhir ditutup.

    Sementara itu, bagi pekerja yang menolak PHK, pembayaran akan dilakukan setelah ada putusan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial.

  • Tarif Impor Trump Dituduh Merugikan Bisnis AS – Halaman all

    Tarif Impor Trump Dituduh Merugikan Bisnis AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perusahaan asal Florida, Simplified yang bergerak dalam produksi alat bisnis eceran, telah melayangkan gugatan terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Gugatan ini mencuat sebagai reaksi terhadap kebijakan tarif impor yang dianggap merugikan bisnis mereka.

    Simplified, yang berkantor pusat di Pensacola, Florida, mengalami kerugian parah akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Trump.

    Mengutip dari Politico, gugatan ini merupakan yang pertama diterima oleh Trump setelah pengumuman kebijakan tarif tertinggi.

    Dalam pengaduan yang diajukan ke pengadilan federal pada 4 April 2025, Simplified mengungkapkan bahwa mereka menghadapi pembengkakan kerugian, karena harus membayar lebih untuk produk-produk mentah yang diimpor dari Tiongkok.

    Kenapa Simplified Menggugat?

    Dalam gugatan tersebut, Simplified menuduh bahwa Trump secara tidak sah mengabaikan kewenangan Kongres dengan mengenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977.

    Mereka meminta agar hakim memblokir penerapan tarif dan membatalkan perubahan yang dilakukan Trump pada jadwal tarif AS.

    Salah satu poin penting dalam gugatan ini adalah bahwa tarif harus dikenakan dengan izin dari Kongres, dan harus berdasarkan undang-undang perdagangan yang memerlukan investigasi serta penemuan fakta yang mendetail. “Ia akan diberitahu untuk menyatakan keadaan darurat nasional berdasarkan beberapa masalah nasional yang sudah berlangsung lama,” demikian isi gugatan.

    Siapa Lagi yang Menggugat Trump?

    Tidak hanya Simplified, lembaga hukum terkemuka di AS, The New Civil Liberties Alliance (NCLA), juga melayangkan gugatan terhadap Trump.

    Gugatan ini merupakan respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang baru diumumkan.

    Menurut Andrew Morris, Penasihat Litigasi Senior NCLA, tindakan Trump untuk memberlakukan tarif pada barang-barang dari China melanggar konstitusi, merampas hak Kongres, dan mengganggu pemisahan kekuasaan yang dijamin oleh Konstitusi AS.

    Apa Tanggapan Dari Gedung Putih?

    Meskipun belum ada tanggapan resmi dari perwakilan Gedung Putih mengenai gugatan ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, yang juga menjadi tergugat, membela kebijakan tarif tersebut.

    Dia menegaskan bahwa kebijakan ini perlu diterapkan agar AS tidak bergantung pada rantai pasokan dari negara asing dan untuk menjauhkan industri AS dari praktik perdagangan ilegal.

    Apa Dampak Kebijakan Tarif Ini?

    Sebelum gugatan ini, Trump memperluas tarif impor terhadap produk Tiongkok hingga 34 persen pada semua barang yang diimpor.

    Dengan tambahan tarif baru ini, barang-barang asal Tiongkok di AS kini dikenakan bea masuk lebih dari 54 persen.

    Langkah ini dianggap sebagai eskalasi paling tajam dalam perang dagang antara AS dan China, yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Tiongkok hingga 25 poin persentase dan memicu penurunan permintaan serta ekspor global.

    Sebagai bentuk balasan, Tiongkok telah mengeluarkan 11 perusahaan AS dari daftar entitas yang dapat dipercayai dan memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 16 perusahaan AS.

    Mereka juga memberlakukan larangan ekspor terhadap tujuh jenis mineral tanah jarang seperti samarium dan gadolinium.

    Secara keseluruhan, gugatan ini mencerminkan ketegangan yang meningkat antara pengusaha AS, kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Trump, dan dampak ekonomi yang lebih luas dari perang dagang antara AS dan China.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perang Intelijen AS Vs China: Amerika Larang Diplomatnya Berhubungan Intim dengan Warga Tiongkok – Halaman all

    Perang Intelijen AS Vs China: Amerika Larang Diplomatnya Berhubungan Intim dengan Warga Tiongkok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan kebijakan baru yang melarang diplomat, anggota keluarga mereka, dan kontraktor yang memiliki izin keamanan di Tiongkok untuk menjalin hubungan romantis atau seksual dengan warga negara tersebut.

    Kebijakan ini mulai berlaku pada Januari 2025 dan diterapkan oleh mantan Duta Besar AS, Nicholas Burns, untuk personel di Kedutaan Besar AS di Beijing serta konsulat-konsulat di Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Wuhan, dan Hong Kong.

    Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran mengenai spionase, terutama terkait dengan taktik yang dikenal sebagai “honey trap”.

    Ini adalah istilah untuk menggambarkan usaha intelijen Tiongkok dapat memanfaatkan hubungan pribadi untuk mengakses informasi sensitif.

    Kekhawatiran ini mencuat setelah laporan Axios pada tahun 2020 mengenai Fang Fang, seorang yang diduga operatif Tiongkok yang menjalin hubungan dengan politisi Amerika, termasuk mantan Anggota Kongres Eric Swalwell.

    Meskipun tidak ada bukti spionase yang dikonfirmasi, upaya penggalangan dana dan jaringan Fang menimbulkan alarm mengenai potensi taktik honey trap yang menargetkan tokoh politik yang sedang naik daun.

    Honeypot: Penipuan Melalui Rayuan

    Taktik perangkap madu, yang sering disebut operasi “honeypot” dalam lingkaran spionase dan intelijen, melibatkan penggunaan daya tarik romantis atau seksual untuk memanipulasi, mengkompromikan, atau mengekstrak informasi dari target.

    Strategi kuno ini mengeksploitasi kerentanan, hasrat, kesepian, atau kepercayaan manusia untuk mencapai tujuan mulai dari spionase hingga keuntungan pribadi. 

    Meskipun umumnya dikaitkan dengan badan intelijen, perangkap madu juga digunakan dalam spionase perusahaan, skema kriminal, dan konflik interpersonal.

    Perangkap Madu: Perangkap madu adalah bentuk rekayasa sosial di mana seorang operator, yang sering disebut sebagai “burung layang-layang” (perempuan) atau “gagak” (laki-laki) dalam terminologi spionase, menggunakan pesona, rayuan, atau janji romantis untuk menjerat target.

    Tujuannya biasanya untuk mengekstrak informasi sensitif, mengkompromikan reputasi target, atau memanipulasi tindakan mereka. 

    Taktik ini mengandalkan terciptanya hubungan emosional atau fisik yang mengaburkan penilaian target, sehingga mereka lebih mungkin membocorkan rahasia atau bertindak melawan kepentingan mereka. 

    Perangkap madu efektif karena memanfaatkan emosi manusia yang universal.

    Target mungkin menurunkan kewaspadaan mereka di hadapan seseorang yang mereka anggap menarik atau dapat dipercaya, terutama jika mereka merasa terisolasi atau diremehkan. 

    Operator sering menyesuaikan pendekatan mereka dengan kepribadian, preferensi, atau kerentanan target, sehingga penipuan menjadi sangat personal. 

    Personalisasi ini dapat membuat pengkhianatan menjadi lebih menghancurkan, karena target mungkin merasakan kehilangan dan pengkhianatan yang mendalam begitu mereka menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi.

    Mekanisme Perangkap Madu: Perangkap madu yang berhasil memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. 

    Teknologi telah memodernisasi perangkap madu, dengan operator menggunakan media sosial, aplikasi kencan, dan pesan terenkripsi untuk memikat target. 

    Perangkap madu daring dapat dilakukan dari jarak jauh, mengurangi kebutuhan akan pertemuan fisik sambil tetap menjaga anonimitas. 

    Proses ini biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:-

    Pemilihan Target: Operator mengidentifikasi target dengan akses ke informasi atau pengaruh yang berharga. Ini bisa jadi pejabat pemerintah, eksekutif perusahaan, atau bahkan karyawan tingkat rendah dengan pengetahuan orang dalam.

    Profiling: Agen mengumpulkan informasi intelijen tentang kepribadian, kebiasaan, dan kelemahan target. Apakah mereka kesepian? Rentan terhadap sanjungan? Tertarik pada tipe orang tertentu? Informasi ini membentuk pendekatan.

    Kontak Awal: Agen merekayasa pertemuan yang tampaknya kebetulan, seperti pertemuan di acara sosial, konferensi, atau platform daring. Interaksi terasa alami untuk menghindari kecurigaan.

    Membangun Hubungan: Seiring waktu, agen membangun kepercayaan melalui minat yang sama, sanjungan, atau pendekatan romantis. Fase ini mungkin melibatkan beberapa pertemuan untuk memperdalam hubungan emosional.

    Eksploitasi: Setelah kepercayaan terbentuk, agen mengekstrak informasi, memanipulasi keputusan target, atau menciptakan situasi yang membahayakan (misalnya, merekam momen intim untuk pemerasan).

    Strategi Keluar: Agen melepaskan diri tanpa menimbulkan kecurigaan, sering kali membuat target tidak menyadari bahwa mereka dimanipulasi.

    Terbaru sejak era Perang Dingin

    Sebelumnya, personel AS diwajibkan melaporkan kontak intim dengan warga negara Tiongkok, dan beberapa lembaga telah memberlakukan batasan.

    Namun, larangan menyeluruh seperti ini belum pernah terlihat sejak kebijakan era Perang Dingin yang menargetkan warga negara Soviet dan Tiongkok.

    Versi terbatas dari aturan tersebut yang diperkenalkan pada musim panas lalu hanya melarang hubungan dengan warga negara Tiongkok yang bekerja sebagai staf pendukung di misi AS.

    Kebijakan baru ini memperluas larangan tersebut ke semua warga negara Tiongkok di Tiongkok, meskipun pengecualian dapat diminta untuk hubungan yang sudah ada sebelumnya.

    Jika permohonan pengecualian ditolak, individu harus mengakhiri hubungan tersebut atau meninggalkan pos mereka.

    Pelanggar dapat menghadapi pengusiran segera dari Tiongkok, yang dapat mengganggu operasi diplomatik dan memperburuk hubungan AS-Tiongkok.

    Kebijakan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara AS dan Tiongkok, dengan Washington mengutip risiko keamanan nasional, sementara beberapa kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini melanggar kebebasan pribadi.

    Departemen Luar Negeri AS belum merinci penegakan kebijakan ini atau definisi tepat dari hubungan yang dilarang, yang memicu perdebatan tentang cakupan dan implikasinya.

    Larangan ini dapat memperburuk hubungan AS-Tiongkok dan mempersulit upaya diplomatik, terutama jika pejabat Tiongkok melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka.

    Kebijakan ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang potensi penyalahgunaan hubungan pribadi dalam konteks spionase, yang telah menjadi alat yang digunakan dalam berbagai skenario, dari konflik internasional hingga skandal korporat.

    Perang Pengaruh AS Vs China di Asia Barat

    Dalam dekade terakhir, China telah memperkuat kehadirannya di kawasan Teluk Persia, menjadikannya mitra dagang utama, pengimpor energi, dan pengembang infrastruktur.

    Wilayah Asia Barat menjadi jembatan vital antara Asia dan Eropa, terutama dalam konteks Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) yang bernilai triliunan dollar.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping merupakan dua tokoh kunci dalam dinamika ini.

    Dalam dua bulan pertama masa jabatannya, Trump telah menandatangani sejumlah perintah eksekutif yang memprioritaskan industri domestik, menerapkan tarif pada berbagai impor asing, serta menghidupkan kembali doktrin “Amerika Pertama”.

    Dokumen rahasia yang bocor, Interim National Strategic Defense Guidance, menunjukkan bahwa AS mengadopsi sikap yang lebih hawkish terhadap China.

    Menurut Menteri Pertahanan Pete Hegseth, potensi konflik dengan China terkait Taiwan menjadi prioritas utama, sementara ancaman dari negara lain seperti Iran dan Rusia diakui, namun fokus utama tetap pada China.

    AS meningkatkan tekanan terhadap sekutunya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, terutama di Eropa, Asia Barat, dan Asia Timur.

    Kampanye maksimum tekanan terhadap Iran bertujuan untuk melemahkan Teheran dan mengganggu ekspor minyak Iran ke China, yang merupakan langkah strategis untuk mengurangi pengaruh Beijing di kawasan tersebut.

    Dr Naser al-Tamimi, seorang ekonom politik yang berbasis di Inggris, menyatakan bahwa Washington kemungkinan akan meningkatkan tekanan pada negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk menjauh dari Beijing. “Mereka akan menggunakan alat transaksional yang tegas untuk mencapai ini,” ungkapnya.

    Meskipun AS berusaha untuk mempengaruhi negara-negara Teluk, monarki di kawasan tersebut telah terbukti cerdik dalam mengelola hubungan mereka.

    Pada tahun 2023, China menjadi mitra dagang utama bagi sebagian besar negara di Asia Barat dan Afrika Utara, dengan perdagangan antara China dan kawasan tersebut meningkat hampir dua kali lipat dari 262,5 miliar dollar AS pada 2017 menjadi lebih dari 507 miliar dollar AS pada 2022.

    Meskipun China memiliki pengaruh terbatas atas keputusan strategis Riyadh, Beijing diperkirakan akan menggunakan alat ekonomi untuk memitigasi dampak dari kesepakatan AS-Saudi yang dapat mengancam kepentingannya, terutama di bidang teknologi.

    Selain itu, China menunjukkan ketidakpuasan terhadap kerangka militer yang dipimpin AS, seperti NATO Arab-Israel, dan akan mencari alternatif kreatif untuk memperkuat perannya di kawasan tersebut.

    Dengan ketegangan yang terus meningkat antara AS dan China, masa depan hubungan internasional di Asia Barat akan menjadi semakin kompleks dan penuh tantangan.

  • Pengusaha AS Ngamuk, Layangkan Gugatan ke Trump Buntut Kebijakan Tarif Impor yang Bikin Rugi – Halaman all

    Pengusaha AS Ngamuk, Layangkan Gugatan ke Trump Buntut Kebijakan Tarif Impor yang Bikin Rugi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Produsen alat bisnis eceran ang menjual agenda kalender premium dan peralatan  kantoran asal Florida, Simplified melayangkan gugatan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Mengutip dari Politico, gugatan hukum ini jadi kali pertama yang diterima Trump setelah ia memberlakukan kebijakan tarif tertinggi.

    Adapun gugatan tersebut dilayangkan usai Simplified yang berkantor pusat di Pensacola mengalami kerugian parah akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Trump.

    Dalam pengaduan pengadilan federal yang diajukan pada Kamis (3/4/2025), Simplified mengatakan bahwa perusahaan mengalami pembengkakan kerugian.

    Ini lantaran perusahaan harus membayar ekstra produk-produk mentah yang mereka impor dari Tiongkok.

    Simplified menuduh bahwa presiden secara tidak benar mengabaikan Kongres dengan mengenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977.

    Alasan ini yang membuat Simplified melayangkan gugatan, meminta hakim untuk memblokir penerapan tarif dan membatalkan perubahan Trump pada jadwal tarif AS.

    Gugatan tersebut juga mendesak hakim agar presiden hanya dapat mengenakan tarif dengan izin Kongres dan berdasarkan undang-undang perdagangan yang rumit.

    “Undang-undang semacam itu memerlukan investigasi awal, temuan fakta terperinci, dan kesesuaian yang erat antara kewenangan undang-undang dan cakupan tarif,” demikian isi gugatan .

    “Ia akan diberitahu untuk menyatakan keadaan darurat nasional berdasarkan beberapa masalah nasional yang sudah berlangsung lama, kemudian mengenakan tarif yang konon atas nama keadaan darurat tersebut dengan demikian mengabaikan batasan rinci yang telah ditetapkan Kongres pada izin tarif yang telah diberikannya,” imbuh pengaduan tersebut.

    Lembaga Hukum AS Tuntut Trump

    Tak hanya pengusaha AS,  satu lembaga hukum paling berpengaruh di Amerika Serikat (AS), The New Civil Leberties Alliance (NCLA) juga turut menggugat Trump.

    Gugatan tersebut ditujukan sebagai protes atas kebijakan tarif resiprokal yang baru saja diumumkan Presiden Donald Trump.

    Menurut The New Civil Leberties Alliance, Trump secara ilegal memberlakukan tarif pada barang-barang China.

    Akibatnya beberapa perusahaan AS yang mengandalkan impor barang dari China harus mengalami kerugian parah imbas tarif yang dinilai sebagai tindakan inkonstitusional itu.

    “Dengan meminta kekuatan darurat untuk mengenakan tarif menyeluruh pada impor dari China yang tidak diizinkan oleh undang-undang, Presiden Trump telah menyalahgunakan kekuasaan itu.” kata Penasihat Litigasi Senior NCLA Andrew Morris dalam sebuah pernyataan soal gugatan tersebut.

    “ia merebut hak kongres untuk mengendalikan tarif, dan mengganggu pemisahan kekuasaan Konstitusi,” imbuhnya.

    Perwakilan Gedung Putih tidak segera menanggapi email yang meminta komentar.

    Namun Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem yang juga turut sebagai tergugat bersama dengan lembaganya, membela kebijakan tarif Trump.

    Menurutnya kebijakan itu perlu diberlakukan agar AS tidak bergantung pada rantai pasokan.

    Selain itu langkah ini dinilai dapat menjauhkan industri AS dari sasaran praktik perdagangan ilegal.

    “Sudah terlalu lama, Amerika menjadi sasaran praktik perdagangan tidak adil yang membuat rantai pasokan kita bergantung pada musuh asing, menggerogoti basis industri kita, dan merugikan pekerja Amerika,” katanya.

    Perang Dagang China VS AS

    Sebelum gugatan dilayangkan, pada 4 April kemarin Presiden AS Donald Trump memperluas tarif impor terhadap produk Tiongkok dengan besaran 34 persen pada semua barang China yang diimpor ke AS.

    Sejak menjabat kembali sebagai presiden, Trump telah mengenakan dua tahap bea masuk tambahan sebesar 10 persen pada semua impor China.

    Jika ditambahkan dengan tarif yang sudah ada sebelumnya, hal ini berarti barang-barang China yang tiba di AS akan secara efektif dikenakan bea masuk lebih dari 54 persen.

    Langkah ini disebut sebagai eskalasi paling tajam dari Tiongkok sepanjang perang dagang kedua negara.

    Lantaran tarif baru ini dapat memangkas hingga 2,5 poin persentase dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini, memicu penurunan permintaan, perlambatan global, dan penurunan ekspor ulang.

    Sebagai bagian dari kebijakan balasan ini, Tiongkok secara mengejutkan memasukkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas tidak dapat dipercaya.

    Termasuk diantaranya produsen drone dan perusahaan teknologi strategis.

    Tak sampai disitu Beijing turut memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 16 perusahaan asal AS dan larangan ekspor tujuh jenis mineral tanah jarang seperti samarium dan gadolinium.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Rupiah NDF Tembus Rp 17.000 Imbas Perang Dagang

    Rupiah NDF Tembus Rp 17.000 Imbas Perang Dagang

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tekanan seiring memanasnya tensi dagang global. Situasi ini dipicu oleh kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra, termasuk Indonesia.

    Menurut data Bloomberg per Jumat (4/4/2025) malam, kontrak rupiah di pasar non-deliverable forward (NDF) melemah hingga menyentuh Rp 17.006 per dolar AS, mencerminkan pelemahan sebesar 1,58%.

    Pelemahan ini terjadi sebagai respons pasar terhadap kebijakan tarif impor AS yang dinilai berpotensi menekan nilai tukar rupiah lebih lanjut.

    Trump diketahui mengimplementasikan kebijakan tarif resiprokal, yang berdampak pada berbagai negara, termasuk Indonesia. Produk-produk non-migas dari Indonesia kini dikenakan tarif masuk sebesar 32% saat memasuki pasar Amerika Serikat.

    Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama pelemahan rupiah. Ia memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah berpotensi terus melemah hingga menembus level psikologis Rp 17.000 per dolar AS.

    “Ketegangan perang dagang saat ini bisa kembali menyeret rupiah ke zona lemah. Dalam waktu dekat, ada kemungkinan rupiah dibuka di kisaran Rp 16.900, bahkan bisa tembus Rp 17.000,” ujarnya.

    Situasi kian rumit setelah Tiongkok turut mengumumkan tarif balasan terhadap Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 34% terhadap seluruh produk impor dari AS, di atas tarif yang sudah ada.

    Selain itu, Tiongkok juga akan mulai membatasi ekspor sejumlah komoditas strategis ke AS, seperti samarium, gadolinium, terbium, diprosium, lutetium, scandium, dan itrium.

    Di tengah ketidakpastian ini, kontrak NDF menjadi indikator penting untuk memantau ekspektasi nilai tukar rupiah ke depan.

    NDF merupakan kontrak derivatif antara dua pihak yang menyepakati pertukaran selisih nilai tukar antara kurs forward dan kurs spot yang berlaku pada saat jatuh tempo, tanpa pertukaran mata uang secara fisik.

    NDF biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional dan institusi keuangan sebagai bagian dari strategi lindung nilai (hedging) untuk mengelola risiko fluktuasi mata uang.

    Namun demikian, banyak pelaku pasar yang juga memanfaatkan NDF untuk spekulasi, dengan harapan meraih keuntungan dari volatilitas nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

  • Tarif Baru Trump Berpotensi Pengaruhi Industri Otomotif Nasional

    Tarif Baru Trump Berpotensi Pengaruhi Industri Otomotif Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terhadap 185 negara termasuk Indonesia, dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap sektor industri nasional, khususnya otomotif di ranah kendaraan listrik.

    Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menjelaskan, meskipun Indonesia tidak secara langsung mengekspor sepeda motor listrik maupun komponennya ke AS, efek tidak langsung dari kebijakan tersebut tetap harus diwaspadai.

    “Dari sisi makroekonomi, kebijakan ini bisa menimbulkan tekanan terhadap inflasi serta melemahkan daya beli masyarakat. Negara-negara lain yang juga terdampak, seperti Tiongkok, kemungkinan besar akan mengalihkan target pasar mereka ke negara lain, termasuk Indonesia,” ujar Budi dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

    Untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan dagang global tersebut, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah aktif guna melindungi pelaku industri lokal agar tidak terlalu terdampak oleh lonjakan produk impor.

    Menurut Aismoli, upaya konkret dari pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi tarit Trump tersebut, seperti penguatan pasar dalam negeri serta kebijakan yang mendukung industri lokal.

    Salah satunya adalah menjaga penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar produk lokal tetap memiliki daya saing dan tidak tergeser oleh produk luar.

    Berdasarkan daftar negara yang terdampak tarif baru dari AS, Indonesia menempati peringkat kedelapan dengan tarif sebesar 32%. Selain itu, sekitar 60 negara lain akan dikenai tarif timbal balik yang setara dengan separuh tarif yang mereka terapkan terhadap AS.

    Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang terdampak. Negara, seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga masuk dalam daftar, masing-masing dikenai tarif sebesar 24%, 49%, 46%, dan 36%.

    Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri. Menurutnya, Amerika Serikat telah mengalami kerugian akibat praktik perdagangan internasional yang dinilai tidak adil. Kebijakan tarif Trump ini diumumkan dalam acara bertajuk “Make America Wealthy Again” yang digelar di Rose Garden, Gedung Putih.

  • BI Buka Suara soal RI Kena Tarif Trump 32%

    BI Buka Suara soal RI Kena Tarif Trump 32%

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) buka suara terkait kebijakan tarif baru yang dirilis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump menaikkan tarif sebesar 32% untuk produk-produk asal Indonesia.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan tiga poin pemantauan yang dilakukan bank sentral RI itu. Pertama, BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025.

    Pasca pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, Denny mengatakan, pasar bergerak dinamis, di mana pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024.

    “BI tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention (intervensi di pasar valas pada transaksi spot dan DNDF, serta SBN di pasar sekunder),” ujar Denny, dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Denny menjelaskan, langkah ini dilakukan dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha. Hal ini juga sekaligus untuk menjaga keyakinan pelaku pasar.

    Sebagai informasi, Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor baru menyasar berbagai negara asing yang dianggap memiliki surplus perdagangan terhadap AS. Ada 100 mitra dagang yang terdampak, beberapa negara dengan tarif cukup besar ada China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Dalam laporan dari situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, terdapat dua alasan utama RI kena penyesuaian tarif 32%. Pertama, Trump mengenakan tarif balasan ke Indonesia karena ada kaitannya dengan tarif yang dikenakan terhadap produk etanol asal AS sebesar 30%.

    Menurut Trump, tarif itu lebih besar dari yang diterapkan AS untuk produk serupa ke Indonesia yakni 2,5%.

    Kedua, Trump mengatakan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan oleh Indonesia di berbagai sektor, seperti perizinan impor hingga kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor dalam bentuk dolar AS di rekening dalam negeri.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini, akan mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih,” ujar Trump, dikutip dari situs resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025).

    (shc/fdl)

  • Pengusaha AS Ngamuk, Layangkan Gugatan ke Trump Buntut Kebijakan Tarif Impor yang Bikin Rugi – Halaman all

    China Kenakan Tarif 34 Persen ke AS, Perang Dagang Memanas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – China mengumumkan akan memberlakukan tarif baru sebesar 34 persen terhadap seluruh barang yang diimpor dari Amerika Serikat (AS) sebagai respons terhadap kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Keputusan ini diambil setelah Trump sebelumnya menaikkan tarif impor dari China, yang kini mencapai total 54 persen.

    Latar Belakang Kebijakan Tarif
    Kebijakan AS

    Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump telah menaikkan tarif impor dari China dua kali, dengan alasan untuk membendung masuknya fentanil ilegal dari Tiongkok ke AS.

    Dalam sebuah pernyataan di media sosial, Trump menyindir China dengan mengatakan, “China bermain salah, mereka panik,” menegaskan bahwa kebijakan tarif ini adalah langkah penting bagi ekonomi AS.

    Kebijakan Balasan China

    Sebagai balasan, China menyatakan bahwa kebijakan tarif Trump melanggar hak dan kepentingan mereka.

    Tarif 34 persen akan mulai berlaku pada 10 April 2025.

    Langkah ini semakin memperburuk ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.

    Kebijakan Tarif Lainnya oleh Trump

    Trump juga mengumumkan beberapa kebijakan tarif lainnya:

    1. Tarif Dasar: Tarif sebesar 10 persen untuk semua barang dari negara-negara yang tidak tergabung dalam United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), mulai berlaku pada 5 April 2025.

    2. Tarif Timbal Balik: Negara-negara yang mengenakan tarif terhadap produk AS akan dikenakan tarif setengah dari tarif yang mereka terapkan. Misalnya, jika Indonesia mengenakan tarif 64 persen, AS akan memberlakukan tarif 32 persen terhadap barang dari Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025.

    3. Tarif Otomotif: Tarif sebesar 25 persen akan dikenakan pada seluruh mobil buatan luar negeri yang masuk ke AS, sebagai upaya untuk melindungi industri domestik dan keamanan nasional.

    Dampak terhadap Pasar Keuangan

    Reaksi pasar keuangan terhadap kebijakan tarif ini cenderung negatif.

    Setelah pengumuman tarif, bursa saham AS mengalami penurunan.

    Kontrak berjangka Dow Jones turun 256 poin (0,61 persen), S&P 500 melemah 1,69 persen, dan Nasdaq 100 anjlok 2,54 persen.

    Pencapaian Ekonomi AS

    Meskipun ada ketegangan perdagangan, Trump tetap memuji pencapaian ekonomi AS.

    Data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa perekrutan meningkat dengan terciptanya 228.000 lapangan kerja pada Maret 2025, melebihi ekspektasi.

    Namun, tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan tipis dari 4,1 persen menjadi 4,2 persen.

    Trump menyatakan, “Angka pekerjaan luar biasa jauh lebih baik dari yang diharapkan. Itu sudah berhasil. Tetaplah teguh, kita tak boleh kalah,” menekankan pentingnya kebijakan tarif bagi masa depan ekonomi AS.

    Dengan langkah-langkah ini, ketegangan antara AS dan China diperkirakan akan terus berlanjut, menambah kompleksitas dalam hubungan perdagangan global.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Trump Terang-terangan Gebuk China, Begini Nasib Penjualan TikTok ke AS

    Trump Terang-terangan Gebuk China, Begini Nasib Penjualan TikTok ke AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kesepakatan untuk memisahkan atau spin off aset TikTok di AS ditunda, setelah China mengindikasikan tidak akan menyetujui kesepakatan tersebut menyusul pengumuman tarif dagang Presiden Donald Trump minggu ini. Hal itu diungkapkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

    Pada hari Jumat, Trump telah memperpanjang tenggat waktu selama 75 hari bagi ByteDance untuk menjual aset aplikasi video pendek populer tersebut di AS kepada pembeli non-China, atau menghadapi penutupan yang seharusnya mulai berlaku pada bulan Januari berdasarkan undang-undang tahun 2024. Kesepakatan tersebut, yang sebagian besar strukturnya diselesaikan pada hari Rabu menurut salah satu sumber, akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. ByteDance akan memegang posisi kurang dari 20%.

    Sumber Reuters mengungkapkan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh investor yang ada, investor baru, ByteDance, dan pemerintah AS. Namun ByteDance mengatakan pada hari Sabtu pagi bahwa masih ada perbedaan pendapat mengenai kesepakatan tersebut.

    “[Kami] masih dalam pembicaraan dengan pemerintah AS, tetapi belum ada kesepakatan yang dicapai, dan kedua belah pihak masih memiliki perbedaan pendapat mengenai banyak isu utama,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan di akun resminya di platform media sosial China, WeChat, dikutip dari Reuters, Sabtu (5/4/2025).

    “Sesuai dengan hukum China, setiap kesepakatan tunduk pada prosedur peninjauan yang relevan,” katanya.

    Ketika ditanya tentang status kesepakatan TikTok, Kedutaan Besar China di Washington menanggapi dalam sebuah pernyataan bahwa China telah menyatakan posisinya terhadap TikTok dalam beberapa kesempatan.

    “China selalu menghormati dan melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan dan menentang praktik yang melanggar prinsip dasar ekonomi pasar,” katanya.

    Sebelum Reuters, Associated Press telah lebih dulu melaporkan ketidaksetujuan China terhadap kesepakatan TikTok dengan AS.

    “Kesepakatan itu membutuhkan lebih banyak proses kerja lagi untuk memastikan semua persetujuan yang diperlukan telah ditandatangani,” kata Trump di media sosial, menjelaskan mengapa ia memperpanjang batas waktu yang ditetapkannya pada bulan Januari yang seharusnya berakhir pada hari Sabtu lalu.

    Foto: Ilustrasi TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
    Ilustrasi TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

    “Kami berharap untuk terus bekerja dengan itikad baik dengan China, yang saya pahami tidak terlalu senang dengan tarif timbal balik kami,” imbuhnya.

    Adapun China sekarang menghadapi tarif 54% atas barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat setelah Trump mengumumkan bahwa ia akan menaikkannya sebesar 34% minggu ini, yang mendorong China untuk membalas pada hari Jumat. Trump mengatakan ia akan bersedia mengurangi tarif pada China untuk menyelesaikan kesepakatan dengan ByteDance untuk menjual aplikasi yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika.

    Trump mengatakan pemerintahannya telah berkomunikasi dengan empat kelompok berbeda terkait kesepakatan TikTok yang prospektif. Ia belum mengidentifikasi mereka siapa saja. Kendala utama dalam kesepakatan apa pun untuk bisnis TikTok di AS adalah persetujuan pemerintah China. China belum membuat komitmen publik untuk mengizinkan penjualan dan komentar Trump menunjukkan adanya penentangan baru dari China.

    “Kami berharap dapat bekerja sama dengan TikTok dan China untuk mencapai kesepakatan,” tulis Trump pada hari Jumat.

    “Kami tidak ingin TikTok ‘menjadi gelap,’” imbuh Trump.

    DPR AS telah meloloskan langkah tersebut tahun lalu dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, karena para anggota parlemen berdalih risiko pemerintah China mengeksploitasi TikTok untuk memata-matai warga Amerika dan melakukan operasi pengaruh rahasia. Presiden AS asal partai Demokrat saat itu Joe Biden menandatanganinya menjadi undang-undang.

    Beberapa anggota parlemen mengatakan Trump harus menegakkan hukum, yang mengharuskan TikTok berhenti beroperasi paling lambat 19 Januari kecuali ByteDance telah menyelesaikan divestasi aset aplikasi tersebut di AS. Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden pada 20 Januari dan memilih untuk tidak menegakkannya.

    Departemen Kehakiman AS pada bulan Januari memberi tahu Apple dan Google bahwa mereka tidak melawan hukum terkait larangan TikTok, yang menyebabkan keduanya menangguhkan TikTok dari pengunduhan baru.

    Perintah Trump yang baru akan menetapkan batas waktu hingga pertengahan Juni untuk mencapai kesepakatan. Pembicaraan yang dipimpin Gedung Putih tentang masa depan TikTok berpusat pada rencana bagi investor non-Tiongkok terbesar di perusahaan induk ByteDance untuk meningkatkan saham mereka dan mengakuisisi operasi aplikasi tersebut di AS.

    Rencana tersebut memerlukan pemisahan entitas AS untuk TikTok dan mengurangi kepemilikan China dalam bisnis baru tersebut hingga di bawah ambang batas 20% yang diwajibkan oleh hukum AS, menyelamatkan aplikasi tersebut dari larangan AS.

    Reuters telah melaporkan bahwa Susquehanna International Group milik Jeff Yass dan General Atlantic milik Bill Ford, yang keduanya terwakili di dewan direksi ByteDance, memimpin diskusi dengan Gedung Putih. Raksasa peritel Walmart membantah laporan ABC News yang menyebutkan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekelompok investor dalam kesepakatan untuk TikTok.

    (wur)

  • Diplomasi Ekonomi, Cara Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Presiden AS Donald Trump – Halaman all

    Diplomasi Ekonomi, Cara Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Presiden AS Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia telah melakukan langkah untuk mengantisipasi ketidakpastian perdagangan global seperti yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan mengenakan tarif resiprokal.

    Hal itu dikatakan Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta dalam keterangan, Sabtu (5/4/2025).

    Salah satu langkah antisipasi yang sudah dilakukan adalah diplomasi ekonomi. 

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengambil langkah besar yaitu Indonesia bergabung dengan BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    “Kita sudah menjadi anggota BRICS sehingga bisa memudahkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam rangka untuk memperkuat penetrasi market bagi produk-produk kita untuk di ekspor ke negara-negara anggota BRICS tersebut. Seperti itu, kita sudah antisipasi,” jelasnya.

    Adapun Indonesia mampu menghadapi tantangan perang dagang ini karena fundamental makroekonomi domestik yang solid didukung kebijakan mewajibkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) ditempatkan di dalam negeri 100 persen selama 12 bulan guna menopang nilai tukar rupiah.

    “Terlihat dari cadangan devisa kita. Memang jika cadangan devisa kita bisa ditargetkan di kisaran 165 miliar dolar AS. Sejak penerapan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam kita, yang memang telah diterapkan 1 Maret pada waktu itu, ya memang semestinya bisa memperkuat cadangan devisa kita ke depannya,” ucap Nafan.

    Dia mengatakan cadangan devisa yang kuat ini pun membuat keadaan saat ini berbeda dengan saat krisis moneter, di mana cadangan devisa Indonesia hanya sekitar 15 miliar dolar AS.

    “Jadi otomatis resiliensi kita juga relatif lebih kuat kalau menurut saya dalam rangka menghadapi ketidakpastian global dan memang salah satunya adalah terkait dengan trade fragmentation yang diterapkan oleh Donald Trump,” kata Nafan.

    Nafan menyebut bahwa selain Tiongkok juga ada India juga yang menjadi powerhouse pertumbuhan ekonomi global, di mana kedua negara itu pertumbuhan ekonominya masih bisa di atas 5%.

    “Jadi memang jauh lebih tinggi juga dibandingkan AS yang hanya sekitar 2%. Jadi memang kita bisa memaksimalkan potensi tersebut dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas ekspor kita,” jelas dia.

    “Sebenarnya peluangnya sudah kita ambil. Tinggal kita memaksimalkan diplomasi ekonomi kita Yang memang lebih adaptif. Karena kita juga menerapkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

    Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika.

    Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

    Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

    Pengenaan tarif timbal balik ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Diketahui bahwa Indonesia memiliki sejumlah produk ekspor utama di pasar AS.

    Di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.