Xcloud.id

kab/kota: Temanggung

  • Cabuli Bocah Modus Diajak Doa Bersama, Pendeta di Semarang Divonis 7 Tahun Penjara

    Cabuli Bocah Modus Diajak Doa Bersama, Pendeta di Semarang Divonis 7 Tahun Penjara

    GELORA.CO – Seorang pria yang diduga pendeta di Kota Semarang, Adi Suprobo, divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang. Ia terbukti mencabuli anak di bawah umur berulang kali dengan modus doa bersama.

    Sidang vonis terhadap Adi Suprobo dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kecamatan Semarang Barat. Sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim, Noerista.

    “Menjatuhkan pidana penjara kepada Adi Suprobo selama 7 tahun dan denda Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan,” kata Noerista di PN Semarang, Selasa (12/8/2025).

    Terdakwa disebut terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.

    Ia menyatakan, perbuatan Adi Suprobo dilakukan lebih dari sekali dan melibatkan lebih dari satu korban. Perbuatan bejat itu meninggalkan luka psikologis mendalam pada korban yang baru berusia 10 tahun, sehingga sempat tak sekolah.

    “Kesimpulan yang didapat, semua anak korban mengalami trauma dan ketakutan seumur hidup,” ungkapnya.

    Kuasa hukum korban, Edi Pranoto, menyebut Adi Prabowo merupakan tokoh agama yang memiliki komunitas dalam proses peribadatan.

    “Pelaku ini pendakwah komunitas, bisa pindah-pindah. Jadi korban ada di Temanggung, Kudus, Ambarawa. Dia penceramahnya. Kalau dua korban di persidangan ini dari Semarang semua,” kata Edi usai sidang.

    “(Terdakwa adalah pendeta?) Saya belum bisa memastikan, tapi yang jelas memang dia punya kelompok-kelompok, tidak di tempat ibadah,” lanjutnya.

    Ia menjelaskan, kasus ini berawal pada Mei 2024. Korban, yang merupakan bocah berusia 10 tahun melapor karena mengalami pelecehan seksual. Modus pelaku disebut memanfaatkan relasi kekuasaan dan kekerabatan dengan korban.

    “Bahasanya ada sesuatu di kamar, karena peristiwanya dua-dua itu di kamar. Ada sesuatu yang mengganggu, kemudian harus doa bersama dan sebagainya, itu yang harus dilakukan. Pembersihan diri kayak gitu,” ungkapnya.

    “Kalau yang di tempat umum itu memaksa untuk ikut ke kamar mandi,” lanjut Edi.

    Selain korban utama, ada saksi lain yang mengaku pernah mengalami kejadian serupa pada 2013 dan 2017. Namun, peristiwa tersebut tidak masuk dalam berkas perkara. Beberapa saksi bahkan kini sudah dewasa, menikah, dan memiliki anak.

    “Kalau yang buat LP memang hanya korban satu dan dua, tapi ada lagi yang sekarang usia SMP atau SMA. Ada yang kejadian di 2017, 2013. Ada yang sudah punya anak, ada yang memiliki kebutuhan khusus,” ungkap Edi.

    Kasus ini awalnya sempat hendak diselesaikan secara kekeluargaan, karena pelaku disebut masih merupakan kerabat korban. Ada pula rencana permintaan maaf pelaku lewat media sosial, hingga akhirnya korban melapor ke polisi pada Juli 2024.

    “Ada relasi kuasa yang kemudian kayak ada kebebasan bagi pelaku. Itu yang memang menjadi problem kita sekarang. Sebetulnya korban dengan pelaku ini ada relasi kekerabatan,” kata dia.

    Edi mengatakan, korban hingga kini masih menjalani pendampingan psikologis. Bahkan saat bersaksi di persidangan, korban sempat menangis histeris ketika bertatap muka dengan pelaku.

    “Ada satu peristiwa yang membuat trauma bagi korban. Tidak hanya sekali tapi berulang kali dilakukan,” tuturnya.

    Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Emanuel Alvares, mengatakan pihaknya menghormati putusan majelis hakim, tetapi masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya sehingga ambil sikap pikir-pikir.

    “(Profesinya apa? Pendeta?) Profesinya kan teman-teman wartawan sendiri sudah tahu,” kata Emanuel, enggan menyebut profesi kliennya itu.

  • Begini Cara Bawang Putih China Kuasai RI, Petani ‘Mati’-Tutup Lahan

    Begini Cara Bawang Putih China Kuasai RI, Petani ‘Mati’-Tutup Lahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan impor bawang putih. Produksi domestik masih terpuruk dan belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, akibat lemahnya daya saing, rendahnya harga jual di tingkat petani, serta belum optimalnya integrasi hulu-hilir.

    Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR EPS) BRIN, Umi Karomah Yaumidin mengungkapkan tahun 1982 menjadi tonggak penting dalam sejarah swasembada bawang putih Indonesia. Keberhasilan swasembada ini didukung oleh luas panen di sentra-sentra utama seperti Temanggung (Jawa Tengah), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Enrekang (Sulawesi Selatan), yang memiliki agroklimat ideal untuk budi daya bawang putih.

    “Pada periode tersebut, teknologi budi daya masih sederhana, namun cukup memadai untuk mendukung produktivitas. Selain itu, kebijakan pemerintah yang membatasi impor serta harga jual yang stabil turut mendorong minat petani untuk menanam bawang putih,” jelas Umi dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025).

    Namun, sejak pertengahan 1990-an, terutama setelah 1994, Indonesia mulai membuka impor bawang putih secara lebih luas, terutama dari China yang menawarkan harga jauh lebih murah. Dampak liberalisasi perdagangan semakin terasa setelah krisis moneter 1998, ketika deregulasi perdagangan memperbesar volume impor dan menyebabkan petani lokal kehilangan daya saing.

    Foto: Bawang putih impor dari China di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (23/4/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Bawang putih impor dari China di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (23/4/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Akibatnya, luas panen dan produksi nasional menurun drastis. Data menunjukkan pada 2000 impor bawang putih sudah mencapai 174,14 ribu ton, dan melonjak menjadi 587,94 ribu ton pada 2018.

    Pada 2025, Kementerian Perdagangan menetapkan alokasi kebutuhan impor bawang putih sebesar 550.000 ton. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor, terutama dari China, India, Taiwan, dan Amerika Serikat, mendominasi pasar bawang putih nasional saat ini.

    Kondisi tersebut menyebabkan defisit pasokan bawang putih yang terus meningkat setiap tahun. Pada 2020, defisit ketersediaan bawang putih mencapai 393,65 ribu ton dan diproyeksikan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

    Konsumsi nasional pada 2020 diperkirakan sebesar 498,94 ribu ton, dengan proyeksi kebutuhan pada 2023 sekitar 517,93 ribu ton dan 2024 sebesar 526,77 ribu ton. Sehingga, lebih dari 90% konsumsi nasional dipenuhi melalui impor.

    Umi mengemukakan, Pemerintah telah berupaya mengurangi ketergantungan impor melalui berbagai program, seperti penugasan wajib tanam kepada importir dan insentif budi daya di dataran tinggi.

    “Namun, tantangan besar masih dihadapi. Antara lain rendahnya minat petani akibat harga jual yang kurang kompetitif, juga lemahnya integrasi antara sektor hulu (budi daya) dan hilir (pasar),” ucapnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Kopi Robusta di Temanggung Turun hingga Rp 15.000, Pemkab: Masih Bagus… Regional 8 Agustus 2025

    Harga Kopi Robusta di Temanggung Turun hingga Rp 15.000, Pemkab: Masih Bagus… Regional 8 Agustus 2025

    Harga Kopi Robusta di Temanggung Turun hingga Rp 15.000, Pemkab: Masih Bagus…
    Editor
    TEMANGGUNG, KOMPAS.com
    – Harga kopi robusta di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengalami penurunan signifikan.
    Saat ini, harga per kilogram kopi robusta berkisar antara Rp 45.000 hingga Rp 50.000, sedangkan sebelumnya harga tersebut dapat mencapai Rp 60.000 per kilogram.
    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Joko Budi Nuryanto, menyatakan bahwa meskipun terjadi penurunan harga, harga pokok penjualan (HPP) tersebut masih menguntungkan bagi petani.
    “Harga tersebut masih layak meskipun turun. Sekarang harga turun karena kopi robusta sedang dalam masa panen raya,” kata Joko di Temanggung, Jumat (8/8/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Joko menjelaskan bahwa pada musim panen raya seperti saat ini, pembeli memiliki banyak pilihan, yang menyebabkan prinsip penawaran dan permintaan mulai berjalan.
    “Tetapi dari sisi ekonomi, harga di atas Rp 40.000 masih bagus, masih layak,” tuturnya.
    Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas kopi, dengan cara memanen yang benar, yaitu hanya memetik kopi yang sudah berwarna merah.
    “Kalau yang dipanen hijau atos (jotos), itu akan menurunkan cita rasa kopi,” tambahnya.
    Joko juga mengimbau para petani untuk tetap menerapkan pola yang baik sesuai dengan prosedur standar, yaitu memetik ketika kopi sudah berwarna merah dan kemudian menjemurnya dengan baik.
    Menurutnya, potensi kopi di Kabupaten Temanggung mencapai sekitar 12.000 hektar, namun yang saat ini dalam masa panen hanya sekitar 8.000 hektar.
    “Hasil panen kopi di Temanggung sekitar 6.000 ton, atau 40 persen dari total kopi rakyat di Jawa Tengah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gandeng DPR-Pemkab Temanggung, BNPT Ajak Warga Perkuat Moderasi Beragama

    Gandeng DPR-Pemkab Temanggung, BNPT Ajak Warga Perkuat Moderasi Beragama

    Jakarta –

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR dan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengajak masyarakat Temanggung untuk memperkuat moderasi beragama dan setia pada Pancasila. Kolaborasi ini dikemas melalui Dialog Kebangsaan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

    “Alhamdulillah kita dengan Komisi XIII DPR RI dan Pemkab Temanggung hari ini melakukan Dialog Kebangsaan sebagai bagian dari langkah – langkah kita yang sistematis berkesinambungan dan berkelanjutan dalam memperkuat moderasi beragama, dimana salah satu prinsipnya adalah komitmen kebangsaan yakni setia pada ideologi Pancasila,” kata Kepala BNPT, Eddy Hartono dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Hal ini disampaikannya saat membuka Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Pendopo Pengayoman Temanggung pada Kamis (7/8).

    Eddy menjelaskan ada tiga faktor yang andil pada penyebaran intoleransi yakni ajaran keluarga, lembaga pendidikan, dan media sosial. Mengantisipasi hal ini, BNPT telah berkolaborasi dengan beragam elemen untuk meminimalisir penyebaran intoleransi.

    “Pertama, keluarga. Ini penting karena keluarga adalah pranata sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga ini tempat mendidik anak – anak agar nilai keagamaan dan toleransi dapat berkembang. Kedua, lembaga Pendidikan dimana kami sudah menggandeng Mendikti, Mendikdasmen, Kemenag, dan Kemensos untuk memasukkan kurikulum yang berkaitan dengan dialog kebangsaan. Ketiga, media sosial dimana generasi muda saat ini dekat dengan gadget,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Temanggung, Nadia Muna mengajak masyarakat Temanggung memperkuat moderasi beragama melalui tagline ‘Temanggung untuk semua’. Tagline ini selaras dengan tujuan BNPT, yakni mewujudkan NKRI yang aman dan inklusif.

    Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina mengajak daerah lain mencontoh budaya toleransi di Temanggung. Toleransi tersebut salah satunya terimplementasi melalui keberadaan Kampung Moderasi. Salah satu contohnya berada di Desa Getas.

    Desa Getas dikenal dengan pluralisme agama melalui 33 tempat ibadah lintas agama, kegiatan gotong royong, pendidikan moderasi beragama hingga tradisi Nyadran. Masyarakat desanya pun kerap menggelar doa Bersama untuk para leluhur berdasarkan agama masing-masing warga.

    (anl/ega)

  • Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog Nasional 25 Juli 2025

    Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog Nasional 25 Juli 2025

    Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa alasan
    siswa sekolah rakyat
    tidak kerasan berada di lingkungan asrama adalah karena kangen rumah atau
    homesick
    .
    Sebelumnya, lima siswa sekolah rakyat Menengah Atas (SRMA) 16 di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, telah kabur.
    Dua sudah kembali, namun tiga dari lima dikabarkan menolak untuk kembali.
    Menyikapi hal ini, Mensos mengatakan telah melakukan kerja sama dengan
    Dinas Kesehatan
    (Dinkes) setempat, serta menghadirkan psikolog yang khusus berperan untuk mengatasi masalah-masalah homesick.
    “Kita memang punya kerjasama dengan Dinkes setempat ya, untuk mendatangkan psikolog misalnya, untuk mengajak mereka yang biasa menangani
    homesick
    seperti itu,” kata Gus Ipul, mengutip Sapa Malam KompasTV Kamis (25/7/2025).
    Gus Ipul mengatakan, upaya-upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil.
    Adapun masalah homesick yang telah teratasi diungkap Gus Ipul di salah satu sekolah rakyat di Bogor.
    “Ada yang berhasil, ya memang ada yang belum berhasil. Sebagian berhasilnya, di sini ada satu orang (siswa) di Bogor, yang hari pertama, kedua nggak bisa tidur dan menangis terus, inget sama neneknya,” ujar Gus Ipul.
    “Habis didatangkan psikolog, diajak dialog, kemudian ada kegiatan yang cukup, akhirnya sudah bisa tidur dengan baik,” tambahnya.
    Gus Ipul mengatakan, kasus kaburnya siswa sekolah rakyat di Temanggung, di mana tiga siswa enggan kembali, akan diberikan waktu selama sepekan untuk berpikir ulang.
    Jika memang tidak mau melanjutkan studi, maka Dinsos setempat akan melakukan audiensi dan meyakinkan orang tua serta siswa sekolah rakyat tersebut.
    “Kasus seperti di Temanggung itu kan ada yang kembali juga. Nah, yang tiga ini, masih kita coba seminggu lagi. Kalau memang seminggu lagi, nanti misalnya masih belum bersedia, yang tentu orang tuanya nanti kita ajak bicara lagi,” kata Mensos.
    Tapi jika upaya tersebut tetap tidak mendapat tanggapan positif, tiga siswa tersebut akan digantikan dengan calon siswa lainnya.
    Mensos meyakini bahwa ada banyak calon siswa yang masih antre untuk bisa masuk ke sekolah rakyat.
    “Dan Insya Allah akan digantikan siswa lain,” tegasnya.
    Mensos mengatakan bahwa sejak awal perekrutan, pihaknya sudah mempersiapkan mental siswa-siswa sekolah rakyat.
    Dia menjelaskan, hal ini penting karena tidak semua anak familiar dengan kehidupan di asrama atau
    boarding school
    .
    “Tidak semua anak familiar dengan boarding school ini, terutama di kalangan masyarakat miskin misalnya. Ya jelas ya, kita kan menjelaskan (sebelum) pendaftaran, kita bekerja menseleksi siswa berdasarkan data,” ujar dia.
    Mensos menjelaskan, dari Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itulah kemudian tim pendamping dari Kementerian Sosial survei ke rumah siswa miskin dan meminta persetujuan orang tuanya, diiringi oleh Dinsos setempat dan Dinas setempat melakukan dialog.
    Kemudian ada persetujuan dari si anak dan orang tua, yang kemudian ditandatangani oleh bupati, walikota, atau gubernur.
    Gus Ipul menegaskan bahwa saat ini siswa-siswa sekolah rakyat secara umum telah mengikuti masa orientasi dengan sangat baik.
    Mereka dikenalkan dengan lingkungan sekolah dalam 10 hari terakhir ini dan sosialisasi proses belajar mengajar.
    “Demikian juga dengan penguatan disiplin siswa. Ini menjadi penting dan mereka dimotivasi untuk tetap bangga sama orang tuanya,” jelas Gus Ipul.
    “Mereka juga belajar disiplin, bisa mengikuti semua jadwal yang sudah diatur, semua tata tertib yang telah dibuat, sehingga anak-anak kita itu dalam satu hari penuh sudah bisa mengikuti jadwal-jadwal itu dengan baik,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keraton Yogyakarta Sewakan Tanah Sultan Ground Rp160 Miliar untuk 2 Proyek Tol

    Keraton Yogyakarta Sewakan Tanah Sultan Ground Rp160 Miliar untuk 2 Proyek Tol

    YOGYAKARTA – Keraton Yogyakarta menyewakan 320.000 meter persegi tanah Sultan Ground (SG) untuk dua proyek jalan tol nasional dengan nilai sewa Rp160 miliar melalui skema sewa jangka panjang.

    Sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemda DIY, Penghageng II Panitikismo KRT Suryo Satriyanto menjelaskan tarif sewa ditetapkan Rp12.500 per meter per tahun, atau setara Rp500.000 per meter untuk jangka waktu 40 tahun.

    “Total nilai sewa mencapai Rp160 miliar. Namun jika dibandingkan dengan manfaat proyek jalan tol yang berskala strategis nasional, angka tersebut tergolong sangat rendah secara proporsional,” ujar dia dilansir ANTARA, Kamis, 24 Juli.

    KRT Suryo Satriyanto menuturkan beberapa bidang sebelumnya merupakan tanah anggaduh kalurahan, yakni hak pakai oleh pemerintah desa.

    Namun, hak anggaduh tersebut telah dikembalikan secara resmi kepada Keraton Yogyakarta sehingga secara administratif seluruh bidang kini berstatus murni Sultan Ground.

    Hak anggaduh merupakan hak adat yang diberikan Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dalam jangka waktu selama dipergunakan.

    Menurut dia, pengembalian hak anggaduh tersebut menjadi syarat penting agar proses sewa tidak menimbulkan tumpang tindih administratif.

    “Agar tidak terjadi kesalahan dalam administrasi sewa, maka hak anggaduh dari kalurahan terlebih dahulu dikembalikan kepada Keraton. Setelah itu, baru disusun skema sewa yang sah secara hukum dan adat,” kata Suryo.

    Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi, Keraton Yogyakarta memberikan kompensasi tahunan kepada kalurahan yang telah mengembalikan hak anggaduh tersebut.

    Dengan menyewakan tanah SG melalui tarif simbolik, Keraton menegaskan bahwa pembangunan nasional dan nilai-nilai budaya dapat berjalan berdampingan.

    Skema ini disebut sebagai wujud keberpihakan Keraton terhadap kepentingan rakyat, tanpa mengabaikan tata kelola yang sah, adat dan berkeadaban.

    Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar memastikan seluruh biaya sewa lahan ditanggung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang menjadi investor proyek.

    “Masuk ke investasinya BUJT. Rp160 miliar untuk 320 ribu meter persegi, selama masa konsesi,” ujarnya di Jakarta, Senin (21/7).

    Lahan SG itu dimanfaatkan untuk dua Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo dan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen.

    Untuk proyek Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo, lahan SG yang digunakan mencapai 245.302 meter persegi, terdiri dari 177 bidang tanah desa dan 17 bidang Sultan Ground.

    Proyek ini terbagi menjadi tiga tahap. Ruas Klaten–Prambanan telah selesai dan saat ini beroperasi tanpa tarif.

    Sementara ruas Prambanan–Purwomartani telah mencapai progres fisik 78,93 persen. Ruas lain seperti Purwomartani–Maguwo dan JC Sleman–Trihanggo masih dalam tahap pembangunan. Proyek ini ditargetkan dapat beroperasi penuh pada 2028.

    Sementara itu, Jalan Tol Yogyakarta–Bawen memanfaatkan lahan SG seluas 75.440 meter persegi. Lahan ini terdiri atas 90 bidang tanah desa dan 8 bidang Sultan Ground.

    Tol sepanjang 75,12 kilometer ini akan menghubungkan Yogyakarta dengan Bawen melalui Borobudur, Magelang, Temanggung dan Ambarawa. Proyek tersebut dibagi menjadi enam seksi konstruksi.

     

     

  • Wibowo Prasetyo dilantik jadi Anggota DPR gantikan Sudjadi yang wafat

    Wibowo Prasetyo dilantik jadi Anggota DPR gantikan Sudjadi yang wafat

    Tangkapan layar – Wibowo Prasetyo dilantik menjadi Anggota DPR RI dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Wibowo Prasetyo dilantik jadi Anggota DPR gantikan Sudjadi yang wafat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Wibowo Prasetyo dilantik sebagai Anggota DPR RI/MPR RI untuk sisa masa jabatan 2024-2029 saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen , Jakarta, Kamis, menggantikan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Sudjadi yang wafat pada September 2024.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pelantikan itu berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor B11/KSN/B/3/AN01007/2025 tanggal 4 Juli 2025, perihal penyampaian Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025.

    “Ditetapkan KPU menggantikan calon terpilih atas nama Sudjadi karena meninggal dunia,” kata Adies.

    Wibowo mengucapkan sumpah Anggota DPR RI dipandu oleh hakim dari Mahkamah Agung di ruangan rapat paripurna yang dihadiri oleh ratusan Anggota DPR RI. Setelah mengucapkan sumpah, Wibowo dipersilakan untuk berfoto bersama para Pimpinan DPR RI dan menandatangani sebuah dokumen.

    Adapun Wibowo mengisi kursi DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VI, yang meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, dan Magelang. Adies pun mengucapkan selamat kepada Wibowo yang telah resmi menjadi Anggota DPR RI. Dia berharap Wibowo tetap menjalankan amanah dari rakyat yang telah memilihnya.

    “Dan dengan bergabungnya saudara, akan lebih memperkuat tugas konstitusional dewan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Rokok Ilegal Kian Merajalela Ancam Petani-Industri Tembakau

    Rokok Ilegal Kian Merajalela Ancam Petani-Industri Tembakau

    Jakarta –

    Industri kecil menengah (IKM) rokok dinilai punya kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, meminta negara memastikan perlindungan bagi industri ini, jangan sampai upaya pemberantasan rokok ilegal justru mematikan pelaku usaha kecil di daerah.

    Eric mengapresiasi pembentukan Satgas Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal sebagai langkah positif, tetapi ia mewanti-wanti implementasinya dilakukan secara adil dan transparan. “Kita tidak bisa mengabaikan dampak strukturalnya. Jika kebijakan yang diterapkan terlalu menekan produsen kecil-menengah, maka akan muncul efek domino, mulai dari pemutusan hubungan kerja hingga terganggunya perputaran ekonomi lokal. Ini tidak sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Eric, di Jakarta, Senin (21/7/2025).

    Politisi Golkar itu menegaskan, industri rokok rakyat yang tersebar di Madura, Malang, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, Temanggung, dan daerah lainnya selama ini menyerap tenaga kerja besar dari petani tembakau, pedagang kecil, hingga pekerja informal.

    Eric meminta pengawasan Satgas BKC Ilegal juga menyasar perusahaan besar yang selama ini minim pelaporan. Ia menilai regulasi juga perlu mendukung pelaku kecil dengan akses cukai yang mudah, harga terjangkau, serta kebijakan harga eceran yang realistis untuk UMKM. “Kontribusi mereka terhadap penerimaan negara cukup signifikan, mencapai 10-15%. Pemerintah sebaiknya menggali potensi ini dengan menciptakan mekanisme cukai yang ramah bagi industri kecil menengah rokok,” jelasnya.

    Kepedulian industri rokok rakyat pada daerah juga diakui pemerintah daerah. Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, mengungkap lima perusahaan rokok lokal ikut membantu membangun jalan kabupaten karena keterbatasan anggaran Pemkab. “Penerapan itu merupakan wujud nyata kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan,” katanya. Kelima perusahaan itu adalah PR Cahaya Pro, PR 1001 Alami, PR Empat Sekawan Mulya, PR HJS, dan PR Bawang Mas Group.

    Direktur Centre for Indonesian Social Studies Institute (CISSI), Agus Surono, menegaskan pelaku industri rokok dilindungi konstitusi, yakni Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 33 UUD 1945. Agus juga mengingatkan pentingnya persaingan usaha yang sehat agar iklim usaha kondusif dan berkelanjutan.

    Data Kementerian Perindustrian menunjukkan hingga 2024 ada lebih dari 1.100 IKM rokok yang menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja langsung, belum termasuk jutaan pekerja di rantai distribusi, pengecer, dan pertanian.

    “Persaingan yang sehat akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, berkelanjutan, dan mendorong inovasi serta keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial demi cita-cita kesejahteraan rakyat,” ujar Agus.

    Tonton juga video “Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal” di sini:

    (rrd/rir)

  • Bantuan sosial harus tepat sasaran

    Bantuan sosial harus tepat sasaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamensos: Bantuan sosial harus tepat sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 00:07 WIB

    Elshinta.com = Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bantuan sosial harus tepat sasaran, dan digunakan untuk keperluan sesuai dengan komponen yang ada di bantuan sosial.

    “Kalau misalnya bantuan sosial kemudian dipakai bukan untuk kebutuhan harian, itu sudah menyalahi aturan,” katanya usai meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 16 Temanggung, Jumat.

    Ia menyampaikan, Kemensos ingin mengecek, supaya kelompok penerima manfaat atau penerima bansos itu betul-betul tepat sasaran.

    “Pada waktu, penyaluran kedua ada beberapa yang prosesnya tersendat-sendat. Terus kemudian kita membawa dokumen-dokumen ke Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), itupun kita juga minta izin ke Presiden. Terus kemudian PPATK mengkomparasi ke nomor induk kependudukan (NIK),” katanya.

    Ia menyampaikan, dari NIK itu kemudian ada rekening-rekening yang diindikasikan untuk judi online ada sekitar 500 ribu lebih.

    “Ini sedang kita dalami, apakah benar bansos dipakai untuk judi. Jangan-jangan, kemudian rekening dipakai orang lain atau kemudian alat komunikasi dipakai orang atau penerima manfaat itu tidak tahu kalau main game itu ternyata judi,” katanya.

    Ia menuturkan, tidak mau salah dalam mengambil keputusan karena bantuan sosial harus tepat sasaran, itu amanat yang sedang dilakukan.

    “Jadi, tidak ada tindakan yang kemudian langsung dikeluarkan tidak, ini dalam proses pengkajian, pendalaman, kita berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti PPATK, BPS, dengan bank supaya betul-betul apa yang akan kita putuskan harus teliti,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kado Raja Jogja buat Proyek Tol

    Kado Raja Jogja buat Proyek Tol

    Jakarta –

    Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan Serat Kekancingan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dokumen tersebut tanda kerja sama untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo.

    Pemberian Serat Kekancingan menjadi bentuk kerja sama antara Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    Dokumen tersebut berisi izin penggunaan objek tanah Kasultanan Ngayogyakarta seluas 320.000 meter persegi untuk pembangunan kedua ruas jalan tol tersebut.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Roy Rizali Anwar menyampaikan, penyerahan Serat Kekancingan ini merupakan simbol kehormatan, amanah budaya, dan bentuk kolaborasi luhur antara negara dan Kasultanan sebagai institusi adat.

    “Jalan tol Yogyakarta-Bawen dan Solo-Yogyakarta-Kulon Progo adalah bagian penting dari Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk mempercepat konektivitas antardaerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat integrasi wilayah Yogyakarta dengan Jawa Tengah dan sekitarnya,” Ujar Roy, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut, Roy menjabarkan, pembangunan kedua jalan tol ini memanfaatkan lebih dari 320.000 meter persegi lahan Sultan Ground. Saat ini, pekerjaan konstruksi jalan tol tersebut juga telah dilaksanakan.

    Secara rinci, objek tanah Kasultanan Ngayogyakarta seluas 320.000 meter persegi akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen seluas 75.440,75 meter persegi. Tanah tersebut terdiri dari 90 bidang tanah desa dan 8 bidang tanah Sultan Ground.

    Sedangkan untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, objek tanah yang digunakan seluas 245. 302 meter persegi. Tanah tersebut terdiri dari 177 bidang tanah desa dan 17 bidang tanah Sultan Ground.

    “Atas nama Kementerian PU dan secara khusus Ditjen Bina Marga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta seluruh Penghageng Karaton atas restu, dukungan, dan kelapangan hati dalam menyediakan tanah Kasultanan demi kemaslahatan rakyat,” tutur Roy.

    Progres Pembangunan Tol

    Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian menjelaskan, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen memiliki panjang 75,12 kilometer (km). Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 6 seksi.

    Pembagian tersebut antara lain, Seksi 1 Yogyakarta-SS Banyurejo dengan panjang 8,8 km, Seksi 2 SS Banyurejo-Borobudur dengan panjang 15,2 km, dan Seksi 3 Borobudur-SS Magelang dengan panjang 8,1 km.

    Selanjutnya, ada Seksi 4 SS Magelang-SS Temanggung dengan panjang 16,65 km, untuk Seksi 5 SS Temanggung-SS Ambarawa 21,39 km dan terakhir seksi 6 SS Ambarawa-JC Bawen total panjang 4,98 km.

    Sedangkan terkait Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, pembangunannya terbagi menjadi 3 tahap. Adapun Tahap 1 yang telah beroperasi berada diruas tol Kartasura-Klaten, sementara ruas Klaten-Prambanan saat ini sudah beroperasi namun belum bertarif.

    Wilan menambahkan, untuk ruas Prambanan-Purwomartani sudah mencapai progres fisik konstruksi 78,93%. Lalu ruas Purwomartani-Maguwo dan JC. Sleman-Trihanggo masih dalam proses pembangunan.

    “Untuk tahap 2 dan 3, masih dalam proses pembebasan lahan, ruas tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo direncanakan operasi pada tahun 2028,” kata Wilan.

    (shc/rrd)