Xcloud.id

kab/kota: Tiongkok

  • Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 59 Bulan Beruntun

    Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 59 Bulan Beruntun

    Jakarta, Beritasatu.com – Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar US$ 4,33 miliar pada Maret 2025. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat surplus US$ 3,10 miliar, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan surplus pada Maret 2024 yang sebesar US$ 4,58 miliar.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, surplus perdagangan ini memperpanjang tren positif neraca perdagangan Indonesia selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Pada Maret 2025, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 23,25 miliar. Angka ini naik 5,95% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan tumbuh 3,16% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar US$ 18,92 miliar, naik tipis 0,38% mtm dan meningkat 5,34% yoy.

    “Surplus pada Maret 2025 terutama ditopang oleh ekspor nonmigas yang cukup kuat,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (21/4/2025).

    BPS mencatat surplus perdagangan nonmigas mencapai US$ 6 miliar. Komoditas utama penyumbang surplus antara lain lemak dan minyak hewan/nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja.

    Sementara itu, neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar US$ 1,67 miliar, terutama disebabkan oleh impor hasil minyak dan minyak mentah.

    Tiga negara penyumbang surplus terbesar bagi neraca perdagangan Indonesia adalah Amerika Serikat US$ 1,98 miliar, India US$ 1 miliar, Filipina US$ 714,1 juta. Sedangkan negara mitra dagang dengan kontribusi defisit terbesar adalah Tiongkok US$ 1,1 miliar, Australia US$ 353,2 juta, dan Thailand US$ 195,4 juta.

    Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari–Maret 2025 mencatatkan surplus sebesar US$ 10,92 miliar, naik US$ 3,51 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • iPhone Made in USA Disebut Fantasi Belaka

    iPhone Made in USA Disebut Fantasi Belaka

    Jakarta –

    Setiap iPhone dilengkapi label yang memberi tahu pengguna bahwa perangkat tersebut dirancang di California. Designed by Apple in California, begitu tulisannya. Namun gadget Apple sebatas dirancang di Amerika Serikat dan mayoritas dibuat di China.

    Apple menjual lebih dari 220 juta iPhone per tahun dan menurut perkiraan, sebanyak 9 dari 10 HP itu dibuat di China. Untuk saat ini, iPhone dan perangkat elektronik lainnya masih aman karena tarif yang diberlakukan presiden AS Donald Trump ditunda.

    Masalahnya, pemerintahan Trump ingin iPhone dibuat di AS. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan hal itu. “Presiden Trump telah menjelaskan Amerika tidak dapat bergantung pada Tiongkok untuk memproduksi teknologi penting seperti semikonduktor, chip, smartphone, dan laptop,” cetusnya.

    “Atas arahan presiden, perusahaan-perusahaan ini berusaha keras untuk memindahkan produksi mereka ke Amerika Serikat sesegera mungkin,” tambahnya. Namun seperti sudah sering dibaha, hal itu dianggap masih mustahil saat ini.

    Menurut Eli Friedman, yang sebelumnya duduk di dewan penasihat akademis Apple, gagasan bahwa Apple dapat memindahkan operasi perakitannya ke AS adalah “fantasi belaka”.

    Dia mengungkap bahwa Apple sebelumnya telah membahas tentang diversifikasi rantai pasokannya dari China sejak 2013, saat dia bergabung dengan dewan, tetapi AS tidak pernah menjadi pilihan karena kesulitan yang menghadang.

    “Lokasi baru yang paling penting untuk perakitan adalah Vietnam dan India. Namun, tentu saja sebagian besar perakitan Apple masih dilakukan di China,” paparnya yang dikutip detikINET dari BBC.

    Rantai suplai dan manufaktur Apple di China dan negara lainnya sudah sedemikian canggih. AS belum punya fasilitas yang mirip dan juga tenaga kerja cukup. “Kita kekurangan tenaga kerja parah dan telah kehilangan produksi dalam skala besar,” kata Tinglong Dai, profesor bisnis di Universitas Johns Hopkins, yang mempelajari rantai pasokan global.

    Sebagai gambaran, Foxconn yang merakit iPhone mempekerjakan 300 ribu pegawai di kota Zhengzhou, tempat banyak iPhone diproduksi. Tim Cook juga mengatakan tahun 2017 bahwa Apple mengandalkan China bukan untuk tenaga kerja murah, tapi kualitas karyawan. “Alasannya adalah karena keterampilan dan kuantitas keterampilan di satu lokasi, dan jenis keterampilan,” katanya.

    (fyk/fyk)

  • Dolar Ambruk, Harga Emas Naik Gila-gilaan

    Dolar Ambruk, Harga Emas Naik Gila-gilaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas global melonjak lebih dari 1% pada Senin (21/4/2025), menembus level tertinggi sepanjang masa di atas US$ 3.380 per troy ons. 

    Kenaikan ini dipicu oleh pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Dilansir dari Tradingeconomics, penurunan dolar AS ke level terendah dalam tiga tahun terjadi setelah munculnya kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi AS menyusul rencana Presiden Donald Trump untuk merombak kepemimpinan di Federal Reserve (The Fed).

    Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett pada pekan lalu mengatakan Trump dan timnya masih mempelajari kemungkinan untuk memecat Ketua The Fed, Jerome Powell. Langkah ini dinilai berisiko besar terhadap independensi bank sentral dan berpotensi mengguncang pasar keuangan global.

    Ketidakpastian semakin meningkat setelah Trump memerintahkan penyelidikan terkait kemungkinan penerapan tarif baru terhadap semua impor mineral kritis ke AS. Langkah ini dianggap sebagai eskalasi signifikan dalam sengketa perdagangan dengan mitra global, khususnya Tiongkok.

    Selain itu, keputusan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) yang baru-baru ini memangkas suku bunga turut memperkuat daya tarik emas di tengah lingkungan suku bunga rendah secara global.

    Sejalan dengan harga emas global yang terus naik, harga emas batangan Antam juga kembali mencapai rekor tertinggi sepanjang massa. Pada Senin, harga emas Antam naik Rp 15.000 menjadi Rp 1,980 juta per gram.

  • Dari ‘Teroris’ Menjadi ‘Tamu Undangan’, Mengapa Rusia Cabut Larangan Terhadap Taliban? – Halaman all

    Dari ‘Teroris’ Menjadi ‘Tamu Undangan’, Mengapa Rusia Cabut Larangan Terhadap Taliban? – Halaman all

    Dari ‘Teroris’ Menjadi ‘Tamu Undangan’, Menapa Rusia Cabut Larangan terhadap Taliban?

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia secara resmi menghapus Taliban dari ‘daftar organisasi teroris’, status formal dunia internasional, khususnya Barat, yang dilabelkan ke kelompok militan Afghanistan tersebut.

    Meski Taliban telah dilarang di Rusia sejak 2003, para ahli mengatakan keputusan Mahkamah Agung (MA) Rusia pada Kamis (17/4/2025) tersebut, tidak berarti pengakuan resmi terhadap pemerintahannya di Afghanistan. 

    “Walau begitu, keputusan MA Rusia tersebut mencerminkan pergeseran Moskow yang sedang berlangsung menuju aliansi regional baru setelah invasinya ke Ukraina yang membuat hubungan dengan mitra tradisionalnya menjadi tegang,” tulis ulasan di TMT, dikutip Minggu (20/4/2025).

    Moskow telah mengambil langkah-langkah untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban sejak kelompok Islam itu menguasai Afghanistan pada tahun 2021 menyusul penarikan pasukan AS dan NATO yang kacau dari negara itu. 

    “Rusia telah lama bekerja sama dengan Taliban meskipun mereka secara resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris,” kata Ruslan Suleymanov, pakar Asia Tengah dan gerakan Islam, kepada TMT.

    “Kerja sama dengan Taliban dan kelompok Islamis lainnya telah menjadi bagian dari kebijakan negara dan propaganda Rusia dalam konfrontasinya dengan Barat. Karena Taliban adalah contoh nyata perlawanan terhadap pengaruh Barat, penting bagi Rusia untuk menunjukkan solidaritas dengan gerakan-gerakan tersebut di panggung internasional,” kata Suleymanov.

    Pergeseran sikap Rusia itu tampak dengan mengundang delegasi Taliban mengunjungi Forum Ekonomi Internasional St Petersburg yang merupakan acara utama Rusia pada 2022 dan 2024. 

    Tahun lalu, diplomat tertinggi Taliban juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow.

    “Kami telah lama bergerak menuju keputusan ini (mendekati Taliban),” kata seorang pejabat pemerintah Rusia kepada TMT, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah ini.

    “Pertanyaannya adalah seberapa terkoordinasinya langkah ini dengan mitra dan sekutu kami,” katanya, mengacu pada negara-negara mitra regional Rusia di Asia Tengah. 

    “Kita lihat saja bagaimana reaksi mitra kami. Ini akan menjadi ujian lakmus bagi hubungan kami,” ujarnya menjelaskan konsekuensi langkah Rusia mendekati Taliban dan dampaknya terhadap sekutu mereka di Asia Tengah.

    Analis politik dan pakar Asia Tengah, Arkady Dubnov menyebut langkah Rusia tersebut “sudah diduga dan merupakan tindakan yang oportunistik secara politik.”

    “Menolak melabeli Taliban sebagai teroris sama sekali tidak sama dengan memberi mereka pengakuan politik,” tulisnya di aplikasi perpesanan Telegram. 

    “Taliban harus diberi insentif melalui cara-cara ekonomi dan pragmatis — sebuah proses yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Waktu berjalan lambat di Timur. Namun Afghanistan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Asia Tengah,” katanya.

    Dubnov menggarisbawahi kalau kepentingan Rusia di kawasan itu menuntut kerja sama dengan Kabul.

    Salah satu bidang kerja sama utama adalah keamanan. 

    Personel keamanan Taliban dari Korps Al-Badr 205 militer Afghanistan mengendarai kendaraan militer lapis baja selama parade untuk merayakan ulang tahun ketiga pengambilalihan negara tersebut oleh Taliban, di Kandahar pada 14 Agustus 2024. – Otoritas Taliban memulai perayaan ulang tahun ketiga kekuasaan mereka atas Afghanistan pada 14 Agustus, di bekas pangkalan udara AS Bagram. (Photo by Sanaullah SEIAM / AFP) (AFP/SANAULLAH SEIAM)

    Saling Puji Rusia-Taliban

    Rusia, juga pada Kamis, menyampaikan rasa terima kasih kepada Taliban atas “operasi militer yang dilakukan oleh pihak berwenang,” karena baik Moskow maupun Taliban telah berupaya untuk melenyapkan ISIS-K.

    Kelompok ekstremis tersebut bertanggung jawab atas sejumlah serangan mematikan di Afghanistan dan Rusia, termasuk pembantaian gedung konser di Moskow pada bulan Maret 2024 yang menewaskan 145 orang.

    Taliban memuji pencabutan larangan aktivitasnya di Rusia, dengan mengatakan kalau Moskow dan Kabul “akan menjalin hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat di masa depan.”

    Namun, meskipun hubungannya semakin erat, Taliban tetap diklasifikasikan secara hukum sebagai organisasi teroris di Rusia selama hampir dua dekade — sebuah sebutan yang disertai konsekuensi. 

    Setidaknya 37 orang di Rusia menghadapi tuntutan pidana atau administratif antara tahun 2016 dan 2025 atas dugaan hubungan dengan kelompok tersebut, menurut media berita independen, Vyorstka.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 20 orang dihukum karena memajang simbol-simbol Taliban di media sosial atau platform pengiriman pesan dengan denda atau penangkapan administratif singkat.

    Dalam putusan yang jarang diberikan, jurnalis terkemuka Nadezhda Kevorkova  dibebaskan  dengan denda setelah dinyatakan bersalah atas “pembenaran terorisme” atas dua unggahan media sosial yang menyebutkan Taliban .

    Setidaknya sembilan orang lainnya dihukum berdasarkan tuntutan pidana karena mempromosikan atau menghasut terorisme.

    Beberapa dijatuhi hukuman hingga 12,5 tahun di koloni hukuman dengan keamanan tinggi, kata Vyorstka.

    Sejak invasi Ukraina, Rusia telah menambahkan banyak tokoh oposisi terkemuka ke dalam daftar “ekstremis dan teroris”, sebutan yang berarti mereka dilarang memegang profesi tertentu, mencalonkan diri untuk jabatan publik, mendirikan perusahaan media, dan rekening bank mereka dibekukan.

    “Ada saya dan rekan-rekan dari Yayasan Anti-Korupsi, ayah Leonid Volkov dan banyak orang hebat dan baik yang ada dalam daftar teroris,” kata Ivan Zhdanov, sekutu yang diasingkan dari mendiang kritikus Kremlin Alexei Navalny.

    “Saya bertanya-tanya, jika kita semua bergabung dengan Taliban, apakah mereka akan melarangnya lagi?” kata Zhdanov, yang masuk dalam daftar ekstremis dan teroris pada tahun 2022.

    Minggu ini, empat jurnalis independen dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara karena diduga terkait dengan kelompok Navalny, yang dilarang Rusia karena dianggap “ekstremis.”

    PERSONEL TALIBAN – Personel keamanan Taliban memeriksa kendaraan yang melewati checkpoint di Kabul, Afghanistan. Rusia saat ini tidak lagi menganggap Taliban sebagai organisasi teroris, sebuah perubahan sikap drastis yang menandai manuver Moskow di Kawasan Asia Tengah.

    Apa Tujuan Rusia Dekati Taliban?

    Keputusan untuk mencabut larangan terhadap Taliban dapat menjadi langkah strategis bagi Moskow, karena kemampuannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang di Afghanistan dapat memberinya pengaruh terhadap mitra regional dan pemerintahan baru AS.

    Menurut analis politik Andrei Serenko, masih belum jelas permainan politik macam apa yang akan dilakukan Rusia dalam merehabilitasi Taliban. 

    “Akankah Moskow mencoba menghidupkan kembali upaya untuk membangun konsensus regional mengenai Afghanistan — dengan Iran, Tiongkok, dan negara-negara lain — sebagai tanggapan terhadap inisiatif AS di masa mendatang?”

    “Atau akankah Kremlin mengambil langkah berani dan, di tengah meningkatnya intrik kemungkinan pemulihan hubungan AS-Rusia, memutuskan untuk memainkan permainan Afghanistan bersama dengan pemerintahan Donald Trump?” tanya Serenko dalam komentarnya kepada media Rusia.

     

    (oln/tmt/*)

  • Indonesia On Track Lindungi Anak dari Bahaya Medsos, Lalu Apa?

    Indonesia On Track Lindungi Anak dari Bahaya Medsos, Lalu Apa?

    Jakarta –

    Langkah Presiden Prabowo dan pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS merupakan tonggak penting dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial.

    Melalui aturan ini, Indonesia menunjukkan komitmen perlindungan anak setara dengan negara-negara maju seperti Prancis, Tiongkok, hingga Belanda, yang telah lebih dahulu menerapkan pembatasan ketat terhadap akses anak-anak terhadap media sosial.

    PP TUNAS secara tegas membatasi akses media sosial bagi anak-anak di bawah 13 tahun, mengatur akses hanya dengan izin orang tua bagi anak-anak 13-15 tahun, melarang komersialisasi dan profiling anak, serta menetapkan tanggung jawab jelas bagi platform digital.

    PP TUNAS bukan sekadar regulasi administratif, melainkan bentuk perlindungan nyata terhadap masa depan bangsa. Dalam usia pertumbuhan, anak-anak rentan terhadap kecanduan, tekanan sosial digital, cyberbullying, hingga paparan konten berbahaya. Maka, menjaga ruang digital tetap sehat bagi anak bukanlah pilihan, melainkan keharusan.

    Namun, tugas belum selesai. Langkah berikutnya untuk menjaga tumbuh kembang anak adalah membatasi penggunaan gawai pintar di lingkungan sekolah.

    Negara-negara seperti Prancis, Tiongkok, Belanda, dan Australia telah membuktikan bahwa pelarangan gawai di sekolah meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat interaksi sosial, dan menurunkan tingkat kecemasan siswa.

    Selain itu, di era banjir informasi dan disinformasi, kita tidak bisa membiarkan anak-anak dan remaja menjelajah media sosial tanpa bekal kecakapan kritis.

    Sudah saatnya ada mekanisme ujian literasi digital–khususnya kemampuan mendeteksi disinformasi–sebagai syarat penggunaan media sosial bagi semua orang di Indonesia.

    Langkah ini bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi justru untuk memastikan kebebasan itu tidak mencelakakan. Media sosial, jika digunakan tanpa kecakapan, dapat menjadi racun yang merusak mental, sosial, bahkan demokrasi. Tapi jika digunakan dengan bijak, media sosial bisa menjadi alat pembelajaran, ekspresi diri, dan partisipasi publik yang sehat.

    Pemerintah Indonesia sudah memulai langkah baik melindungi anak bermedia sosial lewat PP TUNAS. Kini saatnya memperluas perlindungan itu melalui pelarangan gawai di sekolah dan ujian kecakapan digital.

    Anak-anak kita adalah aset masa depan. Tugas negara adalah memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang mendukung potensi terbaiknya–di ranah digital, dan di dunia nyata.

    Dirgayuza Setiawan. Adjunct Researcher Center for Digital Society UGM, Co-Founder Jaringan SMA Akademi Kader Bangsa dan Alumni Oxford Internet Institute.

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korban Perang Tarif, Pesawat Boeing Kembali ke AS dari China

    Korban Perang Tarif, Pesawat Boeing Kembali ke AS dari China

    Jakarta –

    Sebuah pesawat Boeing 737 MAX yang sebelumnya akan digunakan maskapai China kembali ke pusat produksi pesawat tersebut di Amerika Serikat (AS). Kembalinya pesawat tersebut karena menjadi korban perang tarif buntut kebijakan Presiden AS Donald Trump.

    Dilansir Reuters, Minggu (20/4/2025), pesawat Boeing 737 MAX awalnya dimaksudkan untuk maskapai China, Xiamen Airlines China. Boeing 737 MAX tersebut mendarat di Boeing Field Seattle pada pukul 6:11 malam (0111 GMT), menurut seorang saksi mata Reuters. Pesawat itu dicat dengan corak Xiamen.

    Pesawat itu sebelumnya melakukan pemberhentian pengisian bahan bakar di Guam dan Hawaii dalam perjalanan pulang sejauh 5.000 mil (8.000 km). Pesawat tersebut adalah salah satu dari beberapa jet 737 MAX yang menunggu di pusat penyelesaian Boeing di Zhoushan untuk pekerjaan akhir dan pengiriman ke maskapai China.

    Diketahui, Trump bulan ini menaikkan tarif dasar untuk impor China menjadi 145%. Sebagai balasan, China telah mengenakan tarif sebesar 125% atas barang-barang AS. Maskapai penerbangan Tiongkok yang menerima pengiriman jet Boeing dapat dirugikan oleh tarif tersebut, mengingat 737 MAX baru memiliki nilai pasar sekitar $55 juta, menurut IBA, sebuah konsultan penerbangan.

    Tidak jelas pihak mana yang membuat keputusan untuk mengembalikan pesawat tersebut ke AS. Boeing tidak segera menanggapi permintaan komentar. Xiamen tidak menanggapi permintaan komentar.

    Kembalinya 737 MAX, model terlaris Boeing, merupakan tanda terbaru dari gangguan terhadap pengiriman pesawat baru akibat kegagalan status bebas bea industri kedirgantaraan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

    Perang tarif dan perubahan arah pengiriman yang tampak terjadi saat Boeing telah pulih dari pembekuan impor jet 737 MAX selama hampir lima tahun dan serangkaian ketegangan perdagangan sebelumnya.

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesawat Boeing Dipulangkan ke AS dari China di Tengah Ketegangan Tarif Impor  – Halaman all

    Pesawat Boeing Dipulangkan ke AS dari China di Tengah Ketegangan Tarif Impor  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pesawat jet milik Boeing yang seharusnya dikirimkan ke maskapai China harus dipulangkan ke Amerika Serikat akibat ketegangan perang tarif impor antara kedua negara.

    Pengembalian satu dari beberapa jet yang menunggu pengerjaan akhir dan penyerahan ke maskapai China dilakukan di pusat penyelesaian Zhoushan, China, dilansir dari Reuters.

    Sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor yang memicu perang dagang memanas pada 2 April lalu, tiga pesawat 737 MAX baru telah terbang dari fasilitas Boeing di Seattle ke Zhoushan.

    Satu pesawat lainnya tiba minggu lalu di Zhoushan, tempat Boeing memasang interior dan mengecat corak sebelum menyerahkannya kepada pelanggan, menurut data Flightradar24.

    Akan tetapi, pada hari Jumat, satu pesawat dari gelombang pertama jet lepas landas lagi tanpa pengiriman dan terbang dari Zhoushan ke wilayah AS di Guam yang merupakan persinggahan yang dibuat oleh penerbangan tersebut saat melintasi Pasifik. Yang diartikan bahwa pesawat itu sedang dalam perjalanan kembali ke Seattle.

    Perjalanan sejauh 5.000 mil kembali ke pabrik utama Boeing dilakukan saat bisnis pembuat pesawat itu di Tiongkok sedang diawasi ketat terkait sengketa tarif.

    Dari sumber lain menyatakan awal minggu ini Boeing menghadapi larangan impor dari Tiongkok, bagian dari meningkatnya konfrontasi atas tarif global “timbal balik” Presiden Trump.

    Sejauh ini, baik Boeing maupun pemerintah China hingga media di Beijing belum memberikan tanggapan terhadap hal yang terjadi.

    Sumber-sumber industri penerbangan dan kedirgantaraan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya instruksi resmi yang melarang pembelian pesawat Boeing.

    Meski begitu, sumber-sumber industri dan analis secara umum sepakat bahwa pengenaan tarif atas barang-barang AS oleh Beijing sebagai tanggapan atas tindakan Trump akan secara efektif memblokir impor pesawat tanpa larangan resmi apa pun.

    Seorang senior di industri ini mengatakan Boeing dan para pemasoknya diperkirakan tidak akan mengirimkan pesawat ke China untuk sementara waktu.

    Satu narasumber lainnya menyebut pesawat itu diharapkan akan dikirimkan ke Xiamen, yang tidak membalas permintaan komentar.

    Publikasi penerbangan The Air Current, yang pertama kali melaporkan keputusan untuk menarik beberapa pesawat yang belum terkirim dari Zhoushan, menyampaikan satu maskapai penerbangan China yang tidak disebutkan namanya secara terpisah telah menarik diri dari komitmen untuk menyewa pesawat Boeing.

    Sumber industri mengatakan penerbangan kembali itu dilakukan meskipun ada beberapa diskusi mengenai meninggalkan pesawat jet yang belum terkirim di penyimpanan berikat, yang berarti jet-jet itu tidak akan diimpor atau dikenai tarif secara resmi.

  • 70 Tahun KAA Bandung refleksi strategis langkah diplomasi Indonesia

    70 Tahun KAA Bandung refleksi strategis langkah diplomasi Indonesia

    Sejumlah bendera negara peserta Konfrensi Asia Afrika (KAA) terpasang di belakang pengunjung yang berswafoto di ruang utama sidang Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025). Konferensi Asia Afrika tahun ini menjadi peringatan ke-70 sejak pertama kali dilaksanakan pada 18 April 1955 yang diikuti 29 negara di Gedung Merdeka itu bertujuan sebagai solidaritas, persatuan serta menggelorakan semangat bagi negara-negara Asia dan Afrika dalam menyelesaikan masalah global. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/Spt. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

    70 Tahun KAA Bandung refleksi strategis langkah diplomasi Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) semakin relevan di tengah ketidakpastian global, terutama yang dipicu rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan China. Itu sebabnya negara-negara Dunia Selatan perlu mendorong kerja sama lebih erat dan strategis. Di tengah perubahan tatanan global, semangat Konferensi Asia Afrika (KAA), justru semakin relevan.

    Dunia Selatan perlu mengaktualisasikan semangat Deklarasi Bandung, agar selaras dengan situasi global mutakhir. Upaya itu kian penting, mengingat akhir-akhir ini relasi dunia lebih diwarnai pendekatan unilateral, terutama oleh kekuatan-kekuatan utama dunia. Dalam peta politik global seperti itu, Deklarasi Bandung 1955 yang salah satu poinnya menyatakan negara Asia-Afrika memiliki hak menentukan nasib sendiri, masih terasa relevan.

    KAA sendiri berlangsung pada 18-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung. KAA dihadiri oleh 29 negara, dengan Indonesia dan India sebagai motornya. Kesepakatan penting dari KAA yang selalu aktual adalah, negara partisipan menyatakan, mereka bebas dari kolonialisme, imperialisme, termasuk juga kemiskinan, ketidaktahuan, dan ketakutan.

    Mendorong perdamaian

    Dalam rangkaian lawatan ke kawasan Timur Tengah baru-baru ini, masing-masing ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar dan Jordania, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif dan netral, sekaligus mengedepankan hubungan damai dengan semua negara. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi ADF Talk pada Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025, di Antalya, Turki (Jumat, 11/4).

    Presiden Prabowo menjelaskan bahwa prinsip ini telah menjadi landasan diplomasi Indonesia sejak era pendiri bangsa, termasuk ketika Indonesia bersama India, Mesir, dan Yugoslavia mempelopori Gerakan Non-Blok pada 1961.

    “Rakyat kami tidak ingin terlibat dalam aliansi atau blok militer manapun. Kami memilih netral,” tegasnya. Prabowo juga mengutip filosofi kuno Asia yang dipegang teguh dalam kebijakan luar negeri Indonesia: “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

    Prinsip ini menurut Prabowo, menjadi kunci menjaga stabilitas dan perdamaian. Presiden mencontohkan bagaimana prinsip serupa diterapkan dalam ASEAN, di mana negara-negara anggota memilih dialog daripada konflik meski memiliki perbedaan. “Kita lebih memilih bicara, bicara, dan bicara. Meski terkadang membosankan, itu lebih baik daripada bertikai,” ucap Prabowo.

    Presiden Prabowo menegaskan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai mediator dan jembatan dalam hubungan internasional, khususnya di antara negara-negara besar. Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan global, sekaligus mengharapkan penghormatan yang sama terhadap kedaulatan masing-masing. Komitmen ini tercermin dalam kebijakan “bertetangga baik” yang menjadi pilar diplomasi Indonesia sejak awal kepemimpinannya.

    Selaras dengan gagasan Prabowo (selaku Menhan) saat berbicara dalam forum Shangri-La Dialogue, pertengahan tahun lalu di Singapura, bahwa baik di kawasan maupun global, Indonesia akan lebih memosisikan diri sebagai “tetangga yang baik” (good neighbour policy).

    Di kawasan, kebijakan ini mengakar pada nilai-nilai Asia yang lebih menitikberatkan pada sisi harmoni daripada keakuan, lebih pada rasa ketimbang semata-mata rasio. Gagasan Prabowo berbasis pada tradisi di negeri kita, bahwa tetangga merupakan pihak yang dekat, yang akan menolong kita ketika sedang menghadapi kesulitan. Tetangga yang akan segera datang menolong, bukan saudara kandung yang tinggal berjauhan.

    Good neighbour policy diyakini bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara. Seperti sikap saling menghormati dan menghargai, menjadi opsi untuk penyelesaian seandainya ada sengketa wilayah, sebagaimana ketegangan di LCS (Laut Cina Selatan) beberapa waktu lalu.

    Muhibah Prabowo ke Timur Tengah (termasuk Turki) sejatinya juga sejalan dengan kebijakan politik luar negeri (polugri) bebas aktif. Sehingga perjalanan Prabowo menemui pemimpin negara sahabat dan terlibat dalam sejumlah konferensi internasional sesuai dengan prinsip bebas aktif tersebut.

    Bebas – aktif sudah menjadi prinsip polugri RI sejak lama. Bebas mengacu pada keleluasaan memilih langkah diplomasi sesuai kepentingan nasional tanpa tekanan dari pihak asing. Aktif merujuk kontribusi Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Prabowo memastikan, sebagai negara nonblok, Indonesia tidak akan berpihak kepada poros tertentu. Menurut Prabowo, Indonesia akan lebih mengedepankan sikap saling menghormati eksistensi, martabat dan kedaulatan setiap negara.

    Tokoh global

    Langkah Presiden Prabowo untuk berperan aktif dan konstruktif untuk mencari solusi atas problem kemanusiaan di dunia patut diapresiasi. Meski secara geografis, lokasi Indonesia jauh dari Timur Tengah, sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia bisa menjadi aktor penting dalam mencari solusi damai sehubungan krisis berlarut di Timur Tengah.

    Setiap pemimpin tentu memiliki idealisme, kebijakan, dan pendekatan berbeda dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Satu hal yang pasti, para pemimpin ingin melihat kehidupan rakyatnya lebih baik dan citra negaranya dihormati dalam pergaulan politik dunia.

    Prabowo yang berlatar belakang militer, mungkin saja lebih tertarik pada isu pertahanan – keamanan dan geopolitik di kawasan. Dengan rekam jejaknya yang panjang dalam atmosfer internasional, bahkan sejak masih belia, diperkirakan Prabowo akan lebih aktif menyuarakan kepentingan Indonesia di konferensi internasional dan forummultilateral.

    Politik luar negeri bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia diyakini akan hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas.

    Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Indonesia juga akan lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, AS dan Tiongkok, tidak sekadar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut.

    Pada saat yang sama, momentum tersebut bisa dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam fondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia, tanpa mesti menggadaikan sikap politik nonblok yang tetap dipegang teguh. Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral itu patut didukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia.

    Ada harapan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi. Yang pertama dan utama, sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan prinsip antipenjajahan, tentu saja pemerintah Indonesia mesti menggarisbawahi isu penindasan yang terjadi di Palestina.

    Presiden harus menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap Israel yang telah menjajah Palestina, bahkan diduga melakukan genosida.

    Harus diakui, ketegangan politik di Timur Tengah, juga perang yang belum mereda antara Rusia dan Ukraina, punya dampak signifikan, terutama pengaruhnya terhadap kebutuhan energi dan pangan bagi negara-negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia sudah merasakan imbasnya.

    Ikhtiar Prabowo juga mendapat apresiasi dari komunitas internasional. Indonesia juga bukan negara adidaya.

    Namun dengan pengetahuan dan keaktifan Presiden Prabowo membangun dukungan dan kepercayaan para pemimpin global, kiranya kita layak berharap setidaknya Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi.

    Presiden Prabowo Subianto bersama sembilan presiden dan perdana menteri dari berbagai negara diprediksi menjadi pemimpin dunia berpengaruh, baik di tingkat kawasan maupun global, menurut harian terbesar di Singapura The Straits Times.

    Dalam artikel berjudul “Meet the 10 world leaders to watch in 2025” yang disiarkan The Straits Times, awal Januari lalu, Prabowo masuk daftar 10 pemimpin yang menjadi tokoh global bersama Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri (PM) China Xi Jinping, PM Jepang Shigeru Ishiba, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, dan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

    Ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times, sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi mempengaruhi dinamika di kawasan regional dan global. Dalam artikelnya itu, Prabowo dinilai berpeluang akan menjadi sosok yang dominan dalam kepemimpinan di kawasan.

    The Straits Times menyebut beberapa langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam beberapa forum-forum multilateral, misalnya saja keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS. The Straits Times lanjut menilai Presiden Prabowo tak ragu untuk menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, termasuk di antaranya memperkuat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan China.

    Sumber : Antara

  • KCIC Catat 87.077 Pelanggan WNA Manfaatkan Layanan Whoosh di Kuartal I-2025

    KCIC Catat 87.077 Pelanggan WNA Manfaatkan Layanan Whoosh di Kuartal I-2025

    JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat, sebanyak 87.077 pelanggan Warga Negara Asing (WNA) telah memanfaatkan moda transportasi Whoosh selama Januari-Maret 2025.

    Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Anne Purba mengatakan, angka ini meningkat sebesar 79,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024, yakni sebanyak 48.391 pelanggan.

    “Lonjakan ini menunjukkan Kereta Cepat Whoosh tidak hanya diminati oleh masyarakat domestik, tetapi juga telah menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia,” ujar Anne dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 April.

    Peningkatan jumlah pelanggan WNA terlihat signifikan sejak awal tahun. Pada Januari 2025, Whoosh melayani 35.881 pelanggan asing, naik signifikan 167,9 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencatat 13.387 pelanggan.

    Sementara itu, pada Februari 2025, jumlahnya mencapai 35.914 pelanggan, tumbuh sebesar 70,8 persen dibandingkan Februari 2024 sebanyak 21.026 pelanggan.

    Sedangkan pada Maret 2025 mencatatkan 15.282 pelanggan WNA, naik 9,3 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya, yakni 13.978 pelanggan.

    Menurut Anne, tren peningkatan ini mencerminkan keunggulan Whoosh sebagai moda transportasi modern yang mampu menjawab kebutuhan wisatawan internasional, khususnya dalam hal kecepatan, kenyamanan dan kemudahan akses.

    “Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit dari Jakarta ke Bandung, Kereta Cepat Whoosh memberikan efisiensi luar biasa bagi wisatawan asing, khususnya mereka yang memiliki waktu terbatas namun ingin menjelajah lebih banyak destinasi,” ucapnya.

    Berdasarkan kewarganegaraan, pelanggan WNA terbanyak pada periode Januari hingga Maret 2025 berasal dari Malaysia, disusul oleh Singapura dan China. Ketiga negara ini memberikan kontribusi besar terhadap lonjakan jumlah penumpang asing yang memilih menggunakan Whoosh sebagai sarana transportasi mereka.

    Kondisi ini sejalan dengan tren positif kunjungan wisatawan dari Asia Tenggara dan Tiongkok ke Indonesia.

    Peningkatan jumlah pelanggan WNA ini juga menjadi indikator bahwa strategi promosi pariwisata Indonesia yang terintegrasi dengan kemudahan akses transportasi mulai menunjukkan hasil positif.

    “Ke depan, kami akan terus berinovasi agar Whoosh tidak hanya menjadi kebanggaan transportasi nasional, tetapi juga simbol kemajuan Indonesia yang mampu bersaing secara global,” pungkas Anne.

  • Indonesia Jadi Penyelamat Boeing di Tengah Pusaran Perang Dagang AS-China?

    Indonesia Jadi Penyelamat Boeing di Tengah Pusaran Perang Dagang AS-China?

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis Boeing memasuki babak baru, terutama setelah China memboikot para maskapainya membeli jet dan suku cadang keluaran manufaktur pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu beberapa waktu lalu. 

    Sebaliknya, kabar dari Indonesia seakan jadi angin segar buat produsen pesawat terbang asal Negeri Paman Sam tersebut. 

    Berdasarkan laporan Bloomberg, Jumat (18/4/2025) malam, boikot China telah menjadi kenyataan, seiring pengembalian pesawat Boeing 737 Max dari pusat perakitan akhir Boeing di Zhoushan, China, di mana sebelumnya merupakan pesanan Xiamen Airlines. 

    Menurut data dari FlightRadar24, pesawat itu sebelumnya terbang menuju Zhoushan dari Seattle, Washington, AS via Hawai dan Guam pada bulan lalu. Kini, pesawat itu diterbangkan kembali ke Guam. 

    Sementara itu, data Aviation Flights Group menyebut masih ada dua pesawat Boeing di Zhoushan yang berstatus dalam proses pengiriman ke pelanggan, tapi turut berpotensi dikembalikan akibat dampak perang dagang AS-China.

    Menurut penyedia data penerbangan Cirium, sebelum Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor resiprokal, Boeing telah mengirimkan 13 pesawat 737 Max dan 3 pesawat 787 ke China selama 2025. 

    Lantas, masih ada 28 pesawat 737 Max dan satu pesawat 787 dijadwalkan untuk sisa tahun ini. 

    Namun, analisis dari RBC Capital Markets LLC yang dipimpin oleh Ken Herbert melihat bahwa gertakan Beijing bisa jadi hanya taktik negosiasi, mengingat pentingnya suku cadang Boeing untuk para maskapai pengguna eksisting di China.

    “Pembatasan impor suku cadang pesawat baru dari China sulit dipertahankan dalam jangka waktu lama, karena diperlukan untuk mendukung armada yang ada,” ujarnya seperti dilansir Bloomberg, Sabtu (19/4/2025).

    Terlebih, pabrikan pesawat pelat merah China, Commercial Aircraft Corp of China Ltd. alias Comac, masih bergantung dengan suku cadang dari AS untuk membangun pesawatnya.

    Sumber Bloomberg menyebut Comac sebenarnya telah melakukan langkah strategis dengan menimbun mesin dan suku cadang untuk merampungkan lusinan pesawatnya pada tahun ini dari maskapai Hong Kong, Timur Tengah, dan Vietnam.  

    Bahkan, salah satu pejabat China mempertimbangkan meminta Airbus untuk memasok mesin jet baru buat Comac, atau tetap mengakses komponen pesawat asal pabrikan AS melalui negara lain yang telah menjadi bagian dari rantai pasok. 

    Sebagai contoh, pesawat C919 yang dirancang Comac memiliki kapasitas untuk 158 hingga 192 penumpang menggunakan mesin CFM International LEAP-1C, perusahaan patungan antara GE dan Safran SA dari Prancis, serta avionik dari Honeywell International Inc. dan Rockwell Collins.

    Jet yang dipatok untuk bisa bersaing dengan keluarga Airbus A320 dan Boeing 737 itu pun masih mengandalkan sistem hidrolik untuk roda pendaratannya berasal dari Parker Aerospace di AS, sementara beberapa sistem kabinnya berasal dari Eaton Corp. yang berkantor pusat di Dublin.

    C919 belum diberi lampu hijau oleh regulator keselamatan penerbangan lainnya untuk terbang di luar Tiongkok atau Hong Kong, yang berarti pesawat ini hanya digunakan oleh maskapai penerbangan Tiongkok di dalam negeri.

    Pesawat Comac yang telah mulai dikenal dunia internasional hanya ARJ21 atau C909 yang mampu mengangkut hingga 97 penumpang. TransNusa Airlines dari Indonesia dan Lao Airlines dari Laos tercatat menjadi pengguna awal pesawat ini. 

    Angin Segar dari Negosiasi Indonesia

    Sebelumnya, Boeing sempat diterpa krisis secara bertubi-tubi dari mulai isu keselamatan, dampak pandemi, mogok kerja para karyawan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. 

    Pada akhirnya, Boeing mencatatkan kerugian US$11,83 miliar atau sekitar Rp192 triliun sepanjang 2024. Kerugian ini bahkan tercatat lebih besar dari rugi tahunan era pandemi Covid-19 alias periode 2020.

    Terkini, Indonesia sedang mempertimbangkan akan memboyong alutsista asal AS sebagai salah satu langkah negosiasi menekan efek dampak tarif Presiden Donald Trump, termasuk pembelian jet tempur F-15EX besutan Boeing.

    Boeing bahkan sempat menjanjikan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 85%. 

    Chief Executive Officer (CEO) Boeing untuk kawasan Asia Tenggara Penny Burtt mengatakan bahwa Boeing melihat pentingnya memperkuat rantai pasok lokal demi menciptakan ketahanan industri. 

    “Jika Indonesia memilih F-15EX, Boeing akan memenuhi 85% kebutuhan melalui produksi dan dukungan lokal. Kami memiliki tim yang kuat dan berdedikasi yang telah beberapa kali datang ke Indonesia dalam setahun terakhir untuk menjajaki peluang kemitraan dan investasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025). 

    Boeing juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem F-15EX di Indonesia, serta melihat potensi yang signifikan untuk kolaborasi dalam rantai pasokan, MRO, hingga pelatihan. 

    Terlebih, ketika Presiden Prabowo sudah memiliki kesepakatan awal pembelian 24 unit jet tempur itu pada 2023, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

    Namun, komitmen ini dinilai sulit terealisasi karena biaya pembelian 24 unit F-15EX diperkirakan melebihi US$8 miliar, atau hampir setara dengan total anggaran pertahanan Indonesia periode 2024. Terlebih, Prabowo pun masih gencar melakukan program efisiensi anggaran. 

    Selain itu, dalam konteks belanja alutsista, Indonesia masih memiliki komitmen pembelian 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation SA yang notabene telah dipatok sebagai prioritas.