Xcloud.id

kab/kota: Timika

  • Resmi! Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Berlaku di Semua Bandara RI

    Resmi! Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Berlaku di Semua Bandara RI

    Jakarta –

    Pemerintah memutuskan menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia.

    “Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas (rapat terbatas) dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Elba menjelaskan untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) diperlukan peran Maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

    Pemberlakuan penyesuaian tarif akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024/2025, tanggal 19 Desember 2024 s.d 03 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual. “Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan,” sebut Elba.

    Elba berharap kebijakan ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru. Ia pun meyakini keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024.

    Lebih lanjut, Elba mengatakan PT Pertamina Persero Group akan memberikan dukungan penurunan harga avtur pada periode Nataru 2024/2025 di 19 lokasi bandara. Rinciannya adalah bandara Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta Kulon Progo, Pontianak.

    Kemudian, Ambon, Makassar, Balikpapan, Kupang, Sorong, Timika, Jayapura, Maumere, Nabire, Biak). PT Pertamina Persero Group akan memberikan support di Nataru dengan penurunan harga jual avtur pada rentang 7,5% sd 10%.

    “Harga avtur setelah penurunan harga akan mendekati harga jual avtur di Bandara Soekarno-Hatta (CGK). Jika terdapat kenaikan harga jual avtur di Desember 2024, tidak akan berdampak pada maskapai yang melayani publik,” sebutnya.

    Kemudian terkait penurunan tarif jasa kebandaraudaraan, PT Angkasa Pura Indonesia dan seluruh UPBU (Unit Pelayanan Bandar Udara) yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, akan memberikan dukungan penurunan tarif PJP2U menjadi sebesar 50% dan tarif PJP4U menjadi sebesar 50%.

    Namun PT Angkasa Pura Indonesia masih membutuhkan konfirmasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat mengikutsertakan CGK dan DPS. Maskapai penerbangan sepakat untuk memberikan diskon fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%).

    Sedangkan AirNav akan memberikan layanan advance dan extend selama periode Nataru untuk mendukung operating hours yang lebih panjang sesuai kebutuhan maskapai.

    Berdasarkan analisa dan perhitungan yang dilakukan, dalam hal terdapat pengenaan discount fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%), discount PJP2U 50% dan PJP4U 50%, serta turut mempertimbangkan rute dan volume penerbangan maka secara rata-rata tertimbang (weighted average) akan terdapat penurunan tarif tiket pesawat sekitar 10%.

    “Perlu dicatat, analisa dan perhitungan penurunan harga tiket belum menyertakan insentif PPN, mengingat hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan,” tutup Elba.

    (ily/hns)

  • KPU Mimika sebut 4 helikopter distribusikan logistik daerah pegunungan

    KPU Mimika sebut 4 helikopter distribusikan logistik daerah pegunungan

    Timika (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menyebutkan pendistribusian logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk wilayah pegunungan di daerah itu menggunakan jalur udara dengan kekuatan empat helikopter.

    Ketua KPU Kabupaten Mimika Dete Abugau di Timika, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya menggandeng pihak ketiga yakni PT Bumi Cenderawasih Logistik guna mendistribusikan logistik pilkada pada 18 distrik di daerah ini.

    “Pada 23 November 2024 pukul 04.00 WIT, logistik pilkada untuk 15 tempat pemungutan suara(TPS) pada Distrik Jila dan Hoya akan diangkut dari gudang logistik di Gor Futsal SP 2 menuju Bandara Baru Timika, dan pukul 06.00 diberangkatkan,” katanya.

    Menurut Dete, pada 24 November 2024 pukul 04.00 WIT logistik pilkada untuk 9 TPS di Distrik Jila dan Alama didistribusikan dari gudang logistik menuju Bandara Baru Timika dan diberangkatkan ke Distik Jila dan Alama.

    “Kemudian pada 25 November 2024 logistik untuk 11 TPS mulai bergeser dari Gudang Logistik pada pukul 04.00 WIT menuju Bandara baru Timika, dan selanjutnya diberangkatkan menggunakan helikopter ke Distrik Alama dan Tembagapura,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pada 26 November 2024 distribusi logistrk untuk delapan TPS pada Distrik Alama dan Tembagapura, yang dimulai sejak pukul 04.00 WIT dari gudang logistik menuju Bandara Baru Timika dan selanjutnya menuju distrik.

    “Itu tadi untuk pendistribusian logistik pilkada yang akan dilakukan oleh pihak ketiga dan tentunya dalam pengawalan ketat oleh aparat keamanan, baik Polri dan TNI,” katanya lagi.

    Dia menambahkan semuanya sudah siap dan akan mulai didistribusikan pada 23-26 November 2024, baik untuk wilayah pegunungan dan juga pesisir serta perkotaan.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Masalah Truk ODOL Tak Kunjung Tuntas Akibat Pungli hingga Cawe-Cawe Aparat – Page 3

    Masalah Truk ODOL Tak Kunjung Tuntas Akibat Pungli hingga Cawe-Cawe Aparat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Maraknya kecelakaan akibat truk berlebih muatan alias over dimension overload atau truk ODOL terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari ketidaksiapan pemerintah hingga ramainya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, semisal aksi pungutan liar alias pungli.

    “Karena memang ada banyak masalah (terkait truk ODOL). Kita punglinya masih banyak, mulai dari seragam sampai yang tidak pakai baju,” ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno saat berbincang dengan Liputan6.com di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara.

    Berdasarkan kisah dari adiknya yang merupakan pengusaha barang, Djoko menyebut, perusahaan angkutan darat rutin menyetor bayaran tiap bulannya ke oknum aparat.

    “Dishub DKI jakarta tuh masih pungli, Bekasi juga. Bekasi parah itu. Tapi saya telusuri Bekasi itu bukan oknum ASN-nya, honorer. Honor itu biar dia setor duit, buat diangkat lagi jadi honorer. Lingkaran setannya di situ,” ungkapnya.

    Selain pungli, Djoko juga menyoroti oknum-oknum yang doyan menerima amplop, untuk meloloskan truk obesitas agar bisa lanjut mengaspal. “Kemudian, cawe-cawe aparat penegak hukum di jembatan timbang juga masih tinggi,” imbuhnya.

    Di luar itu, Djoko juga menyoroti belum adanya kompas standar untuk pengemudi truk besar. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa mencontoh kebijakan yang dilakukan PT Freeport Indonesia kepada para pengemudi truk tambang emas di Papua.

    “Pertambangan supirnya ketat. Mau berangkat, tensi darah diperiksa. Saya pernah ke Freeport, di sana KIR kita enggak berlaku, tapi angka kecelakaannya nol. Selama 10 tahun terakhir cuman satu kali kecelakaan. Tapi rute dia dari Timika ke Tembagapura, ketat supirnya, mau berangkat diperiksa,” bebernya.

     

  • Menhan ingin perkuat pertahanan di Papua untuk kesejahteraan

    Menhan ingin perkuat pertahanan di Papua untuk kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ingin memperkuat pertahanan di Papua untuk menjaga stabilitas di wilayah itu dan kawasan sekitarnya yang juga selaras dengan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga di Papua.

    Kepala Biro Info Pertahanan (Humas) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan keinginan itu disampaikan oleh Menhan Sjafrie langsung ke petinggi TNI di wilayah Papua.

    Menhan Sjafrie berkunjung ke Pangkalan Udara (Lanud) Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Kamis (21/11), untuk meninjau fasilitas pertahanan di Papua sekaligus memberikan arahan kepada petinggi-petinggi TNI di Papua, di antaranya para panglima dan komandan satuan.

    Menhan kepada para petinggi TNI itu mengatakan penguatan sistem pertahanan di Papua bukan hanya tentang menjaga wilayah, tetapi juga memastikan stabilitas dan keamanan yang berdampak pada seluruh kawasan.

    “Papua adalah bagian integral dari kedaulatan NKRI yang memiliki nilai strategis tak ternilai dari berbagai aspek. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa Papua memiliki sistem pertahanan yang tangguh dan siap menghadapi segala potensi ancaman,” kata Menhan Sjafrie ke para petinggi TNI di Papua, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Pertahanan RI yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan itu, Menhan Sjafrie juga menekankan kepada para petinggi TNI di Papua untuk menjaga sinergi antara komando pusat dan daerah, serta memastikan keamanan dan kedaulatan di Papua terpelihara dengan baik.

    Sjafrie juga berpesan kepada para petinggi TNI di Papua itu untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara, khususnya di Papua.

    Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan, Menhan Sjafrie juga meninjau sejumlah proyek peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di Lanud Yohanis Kapiyau, di antaranya sensor intai (surveillance) dan instrusion system. Dalam kegiatan itu, Menhan Sjafrie didampingi oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemenhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Mimika beri bimbingan teknis aplikasi Sirekap bagi petugas KPPS

    KPU Mimika beri bimbingan teknis aplikasi Sirekap bagi petugas KPPS

    Timika (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memberikan bimbingan teknis tentang penggunaan aplikasi Sirekap bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di daerah itu.

    Koordinator Divisi Data KPU Kabupaten Mimika Budiono di Timika, Kamis, mengatakan bahwa aplikasi Sirekap berfungsi untuk mendokumentasikan formulir hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

    “Ini merupakan bimbingan teknis hari kedua untuk penggunaan aplikasi Sirekap, yang mengikuti yakni perwakilan KPPS dua orang, ketua TPS dan Panitia Pengawas Desa (PPD) yang kita undang,” katanya.

    Menurut Budiono, pada 20 November 2024 ada empat distrik yang mengikuti bimbingan teknis yakni Alama, Tembagapura, Jila, Hoya, kemudian hari kedua 21 November 2024 ada tiga distrik yang mengikuti yakni Iwaka, Kwamki Narama dan Mimika Timur.

    “Kami targetkan bimbingan teknis ini tuntas pada 25 November 2024, untuk 18 distrik yang ada di Kabupaten Mimika,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa pemegang akun Sirekap bertugas memfoto dan mengunggahnya ke dalam sistem dan dokumen yang akan dimasukan yakni C1 pleno, daftar hadir, keberatan jika ada dari saksi atau pengawas.

    “Aplikasi ini memang sudah dirancang untuk kondisi tanpa jaringan internet atau offline, jadi ketika sudah masuk ke dalam aplikasi jangan keluar dulu dan dapat masuk ke lokasi, kemudian mengisi dokumen,” katanya lagi.

    Dia menambahkan sebenarnya pada saat pemilu 2024 telah dipergunakan, hanya saja masih kurang maksimal karena terkendala jaringan juga kesulitan menggunakan aplikasi ini.

    “Aplikasi ini terus dilakukan uji coba mengatasi kelemahan-kelemahannya oleh pengembang, dan kita sudah dua kali melakukan uji coba secara nasional dan ada beberapa kendala yang langsung cepat diperbaiki, dan hari ini juga kita uji beban lalu lintas data ke KPU RI,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Satgas ODC beri asistensi persiapan pengamanan pilkada di Intan Jaya

    Satgas ODC beri asistensi persiapan pengamanan pilkada di Intan Jaya

    tujuan dari kegiatan asistensi yakni membahas berbagai langkah pengamanan menjelang pilkada serentak

    Timika (ANTARA) – Tim Asistensi Operasi Damai Cartenz (ODC) 2024 menggelar asistensi persiapan pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

    Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan asistensi tersebut juga dimanfaatkan untuk mengadakan rapat koordinasi bersama jajaran Polres Intan Jaya.

    Baca juga: Warga di Intan Jaya ditembaki KKB

    “Tim asistensi terdiri dari pejabat utama, perwira, dan personel yang dipimpin Kaminops SC-2024 Kombes Pol Irfa Asrul Hanafi,” katanya.

    “Setelah tiba di Bandara Bilorai, tim langsung menuju Polsek Sugapa guna melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Polres Intan Jaya,” ujarnya.

    “Langkah ini penting untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga seluruh proses demokrasi dapat berjalan lancar dan damai,” katanya lagi.

    Ketua Tim Asistensi Kombes Pol Irfa Asrul Hanafi menambahkan pihaknya mengapresiasi jajaran Polres Intan Jaya atas kesiapan mengamankan wilayahnya.

    “Personel ODC 2024 harus tetap fokus pada tugas utama mereka, yakni menegakkan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” katanya.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • PLN Siapkan Teknologi Smart Grid untuk Pasok Listrik Nasional Berbasis EBT

    PLN Siapkan Teknologi Smart Grid untuk Pasok Listrik Nasional Berbasis EBT

    Jakarta – PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan transisi energi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai 8%. Hal ini searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (energy security) melalui transisi energi.

    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi, green economy dan blue economy, serta harus mendukung visi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” ungkap Eniya, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Eniya memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 13,8 terawatt (TW).

    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN,” paparnya.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujar Evy.

    Saat ini, kata Evy, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada tahun 2040. Selain itu, Perseroan juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) agar mampu menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat demand.

    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi Smart Grid agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent seperti PLTS dan PLTB.

    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian. Inisiatif ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. Industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan, misalnya produsen PLTS dan baterai, akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelas Evy.

    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. Mengingat, disana telah direncanakan untuk dibangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.

    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional. Penambahan kapasitas pembangkit satu gigawatt yang direncanakan di Papua saja diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240%,” kata Evy.

    (prf/ega)

  • Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Swasembada Energi

    Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Swasembada Energi

    Jakarta – PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan transisi energi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai 8%. Hal ini searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (energy security) melalui transisi energi.

    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi, green economy dan blue economy, serta harus mendukung visi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” ungkap Eniya, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Eniya memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 13,8 terawatt (TW).

    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN,” paparnya.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujar Evy.

    Saat ini, kata Evy, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada tahun 2040. Selain itu, Perseroan juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) agar mampu menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat demand.

    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi Smart Grid agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent seperti PLTS dan PLTB.

    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian. Inisiatif ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. Industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan, misalnya produsen PLTS dan baterai, akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelas Evy.

    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. Mengingat, disana telah direncanakan untuk dibangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.

    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional. Penambahan kapasitas pembangkit satu gigawatt yang direncanakan di Papua saja diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240%,” kata Evy.

    (prf/prf)

  • Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaatkan EBT Nasional 14 November 2024

    Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaatkan EBT Nasional 14 November 2024

    Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaatkan EBT
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Perusahaan Listrik Negara (
    PLN
    ) (Persero) berkomitmen menjalankan
    transisi energi
    sebagai katalisator
    pertumbuhan ekonomi
    Indonesia agar dapat mencapai 8 persen. 
    Hal itu searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.
    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (
    EBT
    ) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (14/11/2024).
    Dia mengatakan itu dalam diskusi panel bertajuk “Driving 8% Economic Growth Through Sustainable Initiatives” di Conference of the Parties (COP29) di Azerbaijan, Selasa (12/11/2024).
    Evy menjelaskan, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada 2040. 
    Selain itu, PLN juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70.000 kilometer sirkuit (kms).
    Hal itu dilakukan untuk menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat
    demand
    .
    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi
    smart grid
    agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian,” ujarnya. 
    Evy menyebutkan, inisiatif itu akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. 
    Menurutnya, industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan juga akan bertumbuh.
    “Misalnya produsen PLTS dan baterai akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. 
    Di sana, pemerintah telah merencanakan pembangunan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.
    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional,” katanya. 
    Untuk itu, Evy menegaskan, penambahan kapasitas pembangkit 1 GW yang direncanakan di Papua diperkirakan dapat meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240 persen.
    Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (
    energy security
    ) melalui transisi energi. 
    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi,
    green economy
    dan
    blue economy
    ,” ujarnya dalam panel pada
    COP 29
    , Selasa.
    Di saat bersamaan, pemerintah perlu mendukung visi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
    Eniya memaparkan, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar untuk mencapai 13,8 terawatt (TW). 
    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan,” katanya. 
    Eniya menambahkan, pemerintah segera meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN.
     
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian ESDM catat ada 4.634 izin tambang minerba di Indonesia

    Kementerian ESDM catat ada 4.634 izin tambang minerba di Indonesia

    Selasa, 12 November 2024 17:04 WIB

    Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 2015 – Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/15 (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024