Xcloud.id

kab/kota: Tidore

  • Kecelakaan Maut di Tol Jombang-Mojokerto: Pikap Tabrak Truk Gandeng, Satu Penumpang Tewas

    Kecelakaan Maut di Tol Jombang-Mojokerto: Pikap Tabrak Truk Gandeng, Satu Penumpang Tewas

    Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan maut terjadi di KM 697 jalur B ruas tol Jombang – Mojokerto (Jomo), tepatnya di kawasan Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Kamis (18/12/2025) sekitar pukul 04.30 WIB.

    Sebuah mobil pikap bernopol H 8664 RM menabrak truk gandeng bernopol S 8575 WL yang melaju di depannya. Insiden ini menewaskan satu penumpang pikap, sementara pengemudi pikap dan satu penumpang lainnya mengalami luka-luka.

    Menurut penjelasan dari AKP Sudirman, Kanit PJR Jatim III Warugunung Ditlantas Polda Jatim, kecelakaan bermula ketika pikap yang dikemudikan oleh Dany Bramatya, warga Dusun Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, melaju dari arah Surabaya menuju Nganjuk.

    Di dalam kendaraan tersebut terdapat dua penumpang, yakni Jaka Fatah (26) dari Dusun Bringkil, Desa Grojogan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, serta Edy Suwigno, warga Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro.

    Kecelakaan terjadi saat pikap tersebut mendekati KM 697, pengemudi diduga mengantuk dan kehilangan kendali. Pikap menabrak bagian samping kanan bak truk gandeng yang dikemudikan oleh Gunari, warga Jalan Tidore, Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

    Setelah menabrak truk, pikap oleng ke kanan dan menghantam guardrail pembatas jalan. “Akibatnya, pikap ringsek parah pada bagian depannya. Sedangkan satu penumpang pikap tewas akibat benturan,” ujar AKP Sudirman.

    Adapun kondisi sopir pikap, Dany Bramatya, dilaporkan mengalami luka robek pada jari tangan dan luka robek di kening. Satu penumpang lainnya, Edy Suwigno, mengalami luka berat. Sementara itu, pengemudi truk gandeng selamat dalam kejadian ini. Diperkirakan kerugian material akibat kecelakaan ini sekitar Rp30 juta.

    “Kewaspadaan dalam berkendara sangat penting, terutama saat melakukan perjalanan jauh, yang bisa berisiko tinggi bagi pengemudi yang mengantuk,” pungkas Sudirman mengimbau. [suf]

  • Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Citra Larasati • 11 Desember 2025 09:22

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 

    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 

    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.

    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 

    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.
     
    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 
     
    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 
     
    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 
     
    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.
     
    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
     
    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 
     
    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 
     
    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Dapat Gelar Adat Kesultanan Tidore, Menbud Singgung Film dan Ekonomi Budaya Maluku Utara

    Dapat Gelar Adat Kesultanan Tidore, Menbud Singgung Film dan Ekonomi Budaya Maluku Utara

    TIDORE – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menerima Gelar Kehormatan Kesultanan Tidore“Ngofa Bangsa Nyili Gulu-gulu” dalam rangkaian kunjungan kebudayaan di Maluku Utara. Gelar tersebut disematkan langsung Sultan Tidore Husain Syah saat mengunjungi Kedaton Kesultanan Tidore.

    Gelar itu menjadi simbol penerimaan kesultanan dan ikatan persaudaraan kepada Menbud.

    Fadli disambut dalam Prosesi Penyambutan Agung, termasuk pemakaian pakaian adat Tidore, sebelum meninjau koleksi Kedaton yang menyimpan benda pusaka, pakaian tradisional, artefak kerajaan, dan naskah sejarah penting mengenai perjalanan Kesultanan Tidore.

    Ia menilai kekayaan koleksi ini menjadi fondasi penguatan museum dan pusat budaya di Maluku Utara.

    Dalam sambutan penerimaan gelar, Fadli menyampaikan terima kasih dan menegaskan kedekatannya dengan Tidore, termasuk kunjungannya pada 2017 dan 2025 ke makam Tuan Guru Tidore di Cape Town. Ia mendukung pengusulan Tuan Guru sebagai Pahlawan Nasional karena rekam jejaknya yang kuat di Afrika Selatan.

    Fadli kemudian memaparkan komitmen Kementerian Kebudayaan memperkuat infrastruktur budaya melalui kolaborasi pemerintah, swasta, filantropi, dan CSR. Lebih dari 50 sarana budaya nasional telah ditingkatkan. Ia menekankan museum, keraton, dan taman budaya dapat menjadi sumber ekonomi budaya, wisata sejarah, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kebudayaan adalah modal masa depan. Industri budaya dan industri kreatif akan tumbuh ketika ekosistemnya hidup,” tegasnya pada Kamis, 27 November.

    Menbud juga menawarkan sejumlah program untuk Maluku Utara. Antara lain Forum Komunikasi Seni Media, New Media Art, festival musik tradisi, hingga pengembangan perfilman. Ia menilai film dapat menjadi medium diplomasi budaya karena memuat musik, tari, kuliner, hingga fashion. Fadli berharap kelak lahir film tentang sejarah Maluku Utara, termasuk sosok Tuan Guru Tidore dan perjalanan Kesultanan Tidore.

    Hadir dalam prosesi tersebut Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Sekda Provinsi Maluku Samsuddin A. Kadir, Sultan Tidore Husain Syah, dan Wali Kota Tidore Muhammad Senin. Ikut mendampingi Menbud, Staf Khusus Rachmanda Primayuda, Direktur Sejarah dan Permuseuman Agus Mulyana, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Winarto.

    Menutup kunjungan, Fadli menyampaikan apresiasi serta memberikan selamat atas penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Tidore ke-35, Sultan Zainal Abidin Shah.

  • Menbud Dorong Kesultanan Ternate Jadi Destinasi Budaya Dunia

    Menbud Dorong Kesultanan Ternate Jadi Destinasi Budaya Dunia

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, melakukan sejumlah agenda kunjungan kebudayaan di Provinsi Maluku Utara. Diawali dengan kunjungannya di Kota Ternate, Fadli Zon beserta rombongan mengunjungi Kedaton Kesultanan Ternate, pusat peradaban bersejarah yang berdiri sejak abad ke-13.

    Dalam prosesi tersebut, Fadli diterima secara adat oleh para Bobato dan tokoh masyarakat Moloku Kie Raha. Rombongan juga disuguhkan tarian khas Ternate sebagai bagian dari upacara penyambutan.

    Dalam sambutannya, Fadli Zon menyebutkan kekayaan budaya Indonesia tidak hanya diversity, melainkan mega-diversity yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, termasuk di Maluku Utara dengan warisan besar Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan, yang hingga kini tradisinya masih terus terjaga. Ia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan agar terus lestari serta menjadi kekuatan pemersatu bangsa.

    “Ini adalah amanah bagi kita semua untuk terus melindungi kebudayaan dan tradisi, sekaligus mengembangkan, memanfaatkan, dan membinanya. Ke depan, saya berharap kita dapat terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memajukan kebudayaan, sehingga budaya kita tidak hanya lestari, tetapi juga menjadi kekuatan pemersatu, unifying force, yang memperkokoh identitas dan jati diri bangsa,” tegasnya, dalam keterangan tertulis (27/11/2025).

    Lebih lanjut, Fadli menekankan kebudayaan harus mampu menjadi engine of growth bagi pembangunan ekonomi melalui penguatan soft power dan diplomasi budaya.

    “Di Kementerian Kebudayaan, telah dibentuk Direktorat Jenderal khusus yang menangani diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan. Bersama Kesultanan dan keraton-keraton di seluruh Indonesia, sebagaimana pesan Bapak Presiden, kita sedang mendata dan menyiapkan program rehabilitasi, renovasi, serta pemajuan keraton dan kesultanan sebagai pusat peradaban Nusantara. Termasuk penguatan museum-museum sebagai etalase budaya, ruang edukasi, dan pusat pembelajaran masyarakat,” jelasnya.

    Fadli menekankan pentingnya pembangunan ekosistem kebudayaan yang kuat, termasuk tata kelola kawasan Kesultanan Ternate agar mampu berkembang sebagai wisata budaya yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    Di akhir sambutannya, Fadli berharap Kesultanan Ternate semakin aktif mempromosikan kekayaan budaya, mulai dari tradisi, seni tari, hingga kuliner khas sebagai bagian dari ekspresi budaya yang bernilai tinggi. Ia juga menegaskan Kementerian Kebudayaan selalu membuka ruang kerja sama dengan kesultanan, keraton, dan berbagai forum budaya untuk memajukan kebudayaan nasional.

    “Kuncinya adalah membangun ekosistem. Bagaimana seluruh wilayah Kesultanan Ternate memiliki manajemen kebudayaan yang kuat sehingga berkembang menjadi wisata budaya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Semoga ke depan kita dapat terus bekerja sama dan berkolaborasi, kami selalu membuka diri untuk mendukung upaya pemajuan budaya”, pungkasnya.

    Usai penyambutan, Fadli meninjau Museum Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah. Ia menilai museum perlu diperkuat dari sisi tata kelola dan tata pamer agar mampu menyampaikan sejarah secara lebih modern dan edukatif.

    Turut mendampingi Fadli, Staf Khusus Menteri Bidang Protokol Rachmanda Primayudha; Direktur Sejarah dan Permuseuman Agus Mulyana; dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Maluku Utara, Winarto.

    (akn/ega)

  • Kue Lapis Tidore Diakui sebagai Kekayaan Intelektual Indonesia

    Kue Lapis Tidore Diakui sebagai Kekayaan Intelektual Indonesia

    Ternate, Beritasatu.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara menyampaikan bahwa kue lapis Tidore yang bercita rasa gurih dan lembut telah resmi ditetapkan sebagai kekayaan intelektual komunal yang memperoleh pelindungan negara.

    Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan, kue berbentuk bulat dengan tekstur lembut tersebut lazim disajikan pada perayaan Idulfitri, Iduladha, pernikahan, sunatan, serta berbagai acara penting di masyarakat.

    “Kue ini bahkan menjadi salah satu hidangan utama bagi tamu di Kedaton Kesultanan Tidore,” ujar Budi di Ternate, Rabu (19/11/2025).

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, kue lapis Tidore telah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal (KIK) kategori indikasi asal yang mendapatkan pelindungan resmi.

    Budi menjelaskan bahwa indikasi asal merupakan penanda pada barang atau jasa untuk menunjukkan daerah asalnya, meskipun tidak selalu terkait dengan faktor alam.

    Ia menambahkan bahwa Maluku Utara memiliki beragam indikasi asal dan jenis kekayaan intelektual komunal lain yang perlu dilindungi. Tanpa pelindungan hukum yang memadai, produk-produk tersebut berisiko disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengidentifikasi serta mencatatkan indikasi asal dan kekayaan intelektual komunal lainnya ke DJKI,” ujarnya.

    Saat ini, kue lapis Tidore menjadi salah satu produk kuliner yang diminati lintas daerah sehingga turut mendukung perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

    Keistimewaan kue lapis Tidore terletak pada proses gelatinization melalui pemanasan dengan api sedang saat pembakaran, yang memicu perubahan pati selama proses memasak sehingga menghasilkan rasa gurih dan nikmat.

  • Mengenal Zainal Abidin Syah, Tokoh Penjaga Keutuhan Indonesia Timur yang Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Mengenal Zainal Abidin Syah, Tokoh Penjaga Keutuhan Indonesia Timur yang Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Zainal Abidin Syah tercatat pernah bertugas di Sorong dan Manokwari antara tahun 1937 hingga 1940. Meski berada dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda, kehadirannya di Papua justru mempererat hubungan antara rakyat Papua dan Kesultanan Tidore.

    Baginya, Papua bukan sekadar wilayah pinggiran, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas dan kehormatan bangsa. Ia meyakini bahwa penguatan hubungan historis dan budaya antara Tidore dan Papua adalah kunci untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia Timur.

    Peran penting Zainal Abidin Syah muncul pada masa pasca-Perang Dunia II, ketika Belanda mencoba membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) melalui Konferensi Denpasar tahun 1946.

    Dalam forum tersebut, Zainal dengan tegas menolak upaya pemisahan Papua dari wilayah Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Kesultanan Tidore dan secara historis berada dalam lingkup kedaulatan Nusantara.

    Sikap politiknya yang tegas menjadi rujukan penting dalam diplomasi Indonesia di kemudian hari, khususnya saat mempertahankan Papua di forum internasional. Keteguhan Zainal Abidin Syah menjadikannya tokoh penting dalam sejarah integrasi nasional Indonesia bagian timur.

    Sebagai Gubernur pertama Papua, Zainal Abidin Syah dikenal sebagai tokoh yang memadukan kepemimpinan adat, diplomasi politik, dan semangat kebangsaan. Perjuangannya melampaui batas geografis dan memperkuat fondasi kebangsaan yang inklusif.

    Dengan penetapan gelar Pahlawan Nasional, pemerintah menegaskan bahwa perjuangan Zainal Abidin Syah bukan hanya milik Maluku Utara, tetapi juga bagian dari sejarah besar Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa.

  • Saat Sarwo Edhie, Gus Dur, dan Soeharto Bersanding Menyandang Gelar Pahlawan Nasional

    Saat Sarwo Edhie, Gus Dur, dan Soeharto Bersanding Menyandang Gelar Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tahun ini menciptakan resonansi kuat di ruang publik. Dari sepuluh tokoh yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, tiga nama menonjol bukan hanya karena perannya dalam sejarah, tapi juga karena hubungan kompleks dan pertentangan di antara mereka.

    Ketiga nama tokoh tersebut adalah Sarwo Edhie Wibowo, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketiganya pernah berada dalam pusaran konflik politik yang membentuk wajah Indonesia modern. Kini, sejarah menyatukan mereka di tempat yang sama dalam daftar pahlawan bangsa.

    Nama Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo lekat dengan operasi penumpasan Gerakan 30 September 1965. Dia dikenal sebagai komandan RPKAD yang memimpin operasi militer terhadap kelompok yang dituduh terkait PKI.

    Dalam konteks sejarah Orde Baru, perannya sangat vital Soeharto membutuhkan Sarwo Edhie untuk menegaskan legitimasi dan stabilitas kekuasaannya. Namun, setelah peran itu selesai, hubungan keduanya merenggang. Sarwo Edhie dikenal sebagai sosok yang keras, idealis, dan kritis terhadap korupsi dan penyimpangan kekuasaan Orde Baru.

    Sebagai bentuk “pengamanan politik”, Soeharto kemudian mengirim Sarwo Edhie menjadi duta besar di Korea Selatan sebuah ironi, mengingat ia pernah menjadi ujung tombak pembasmi komunisme di Indonesia. Sarwo Edhie perlahan tersingkir dari lingkar kekuasaan, menutup hidupnya jauh dari pusat politik yang dulu ia bantu tegakkan.

    Sementara itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah sosok yang justru tumbuh menjadi penantang utama rezim Orde Baru. Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur mengubah arah organisasi Islam terbesar di Indonesia itu menjadi kekuatan moral yang kritis terhadap otoritarianisme.

    Gus Dur menolak kooptasi politik rezim Soeharto, menolak intervensi pemerintah dalam urusan keagamaan, dan mendorong Islam yang inklusif dan demokratis.

    Pada akhir 1990-an, dia bahkan menjadi simbol perlawanan sipil dan akhirnya menjadi Presiden ke-4 RI setelah Soeharto tumbang. Kini, ketika namanya disandingkan dengan Soeharto.

    Belum lagi, nama Marsinah, buruh perempuan asal Jawa Timur yang menjadi simbol perjuangan kelas pekerja, resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Keputusan ini sontak menarik perhatian publik bukan hanya karena Marsinah akhirnya mendapat pengakuan negara, tetapi juga karena dalam daftar yang sama, terdapat nama Jenderal Besar TNI Soeharto, sosok yang identik dengan rezim Orde Baru, masa ketika Marsinah tewas secara tragis.

    Marsinah dikenal sebagai buruh di PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo. Ia aktif memperjuangkan hak-hak pekerja, terutama soal upah dan kesejahteraan buruh. Pada Mei 1993, setelah aksi mogok kerja menuntut kenaikan upah, Marsinah ditemukan meninggal dunia. Kasus kematiannya sempat menggemparkan Indonesia dan dunia internasional. Namun hingga kini, pelaku pembunuhannya tak pernah terungkap secara tuntas.

    Meski begitu, tak bisa dimungkiri, Soeharto adalah figur paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Selama lebih dari tiga dekade memimpin, ia berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi tetapi dengan harga mahal pembungkaman kebebasan sipil, pelanggaran HAM, dan korupsi struktural.

    Memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memunculkan perdebatan moral dan politik. Sebagian menilai jasanya terhadap pembangunan layak diakui sebagian lain menganggap luka sejarah Orde Baru belum sepenuhnya sembuh untuk memberi gelar kehormatan.

    Sebagai Presiden, Prabowo Subianto yang juga bagian dari sejarah akhir Orde Baru tampaknya ingin mendamaikan narasi-narasi yang dulu bertentangan. Dengan menyatukan nama-nama seperti Soeharto, Sarwo Edhie, dan Gus Dur dalam satu momentum yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Berikut 10 Nama Pahlawan Nasional Indonesia pada 2025:

    1. K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur;

    Tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan dalam bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.

    2. Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah;

    Pahlawan bidang perjuangan. Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945

    3. Marsinah dari Provinsi Jawa Timur;

    Tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang Perjuangan sosial dan kemanusian. Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan Hak Asasi Manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Ngunjo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial.

    4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat;

    Tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Mochtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya dengan konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Djuanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Djuanda tahun 1953.

    5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatra Barat;

    Tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan pendidikan Islam. Ia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam memelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia.

    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah;

    Tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan dalam bidang bersenjata. Perjuangan militer dari Sarwo Edhie dimulai sebagai komandan Kompi dalam TKR selama periode perang kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949.

    7. Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;

    Tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pahlawan dalam bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi. Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di Bidang Pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah, 1921. Sekolah Kejuruan Wanita 1922, sekolah agama dan umum di setiap (kejenelian) 1922.

    8. Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur;

    Tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan dalam bidang perjuangan pendidikan Islam. Syaikhona Muhammad Kholil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama.

    9. Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatra Utara;

    Tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata. Dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragih, Pasukan Dayak di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala.

    10. Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara.

    Tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi. Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967.

  • 6 Daftar 10 Pahlawan Nasional yang Ditetapkan Prabowo, Berikut Jasanya Nasional

    6 Daftar 10 Pahlawan Nasional yang Ditetapkan Prabowo, Berikut Jasanya Nasional

    Daftar 10 Pahlawan Nasional yang Ditetapkan Prabowo, Berikut Jasanya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan 10 tokoh menjadi Pahlawan Nasional di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Beberapa nama di antaranya adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias
    Gus Dur
    dan Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    .
    Penganugerahan
    ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan
    Gelar Pahlawan Nasional
    yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.
    “Menganugerahkan gelar
    pahlawan nasional
    kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” bunyi kutipan Keppres.
    Dalam acara penganugerahan itu, narator dari pihak Istana juga membacakan ringkasan jasa dari ke-10 tokoh tersebut.
    Gus Dur dinilai berjasa memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.
    Selanjutnya, Soeharto dinilai berjasa memperjuangkan dan memimpin pelucutan senjata di Jepang pada 1945.
    Berikut daftar 10 tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional beserta jasanya:
    1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur (Pahlawan dengan perjuangan politik dan pendidikan Islam).
    KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.
    2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah (Pahlawan bidang perjuangan).
    Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan.
    Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang Kota Baru pada 1945.
    3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur (Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan)
    Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan HAM dari kalangan rakyat biasa.
    Lahir di Desa Mojo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial.
    4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat (Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik).
    Perjuangan Mochtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Djuanda Kartawidjaja dalam mendeklarasikan Djuanda tahun 1953.
    5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat (Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam).
    Rahmah El Yunusiyyah adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia.
    6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah (Pahlawan bidang perjuangan bersenjata).
    Perjuangan militer Sarwo Edhie dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode perang kemerdekaan 1945-1949.
    7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi).
    Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dan menjadikan HIS di Raba pada tahun 1920, sekolah kejuruan wanita tahun 1922, hingga sekolah agama dan umum tahun 1922.
    8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur (Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam).
    Syaikhona Muhammad Kholil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama.
    9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara (Pahlawan bidang perjuangan bersenjata).
    Tuan Rondahaim Saragih dikenal sebagai Napoleon dari Batak.
    Di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragih, pasukan rakyat di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil.
    Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala.
    10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara (Pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi)
    Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sherly Tjoanda hadiri penganugerahan pahlawan Sultan Tidore ke-37

    Sherly Tjoanda hadiri penganugerahan pahlawan Sultan Tidore ke-37

    Jakarta (ANTARA) – Perwakilan keluarga dan tokoh masyarakat dari sejumlah daerah berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, untuk menghadiri penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2025 untuk sejumlah tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan yang akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, mulai pukul 10.00 WIB itu merupakan pengumuman yang terbaru setelah penetapan Pahlawan Nasional pada 8 November 2023 oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Salah satu yang hadir sebagai perwakilan adalah Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Kepada awak media, Sherly menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore ke-37.

    Dalam pernyataannya, Sherly menyatakan bahwa Sultan Zainal Abidin Syah bukan hanya tokoh penting bagi Maluku Utara, tetapi juga bagi sejarah keutuhan wilayah Indonesia.

    Sultan Zainal Abidin Syah dikenal sebagai salah satu tokoh pemersatu wilayah Papua Barat, yang saat itu disebut Irian Barat, ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Beliau merupakan tokoh yang memperjuangkan integrasi wilayah Papua Barat ke dalam NKRI dan menjadi gubernur Irian Barat pertama yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno pada tahun 1956,” ujarnya.

    Sherly menambahkan, penganugerahan gelar ini bukan hanya merupakan bentuk penghormatan kepada Sultan Zainal Abidin Syah, melainkan juga pengakuan atas kontribusi besar Maluku Utara dan kawasan Indonesia Timur dalam menjaga kedaulatan negara.

    “Ini adalah momentum bersejarah. Penghargaan ini menunjukkan bahwa kontribusi Maluku Utara dalam perjuangan mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia tercatat dan diakui,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lupa Cabut Kunci Saat Parkir, Motor Warga Tangsel Hilang Dicuri

    Lupa Cabut Kunci Saat Parkir, Motor Warga Tangsel Hilang Dicuri

    Jakarta –

    Seorang warga Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, berinisial WZS kehilangan sepeda motornya. Korban kehilangan motornya yang sedang diparkir karena lupa mencabut kunci kontak.

    “Sepeda motor milik pelapor Honda Vario telah hilang dicuri sekitar pukul 16.50 WIB yang sedang terparkir,” kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq, Sabtu (8/11/2025).

    Pencurian itu terjadi pada sore ini di depan warung kopi (warkop) di Jalan Tidore RT 003 RW 017 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangsel. Korban kemudian melapor melalui call center 110.

    Anggota Polsek Ciputat Timur dipimpin Pawas Iptu Mukti Widodo pun mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan menemui korban. Korban menjelaskan motor diparkir di depan warkop setelah belanja sayuran.

    Korban lalu pergi ke toilet, namun lupa mencabut kunci motornya. Korban sadar motornya hilang setelah keluar toilet.

    Polisi mengarahkan korban untuk membuat laporan kehilangan motor ke polsek. Polisi juga memeriksa TKP dan meminta keterangan saksi-saksi.

    Bambang mengajak masyarakat untuk lebih waspada untuk mencegah pelaku kriminal beraksi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan call center 110 jika menemui gangguan keamanan.

    “Berdoa dan selalu waspada terkit aset yang kita miliki, karena pelaku kejahatan pasti akan memanfaatkan kesempatan sekecil apapun kelengahan dan keteledoran warga, karena niat jahat mereka atau mensrea para pelaku kejahatan sudah nyata,” tambahnya.

    (jbr/fas)