kab/kota: Timika

Kunjungan Kerja ke Papua, Sri Mulyani Pakai Rompi Anti Peluru

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke daerah rawan konflik di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (7/6). Keduanya mengenakan rompi anti peluru saat meninjau kondisi para prajurit TNI.

“Meninjau langsung Pos Komando Taktis Yonif 733/Masariku. Mendapat paparan Letjen TNI Bambang Trisnohadi – Panglima Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan III dan berdialog langsung dengan prajurit yang bertugas di daerah rawan konflik,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (8/6/2025).

Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga Sri Mulyani bertemu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para guru yang bertugas di Kabupaten Nduga.

Menurut Sri Mulyani, kolaborasi dan sinergi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting dan strategis terutama dalam situasi dunia dan geopolitik yang semakin tegang, dinamis dan penuh persaingan antar negara.

“Menjaga dan terus membangun, serta memajukan Indonesia yang adil dan makmur memerlukan pertahanan dan keuangan negara yang kolaboratif, kuat, sehat dan berkelanjutan (sustainable),” jelas Sri Mulyani.

Diketahui rombongan mengawali kegiatan dengan kedatangan di Bandara Timika, Papua Tengah dan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam. Setelah itu, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi di lapangan di wilayah tersebut.

Kunjungan itu merupakan kunjungan yang pertama Sri Mulyani ke daerah rawan konflik di Nduga, Papua. Poskotis Yonif 733/Masariku merupakan salah satu wilayah yang rawan konflik di Papua.

Baik Sri Mulyani maupun Sjafrie turut mengecek perlengkapan yang digunakan para prajurit untuk bertugas. Di samping itu, kunjungan itu juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran negara di sektor pertahanan yang dikelola dan didukung Kemenkeu.

“Kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut termasuk daerah berisiko tinggi di Papua,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang dalam keterangan tertulis.

“Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya. Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara,” tambahnya.

(aid/eds)

08/06/2025 15:15
Kunjungan Pertama Sri Mulyani ke Nduga: Pesawat Jadi Target TPNPB-OPM, Pakai Rompi Antipeluru Regional 8 Juni 2025

Kunjungan Pertama Sri Mulyani ke Nduga: Pesawat Jadi Target TPNPB-OPM, Pakai Rompi Antipeluru
Editor
NDUGA, KOMPAS.com
– Dalam kunjungannya ke Nduga, Sabtu (7/6/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin tampak mengenakan
rompi antipeluru
.
Ini merupakan bentuk pengamanan karena tingginya risiko di keamanan di Nduga, salah satu kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang masuk zona merah.
Nduga masuk zona merah karena sering terjadi konflik bersenjata antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sana.
Menkeu dan Menhan datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan bagi masyarakat.
Dalam lawatan mereka ke Ibu Kota Keneyam, Menkeu dan Menhan menyambangi Pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733/Masariku, serta bertatap muka dengan jajaran Forkompimda.
Rupanya, pesawat yang mengangkut Sri Mulyani dan Menhan Sjafrie menjadi target bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Pesawat sipil dengan register PK-ELM milik PT Elang Nusantara Air itu menjadi target bagi pasukan TPNPB-OPM karena sebelumnya mengangkut Panglima Kogabwilhan III, Lenan Jenderal (Letjen) TNI Bambang Trisnohadi dan pasukannya.
“Pesawat sipil dengan nomor penerbangan PK-ELM Elang Nusantara Air yang diterbangkan dari Timika ke Nduga, ditetapkan sebagai DPO oleh TPNPB-OPM,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com
, Sabtu sore.
Sebby menambahkan, pesawat ini menjadi target utama jika memasuki wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua.
“Pesawat beserta pilot dan co-pilot telah memasuki wilayah yang kami tetapkan sebagai zona perang dengan pasukan militer Indonesia,” ujarnya.

Kunjungan
Sri Mulyani ke Nduga
ini merupakan yang pertama kali baginya.
Sri Mulyani pun sempat menyebut, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakkan kaki di Kabupaten Nduga, di provinsi paling timur Indonesia ini.
Meski demikian, selama menjabat Menteri Keuangan baik di era Presiden Joko Widodo, hingga kini di era Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani telah mengunjungi beberapa daerah di Papua.
“Betul apa yang dikatakan Pak Menhan, mungkin belum ada Menteri Keuangan yang ke sini (Nduga) atau ke Papua,” katanya.
“Saya sendiri sudah beberapa kali datang ke beberapa lokasi atau daerah di Papua, dan ini pertama kali saya ke Nduga,” ujar Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, saat ini dia merasa bisa lebih memahami kondisi secara lebih baik.
“Karena kalau melihat hanya dari angka, maka tidak bisa melihat situasi dan tantangan yang dihadapi, seperti berbagai risiko, dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian,” ujar dia.
Sri Mulyani pun sempat mengucapkan terima kasih kepada Menhan, karena telah mengajaknya untuk melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga.
Kunjungan ini sekaligus menandai langkah penting bagi Nduga dalam mendapatkan perhatian pemerintah pusat untuk menghadapi tantangan keamanan dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 08:32
Sjafrie & Sri Mulyani Kunjungi Nduga Papua Pakai Rompi Anti Peluru!

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diketahui melakukan kunjungan ke daerah rawan konflik di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025). Keduanya nampak mengenakan rompi anti peluru.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan dan Menkeu menekankan pentingnya sinergi antara pertahanan negara dan kekuatan keuangan negara dalam mendukung stabilitas nasional. Hal tersebut merefleksikan pandangan strategis pemerintah bahwa pertahanan negara harus selaras dengan keuangan negara karena keduanya saling beririsan.

“Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya. Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara,” dikutip dari laman Kemhan, Sabtu (7/6/2025).

Kedua Menteri mengawali kegiatan dengan kedatangan di bandara Timika bersama rombongan dan melanjutkan penerbangan menuju bandara Kenyam.

Setibanya di Kenyam, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi di lapangan di wilayah tersebut. Kunjungan kali ini juga merupakan kunjungan yang pertama untuk Menteri Keuangan ke daerah rawan konflik di Nduga, Papua.

Polwan Ops Damai Cartenz Dilibatkan dalam Pengamanan

Sebanyak sembilan personel polisi wanita (Polwan) dari Operasi Damai Cartenz-2025 dilibatkan dalam pengamanan VVIP kunjungan Menhan dan Menkeu di Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025).

Kunjungan kerja kedua menteri kabinet tersebut mendapat pengamanan ketat, termasuk keterlibatan para polwan yang tidak hanya bertugas di lapangan, tetapi juga aktif dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan di lokasi.

Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menyatakan bahwa keterlibatan sembilan polwan merupakan wujud dukungan Ops Damai Cartenz terhadap upaya pemerintah membangun Papua.

“Keterlibatan sembilan Polwan ini mencerminkan komitmen kami dalam memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah pusat, khususnya dalam menciptakan situasi aman dan kondusif di Papua,” ujar Brigjen Faizal.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, menambahkan bahwa seluruh rangkaian kunjungan Menhan dan Menkeu di Kabupaten Nduga berjalan aman dan lancar.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Nduga yang telah bekerja sama dengan aparat keamanan demi kelancaran kunjungan pemerintah pusat di Kenyam,” ujarnya.

(pgr/pgr)

07/06/2025 20:40
1 Pesawat yang Bawa Menkeu dan Menhan ke Nduga Jadi Target TPNPB-OPM, Ditetapkan DPO Regional

Pesawat yang Bawa Menkeu dan Menhan ke Nduga Jadi Target TPNPB-OPM, Ditetapkan DPO
Tim Redaksi
NDUGA, KOMPAS.com –
Pesawat sipil dengan register PK-ELM milik PT Elang Nusantara Air yang menerbangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ke Kabupaten
Nduga
, Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025) kini menjadi target bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-
OPM
).
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan, pesawat yang dimaksud bersama pilot dan co-pilot menjadi target bagi pasukan
TPNPB-OPM
karena sebelumnya digunakan untuk mendropping Panglima Kogabwilhan III, Lenan Jenderal (Letjen) TNI Bambang Trisnohadi dan pasukannya.
“Pesawat sipil dengan nomor penerbangan PK-ELM Elang Nusantara Air yang diterbangkan dari Timika ke Nduga, ditetapkan sebagai DPO oleh TPNPB-OPM,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu sore.
Sebby menambahkan, pesawat ini menjadi target utama jika memasuki wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua.
“Pesawat beserta pilot dan co-pilot telah memasuki wilayah yang kami tetapkan sebagai zona perang dengan pasukan militer Indonesia,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025).
Kunjungan kedua Menteri Presiden Prabowo ini untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan bagi masyarakat.
Dalam lawatan mereka ke Ibu Kota Keneyam, Menkeu dan Menhan menyambangi Pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733/Masariku serta bertatap muka dengan jajaran Forkompimda, yakni Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, Plt Sekda Nduga, Ketua DPRD, serta sejumlah kepala OPD turut hadir dalam pertemuan tersebut dan berbagai pihak keamanan yang ada di Kabupaten Nduga.
Dalam kunjungan ke Nduga, Menkeu dan Menhan serta rombongan mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan, karena tingginya risiko keamanan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/06/2025 20:12
Menhan dan Menkeu Pakai Rompi Antipeluru Saat Kunjungan ke Papua

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (7/6/2025). Keduanya mengenakan rompi antipeluru saat meninjau langsung kondisi prajurit TNI di wilayah rawan konflik tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pertahanan dan keuangan negara demi mewujudkan stabilitas nasional.

“Kunjungan ini agar Kemenkeu tahu langsung kendala di lapangan yang dihadapi prajurit TNI di Papua,” ujar Frega.

Rombongan memulai perjalanan dari Bandara Timika, Papua Tengah, dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Kenyam sebelum menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku, yang merupakan salah satu titik rawan konflik di Papua.

Dalam kunjungan itu, Sjafrie dan Sri Mulyani turut mengecek perlengkapan tempur yang digunakan pasukan TNI di lapangan. Penggunaan rompi antipeluru menandakan tingginya risiko keamanan di wilayah tersebut.

“Ini juga bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran pertahanan yang dikelola Kemenhan dan didukung Kemenkeu,” tambah Frega.

Kunjungan dua menteri ini menjadi simbol kuatnya kerja sama lintas kementerian dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan di wilayah strategis seperti Papua. “Pertahanan yang kuat mendukung perekonomian, dan keuangan negara yang stabil akan menopang pertahanan nasional,” tegas Frega.

Wilayah Papua, khususnya Nduga, dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dukungan dari Kementerian Keuangan dalam mendanai operasional TNI di daerah rawan menjadi krusial dalam memperkuat pertahanan nasional.

07/06/2025 19:13
Pakai Rompi Anti Peluru, Menteri Sjafrie dan Sri Mulyani Tinjau Pos TNI di Nduga Papua

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, sambil mengenakan rompi anti peluru untuk meninjau kondisi prajurit TNI yang bertugas di garda terdepan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk menyelaraskan antara pertahanan negara dan keuangan negara demi mewujudkan keamanan dan stabilitas nasional.

“Agar Kemenkeu juga tahu kendala-kendala yang dihadapi dalam penugasan prajurit TNI di garda terdepan di Papua, yang masih rawan konflik,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Kedua menteri tiba di Bandara Timika, Papua Tengah, kemudian melanjutkan penerbangan ke Bandara Kenyam. Setibanya di Kenyam, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku, salah satu wilayah rawan konflik di Papua, untuk meninjau langsung situasi lapangan.

Menurut Frega, ini merupakan kunjungan pertama Menteri Keuangan ke daerah rawan konflik di Nduga. Di pos tersebut, Sjafrie dan Sri Mulyani juga mengecek perlengkapan tugas para prajurit.

“Kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut termasuk daerah berisiko tinggi di Papua,” jelasnya.

Selain meninjau kondisi medan, kunjungan ini juga sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran negara di sektor pertahanan yang dikelola bersama oleh Kemenhan dan Kemenkeu.

07/06/2025 18:51
Menteri HAM Kumpulkan Gubernur-DPRD Papua Tengah, Bahas Nasib 60.000 Pengungsi

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membahas kekerasan akibat konflik bersenjata yang terjadi belakangan ini bersama dengan Gubernur Papua Tengah hingga anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten di Bali, Jumat (6/6/2025).

Pertemuan terbatas itu juga dihadiri oleh Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak. Mereka membahas situasi kekerasan yang utamanya menonjol di Intan Jaya dan Puncak akibat konflik bersenjata.

Konflik dimaksud telah menyebabkan korban baik meninggal dunia, luka-luka dan hilang. Tidak hanya itu, konflik tersebut memicu 60.000 orang masyarakat mengungsi ke kota-kota terdekat seperti Timika dan Nabire.

Natalius menjelaskan, pihaknya merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian.

“Pertemuan ini kami gelar selain saya ingin mendapatkan informasi dari lapangan melalui Gubernur, DPRD dan Para Bupati juga untuk sama-sama memastikan upaya penanganan yang tepat sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah yaitu Puncak dan Intan Jaya bisa diatasi dengan baik. Lebih dari itu kami bersama Pemerintah Daerah sama-sama ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif untuk perdamaian di tanah Papua,” ujarnya melalui siaran pers, Sabtu (7/6/2025).

Natalius menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini terdapat 60.000 warga dari Intan Jaya dan Puncak yang mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika.

Bahkan, lanjutnya, ada dua distrik yaitu Sinak (Kabupaten Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya) yang semua masyarakatnya mengungsi.

“Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” katanya.

Kementerian HAM, lanjut Natalius, setelah mendapat laporan yang utuh mengenai situasi akibat konflik tersebut dalam waktu dekat akan turun untuk memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik dan mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua.

“Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama Pemeintah Daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik jangka pendek, menengah maupun panjang,” jelas Natalius.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana mereka untuk memfasilitasi aparat agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan sehingga tidak lagi menjadikan Gereja atau Rumah-rumah Klasis sebagai pos militer.

Dalam pertemuan ini, Menteri HAM juga mendengar langsung berbagai persoalan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana pembangunan sekolah rakyat dan infrastruktur jalan trans Papua.

Hal lain yang juga dibicarakan adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat Pilkada. Menurut Natalius, perlu upaya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat serta kepastian pemerintah pusat untuk segera melantik Bupati/Wakil Bupati definitif.

“Khusus Puncak Jaya juga dibahas karena di sana sedang ada konflik akibat Pilkada. Menurut kami Agar konflik tidak terus berlanjut Pelantikan Bupati defenitif perlu segera dilakukan sambil mendorong upaya rekonsiliasi melalui penyelesaian adat yang efektif,” sambung Natalius.

Terkait isu-isu pembangunan di Papua pada umumnya Kementerian HAM tentu akan menindaklanjuti dengan komunikasi kepada kementerian teknis yang lain.

“Yang pasti kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” tegasnya.

Untuk konteks Papua pada umumnya, Natalius menegaskan saat ini pihaknya sedang menyusun Kelompok Kerja Papua Kementerian HAM sehingga ke depan seluruh persoalan terkait Papua akan digodok melalui Pokja ini.

07/06/2025 17:53
3 Menhan dan Menkeu Kunjungi Nduga Papua, Pakai Rompi Anti Peluru Nasional

Menhan dan Menkeu Kunjungi Nduga Papua, Pakai Rompi Anti Peluru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Pertahanan
(Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama
Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan
kunjungan kerja
ke wilayah rawan konflik di Nduga,
Papua
, Sabtu (7/6/2025).
Kunjungan ini diawali dari Bandara Timika, lalu dilanjutkan ke Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga.
Di sana, keduanya meninjau langsung Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku yang berada di garis depan wilayah konflik.
Selama kunjungan ke daerah tersebut, Menhan dan Menkeu serta rombongan mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya risiko keamanan.
“Hal tersebut merefleksikan pandangan strategis pemerintah bahwa pertahanan negara harus selaras dengan keuangan negara karena keduanya saling beririsan,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam keterangan yang diterima, Sabtu.
Pertahanan negara, lanjut dia, membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya.
Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di wilayah rawan konflik di Papua.
Dalam kunjungan itu, kedua menteri mendapat paparan situasi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, terkait kondisi keamanan dan dinamika operasi TNI di wilayah tersebut.
Selain meninjau langsung kondisi pasukan dan sarana pertahanan, Menhan dan Menkeu juga berinteraksi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab) Nduga serta masyarakat setempat.
Kegiatan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan menjawab tantangan keamanan di daerah-daerah strategis.
“Melalui kunjungan ini, tecermin sinergi pertahanan negara dan keuangan negara dalam menjaga kedaulatan, sekaligus menjadi simbol kuatnya kerja sama lintas kementerian dalam memperkuat stabilitas nasional, khususnya di wilayah-wilayah dengan tantangan keamanan strategis seperti Papua,” jelas Frega.
Setelah dari Kenyam, Menhan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Merauke.
Dalam rombongan turut hadir Kasum TNI, Wakasad, Kabaranahan Kemhan, serta pejabat eselon I dan II dari Kemenkeu dan Kemenhan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/06/2025 16:47
KemenHAM bakal pantau penanganan pengungsi konflik di Papua Tengah

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan turun ke lapangan dalam waktu dekat untuk memastikan penanganan pengungsi akibat konflik di Papua Tengah dilakukan dengan baik dan mendorong berbagai upaya rekonsiliasi guna mewujudkan perdamaian di tanah Papua.

Dalam pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, Anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak di Bali, Jumat (6/6), Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan langkah tersebut akan dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan yang utuh mengenai situasi akibat konflik.

“Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang,” kata Pigai, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pigai menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini terdapat 60 ribu warga masyarakat dari Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mengungsi ke daerah perkotaan, seperti Nabire dan Timika.

Bahkan, ditambahkan dia bahwa ada dua distrik, yaitu Sinak (Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya), yang semua masyarakatnya mengungsi.

“Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” tuturnya.

Adapun pertemuan digelar dalam rangka menyikapi berbagai persoalan, terutama kekerasan akibat konflik bersenjata, yang terjadi di wilayah Papua Tengah belakangan ini.

Menteri HAM bersama Gubernur, Bupati, dan DPRD dari wilayah Papua Tengah, utamanya membahas situasi menonjol di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata yang telah menyebabkan korban, baik meninggal dunia, luka-luka, hilang, maupun gelombang pengungsi.

Pigai menjelaskan pihaknya merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.

Dalam pertemuan, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana mereka untuk memfasilitasi aparat agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan sehingga tidak lagi menjadikan gereja atau rumah-rumah klasik sebagai pos militer.

Gubernur dan para bupati, kata dia, juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitasi, termasuk proses mencari tanah agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat, baik TNI maupun Polri.

Pada pertemuan itu, Menteri HAM turut mendengar langsung berbagai persoalan lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan infrastruktur jalan Trans-Papua.

Hal lain yang juga dibicarakan, yaitu konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat pemilihan kepala daerah (pilkada), yang menurut Pigai, perlu upaya rekonsiliasi dan keadilan restoratif melalui denda adat serta kepastian pemerintah pusat untuk segera melantik bupati/wakil bupati definitif.

Terkait berbagai isu pembangunan di Papua, dikatakan bahwa pada umumnya Kementerian HAM akan menindaklanjuti dengan komunikasi pada kementerian teknis yang lain.

“Yang pasti kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” ucap Pigai menegaskan.

Sementara untuk konteks Papua pada umumnya, ia menuturkan saat ini pihaknya sedang menyusun Kelompok Kerja (Pokja) Papua Kementerian HAM sehingga ke depan seluruh persoalan terkait Papua akan digodok melalui pokja tersebut.

“Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani,” ungkapnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

07/06/2025 15:26
Kepala Operasi Damai Cartenz Buru 19 Napi Kabur dari Lapas Nabire

Timika, Beritasatu.com – Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan, akan memburu 19 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. 11 orang di antaranya merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Kami tidak akan menolerir aksi kekerasan ini. Terlebih jika melibatkan jaringan KKB,” tegas Brigjen Faizal kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

Dalam perburuan terhadap 19 narapidana yang kabur, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan, aparat telah mengerahkan tim gabungan dari Polri, TNI, dan Polda Papua Tengah untuk mengejar para pelarian.

“Semua napi yang kabur akan ditindak tegas sesuai prosedur,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang dan tetap waspada terhadap kemungkinan keberadaan napi yang kabur, khususnya yang diduga terafiliasi dengan KKB.

“Jika ada informasi keberadaan napi, segera laporkan ke aparat terdekat atau hubungi call center Polri,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga menyatakan, pengamanan di Papua Tengah akan diperketat demi menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.

Sebelumnya, sebanyak 19 narapidana berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah, dalam sebuah aksi brutal yang terjadi, Senin (2/6/2025) sekitar pukul 11.00 Wit. 11 orang di antaranya merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Dari 11 orang anggota KKB itu diketahui berasal dari wilayah Puncak Jaya, Puncak, dan Paniai. Aksi pelarian ini dipimpin napi bernama Ardinus Kogoya, yang tiba-tiba menyerang petugas menggunakan parang panjang yang disembunyikan di balik punggung.

Senjata tersebut diduga berasal dari dalam lapas dan biasa digunakan untuk memotong kayu bakar.

Akibat serangan tersebut, tiga petugas lapas mengalami luka serius, yaitu Rahman (Ka Jaga) mengalami luka serius di jari telunjuk kiri, Yan Nawipa (Kasi Kamtib) luka sayat pada tangan kiri, dan Jhosua Epimes (Anggota jaga) menderita luka pada jari tangan kanan.

Setelah melumpuhkan petugas, para napi melarikan diri melalui bagian belakang lapas menuju kawasan Kompleks KPR Pemda dan perbukitan. Beberapa pakaian napi ditemukan dibuang di sekitar lokasi pelarian.

Bahkan, beberapa napi dilaporkan sempat terlihat di Pasar Oyehe, Siriwini, dan Jalan Marthadinata, Nabire.

Identitas napi yang kabur:

1. KKB Puncak Jaya

Yotenus Wonda.
Alison Wonda.
Tandangan Kogoya.

2. KKB Puncak

Alenus Tabuni.
Junius Waker.
Yantis Murib.
Ardinus Kogoya.
Pelinus Kogoya.
Marenus Tabuni.

3. KKB Paniai

Anan Nawipa.
Yakobus Nawipa.

4. Non-KKB

Agus Gobay.
Yeheskiel Degei.
Noak Tekege.
Gimun Kogoya.
Jenison Gobay.
Roy Wonda.
Andreas Tekege.
Salomo Tekege.

02/06/2025 20:11

kab/kota: Timika

1. KKB Puncak Jaya

2. KKB Puncak

3. KKB Paniai

4. Non-KKB